Paper Seminar Akuntansi

Peranan Corporate Governance dalam Mencegah Korupsi

Disusun Oleh:

Nober Palebangan

F1313067

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2014

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah sang pencipta alam semesta yang telah melimpahkan

rahmat dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini

dengan baik dan tepat waktu.

Tugas ini disusun agar penyusun, mahasiswa, dan pembaca mempunyai

pemahaman cukup mengenai Peranan Corporate Governance dalam Mencegah

Korupsi

Sebagai manusia yang merupakan tempatnya salah dan lupa kami juga menyadari

bahwa makalah ini tentunya banyak mengundang kekurangan. Bagi kami saran dan

kritik dari pembaca, atau pengguna makalah ini, merupakan hal paling indah sebagai

apresiasi dari karya penyusun ini, saran dan kritik yang membangun nantinya akan

kita jadikan bahan pertimbangan untuk kedepannya.

Solo, 14 Desember 2014

Nober PalebanganNIM. F1313067

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................... i

DAFTAR ISI.................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 1

1. Latar Belakang................................................................................... 1

2. Rumusan Masalah.............................................................................. 2

3. Tujuan Makalah................................................................................. 2

BAB II PEMBAHASAN............................................................................... 4

BAB III KESIMPULAN................................................................................ 18

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... 19

ii

BAB 1

Pendahuluan

1. Latar belakang

Banyaknya korupsi yang terbongkar dewasa ini, semakin menunjukkan bahwa

praktek korupsi telah terjadi  pada hampir semua sektor.  Korupsi yang terungkap

baru sebagian kecil saja, masih banyak korupsi yang belum terungkap. Sektor yang

sewajarnya kita anggap bersih dari korupsi seperti pendidikan dan agama ternyata 

tidak bersih dari kegiatan korupsi.

Korupsi di Indonesia sudah kronis dan merupakan fenomena yang menyebar luas

yang mengikis pemerintahan yang baik, supremasi hukum, menghambat upaya

pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesenjangan sosial, dan mendistorsi daya saing

bangsa dalam ekonomi global. Presiden Yudhoyono mengakui bahwa "Masih banyak

pelaku korupsi bahkan dalam pemerintahan, parlemen, perwakilan daerah dan

penegak hukum "(www.in-reuters.com). Politisi, misalnya, biasanya mencari dana

kampanye politik dari birokrat dengan memberikan perlindungan, tawaran peluang

bisnis seperti kontrak-kontrak dan pengadaan pemerintah, pertambangan, penebangan

dan izin perkebunan. Transparency International Report yang diterbitkan pada tahun

2010 menunjukkan bahwa Corruption Perception Index (CPI) Indoensia berada

peringkat 100 dari 182 negara, dengan skor 3,0 dari skala 10 (sangat bersih) ke 0

(sangat korup) (www.thejakartaglobe.com). Skor 5.0 atau di bawah ini dianggap

sebagai negara yang korup. Selain itu, ada adalah indikasi kurangnya integritas

birokrat. Nilai integritas sektor publik di Indonesia masih rendah dan tidak terlalu

jauh dari standar integritas minimum yang ditetapkan oleh KPK (Komisi

Pemberantasan Korupsi), yakni 6,0 (dalam skala 1 sebagai yang terendah ke 10

sebagai yang tertinggi), dan belum lagi meluasnya praktik manipulasi akuntabilitas

keuangan publik. Pemberantasan korupsi sangat sulit karena sistem administrasi

publik rule-driven yang berfokus pada kebenaran formal daripada kebenaran

substantif (kebenaran dari masalah ini).

1

Dalam LAKIP, ada kecenderungan untuk hanya melaporkan hal-hal yang baik,

yaitu hal-hal yang sesuai dengan aturan dan peraturan, meskipun tidak sesuai dengan

misi lembaga, serta untuk menyembunyikan semua informasi yang dianggap tidak

sesuai untuk dikatergrikan sebagi "laporan yang baik". LAKIP tersebut bias karena

merupakan laporan evaluasi diri. Selain itu, praktek ini menjadi rumit karena banyak

aturan dan peraturan yang tidak kompatibel satu sama lain. Selain itu, masalah bisa

memburuk karena tidak ada evaluasi kebijakan serta evaluasi program / proyek di

sistem administrasi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada umpan balik

yang memadai kepada para pembuat kebijakan serta ke masyarakat.

Secara umum, administrasi publik dan praktik kebijakan di Indonesia masih

dipengaruhi oleh paradigma klasik yang bergantung pada pendekatan hirarki top-

down. Kegiatan birokrasi pemerintah seharusnya mulai dari kebijakan, perencanaan

dan implementasi kebijakan termasuk pelayanan publik. Namun tidak ada evaluasi,

dan maka tidak ada umpan balik kepada para pembuat kebijakan dan keputusan

(Hughes, 2003). Kemampuan dinamis organisasi dihasilkan oleh orang mampu,

sehingga membentuk proses tangkas selama perumusan kebijakan dan evaluasi

(Anwar, 2010).

Partisipasi warga dalam proses politik belum ada atau sangat minimal. Kegiatan

politik didominasi oleh elit yang berkuasa yang orientasi nepotisme, pertimbangan

etnis berbasis berbasis agama dan bentuk lain dari orientasi politik yang sempit.

