IDENTITAS ETNIS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

(STUDI PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA

TAHUN 2012)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Fikri Adrian

106033201173

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2013

PERNYATAAN BEI}AS PI,AGIARISMII

Slcripsi yang berjudul :

IDENTITAS ETNIS DAI,AM PEMILIHAN I(EPALA DAI]RAII ( STTIDI

PtrMILIFIAN GUBERNI]R DKI JAKARTA TAHI]N 2(112)

l. Merupakan karya ur11 saya yang diajukan ttntuk nrementrhi salah sat!-l

persyaratan rnemperoleh gelar Strata I di Universitas lslam Negeri (UfN)

Syarif Iliclayatul lah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan telah saya cantttmkan sesltai dengan

kerentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (tllN) Syarif

I{idayatul lah Jakarta.

3. Jiha cli kemlclian hari terbLrkti bahwa karya ini bttl<an lcarya saya ataLt

merupakan hasil jiplakan dari l<arya orang lain. r.traka sava bersedia

menerima sanksi yang beriaku cli Universitas Islarn Negeri (tJIN) S1'ari1'

Il idayatul lah Jakarta.

Ja\<arta 7 Tanrurri 2$14.METERAI s,t,')TEMPEL W

Ilq4BAAF2858868Sj

ifwgti&,ffiIrikri Adriarr

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Deirgan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahrva mahasisrva :

Nama

NIM

: Fikri Adrian

:106033201173

Program Studi: Ilmu Politik

Telah menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul :

IDENTITAS ETNIS DALAIVI PENIILIHAN KEPELA DAER-\TI ( STUDI

PENIILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2012 )

dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Jakarta, T Januan2014

Menyetujui,

Pembimbing

/^

NIP. I 96512121992$1004 1r9730921200501 I 008

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

IDENTITAS ETNIS DALAM PEI\{ILIIIAN KEPALA DAERAH

(STUDI PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2OI2)

Oleh

Fikri Adrian

10603320r 173

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan llmu PolitikUniversitas Islam Negeri Syarif Hidal.atullah Jlkarta pada tanrg:rl l6 Januari2014. Skripsi ini telah diterima sebagai s),arat nremperoleh gelar Srrjana Sosial(S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik.

Kefua,

NIP. I 96512121992031 004

Penguji I,

NIP. I 9730927200501 I 008

.rJ/ t ,r!

Survani. I\I.Si

NIP. I 97704242007 I 02 003

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

niah

NIP. I 961 05242000032 002

pada langgal I 6 Januari 201-l

llt

Sekretaris,

Ketua Program Studi

FISIP{JIN Jakarta

NIP. I 96st2t2t992031 004

iii

ABSTRAK

Fikri Adrian

Identitas Etnis dalam Pemilihan Kepala Daerah

“Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012”

Kepulauan Indonesia yang terdiri dari beragam etnis dan agama ini, sungguh merupakan

suatu kekayaan tersendiri. Keanekaragaman budaya menghasilkan berbagai hasil budaya tingkat

tinggi, seperti tarian, nyanyian, bangunan bersejarah, dan ciri khas budaya lainnya.

Keanekaragaman itu menghasilkan sebuah identitas tersendiri bagi masyarakat dan wilayah.

Dengan adanya identitas, pertalian dan kedekatan seseorang bisa bertambah, atau malah

sebaliknya. Identitas bisa muncul melalui kesamaan etnis, ideologi, atau agama. Dalam percaturan

politik di negeri ini, masalah identitas kerap dijadikan salah satu cara untuk menjelekkan atau

menjatuhkan, lawan politiknya.

Otonomi daerah telah memberi tempat yang seluas - luasnya kepada etnis tertentu untuk

menunjukkan identitas politiknya. Identitas politik etnis dibangun oleh elite dalam melakukan

tindakan-tindakan yang terkait pada kepentingan wilayah etnis. Sebagian elite memandang

etnisitas sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, persaingan untuk memperoleh

sumberdaya,menciptakan solidaritas dan kebersamaan,mengukuhkan dan memperkuat

identitas,serta membedakan dengan kelompok etnik yang lain. Penelitian ini dilakukan melalui

studi pustaka dan analisis melalui buku dan literatur lainnya. Studi ini menggambarkan partisipasi

etnis dan preferensi pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Identitas yang dikonstruksi

oleh elite sangat jelas bertujuan untuk menjaga dan mengamankan kehormatan etnik, dalam hal ini

etnik dijadikan sebagai sumber identitas masyarakat, khususnya pada etnis Jawa, Betawi dan

Tionghoa. Studi ini memberikan pemahaman tentang perilaku elite yang mengatasnamakan etnis

untuk mendapatkan kembali identitas yang dianggap terkubur. Etnisitas kenyataannya digunakan

untuk kepentingan politik dan etnik, karena keduanya merupakan legitimasi untuk memperoleh

identitas. Inti dari persepektif di atas menyebutkan bahwa identitas etnis adalah sesuatu yang

muncul tidak secara alamiah, karena keberadaannya merupakan sumber politik sekaligus sebagai

instrumen artikulasi politik demi kepentingan individu dan kelompoknya. Politik identitas adalah

tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu

kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras,

etnisitas, jender, atau keagamaan.. Kerangka teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori etnisitas dan politik

identitas. Dari hasil analisa menggunakan kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa para elit

politik dan calon kepala daerah, seolah sengaja memelihara atau memainkan politik identitas itu,

untuk kepentingan politik dan hegemoni kekuasaan. Seperti kita lihat dalam realitas politik di

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu. Masalah identitas selalu muncul dalam setiap

Pilkada. Dengan identitas tertentu, calon kandidat bisa melakukan posisi tawar, ini menunjukkan

faktor etnis dan agama cukup signifikan untuk mendapatkan dukungan dan mempengaruhi pilihan

masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012.

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang selalu

mencurahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada para hamba yang serius

dalam urusan dunia dan akhiratnya. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan untuk

junjungan Nabi agung Muhammad SAW sebagai penebar cinta dan kasih sayang

pada semua makhluk yang dinantikan syafa’atnya di hari kiamat nanti.

Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis berikan untuk kedua

orang tua penulis, Bapak Firmansyah dan Ibu Yasmeini yang tak pernah lelah

mendoakan dan memotivasi penulis selama ini dan seterusnya yang selalu sabar

merawat dan membimbing penulis, semoga Allah SWT selalu menurunkan segala

rahmat, ampunan dan syurga-nya untuk mereka di sini (dunia) dan di sana nanti

(akhirat). Saudara penulis Aditya Ramadhan yang selalu memberikan semangat

dan motivasi kepada penulis dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang

muslim yaitu menuntut ilmu.

Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bapak Prof. DR. Komarudin Hidayat.

MA

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Bapak Prof. Dr. Bahtiar Effendy, MA.

3. Bapak. Ali Munhanif, Ph.D selaku Ketua Prodi Ilmu Politik UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

vi

4. Dosen Pembimbing sebelumnya Bapak Chaider Bamualim dan pembimbing

berikutnya Bapak M. Zaki Mubarak, M.Si atas bimbingannya dalam

penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Suryani, M.Si dan Ibu Haniah Hanafie, M.Si selaku penguji satu dan

dua, terima kasih atas masukan dan sumbangsihnya dalam pengerjaan skripsi

ini

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis. Staf Akademik Fakultas

yang selalu siap membantu mahasiswa.

7. Seluruh teman-teman yang tak pernah lelah untuk membantu dan memotivasi

dalam menyelesaikan skrpisi (Agam, M. Thoriq, Aryo, Ridho Abdi Winahyu

S.Sos, Ihwanuddin S. Sos, Eko, Anwar, Rifat , dll yang tak bisa disebutkan satu

per satu)

Semoga segala bentuk bantuan dan kontribusi yang diberikan dinilai ibadah

oleh Allah SWT, Jazakumullahu Khairal Jaza.Amiin

Jakarta, 7 Januari 2014

Fikri Adrian

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR BEBAS PLAGIARISME ............................................................ i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ............................. ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI............................. iii

ABSTRAK ...................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR .................................................................................... v

DAFTAR ISI ................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................. 1

B. Pertanyaan Penelitian ................................................................... 13

C.Tujuan dan Manfaat ..................................................................... 14

D. Tinjauan Pustaka .......................................................................... 14

E. Metodologi Penelitian ................................................................. 15

F. Sistematika Penulisan ................................................................... 17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Etnisitas .............................................................................. 18

1. Identitas Etnis........................................................................... 23

B. Teori Politik Identitas ................................................................... 27

BAB III PROFIL DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Sejarah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ......................................... 30

B. Kondisi Geografis dan Demografis Daerah Khusus Ibukota Jakarta 31

C. Kondisi Sosial Politik Daerah Khusus Ibukota Jakarta .................. 34

D. Aspek Budaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta ............................ 36

E. Pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta tahun 2012...................... 38

F. Sejarah dan Perkembangan Etnis Tionghoa di Daerah Khusus Ibukota

Jakarta .............................................................................................. 43

G. Organisasi Etnis Tionghoa ............................................................. 49

viii

BAB IV SENTIMEN ETNIS DAN AGAMA DALAM PEMILIHAN

KEPALA DAERAH DKI JAKARTA TAHUN 2012

A. Sentimen Etnis dalam pemilihan gubernur Daerah Khusus Ibukota

Jakarta tahun 2012.......................................................................... 55

B. Sentimen Agama dalam pemilihan gubernur Daerah Khusus Ibukota

Jakarta tahun 2012.......................................................................... 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran ............................................................ 69

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... viii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ..............................................................

