skripsi peran pemerintah daerah dalam mencegah …

91
SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH PENAMBANGAN PASIR LIAR DI SUNGAI JENEBERANG KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA Oleh: Muhammad Lukman Ijas Nomor Induk Mahasiswa: 10561 05374 15 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2021

Upload: others

Post on 13-Nov-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH

PENAMBANGAN PASIR LIAR DI SUNGAI JENEBERANG

KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA

Oleh:

Muhammad Lukman Ijas

Nomor Induk Mahasiswa: 10561 05374 15

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

Page 2: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

2

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH PENAMBANGAN

PASIR LIAR DI SUNGAI JENEBERANG KECAMATAN PARANGLOE

KABUPATEN GOWA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

Muhammad Lukman Ijas

Nomor Induk Mahasiswa: 10561 05374 15

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Page 3: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

3

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

Page 4: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

4

Page 5: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

5

Page 6: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

6

Page 7: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

7

ABSTRAK

Muh.Lukman Ijas, Mappamiring dan Hamrun. Peran Pemerintah DaerahDalam Mencegah Penambangan Pasir Liar Di Sungai Jeneberang KecamatanParangloe Kabupaten Gowa.

Peran pemerintah pada umumnya berupa penyediaan pelayanan umum,pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan.Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan danmenjelaskan peran pemerintah daerah dalam mencegah pertambangan pasir liar disungai jeneberang terkait dengan pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan,pemeliharaan, pengawasan dan penegak hukum terhadap peran Dinas LingkunganHidup Kabupaten Gowa.

Penelitian pertambangan pasir liar menggunakan jenis penelitian Kualitatifdengan tipe penelitian deskrpsi. Informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulandata dengan wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi. Teknikanalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data.Keabsahan data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian pertambangan pasir liar menunjukan bahwa Pemerintah Daerahmelakukan kordinasi dengan pihak- pihak kepolisian maupun masyarakat setempatdan melakukan sosialisasi tentang perencanaan penambangan pasir liar kepadaKecamatan, Desa, Kelurahan. Adanya aktifitas tambang yaitu dilibatkannyamasyarakat sebagai pekerja untuk meningkatkan kebutuhan hidup masyarakat.Aktivitas tambang sangat perlu apalagi Pemerintah setempat yang sangat mengetahuikondisi wilayahnya harus sering berkoordinasi ketika ada yang tidak mengikutiaturan dan tidak memiliki surat izin penambangan, dan fungsi pengendaliandilaksanakan apabila ada penambang yang berlebihan dalam pengangkutan pasir,maka diperlukan pengendalian secara masif oleh aparat kepolisian. Seluruh kepalaperusahaan yang melakukan aktifitas tambang pasir di daerah aliran sungai telah diingatkan soal pemeliharaan lingkungan di daerah kawasan tambang dalam rangkaperbaikan dan pengaturan untuk kelestariannya. Dilakukan rutinitas dengankunjungan langsung keperusahaan, terkait dengan wewenang Dinas LingkunganHidup saling berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar penambangan pasir liardapat di atasi dengan efektif dan efesien. Ada aturan jelas mengenai sanksi bagipenambang yang terbukti melanggar. Merujuk UU Nomor 4 tahun 2009 danPeraturan Pemerintah.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Mencegah Pertambangan Pasir Liar

Page 8: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

8

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat

dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran

Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penambangan Pasir Liar Di Sungai

Jeneberang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”.

Kami menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan

ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Mappamiring, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Hamrun,

S.IP,.M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya

membimbing dan mengarahkan kami, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar.

5. Ibu Dr. Fatmawati, M.Si selaku Penasehat Akademik.

Page 9: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

9

6. Seluruh Dosen pengajar, staf, dan pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Ucapan terima kasih kepada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Polsek

Parangloe Kabupaten Gowa, sebagai tempat meneliti penulis yang telah

menerima dan membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir Skripsi ini.

8. Kedua Orang tua, Sahabat, Terkasih, Rekan Organisasi Perjuangan

HUMANIERA, Senior, dan Kamerad di kampus yang senantiasa memberikan

semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun

sangat kami harapkan. Semoga karya skripsi ini sangat bermanfaat dan dapat

memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 19 Januari 2021

Muh.Lukman Ijas

Page 10: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

10

DAFTAR ISI

Halaman Judul .................................................................................................... i

Halaman Pernyataan ......................................................................................... ii

Halaman Persetujuan ........................................................................................ iii

Halaman Penerimaan Tim ................................................................................. iv

Abstrak................................................................................................................. v

Kata Pengantar ...................................................................................................vi

Daftar Isi ..............................................................................................................viii

Daftar Tabel......................................................................................................... x

Daftar Gambar .................................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah............................................................................11

C. Tujuan Penelitian .............................................................................11

D. Manfaat Penelitian ...........................................................................12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu ........................................................................13

B. Penjabaran Konsep dan Teori .......................................................... 14

C. Kerangka Pikir .................................................................................25

Page 11: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

11

D. Fokus Penelitian...............................................................................27

E. Deskripsi Fokus Penelitian .............................................................. 27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .......................................................... 29

B. Jenis Dan Tipe Penelitian ................................................................ 29

C. Sumber Data ....................................................................................29

D. Informan Penelitian..........................................................................30

E. Teknik Pengumpulan Data............................................................... 31

F. Teknik Analisis Data .......................................................................32

G. Pengabsahan Data ............................................................................33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian...............................................................35

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Peran Pemerintah Daerah dalam

Mencegah Tambang Pasir Liar di Sungai jeneberang Kecamatan

Parangloe Kabupaten Gowa.............................................................39

C. Upaya Pencegahan Untuk Menahan Aktivitas Penambangan Liar Yang

Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan. ..................62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.......................................................................................64

B. Saran.................................................................................................67

DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................69

LAMPIRAN

Page 12: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

12

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian...............................................................................30Tabel 4.1 DAS Koefisien Rejim Aliran ................................................................43Tabel 4.2 Pemanfaatan Lahan DAS Jeneberang ...................................................43Tabel 4.3 Sebaran Kawasan Budidaya Pada DAS Jeneberang .............................48Tabel 4.4 Status Tanah Pada Bagian Hilir DAS Jeneberang ................................51Tabel 4.5 Izin Usaha Pertambangan Tahun 2017 .................................................54Tabel 4.6 Izin Usaha Pertambangan Tahun 2018 .................................................56Tabel 4.7 Izin Usaha Pertambangan Tahun 2019 .................................................57Tabel 4.8 Data Potensi Tambang Kabupaten Gowa .............................................61

Page 13: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir...................................................................................26

Page 14: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sungai mempunyai manfaat atau nilai kegunaan yang sangat besar, sungai

adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengairan air mulai dari mata

air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya

oleh garis sempadan (Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1991). Sungai juga

dapat digunakan sebagai pegangan dalam pengelolaan, pengusahaan, pemeliharaan

dan pengamanan, agar manfaat sungai tetap terjaga kelestariannya (Peraturan

Pemerintah RI No. 35 Tahun 1991) Namun akhir-akhir ini penambangan pasir

mekanis sungai kian marak keberadaannya.

Penambangan yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha untuk maksud

pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hanya saja, proses penambangan yang dilakukan

selama ini, cenderung menjadi usaha eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan

yang pada akhirnya berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Salah satu yang marak saat ini adalah pertambangan tanpa izin. Kegiatan

pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan

bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan

pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya. Menurut pada mulanya

pertambangan tanpa izin (PETI) di hampir sebagian besar wilayah Negara Indonesia

dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, sebagai usaha tambahan/ sampingan

di daerah- daerah yang diyakini berpotensi mengandung bahan galian intan, emas dan

Page 15: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

timah. Kebutuhan ekonomi yang makin meningkat dan hasil usaha tambang yang

diperkirakan dapat memberikan harapan kehidupan lebih baik, membuat pelaku-

pelaku penambangan mengalihkan usaha sekunder ini menjadi usaha utama

(Herman,2006). Di Kabupaten Gowa, tambang mineral bukan logam merupakan

salah satu sumber PAD terbesar. Luas areal tambang mineral bukan logam seluas 271

ha yang terdapat di Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan

Pattalassang, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, dan Kecamatan

Manuju (Karim dkk; 2012).

Berdasarkan data dari dinas pertambangan energi dan mineral kabupaten Gowa

terdapat 23 titik lokasi penambangan pasir illegal yang masih menggunakan pompa/

mesin sedot. Kerusakan lingkungan dan bencana akan terus mengancam jika aktivitas

ini terus dilakukan bahkan akan semakin meningkat besaran dan intensitasnya jika

tidak dilakukan upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan yang berkelanjutan.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di (PPLH) Badan Lingkungan Hidup Daerah

(BLHD) Kabupaten Gowa dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa

telah memberikan penyuluhan tentang dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas

yang dilakukan penambang pasir di wilayah tersebut, namun tetap saja kegiatan

penambangan terus dilakukan. Jalur komunikasi yang ditempuh berupa pertemuan

langsung dengan warga dinilai belum efektif.

Ada belasan titik penambangan pasir secara mekanis dan masih banyak lagi

keberadaannya. Penambangan ini semakin tidak terkendali dan semakin banyak

keberadaannya. Hampir di setiap pinggiran sepanjang aliran sungai terdapat atau

Page 16: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

dijumpai penambang pasir secara mekanis. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat

dari penambangan pasir secara mekanis di sungai baik dampak yang sudah terjadi

maupun dampak yang akan terjadi.

Dampak akan semakin parah apabila masalah penambangan pasir liar tidak

segerah diatasi dan tentunya meresahkan masyarakat sekitar atau pemukiman yang

berada disepanjang aliran sungai. Masalah ini harus segera diatasi untuk mencegah

dampak kerusakan yang parah. Apabila tidak segera diatasi, masalah ini akan menjadi

masalah yang kompleks bagi kehidupan masyarakat yang tinggal tidak jauh dari

aliran sungai. Banyak pihak yang harusnya terlibat untuk mencegah masalah ini

sehingga sangat miris dan menyebabkan dampak yang berujung penurunan tingkat

kualitas lingkungan hidup.

Menurut Adnan, selaku Bupati Gowa sesunguhnya Kabupaten Gowa Sudah

Memiliki Perda tentang tambang yang mangatur hanya Kecamatan Parangloe saja

yang dapat dijadikan kawasan pertambangan. Sehingga secara otomatis tambang-

tambang diluar Parangloe seperti Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng atau

Palangga ada liar karna melanggar perda. Dandim Gowa Letkol Arh Nur Subekhi

menambahkan akan berkomitmen membantu Kabupaten Gowa dalam penanganan

tambal ilegal. Termasuk jika ada keterlibatan oknum TNI AD di dalamnya. (Sindo

NEWS.com, 2018)

Adanya perizinan tambang di Parangloe ternyata masih menyimpang dari

aturan yang berlaku, aktivitas penambangan liar di sungai Jeneberang Kecamatan

Parangloe, Gowa berdampak ganda. Tak hanya merusak lingkungan juga menggerus

Page 17: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

pendapatan atau pemasukan (menurun) Perusda Holding Company Gowa Mandiri

(HCGM), dimana yang punya izin (IUP) hanya Perusda. Aktivitas penambangan liar

di sungai Jeneberang memang sudah lama jadi sorotan, hanya saja, aparat berwenang

terkesan tertutup mata, polisi maupun instansi terkait Pemkab Gowa sekedar berjanji

tapi tidak ada bukti untuk melakukan tindakan janji senada juga dilontarkan kepala

satuan polisi Pamong Praja (Kasatpol PP).

Semua pelaku penambangan liar akan ditindak tegas, ini untuk memberikan

efek jera kepada semua pelaku. Semua pelaku yang terlibat akan diproses secara

hukum. Tambang-tambang liar ini perlu dihentikan, selain merusak lingkungan, juga

merusak infrastruktur jalan, membuat aspal hanya mampu berahan maksimal tiga

tahun.

