slide kulum pajak 2
TRANSCRIPT
NAMA : HERU WIDAYANTO
JABATAN : KEPALA KPP PRATAMA BANDUNG KAREES
PENDIDIKAN : D3 – STAN 1981 S1 – STIE SIA 1986 S2 – INTERNATIONAL UNIVERSITY OF JAPAN 1998
PENGALAMANKERJA : KEPALA SEKSI PPh BADAN KPP MASUK BURSA 2002
KEPALA BIDANG DUKTEKKON KANWIL JAKARTA KHUSUS 2004 KEPALA KPP PMA EMPAT JAKARTA 2007 KEPALA KPP PRATAMA BANDUNG KAREES 2008
CURRICULUM VITAE
KPP PRATAMA BANDUNG KAREESJl. Ibrahim Adjie No. 372 Bandung
KULIAH UMUMPERPAJAKAN
Kamis, 16 Desember 2010
Apa sih pajak itu ?Kenapa sih harus
bayar pajak ?Kenapa sih harus
bayar pajak ?
PENGERTIAN PAJAK
Menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah Kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAHDIREKTORAT JENDERAL PAJAK DINAS PENDAPATAN DAERAH
•PPH . RETRIBUSI•PPN DAN PPnBM . PP 1 •PBB . PKB•BPHTB . PBB ( 2014) BPHTB ( 2011 )
PENGELOLAAN PAJAK
APBN YANG SEBAGIAN BESAR DARI PAJAK DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN
Posyandu, Imunisasi
Pendidikan
Fasilitas & Infrastruktur
Transportasi masal
Pertahanan & Keamanan
Kelestarian LHPenanggulan Bencana
Kelestarian Budaya
Pelayanan kesehatan
Penegakan Hukum
Subsidi Pangan & BBMDana Alokasi Umum
PEMILIHAN UMUM
Kewajiban Wajib Pajak
Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan sebagai PKP
Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan sebagai PKP
Persyaratan NPWP
ORANG PRIBADI YANG WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DIATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK;WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI LAINNYA.
KTP BAGI PENDUDUKINDONESIA , ATAU PASPORBAGI ORANG ASING
NB:WANITA KAWIN YG INGIN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SENDIRI DAPATMEMILIKI NPWP ATAS NAMANYA
Tempat Pendaftaran NPWP
• KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP YBS.
• DALAM HAL KEGIATAN USAHA DI BEBERAPA TEMPAT, JUGA WAJIB MENDAFTARKAN DIRI KE KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT-TEMPAT KEGIATAN USAHA WP;
• DALAM HAL TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP BERADA DALAM DUA ATAU LEBIH WILAYAH KERJA KPP, DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENETAPKAN KPP TEMPAT WP TERDAFTAR.
Penghapusan NPWPKetentuan Terbaru (UU No. 28 Tahun 2007)1. Kriteria WP yang NPWP-nya dapat dihapuskan:
a. Diajukan permohonan oleh Wajib Pajak atau Ahli Warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif;
b. Wajib Pajak dilikuidasi;
c. Wajib pajak BUT menghentikan kegiatan usaha; dan
d. apabila dianggap perlu oleh DJP.
2. Penghapusan NPWP dilakukan setelah melakukan pemeriksaan paling lama 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk Wajib Pajak badan sejak permohonan.
FUNGSI NPWP• sebagai identitas WP• menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi• untuk keperluan yang berhubungan dengan
dokumen perpajakan• memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan• mendapatkan pelayanan dari instansi/pihak lain• Tahun 2009, tidak bayar Fiskal Luar negeri dan tdk
dikenakan tarif yg lebih tinggi seperti tabel di bawah ini :
Jenis Pot/Put Tarif Non-NPWP dibandingkan Tarif NPWP
Pasal 21Pasal 22Pasal 23
20% lebih tinggi100% lebih tinggi100% lebih tinggi
KEWAJIBAN WAJIB PAJAKSELAIN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK
MEMILIKI NPWP, APA?
3 MMenghitungMenghitung
Pajak yang terutang
MelaporMelapor
MembayarMembayar
3 M• Menghitung pajak sesuai tarif dan
ketentuan yang berlaku• Membayar pajak – melalui kantor pos
atau bank-bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP)
• Melapor pajak - ke KPP dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan SPT (SPT)
BAGAIMANA CARA MELAKSANAKANNYA?
KPP/KANWIL : KPP PRATAMA BANDUNG KAREES
Penerimaan Bulan Januari s.d Desember Tahun 2009
JENIS PAJAK JUMLAH SSP JUM PEMBAYARANA. Pajak Penghasilan 158,361 230,170,807,4931. PPh NON MIGAS 158,303 230,063,777,552 1.1 PPh Pasal 21 41,947 105,615,880,037 1.2 PPh Pasal 22 33,828 12,368,967,108 1.3 PPh Pasal 22 Impor 1,256 5,716,715,062 1.4 PPh Pasal 23 14,005 13,532,609,240 1.5 PPh Pasal 25/29 OP 49,275 17,234,803,054 1.6 PPh Pasal 25/29 Badan 13,268 12,850,582,362 1.7 PPh Pasal 26 40 156,039,277 1.8 PPh Final dan FLN 4,682 62,588,176,987 1.9 PPh Non Migas Lainnya 2 4,4252. PPh MIGAS 58 107,029,941 2.1 PPh Minyak Bumi 25 22,705,927 2.2 PPh Gas Alam 32 84,204,014 2.3 PPh Lain Minyak Bumi 0 0 2.4 PPh Lainnya Gas Alam 1 120B. PPN dan PPnBM 42,14 173,626,084,387 1. PPN Dalam Negeri 40,99 156,782,207,810 2. PPN Impor 1,012 16,091,570,411 3. PPnBM Dalam Negeri 68 88,406,764 4. PPnBM Impor 19 563,480,142 5. PPN/PPnBM Lainnya 51 100,419,260D. Pendapatan atas PL dan PIB 50 2,970,005,429 1. Bea/Benda Meterai 17 2,868,126,000 2. PTLL 16 59,146,720 3. Bunga Penagihan PPh 6 2,386,162 4. Bunga Penag.PPN 11 40,346,547 5. BPP 0 0 6. PIB 0 0TOTAL 200,551 406,766,897,309
* Data Tidak Termasuk Pembayaran PBB & BPHTB Melalui MPN
* Belum seluruh data penerimaan ditampilkan diaplikasi karena proses download data masih berlangsung
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN
FUNGSI SPTSARANA WAJIB PAJAK UNTUK MENETAPKAN SENDIRI BESARNYA
PAJAK YANG TERUTANG, DENGAN CARA :
MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGHITUNGAN JUMLAH PAJAK YANG SEBENARNYA TERUTANG;
MELAPORKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DILAKSANAKAN SENDIRI DALAM SUATU TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK ;
MELAPORKAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN DALAM SUATU TAHUN PAJAK ;
MELAPORKAN PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK DAN ATAU BUKAN OBJEK PAJAK;
MELAPORKAN HARTA DAN KEWAJIBAN.