Tabel.I.A. ............................................................................................. 8

Tabel.II.B ............................................................................................ 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 ....................................................................................... 56

Gambar IV.2 ....................................................................................... 56

Gambar IV.3 ....................................................................................... 57

Gambar IV.4 ....................................................................................... 60

Gambar IV.5 ....................................................................................... 61

Gambar IV.6 ....................................................................................... 62

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah adalah sebuah ajang demokrasi dalam rangka

mencari pemimpin yang sah. Pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan

politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elite dan

kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara

kepentingan nasional dan internasional.1 Dalam setiap pelaksanaan pemilihan

kepala daerah, dari tahap awal hingga akhir, mulai saat pasangan kandidat

melakukan deklarasi, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penetapan calon,

pengumuman harta kekayaan, pengambilan nomor urut, kampanye, pemaparan

visi-misi, debat kandidat, minggu tenang hingga hari pencoblosan selalu saja

ada dinamika yang berkembang, seperti isu suku, agama dan politisasi agama,

kampanye negatif, kisruh daftar pemilih tetap.2

Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah salah satu daerah strategis dari

kancah perpolitikan di Indonesia. Realitas bahwa daerah tersebut adalah pusat

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga pusat kegiatan

ekonomi di Indonesia semakin menguatkan posisi Jakarta. Dalam

kenyataannya, 70% perputaran uang di Indonesia berada di Jakarta. Dari segi

1 Joko J. Prihatmoko, pengantar Kacung Marijan: Mendemokratiskan Pemilu : dari sistem

sampai elemen teknis (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian

Masyarakat, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2008), 157. 2 http://politik.kompasiana.com/2012/10/12/belajar-dari-pilkada-dki-jakarta-495172.html.

Diakses tanggal 13 Desember 2013.

2

politis, kunci pemenangan Presiden Republik Indonesia selanjutnya juga

terletak di daerah ini. Tak dapat dipungkiri lagi Jakarta menjadi idaman bagi

banyak orang, mulai dari warga di daerah lain yang ingin merubah nasib,

hingga para pejabat publik untuk mendapatkan kursi kekuasaan di Jakarta,

termasuk yang paling strategis kursi DKI Jakarta 1. Sehingga pergantian

pemimpin di Jakarta sebagai apresiasi rakyat untuk menyerahkan mandat

untuk memimpin suatu daerah sangatlah penting untuk dicermati. Karena itu

masyarakat perlu pembelajaran politik dan hal tersebut akan berjalan jika

kontestan pemilukada memiliki kedewasaan politik yang mapan, karena

demokrasi sangat menghormati perbedaan dan sangat melarang pemaksaan dan

intimidasi.

Sejatinya pemilihan kepala daerah adalah sarana pendidikan politik

bagi masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana memilih pemimpin.

Pemimpin diharapkan selain kharismatik juga harus mempunyai kecakapan,

kemampuan, integritas, pengetahuan kepemimpinan, moralitas yang tinggi dan

bertanggung jawab.3 Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu kota

di Asia yang masyarakat kelas menengahnya cukup besar. Pada Tahun 2009,

13% masyarakat Jakarta berpenghasilan di atas US$ 10000.4 Jakarta juga kota

dengan tingkat keberagaman penduduk yang tinggi. Seluruh suku bangsa di

Indonesia dapat ditemukan di Jakarta dan keberagaman agamanya juga cukup

tinggi. Namun, selayaknya daerah megapolitan lain, kota yang berpenduduk di

3 H. A. W, Wijaya, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia : Dalam Rangka Sosialisasi

UU No. 32 tentang pemerintahan daerah (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 126. 4 http://forum.pasardomain.com/showthread.php?t=5667 Diakses tanggal 13 Desember

2013.

3

atas 10 juta orang ini juka menyimpan masalah-masalah klasik kriminalitas,

kemiskinan, permasalahan lahan, lemahnya interaksi sosial karena sifat warga

Jakarta yang semakin individualistik dan tata ruang kota yang tidak terencana

dengan baik juga turut memperparah kondisi daerah ini.

Dapat dikatakan kemenangan Jokowi dan Ahok, dan munculnya calon

gubernur dari kalangan independen seperti Faisal Basri memberi pengaruh

yang besar terhadap kehidupan politik dan pola partisipasi politik masyarakat

di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini. Selain itu, faktor semakin meningkatnya

kesadaran warga dalam berpolitik dan semakin berkembangnya jurnalisme

warga di media-media sosial sangat mempengaruhi interaksi politik yang ada.

Pada dasarnya, DKI Jakarta saat ini mulai mengalami pergeseran dari pola

pemerintahan lokal berkembang menjadi pola pemerintahan demokrasi.

Semakin berkembangnya informasi teknologi turut serta mendukung semakin

kritisnya publik terhadap pemimpin mereka.

Sejak tahun 1965, dimulai oleh Brigjen. Dr. H. Sumarno

Sastroatmodjo, yang menggantikan Henk Ngantung, Jakarta selalu dipimpin

oleh militer.5 Sumarno digantikan oleh Letjen. TNI/KKO. Ali Sadikin,

kemudian berturut-turut Letjen. TNI. Tjokropranolo, Letjen. TNI. Soeprapto,

Letjen. TNI. Wiyogo Atmodarminto, Letjen.TNI. Soerjadi Soedirdja dan

terakhir Letjen. TNI. Soetiyoso.

Pada tahun 2007, Fauzi Bowo yang menjadi Wakil Gubernur ketika

Soetiyoso menjabat sebagai Gubernur, berhasil memenangkan pemilihan

5 http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Gubernur_Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta:

daftar gubernur provinsi DKI Jakarta. Diakses tanggal 18 Desember 2013.

4

Gubernur, mengungguli Mayjen. Pol. (Purn.) Adang Daradjatun.6 Yang

menjadi Wakil Gubernurnya Bowo masih dari kalangan militer, yaitu Mayjen.

TNI (Purn.) Priyanto. Ketika maju menjadi Calon Gubernur dalam pilkada

2012, Bowo masih didampingi oleh seorang militer, Mayjen.TNI. (Purn.)

Nachrowi Ramli.

Dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta putaran pertama,

sejumlah petinggi militer masih ikut meramaikan pesta demokrasi di Jakarta

tersebut. Tercatat selain Mayjen. TNI (Purn.) Nachrowi Ramli (Cawagub dari

Fauzi Bowo) yang masuk ke putaran kedua, ada Mayjen.TNI (Purn.) Hendardji

Soepandji (Cagub Independen), dan Letjen. TNI (Purn.) Nono Sampono

(Cawagub dari Alex Nurdin).

Sejarah baru yang tercatat dengan kemenangan Jokowi-Ahok di

putaran kedua pada 20 September 2012 lalu, untuk pertama kalinya sejak tahun

1965 gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jokowi maupun Ahok tidak

mempunyai latar belakang militer.

Hal yang patut dicermati, kemenangan Jokowi-Ahok juga menjadi

sebuah bukti kemenangan masyarakat DKI Jakarta. Karena pola pemenangan

gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya sangat identik dengan peta kekuatan

partai politik. Pada kenyataannya, Jokowi dan Ahok hanya didukung oleh dua

parpol di Jakarta, yaitu PDIP dan Gerindra. Sebaliknya, Foke didukung oleh

partai-parta penguasa di pemerintah pusat, yaitu : Demokrat, Golkar, PKS,

PAN, PPP dan Hanura.

6 www.kpujakarta.go.id :Rekap hasil pilkada DKI Jakarta tahun 2007. Diakses tanggal

14 Desember 2013.

5

Partai Politik ternyata tidak lagi efektif menjadi basis massa dan basis

ideologis dari masyarakat Jakarta. Pada akhirnya, Jokowi-Ahok memperoleh

kemenangan di angka 54 % dan Foke hanya 46%.7 Jika dilihat dari posisi di

dalam parpol pun seharusnya Fauzi Bowo yang menjadi Dewan Pembina Partai

Demokrat dan Nachrowi Ramli yang menjadi ketua Partai Demokrat di DKI

Jakarta seharusnya lebih diuntungkan, mengingat Partai Demokrat pada pemilu

2009 lalu memperoleh 30% suara di DKI Jakarta.

Pemilihan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta lalu akan menjadi

titik balik perubahan pola hubungan situasi perpolitikan. Masyarakat yang

tadinya mayoritas bersifat pasif akan bersikap lebih aktif dalam menuntut hak-

haknya dan berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan publik.