Selama ini, sejumlah peraturan perundangan dibuat untuk menghadang laju

maraknya penambangan pasir liar. Diantaranya dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Gowa Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gowa

Tahun 2012-2032 mengenai strategi pengembangan potensi pertambangan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf G bagian c mengendalikan penambangan

pasir, sungai, maupun gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Di

tingkat nasional, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang mineral dan pertambangan. Namun hal itu, tetap saja tidak berdaya,

membendung terus bergulirnya aksi penambangan pasir liar. Sanksi tegas berupa

hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda Rp 10 miliar tidak menjadi penghalang

bagi pelaku penambangan pasir untuk tetap beroperasi.

Page 18: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Sebagai upaya dalam kelestarian ekosistem lingkungan, maka pemerintah telah

menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Pasal 1 ayat 1 menyatakan

bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

lain. Upaya untuk pengelolaan lingkungan hidup ditunjukkan pada ayat 2 yang

menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan

penegakan hukum. (Takdir Rahmadi, 2013)

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL

wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar

dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU

Nomor 32 tahun 2009 bahwa: "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1),

dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3

(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan

paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Undang-undang tersebut

memberikan dukungan dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Page 19: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Dalam UUPPLH 2009 terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara

lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan

mendasar antara UUPLH 1997 dengan UUPPLH 2009 adalah adanya penguatan yang

terdapat dalam UUPPLH 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen

pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan

dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian prinsip-prinsip good governance.

Prinsip-prinsip tersebut adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum,

transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan,

efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Seiring dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk maka meningkat

pula kebutuhan manusia terhadap kegiatan sehari hari seperti kebutuhan sandang,

pangan, papan, air bersih dan energi. Banyaknya peningkatan kebutuhan manusia

tersebut maka mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam semakin tinggi

dan cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup. Pertambahan jumlah

penduduk dengan segala konsekuensinya akan memerlukan lahan yang luas untuk

melakukan aktivitas dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak

pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan. Salah satu

bentuk eksploitasi sumber daya alam adalah kegiatan penambangan. Kegiatan

penambangan banyak terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Gowa.

Page 20: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Menurut jurnal Abdul Masyar yang berjudul Kolaborasi Pemerintah Dan

Swasta Dalam Pengelolaan Asset Publik Di Kota Makassar dapat dilihat hasil

penelitian yang menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Makassar dengan pihak swasta dalam hal ini PT Tosan Permai Lestari dalam

berkolaborasi mengelola asset pemerintah memberikan dampak positif berupa

keuntungan secara win-win bagi kedua pihak termasuk kepada masyarakat Kota

Makassar. Bentuk kolaborasi yang dilakukan melalui model contracting out dalam

bentuk outsourching dimana pihak kedua dalam hal ini pihak swasta diberi hak

pengelolaan dengan segala hak dan kewajibannya untuk memanfaatkan, mengelola

sarana, menjaga ketertiban dan keamanannya dalam jangka waktu 30 tahun dan

setelah habis masa kontrak segala sarana dan fasilitas yang ada diserahkan kembali

kepada Pemerintah Kota Makassar.

Penggolongan bahan galian diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 11

Tahun 1967, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang

Penggolongan Bahan Galian. Pemanfaatan potensi alam di setiap daerah dapat

dilakukan untuk apa saja dan siapa saja, tetapi tetap ada aturan dan norma yang harus

ditaati dan disepakati. Galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan

untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun

pemerintah. Salah satu contoh kongkrit galian C yang berasal dari sungai jeneberang

Kabupaten Gowa, “Penambangan Pasir Liar Di Sungai Jeneberang dan Implikasinya

terhadap Integrasi Masyarakat” Semua bahan galian C tersebut semuanya di

eksplorasi dan dikelola oleh pihak swasta. Pengelolaan oleh swasta tersebut tentunya

Page 21: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

mendatangkan pemasukan bagi daerah, baik yang berhubungan langsung dengan

lokasi maupun pemerintah daerah. Bagi yang berhubungan langsung dengan lokasi,

seperti desa. Karena di lokasi galian C di daerah ini berada sangat dekat dengan

permukiman masyarakat (desa), maka biasanya pihak pengelola memberikan

kesempatan kepada masyarakat desa sekitar untuk mencari nafkah dengan bekerja

sebagai pekerja kasar “pengumpul pasir” di tambang galian C tersebut.

Dengan mengoptimalkan sumber daya alam, baik yang ada didarat atau pun

dilaut, hal itu akan memungkinkan peningkatan ekonomi masyarakat untuk lebih baik

lagi. Sebab, dimata dunia memang sudah memandang bahwa Indonesia mempunyai

kekayaan alam yang sangat berpotensi untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi.

Pertambahan jumlah penduduk dengan segala konsekuensinya akan

memerlukan lahan yang luas untuk melakukan aktivitas dan memanfaatkan sumber

daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksploitasi sumber daya alam yang

berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi

lingkungan. Salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam adalah kegiatan

penambangan. Pengetahuan masyarakat akan bahaya pertambangan terhadap pasir

yang berlebihan juga harus di sosialisasikan. Karena jika masyarakat tidak diberikan

arahan terhadap bahaya lingkungan akibat pertambangan yang berlebihan dari

tambang pasir maka kegiatan pertambangan akan semakin berkembang marak dan

tidak terkendali. Dalam pandangan ekonomi, sumber daya alam yang melimpah ini

menjadi potensial untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengelolanya.

Namun tetap dalam hal ini peran politik itu juga terlibat. Dimana ada irisan antara

Page 22: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

kegiatan ekonomi dan politik dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Syarat

membuka tambang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada umumnya dengan mengacu

kepada UU No 4 tahun 2009 yang berhak memberikan IUP adalah Bupati/Walikota

dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, Gubernur apabila wilayah izin usaha

pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten dalam satu Provinsi setelah

mendapat rekomendasi Bupati/Walikota setempat dan Menteri apabila wilayah izin

usaha pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah Provinsi dengan

mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai

dengan peraturan perundang undangan. IUP ini diberikan kepada badan usaha

koperasi dan perseorangan. Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon

pemegang IUP adalah persyaratan adminstratif, teknis, lingkungan dan finansial.

Luas area minimal ditambang oleh perusahaan adalah 5 hektar. IUP yang harus

diterbitkan ada empat jenis yaitu izin daerah mencakup izin prinsip dan izin analisis

mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sedangkan izin Provinsi mencakup izin

eksplorasi dan izin produksi.

Politik yang bisa diartikan sebagai upaya-upaya pemerintah untuk

mensejahterakan rakyat, berperan dan berwenang untuk mengatur pengelolaan

sumber daya alam Indonesia dan diperuntukan sepenuhnya bagi rakyat. Eksploitasi

merupakan kata untuk menjawab pernyataan tersebut, eksploitasi yang berlebihan

akan memberikan dampak negatif yang lebih banyak dibanding positifnya dari

kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Negara-negara yang kaya akan sumber

daya alam biasanya selalu terjebak dalam perumusan regulasi kebijakan pengelolaan

Page 23: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

sumber daya alam yang buruk. Kebijakan yang tidak berkualitas itu bersumber dari

realitas bahwa kekayaan dengan mudah diperoleh dengan jalan menguras SDA.

Akhirnya, kebijakan ekonomi yang diproduksi fokus pada eksploitas danrente

ekonomi SDA untuk dijual, baik dalam pasar domestik maupun internasional, tanpa

menghitung kelayakan daya dukung lingkungan.

Peran pemerintah pada umumnya berupa penyediaan pelayanan umum,

pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan.

Sedangkan tugas dan fungsi pemerintah adalah membuat regulasi tentang pelayanan

umum, pengembangan sumer daya produktif, melindungi ketentraman dan ketertiban

masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosiokultural, kesatuan dan pencapaian keadilan

dan pemerataan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan, mendukung pembangunan nasional dan mengembangkan

kehidupan bangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila serta menjaga

tegak, lestari dan utuhnya Negara Republik Indonesia.

Dilihat dari fungsi dan tugas pemerintah maka dalam mengoptimalkan

pencegahannya di perlukan penerapan good governance sebagai suatu tata

pemerintah yang baik yang di dalam pelaksanaanya didukung tiga pilar utama yakni

pemerintah, masyarakat, dan swasta. Prinsip tiga pilar tersebut dijabarkan sebagai

berikut: akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat di

pertanggung jawabkan. Transparansi, dalam penyelenggraannya, fungsi-fungsi

pemerintahan harus memiliki mekanisme yang jelas. Dan diinformasikan kepada

semua pihak.

Page 24: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Keterbukaan, dalam penyelenggaraannya, pemerintah harus bersifat terbuka

sehingga dapat menerima saran dan kritik dari pihak lain guna memperbaiki

penyelenggaraan fungsi-fungsinya.

Dari pemaparan di atas mengenai peran pemerintah daerah terhadap

penambangan liar dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak penambangan yang tidak

sesuai dengan kawasan titik koordinat yang ditentukan, sehingga penulis merasa

tertarik umtuk melaksanakan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Daerah

dalam Mencegah Penambangan Pasir Liar di Sungai Jeneberang Kecamatan

Parangloe Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam

mencegah Penambangan Pasir Liar di Sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe

Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah

Daerah dalam mencegah Penambangan Pasir Liar di Sungai Jeneberang Kecamatan

Parangloe Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari hasil penelitian ini yang dapat

membantu peneliti maupun unsur yang terkait di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

Page 25: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

1. Manfaat Teoritis sebagai bahan merumuskan ilmu tentang Peran Pemerintah

Daerah dalam mencegah Penambangan Pasir Liar di Sungai Jeneberang

Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, serta sebagai bahan kajian untuk

mengembangkan peran pemerintah daerah dalam mengatasi penambangan liar

yang ada.

2. Manfaat Praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan guna

unruk memberikan pemecahan masalah meningkatkan Peran Pemerintah

Daerah dalam mencegah Penambangan Pasir Liar di Sungai Jeneberang

Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Page 26: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji

penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan

penelitian dengan judul yang seperti judul penelitian penulis, namun penulis

mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian

pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa

jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian oleh Mahmudi penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa

Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten

Kulon Progo ditinjau dari Inpres No. 3 Tahun 2010. Penelitian ini menjelaskan

implementasi inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang peran pemerintah desa di Desa

Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, hasil penelitian ini adalah

pemerintah desa mengimplementasikan Inpres No. 3 Tahun 2010 melalui POSDAYA

dengan berupaya penuh mewujudkan sumber daya manusia yang sehat demi

tercapainya keluarga sejahtera.

Penelitian oleh Harrison Papande Siregar dengan judul “Peran Pemerintah Desa

dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Sector Industry kecil dan Rumah

Tangga Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dimana dari hasil

penelitian ini adalah diemukan bahwa terdapat empat peran utama yang seharusnya

Page 27: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

dapat dilakukan oleh pemerinta desa yaitu menfasilitasi pembinaan manajemen usaha

khusunya dari aspek keuangan, memasarkan hasil usaha dan menfasilitasi

pembentukan koperasi. Namun dari keempat hal tersebut hanya ditemukan dua peran

yang dilakukan yaitu menfasilitasi manajemen dan dan pembentukan koperasi,

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini peran pemerintah belum

optimal.

Penelitian oleh Rizky Akbar Prasojo, 2019. Dengan judul penelitian Peran

Pemerintah dalam Pembangunan Desa dimana dalam hasil penelitian menjelaskan

bahwa Pola kerjasama yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat cenderung

bersifat mutualistik dimana kedua menyadari posisi dan perannya masing-masing.

Kemudian penelitian menurut Kasus Bumi dan Permai dengan judul Peran

Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Pemukiman Perkotaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa suatu penekanan dari pemerintah untuk

menyelesaikan untuk persoalan sampah perkotaan yang terdapat di lingkungan

permukiman perkotaan dengan beberapa regulasi yang cukup tegas dalam persolan

pengelolaan sampah perkotaan. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian terdahulu

tersebut diatas menjadi salah satu rujukan sebagai tinjauan pustaka.

B. Penjabaran Konsep dan Teori

1. Teori Administrasi Pembangunan

Definisi administrasi pembangunan menurut beberapa ahli sebagai berikut.