Korupsi tidak hanya dinilai dari nilai uang yang dikorupsi,  tetapi   juga nilai

uang  dari akibat yang ditimbulkannya. Misalnya korupsi atas 10 (sepuluh) skrup

jembatan senilai  Rp100.000 dapat mengakibatkan runtuhnya jembatan senilai

puluhan miliar rupiah.  Akibat selanjutnya dari runtuhnya jembatan tersebut tentunya

adalah terganggunya perekonomian masyarakat sekitar.  Selain kerugian dalam

bentuk uang, juga kerugian karena kerusakan moral. Jadi Korupsi mempunyai daya

rusak  yang  besar dan  berantai (multiplier effect).

Upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan dengan pendekatan hukum

yaitu yang yang tertangkap korupsi diproses secara hukum. Pendekatan ini ternyata

2

kurang memberikan efek jera, sehingga jumlah korupsi  tetap tinggi. Pendekatan

hukum ini juga membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Pemberantasan

(termasuk pencegahan) memerlukan pendekatan yang lebih tepat.  Pendekatan hukum

menyatakan bahwa korupsi adalah masalah hukum, sehingga pendekatan

penyelesaiannya melalui hukum. Korupsi sebenarnya bukan hanya menyangkut

masalah hukum, tetapi juga masalah manajemen atau lebih tepatnya masalah

manajemen pemerintahan. Korupsi disebabkan manajemen pemerintahan yang lemah.

Dengan demikian pendekatan penyelesaiannya adalah dengan pendekatan

manajemen. Salah satu bagian pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan

corporate governance.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka permasalahan yang menjadi topik

utama makalah ini adalah bagaimana peran corporate governance dalam mencegah

tindak pidana korupsi.

3. Tujuan Makalah

Makalah ini disusun untuk meneliti secara singkat mengenai hubungan antara

corporate governance dan tindak pidana korupsi di Indonesia.

3

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Corporate Governance

Pengertian corporate governance menurut Cadbury Comitte yaitu sistem yang

berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan. Jadi,  corporate

governance  memiliki arti mengarahkan dan mengendalikan organisasi dengan baik

sesuai dengan keinginan stakeholder.  Salah satu keinginan  stakeholder antara lain

adalah keamanan harta atau agar manajemen tidak korupsi dalam memberikan

pelayanan.   Corporate governance  dirancang  berdasarkan  the agency

concept.   Dengan  terjadinya pemisahan antara pemilik dengan manajemen, kepada

manajemen  diberikan kewenangan  yang luas termasuk hak pengelolaan harta

organisasi. Kewenangan yang luas ini   diperlukan agar manajemen dapat mengelola

sumberdaya  dengan leluasa, sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal.

Pemberian kewenangan yang  luas ini pada hakekatnya memiliki risiko apabila

manajemen menyalahgunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan mereka.

Contoh penyalahgunaan wewenang ini  adalah melakukan korupsi terhadap sumber

daya organisasi.  Untuk menghindari  penyalahgunaan wewenang manajemen

diharapkan menerapkan corporate governance.

United Nation Development  Program (UNDP) memberikan karakteristik

dari corporate governance  (2001:7) sebagai berikut:

a. Participation. Setiap  anggota masyarakat mempunyai hak suara dalam

pengambilan keputusan. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi

dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

b. Rules of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu,

terutama hukum untuk hak azasi manusia.

c. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.

Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.

4

d. Responsivenes. Lembaga-lembaga dan proses harus ditujukan untuk melayani

stakeholders.

e. Consensus orientation. Corporate governanrnance menjadi perantara

kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi

kepentingan yang lebih luas.

f. Equity. Semua warga Negara mempunyai kesempatan untuk menjaga dan

meningkatkan kesejahteraannya.

g. Effectiveness and efficiency. Proses dan lembaga menghasilkan barang dan jasa

sesuai kebutuhan stakeholder dengan menggunakan sumber daya secara efisien.

h. Accountability. Para pengambil keputusan bertanggungjawab kepada publik dan

lembaga stakeholder.

i. Strategic vision. Para pemimpin publick harus mempunyai perpektif good

governance dan  pengembangan manusia yang luas.

 

2. Komponen Corporate Governance

a. Stakeholder

Stakeholder  harus memahami peranan organisasi dan kontribusinya kepada

anggota, dan mendapatkan informasi tentang praktek corporate

governance organisasi. Dalam  hal ini, diasumsikan para stakeholder adalah orang-

orang  yang cerdas yang mengerti tentang hak-hak yang harus diterimanya dari

organisasi. Para stakeholder memahami betul bahwa organisasi  didirikan untuk 

memberikan kontribusi kepada stakeholder. Dengan pemahaman yang demikian akan

terjadi keseimbangan antara organisasi dengan stakeholder dan akan merupakan

pengendalian yang efektif bagi operasi organisasi.

