slide pph orang pribadi

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Tunas Hariyulianto, SE., MSi.1

PAJAK PENGHASILAN

Pajak yang dikenakan atas Penghasilan

2

Yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak dalam Tahun Pajak

PAJAK

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

3

SUBJEK PAJAK

a. 1) orang pribadi;

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,menggantikan yang berhak;

b. badan;

c. bentuk usaha tetap.

4

Wujud Fisik

Subjek Pajak Dalam Negeri; Subjek Pajak Luar Negeri

Tempat Tinggal/Kedudukan

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

a. - orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau - orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau - orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

5

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

a.orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

b.orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

6

WAJIB PAJAK

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

7

KEWAJIBAN PAJAK OBJEKTIF

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

“Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai

tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK(PERMENKEU NO. 20/PMK.03/2008)

8

Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Menjalankan usaha / kegiatan bebas

Tidak Menjalankan usaha / tidak melakukan pekerjaan bebas

1 bulan sejak saat usaha mulai dijalankan

apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang

disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak

Akhir bulan berikutnya

•Saat Pendirian; atau

•Saat usaha nyata2 mulai dijalankan

TEMPAT PENDAFTARAN

TEMPAT TINGGAL; TEMPAT KEGIATAN USAHA.

9

KANTOR PELAYANAN PAJAK

PENGHAPUSAN NPWP

Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;

Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;

Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;

10

Dalam jangka waktu 6 bulan, DJP setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan.

“Penghapusan NPWP hanya untuk kepentingan Tata Usaha Perpajakan dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan WP”.

OBJEK PAJAK PENGHASILAN [PASAL 4 AYAT (1) UU PPH]

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

11

PENGHASILAN

PENGHASILAN OBJEK PPH [PASAL 4 AYAT (1) UU PPH]

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. laba usaha;12

Antara Lain :


d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. royalti;i. sewa dan penghasilan lain sehubungan

dengan penggunaan harta;13


j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP No.130/2000 : Utang Usaha < 350jt);

l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;n. tambahan kekayaan neto yang berasal dari

penghasilan yang belum dikenakan pajak.

14

BUKAN OBJEK PPH

a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh para penerima zakat yang berhak;2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. warisan;c. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau

jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

d. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

e. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi; 15

Pasal 4 (3) UU PPh

MEKANISME PENGENAAN PPH

Subjek Pajak Dalam Negeri

16

Subjek Pajak Luar Negeri

Worldwide Income

Tahun Berjalan Akhir Tahun (PPh Pasal 29)

Setor Sendiri(PPh Pasal 25)

Dipotong / dipungut Pihak Lain(PPh Pasal 4(2),15, 21, 22, 23, 24, 26 (5))

PPh Pasal 26

BUT Non BUT

Penghasilan Bruto dari Indonesia

Pasal 2 UU PPh

Penghasilan Kena Pajak

Subjek Pajak

PENGHITUNGAN PPH ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

Penghasilan Bruto Rp.xxx Pengurangan/Biaya (Rp.xxx) Penghasilan Neto Rp.xxx Zakat Atas Penghasilan (Rp.xxx) Kompensasi Kerugian (Usaha)(Rp.xxx) PTKP (Rp.xxx) Penghasilan Kena Pajak Rp.xxx PPh Terutang (Tarif x PKP) Rp.xxx Kredit Pajak :

PPh Psl.21,22,23,24,25,26(5) (Rp.xxx) Jumlah PPh yang msh harus dibayar Rp.xxx

17

PENGHASILAN BRUTO

- dari pekerjaan/usaha bebas- dari pekerjaan sebagai karyawan- dari penghasilan lainnya (Passive Income)- dari luar negeri

18

Bunga, Dividen, Royalty, Sewa, Penghargaan & Hadiah, Keuntungan penjualan aktiva.