Menurut Hiram S. Phillips (1968), administrasi pembangunan adalah “rather than the

traditional term of public administration toindicate the need for a dynamic process

Page 28: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

designed particularly to meetrequirements of social and economic changes”.

Pernyataan ini berarti “lebih baik daripada masa tradisional administrasi publik untuk

menunjukkan kebutuhan terhadap suatu proses dinamis yang didesain secara khusus

untuk mendapatkan syarat perubahan sosialdan ekonomi”.

Menurut Mustopadidjaja (2015) administrasi pembangunan adalah “ilmu dan

seni” tentang pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga

sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum

pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. Menurut J.B. Kristiadi

(2018), administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu

mendorong ke arah proses perubahan, pembaharuan, dan penyesuaian serta

pendukung suatu perencanaan.

Menurut Sondang P. Siagian (2000), administrasi pembangunan adalah seluruh

usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan

bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Menurut Sondang P. Siagian (2007), administrasi pembangunan

mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah

keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan

oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya,

sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan

pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu

bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-

building).

Page 29: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Edward W. Weidner (2011) lebih spesifik merumuskan administrasi

pembangunan sebagai berikut: Administrasi pembangunan menggambarkan sebagai

suatu pengembangan yang administratif dan administrasi dalam program

pengembangan. Menurut Paul Meadows (2016), dalam bukunya Motivationfor

Change and Development Administration, mendefinisikan administrasi pembangunan

sebagai berikut Administrasi pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan

mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan

kebijakan publik.

Bintoro Tjokrohamidjojo (2017) menegaskan bahwa administrasi pembangunan

mempunyai dua fungsi yaitu: pertama, penyusunan kebijakan penyempurnaan

administrasi negara (The Development Of Administration), meliputi bidang

organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan sarana-sarana

administrasi. Kedua, penyempurnaan administrasi untuk mendukung perumusan

kebijakan dan program-program pembangunan, serta pelaksanaannya secara efektif.

Aspek kedua ini dinamakan (Thea Dministration Of Development Process) atau

administrasi proses pembangunan.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi

pembangunan adalah seluruh proses yang akan dilakukan oleh administrator dalam

upaya untuk mendorong dan untuk memberikan suatu pengawasan terhadap

masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan yang multi-dimensional secara terpadu

dan administratif.

Page 30: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

2. Peran Pemerintah dalam Administrasi Pembangunan

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional

dikemukakan oleh Siagian (2000) yaitu pemerintah memainkan peranan yang

dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator,

innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan

tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah

menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi

keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat

terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif

yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan,

pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi

berkesinambungan.

2. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai

keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus

terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki

tingkat keabsahan legitimasi yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat

keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan

atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit

menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak

mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan

Page 31: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional,

inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

3. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang

kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk

mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasan ilmu pengetahuan,

kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam

yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan

nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif,

landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang

jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa

depan.

4. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi

seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan

dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan

dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya

dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

5. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan

pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban

pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara,

modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh

masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah,

Page 32: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada

pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Siagian, (Blakely, 2001) dalam

Mudrajad Kuncoro (2004) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup

peran-peran wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator:

1. Wirausaha (entrepreneur), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung

jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat

memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau

bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi

atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan

pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat

ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa

mensejahterakan perekonomian di sekitar.

2. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai coordinator untuk

menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di

daerahnya. Perenanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan

pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu,

mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun

sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan

kelompok masyarakat lainnya.

3. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui

perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi

Page 33: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan

penetapan peraturan.

4. Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan

pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan

mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan

menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut.

Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam

bidang kepariwisataan pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau

kegiatan khusus di objek wisata tertentu.

Pitana dan Gayatri (2005), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran

dalam pembangunan daerahnya sebagai:

1. Motivator, dalam pengembangan pembangunan, peran pemerintah daerah

sebagai motivator diperlukan agar tujuan yang ingin dicapai dalam dapat

berjalan. Investor, masyarakat, serta pemerintah yang bergerak di bidang

pembangunan merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan

motivasi agar perkembangan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

2. Fasilitator, sebagai fasilitator dalam suatu proses pembangunan peran

pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala

program yang diadakan oleh Dinas atau instansi terkait Adapun pada

prakteknnya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak,

baik itu swasta maupun masyarakat.

Page 34: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

3. Dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung

pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat

bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder

pembangunan memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar

diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan

pembangunan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup menurut Takdir Rahmadi (2013) yaitu:

1. Perencanaan

2. Pemanfaatan

3. Pengendalian

4. Pemeliharaan

5. Pengawasan

6. Penegak hukum

3. Penambangan Liar

Tambang liar menjadi permasalahan tak berkesudahan di Indonesia. Hampir di

setiap daerah terjadi penambangan liar. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Babel) marak aktivitas tambang liar di DAS Perimping dan di Nusa Tenggara Timur

terjadi di Pantai Pede. Lebih parah lagi, di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 24 ka-

bupaten dan kota yang memiliki aktivitas penambang liar.

Daerah Istimewa Yogyakarta di kawasan Kali Kuning, Wedomartani, Ngem-

plak terjadi penambangan pasir liar. Di Provinsi Sumatera Utara juga tak luput dari

Page 35: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

aktivitas penambangan liar. Beberapa daerah di Kabupaten Deliserdang dan Karo

dapat dengan mudah ditemukan truk-truk yang antri untuk mengangkut tanah dari

beberapa daerah tambang ilegal. Kita mempertanyakan bagaimana pemerintah mela-

kukan pengawasan, sehingga aktivitas penambangan masih saja terus berlangsung.

Kondisi alam seperti tertutupi oleh keuntungan-keuntungan sesaat dari aktivitas

tambang liar.

UU No 4 Tahun 2009 secara jelas memberikan kewenangan kepada pihak yang

berwajib dalam hal ini kepolisian untuk mengeksekusi aktivitas pertambangan liar.

UU No 23 juga memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi untuk mela-

kukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan liar. Tetapi jika kita melihat di

Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan, jelas UU ini tak

dijalankan.

Masyarakat dengan mudah dapat melihat aktivitas penambangan, khususnya

pasir, batu, dan tanah berlangsung dengan nyaman. Puluhan truk antri untuk me-

lakukan pengangkutan siang dan malam. Keamanan masyarakat sekitar dan pengguna

jalan pun tak dipedulikan. Jalan lintas yang dilewati banyak kendaraan dibiarkan

berlumpur. Lubang di jalan yang diakibatkan oleh perlintasan truk besar dibiarkan

menganga. Situasi ini tentu menimbulkan tandatanya, apakah memang sengaja ada

pembiaran terhadap aktivitas ini.

Kesepakatan atau pemufakatan untuk mengeruk isi bumi tanpa ijin seharusnya

tak dilakukan. Masyarakat jugalah yang ujung-ujungnya dirugikan. Bencana alam

datang silih berganti. Sedikit saja hujan turun, langsung terjadi longsor. Sedikit saja

Page 36: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

kendaraan yang melintas dijalan, tanah langsung bergetar dan tak jarang retak. Banjir

bandang pun menjadi sering datang karena eksploitasi terhadap alam secara liar tak

berkesudahan.

Beberapa desa di daerah juga pernah tertimbun tanah dan menimbulkan korban

jiwa yang tak sedikit. Situasi yang sangat mengkhawatirkan ini seharusnya

menjadikan kita berubah untuk lebih mencintai alam kita. Alam harus disayangi

sehingga alam juga akan menyayangi kita. Bersahabat dengan alam tidaklah sulit,

asal kita mengertai bagaimana caranya. Banyaknya korban jiwa, dan korban materi

yang tak sedikit, seharusnya sedikit membuka mata hati kita untuk berbuat adil kepa-

da alam. Masyarakat memegang peran sentral terkait hal ini. Idealisme memang sa-

ngat diperlukan, sehingga masyarakat kedepan tak akan semakin dirugikan.

1. Sikap Masyarakat; Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa masyarakat lah

yang paling dirugikan jika terjadi bencana. Karenanya, masyarakat harus bersi-

kap yang baik terhadap alam. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan,

antara lain:

a. Berani Tegas, Kita harus jujur jika banyak pengusaha tambang liar yang

menghalalkan segala cara untuk mengamankan bisnisnya, sampai memberi-

kan imbalan dana kepada masyarakat. Jika ingin alam aman, maka

masyarakat harus tegas untuk menolak dan tegas untuk bersikap. Dengan

demikian langkah eksploitasi tidak akan terjadi.

b. Komitmen; Tambang-tambang liar tak jarang terjadi di tanah-tanah atau

lahan milik masyarakat sendiri. Masyarakat tergiur dengan imbalan atas

Page 37: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

sewa tanah mereka, tanpa memperdulikan tanahnya mau dijadikan apa.

Kedepan, sebelum menyewakan atau menjual tanahnya, ada baiknya dengan

kesadaran peduli kedepan tanah tersebut mau jadi apa. Jika ada kemungkin-

an akan dimanfaatkan untuk tambang liar, maka baiknya dibatalkan

perjanjiannya.

c. Tak Merusak; Tak jarang masyarakat jugalah biang keladi dari terjadinya

bencana. Tanah sudah dieksplotasi, ditambah pula dengan melakukan

aktivitas ilegal lainnya. Ibarat pepatah, tanah sudah jatuh, tertimpa tangga

pula. Memang sulit untuk memberikan perhatian, namun kedepan harus

mencoba. Tak merusak akan membawa dampak lebih baik kedepan.

Masih banyak lagi sikap-sikap yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga alam

agar kondisinya baik dan normal, yetapi yang terpenting adalah kesadaran untuk tetap

menjaga alam tersebut. Tidak akan sulit asal semua kompak untuk melakukan hal-hal

yang positif terhadap alam. Tambang liar harus segera dibenahi agar tak semakin

merusak bumi dan alam ini. Cukuplah korban jiwa dan korban materi yang sudah

terjadi selama ini ke depan, kiranya tak perlu terjadi lagi.

2. Sikap Pemerintah dan Kepolisian

Pemerintah dan pihak keamanan dalam hal ini kepolisian merupakan faktor

penentu terhadap masa depan tambang liar. Ada beberapa poin yang dapat dilakukan

jika benar-benar ingin mengamankan tambang liar, seperti:

a. Mengacu ke UU; UU jelas melarang beroperasinya tambang liar. Jika

demikian, pemerintah dan kepolisian seharusnya dengan mudah dapat

Page 38: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

mengambil tindakan. Cukup dengan komunikasi dan peringatan, maka

idealnya pertambangan dapat diberhentikan. Pertanyaannya apakah UU ini

dijalankan atau tidak. Kedepan kita berharap benar-benar dijalankan.

b. Tidak Korup; Beberapa hari lalu, Kadis Pertambangan provinsi Sumatera

Utara ditangkap OTT oleh Tim Saber Pungli. Ini merupakan bukti jika masih

terjadi praktek suap terkait dengan ijin tambang. Kedepan hal ini jangan

terjadi lagi, sehingga ijin tak sembarangan keluar untuk tambang yang tak

sesuai dengan aturan, apalagi membahayakan masyarakat.

Pemerintah dan kepolisian kedepan harus mampu bersikap tegas. Tambang liar

sifatnya hanya merusak. Merusak alam dan lingkungan, sehingga bencana dengan

mudah dapat terjadi. Kesepakatan jahat hendaknya dihindarkan. Pemerintah dan ke-

polisian juga manusia, yang tak akan luput dari yang namanya bencana. Karenanya,

mari bersama-sama untuk merawat bumi dan alam ini. Untuk tanah air dan daerah

kita yang semakin baik, aman, nyaman, dan tentram. Untuk Indonesia yang semakin

hebat dan bermartabat.

C. Kerangka Fikir

Percepatan pengentasan mengenai masalah-masalah sosial, pemerintah

mempunyai banyak upaya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat salah satunya

upaya pencegahan penembangan pasir liar. Maraknya aktifitas penambangan pasir

liar pada umumnya di Kabupaten Gowa dan pada khususnya di Kecamatan Parangloe

bahwa adanya penyimpangan pada kawasan tambang yang tidak sesuai dari titik

koordinat perizinan nya membuat pemerintah daerah Gowa harus berperan

Page 39: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

melakukan tindakan yang tegas, bertujuan agar tidak lagi terjadi penambangan pasir

yang tidak sesuai dengan perizinan yang ada.