Stakeholder yang   memahami peranan instansi pemerintah akan  mengetahui

apabila instansi tersebut gagal memberikan peranan dan selanjutnya akan

memberikan peringatan untuk segera memperbaiki peranannya. Contoh tentang

pemahaman stakeholder adalah, masyarakat perlu mengetahui lamanya penerbitan

KTP, prosedur pengurusan  ijin investasi disuatu daerah. Dengan demikian birokrasi

5

tidak mempermainkan prosedur untuk berlama-lama memberikan pelayanan.

Prosedur yang berbelit atau berlama-lama dalam pelayanan berpotensi menimbulkan

korupsi. Prosedur yang berlama-lama memaksa masyarakat untuk mengambil jalan

pintas dengan memberikan uang suap kepada pegawai yang memberikan pelayanan.

Beberapa cara untuk mendidik  masyarakat untuk memahami peran instansi

pemerintah adalah dengan cara mensosialisasikan tanggungjawab  instansi dan

peranannya. Instansi tersebut harus terbuka menjelaskan  prosedur pelayanan dan

persyaratan yang harus disiapkan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan. 

Cara lainnya adalah masyarakat itu sendiri yang harus berusaha memahami  instansi

terasebut dan bila perlu menuntut supaya prosedur pelayan disederhanakan.

b. Legislation, Rules And Regulation

Hubungan instansi pemerintah dengan masyarakat yang dilayani perlu diatur

dengan ketentuan. Ketentuan  ini akan mengatur hak dan kewajiban masing-masing.

Dengan adanya ketentuan tentang hak dan kewajiban  masing-masing, hubungan

kerja dan koordinasi akan lebih lancar. Misalnya dalam pemberian izin investasi,

keterlambatan menerbitkan izin lebih dari 30 hari mewajibkan instansi tersebut

membayar denda  kepada  pemohon ijin. Demikian sebaliknya, apabila  pemohon ijin

memiliki kewajiban  tertentu untuk melunasi kewajibannya. Dengan situasi ini

masing-masing pihak akan selalu memperbaiki diri.

Ketentuan tersebut harus mengandung unsur keadilan dan melindungi yang

lemah. Tidak adanya aturan atau ketentuan tentang pelayanan, akan mengakibatkan

kualitas pelayanan yang kurang baik.

Dalam situasi tidak adanya  ketentuan yang mengatur hubungan pelayanan antara

instansi pemerintah dan masyarakat, sering terjadi instansi pemerintah membuat

ketentuan yang menguntungkan instansi dan merugikan masyarakat. Misalnya

instansi pemerintah membuat persyaratan pelayanan yang harus menyertakan begitu

banyak dokumen, membuat prosedur yang berbelit dan menetapkan tarif  secara

sepihak. Contohnya adalah dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP),

pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

6

Ketidakadaan ketentuan tentang pelayanan memberi peluang untuk terjadinya

pungutan liar atau korupsi. Instansi kemudian menciptakan situasi yang memaksa

masyarakat harus membayar lewat pintu belakang untuk memperlancar pelayanan.

Oknum-oknum pada instansi pemerintah sudah paham bahwa apabila pelayanan

diberikan secara lambat akan merugikan masyarakat dan masyarakat tentunya tidak

akan mau menderita rugi yang lebih besar. Karena itu lebih baik membayar pada

oknum untuk memperlancar pelayanan. Contoh adalah membayar pelayanan di

pabean agar barang dipelabuhan cepat keluar sehingga cepat dapat dijual. Seandainya

terlambat keluar dari pelabuhan akibat prosedur yang lama, para pengusaha akan

menanggung biaya yang besar berupa bunga kredit dan akan kehilangan peluang

untuk menjual barangnya kepelanggan. Jadi lebih baik membayar para oknum yang

memang sengaja memperlambat.

Mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat dan

pengusaha oleh instansi pemerintah, memerlukan aturan yang adil. Aturan tersebut

hendaknya tidak dibuat secara sepihak oleh instansi pemerintah, tetapi perlu

dirundingkan dengan pihak yang berkepentingan terhadap pelayanan instansi tersebut

(stakeholder).

Dengan adanya ketentuan yang jelas dan adil dan ditambah dengan pemahaman

masyarakat dan pengusaha tentang peranan instansi pemerintah korupsi dapat

dicegah. Masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya

masing-masing sesuai dengan ketentuan.

c. Final Account

Laporan keuangan harus mencakup informasi yang perlu dilaporkan pada 

stakeholder.  Pelaporannya harus sesuai dengan standar pelaporan keuangan. Laporan

keuangan ini menjadi jendela bagi pembaca yang berkepentingan untuk mengetahui

kinerja dari organisasi.

Laporan keuangan yang standar meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan

perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, dianggap

sudah merupakan laporan yang memadai sebagai media komunikasi antara organisasi

7

dan stakeholder . Untuk jenis perusahaan tertentu yang mempunyai sifat yang  relatif

unik, dapat dilengkapi dengan laporan lainnya yang dianggap penting. Atau apabila

laporan keuangan standar belum cukup mewakili  perusahaan tersebut.