Untuk itu gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai

tanggung jawab yang cukup berat, terlebih lagi bagi masyarakat Jakarta yang

memberikan hak suaranya melalui pemilihan kepala daerah secara langsung,

tentu berharap perubahan yang mendasar di Jakarta dan momen pemilihan

kepala daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2012 ini diharapkan

menjadi barometer demokrasi di Indonesia.

Pada pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012 tahap 1 tanggal 11 Juli

2012 ini diikuti oleh 6 peserta yaitu, no urut (1) Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli,

no urut (2) Hendardji Soepandji - Ahmad Riza Patria, no urut (3) Joko Widodo

- Basuki Tjahaja Purnama, no urut (4) Hidayat Nur Wahid - Didik J Rachbini ,

no urut (5) Faisal Basri - Biem Benyamin, no urut (6) Alex Noerdin - Nono

7 www.kpujakarta.go.id :Rekap hasil pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Diakses tanggal

14 Desember 2013.

6

Sampono sedangkan pada putaran kedua tanggal 20 September diikuti oleh

pasangan Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli dan Joko Widodo - Basuki Tjahaja

Purnama.8

Dan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang diikuti oleh

dua pasangan Cagub/Cawagub Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dan Joko

Widodo-Basuki Tjahaja Purnama tersebut digelar serentak di seluruh wilayah

Jakarta dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 6.996.951 pemilih.9

Pemilihan Kepala Daerah DKI tahun 2012 Jakarta ini sangat menarik

untuk dicermati, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan kehidupan

demokrasi, khususnya menyangkut kredibilitas kedua kandidat pemilihan

kepala daerah DKI Jakarta tahun 2012 putaran kedua. Dalam pilkada ini para

pemilih dihadapkan pada dua perspektif yang berbeda, yakni pertarungan

antara kenyataan dan harapan. Ketercapaian unjuk kerja kandidat incumbent

Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli diposisikan sebagai suatu pengalaman yang

dijadikan kekuatan, sementara kandidat lain Joko Widodo dan Basuki Tjahaja

Purnama melontarkan gagasan penuh harapan berupa perubahan Jakarta

menjadi lebih baik.

Dinamika politik yang terjadi di Indonesia diawali dengan runtuhnya

orde baru yang otoriter berubah menjadi sistem politik demokratis, pada saat

itu terjadi interaksi antara kekuatan eks orde baru dengan kekuatan baru yakni

kelompok reformasi dalam perubahan politik di tingkat nasional yang

8 www. kpujakarta.go.id, kandidat Pilkada DKI Jakarta 2012 diakses tanggal 1 November

2012. 9http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/09/20/man4bv-

pilkada-dki-putaran-kedua, Diakses tanggal 14 Desember 2012.

7

kemudian turut pula mempengaruhi perubahan politik di tingkat lokal, dimana

sistem pemerintahan sentralisasi berubah menjadi desentralisasi dengan

dikeluarkannya Undang-Undang NO. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi

dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Otonomi Daerah) Pasal 56 jo Pasal119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun

2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang membuka

peluang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mewujudkan aspirasi daerah

dengan memiliki pemimpin lokal yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan

kepala daerah secara langsung. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah

daerah mengalami proses pemberdayaan yang signifikan dan bertanggung

jawab dengan tidak lagi dibawah dominasi pemerintah pusat, pemerintah pusat

hanya berperan melakukan supervisi, memantau, mengawas dan mengevaluasi

pelaksanaan otonomi daerah.10

Dalam bidang politik, otonomi daerah adalah

hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka harus dipahami

sebagai suatu proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah yang

dipilih secara demokratis, memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang

tanggap terhadap kepentingan masyarakat dan memelihara suatu mekanisme

pengambilan keputusan yang taat pada azas pertanggungjawaban publik.11

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diatur melalui Undang-

Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah),

yang merupakan

10

Ryaas Rasyid, Desentralisasi & Otonomi Daerah, (Jakarta: LIPI Press, 2005), 8-9. 11

Ryaas Rasyid, Desentralisasi & Otonomi Daerah, 10.

8

Tidak bisa dipungkiri lagi pemilihan kepala daerah secara langsung

sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik masyarakatnya dalam

memberikan dukungan suara kepada partai politik dan kandidat yang ada.

Pemilihan kepala daerah secara langsung ini akan menggambarkan perilaku

politik dari masing-masing pemilih.

Perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau

kelompok dalam kegiatan politik.12

Dalam pembentukan perilaku politik

seseorang salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan ini bisa

termasuk juga lingkungan etnis seseorang itu dibesarkan. Lebih lanjut lagi jika

menggunakan pendekatan struktural untuk mempelajari perilaku politik

seseorang akan dikaitkan dengan suku atau etnisitasnya. Hal ini juga tidak

terlepas dari budaya politik yang dianut oleh etnis tertentu, sehingga untuk

mengetahui perilaku politik seseorang terlebih dahulu harus diketahui sejauh

mana tingkat orientasi seseorang terhadap sistem politiknya dengan kata lain

perilaku politik seseorang dapat dipahami melalui budaya politiknya.

12 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT.Grasindo, 1992), 167.

Tabel.I.A. Jumlah Suku Bangsa Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2010.

Etnis Jakarta Pusat

Jakarta Utara

Jakarta Barat

Jakarta Selatan

Jakarta Timur

Kep. Seribu

DKI Jakarta

%

JAWA 258.142 635.073 715.836 816.019 1.026.571 1.807 3.453.448 36.17

BETAWI 301.667 257.104 677.561 659.799 795.826 8.765 2.700.722 28.29

SUNDA 136.154 267.234 333.343 272.069 383.143 3.082 1.395.025 14.61

CINA 68.186 198.248 313.178 22.979 29.767 14 632.372 6.62

BATAK 21.031 46.322 56.450 56.350 146.433 59 326.645 3.42

MINANGKABAU 33.726 23.948 41.955 72.440 99.918 31 272.018 2.85

MELAYU 16.315 28.840 46.703 36.437 50.575 352 179.222 1.88

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

9

Dengan persentase penduduk seperti di atas, tentunya menjadi penting

untuk masing-masing calon untuk menyiapkan strategi dalam mengambil

simpati masyarakat. Dari berbagai pemberitaan tentang pemilihan kepala

daerah DKI Jakarta tahun 2012 ini, dapat dilihat fenomena yang menarik dan

dianggap fenomenal karena dilakukan secara berkelanjutan, massif dan

mendapat sorotan yang luas dari berbagai komponen masyarakat, salah satunya

ialah sentimen etnis dan agama pada pemilihan kepala daerah Daerah Khusus

Ibukota Jakarta tahun 2012 lalu.

Bercermin dari data diatas diketahui bahwa mayoritas penduduk di

Jakarta adalah Jawa dan menganut agama islam tentunya menjadi. Sorotan

yang tajam tertuju pada pasangan Joko Wi, yaitu Ahok yang berasal dari etnis

Tionghoa dan beragama kristen. Seperti ramai diberitakan media massa, isu

rasialisme makin menyeruak menjelang putaran kedua pemilihan kepala daerah

Tabel II.A. Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan, Provinsi DKI Jakarta,

Tahun 2012.

Agama dan Kepercayaan

Jakarta Pusat

Jakarta Utara

Jakarta Barat

Jakarta Selatan

Jakarta Timur

Kep. Seribu

DKI Jakarta

%

ISLAM 857.609 1.262.516 1.643.734 1.869.682 2.434.612 23.115 8.091.268 82,93

PROTESTAN 105.354 174.340 233.211 110.310 229.275 12 852.502 8,74

KATHOLIK 50.219 81.525 136.592 56.096 78.437 1 402.870 4,13

HINDU 3.632 4.119 2.794 3.831 5.416 1 19.793 0,20

BUDHA 43.684 121.490 197.005 11.691 15.717 0 389.587 3,99

KHONGHUCU 78 181 279 60 150 0 748 0,01

KEPERCAYAAN 31 9 21 34 81 0 176 0,00

JUMLAH 1.060.607 1.644.180 2.213.636 2.051.704 2.763.688 23.129 9.756.944 100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

10

di Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2012. Tahapan menuju kursi gubernur

dan wakil gubernur DKI Jakarta kian panas. Para calon pemilih di putaran

kedua pemilihan umum kepala daerah mendapat hasutan untuk tak memilih

pasangan dengan suku dan agama tertentu.13

Hasutan beredar lewat selebaran,

situs-situs jejaring sosial, forum-forum internet, dan pesan berantai lewat

telepon seluler. Pemilih mendapat hasutan agar tak memilih orang non-Jakarta,

apalagi berasal dari agama dan etnis tertentu, dalam hal ini etnis tionghoa.