Penulis menggunakan teori dari Takdir Rahmadi (2013), yang menjelaskan ada

enam indikator peran pemerintah dalam mencegah penambangan pasir liar yaitu

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan

hukum. Berikut bagan kerangka pikiran dibawah ini:

Bagan Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Peran Pemerintah Daerah DalamMencegah Penambangan Pasir LiarDiSungai Jeneberang Kecamatan

Somba Opu Kabupaten Gowa

Keberhasilan Pemerintah DalamMencegah Penambangan Pasir Liar

Menurut Teori Takdir Rahmadi(2013) Indikator:1. Perencanaan2. Pemanfaatan3. Pengendalian4. Pemeliharaan5. Pengawasan6. Penegakan Hukum

Page 40: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

D. Fokus Penilitian

Penentuan fokus penelitian pada Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah

Penambangan Pasir Liar di Sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe Kabupaten

Gowa yaitu peran pemerintah, mencegah penambangan pasir liar, perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

E. Deskripsi fokus penelitian

Berdasarkan fukus penelitian di atas maka perlu diberikan deskripsi untuk

memberikan batasan terhadap fokus penelitian itu sendiri. Adapun fokus penelitian

ini adalah:

1. Peran pemerintah, pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan pemerintah

sesuai aturan perundang-undangan melalui kedudukannya untuk mewujudkan

seluruh kebutuhan masyarakat.

2. Pencegahan, upaya untuk menahan aktivitas penambangan liar yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai perencanaan dalam pencegahan

penambangan pasir liar di sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe Kabupaten

Gowa.

4. Bentuk keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai pemanfaatan dalam pencegahan

penambangan pasir liar di sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe Kabupaten

Gowa.

Page 41: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

5. Bentuk keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai pengendalian dalam

pencegahan penambangan pasir liar di sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe

Kabupaten Gowa.

6. Bentuk keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai pemeliharaan dalam

pencegahan penambangan pasir liar di sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe

Kabupaten Gowa.

7. Bentuk keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai pengawasan dalam pencegahan

penambangan pasir liar di sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe Kabupaten

Gowa.

Bentuk keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai penegak hukum dalam

pencegahan penambangan pasir liar di sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe

Kabupaten Gowa.

Page 42: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan yaitu setelah

dilaksanakan Seminar Proposal, adapun lokasi penelitian dilakukan di Sungai

Jeneberang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Dalam hal ini di Kantor Bupati

Kabupaten Gowa serta kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa. Adapun

alasan penulis melakukan penelitian ini karena di Kabupaten Gowa terdapat

maraknya aktivitas penambangan pasir liar yang tidak sesuai perizinan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dimana

penelitian ini berangkat dari data lapangan dan berusaha untuk menjawab pertanyaan

mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah Penambangan Pasir Liar di

Sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilaksanakan melalui tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan

untuk mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa yang sifatnya terbatas serta ikut

memberikan gambaran obyektif dari kondisi obyek yang diteliti. Adapun masalah

yang diteliti yaitu mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah

Penambangan Pasir Liar di Sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe Kabupaten

Gowa.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut:

Page 43: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

1. Data Primer, merupakan data yang didapatkan dari informan penelitian, yang

diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan dan wawancara secara

langsung kepada pihak yang terkait mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam

Mencegah Penambangan Pasir Liar di Sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe

Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder, merupakan data pelengkap yang didapatkan dari informan,

buku-buku, internet, yang dianggap bisa memberikan informasi terkait Peran

Pemerintah Daerah dalam Mencegah Penambangan Pasir Liar di Sungai

Jeneberang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ialah mereka yang dipilih secara purposive atau

sengaja karena dianggap mengetahui betul obyek penelitian dan dapat dipercaya serta

memiliki pengetahuan dan sumber informasi yang mendukung penelitian. Berikut ini

daftar informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan

No. Nama Jabatan Inisial Jumlah1. Muh. Syafaat

Suryaatmaja, APKepala BidangPengendalian,

Pencemaran danKerusakan Lingkungan

SS 1

2. Mahrum Salam Kepala Seksi HumasPolsek Parangloe

MS 1

3. M. Anto Masyarakat MA 14. Syafaruddin Masyarakat S 15. Nurdin Masyarakat N 1

Total 5

Page 44: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Berdasarkan petunjuk dari informan awal seperti rencana informan di atas

peneliti mengembangkan penelitian ke informan lainnya, begitu seterusnya sampai

penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan, proses penelitian

menggunakan Teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan

penilaian dari peneliti mengenai siapa- siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel,

oleh karena itu agar tidak sangat subjektif, peneliti harus punya larar belakang

pengetahuan tertentu mengenai sampel dimaksud agar peneliti benar- benar bisa

mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan dari penelitian

(memperoleh data yang akurat).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang dibutuhkan

ialah menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini

sebagai penjaring data primer tentang bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam

Mencegah Penambangan Pasir Liar di Sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe

Kabupaten Gowa.

1. Observasi, merupakan proses pengambilan data di Badan Lingkungan Hidup,

serta instansi terkait lainnya, dalam penelitian ini dimana peneliti mengamati

kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu terkait perilaku organisasi

dan antar organisasi, perilaku birokrasi tingkat bawah, dan perilaku kelompok

sasaran dalam mencegah penambangan pasir liar di Sungai Jeneberang

Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Page 45: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

2. Wawancara mendalam dengan Badan Lingkungan Hidup serta beberapa

instansi terkait lainnya dengan menggunakan pedoman interview, terkait

perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi tingkat bawah, dan

perilaku kelompok sasaran yang berperan dalam mencegah penambangan pasir

liar di Sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

3. Dokumentasi, yaitu proses mengumpulkan data melalui data atau informasi

dengan menggunakan buku, arsip kantor, surat kabar serta dokumen-dokumen

terkait peran pemerintah daerah dalam mencegah penambangan pasir liar di

Sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif yaitu proses analisis

yang dilaksanakan beriringan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis data

ini menggunakan empat tahap yaitu:

1. Reduksi data, ialah merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan hanya

pada hal yang dianggap penting. Sehingga data yang telah direduksi akan

memberi gambaran yang jelas, dan akan lebih mempermudah seorang peneliti

untuk megumpulkan data selanjutnya, dan mencari data jika diperlukan.

2. Penyajian data, yaitu merupakan rakitan informasi yang sistematis dalam

bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya agar peristiwa lebih mudah

dipahami dan akan memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan serta

pengambilan tindakan. Penyajian data, dapat memudahkan dalam memahami

Page 46: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

apa yang terjadi, merencanakan kerja-kerja selanjutnya yang berdasarkan pada

pemahaman.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan, dari hasil penyajian data tersebut harus

diamati, serta diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya yang demikian

sebagai validitasnya. Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu

kesimpulan yang benar. Maka diperoleh data yang akurat dalam bentuk

proposisi sebagai temuan dalam penelitian ini.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dilakukan untuk melihat keakuratan data dari penelitian.

Data-data yang benar akan menghasilakan penarikan kesimpulan yang benar,

begitupun sebaliknya. Dalam hal, penulis memilih teknik pengecekan keabsahan data

dengan menggunakan pendekatan triangulasi untuk mengungkapkan dan

menganalisis masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian, untuk menguji

keabsahan data peneliti akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber, adalah dilakukan untuk membandingkan dan menguji

kredibilitas data yang dilaksanakan dengan cara mengecek atau menguji data

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, maksudya bahwa apabila data

yang diterima dari satu sumber meragukan, maka harus mengecek kembali ke

sumber lain, tetapi sumber data tersebut harus setara sederajatnya, kemudian

peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan satu kesimpulan.

2. Triangulasi metode, adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilaksanakan

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode/teknik

Page 47: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

yang berbeda, yaitu yang awalnya menggunakan teknik observasi, maka

dilakukan lagi teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara kepada

sumber data yang sama dan juga melakukan teknik dokumentasi.

Triangulasi waktu, adalah untuk melakukan pengecekan data dengan cara

wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Seperti, yang awalnya

melakukan pengumpulan data pada waktu pagi hari dan data yang didapat,

tetapi mungkin saja pada waktu pagi hari tersebut kurang tepat karena mungkin

informasi dalam keadaan sibuk.

Page 48: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa

Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Gowa terletak di Jl. Tumanurung Raya No.05,

Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.Kelurahan

Sungguminasa ini terletak di sebelah Selatan Ibukota Kabupaten dan merupakan

salah satu Kelurahan dari 14 Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Somba Opu.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa disusun

berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2015. Penyusunan LKj Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa merupakan

bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta

pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa.

Pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa melalui penyusunan

Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa untuk mendorong Tata Kelola Pemerintahan

yang baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa untuk terus meningkatkan

kapasitas kelembagaan agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan. Hasil evaluasi

Page 49: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

capaian kinerja ini juga penting dan diperlukan sebagai pijakan bagi Dinas

Lingkungan Hidup di lingkungan pemerintah Kabupaten Gowa dalam perbaikan

pelayanan publik di tahun yang akan datang.

2. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen

perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD,

RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Sebagai arti dari kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang

tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis

SKPD, hingga ke tahap perencanaan tahunan. Sebagai berikut akan menguraikan visi

serta misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa Terpilih yang menjadi acuan penetapan

tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dalam RENSTRA tersebut.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya

Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik” Yang dijabarkan melalui Misi sebagai berikut:

1) Dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak

dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.

2) Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulandan

ekonomi kerakyatan.

Page 50: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada

interkoneksitas antar wilayah dan sektor.

4) Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.

5) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan

demokratis.

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

adalah pernyataan misi ke-2 yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah yang

berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan” dengan tujuan adalah

“Mengembangkan potensi sumber daya alam lokal dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan yang berkelanjutan”. Salah satu sasaran keberhasilan dari

tujuan tersebut adalah “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan ingin dicapai adalah:

a. Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup”

Sasaran yang dipilih adalah:

1) Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan” dengan indikator:

a) Indeks Kualitas Air pada angka 70 pada tahun 2021

b) Indeks Kualitas Udara pada angka 85 pada tahun 2021

2) Meningkatnya Upaya Pengelolaan Persampahan” dengan indikator:

a) Persentase penanganan sampah menjadi 61,50% pada tahun 2021

Page 51: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

b. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup” Sasaran yang dipilih adalah:

1) Persentase Kecamatan yang mendapat Sosialisasi Pengelolaan

Lingkungan Hidup menjadi 100% pada tahun 2021

2) Persentase SKPD yang mendapat Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan

Hidup menjadi 100% pada tahun 2021

3) Jumlah Sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Tingkat

Provinsi menjadi 40 pada tahun 2021

4. Strategi

Strategi merupakan suatu langkah-langkah yang berisikan program-program

indikatif dalam mewujudkan visi dan misi. Strategi merupakan pemikiran konseptual

analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk

memperlancar dan memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran, dan dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal

dan internal yang mempengaruhi, maka ditempuh Strategi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021, adalah: “Peningkatan status baku mutu air,

penegakan hukum lingkungan, serta dengan penglibatan masyarakat dalam

pengelolaan persampahan”

5. Kebijakan

Kebijakan ditetapkan sebagai arah untuk memenuhi tugas pokok dan

kewajiban, dengan mengacu pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan

Page 52: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

ialah suatu arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi

untuk mencapai tujuan Renstra SKPD. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan pengawasan dan pemantauan status baku mutu air.

b. Pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan.

c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Peran Pemerintah Daerah dalamMencegah Tambang Pasir Liar Di Sungaijeneberang KecamatanPangangloe Kabupaten Gowa

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa harus membentuk tim terpadu tentang

penanggulangan pertambangan tanpa izin dengan anggota yang terdiri dari instansi

terkait dan aparat penegak hukum dengan tugas menyusun dan merumuskan program

kegiatan pendataan, pelaksanaan, pemanfaatan, pencegahan, pengendalian,

pemeliharaan dan serta pengawasan dalam rangka penanggulangan pertambangan

tanpa izin.

Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan tindakan secara prefentif dan

refresif yang berupa pengawasan sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat

yang melakukan penambangan tanpa izin. Pengurusan izin usaha penambangan yang

sangat sulit, berbelit-belit dalam pemberkasan yang membuat para penambang susah

untuk mengurus perizinan sehingga sikap acuh tak acuh menjadi salah satu faktor

penyebab adanya kegiatan penambang tanpa izin.

Page 53: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Pengawasan Refresif merupakan pengawasan yang dilakukan dengan

penindakan apabila terjadi penyimpangan. Penindakan ini dilakukan oleh pihak yang

berwenang dengan penyelesaiannya dirana hukum. Pengawasan refresif dilakukan

dengan cara pemberian teguran dan sanksi. Pengawasan refresif berupa teguran yaitu

peneguran yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada penambang yang tidak

memiliki izin usaha penambangan. Tindakan ini dilakukan agar para pelaku mengerti

dan bias mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomr 12 Tahun 2011 Tentang

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara.

1. Perencanaan

Perencanaan ini meliputi semua perencanaan dari semua fungsi peran

Pemerintah dalam mencegah tambang pasir liar. Fungsi perencanaan ini adalah proses

mempersiapkan rangkaian keputusan dalam mengambil suatu tindakan pada waktu

yang akan datang agar tercapainya suatu tujuan.

Penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang

Pengendalian pencemaran dan kerusakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup terkait

Proses Perencanaan dalam peran Pemerintah Daerah dalam mencegah penambangan

pasir liar di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

“Selalu kordinasi karena ada namanya wilayah balikomplengan yaitu bagianwilayah sungai dan semua yang mempunyai kewenangan. Yang jelas itu kamisering berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Cuma memang tidak bisasecara full dan tidak setiap hari dan kami selalu melakukan sosialisasi tentangpenambangan pasir liar kepada camat-camat, keluarahan, desa dan wargasetempat bahkan kalua memang kita sempat singgah disitu bahkan dengan

Page 54: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

kepolisiankami pernah turun sebagai tim pada saat ada pemeriksaan dansegalamacam terkait tambang pasir liar. Kalau perencanaan kami memangmerencanakan dalam setahun ini dengan anggaran yang terbatas lita anggarkanuntuk jalanan itu untuk masing-masing wilayah.” (Hasil wawancara denganBapak SS pada tanggal 23 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas informan tersebut menyatakan bahwa

selalu melakukan kordinasi dengan pihak-pihak kepolisian maupun masyarakat

setempat dan melakukan sosialisasi tentang perencanaan penambangan pasir liar

kepada Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Kepolisian di Kecamatan Parangloe.

Hal ini sudah sesusai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut diatur dalam pasal 1

ayat (2). Yang dimana dalam upaya sistem dan terpadu yang dilakukan untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah upaya pencemaran dan/

kerusakan lingkungan hidup yang termasuk perencanaan, penggunaan, pengendalian,

pengawasan, dan penegak hukum. Karena semua dilakukan berdasarkan PERDA

Kabepaten Gowa tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam pencegahan

tambang pasir liar. Sama halnya dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak

SS. Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas, peneliti melakukan wawancara

kembali dengan Kepala Seksi Humas Polsek Parangloe terkait proses perencanaan

adalah sebagai berikut:

“Dalam proses perencanaan yang paling utama dilakukan yaitu pengumpulandata kondisi tambang pasir liar, yang kedua menyusun strategi tentangbagaimana kita mencegah tambang illegal ini, selanjutnya menentukanperumusan rencana tahapan pelaksanaan, sebelum menentukan perencanaankami turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi tambang liar, disini

Page 55: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

kami lebih dominan menggunakan jangka pendek yang bisa berubah-ubahsetiap tahunnya.” (Wawancara dengan Bapak MS Pada Tanggal 28 Desember2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait dengan perencanaan dapat

dipahami dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan proses perencanaan yang paling

utama dilakukan yaitu pengumpulan data kondisi tambang pasir liar, yang kedua

menyusun strategi tentang bagaimana kita mencegah tambang ilegal ini, selanjutnya

menentukan perumusan rencana tahapan pelaksanaan, sebelum menentukan

perencanaan kami turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi tambang liar,

disini kami lebih dominan menggunakan jangka pendek yang bisa berubah-ubah

setiap waktu. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penelitian dilapangan yang

menemukan bahwa hal yang disebutkan sesuai dengan yang peneliti amati.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa terkait indikator perencanaan

adalah sebagai berikut:

“Mengenai proses perencanaan pencegahan tambang liar yang ada diKecamatan Parangloe itu sangat merugikan pemerintah Kabupaten Gowa,apalagi kami sebagai masyarakat setempat sangat terganggu ketika kamiberkendaraan di jalan poros karena truk angkutan selalu lewat dan pasir yangmereka bawa itu tidak kering dan jalanan menjadi licin dan saya harappemerintah betul-betul melakukan perencanaan”. (Hasil Wawancara MA padatanggal 30 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut terkait dengan perencanaan

dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat prihatin terhadap maraknya

penambangan pasir liar di Kecamatan Parangloe karena merasa terganggu dengan

aktivitas pengendara mobil truk pengangkut pasir.

Page 56: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan secara keseluruhan

terkait dengan indikator perencanaan bahwa selalu melakukan kordinasi dengan

pihak- pihak kepolisian maupun masyarakat setempat dan melakukan sosialisasi

tentang perencanaan penambangan pasir liar kepada kacamatan, desa, kelurahan dan

kepolisian di kecamatan parangloe dan menyusun strategi tentang bagaimana kita

mencegah tambang illegal ini, selanjutnya menentukan perumusan rencana tahapan

pelaksanaan, sebelum menentukan perencanaan kami turun langsung kelapangan

untuk melihat kondisi tambang liar.

Persentase luas kawasan lindung DAS Jeneberang

Table. 4.1 DAS Kofisien Rejim Aliran

No Nama Luas(Ha)

PTH Nilai Skor KualifikasiPemulihan

1 Jeneberang 78285 87 PTH>70%

0,50 SangatRendah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa

2. Pemanfaatan

Tabel. 4.2 Pemanfaatan Lahan DAS Jeneberang

No Pemanfaatan Lahan Luas Lahan (Ha) Persentase (%)1 Badan Air 3415,51 42 Belukar 2750,29 43 Hutan 24883,03 324 Perkebunan 19843,79 255 Permukiman 5947,03 86 Pertambangan 126,67 0,27 Ruang terbuka 1657,82 28 Sawah 19660,18 25

Page 57: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

9 Tambak 0,57 0,001TOTAL 78285,00 100

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupatem Gowa Tahun 2019

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan Pemanfaatan lahan dominan pada

DAS Jeneberang yakni hutan dengan luas 24.883 hektar dan persentase luas 32%

terhadap total luas DAS Jeneberang. Pemanfaatan lahan sebagai hutan pada wilayah

hulu DAS ini telah sesuai dalam mendukung DAS sebagai kawasan resapan air.

Selain hutan, pemanfaatan lahan lainnya dengan luas yang besar terhadap total luas

DAS Jeneberang yakni lahan perkebunan dan sawah. Berdasarkan dengan indikator

tersebut terkait pemanfaatan, peneliti kemudian mewawancarai Kepala Bidang

Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah sebagai berikut:

“Manfaat hasil tambang sejatinya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,bukan hanya pemilik industri tambang karena industri pertambangan mampumeningkatkan taraf ekonomi masyarakat disekitarnya secara signifikan, karenatingginya penyerapan sumber daya manusia dalam industri ini”. (Hasilwawancara SS pada tanggal 23 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa

pemanfaatan dari adanya aktifitas tambang yaitu dilibatkan nya masyarakat sebagai

pekerja untuk meningkatkan kebutuhan hidup masyarakat. Selanjutnya hasil

wawancara berikutnya dengan Kepala Seksi Humas Polsek Parangloe terkait

pemanfaatan adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya aktifitas tambang pasir ini telah diikat oleh aturan tapi kebanyakanyang kami temukan dilapangan, banyak penambang yang melanggar karena diamenambang bukan pada tempatnya, karena biasanya bos nya ji yang tau ituaturan sedangkan penambang atau anak buahnya tidak mengerti kasian,

Page 58: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

makanya sering kami maklumi dan kasih peringatan ke bos nya”. (Hasilwawancara MS pada tanggal 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut terkait dengan pemanfaatan

dapat disimpulkan bahwa jelas sudah ada aturan yang ditetapkan untuk pemanfaatan

tambang pasir, hanya saja pelanggaran yang terjadi dilapangan karena kurangnya

pemahaman terhadap aturan bagi penambang pasir nya. Hal tersebut sesuai dengan

hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan di

atas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya

dengan masyarakat Kecamatan Parangloe terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut:

“Tidak adaji manfaatnya itu tambang pasir karena biasa kita yang kenadampaknya, kalau hujan deras khawatir meki semua dirumah takutki kebanjiranatau kena longsor”. (Hasil wawancara S pada tanggal 30 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut menyatakan bahwa masyarakat

sungguh khawatir terhadap dampak aktivitas tambang pasir liar, karena dampaknya

mengarah pada resiko bencana banjir dan tanah longsor.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator

pemanfaatan ini dapat dipahami bahwa dengan adanya peran Pemerintah Daerah

dalam mencegah penambangan pasir liar ialah pemanfaatan dari adanya aktifitas

tambang yaitu dilibatkan nya masyarakat sebagai pekerja untuk meningkatkan

kebutuhan hidup masyarakat. Selanjutnya dari pihak kepolisian menyatakan dengan

jelas sudah ada aturan yang ditetapkan untuk pemanfaatan tambang pasir, hanya saja

pelanggaran yang terjadi dilapangan karena kurangnya pemahaman terhadap aturan

bagi penambang pasir nya. Berikut pemanfaatan ruang wilayah yaitu: Pemanfaatan

Page 59: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

ruang wilayah kawasan lindung merupakan kawasan yang dilindungi dalam rangka

perlindungan dan pemeliharaan sumber daya alam, yang termasuk kawasan lindung

adalah hutan lindung dan hutan konservasi (cagar alam, suaka margasatwa, taman

buru, tahura, taman wisata alam, dan taman nasional dan kawasan lindung lainnya).

3. Pengendalian

Esensi pengendalian mempunyai alas an pengendalian yaitu DAS sebagai

daerah tangkapan air mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan

kebutuhan air bagi manusia, Untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sekitar DAS

untuk mengurangi resiko degradasi lingkungan yang menjadi penyebab lahan kritis,

Perkembangan kawasan budidaya pada fungsi lindung dibagian hulu DAS perlu

dikendalikan agar tidak merusak fungsi utama, Pada bagian hilir DAS, perlu

pengendalian perkembangan permukiman agar dapat mengurangi dampak banjir.

Dampak jika tidak dikendalikan sebagai berikut:

a. DAS sebagai daerah tangkapan air mempunyai peranan yang penting

dalam menyediakan kebutuhan air bagi manusia

b. Untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sekitar DAS untuk mengurangi

resiko degradasi lingkungan yang menjadi penyebab lahan kritis

c. Perkembangan kawasan budidaya pada fungsi lindung di bagian hulu DAS

perlu dikendalikan agar tidak merusak fungsi utama

d. Pada bagian hilir DAS, perlu pengendalian perkembangan permukiman

agar dapat mengurangi dampak banjir.