Laporan keuangan instansi pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional dan catatan atas laporan

keuangan memang sudah dirancang sebagai media pertanggung jawaban keuangan

pemerintah. Sebagai media pertanggungjawaban instansi pemerintah, laporan

keuangan  harus memenuhi syarat kewajaran. Syarat kewajaran laporan keuangan

adalah bahwa semua laporan keuangan sudah disusun, didukung oleh bukti yang

otentik dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Bukti yang otentik

berarti bukti asli yang tidak fiktif atau asli tapi palsu atau setengah palsu. Bukti fiktif

misalnya bukti perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan atau yang

bersangkutan dalam bukti tidak pernah berangkat perjalanan dinas. Bukti asli tapi

palsu seperti bukti perjalanan dinas yang memang dijalankan tetapi tidak memberi

manfaat, yang bersangkutan hanya jalan-jalan ke luar kota. Bukti yang setengah palsu

adalah bukti pengadaaan barang atau jasa yang sudah di mark-up harganya. Bukti-

bukti yang demikian dibuat dalam rangka  korupsi dan mengambil uangnya. Atau

proses korupsi disusul dengan  membuat bukti yang tidak otentik. Tentunya bukti-

bukti yang demikian tidak bisa dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.

Lalu bagaimana kalau bukti tersebut kemudian disusun menjadi laporan keuangan?

Sudah pasti laporan keuangannya tidak wajar dan karena  korupsi nilainya material

maka  tidak bisa dipakai sebagai pertanggungjawaban keuangan.

Penyusunan laporan keuangan yang wajar,  keotentikan bukti-bukti transaksi

hanya diperoleh apabila instansi pemerintah menerapkan pengendalian intern dalam

sistem dan penerapannya  menjadi tanggungjawab pimpinan instansi.  Penyusunan

laporan keuangan yang wajar  berarti mencegah terjadinya korupsi pada instansi

pemerintah. Seandainya laporan keuangan sudah disusun secara wajar, apakah

laporan tersebut sudah cukup sebagai alat pertanggungjawaban keuangan?

Kenyataaannya laporan keuangan ini masih kurang lengkap untuk menjelaskan

8

pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Untuk itu laporan keuangan perlu

dilengkapi dengan laporan kinerja. Dalam hal ini setiap instansi pemerintah sudah

diwajibkan menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) untuk

melengkapi laporan keuangan yang sudah ada. Instansi tertentu sudah menambahkan

lagi dengan laporan pencapaian indeks kinerja utama (IKU). Pertanyaannya

selanjutnya  adalah apakah  laporan-laporan tersebut sudah cukup mewakili sebagai

alat pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan visi/misi?         

d. External Auditor

Sehubungan dengan final account dalam bentuk laporan tersebut pada butir c. di

atas, sebelum laporan tersebut digunakan oleh stakeholder  laporan tersebut harus

diaudit terlebih dahulu oleh auditor independen. Sesuai dengan Undang-Undang

Dasar 1945, auditor independen untuk instansi pemerintah adalah Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Keberadaan auditor independen ini adalah untuk mengaudit

laporan pertanggungjawaban keuangan.  Atau memastikan kewajaran laporan

pertanggungjawaban keuangan dari instansi pemerintah.

Agar dapat mengaudit laporan keuangan instansi pemetrintah, eksternal auditor

yang dalam hal ini BPK RI harus dalam posisi independen secara organisasi dan

dalam melaksanakan audit. BPK RI harus berada diluar institusi pemerintah. Selain

itu BPK RI harus dikelola secara professional agar dapat dipercaya oleh stakeholder.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terhadap instansi pemerintah

meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu. Pada saat ini jenis pemeriksaan yang paling dominan dilakukan oleh BPK RI

adalah pemeriksaan keuangan dengan memberikan opini atas kewajaran laporan

keuangan. Pemeriksaan keuangan mencakup pemeriksaan terhadap bukti-bukti

transaksi keuangan yang mendukung laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan

terhadap bukti tersersebut mencakup kompetensi bukti bukti. Misalnya keaslian bukti

perjalanan dinas dengan melakukan konfirmasi ke perusahaan penerbangan.

Pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi dalam pemeriksaan keuangan sangat

perlu, mengingat tindakan korupsi sering dilakukan dengan membuat bukti fiktif, asli

9

tapi palsu, memperbesar nilai pengeluaran dari yang seharusnya (mark-up). Laporan

keuangan yang disusun berdasarkan bukti yang tidak kompeten, berarti  laporan

keuangan juga tidak kompeten atau tidak wajar. Pemeriksaan keuangan dengan

menekankan pemeriksaan terhadap kompetensi bukti dapat mencegah korupsi pada

instansi pemerintah. Sehubungan dengan semakin banyaknya praktek korupsi pada

instansi pemerintah, maka pemeriksaan BPK RI hendaknya selalu dikaitkan dengan

dampak korupsi terhadap tujuan pemeriksaan yaitu korupsi  mengakibatkan sebagian

bukti transakti tidak kompeten dan menyebabkan laporan keuangan tidak wajar.

Korupsi menyebabkan kinerja instansi pemerintah tidak optimal.

e. The Board

Keberadaan perwakilan masyarakat untuk mewakili kepentingannya pada

instansi pemerintah sangat dibutuhkan.  Ketentuan peraturan perundang-undangan

sebenarnya sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban pemerintah. Namun dalam

perjalanannya bisa saja pelaksanaannya kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keberadaan perwakilan masyarakat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat

mengawasi pemerintah agar dalam melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan 

kepentingan rakyat. DPR sebagai perwakilan rakyat mempunyai tanggungjawab

legislasi membentuk aturan hukum, menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah.