PPH = TARIF PPH X PENGHASILAN KENA PAJAK

ACTIVE INCOME

19

PASSIVE INCOME

INCOME

BUSINESS INCOME

EMPLOYMENT INCOME

Netto = Bruto – (Biaya Jabatan + Iuran Pensiun)

Netto = Bruto – Biaya2

Netto = Bruto – Biaya Pensiun

Netto = Bruto X % Norma

PENGHASILAN DARI USAHA / PEKERJAAN BEBAS

20

Omzet Rp.4,8 M atau lebih

Penghasilan Bruto Rp.xxx

Biaya2 yang diperbolehkan (Psl 6 & 9 UU PPh) (Rp.xxx)

Penghasilan Neto Rp.xxx

Dapat Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Penghasilan Neto = % Norma x Penghasilan Bruto

Kep-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000

1

Omzet di bawah Rp.4,8 M

(Pasal 28 UU PPh Jo. PMK No.01/PMK.03/2007)

Pembukuan

Pencatatan

PEMBUKUAN

Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya,

serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun

Pajak berakhir. (Pasal 1 angka 26 UU KUP)

21

PencatatanPengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau

penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk

penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. (Pasal 28 ayat (9) UU PPh)

PENGURANG PENGHASILAN BRUTO (PASAL 6 UU PPH)

a.biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b.penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; 22

Biaya Untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan Objek PPh, a.l :


d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;

23


1)telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

2)telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;

3)telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan

4)Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak,

24

h.piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :

BIAYA YANG TIDAK BOLEH SEBAGAI PENGURANG

PENGHASILAN BRUTO (PASAL 9 UU PPH)

a. pembentukan atau pemupukan dana cadangan b. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

c. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

25

BIAYA YANG TIDAK BOLEH SEBAGAI PENGURANG

PENGHASILAN BRUTO (PASAL 9 UU PPH)

d. Pajak Penghasilan;e. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk

kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

f. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

26

PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENGGUNAAN NORMA

Wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak ybs.

Wajib menyelenggarakan pencatatan.

27

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, tetapi tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan.

Penghasilan Netonya dihitung dengan Norma + Sanksi Kenaikan sebesar 50% dari PPh yang kurang dibayar

PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

Penghasilan Bruto Rp.xxx Biaya Jabatan/Pensiun (Rp.xxx) Iuran Pensiun Rp.xxx) Penghasilan Neto Rp.xxx

28

2

BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN (PERMENKEU NO.250/PMK.03/2008 TGL. 31 DESEMBER 2008)

29

Hanya untuk Pegawai Tetap. 5% X Penghasilan Bruto sbg Karyawan. Setinggi-tingginya Rp.6.000.000 setahun atau Rp.500.000 sebulan

yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan

untuk satu pemberi kerja.

5% X Penghasilan Bruto Pensiun; Tidak boleh melebihi Rp.2.400.000 setahun Rp200.000,00 (dua

ratus ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan

untuk satu pemberi kerja;

Biaya Jabatan

Biaya Pensiun

CONTOH PENGHITUNGAN BIAYA JABATAN

30

1. Penghasilan Bruto = Rp.150 jt.

Biaya Jabatan = 5% x Rp.150 jt. = Rp.7.500.000,00

Biaya Jabatan yang diperbolehkan = Rp.6.000.000,00

2. Penghasilan Bruto = Rp.100 jt.

Biaya Jabatan = 5% x Rp.100 jt. = Rp.5 jt.

Biaya jabatan yang diperbolehkan = Rp.5 jt.

3. Penghasilan Bruto dari PT A = 100 jt.

Penghasilan Bruto dari PT B = 100 jt.

Biaya Jabatan di PT A = Rp.5.000.000,00

Biaya Jabatan di PT B = Rp.5.000.000,00

Jumlah Biaya Jabatan = Rp.10.000.000,00

31

Penghasilan Lainnya

Bunga, Dividen, Royalty, Sewa, Penghargaan & Hadiah; keuntungan penjualan aktiva.

3

Final Tidak Final

• Bunga Tabungan /Deposito

• Hadiah Undian

• Bunga Simpanan Koperasi

• Sewa Tanah / Bangunan

• Penjualan Tanah / Bangunan

• Bunga selain Tabungan / Deposito

• Dividen;

• Royalty;

• Sewa Kendaraan/Alat;

• Hadiah & Penghargaan;

• Keuntungan Penjualan Aktiva selain tanah / bangunan.