Page 60: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Berdasarkan dengan indikator tersebut terkait indikator pengendalian, peneliti

berkesempatan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian,

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah sebagai berikut:

“Bagaimana caranya pihak Pemerintah untuk mengendalikan adanya tambang-tambang pasir liar. Dan memangnya sangat massif kami liat tapi memang untukmasalah itu selalu kami kembalikan ke Pemerintah setempat. Kami selalumengkoordinasikan pada camat setempat dan juga tentunya camat dan pihakprovinsi menyampaikan kepada kami dan kami sama-sama turun langsungkelapangan untuk mengendalikan terkait adanya penambangan pasir liar diKecamatan Parangloe tetapi masih ada penambang pasir liar yang tidakmengikuti aturan dan tidak ada surat izin penambangan”. (Hasil wawancara SSpada tanggal 23 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah pengendalian tentang

penambangan pasir liar di Kecamatan Parangloe, pengendalian terhadap aktivitas

tambang sangat perlu apalagi Pemerintah setempat yang sangat mengetahui kondisi

wilayahnya harus sering berkoordinasi ketika ada yang tidak mengikuti aturan dan

tidak memiliki surat izin penambangan. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya

dengan Kepala Seksi Humas Polsek Parangloe terkait pengendalian adalah sebagai

berikut:

“Kami selalu mendapatkan informasi dari bawah dan itu cepat kami respon dantindaki, karena banyak juga biasanya penambang pasir yang kelewatan porsiyang harus dia ambil, makanya itu perlu dikendalikan”. (Hasil wawancara MSpada tanggal 28 Desember 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa fungsi pengendalian

dilaksanakan apabila ada penambang yang berlebihan dalam pengangkutan pasir,

maka diperlukan pengendalian secara massif oleh aparat kepolisian. Selanjutnya hasil

Page 61: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

wawancara berikutnya dengan masyarakat Kecamatan Parangloe terkait pengendalian

adalah sebagai berikut:

“Kalau soal pengendalian biasa kepala desa ji kita ajak komunikasi karenadisana ji semua masyarakat mengadu terhadap tambang ini. Ituji soal mobilyang masuk di sini yang biasa buat jalanan disini menjadi retak”. (Hasilwawancara N pada tanggal 30 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut berkaitan dengan pengendalian

dapat disimpulkan bahwa masyarakat melimpahkan penuh wewenang dan

kepercayaan kepada Pemerintah setempat dalam hal pengendalian. Pengaduan

keresahan masyarakat disampaikan langsung ke kepala desa setempat. Masalah yang

dihadapi ialah jalan retak akibat mobil pengangkut pasir yang kelebihan kapasitas.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator

pengendalian ini dapat dipahami bahwa dengan adanya peran Pemerintah Daerah

dalam mencegah penambangan pasir liar ialah pengendalian terhadap aktivitas

tambang sangat perlu apalagi Pemerintah setempat yang sangat mengetahui kondisi

wilayahnya harus sering berkoordinasi ketika ada yang tidak mengikuti aturan dan

tidak memiliki surat izin penambangan, dan fungsi pengendalian dilaksanakan

apabila ada penambang yang berlebihan dalam pengangkutan pasir, maka diperlukan

pengendalian secara massif oleh aparat kepolisian.

Table. 4. 3 Sebaran kawasan budidaya pada DAS Jeneberang

No Nama Luas(Ha)

LKB Presentase Nilai Skor KualifikasiPemulihan

1 Jeneberang 78285 49988 43 45<PTH

0,75 Rendah

Page 62: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

<70%Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa

4. Pemeliharaan

Berdasarkan dengan indikator tersebut terkait indikator pemeliharaan, peneliti

berkesempatan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian,

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah sebagai berikut:

“Pentingnya pemeliharaan apalagi tambangnya di daerah aliran sungai, karenapemeliharaan daerah aliran sungai itu sendiri dalam rangka perbaikan danpengaturan untuk kelestarian nya. Sangat diperlukan secara berkelanjutan,berskala dan berencana. Kalau kita sendiri ini selaku Pemerintah wajibmengingatkan kepada kepala perusahaan bahwa pentingnya kesadaranmemelihara lingkungan karena jika tidak kedepannya akan berdampak padakerusakan lingkungan dan terjadinya bencana alam”. (Hasil wawancara SS padatanggal 23 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut menyatakan bahwa Seluruh

kepala perusahaan yang melakukan aktifitas tambang pasir di daerah aliran sungai

telah di ingatkan soal pemeliharaan lingkungan di daerah kawasan tambang dalam

rangka perbaikan dan pengaturan untuk kelestariannya. Diperlukan secara

berkelanjutan, berskala, dan berencana. Selanjutnya hasil wawancara berikutnnya

dengan Kepala Seksi Humas Polsek Parangloe adalah terkait pemeliharaan sebagai

berikut:

“Fokus kami terhadap pemeliharaan lingkungan tetap pada apa yang telah diinstruksi Pemerintah ke kami, bahwa ada titik-titik koordinat lokasi yangmemang bukan dijadikan sebagai perizinan kawasan tambang. Lokasi yangsentral dalam menjaga kenormalan aliran air sungai agar tidak berdampak padapencemaran dan kerusakan”. (Hasil wawancara MS pada tanggal28 Desember2020)

Page 63: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut berkaitan dengan pemeliharaan

dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pihak kepolisian dalam hal pemeliharaan

tetap menjalan sesuai aturan dan intruksi yang telah diberikan oleh Pemerintah

Daerah. Bahwa dalam menjaga kenormalan air sungai agar tidak berdampak pada

pencemaran dan kerusakan telah ditentukan titik-titik koordunat lokasi yang bukan

dijadikan sebagai kawasan perizinan menambang. Selanjutnya hasil wawancara

berikutnya dengan masyarakat Kecamatan Parangloe terkait pemeliharaan adalah

sebagai berukut:

“Harus memang kita pelihara dan jaga lingkungan ta, Pemerintah wajibmemberikan pelajaran terhadap kita ini dalam menjaga ekosistem danlingkungan hidup begitupula di daerah tambang agar tidak terjadi banjir danlongsor yang dampaknya nanti ke kita ji kembali”. (Hasil wawancara MA padatanggal 30 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut maka disimpulkan bahwa

Masyarakat mengharapkan Pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat betapa

pentingnya dalam menjaga ekosistem dan lingkungan hidup sekitar agar mampu

mencegah dampak kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator

pemeliharaan ini dapat dipahami bahwa dengan adanya peran Pemerintah dalam

mencegah tambang pasir liar ialah Seluruh kepala perusahaan yang melakukan

aktifitas tambang pasir di daerah aliran sungai telah di ingatkan soal pemeliharaan

lingkungan di daerah kawasan tambang dalam rangka perbaikan dan pengaturan

untuk kelestariannya. Diperlukan secara berkelanjutan, berskala, dan berencana.

Page 64: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Pihak kepolisian dalam hal pemeliharaan tetap menjalankan sesuai aturan dan intruksi

yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah. Bahwa dalam menjaga kenormalan air

sungai agar tidak berdampak pada pencemaran dan kerusakan telah ditentukan titik-

titik koordunat lokasi yang bukan dijadikan sebagai kawasan perizinan menambang.

Maka dari itu dapat dilihat kerawanan bahaya bencana yang ada di kawasan Daerah

Aliran Sungai (DAS) Jeneberang sebagai berikut:

Status tanah yang dominan pada DAS Jeneberang di kawasan administrasi

Kabupaten Gowa yakni status tanah milik, dengan persentase 28%. Setelah tanah

milik, status tanah dengan persentase terbesar kedua yakni hutan produksi, dengan

persentase 20%.

Pada bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), status tanah bervariasi dan di

dominasi oleh tanah hutan produksi. Selain tanah hutan produksi, tanah pada bagian

hulu DAS memiliki status tanah antara lain, tanah status hak milik, kawasan hutan,

hutan produksi terbatas, hutan lindung, tanah negara, taman wisata alam, dan hak

guna usaha. Sedangkan, pada bagian hilir DAS dapat diketahui status tanah dominan

yakni berstatus tanah milik. Status tanah lainnya pada bagian hilir DAS Jeneberang

yakni tanah Negara dan tanah hak guna usaha.

Table. 4.4 Status Tanah pada bagian hilir DAS Jeneberang

No Status Tanah Luas (Ha)Persentase

(%)1 Hak Guna Usaha (HGU) 258,86 0,32 Hutan Lindung 7656,55 10

Page 65: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

3 Hutan Produksi 14622,36 204 Hutan Produksi Terbatas 5441,13 75 Jalan 322,72 0,46 Kawasan Hutan 6222,73 87 Saluran Irigasi 32,21 0,048 Sungai 1387,36 29 Taman Wisata Alam 3199,30 4

10 Tanah Milik 20768,29 2811 Tanah Negara 13429,75 1812 Waduk 1562,87 2

Total 74904,19 100Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa

5. Pengawasan

Sumber daya manusia meruakan faktor yang sangat mempengaruhi pengawasan

dalam suatu usaha pertambanganhal ini bias dilihat dari tingkat kemampuan,

pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan suatu kegiatan atau

dalam proses teknis organisasi agar tercapai tujuan yang diharapkan. Keadaan

jumlah dari petugas pengawasan masih kurang, sehingga perlu ditambah, agar

mencapai tujuan yang diharapkan dan ditingkatkan sumber daya manusianya melalui

pelatihan atau kegiatan-kegiatan lainnya.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang tidak kala pentingnya dalam

menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Bentuk dari partisipasi masyarakat dalam

melaporkan penimpangan yang terjadi dalampertambangan masih kurang. Karena

masih banyak masyarakat yang menopang hidupnya dari pertambangan. Sehingga

mereka masih kurang peduli terhadap penyimpangan yang terjadi. Pengawasan

dibutuhkan dukungan dari masyarakat setempat untuk memudahkan suatu

Page 66: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

pengawasan. Pelaporan dalam bentuk penyimpangan yang terjadi maka pemerintah

dengan mudah melakukan pengawasan secara efektif dan efesien. Partisipasi

masyarakat sangat diperlukan dalam memberikan suatu informasi demi tercapainya

suatu pengawasan yang efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan

Dalam suatu organisasi apabila masyarakat dapat mengambil peran serta ikut

dalam suatu perencanaan, tetapi bukan semata mata agar tujuan itu tercapai seperti

yang diharapkan, tetapi juga diperlukan kesadaran dan kepedulian serta tanggung

jawab masyarakat terhadap lingkungan di Kecamatan Parangloe.

Pengawasan adalah salah satu upaya atau kegiatan untuk melakukan perbaikan

apabila hasil atau jasa yang sudah di tentukan berdasarkan standarisasi itu tidak

sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka perlu diadakan perbaikan. Penulis

berkesempatan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian

Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan dengan pertanyaan mengenai Pengawasan

terkait pengawasan adalah sebagai berikut:

“Kita melakukan pengawasan langsung dengan rutinitas kalau ada kitakunjungan misalnya ke suatu perusahaan melewati dengan wilayah tersebutjuga kita sebisa mungkin menanyakan tapi tidak secara langsung karena yangbisa menanyakan langsung itukan Provinsi tapi kami tetap pantau, terkaitkewenangan ini kami juga harus saling berkoordinasi dengan Provinsi tapiapapun itu karena kita di daerah kita punya tanggung jawab juga walaupun itumemang kewenangan itu sekarang ada di Provinsi, satu yang selalu kamilakukan yaitu ke Kecamatan- Kecamatan, Desa dan bahkan pernah di Desasempat berbicara dengan pimpinan BPD dan segala macam supaya apa yangterjadi di lingkungan itu bisa terpelihara”. (Hasil wawancara SS pada tanggal23 Desember 2020)

Page 67: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait pengawasan dapat dipahami dan

disimpulkan bahwa berkaitan dengan persoalan pengawasan yang dilakukan dengan

rutinitas dengan kunjungan langsung keperusahaan, terkait wewenang Dinas

Lingkungan Hidup saling berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar

penambangan pasir liar dapat diatasi dengan efektif dan efesien. Selanjutnya hasil

wawancara berikutnya dengan Kepala Seksi Humas Polsek Parangloe terkait

pengawasan adalah sebagai berikut:

“Kami sudah mengawasi dengan cara turun langsung kelokasi pertambangaapakah adayang menabang secara illegal atau tidak dan jika kami menemukanpenambang illegal maka kami memberi kanteguran jika tidak mendengar makakami memberikan sanksi dan kami memantau terus setiap wantu kami jugamelakukan koordinasi antar Kecamatan, Desa maupun pemerintah”. (Hasilwawancara MS pada tanggal 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut menyatakan bahwa

pengawasan dilakukan secara teratur dengan menegur ketika ada perusahaan yang

menambang secara ilegal dan di memberikan sanksi ketika tetap menambang tanpa

ada surat izin dari pemerintah. Hal tersebut sesuai hasil observasi peneliti dilapangan

yang menemukan bahwa hak yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti

amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan masyarakat Kecamatan

Parangloe terkait pengawasan adalah sebagai berikut:

“Memang kelihatan tidak ada pernah dilakukan pengawasan secara langsungterhadap perusahaan pertambangan pasir liar, entah disengaja atau tidak.Setahusaya juga katanya ada permainan antara pemilik tambang dengan oknumtertentu jadi bagaimana mau dilakukan pengawasan”. (Hasil wawancara Spadatanggal 30 Desember 2020)

Page 68: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Berdasarkan hasil wawancara informan terkait dengan pengawasan dapat

disimpulkan bahwa tidak pernah dilakukan pengawasan langsung terhadap

perusahaan tambang pasir liar dan kemungkinan ada oknum yang bermain sehingga

masih banyak penambang liar yang ada di Kecamatan Parangloe.