DPR akan melihat kesesuaian anggaran yang diajukan pemerintah dengan kebutuhan

masyarakat. Dalam tahun berjalan DPR dapat memanggil pemerintah yang diwakili

menteri- menteri untuk meminta penjelasan tentang  kinerja kementerian tertentu.

Dengan demikian DPR mengawasi  dan mengingatkan pemerintah agar menjalankan

tugasnya dengan mengelola dengan baik (corporate governance).

f. Audit Committee

Tugas dan fungsi  para anggota DPR  relative luas. Sebagai perwakilan dari

partai politik setiap anggota DPR juga perlu mengunjungi konstituennya di daerah.

Kondisi ini mengakibatkan para anggota DPR kurang memiliki waktu dan

konsentrasi untuk mengawasi  pelaksanaan corporate governance, penerapan

manajemen risiko dan pengendalian intern. Agar fungsi  pengawasan DPR lebih

10

efektif, DPR selayaknya membentuk komite audit yang menangani pengawasan atau

memastikan ketiga  aspek tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

Anggota komite audit bisa berasal dari sebagian anggota DPR ditambah para ahli

dari luar seperti dari perguruan tinggi yang memahami mengenai audit. Komite audit

akan memberi arahan bagi BPK apabila mereka ada masalah-masalah tertentu yang

perlu didalami melalui audit. Misalnya  anggota komite menduga terjadi korupsi pada

suatu instansi pemerintah, anggota komite meminta kepada BPK untuk melakukan

pemeriksaan khusus pada instansi tersebut.

Pembentukan komite audit akan meningkatkan efektivitas pengawasan DPR

terutama dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi.  Pada sisi lainnya

pemeriksaan BPK akan lebih terarah pada masalah tertentu seperti korupsi yang

sedang terjadi pada instansi pemerintah. Keberadaan komite audit dapat mengurangi

penyimpangan pada suatu instansi karena menyadari adanya pengawasan yang lebih

terarah dari DPR. Pada saat sekarang ini komite audit di DPR belum ada.

g. Key Performance Index (Indikator Kinerja Utama/IKU)

Pengelolaan organisasi harus didasarakan pada  visi, misi dan nilai  yang jelas.

KPIs memandu pengelolaan organsiasi agar sesuai dengan visi, misi dan nilai

tersebut. Perluang korupsi akan terbuka lebar pada organisasi yang kurang memilki

visi, misi, nilai dan KPIs yang kurang jelas. Dengan ditetapkannya indikator kinerja

utama manajemen pemerintahan diarahkan untuk mencapai indikator tersebut dan

mempersempit  kesempatan untuk korupsi.

h. Internal Audit

Fungsi internal audit adalah untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi

terhadap penerapan corporate governance, manajemen risiko dan internal control.

Ketiga aspek ini kalau berjalan dengan baik akan dapat mencegah korupsi secara

signifikan. Internal auditor seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) dan Inspektorat Jenderal akan lebih cepat mengetahui adanya  korupsi pada

suatu institusi. Para menteri atau ketua lembaga dapat menggunakan inspektotara

11

jenderal untuk mengidentifikasi dan memeriksa korupsi di lembaganya. Dengan

demikian kejadian korupsi akan dapat diketahui sedini mungkin.

i. Risk Management

Risk Management adalah proses melaksanakan upaya  mengidentifikasi risiko

dan mengelolanya untuk  mempengaruhi pencapaian tujuan.The Australian/New

Zealand Risk Management Standard mengatakan, terdapat 7 (tujuh) komponen dari

manajemen risiko yaitu penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi

risiko, penanganan risiko,  monitoring dan reviu dan komunikasi dan konsultasi.

Yang dimaksud risiko dalam hal ini adalah risiko korupsi.  Dengan manajemen

risiko korupsi dimaksudkan instansi pemerintah dapat memahami potensi korupsi di

instansinya kemudian kelola agar dapat diminimalisasikan.

j. Performance Management

Pelaksanaan corporate governance  perlu diikuti dengan penerapan manajemen

kinerja yang berlandaskan pada keseimbangan. Dengan manajemen kinerja maka

seluruh proses manajemen, pikiran, kegiatan dan anggaran diarahkan untuk mencapai

kinerja. Adanya rencana untuk korupsi, adanya anggaran yang di mark-up  dan

sejenisnya yang bertentangan dengan prisip manajemen kinerja akan mengakibatkan

kinerja tidak tercapai. Penerapan manajemen kinerja yang benar  dapat mencegah

korupsi pada instansi pemerintah.