PENGURANGAN BAGI SELURUH ORANG PRIBADI

Zakat Atas Penghasilan, untuk pemeluk agama islam, yang dibayarkan kepada badan/lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah;

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

32

PTKP S.D. 2008 (PASAL 7 UU PPH)

Untuk diri WP Rp.13.200.000 Tambahan utk WP yang kawin Rp.1.200.000 Tambahan utk setiap anggota keluarga

Sedarah dan semenda dlm garis keturunan

Lurus serta anak angkat, yg mjd tanggungan

Sepenuhnya, paling banyak 3 orang Rp.1.200.000 Tambahan utk seorang isteri

yang penghasilannya digabung dengan

penghasilan suami (WP) Rp.13.200.000

33

PTKP MULAI 2009 (PASAL 7 UU PPH)

Untuk diri WP Rp.15.840.000 Tambahan utk WP yang kawin Rp. 1.320.000 Tambahan utk setiap anggota keluarga

Sedarah dan semenda dlm garis keturunan

Lurus serta anak angkat, yg mjd tanggungan

Sepenuhnya, paling banyak 3 orang Rp. 1.320.000 Tambahan utk seorang isteri

yang penghasilannya digabung dengan

penghasilan suami (WP) Rp.15.840.000

34

PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN PAJAK ATAU

AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK.

Misalnya : pada tanggal 1 Januari 2001 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2001, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2001 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

35

ANAK ANGKAT

Belum dewasa (belum berumur 18 thn dan belum pernah menikah);

Tidak mempunyai penghasilan; dan Seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh

kepala keluarga / Tidak dibantu oleh keluarga lainnya.

36

TABEL PTKP S.D. 2008

37

Tidak Kawin (TK/0) Kawin (K/0) Kawin + 1 anak (K/1) Kawin + 2 anak (K/2) Kawin + 3 anak (K/3) Kawin + 3 anak + Isteri

berpenghasilan

Rp.13.200.000,00 Rp.14.400.000,00 Rp.15.600.000,00 Rp.16.800.000,00 Rp.17.000.000,00 Rp.30.200.000,00

TARIF PPH PASAL 17 (S.D. 2008)

Jumlah s.d. 25 jt 5% Di atas 25 jt s.d. 50jt 10% Di atas 50jt s.d. 100jt 15% Di atas 100jt s.d. 200 jt. 25% Di atas 200 jt. 35%

38

TARIF PPH PASAL 17 (MULAI 2009)

s.d. 50 jt 5% Di atas 50jt s.d. 250jt 15% Di atas 250jt s.d. 500 jt. 25% Di atas 500 jt. 30%

39

KOMPENSASI KERUGIAN

Kerugian berasal dari kegiatan usaha di Indonesia;

Dikompensasikan dengan penghasilan (Laba) Tahun Pajak berikutnya;

Dikompensasikan secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun;

Kerugian yang tidak habis dikompensasi selama 5 tahun tersebut menjadi hangus.

40

PENGGABUNGAN PENGHASILAN

41

Seluruh Penghasilan isteri dan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan kepala keluarga.

(Pasal 8 UU PPh)

Keluarga = Satu Kesatuan Ekonomis

Kewajiban PPh dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh Kepala Keluarga

Anak yang belum dewasa Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah

- hanya dari 1 pemberi kerja;

- telah dipotong PPh Psl 21; dan

- pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya;

42

PPh ATAS PENGHASILAN ISTERI DIKENAKAN TERPISAH

(Psl. 8 ayat (1) UU PPh).

Bersifat Final

1. Suami atau istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;

2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau

3. Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

(Psl. 8 ayat (2) UU PPh).

Dikenai pajak secara terpisah

Penghasilan neto suami istri pada angka 2 dan 3 dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto.

CONTOH PENGHITUNGAN ISTERI TERPISAH

Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per tahun. Selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per tahun. Seluruh penghasilan isteri sebesar Rp150.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A. Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar Rp250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00).

Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut: Apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut: - Suami: 100.000.000,00 x Rp27.550.000,00 = Rp11.020.000,00 250.000.000,00

- Isteri : 150.000.000,00 x Rp27.550.000,00 = Rp16.530.000,00 250.000.000,00 43

CONTOH 1

Wajib Pajak Adul, memperoleh penghasilan dari usaha sebesar Rp.100.000.000,00, mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan sebesar Rp.50.000.000,00. Apabila penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilan sebesar Rp 50.000.000,00 tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final.

44

CONTOH 2

45

Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan sebesar Rp75.000.000,00, maka seluruh penghasilan isteri sebesar Rp125.000.000,00 (Rp 50.000.000,00 + Rp.75.000.000,00 ) digabungkan dengan penghasilan A. Dengan penggabungan tersebut A dikenakan pajak atas penghasilan sebesar Rp 225.000.000,00 (Rp.100.000.000,00 + Rp 50.000.000,00 + Rp 75.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar Rp 225.000.000,00 tersebut yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suami.