Ditambah lagi karena adanya faktor kebencian terhadap etnis Tionghoa yang

sengaja ditiupkan oleh pihak pihak tertentu.14

Seperti yang kita ketahui diskriminasi dan kekerasan terhadap orang-

orang keturunan Tionghoa di Indonesia telah dicatat setidaknya sejak tahun

1740, ketika Pemerintah Kolonial Belanda membunuh sampai dengan 10.000

orang keturunan Tionghoa selama peristiwa Geger Pacinan.15

Kejadian

terburuk terjadi pada tahun 1998, ketika ratusan orang Tionghoa tewas dan

puluhan lainnya diperkosa selama kerusuhan Mei 1998. Satu hal yang perlu

diperhatikan adalah dampak kekuasaan mereka dalam bidang ekonomi

terhadap politik dan masa depan Indonesia khususnya di Daerah Khusus

Ibukota Jakarta. Secara formal, sebagian besar warga Cina memang tak peduli

urusan politik, tapi ketidakpeduliannya justru menjadikan mereka leluasa,

termasuk menjadi cukong dan investor politik. Dari sinilah kekuasaannya

13

http://www.republika.co.id/berita/menuju-jakarta-1/news/12/07/18/m7cge5-isu-sara-mulai-

mengelinding. Diakses tanggal 16 Desember 2012. 14

http://politik.kompasiana.com/2012/08/25/sara-di-pilgub-dki-jakarta-etnis-tionghoa-jadi-

sasaran-488547.Diakses tanggal 16 Desember 2012. 15

http://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi_terhadap_Tionghoa-Indonesia. Diakses tanggal

18 Desember 2013.

11

makin menggurita dan membuat segan banyak pihak. Dan hal tersebut menjadi

sorotan tajam dalam pemilihan kepala daerah di Daerah Khusus Ibukota

Jakarta 2012.

Beberapa gambaran isu sentimen etnis dalam pemilihan kepala daerah

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tahun 2012 ini dalam menjaring pemilih

telah diukur dalam berbagai lembaga survey.

Salah satunya exit poll yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research

and Cosulting (SMRC) berdasarkan suku, ras, survei yang digelar Saiful

Mujani Research and Consulting pada 20 September 2012 menemukan hanya

etnis Betawi yang mayoritas memilih pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli

(75,1 persen), namun etnis-etnis lain sebagian besar memilih pasangan Joko

Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dan Etnis Jawa, 63,3 persen memilih Jokowi-

Ahok. Kemudian 50,5 persen etnis Sunda juga memilih pasangan yang diusung

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya ini.

Paling tinggi, 92,5 persen etnis China dan 93,1 persen etnis Batak memilih

Jokowi-Ahok kemudian 74,1 persen etnis Minang juga pilih Jokowi-Ahok,

sementara mayoritas etnis-etnis lain (76,3 persen) juga memilih pasangan Joko

Wi-Ahok.16

Indonesia adalah negara yang terdiri dari multi identitas dan etnisitas,

politik perbedaan tumbuh subur dan memicu munculnya perjuangan kelompok

atau golongan yang terpinggirkan yang mencoba eksis dan bertahan. Dapat

dipahami pertumbuhan masyarakat di suatu tempat menggambarkan bahwa

16

http://metro.news.viva.co.id-exit-poll–pemilih-foke-dan-jokowi-berdasar-etnis diakses

tanggal 5 November 2012.

12

semakin kompleksnya masyarakat, di satu sisi juga memperlihatkan adanya

persaingan yang semakin ketat dari yang lainnya, kebutuhan yang semakin

banyak jumlah ragamnya telah meningkatkan keperluan dan kesabaran

berorganisasi masyarakat Indonesia.17

Dalam konstelasi politik di Indonesia

terkadang muncul kekerasan dalam interaksi antaretnis, apalagi menyangkut

aspek kepemimpinan, perebutan kekuasaan, yang merupakan sifat egois

masing-masing identitas etnis. Sebagai contoh adalah ketika terjadinya

perubahan oleh reformasi politik yang kemudian memunculkan ketegangan

etnis dalam pemilihan kepala daerah.

Dalam kontek demokrasi lokal seperti pemilihan kepala daerah untuk

pemilihan gubernur yang dilaksanakan di daerah, maka pemilih lebih

cenderung memilih kandidat yang berasal dari etnis yang sama artinya etnis

dari kandidat yang ada akan mempengaruhi pilihan pemilih. Slogan yang

sering didengungkan separti putra daerah menjadi isu yang sering mewarnai

kampanye para kandidat. Dalam menggalang solidaritas etnis dalam pemilihan

kepala daerah, peranan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta

organisasi sosial masyarakat sangat signifikan perannya sebagai suatu gerakan

kepentingan politik mereka, simbol simbol dan berbagai atribut etnis dijadikan

obyek kepentingan politik. Banyak etnis di Indonesia dengan sendirinya akan

melahirkan berbagai organisasi yang bersifat primordial atau kesukuan dan

atas dasar persamaan keyakinan dan bertujuan menjalin kekerabatan diantara

para anggotanya. Organisasi tersebut sebagai wadah untuk menyatukan para

17 Arbi Sanit, Swadaya Politik Masyarakat: Telaah tentang keterlibatan organisasi

masyarakat, (Jakarta:C.V Rajawali, 1985), 40.

13

anggota khususnya di DKI Jakarta seperti ormas betawi seperti FBR dan

organisasi massa etnis tionghoa.

Etnisitas menjadi isu yang hangat dalam pemilihan gubernur Daerah

Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2012 karena ada keyakinan di benak para

kandidat atau tim suksesnya bahwa cara termudah dan paling efektif menarik

hati orang untuk memilih seorang kandidat adalah dengan cara membangkitkan

ikatan emosional pemilih pada calon. Ikatan emosional mana yang bisa

melebihi kecintaan seseorang pada identitas primordialnya seperti suku, agama,

ras, dan golongan atau komunitas diantara semua identitas ini, suku-agama dan

ras menjadi identitas yang paling kuat sehingga mudah menyulut emosi dan

dapat dimobilisasi. Dalam ras, agama dan etnisitas ada stigmatisasi dan

pelabelan yang pada akhirnya akan berujung pada kebencian, kecurigaan,

kecemburuan sosial, inklusi dan eksklusi. Oleh karena itu peran pemilih pada

pemilihan gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2012 sangat erat

kaitannya dengan identitas etnis.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka berikut adalah

rumusan masalah dalam penelitian ini. Bagaimana sentimen etnis dan agama

digunakan, baik itu secara positif atau secara negatif terhadap para pemilih

untuk dapat meraih simpati publik dalam pemilihan gubernur Daerah Khusus

Ibukota (DKI) Jakarta 2012 ?

14

C. Tujuan dan Manfaat

Secara umum, karya ilmiah ini bertujuan untuk untuk mengetahui

perilaku politik dari etnis tertentu dalam hubungannya dengan preferensi calon

kepala daerahnya, sekaligus untuk melihat pola-pola mobilisasi etnis dalam

pemilihan Gubernur secara langsung di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

2012. Melalui analisis ini diharapkan dapat menjadi sebuah parameter perilaku

antar etnis dalam ajang pemilihan gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI)

Jakarta 2012. Tujuan teoritis dalam penelitian ini adalah untuk

mengembangkan serta memperkaya studi ilmu politik dalam bidang etnisitas

dan menjadi referensi bagi pemilih.

Manfaat akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi

tambahan bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu memberikan hasil yang

lebih berkualitas tentang identitas etnis dan politik identitas dalam pemilihan

Gubernur Jakarta 2012. Sedangkan untuk manfaat kritik sosial, penelitian ini

diharapkan menjadi masukan bagi pemilih agar memilih pemimpin berdasar

kapasitasnya. Dengan sadarnya masyarakat tentang etnisitas, konflik etnis di

Indonesia pada umumnya dan Jakarta pada khususnya,dalam ajang pemilihan

kepala daerah bisa diminimalisir.

D. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah maupun hasil penelitian adalah bagian yang tidak

terpisahkan dari unsur-unsur lainnya, baik berkaitan langsung maupun tidak

langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh seorang penulis.

15

Sebuah karya ilmiah setidaknya membutuhkan acuan yang menopang

karya ilmiah yang sedang dikerjakannya. Penulis telah melakukan beberapa

penelusuran dan menemukan beberapa penelitian dengan mengangkat topik

mengenai peran politik etnis dan identitas etnis dalam Pemilihan Kepala

Daerah secara langsung. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai

identitas etnis yang menurut penulis paling mendekati fokus. Adalah Skripsi

yang berjudul Etnis Betawi Dalam Politik (Studi Tentang Peran Forkabi Dalam

Pilkada DKI Jakarta 2007) karya Ahmad Rikih mahasiswa Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta yang menguraikan tentang peran organisasi massa

kedaerahan, dalam hal ini Forkabi dan FBR yang sangat erat kaitannya dengan

pemilihan kepala daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2007.