3. Kendala-Kendala Penerapan Corporate Governance di Indonesia

a. Kendala Budaya

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa terdapat suatu pandangan bahwa

praktik corporate governance itu hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan

(conformance) terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya sebagai suatu sistem

untuk meningkatkan kinerja. Hal ini mengakibatkan aplikasi good corporate

governance tidak sepenuh hati dilaksanakan, sehingga efektivitasnya menjadi

berkurang. Begitu juga halnya dengan adanya dan telah membudayanya anggapan

bahwa tindakan penyelewengan (fraud) merupakan hal yang biasa dan lumrah

12

dilakukan dan bahkan tindakan korupsi pun dipandang sebagai sesuatu tindakan yang

tidak salah. Anggapan yang seperti ini jelas bertentangan dengan jiwa corporate

governance, sehingga akan mengganggu dan bahkan menghambat berjalannya

aplikasi tersebut.

b. Kendala Politik

Kendala ini terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu

perusahaan yang dimiliki negara. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa pengertian

negara selalu menjadi kabur, terkadang diartikan sebagai pemerintah, tetapi juga ada

yang mengartikannya sebagai lembaga negara yang lain. Hal ini ditambah lagi

dengan dikaburkannya pemisahan antara kepentingan bisnis dan kepentingan

pemerintah maupun lembaga negara yang lain. Akibatnya berbagai keputusan bisnis

di BUMN sangat diintervensi oleh pemerintah dan dalam kasus yang lain BUMN

justru dieksploitasi oleh para politisi. Dalam beberapa kasus, hal ini juga terjadi pada

perusahaan-perusahaan swasta.

4. Perkembangan Terkini

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program reformasi birokrasi yang

bertujuan untuk mengembangkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan produktif.

Reformasi ini dirancang untuk membuat birokrasi yang transparan yang melayani

orang dan bertanggung jawab kepada publik. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk

meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah [Lihat: 9 program Percepatan

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN &

RB)]. Pertanyaannya adalah, akankan upaya reformasi birokrasi ini dapat

meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat? Jika kita membandingkan esensi dari permasalahan yang

dihadapi oleh birokrasi dengan lingkup upaya reformasi birokrasi, jelas bahwa upaya

ini tidak memadai karena berfokus terutama pada pelaksanaan aturan dan peraturan

yang ada. Sayangnya upaya ini masih mencerminkan apa yang pemerintah ingin

lakukan, berdasarkan hukum yang ada, dan berfokus pada pelaksanaan kebijakan

yang ada. Dengan kata lain, bukan tentang perubahan pola pikir atau harmonisasi isi

13

kebijakan, aturan atau peraturan. Ini ironis, mengingat fakta bahwa masalah utama

dari pemerintah birokrasi di Indonesia disebabkan oleh ketidakharmonisan yang ada

kebijakan publik, aturan dan peraturan. Misalnya, ketidakharmonisan antara UU No.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 Keuangan Negara, demikian juga salah satu yang ditemukan antara sembilan

hukum dan ratusan peraturan tentang tata guna lahan yang bertentangan satu sama

lain menggambarkan situasi ini dengan baik (KPK, 2006).

Kondisi birokrasi pemerintah menjadi lebih rumit karena mengikuti praktik; (1)

Ada kecenderungan orang untuk melakukan penyapan atau mengirimkan gratifikasi

kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam pelayanan

publik dan terutama, untuk mendapatkan izin konsesi untuk eksploitasi alam sumber

daya yang langka seperti konsesi pertambangan dan ijin perkebunan; (2) Kolusi

antara pejabat pemerintah dan pelaku usaha yang mengarah ke mark-up praktek

pengadaan pemerintah, dan pemberian gratifikasi sebagai kickback kepada pejabat;

(3) Politik intervensi dalam perekrutan PNS serta pengadaan pemerintah dan kontrak;

(4) Korupsi di lembaga penegak hukum seperti kepolisian, pengacara, pengadilan,

dan pajak (www.economist.com).

Mengingat fenomena di atas, tampak bahwa masalah yang dihadapi oleh

birokrasi pemerintah Indonesia tidak linear, melainkan sistemik, kompleks dan

dinamis. Ada banyak variabel dan masalah interkoneksi, termasuk aspek-aspek

budaya seperti masyarakat nilai-nilai, keyakinan dan norma-norma. Sementara di

Amerika (serta Jepang, Korea, India dan negara-negara Eropa) pejabat mundur cukup

cepat selama skandal korupsi, pemimpin Indonesia yang dikenal dengan rekam jejak

panjang menolak untuk mengundurkan diri posisi mereka terlepas seberapa serius

tuduhan terhadap mereka, serta seberapa besar tekanan publik. Ini adalah tantangan

Indonesia yang harus diatasi, yaitu untuk menemukan bentuk reformasi administrasi

yang tepat dan strategi pembangunan nasional yang memaksimalkan kesempatan

untuk dialog di antara semua pemangku kepentingan yang mewakili semua segmen

masyarakat.

14

Masalah di atas perlu ditangani oleh semua masyarakat Indonesia dan khususnya

Pemerintah. Hal ini harus dilakukan melalui kebijakan publik yang tepat. Selain itu,

kita perlu menjawab pertanyaan berikut; (1) strategi reformasi birokrasi bagaimana

yang harus dipilih?; (2) Siapa yang bertanggung jawab untuk memimpin reformasi

birokrasi ini, dan dari titik mana kita harus mulai? Untuk memecahkan masalah yang

kompleks dan dinamis ini kita perlu strategi yang lebih komprehensif yang meliputi

empat bidang utama, yaitu kepemimpinan politik, harmonisasi kebijakan publik

(termasuk aturan dan peraturan), yang penerapan sistem merit dalam semua instansi

pemerintah, dan gerakan anti-korupsi.