46

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI MULAI/BERHENTI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN

PPh terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima (tidak disetahunkan).

Seorang WP Dalam Negeri status tidak kawin, mulai bekerja pada Oktober 2006. Penghasilan bulan Oktober s.d. Desember 2006 adalah Rp.23.000.920.

Penghasilan bruto = Rp.23.000.920

PTKP = Rp.13.200.000

Penghasilan Kena Pajak Rp. 9.800.000

PPh terutang = 5% x Rp.9.800.000 = Rp.490.000

Contoh :

47

PPh terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang disetahunkan, kemudian dibagi dengan 12 dan dikalikan banyaknya bulan diterimanya penghasilan.

Contoh :

Seorang WP status tidak kawin, baru datang dan mempunyai niat untuk menetap di Indonesia pada Oktober 2006. Penghasilan bulan Oktober s.d. Desember 2006 adalah Rp.5.750.230.

Penghasilan disetahunkan

= (Rp.5.750.230 : 3) X 12 = Rp.23.000.920

PTKP = Rp.13.200.000

Penghasilan Kena Pajak Rp. 9.800.000

PPh terutang setahun = 5% x Rp.9.800.000 = Rp.490.000

PPh terutang 3 bulan = 3/12 x Rp.490.000 = Rp.122.500

KEWAJIBAN SUBJEKTIF DALAM NEGERI MULAI/BERAKHIR DALAM TAHUN BERJALAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ORANG PRIBADI

48

PELUNASAN PPH

49

Dalam Tahun Berjalan Pada Akhir Tahun

Pembayaran Sendiri

PPh Pasal 25

Pemotongan / Pemungutan Oleh Pihak Lain

PPh Pasal 4 (2), 21, 22, 23, 24

PPh Pasal 29

CARA MENGHITUNG PPH PASAL 25

PPh terutang atas penghasilan teratur menurut SPT Tahunan Tahun pajak yang lalu

50

Dikurangi

• PPh yang dipungut/dipotong Pihak lain Pasal 21, 22 dan 23;

• PPh yang dibayar/terutang di luar negeri Pasal 24.

Dibagi 12

PPh yang harus dibayar sendiri

PPh Pasal 25

CONTOH PENGHITUNGAN PPH PASAL 25

PPh terutang cfm SPT Tahunan Th 2005 Rp.50.000.000,00Kredit Pajak Tahun 2005 - PPh Pasal 21 Rp.25.000.000,00 - PPh Pasal 22 Rp. 2.500.000,00 - PPh Pasal 23 Rp. 7.500.000,00

- PPh Pasal 25 Rp. 10.000.000,00 Jumlah Kredit Pajak (Rp.45.000.000,00)

PPh yang masih harus dibayar Rp. 5.000.000,00

51

Dasar penghitungan PPh Pasal 25 : = Rp.50.000.000,00 – (Rp.25.000.000+Rp.2.500.000+Rp.7.500.000)= Rp.15.000.000,00.

Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2006 := Rp.15.000.000,00 : 12 = Rp.1.250.000,00.

PPH PASAL 25

Berlaku mulai bulan terakhir batas waktu penyampaian SPT Tahunan (Bulan Maret);

Untuk Bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan (Bulan Januari dan Februari) sama dengan angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu (Bulan Desember).

52

PPH PSL 25 WP ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha

Pedagang Pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan/atau penyerahan jasa, melalui suatu tempat usaha.

53

(255/PMK.03/2008 stdd 208/PMK.03/2009 Jo. Per-32/PJ./2010)

Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada setiap tempat usaha dan tempat tinggal Wajib Pajak.

Ketentuan ini juga berlaku dalam hal tempat usaha dan tempat tinggal WP berada dalam wilayah kerja KPP yang sama.

Kewajiban ber NPWP

PPH PSL 25 WP ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

Sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Pembayaran dilakukan dengan menggunakan SSP. Merupakan kredit pajak atas PPh yang terutang untuk Tahun Pajak ybs.

54

Besarnya angsuran PPh Pasal 25

Pembayaran dengan SSP yang divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh 25.

Pembayaran dengan SSP yang tidak divalidasi dengan NTPN, tetap harus menyampaikan SPT Masa PPh 25.

WP yang tidak melakukan kegiatan usaha di tempat tinggalnya, tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh 25.

Keterlambatan pembayaran dan pelaporan PPh 25, dikenakan sanksi bunga dan atau denda sesuai Pasal 7 dan 9 (2a) UU KUP.