E. Metodologi Penelitian

E.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diaplikasikan dalam karya tulis ini adalah

penelitian kualitatif, di mana prosedur penelitian ini menghasilkan data

deskriptif analisis, yakni menggambarkan dan menjabarkan hal-hal yang

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini pengaruh etnis

dalam pemilihan gubernur Daerah Khusus Ibukota ( DKI ) Jakarta 2012.

16

E.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian tentunya penulis akan membutuhkan data

pendukung sebagai bahan penelitian atau penulisannya, untuk itu dalam hal ini

penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi18

, adalah mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal

atau masalah yang akan diteliti melalui literatur buku, catatan, transkrip,

surat kabar, majalah, agenda, internet, dan bisa saja dari notulen rapat.

E.3 Teknik Analisis

Analisis jika diartikan secara harfiah berarti uraian, namun yang

dimaksud analisis dalam hal ini adalah suatu bahasan dengan cara mengolah

data, kemudian memberikan interprestasi terhadap data-data yang terkumpul

dan tersusun. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah

deskriptif analisis, yakni pembahasan yang bertujuan untuk membuat

gambaran terhadap data-data yang telah terkumpul dan tersusun dengan cara

memberikan interprestasi terhadap data tersebut. Dengan menggunakan teknik

deskriptif analisis penulis berharap agar dapat memberikan gambaran yang

sistematis, faktual, dan komprehensif mengenai mobilisasi etnis dalam

pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota( DKI) Jakarta 2012.

Sebagai pedoman penulisan skripsi, penulis menggunakan buku

Panduan Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi 2012, yang diterbitkan

oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

18

Prof.Dr Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta:PT.

Rineka Cipta, 2006), hal. 231.

17

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka

penulis akan menguraikan secara singkat dari sistematika pembahasan dalam

susunan penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I penulisan skripsi ini terdiri dari latar belakang masalah,

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II penulisan skripsi ini berdasarkan teori etnisitas dan politik

identitas.

Bab III penulisan skripsi ini menjelaskan profil wilayah DKI Jakarta

termasuk kondisi demografis dan geografis serta pelaksanaan pemilihan

Gubernur Jakarta tahun 2012.

Bab IV membahas mengenai sentimen etnis dan agama, dan

dampaknya terhadap pemilih dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2012.

Pada bab V membahas kesimpulan dan saran yang dibutuhkan dalam

penulisan karya ilmiah ini.

18

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Etnisitas

Sejarah Indonesia ditandai dengan adanya keragaman adat dan etnis

dalam konteks persatuan sehingga konsepsi ini menjadi model bagaimana

etnisitas menjadi penanda pluralitas, namun dibingkai dalam semangat

persatuan. Dari sejumlah golongan etnis (suku bangsa) yang beragam secara

umum bangsa Indonesia terbagi dalam dua golongan besar, yakni golongan

etnis pribumi dan golongan etnis pendatang atau dalam hal ini etnis cina.1

Tapi dalam kenyataannya isu etnis sebagai komoditas politik masih kerap

terjadi. Keanekaragaman etnis di Indonesia dengan karakteristiknya masing-

masing berpengaruh dalam menentukan persepsi yang berbeda terhadap

permasalahan sosial dan politik yang terjadi. Secara teoritis, etnis dapat

menjadi persoalan yang serius dalam pemilihan kepala daerah. Upaya politisasi

dengan maksud menyamakan persepsi anggota atau perkumpulan sesama etnis,

dengan memakai baju etnisitas bisa menjadi sumber masalah.

Sebagai sebuah Negara bangsa, Indonesia seakan-akan terkotak - kotak

dalam kedaerahan. Semangat primordialisme di daerah muncul dan

berkembang. Hal itu terjadi karena terpendamnya semangat nasionalisme

selama hampir 40 tahun, sejak pemerintah Orde Baru berkuasa. Ketika

1 Prihartanti, Nanik dkk, Jurnal Penelitian Humaniora, Mengurai Akar Kekerasan Etnis pada

Masyarakat Pluralis,Vol.10.No.2 Agustus 2009, 108.

19

reformasi bergulir, isu etnisitas muncul dan menguat, bahkan cenderung

meluas ditengah masyarakat yang majemuk di Indonesia.

Etnis menurut Frederich Barth menunjuk pada suatu kelompok tertentu

yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari

kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya.2

Lalu menurut John M. Echols, suku bangsa atau etnis adalah segolongan

rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis.3

Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa etnis adalah sekumpulan

manusia yang memiliki kesamaan ras, adat, agama, bahasa, keturunan dan

memiliki sejarah yang sama sehingga mereka memiliki keterikatan sosial

sehingga mampu menciptakan sebuah sistem budaya dan mereka terikat

didalamnya. Etnisitas juga mengandung makna luas dan sempit. Dalam arti

luas, etnisitas dicirikan dengan kesamaan karakteristik budaya dan ciri-ciri

fisik. Dalam arti sempit, etnisitas dibatasi kepada karateristik dan perbedaan

budaya. Dapat diinterpretasikan bahwa, etnisitas dalam arti luas dapat

menimbulkan masalah, karena menyandarkan terutama kepada ciri - ciri fisik

yang dapat dibedakan sebagai penanda keanggotaan anggota kelompok, dan

meminimalkan proses psikologis dan budaya yang dipercayai memiliki peran

penting dalam keanggotaan kelompok etnis.4

2 Frederik Barth, Kelompok Etnik dan Batasannya (edisi bahasa Indonesia), merupakan

terjemahan dari Ethnic Group in Boundaries, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh

Nining I. Susilo, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 11. 3 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia-Inggris, (Jakarta: PT.

Gramedia,1992), cet.3, 161. 4 Cokley Awad dan Heppner, dkk, Research Designin Counseling, Chapter 15, Belmont:

Isu Isu Konseptual dan Metodologis dalam Hubungan dengan Penelitian Multikultural Judul.

20

Dewasa ini, etnisitas menjadi aspek yang penting dalam hubungan

politik. Pada dasarnya, istilah ini muncul karena menyangkut gagasan tentang

pembedaan, dikotomi kami dan mereka dan pembedaan terhadap dasar asal

usul, dan karakteristik budaya. Dari perspektif politik, etnisitas berkaitan

dengan nasionalisme. Kehidupan politik suatu masyarakat sangat dipengaruhi

oleh etnisitas dan demikian pula sebaliknya etnisitas dapat mempengaruhi

kehidupan politik.

Syarat kemunculan etnisitas adalah kelompok tersebut sedikitnya paling

tidak telah menjalin hubungan, kontak dengan kelompok etnis yang lain dan

masing masing menerima gagasan dan ide ide perbedaan di antara mereka, baik

secara kultural maupun politik. Dengan kata lain, etnisitas muncul dalam

kerangka hubungan relasional, dalam interaksinya dengan dunia luar dan

komunitas kelompoknya.

Indonesia adalah suatu negara yang berbentuk multi budaya, multi etnis,

agama, ras, dan multi golongan.5 Dan terdapat kesetiaan etnis (ethnic loyalty)

yang relatif tinggi, mengabaikan faktor etnis dapat menimbulkan

kesalahpahaman mengenai politik di Indonesia. Maka dapat dikatakan hal

diatas menunjukan adanya pengaruh etnisitas terhadap perilaku politik

seseorang.

Ada tiga pendekatan utama dalam melihat fenomena etnisitas ini, yang

pertama adalah pendekatan primordialisme. Primordialisme melihat fenomena

Asli: Conceptual And Methodological Issues Related Tomulticultural Research) Thomson

Brooks/Cole Disarikan oleh: Sunardi, (PLB FIP Universitas Pendidikan Indonesia, 2008), 2 5 Lihat alinea kedua Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008

Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

21

etnis dalam ketegori-kategori sosio-biologis, pendekatan ini umumnya

beranggapan bahwa kelompok-kelompok sosial dikarakteristikkan oleh

gambaran seperti kewilayahan, agama, kebudayaan, bahasa, dan organisasi

sosial yang memang disadari secara objektif sebagai hal yang “given”, dari

sananya, dan tak bisa dibantah.6 Yang kedua adalah pendekatan

transaksionalisme. Pandangan transaksionalisme melihat kelompok etnis

sebagai suatu unit yang ditentukan batas-batas sosialnya.7 Yang ketiga ialah

pendekatan intrumentalisme. Instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada

proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok-kelompok sosial

tersebut tersusun atas dasar atribut-atribut awal etnisitas seperti kebangsaan,

agama, ras, dan bahasa.8

Dalam kajian antropologi, Frederik Barth mengasumsikan bahwa etnis

adalah populasi yang 1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan,

2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan

dalam suatu bentuk budaya, 3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi

sendiri, 4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok

lain dan dapat dibedakan dengan kelompok populasi lain.9

Etnisitas semakin menguat dan memperoleh tempatnya dalam dinamika

politik lokal di Indonesia seiring dengan penerapan sistem desentralisasi pasca

tumbangnya Orde Baru Tahun 1998. Dalam perkembangan di Indonesia

6 H. A. R. Tilaar, Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia, (Jakarta: PT

Rineka Cipta, 2007), 6. 7 H. A. R. Tilaar, Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia, 7.