Pertama, kita perlu transformasional kepemimpinan dalam rangka untuk

memimpin perubahan radikal. Patrimonialisme, nepotisme, orientasi yang rule-driven

sangat umum di kalangan orang Indonesia. Nilai-nilai dan keyakinan ini jelas tidak

cocok dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, sulit untuk

memulai perubahan radikal melalui mekanisme yang demokratis yang ada karena

absensi budaya sipil. Gaya kepemimpinan transaksional cenderung memperkuat nilai-

nilai dan keyakinan dari atas. Pada sisi lain, reformasi birokrasi atau reformasi

administrasi adalah pendekatan top-down; Oleh karena itu, harus dipimpin langsung

oleh pejabat: Presiden Indonesia. Untuk memulai perubahan, reformasi birokrasi

perlu kuat, visioner dan kepemimpinan transformasional memotivasi orang dan

menciptakan sinergi dalam pembangunan nasional (Farazmand, 2002). Dan ia harus

memiliki kapasitas untuk memimpin gerakan anti-korupsi dan menghilangkan

fenomena ekonomi biaya tinggi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang

efisien dan dapat diandalkan.

Kedua, harmonisasi kebijakan, undang-undang yang ada, aturan dan peraturan.

Hampir semua hukum yang ada, aturan dan peraturan dalam ketidakharmonisan satu

sama lain karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai lembaga

dalam pembuatan kebijakan serta proses implementasi. Sebagai contoh, di sektor

agraria ada sembilan hukum dan 285 aturan dan peraturan yang tidak sesuai dengan

satu sama lain. Idealnya, kebijakan publik harus selaras satu sama lain untuk menjadi

15

leverage yang efektif dalam inisiatif pembangunan nasional (Osborne dan Plastrik,

1998). Kepemimpinan transformasional yang kuat dan visioner diperlukan untuk

memimpin upaya untuk membawa perubahan dalam sistem hukum yang akan

dijadikan sebagai dasar reformasi birokrasi. Indonesia harus bebas dari perangkap

lingkaran setan yang berlarut-larut masalah korupsi dan inefisiensi. Meskipun

Indonesia memiliki beberapa keunggulan komparatif sumber daya alam dan manusia,

tetapi dalam jangka panjang, mereka sendiri jauh dari cukup untuk bertahan hidup di

dunia persaingan. Dengan demikian, program pembangunan nasional harus

difokuskan pada pengembangan berbagai cluster industri yang dapat bersaing dalam

ekonomi global (Fukuyama, 2004).

Ketiga, penerapan dan perlindungan sistem merit termasuk sistem reward and

punishment dalam semua birokrasi pemerintah dapat mencegah dan mengurangi

kesempatan untuk melakukan korupsi di kalangan birokrat. Shafritz, et al. (1983)

secara eksplisit menjelaskan prinsip-prinsip sistem merit jelas sebagai berikut; (1)

Proses rekrutmen yang menarget semua segmen masyarakat, dan seleksi atas dasar

kapasitas, pengetahuan dan keterampilan, di bawah persaingan yang adil dan terbuka;

(2) Perlakuan yang adil dan dan setara dalam segala hal manajemen personalia,

terlepas politik orientasi, ras, warna kulit, agama, dan asal-usul kebangsaan, jenis

kelamin, status perkawinan, usia, atau kondisi cacat, dan dengan tepat memperhatikan

privasi individu dan hak-hak konstitusional; (3) Imbalan yang setara dengan nilai

pekerjaan, mengingat bahwa baik tingkat nasional dan lokal yang dibayar oleh

negara, dengan insentif dan pengakuan untuk kinerja yang sangat baik; (4) Standar

integritas yang tinggi dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat; (5) Efisiensi

dan efektivitas dari (pemerintah); (6) Retensi bagi karyawan yang berkinerja baik,

perbaikan kinerja mereka yang belum memadai, dan pemisahan orang-orang yang

tidak bisa atau tidak akan memenuhi standar yang diperlukan; (7) Meningkatkan

kinerja melalui pendidikan dan pelatihan yang efektif; (8) Perlindungan karyawan

dari tindakan sewenang-wenang, favoritisme pribadi, atau pemaksaan politik; (9)

Perlindungan terhadap karyawan akan pengungkapan informasi hukum yang sah.

16

Keempat, gerakan anti korupsi harus mencakup pencegahan serta langkah-

langkah kuratif. Penegakan hukum mungkin tidak cukup untuk mencegah korupsi

karena ketidakharmonisan hukum, aturan dan peraturan yang ada. Idealnya, reformasi

sistem hukum harus dilakukan sebelum birokrasi reformasi. Kita harus

mempertimbangkan bahwa sistem hukum Indonesia juga mengadopsi prinsip praduga

bersalah dalam antikorupsi, pencucian uang dan perpajakan, untuk mengurangi

peluang korupsi terjadi. Tata kelola yang baik memungkinkan birokrasi pemerintah

untuk melakukan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien. Yang ada LAKIP

tidak dapat dianggap sebagai ukuran yang obyektif karena lebih semacam evaluasi

diri dan disiapkan oleh kepala lembaga pemerintah, dan ada kecenderungan untuk

hanya melaporkan hal-hal yang baik dan menyembunyikan semua penyimpangan

seperti praktek mark-up. Warga dan masyarakat pada umumnya harus berpartisipasi

dalam mengendalikan birokrasi pemerintah karena mereka yang menjadi aktor utama.