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN(PASAL 3 AYAT 3 HURUF b, UU KUP)
PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK (31 MARET) ATAU;
PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR (BAGI WP YANG TAHUN BUKUNYA TIDAK SAMA DENGAN TAHUN TAKWIM)
KHUSUS DALAM RANGKA SUNSET POLICY: UNTUK WAJIB PAJAK LAMA (TERDAFTAR SEBELUM 1-
1-2008) MENYAMPAIKAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PALING LAMBAT 31 DES 2008;
UNTUK WAJIB PAJAK BARU (TERDAFTAR SETELAH 1-1-2008) MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PALING LAMBAT 31 MARET 2009
TEMPAT PENYAMPAIAN SPT
KPP TEMPAT WP TERDAFTAR ATAU KP-4 YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL WP
CARA PENYAMPAIAN SPT
• LANGSUNG• POS SECARA TERCATAT
• DROP BOX
FLOWCHART ADMINISTRASI SPT
MEKANISME APLIKASI PENGAWASAN DROPBOX
WP KPP / POJOK PAJAK / MOBIL
PAJAK
BOX
BOX BO
X
BOX
SPT WP KPP SENDIRI
SPT
TT SPT
SPT WP KPP LAIN
REKAM TT SPT
KPDJP
TRANSFER DATA TT SPT
SPT WP KPP SENDIRI?
PENELITI
Tidak
MONITORING & VALIDASI
KIRIM SPTKPP TUJUAN
SORTIR SPT
REKAM BPS/LPAD
LENGKAP?
AR
PENELITI
REKAM BPS/LPAD
LENGKAP?
AR
CEK DAN VALIDASI SP, SPT DI
PORTALDJP
UPLOAD DATA TT
SPT
AKUNTANSI PERPAJAKAN
PASAL 28 KUP
1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
4. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
5. Pencatatan tersebut terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto, dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan obyek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.
6. Buku-buku , catatan-catatan, dokumen-dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.
7. Wajib Pajak yang tidak wajib melakukan pembukuan dan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh.
8. Bahasa asing yang dimaksud adalah bahasa Inggris.
HUBUNGAN AKUNTANSI PAJAK DAN AKUNTANSI KOMERSIAL
Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu. Dari informasi tersebut, manajemen atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengambil suatu penilaian dan kesimpulan mengenai kondisi dan kinerja perusahaan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan mudah menyusun Surat Pemberitahuan pajak. Secara umum, akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan Standar yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan pajak, untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak maka Undang-Undang Perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi sehingga tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan.
TUJUAN DAN CIRI-CIRI LAPORAN KEUANGAN PAJAK
1. Akuntansi merupakan alat yang digunakan untuk menyediakan laporan dan informasi keuangan serta informasi lain kepada manajemen atau pihak lain yang membutuhkan guna merumuskan kebijakan atau keputusan tertentu bagi perusahaan.
2. Dalam perpajakan, istilah akuntansi dikenal dengan nama pembukuan dan pencatatan.
3. Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur guna mengumpulkan data dan informasi keuangan berupa harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa.
4. Data-data dan informasi keuangan yang diperoleh ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
5. Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran/penerimaan bruto dan/ atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.
PENDAHULUAN
TUJUAN DAN CIRI-CIRI LAPORAN KEUANGAN PAJAK
1. Memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PPh) dan Dasar Pengenaan Pajak (PPN)
2. Membantu wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang
3. Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem self assessment, terutama apabila sedang terjadi pemeriksaan atau penyidikan pajak.
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PAJAK
TUJUAN DAN CIRI-CIRI LAPORAN KEUANGAN PAJAK
1. Dapat dipahami oleh petugas/pemeriksa pajak. 2. Sensitivitas informasi, bukan materialitas. 3. Laporan Keuangan Fiskal disajikan secara jujur, dengan itikad baik, substansi
penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expenses) adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dihitung dari penghasilan neto.
4. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang-piutang antar periode, dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan.
5. Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku.
6. Akuntansi Pajak harus independen terhadap akuntansi komersial. 7. Apabila akuntansi kornersial tidak mampu rnenerbitkan laporan keuangan tepat
waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri. Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktis dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.
CIRI KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN PAJAK
Hubungi kami di:
021-5251234Telepon
500200KRING PAJAK
Email : [email protected] [email protected]
Website : www.pajak.go.id
SMS 0813 178 72525 ( 0813 178 PAJAK )
Terima Kasih