8 H. A. R. Tilaar, Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia, 7.

9 Frederik Barth, Kelompok Etnik dan Batasannya (edisi bahasa Indonesia), merupakan

terjemahan dari Ethnic Group in Boundaries, diterjemahkan ke dalamBahasa Indonesia oleh

Nining I. Susilo, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 11.

22

etnisitas telah mengalami proses pemanipulasian oleh elite dan dijadikan

instrumen perjuangan politik dan budaya untuk memperebutkan kekuasaan. Di

tingkat lokal terutama pada masyarakat dimana sistem primordial etnis masih

kuat berpengaruh, identitas etnis masih menjadi daya tawar yang menarik.10

Ada tiga sumber kekuatan etnis yang diangggap dominan yaitu agama, suku,

dan adat. Tiga kekuatan etnisitas tersebut kemudian menjadi rebutan untuk

menguatkan posisi elit politik dengan berbagai macam cara. Kekuatan dari

ketiga aspek identitas tersebut seringkali dieksploitasi untuk kekuasaan dan

keuntungan elite politik itu sendiri.

Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal telah menjelma menjadi

kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh elite sehingga

mampu mempengaruhi aktivitas politik di tingkat lokal. Kekhawatiran ini

menjadi beralasan ketika hampir semua daerah di Indonesia ditandai dengan

struktur masyarakat yang majemuk yang berpotensi bagi munculnya sentimen-

sentimen etnis dalam kehidupan politik lokal. Sentimen lokal yang sangat kuat

dapat mengarah pada munculnya konflik horisontal yang bersifat primordial.11

Dalam bentuk yang lebih konkret, konflik primordial ini dapat berupa

diskriminasi terhadap kelompok primordial yang jumlahnya lebih sedikit

bahkan dapat juga mengarah pada berkembangnya etnosentrisme atau

semangat kedaerahan yang berlebihan. Kasus-kasus pemilihan kepala daerah

mengungkapkan semakin meluasnya penggunaan istilah “putra daerah” sebagai

10

Seminar Internasional ke IX yang mengambil topik Politik Identitas: Agama, Etnisitas,

dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara, diselenggarakan

sejak tanggal 15 sampai 17 Juli 2008, di Kampung Percik Salatiga diakses tanggal 3 November

2012. 11

Mariana Dede, Demokrasi dan Politik Desentralisasi, (Jakarta: Graha Ilmu, 2008), 84.

23

parameter etnisitas yang seringkali tidak diimbangi dengan pertimbangan

profesionalisme dan prinsip persamaan hak bagi setiap komponen masyarakat

lokal untuk berkompetisi dalam rekrutmen politik maupun rekrutmen

birokrasi.12

A.1. Identitas Etnis

Identitas berasal dari Bahasa Inggris, yakni “Identity” yang berarti ciri-

ciri, tanda-tanda atau jati diri. Ciri-ciri ini dapat berupa ciri-ciri fisik maupun

nonfisik. Sebagai jati diri, identitas memiliki dua pengertian. Pertama, merujuk

pada sesuatu yang melekat dalam diri seseorang. Kedua, merupakan surat

keterangan atau riwayat hidup seseorang. Identitas didapat melalui dua sumber,

yakni aturan-aturan sosial yang menjelaskan definisi dari tingkah laku tertentu

dan sejarah hidup seseorang. Identitas dapat diketahui dengan cara melakukan

interaksi dengan orang lain. Interaksi ini menjadi jalan bagi seseorang untuk

mendapat pengakuan atas identitasnya dan penentu diterima atau tidaknya

seseorang dalam suatu golongan. Hank Johnston, Enrique Larana dan Joseph

R. Gusfied (1994) menyatakan bahwa identitas terbagi menjadi identitas

individu dan identitas kolektif.13

1. Identitas Individu

Individu merupakan makhluk yang independen ke dalam dirinya.

Identitas individu berkaitan dengan siapa dan diakui sebagai apa seseorang

dalam masyarakat terlepas dari ketergantungannya dengan orang lain.

Ketika bergabung dalam suatu komunitas sosial, seseorang bisa memiliki

12

Mariana Dede, Demokrasi dan Politik Desentralisasi,85. 13

Enrique Larana, and Joseph R. Gusfield, Identities, Grievances and New Social

Movements.(Philadelphia:Temple University Press 1994), 12-24.

24

satu bahkan lebih identitas individu. Identitas ini diperoleh sejak lahir dan

melalui interaksi dengan sesamanya.

2. Identitas Kolektif

Identitas ini muncul akibat adanya interaksi yang terjadi antar individu

di dalamnya. Identitas kolektif dinilai dari kesungguhan individu dalam

menjalin kerjasama dan membangun kedekatan antar sesama.

Identitas muncul dan ada dalam suatu interaksi yang dilakukan oleh

sesama individu, sesama kelompok dan lain sebagainya. Keberadaan akan

identitas seseorang akan diakui ketika seseorang melakukan interaksi

dengan sesamanya. Seseorang memerlukan identitas sebagai pengakuan

jatidiri atas drinya. Identitas diri seseorang memungkinkannya terletak pada

satu posisi yang sesuai untuk menjalankan peranannya dalam masyarakat.

Dalam menyandang identitas, seseorang butuh atribut identitas. Atribut ini

yang memberikan corak dan nantinya akan menjadikan seseorang mampu

hidup dan berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan peranannya. Atribut

identitas utamanya dilihat secara fisik dan secara non-fisik.

Sebenarnya akan lebih mudah bila kita memahami konsep identitas ini

dalam bentuk contoh. Ketika seseorang lahir, ia tentu akan mendapatkan

identitas yang bersifat fisik dan juga non-fisik. Identitas fisik yang utama

dimiliki adalah apakah ia berjenis kelamin pria atau perempuan. Sedangkan

untuk identitas non-fisik adalah nama yang ia sandang, juga status yang ada

pada keluarga mana ia dilahirkan. Dan yang termasuk unsur-unsur

pembentuk identitas non fisik diantaranya adalah 1) Suku bangsa, 2)

25

Agama, 3) Kebudayaan, 4) Bahasa. Dalam bahasan ini penulis fokus pada

unsur suku bangsa dan agama :

1. Suku bangsa

Suku bangsa sebagai unsur pembentuk identitas non fisik

adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak

lahir).14

Kekhususan dari suku bangsa dari sebuah golongan sosial

ditandai oleh ciri-cirinya, yaitu didapat begitu saja bersama dengan

kelahirannya, muncul dalam interaksi berdasarkan atas adanya

pengakuan oleh warga suku bangsa yang bersangkutan dan diakui oleh

suku bangsa lainnya.

Kesetiaan etnis atau suku di Indonesia masih tampak signifikan

dan mengabaikan faktor ini dapat menimbulkan kesalah pahaman

mengenai politik di Indonesia. Maka dapat dikatakan hal di atas

menunjukkan adanya pengaruh kesukuan atau etnis terhadap perilaku

politik seseorang.

2. Agama

Agama adalah unsur pembentuk identitas non fisik. Agama-

agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah Islam,

Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu

pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun

sejak pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi

negara dihapuskan.

14

http://www.pustakapedia.com/2012/09/unsur-unsur-pembentuk-dentitasnasional.html

diakses tanggal 4 September 2012.

26

Agama memang tidak secara langsung mencetuskan kekerasan,

namun agama dapat berperan dalam membentuk jati diri yang

berpengaruh pada konsep diri dan mewarnai pola perilaku dan relasi

yang menumbuhkan perasaan negatif dan memicu kekerasan.

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa identitas etnis

seseorang ternyata tidak berhenti ketika seseorang itu ditasbihkan

sebagai anggota etnis tertentu melalui bukti darah/garis keturunan.

Identitas terbentuk melalui sosialisasi, baik dalam keluarga maupun

masyarakat lingkungannya. Misalnya, seorang yang terlahir sebagai

keturunan Jawa, misalnya, tidak akan merasa memiliki identitas etnis

Jawa jika sebelumnya tidak ada sosialisasi identitas terhadapnya. Faktor

utama yang mendorong terbentuknya identitas etnis adalah adanya

kesamaan-kesamaan besar (seperti pengalaman, latar belakang, adat-

istiadat, bahasa, dan perilaku) antar anggota kelompok etnis yang

terbentuk melalui sebuah proses sosialisasi. Kesamaan-kesamaan itu

pada awalnya akan menumbuhkan perasaan seidentitas dan pada

akhirnya akan menumbuhkan pula kesadaran bahwa mereka adalah

kelompok yang berbeda dengan kelompok lain. Dengan kata lain,

terbentuknya identitas etnis ternyata juga memerlukan kehadiran entitas

atau etnis lain sebagai komparasi dan penegas identitas etnis yang

bersangkutan.

