Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millennium Development Goals (MDGs)

Keterkaitan SPM dengan MDGs serta Sinergi dan Pengintegrasian SPM ke dalam Kebijakan (Perencanaan & Penganggaran) Daerah

Desentralisasi Sebagai Kontribibusi bagi Tata Kepemerintahan yang BaikDaerah Pelaksanaan Jawa Tengah

Oleh: Syahroni Ateng SyafrudinProvincial Coordinator GTZ-DeC GG SNI Central Java

FGD Strategi Percepatan Pencapaian MDGs di Jawa TengahSemarang, 12 November 2010

Kewajiban Negara dalam Negara Kesatuan

• Dalam Negara Kesatuan (dan pada umumnya juga dalam Negara Federal) ialah Negara berkewajiban menjamin hak-hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk mendapat pelayanan publik tertentu dengan mutu atau standar tertentu.

Pembangunan Daerah

• Pembangunan adalah suatu proses perubahan dan merupakan upaya sadar untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik

• Daerah adalah suatu kesatuan entitas atau bagian wilayah dari suatu negara di mana manusia, barang dan jasa bebas bergerak antarwilayah tanpa ada hambatan tarif atau pajak

• Tujuan Pembangunan Daerah secara umum akan meliputi beberapa tujuan seperti tersebut di bawah ini yang saling terkait satu sama lain:

TUJUAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Mengurangi Disparitas atau Ketimpangan Pembangunan Antar-Daerah dan Antar Sub-Daerah serta Antar-Warga Masyarakat

2. Menanggulangi Kemiskinan

3. Menciptakan atau Menambah Lapangan Kerja

4. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah

5. Mempertahankan atau Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam Agar Bermaat Bagi Generasi Sekarang dan Genrasi Masa Datang (Berkelanjutan)

TAHAPAN KEGIATAN PERENCANAAN DAERAH

TAHAPAN KEGIATAN

HASIL / KELUARAN

PemahamanDaerah

Profil / Potret Daerah:*Kondisi Fisik Geografis*Kondisi Sosial-Ekonomi*Kondisi Sosial Budaya*Kondisi Lingkungan Hidup*Masalah-masalah Daerah*Potensi-Potensi Daerah*Peluang & Tantangan

PerumusanKebijakan

*Visi & Misi Daerah*Tujuan-tujuan (Goal)*Arahan Pembangunan*Strategi Umum*Prioritas Pembangunan

Perumusan & PenetapanProgram-Program

atau Rencana Tindak

Program-Program atauRencana Tindak SebagaiPedoman PelaksanaanPembangunan Daerah

Monitoring & Evaluasi*Koreksi / Pelurusan bilaAda Penyimpangan

*Umpan Balik bagiPerencanaan Selanjutnya

DPRD

KEBIJAKAN UMUM APBD

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

RANCANGAN AWAL RKPD

PEMDA

MONITORING & EVALUASI (MONEV)

R / APBDTahun Anggaran

yang Direncanakan

RKA SKPD(TAHUN BERIKUTNYA)

EVALUASI TAHUNAN1. Analisis Kebijakan Nasional2. Analisis Ekonomi Daerah 3. Proyeksi Estimasi Pendapatan4. Survey Kepuasan Masyarakat5. Survey Penjaringan Aspirasi6. Evaluasi Program/Proyek

MUSRENBANG

MUSRENBANGDES /MUSRENBANGKEL

MUSRENBANG KECAMATAN

MUSRENBANG KABUPATEN / KOTA IMPLEMENTASI PROGRAM

(TAHUN BERJALAN)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

APBD (TAHUN BERJALAN)

RKA-SKPD

RANCANGAN AKHIR RKPD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

DOKUMEN PELAKSANAAN APBD

RENSTRA SKPD / RENSTRA DINASRENJASKPD-1

RENJASKPD-2

RENJASKPD-3

RENJASKPD-4

RENJASKPD-5

RANCANGAN AWAL RENJA

SKPD

RANCANGAN AKHIR RENJA-SKPD

Visi, Misi dan Program KDH

Rancangan AwalRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)

RKPD Indikatif

1

RKPD Indikatif

2

RKPD Indikatif

3

RKPD Indikatif

4

RKPD Indikatif

5

PROFIL DAERAH(Data & Informasi)

DIAGRAM SKEMATIK PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH

TujuanTujuan Pembangunan Pembangunan MileniumMileniumMillennium Development GoalsMillennium Development Goals ((MDGsMDGs))

• 8 tujuan pokok dengan lebih dari 50 indikator pengantar

• Merupakan konvensi internasional; ditandatangani oleh Indonesia

• Diharapkan masing-masing negara menyesuaikan MDG supaya cocok dengan situasi dan kondisi

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan2. Memenuhi standar pendidikan dasar3. Meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan

perempuan4. Mengurangi angka kematian bayi5. Meningkatkan kesehatan ibu6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan8. Mengembangkan kemiteraan global dalam pembangunan