WP wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh OP dengan melampirkan “Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh 25 dari setiap tempat usaha”.

Pelaporan Pembayaran

PERLAKUAN PPH ATAS PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI(PER-2/PJ/2009 TGL. 12 JANUARI 09

Pekerja Indonesia di Luar Negeri

56

Orang Pribadi WNI yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

Subjek Pajak Luar Negeri

Penghasilan dari pekerjaan di Luar Negeri dan telah

dikenakan pajak di Luar Negeri.

Penghasilan dari

Indonesia

Tidak Dikenakan PPh Dikenakan PPh

PPH PASAL 24

57

Pajak atas penghasilan di Luar Negeri

Ordinary Credit Method

Kredit pajak tidak melebihi penghitungan PPh yang terutang menurut UU PPh Indonesia.

Kredit Pajak

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Menyampaikan permohonan Kredit Pajak Luar Negeri, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh;

Melampirkan :

- Laporan Keuangan atas penghasilan dari luar negeri;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak di luar negeri;

- Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

58

CONTOH PENGHITUNGAN 1Ferry Salim, di Jakarta, memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2006 sebagai berikut :Penghasilan dalam negeri Rp. 1.000.000.000,00Penghasilan luar negeri Rp. 1.000.000.000,00 (dengan tarif pajak 20%)Rugi usaha di luar negeri (Rp.200.000.000,00 ]

Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah :1. Penghasilan luar negeri Rp. 1.000.000.000,00 Penghasilan dalam negeri Rp. 1.000.000.000,00 (+) Jumlah penghasilan neto Rp. 2.000.000.000,002. Pajak Penghasilan yang terutang adalah Rp.582.500.000,00.3. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :Rp. 1.000.000.000,00 X Rp.582.500.000,00 = Rp. 291.250.000,00Rp. 2.000.000.000,00

Oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar Rp.291.250.000,00 lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri yaitu sebesar Rp.200.000.000,00, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar Rp.200.000.000,00. 59

Lutuye EGP, di Kebumen, dalam tahun 2006 memperoleh panghasilan neto sebagai berikut :Penghasilan dari dalam negeri = Rp. 2.000.000.000,00Penghasilan dari negara X(dengan tarif pajak 40%) = Rp. 1.000.000.000,00Penghasilan dari negara Y(dengan tarif pajak 30%) = Rp. 2.000.000.000,00 (+)Jumlah penghasilan neto = Rp. 5.000.000.000,00Pajak Penghasilan yang terutang menurut tarif Pasal 17 adalah Rp.1.482.500.000,00Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk setiap negara adalah :1) Untuk negara X = Rp. 1.000.000.000,00 X Rp. 1.482.500.000,00 = Rp. 296.500.000,00 Rp. 5.000.000.000,00 Jumlah kredit yang diperkenankan hanya sebesar Rp. 296.250.000,00.2) Untuk negara Y = Rp. 2.000.000.000,00 X Rp. 1.482.500.000,00 = Rp.593.000.000,00 Rp. 5.000.000.000,00 Jumlah kredit pajak yang diperkenankan adalah Rp.593.000.000,00.

60

Contoh Penghitungan 2

CONTOH KASUS I

Komarudin bekerja sebagai karyawan pada PT Subur Makmur dengan penghasilan bruto tahun 2005 sebesar Rp.60.000.000,00. Atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh Pasal 21 oleh PT Subur Makmur sebesar Rp.2.000.000,00. Selama tahun 2005 Komarudin telah membayar iuran pensiun sebesar Rp.1.500.000,00. Komarudin telah menikah dengan dikaruniai 2 anak dan istri tidak bekerja. Komarudin memiliki sebuah mobil yang disewakan dengan nilai sewa pertahun Rp.10.000.000,00. Atas penghasilan sewa tersebut, telah dipotong PPh Pasal 23 oleh Penyewa sebesar 3% yaitu Rp.300.000,00.Komarudin juga telah menunaikan zakat atas penghasilannya (2,5%) kepada Badan Amil Zakat sebesar Rp.1.500.000,00.Hitunglah PPh yang terutang dan yang masih harus dibayar oleh Komarudin dalam tahun 2005. Laporkanlah dalam SPT Tahunan. 61

PENGHITUNGAN PPH

Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 60.000.000,00.