Hal ini menegaskan kembali bahwa identitas etnis merupakan

hasil dari interaksi sosial. Kelompok yang tidak berinteraksi dengan

27

kelompok lain mungkin tidak akan menyadari bahwa mereka memiliki

kesamaan-kesamaan yang besar. Hanya dengan interaksi dengan

kelompok lain identitas etnis mereka terbangun, dan semakin intens

interaksi itu, semakin berkembang pula identitas etnisnya.

B. Teori Politik Identitas

Dalam dinamika politik di negeri ini, masalah identitas kerap dijadikan

salah satu cara untuk menjatuhkan lawan politiknya. Identitas muncul ketika

kita lahir. Seorang anak dari bapak Jawa dan Ibu Jawa, maka ia akan

menyandang identitas sebagai suku Jawa. Ketika ia lahir dari seorang ayah

Tionghoa dan ibu Tionghoa, secara otomatis ia akan mendapatkan identitas

sebagai etnis Tionghoa dan ketika seseorang lahir dari ayah dan ibu seorang

pemeluk agama Islam, seorang anak akan langsung mendapat identitas sebagai

pemeluk agama Islam. Sama juga ketika dia lahir dari pasangan Kristen, secara

identitas ia akan menjadi seorang penganut agama Kristen. Dengan kata lain

secara sederhana, yang dimaksud identitas adalah karakteristik esensial yang

menjadi basis pengenalan dari sesuatu hal. Ini adalah definisi umum yang

sederhana mengenai identitas.

Sementara Klaus Von Beyme menganalisis karakter gerakan politik

identitas dalam beberapa tahap perkembangannya mulai dari tahap:

A. Pramodern: dimana gerakan politik mengalami perpecahan fundamental,

kelompok kelompok kesukuandan kebangsaan dan memunculkan gerakan

politik yang menyeluruh. Dalam hal ini mobilisasi secara ideologis

28

dipelopori oleh para pemimpin.15

B. Modern: gerakan muncul dengan adanya pendekatan kondisional,

keterpecahan membutuhkan sumber sumber untuk dimobilisasi. Terjadi

keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi bawah,peran pemimpin

tak lagi dominan dan tujuan akhirnya adalah pembagian kekuasaan.

C. Post modern: gerakan muncul dari dinamika gerakan itu sendiri, protes

lahir dari atas berbagai macam kesempatan individual tidak ada satu

kelompok yang dominan.

Selanjutnya Politik Identitas dapat dimaknai sebagai tindakan politis

untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu

kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, yang berdasar

ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Bahasan utama politik identitas adalah

ide perbedaan, misal tentang ideologi, ras, agama, kepercayaan, bahasa, dll.

Studi ini mulai diwacanakan pada simposium di Wina, Swiss, 1994.16

Berikut

ini dua jenis aliran politik identitas:17

Anglophone fokus pada masalah hak dan klaim penduduk asli, pribumi

(indigenous people), penganutnya antara lain negara Australia, New Zealand,

Kanada.

Anglo-american fokus pada masalah pembangunan seperti gelombang

imigrasi, keberadaan kelompok-kelompok religius di masyarakat, pengaruh

15

Abdillah Ubed, Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, (Magelang

Indonesiatera, 2002), 17. 16

xa.yimg.com/kq/groups/.../Pertemuan+ke-7,+politik+identitas.ppt hal 2 diakses

tanggal 3 November 2012 17

Ibid hal 3.

29

budaya, sosial akibat munculnya gerakan perempuan, gay perdebatan tentang

kemerosotan civic culture dan bangkitnya anti-politik.

Yang mesti dipahami bahwa politik identitas bukanlah politik dalam

makna tradisional saja. Politik identitas fokus perhatiannya ialah perbedaan

identitas yang meliputi etnik, agama, dan hal lain yang dipakai untuk

menghimpun orang atas dasar kesamaan yang dimiliki.

Politik identitas juga dibangun dalam proses pemilihan kepala daerah

yang dilakukan secara intens dalam bentuk interaksi simbolik untuk

memobilisasi dukungan massa. Penguatan identitas diri dari seorang pasangan

calon dilakukan dengan membangun identitas diri secara intens di masyarakat.

Politik identitas yang berangkat dari base on identity (identitas) dan base on

interest (kelompok kepentingan) dijadikan instrumen untuk memperoleh

simpati dari masyarakat. Selanjutnya perkembangnan politik identitas saat ini

telah mengalami pergeseran makna identitas sesungguhnya karena identitas

digunakan bukan untuk kepentingan identitas itu sendiri tetapi lebih untuk

kepentingan elite itu sendiri. Ini terlihat jelas dalam ajang pemilihan kepala

daerah DKI Jakarta tahun 2012.

30

BAB III

PROFIL DKI JAKARTA DAN PELAKSANAAN PILKADA

A. Sejarah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

Sejarah Jakarta dimulai sekitar 500 tahun yang lalu, berawal dari

sebuah bandar kecil di daerah sungai Ciliwung.1 Kota ini belum bernama

Jakarta saat itu, namun sudah dikenal selama berabad-abad sebagai pusat

perdagangan lokal dan internasional yang sangat ramai. Menurut laporan

penulis Eropa, pada abad-16 ketika orang eropa (Portugis) datang ke nusantara

ini menyebutkan, ada sebuah kota bernama Kalapa, yang menjadi bandar

utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, yang beribukota

Padjajaran dan terletak sekitar 40 kilometer di kota Bogor sekarang ini.2

Ketika pertama kali datang ke kota kalapa ini, rombongan besar orang-orang

eropa (Portugis) diserang oleh seorang pemuda yang bernama Fatahillah.

Pemuda ini berasal dari kerajaan yang berkuasa didaerah Kalapa kemudian

merubah sebutan Sunda dan Kalapa (Sunda Kelapa) menjadi Jayakarta yang

mempunyai arti „Kemenangan yang tercapai‘ pada tanggal 22 Juni 1527.

Peristiwa tersebut yang pada akhirnya menjadi sejarah kelahiran kota jakarta

setiap tahunnya.

Sejalan dengan berjalannya waktu, Belanda masuk dan menguasai

nusantara pada abad-16 juga turut menguasai Jayakarta pada masa itu

1 http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/31/dki-jakarta diakses

tanggal 12 November 2012. 2 http://www.jakarta.go.id/web/news/1970/01/Sejarah-Jakarta diakses tanggal 13

November 2012.

31

sehingga nama Jayakarta diubah menjadi Batavia. Pemberian nama Batavia

oleh orang belanda didasari dengan adanya kemiripan di negeri Belanda yang

pada masa itu masih terdapat banyak rawa-rawa. Orang belanda mulai

membangun kanal - kanal, bendungan dan pengairan untuk melindungi

Batavia dari bencana banjir. Mereka juga membangun balai kota sebagai

pusat kota mereka saat itu.

Ketika Jepang masuk ke Indonesia dan menduduki nusantara pada

tahun 1942 – 1945, nama Batavia diubah oleh orang Jepang menjadi Jakarta.

Kota ini akhirnya menjadi tempat pertama dibacakan proklamasi

kemerdekaan RI dengan pengibaran bendera merah putih oleh Ir. Soekarno

pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah tanpa syarat, karena

kota Hiroshima dan Nagasaki di bom oleh sekutu dan Indonesia mendapatkan

kedaulatan secara resmi pada tahun 1949 sekaligus menjadi anggota

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada tahun 1966 dengan memasukkan

Jakarta sebagai ibukota resmi.

B. Kondisi Geografis dan Demografi DKI Jakarta

Letak Jakarta adalah di bagian barat laut dari Pulau Jawa. Sebagai

Ibukota Negara Indonesia, Jakarta merupakan Kota Metropolitan terbesar di

Indonesia dan menjadi kota metropolitan ke-6 di dunia. Jakarta secara

geografis terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter diatas

permukaan laut (dpl). Dimana, dengan ketinggian ini Jakarta sering dilanda

banjir. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota administrasi dan

32

satu Kabupaten administratif, 44 kecamatan, 267 kelurahan. Kota

administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km2, Jakarta Utara dengan luas

142,20 km2, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km

2, Jakarta Selatan dengan

luas 145,73 km2, dan Kota administrasi Jakarta Timur dengan luas 187,73

km2, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81

km2.3

Jakarta berbatasan dengan beberapa wilayah-wilayah disekitarnya,

adapun batas-batas wilayah meliputi, sebelah utara membentang pantai

sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2

buah kanal. di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok,

Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan

Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan

Laut Jawa.

Demografi atau komposisi penduduk warga DKI Jakarta yang terdiri

dari multi etnik bisa dianggap mewakili suku-suku bangsa Indonesia. Dengan

demikian, dapat dikatakan DKI Jakarta sebagai miniatur Indonesia. Dalam

Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) 2030,

ditetapkan penduduk DKI Jakarta hanya mencapai 12,5 juta orang. Sensus

penduduk 2010 menunjukkan angka pertumbuhan penduduk DKI Jakarta

meningkat dari 0,78 persen pada tahun 2009 menjadi 1,4 persen pada tahun

2010. Sehingga jumlah total penduduk Jakarta tahun 2010 mencapai

3 Perda No 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2007-2012.

33

9.607.787 jiwa.4 Dan ditambah warga luar yang beraktivitas di Jakarta pada

siang hari sebanyak 2,5 juta.