• Under five mortality rate

• Infant mortality rate

• One-year old fully immunized against measles

• % Cakupan kujungan ibu hamil K4 (95%)• % cakupan kunjungan bayi (90%)• % bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah yang

dirujuk (100%)• % balita yang naik berat badannya (80 %)• % balita Bawah Garis Merah (< 15 %)• % cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per

tahun (90%)• % cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada

bayi gizi kurang dari keluarga miskin(10 0%)• % balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai dengan

standar tata laksana gizi buruk (100%)• % desa/kelurahan UCI (100%).• Dll.…

Indikator MDGs SPM (yang ditentukan Depkes sebelum PP 65/2005)

PerbandinganPerbandingan ilustratifilustratif indikatorindikator MDGsMDGs dandan SPMsSPMs: : contohcontoh kesehatankesehatan

• Net Primary Enrollment ratio

• Children reaching grade 5

• Youth Literacy rate (age 15- 24)

• Angka Partisipasi Kasar (APK) (110%)

• Angka Partisipasi Murni (APM) (95%)

• Tingkat penyelesaian sekolah (90%)

• Dan banyak lain…

Indikator MDGs s

SPM (yang ditentukan Depdiknas sebelum PP 65/2005)

PerbandinganPerbandingan ilustratifilustratif indikatorindikator MDGsMDGs dandan SPM: SPM: contohcontoh pendidikanpendidikan

URUSAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

• Urusan pemerintahan yang bersifat wajib.

• Menyangkut penyediaan pelayanan dasar.

• Apabila merupakan pelayanan dasar maka berpedoman pada standar pelayanan minimal.

• Urusan wajib, pelayanan dasar dan SPM dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

• Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

• Merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

PRINSIP-PRINSIP SPM (1)• SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan

Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

• SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

• Penetapan SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yan gbersangkutan.

PRINSIP-PRINSIP SPM (2)

• Bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

• Memiliki indikator yang merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuknmenggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, manfaat dan/ atau dampak pelayanan.

IMPLIKASI SPM (1)• Masyarakat akan terjamin untuk mendapatkan akses

terhadap suatu pelayanan dari Pemerintah Daerah dengan kualitas tertentu.

• Dapat ditentukan Standard Spending Assesment (SSA) yaitu perhitungan biaya untuk suatu pelayanan, dan perhitungan kebutuhan agregat minimum pembiayaan Daerah.

• Menjadi landasan dalam menentukan anggaran suatu pelayanan publik, perimbangan keuangan dan anggaran berbasis kinerja.

• Membantu penilaian kinerja atau LPJ Kepala Daerah secara lebih akurat, terukur, transparan dan akuntabel.

IMPLIKASI SPM (2)

• Menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik Pemda dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan Pemda.

• Merangsang rasionalisasi kelembagaan Pemda, karena Pemda akan lebih berkonsentrasi pada pembentukan kelembagaan yang berkorelasi dengan pelayanan masyarakat.

• Membantu Pemda dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dengan kemampuan mengelola pelayanan publik tersebut.

SPM PENDIDIKAN & MDGs

SPM: Standar Pelayanan Minimal SNP: Standar Nasional Pendidikan MDGs:Millennium Development goals

Sumber: Deputy Menteri PPN/BAPPENAS bidang SDM dan Kebudayaan (2010)

SPM KESEHATAN & MDGs

Sumber: Deputy Menteri PPN/BAPPENAS bidang SDM dan Kebudayaan (2010)

SPM sebagai Instrumen Pencapaian MDGs

• Tujuan Negara dalam mencapai MDGs dan penanggulangan kemiskinan dalam kerangka desentralisasi memerlukan instrumen yang operasional.

• Urusan Wajib dan SPM adalah instrumen yang operasional menuju pencapaian MDGs yang berkaitan pelayanan dasar, oleh karena merupakan ketentuan hukum.

• SPM, apabila ditegakkan secara konsekwen dapat menjamin pemerataan dalam pelayanan, dalam Pembangunan Manusia dan pemerataan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pengintegrasian SPM ke dalam Tahapan Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Pada tahap Pemahaman Daerah melalui Evaluasi dan Analisis Daerah, di mana gambaran situasi dan kondisi daerah terkini harus mencakupgambaran tentang tingkat pencapaian SPM dari Masing-masingUrusan Pemerintahan Wajib

Pada tahap Perumusan Kebijakan Jangka Menengah:

=> Dalam perumusan visi dan misi daerah yang berkaitan dengan peningkatan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat dan penanggulanan kemiskinan=> Pada tahap penetapan prioritas, di mana urusan pemerintahan wajib dan kewajiban daerah sudah tentu harus diprioritaskan=> Pada tahap perumusan kebijakan dan prioritas sektor dalam Renstra SKPDPada tahap penyusunan program-program indikatif tahunan untukselama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator-inikatorkinerjanya.