Biaya Jabatan = 5% x Rp.60.000.000,00 = Rp.3.000.000,00Biaya Jabatan yang diperkenankan Rp. 1.296.000,00 Iuran Pensiun Rp. 1.500.000,00 (-)Penghasilan Neto dari Pekerjaan Rp. 57.204.000,00Penghasilan lain (Sewa) Rp. 10.000.000,00 (+)Jumlah Penghasilan Neto Rp. 67.204.000,00Dikurangi :- Zakat Rp. 1.500.000,00- PTKP Rp. 16.800.000,00 (-)Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 48.904.000,00PPh terutang :

5% x Rp.25.000.000,00 = Rp.1.250.000,0010% x Rp.23.904.000,00 = Rp.2.390.400,00 (+)Jumlah PPh terutang Rp.3.640.400,00

Dikurangi Kredit Pajak :- PPh Pasal 21 (Rp.2.000.000,00)- PPh Pasal 23 (Rp. 300.000,00)

PPh yang masih harus dibayar Rp.1.340.400,00

62

SPT 1770

63

SPT PPh OP

SPT 1770 S

Menerima / memperoleh penghasilan dari

usaha /kegiatan/pekerjaan

bebas

Menerima / memperoleh penghasilan :

• dari satu/lebih pemberi kerja; dan/

• Dikenakan PPh Final; dan /

• Dikenakan PPh tersendiri; dan /

• Tidak termasuk Objek PPh

SPT 1770 SS

Pegawai Tetap

Penghasilan < 60 juta;

dari satu pemberi kerja;

Tidak ada Penghasilan lain, kecuali bunga bank dan bunga koperasi

KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU)95001 Pegawai Negeri Sipil Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa sebagai pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah.

95002 Anggota Militer Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.

95003 Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa sebagai pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

95004 Pegawai Swasta Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa sebagai pegawai pada suatu perusahaan swasta.

95005 Pegawai Lepas lainnya, termasuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa dan tidak termasuk dalam kelompok 95001 sampai 85004, termasuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga.

64

NPWP BAGI ANGGOTA KELUARGA

Keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Penanggung Biaya Hidup dan diakui oleh Penanggung Biaya Hidup berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk anak yang belum dewasa serta memiliki penghasilan darimanapun sumber penghasilannya dan apapun sifat pekerjaannya;

Wanita Kawin (Isteri) yang :a. Menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas; dan/ataub. Tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dan

memiliki penghasilan sampai suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP.

dan tidak terikat perjanjian pisah harta, serta tidak menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

65

Anggota Keluarga :

Penanggung Biaya Hidup = Suami ber-NPWP

(Per-51/PJ/2008 Jo.SE-83/PJ/2008)


a. Meningkatkan tertib administrasi dalam pemberian NPWP kepada anggota keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis;

b. Mendukung pelaksanaan pembebasan Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. Memberikan kepastian hukum untuk tidak dipotong/dipungut pajak dengan tarif lebih tinggi dan tarif yang seharusnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

66

Tujuan :

(Per-51/PJ/2008 Jo.SE-83/PJ/2008)

Anggota Keluarga :Isteri, keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Penanggung Biaya Hidup dan diakui oleh Penanggung Biaya Hidup berdasarkan hukum yang berlaku.


Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga (Lampiran II Per-51/PJ/2008);

Kartu Keluarga; Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga; KTP atau Paspor bagi orang asing; NPWP Penanggung Biaya Hidup.

67

DOKUMEN PENDAFTARAN

Anggota Keluarga / Penanggung Biaya Hidup / Kuasa

Mendaftarkan diri ke KPP tempat Penanggung Biaya Hidup Terdaftar.

• NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) • SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)

PENOMORAN NPWP

68


00.000.000.0-000.999

Sama dengan NPWP Penanggung Biaya Hidup

Kode Cabang, dimulai dari 999 untuk anggota keluarga yang

pertama, 998 untuk yang kedua dan seterusnya.

(Per-51/PJ/2008 Jo.SE-83/PJ/2008)


Anggota Keluarga yang tidak mengajukan permohonan NPWP harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau pihak yang berkepentingan :

a. Fotokopi NPWP Penanggung Biaya Hidup;

b. Kartu Keluarga;

c. Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga.

Bagi suami yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh isteri, tidak dapat mengajukan permohonan NPWP bagi anggota keluarga, tetapi harus mengajukan permohonan NPWP sendiri.

69

KETENTUAN LAIN

(Per-51/PJ/2008 Jo.SE-83/PJ/2008)

slide pph orang pribadi

Education