Birokrasi pemerintah harus diperkuat tidak hanya dengan perencanaan dan

pelaksanaan kegiatannya tetapi juga oleh evaluasi hasil kegiatan mereka dengan

evaluator eksternal dan profesional.

Empat strategi bisa menghasilkan kemampuan organisasi kuat dari birokrasi

pemerintah yang memungkinkan orang untuk menyingkirkan lingkaran setan korupsi,

dan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Birokrasi pemerintah harus

memiliki kemampuan dinamis dan mampu untuk berpartisipasi dalam siklus proses

berpikir ke depan. Dalam rangka untuk tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat,

program pembangunan nasional rakyat harus dinamis, sistemik dan berkelanjutan

(Neo dan Chen, 2007).

Kepemimpinan politik yang kuat dan visioner bisa memiliki peran penting dalam

meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah.

17

BAB III

KESIMPULAN

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara yang telah menimbulkan kerugian dan beban

tersendiri bagi negara dan juga masyarakat, menuntut Pemerintah untuk

melaksanakan berbagai upaya reformasi. Pada intinya salah satu kunci utama untuk

mereformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yakni dan

penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Konsep ini telah menjadi

suatu standar internasional dewasa ini di dalam mengelola suatu korporasi. Corporate

governance secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem yang dibangun untuk

mengarahkan dan mengendalikan organisasi sehingga tercipta tata hubungan yang

baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan.

Dengan tercipta dan terlaksananya good corporate governance maka organisasi akan

bertindak secara wajar dengan menjaga kepentingan semua pihak terkait, sehingga

tidak ada pihak yang dirugikan.

18

DAFTAR PUSTAKA

Al-Gushin, Ahmad, N., Najeb, M., Al Nasser, Nabil (2014) "The Impact of

Strengthening the Judicial Accountability of Corporate Governance in Order to

Combat Corruption in the Companies Listed in the Financial Markets."

International Business Research, (Vol. 7, No. 2): pp. 160-169

Anonim. http://acch.kpk.go.id/6-strategi-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi.

Diakses 30 Nopember 2013

Choi, Jin-Wook (2007), "Governance Structure and Administrative Corruption in

Japan: An Organizational Network Approach." Public Administration Review:

pp. 930-942

Haruna, I. (2006), "Zero Tolerance: Public Sector Corruption in Ghana." Africcans

Study Review, (Vol. 49, No.3): pp. 136-137

Jubaedah, Edah (2007)," Pengembangan Good Corporate Governance Dalam Rangka

Reformasi Badan Usaha Milik Negara." Jurnal Ilmu Administrasi (Vol. 4, No.

1): pp. 45-55

Kaihatu, Thomas S., "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia."

Jurnal Tidak Dipublikasikan: pp. 1-9

Kazim, Azhar (2013), "Bureaucratic Reform and Dynamic Governance for

Combating Corruption: The Challenge for Indonesia." International Journal of

Administrative Science & Organization (Vol. 20, No. 1): pp. 18-22

Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Putranto, D.A. (2008), "Public Sector Reforms And

Financial Transparency: Experiences From Indonesian Districts."

Contemporary Southeast Asia, (Vol. 31, No. 1): pp. 64–87

Patriadi, P. (2004), "Manfaat Konsep Good Governance Bagi Institusi Pemerintah

Dan Bumn Dalam Kebijakan Privatisasi Bumn." Kajian Ekonomi dan

Keuangan (Vol. 8, No. 3) pp. 74-95

19

Rama, Marie dela (2012), "Corporate Governance and Corruption: Ethical

Dilemmas of Asian Business Groups." Journal of Business Ethics, (Vol. 109):

pp. 501-519

Siddiqque, N.A., and Mohamed, M.Z. (2007), "Paradox Of Public Sector Reforms In

Malaysia: A Good Governance Perspective." Public Administration Quarterly,

pp. 284-312

Subramaniam, N. (2013), "Understanding Corporate Governance In The Australian

Public Sector: A Social Capital Approach." Accounting, Auditing and

Accountability Journal (Vol. 26, No. 6): pp. 946-977

Sukma, Devani. 2013. http://keuanganlsm.com/tata-kelola-yang-baik-good-

governance/. Diakses 30 Nopember 2013

Suwarno, Yogi dan Junanto, Dedi (2013), "Strategi Pemberantasan Korupsi." Jurnal

Tidak Dipublikasikan: pp. 94-109

Tam, O.K. (2002), "Ethical Issues In The Evolution Of Corporate Governance In

China" Journal of Business Ethics, pp. 303-320

Werlin, H.B, (2002), "Secondary corruption: The Concept of Political Illness." The

Journal of Social, Political, and Economic Studies, (Vol 27. No. 3): pp. 341-362

20