Pengintegrasian SPM ke dalam Tahapan Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah

(Lanjutan)

Pada tahap perumusan dan penetapan kebijakan dan prioritas tahunanmaupun program-program tahunan dalam RKPD maupun Renja SKPD. Pada tahap proses partisipasi masyarakat melalui Musrenbang atauForum Stakeholders atau Forum SKPD, di mana para pemangkukepentingan menggunakan Daftar SPM sebagai referensi dan bahanpembanding untuk menelaah program-program atau rencana tindakyang diusulkan

Pada tahap perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), di manatarget-target pencapaian SPM dari Urusan-urusan Wajib tertentu harusditetapkan dalam KUA.

Pada tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD danRancangan APBD sebagai kelanjutan dari penyusunan Renja SKPD danKebijakan Umum Anggaran dalam proses penganggaran tahunan, dimana sasaran atau target pencapaian SPM tahunan ditetapkan dandibiayai

Penerapan SPM• SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu

acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM.

• Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD

• Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam RKPD, Renja SKPD, KUA, RKA-SKPD sesuai kemampuan keuangan daerah.

• Rencana pencapaian target tahunan SPM serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat

MEKANISME PENERAPAN SPM

Pemda menyusun rencana pencapaian SPM

Target tahunan pencapaian SPM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Klasifikasi belanja daerah dengan pertimbangan

kemampuan keuangan daerah

Mengacu pada

Dituangkan dalam

Dituangkan dalam

Berdasarkan

Muatan Inti:• Jenis Pelayanan Dasar• Indikator dan Nilai SPM• Pengorganisasian SPM• Batas waktu pencapaian

SPM

PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI UNTUK MENCAPAI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Mengidentifikasi Daftar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Departemen/Lembaga Teknis Sektoral)

2. Mengkaji kondisi pencapaian SPM sekarang di daerah3. Membandingkan pencapaian nilai SPM sekarang dengan Darftar SPM

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bila ada kesenjangan atau kekurangan dari nilai SPM, berarti ada masalah.

4. Identifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar atau dasar masalahnya.

5. Identifikasi dan analisis berbagai kemungkinan untuk menemukan solusi atau tuntutan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah- masalah tersebut. Gunakan Daftar Standar Teknis yang telah disusun dan diterbitkan oleh Departemen/Lembaga teknis/sektoral berkaitan dengan SPM yang bersangkutan sebagai pembanding atau referensi.

PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI UNTUK MENCAPAI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)

6. Identifikasi kegiatan-kegiatan serta barang-barang dan jasa-jasa apa saja yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan pencapaian SPM

7. Hitung ongkos atau biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan serta mengadakan barang dan jasa yang teridentifikasi untuk mencapai SPM, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

8. Identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi upaya-upaya untuk mencapai SPM

9. Tetapkan berapa lama atau berapa tahun masalah-masalah atau kesenjangan tersebut di atas dapat diselesaikan berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian SPM.

PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI UNTUK MENCAPAI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)

10. Rumuskan program-program dan kegiatannya beserta indikator- indikator keluaran dan hasil (kinerja) serta mekanisme kerja dan organisasi sebagai Rencana Aksi untuk menggali dan memobilisasi sumber daya dan dana yang diperlukan untuk mencapai SPM.

11. Integrasikan Rencana Aksi pencapaian SPM tersebut ke dalam Renstra dan Renja SKPD serta RPJMD dan RKPD, sehingga akhirnya bisa dimasukan juga kedalam RKA SKPD dan R/APBD.

12. Kendalikan pelaksanaan upaya-upaya tindakan/aksi (Implementasi Rencana Aksi) untuk mencapai SPM melalui monitoring dan evaluasi (Monev) selama pelaksanaannya agar pencapaian SPM dapat berjalan sesuai dengan rencana.

13. Evaluasi dampak dari program dan kegiatan pencapaian SPM apabila suatu tahap pelaksanaanya telah selesai, untuk memperoleh pembelajaran dan umpan balik bagi perencanaan dan penyusunan rencana tindak pencapaian SPM tahun-tahun selanjutnya.

Referensi

1. Sardjunani, Nina. 2010. Status Pencapaian MDGs Indonesia serta Peranan SPM di dalam Mendukung Pencapaian MDGs. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas. Juni 2010.

2. May, Bernhard. 2006 Menuju Pembangunan Manusia dalam Konteks Desentralisasi. Team Leader GTZ-SfDM. 1st Pre-National Congress on Indonesia Development. Jakarta, 22 Maret 2006.

3. Ferrazzi, Gabriel. 2003. Penanggulangan Kemiskinan dalam konteks Pemerintahan yang Terdesentralisasi. Local Government Provision of Minimum Basic Services for the Poor. RTI-GTZ. Tantangan yang sama dihadapi oleh PRSP< MDGs dan SPM.

Matur Sembah Nuwun