Kemudian ksimpulan secara keseluruhan terkait pengawasan dapat dipahami

dengan adanya peran Pemerintah Daerah dalam mencegah penambangan pasir liar

pengawasan yang dilakukan dengan rutinitas dengan kunjungan langsung

keperusahaan, terkait dengan wewenang Dinas Lingkungan Hidup saling

berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar penambangan pasir liar dapat di atasi

dengan efektif dan efesien dan pengawasan dilakukan secara teratur dengan menegur

ketika ada perusahaan yang menambang secara ilegal dan di memberikan sanksi

ketika tetap menambang tanpa ada surat izin dari pemerintah. Maka dari itu dapat

dilihat data- data pertambangan pasir yang mempunyai izin usaha pertambangan yang

ada di sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe tahun 2017- 2019 sebagai berikut:

Table. 4.5 Izin Usaha Pertambangan Tahun 2017

No. Nama Perusahaan/Organisasi DataTeknis1 Cv. Basrah Surya Pratama Jenis komoditas= Tanah

UrugLokasi Pertambangan=TimbusengLuas Wilayah= 7,49 Ha

2 H. Muhammad Amir Zainuddin, SE Jenis Komoditas= BatuGunung

Page 69: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Lokasi Pertambangan=RomangloeLuas Wilayah= 5,19 Ha

3 Cv. Abyan Bumi Rezqilah Jenis Komoditas= TanahUrugLokasi Pertambangan=RomangloeLuas Wilayah= 43,51 Ha

4 Pt. Cadika Utama Jenis Komoditas= TanahUrugLokasi Pertambangan=BontorambaLuas Wilayah= 22,57 Ha

5 Pt. Cadika Utama Jenis Komoditas= SirtuLokasi Pertambangan=PabentenganLuas Wilayah= 20,22 Ha

6 Pt. Cadika Utama Jenis Komoditas= TanahUrugLokasi Pertambangan=PabentenganLuas Wilayah= 5 Ha

7 Perusahaan Daerah (Holding Company) GowaMandiri

Jenis Komoditas= SirtuLokasi Pertambangan=Borisallo-ManujuLuas Wilayah= 31,16 Ha

8 Pt. Geostone Khamilah Indonesia Jenis Komoditas= AndesitLokasi Pertambangan=BelaboriLuas Wilayah= 70,01 Ha

9 Ir. H. Baharuddin Said Jenis Komoditas= SirtuLokasi Pertambangan=JeneberangLuas Wilayah= 6,23 Ha

10 Ir. Panguriseng, MM Jenis Komoditas= BatuGunungLokasi Pertambangan=Dusun BelaboriLuas Wilayah= 45,23 Ha

11 Pt. Menara Indra Utama Jenis Komoditas= SirtuLokasi Pertambangan=Sungai Jeneberang

Page 70: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Luas Wilayah= 7,99 HaSumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2017

Table. 4.6 Izin Usaha Pertambangan Tahun 2018

1 Abd. Kadir Jenis Komoditas= SirtuLokasi Pertambangan=LannaLuas Wilayah= 5,28 Ha

2 Pt. Catur Sakti Perkasa Jenis Komoditas= SirtuLokasi Pertambangan=Manuju dan LannaLuas Wilayah= 19,97 Ha

3 Cv. Risma Jaya Jenis Komoditas= TanahUrugLokasi Pertambangan=BelaboriLuas Wilayah= 8,78 Ha

4 H. Ambo Angka Abbas Jenis Komoditas= BatuGunungLokasi Pertambangan=NirannuangLuas Wilayah= 5,18 Ha

5 Cv. Sinar Batu Tombongi Jenis Komoditas= SirtuLokasi Pertambangan=LanjobokoLuas Wilayah= 16,84 Ha

6 Abd. Kadir Jenis Komoditas= SirtuLokasi Pertambangan=LannaLuas Wilayah= 5,28 Ha

7 Cv. Bumi Raya Manipi Jenis Komoditas= SirtuLokasi Pertambangan=LanjobokoLuas Wilayah= 10,02 Ha

8 Pt. Bumi Sarana Beton Jenis Komoditas= SirtuLokasi Pertambangan=LanjobokoLuas Wilayah=7,49 Ha

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2018

Page 71: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Table. 4.7 Izin Usaha Pertambangan Tahun 2019

1 PT. Cipta Batu Tombongi Jenis Komoditas= SirtuLokasi Pertambangan=LanjubokoLuas Wilayah= 14,71 Ha

2 PT. Handal Pelita Utama Jenis Komoditas= TanahUrungLokasi Pertambangan=BelaboriLuas Wilayah= 69,9 Ha

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten GowaTahun 2019

Dari tahun 2017-2019 tercatat sebanyak 21 pertambangan yang memiliki izin,

yang tersebar di beberapa desa dan kelurahan sekitar aliran sungai Jeneberang.

6. Penegak hukum

Rumitnya pengurusan permohonan ijin usaha yang mendorong banyaknya

pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Gowa. Bahkan banyak masyarakat yang

tidak tahu jika menambang harus memerlukan ijin usaha atau pun kontrak kerja

sehingga Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi menjadi alternatif dan lebih

disukai daripada menggunakan hukum formal yang bersifat kaku dan dinilai salah

secara moral. Adanya “jarak” antara hukum Negara dengan kenyataan sosial yang

berlaku. 15 Langkah ini di ambil oleh para pelaku tambang di Kabupaten Gowa

karena adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak terkait yang terlibat

langsung dalam penyelidikan dan pengawasan di lapangan diantaranya Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan pertambangan dan energi tidak lagi di

Page 72: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dan pengambil alihan kewenangan

itu tertuang dalam surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SE/2015

dan surat edaran Menteri Energi dan Sumber daya Mineral RI Nomor

4.E/20/DjB/2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang

pertambangan mineral dan batubara (Minerba).

Maka dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa tidak lagi

memiliki wewenang sepenuhnya melayani perizinan sektor pertambangan dan tidak

lagi berwenang mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran izin usaha

pertambangan. Berkurangnya tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Gowa dapat di manfaat para pengusaha melakukan kegiatan usaha pernambangan

secara ilegal khususnya tambang pasir liar yang banyak di jumpai di daerah-daerah

perbatasan Kabupaten Gowa. Penulis berkesempatan melakukan wawancar dengan

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan dengan

pertanyaan mengenai Penegak hukum adalah sebagai berikut:

“Menyangkut penegakan hukum pada persoalan tambang, apalagi kalau kitatemukan penambang liar, kita tetap merujuk undang-undang nomor 4 tahun2009 perlindungan mineral dan minerba. Didalam sudah diatur jelas soal sanksiyang diberikan kepada penambang jika terbukti melanggar. Juga mencakuppada Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha tambangpastinya ditekankan kepada seluruh pemilik perusahaan untuk melakukanreklamasi pasca melakukan tambang”. (Hasil wawancara SS pada tanggal 23Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas terkait indikator penegakan

hukum bahwa sudah ada aturan jelas mengenai sanksi bagi penambang yang terbukti

Page 73: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

melanggar. Merujuk UU Nomor 4 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah. Ditekankan

pula untuk melakukan reklamasi pasca melakukan tambang kepada perusahaan.

Dampak lainnya akibat adanya kegiatan pertambangan illegal tersebut yakni

adanya eksploitasi dengan cara penggalian yang tidak teerkendali sehingga

menimbulkan kerusakan lingkungan dan menganggu keseimbangan ekosistem alam,

dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada pinggiran sungai besar

maupun kecil yang memiliki produktivitas tinggi.

Hal tersebut dapat dapat meresahkan masyarakat karena kegiatan pertambangan

illegal yang dekat sarana/fasilitas umum serta mengancam rusaknya sarana dan

prasarana/infrakstruktur, seperti jalan dan jembatan, irigasi, pencemaran terhadap air,

pencemaran udara berupa debu, perubahan kontur, perubahan alur sungai akibat

penambangan pasir sungai, kebisingan oleh kendaraan pengangkut, dan sebagainya.

Disamping itu eks lokasi/konsesi galian tambang tersebut di tinggalkan begitu

saja oleh para pelaku penambang liar tanpa adanya upaya reklamasi yang

meninggalkan kubangan yang cukup luas dan dalam dan berpotensi menimbulkan

masalah kecelakaan (tenggelam) dengan korban jiwa anak dibawah umur serta

bencana alam lainnya. Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Seksi Humas

Polsek Parangloe terkait penegak hukum adalah sebagai berikut:

“Kami dari kepolisian sudah melakukan sosialisasi/ penyuluhan hukummengenai ketentuan pidana tentang penambang illegal dalam UU Nomor 4Tahun 2009 dan kami menyebar untuk melakukan pemasangan spanduk ataupamflet di setiap desa dan kelurahan akan bahaya kegiatan pertambagan illegal

Page 74: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

khususnya di Kecamatan Parangloe”. (Hasil wawancara MS pada tanggal 28Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut terkait penegak hukum dapat

disimpulkan dan dipahami bahwa pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan

dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana yang telah

diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 dan memasang spanduk atau pamflet di tiap

kelurahan dan desa terkhususnya di Kecamatan Parangloe.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator penegak

hukum ini dapat dipahami bahwa dengan adanya peran Pemerintah Daerah dalam

mencegah penambangan pasir liar sudah ada aturan jelas mengenai sanksi bagi

penambang yang terbukti melanggar. Merujuk UU Nomor 4 tahun 2009 dan

Peraturan Pemerintah. Ditekankan pula untuk melakukan reklamasi pasca melakukan

tambang kepada perusahaan. Pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan dengan

melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana yang telah diatur

dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 dan memasang spanduk atau pamflet di tiap

kelurahan dan desa terkhususnya di Kecamatan Parangloe.

Tabel 4.8. Data Potensi Tambang Kabupaten Gowa

No.Jenis Tambang

LokasiMineral Logam Mineral NonLogam

1. Emas, Perak Borongsapiri, Bulu Bincanai,Batu rappe, dan Bangkoa

2 Tembaga,Timah, Seng

Borongsapiri, Bulu Bincanai,Batu rappe, dan Bangkoa

3 Batubara Kampung botong, Sapaya, dan

Page 75: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Desa Gantaring4 Belerang (Sulfur) Bulukaca5 Batu Apung Tombolo dan Bulukaca6 Bentonit Danau Mawang7 Zeolit Biringbulu8 Oker Batubilaya dan Patalassang9 Kaolin Sapaya

10 Lempung Palangga, Bajeng danBontonompo

11 Pasir Dataran rendah dan sepanjangSungai Jeneberang

12 Batu Sungai Dataran rendah dan sepanjangSungai Jeneberang

13 Tanah Timbun Samata, Palangga, Patalassang,dan Bontomarannu

Sumber data: Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2019

Berdasarkan data potensi tambang diatas telah membuktikan bahwa Kabupaten

Gowa merupakan daerah yang kaya akan hasil tambang baik mineral jenis logam, non

logam, maupun batuan. Disamping itu pula Kecamatan memiliki karakteristik bahan

tambang yang tergantung dari letak geografis baik yang berada di dataran tinggi

maupun yang berada di dataran rendah suatu Kecamatan yang ada di Kabupaten

Gowa.

C. Upaya Pencegahan Untuk Menahan Aktivitas Penambangan Liar YangTidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penambangan ilegal

merupakan masalah yang sangat besar mengingat pertambangan ilegal dapat merusak

lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar. Penulis

berkesempatan melakukan wawancara dengan Bidang Pengendalian Pencemaran, dan

Kerusakan Lingkungan upaya pencegahan adalah sebagai berikut:

Page 76: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

“Melakukan sosialisasi Bersama LSM mengenai bahaya melakukanpertambangan tanpa izin dan melakukan pengawasan pada setiap aktivitaspertambangan dan juga kami memberikan penyuluhan pada masyarakat danpengusaha pertambangan tentang kesadaran lingkungan”. (Hasil wawancara SSpada tanggal 23 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut dapat disimpulkan bahwa

Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi, pengawasan dang penyuluhan

bersama LSM di Kecamatan Parangloe kepada masyarakat terkait penambang illegal

yang beraktivitas. Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Seksi Humas Polsek

Parangloe terkait upaya pencegahan adalah sebagai berikut:

“Kami sudah melakukan operasi secara rutin terhadap aktifitas pertambangantanpaizin di setiap Desa dan Kelurahan di Kecamatan Parangloe dan kamimenindak pelaku penambang illegal berupa pidana, penjara dan denda sesuaidengan UU yang berlaku”. (Hasil wawancara MS pada tanggal 28 Desember2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kepolisian

melakukan operasi secara rutin terhadap aktifitas penambang illegal dan menindak

pelaku penambang illegal berupa pidana, penjara dan denda sesuai dengan UU yang

berlaku.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator dapat dipahami

bahwa dengan adanya peran Pemerintah Daerah dalam mencegah penambangan pasir

liar bahwa dinas lingkungan hidup melakukan sosialisasi, pengawasan dang

penyuluhan bersama LSM di Kecamatan Parangloe kepada masyarakat terkait

penambang illegal yang beraktivitas. kepolisian melakukan operasi secara rutin

Page 77: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

terhadap aktifitas penambang illegal dan menindak pelaku penambang illegal berupa

pidana, penjara dan denda sesuai dengan UU yang berlaku.

Page 78: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pencegahan penambangan pasir liar

tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan secara keseluruhan

terkait dengan indikator perencanaan bahwa selalu melakukan kordinasi dengan

pihak- pihak kepolisian maupun masyarakat setempat dan melakukan sosialisasi

tentang perencanaan penambangan pasir liar kepada Kacamatan, Desa, Kelurahan dan

Kepolisian di Kecamatan Parangloe dan menyusun strategi tentang bagaimana kita

mencegah tambang illegal ini, selanjutnya menentukan perumusan rencana tahapan

pelaksanaan, sebelum menentukan perencanaan kami turun langsung kelapangan

untuk melihat kondisi tambang liar.

2. Pemanfaatan

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator

pemanfaatan ini dapat dipahami bahwa dengan adanya peran Pemerintah Daerah

dalam mencegah penambangan pasir liar ialah pemanfaatan dari adanya aktifitas

tambang yaitu dilibatkan nya masyarakat sebagai pekerja untuk meningkatkan

Page 79: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

kebutuhan hidup masyarakat. Selanjutnya dari pihak kepolisian menyatakan dengan

jelas sudah ada aturan yang ditetapkan untuk pemanfaatan tambang pasir, hanya saja

pelanggaran yang terjadi dilapangan karena kurangnya pemahaman terhadap aturan

bagi penambang pasir nya.

3. Pengendalian

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator

pengendalian ini dapat dipahami bahwa dengan adanya peran Pemerintah Daerah

dalam mencegah penambangan pasir liar ialah pengendalian terhadap aktivitas

tambang sangat perlu apalagi Pemerintah setempat yang sangat mengetahui kondisi

wilayahnya harus sering berkoordinasi ketika ada yang tidak mengikuti aturan dan

tidak memiliki surat izin penambangan, dan fungsi pengendalian dilaksanakan

apabila ada penambang yang berlebihan dalam pengangkutan pasir, maka diperlukan

pengendalian secara massif oleh aparat kepolisian.

4. Pemeliharaan

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator

pemeliharaan ini dapat dipahami bahwa dengan adanya peran Pemerintah dalam

mencegah tambang pasir liar ialah Seluruh kepala perusahaan yang melakukan

aktifitas tambang pasir di daerah aliran sungai telah di ingatkan soal pemeliharaan

lingkungan di daerah kawasan tambang dalam rangka perbaikan dan pengaturan

untuk kelestariannya. Diperlukan secara berkelanjutan, berskala, dan berencana.

Page 80: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

Pihak kepolisian dalam hal pemeliharaan tetap menjalankan sesuai aturan dan intruksi

yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah. Bahwa dalam menjaga kenormalan air

sungai agar tidak berdampak pada pencemaran dan kerusakan telah ditentukan titik-

titik koordinat lokasi yang bukan dijadikan sebagai kawasan perizinan menambang.

5. Pengawasan

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator pengawasan

ini dapat dipahami bahwa dengan adanya peran pemerintah daerah dalam mencegah

penambangan pasir liar pengawasan yang dilakukan dengan rutinitas dengan

kunjungan langsung keperusahaan, terkait dengan wewenang Dinas Lingkungan

Hidup saling berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar penambangan pasir liar

dapat di atasi dengan efektif dan efesien dan pengawasan dilakukan secara teratur

dengan menegur ketika ada perusahaan yang menambang secara ilegal dan di

memberikan sanksi ketika tetap menambang tanpa ada surat izin dari pemerintah.

6. Penegak Hukum

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator penegak

hukum ini dapat dipahami bahwa dengan adanya peran Pemerintah Daerah dalam

mencegah penambangan pasir liar sudah ada aturan jelas mengenai sanksi bagi

penambang yang terbukti melanggar. Merujuk UU Nomor 4 tahun 2009 dan

Peraturan Pemerintah. Ditekankan pula untuk melakukan reklamasi pasca melakukan

tambang kepada perusahaan. Pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan dengan

Page 81: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana yang telah diatur

dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 dan memasang spanduk atau pamflet di tiap

kelurahan dan desa terkhususnya di Kecamatan Parangloe.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan saran-

saran terkait pencegahan penambangan pasir liar di Sungai Jeneberang Kecamatan

Parangloe sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah Kabupaten Gowa hendaknya lebih tegas dalam

menerapkan juga melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya alam serta dengan cepat dan tanggap dapat menindak

lanjuti berbagai permasalahan lingkungan secara fisik maupun sosial yang

timbul akibat aktivitas penambangan pasir di wilayah Kecamatan Parangloe.

2. Bagi perusahaan pertambangan pasir yang ada di Kecamatan Parangloe

hendaknya dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam terutama

bahan tambang pasir secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu

mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku juga

melaksanakan kegiatan reklamasi dengan teratur. Sehingga dapat mengurangi

permasalahan lingkungan fisik maupun sosial yang timbul.

3. Bagi pihak dinas dan aparat kepolisian yang terkait yaitu Dinas Lingkungan

Hidup dan Polsek Parangloe agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal

Page 82: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

pengawasan pelaksanaan kegiatan penambangan pasir di wilayah Kecamatan

Parangloe.

4. Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran

akan pentingnya eksploitasi sumber daya alam yang turut memperhatikan

kelestarian lingkungan agar dapat meminimalisir dampak negatif dari ekploitasi

sumber daya alam tersebut. Selain itu, bagi masyarakat yang melakukan

penambangan pasir secara manual hendaknya mengikuti prosedur dan peraturan

yang berlaku dengan tidak menambang pasir secara liar dan tidak bertanggung

jawab.

Bagi aparat penegak hukum agar lebih memassifkan koordinasi dan sosialisasi

tentang penyuluhan hukum.

Page 83: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

69

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). Administrasi Pembangunan: Teori danPraktek.

Bintoro Tjokroamidjojo. 1984. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta:LP3ES.

Herman. (2006). Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Dan Kemungkinan Alih StatusMenjadi Pertambangan Skala Rakyat. Bandung. Jurnal PSDG- BadanGeologi.

H.S. Phillips. 1986. Development Administration and the Alliance of Progress.International Review of the Administrative Science, Vol. XXIX, 1968.

Karim.dkk. (2012). Status Lingkungan Hidup Ekoregion Maminasata. Makassar.PPE Sulawesi dan Maluku.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi,Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga

Kristiadi, J. B. 1994. Administrasi Manajemen Pembangunan. LAN, Jakarta

Mustopadidjaja.AR & Bintoro, T. (1999) Administrasi Negara, Demokrasi DanMasyarakat Madani. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Kristiadi, JB, 1994. Revitalisasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Prima,Bisnis dan Birokrasi, Jurnal ilmu administrasi dan organisasi, nomor3/volume II/ September 1994, universitas Indonesia.

Kristiadi, J. B, 1998, Administrasi dan Manajemen Pembangunan, LAN, Jakarta.

Mahmudi, 2015 “Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos PemberdayaanKeluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

Mahsyar, Abdul. "Public Private Partnership: Kolaborasi Pemerintah dan SwastaDalam Pengelolaan Aset Publik di Kota Makassar." Jurnal AdministrasiPublik 12.1 (2015).

Moestopadidjaja. 1997. Transformasi Manajemen Menghadapi GlobalisasiEkonomi. Birokrasi dan Globalisasi dalam Jurnal AdministrasiPembangunan. Vol. 1, No.1. 28-46.

Pitana dan Gayatri, 2005. Administrasi Pembangunan, Pustaka Setia Bandung.

Resky Akbar Prasojo, 2019. Peran Pemerintah Masyarakat Dalam PembangunanDesa

Page 84: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

70

Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja (ed), 1993. Kebijaksanaan danAdministrasi Pembangunan. Lp3es, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1988. Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan;Perkembangan Teori dan Penerapan, lp3es, Jakarta.

Siagian, Sondang P, 1982. Patologi Birokrasi, Bumi Aksara, Jakarta.

Siagian, SP, 1994, Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya, GhaliaIndonesia, Jakarta.

Siagian, Sondang P, 2000. Administrasi pembangunan, Pustaka Setia Bandung.

Siagian, Sondang P, 2007. Teori Pengembangan Organisasi, Bumi Aksara,Jakarta.

Siagian, Sondang P., 2003. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi danStrateginya, Bumi Aksara, Jakarta.

Siregar Harrison Papande, 2015, Peran Pemerintah Desa Dalam PemberdayaanMasyarakat Desa Pada Sector Industry Kecil Dan Rumah Tangga DesaTegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Paul Meadows. 1987. Motivation for Change and Development Administration.Prentice-Hall Englewood Cliffs.

Page 85: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

71

Page 86: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

72

Page 87: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

73

Page 88: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

74

Page 89: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

75

Page 90: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

76

Page 91: SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH …

77

RIWAYAT HIDUP

Muh. Lukman Ijas, Lahir pada tanggal 02 Mei 1997.

Anak kedua dari dua bersaudara dan merupakan buah

kasih dari pasangan Ir. Addy Amiluddin dan A. Indah

Herlina, S.E.

Penulis menempuh Pendidikan Taman Kanak-Kanak di

TK Minasa upa dan tamat pada tahun 2003. Pada tahun

yang sama penulis melanjutkan Pendidikan tingkat sekolah dasar di SD Kartika

Wirabuana I dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis

melanjutkan Pendidikan tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3

Makassar dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Pendidikan tingkat

sekolah menengah atas di SMA Negeri 11 Makassar dan tamat pada tahun 2015.

Berkat usaha dan kerja keras yang disertai doa pada tahun 2021 penulis berhasil

lulus di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1). Penulis sangat

bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa menimba ilmu yang

merupakan bekal dimasa depan. Saat ini penulis berharap dapat mengamalkan

ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan kedua Orang tua serta

berusaha menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Keluarga, Masyarakat,

Bangsa dan Negara.