Komposisi etnis penduduk Jakarta tahun 2010, tercatat setidaknya

terdapat tujuh etnis besar yang mendiami Jakarta, terdiri dari orang Jawa

sebanyak 36,17 %, Betawi (28,29 %), Sunda (14,61 %), Cina (6,62 %), Batak

(3,42 %), Minangkabau (2,85 %) dan Melayu (1,88 %). Dari data tersebut,

tampak terjadi peningkatan prosentase pada suku Jawa, Betawi, Cina dan

Melayu. Namun terjadi penurunan prosentase pada suku Sunda, Batak dan

Minangkabau.

Dari sisi kepercayaan, Agama yang dianut oleh penduduk DKI Jakarta

beragam. Menurut data pemerintah DKI pada tahun 2005, komposisi

penganut agama di kota ini adalah Islam (84,4%), Kristen Protestan (6,2 %),

Katolik (5,7 %), Hindu (1,2 %), dan Buddha (3,5 %).5 Jumlah umat Buddha

terlihat lebih banyak karena umat Konghucu juga ikut tercakup di dalamnya.

Angka ini tidak jauh berbeda dengan keadaan pada tahun 1980, dimana umat

Islam berjumlah 84,4%; diikuti oleh Protestan (6,3%), Katolik (2,9%), Hindu

dan Buddha (5,7%), serta Tidak beragama (0,3%).

Dan menurut data pemerintah DKI pada tahun 2012, komposisi

penganut agama di kota ini adalah Islam (82,93 %), Kristen Protestan

4 Badan Pusat Statistik. Tabel Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi DKI JAKARTA,

diakses pada 11 November 2012. 5 Data pemerintahan tidak ikut menghitung data kependudukan kecamatan Pesanggrahan

dan Cilandak di Jakarta Selatan. Kedua kecamatan ini penduduknya adalah 300.000 jiwa atau

sekitar 4 % penduduk Jakarta. Data ini tidak mencatat para penganut agama Kong Hu CuData

pemerintahan tidak ikut menghitung data kependudukan kecamatan Pesanggrahan dan Cilandak di

Jakarta Selatan. Kedua kecamatan ini penduduknya adalah 300.000 jiwa atau sekitar 4 %

penduduk Jakarta. Data ini tidak mencatat para penganut agama Kong Hu Cu.

34

(8,74 %), Katolik (4,13 %), Hindu (0,20 %), dan Buddha (3,99 %) dan

Konghucu (0,01 %). Angka ini tidak jauh berbeda dengan keadaan pada tahun

2005, dimana umat Islam berjumlah 84,4%; diikuti oleh Protestan (6,2 %),

Katolik (5,7 %), Hindu (1,2 %) dan Buddha (3,5 %), Jumlah umat Buddha

terlihat lebih sedikit meski ummat Konghucu juga ikut tercakup di dalamnya.

Sejak tahun 1980, sensus penduduk tidak mencatat agama yang dianut selain

keenam agama yang diakui pemerintah.6

C. Kondisi Sosial Politik DKI Jakarta

Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, mempunyai karakteristik

tersendiri dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kompleksitas Jakarta selalu

berkaitan erat dengan keberadaan sebagai pusat pemerintahan, faktor luas

wilayah yang terbatas dan kepadatan penduduk yang tinggi.

Krisis multi dimensi yang begitu rumit sekarang ini, membawa

konsekuensi pada kondisi masyarakat Jakarta yang rentan terhadap

munculnya gejolak sosial yang disertai dengan kekerasan, sehingga

masyarakat cenderung mencari jalan pintas dalam menyelesaikan berbagai

masalah yang dihadapi, kondisi sosial tersebut seringkali terjadi tindak

pelanggaran diluar koridor hukum yang ada, baik yang dilakukan oleh

6 http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta. Diakses pada 5 Desember

2013.

35

perorangan maupun kelompok masyarakat.7 Oleh karena itu, upaya

menanggulangi masalah tersebut diperlukan penanganan melalui

kelembagaan secara tepat dan terencana dengan baik.

Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom tidak hanya dihadapkan

pada permasalahan sosial di Jakarta, tetapi lebih banyak muncul

permasalahan yang berskala nasional yang dilakukan oleh para elit politik,

individu, golongan, atau kelompok yang tentunya mempengaruhi dinamika

kehidupan masyarakat Jakarta, sehingga diperlukan fasilitasi untuk mencapai

keharmonisan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat

Jakarta.

Tantowi Yahya, politisi partai Golkar mengatakan suhu politik di

Jakarta semakin meningkat. Karena Agustus lalu, Jakarta melaksanakan

Pilkada langsung untuk yang kedua kali. Jika menggunakan pendekatan teori

survei yang hanya mengambil sampel dari sejumlah populasi tertentu, maka

sikap dan pilihan warga DKI dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta juga

dapat menjadi sampel secara nasional atas kecenderungan sikap pemilih pada

pemilihan Presiden tahun 2014. Ada beberapa daerah di Pulau Jawa yang

merepresentasikan pemilih di Indonesia. Namun, DKI Jakarta merupakan

daerah yang paling merepresentasikan pemilih di Indonesia. Jakarta sangat

mendekati profil Indonesia. Dilihat dari berbagai segi dan jumlah suku yang

ada di Indonesia, Jakarta memang terdiri dari banyak suku sehingga Jakarta

7 http://bakesbangpoljakarta.com/index.php?pilih=hal&id=13 diakses tanggal 4

November 2012.

36

bisa merepresentasikan pemilih Pemilu di Indonesia.8

Momentum pemilihan kepala daerah ini tidak hanya penting bagi

proses demokrasi, tetapi juga proses pemerintahan yaitu bagaimana masing-

masing komponen pemerintahan bersinergi mencapai tujuan bersama.9 Salah

satu tugas pemerintah dalam proses politik adalah menciptakan ruang yang

kondusif dan fasilitatif bagi warganya agar dapat menyalurkan aspirasi dan

kepentingannya secara aman, damai dan toleran. Di sisi lain masyarakat

bertindak proaktif dengan melakukan pengawasan dan memberikan masukan

terhadap proses tersebut.

D. Aspek Budaya di DKI Jakarta

Keragaman penduduk Ibu Kota membuat Pemprov DKI Jakarta

memberikan ruang bagi seluruh masyarakatnya untuk mengembangkan

kesenian tradisional. Kesenian tradisional menjadi daya tarik Jakarta untuk

mengundang para wisatawan. Dalam kehidupan sehari-harinya penduduk asli

DKI Jakarta (orang betawi) berada dalam anekaragam lingkungan sosial

dengan berbagai latar belakang budaya yang beranekaragam dari berbagai

penjuru nusantara.10

Jakarta merupakan provinsi yang terbuka untuk seluruh masyarakat

Indonesia. Maka dari itu pemerintah DKI Jakarta merawat dan memberikan

8 Pendapat Wasekjen DPP Partai Golkar Tantowi Yahya dikutip dari

http://international.sindonews.com/read/2012/07/16/12/658965/4-pilgub-di-jawa-jadi-barometer-

pilpres diakses tanggal 13 November 2012. 9 Pilkada DKI Jakarta: Barometer Resolusi Konflik, dikutip dari

http://www.pelita.or.id/baca.php?id=34173 diakses tanggal 14 November 2012. 10

http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/31/dki-jakarta diakses

taggal 14 November 2012.

37

kesempatan seluas-luasnya kepada penggiat seni tradisional untuk

beraktivitas. Jakarta memberikan ruang kepada masyarakat untuk

mengembangkan kesenian tradisional daerah masing-masing. Hal itu

dibuktikan dengan banyaknya sanggar seni yang membina generasi muda

untuk mengembangkan budaya tradisional. Di antaranya di bidang seni tari,

vokal, dan seni pertunjukan. Dari sanggar itu, penggiat seni ini

mengembangkan bakat anak muda mengenali kesenian tradisional. Peserta

yang mempelajari kesenian tradisional ini tidak hanya dari orang satu daerah

tapi dari daerah lain.

Sebagai suatu daerah yang berawal dari sebuah bandar maka wajar

bila masyarakat Jakarta berasal dari kumpulan berbagai etnis dan bahkan

berbagai bangsa, dengan latar belakang yang berbeda-beda pula, namun

pergaulan dan pembauran antar mereka akhirnya berhasil membentuk

masyarakat baru, yang berkebudayaan baru pula. Masyarakat ini dikenal

sebagai Masyarakat Betawi yang yang anggotanya adalah Orang

Betawi. Karena itulah dalam Budaya Betawi tersirat juga unsur budaya lain.

Dari segi bahasa, sekilas seperti bahasa Indonesia dengan dialek khusus.

Mungkin bahasa Melayu pernah berperan sebagai lingua franca yang kata-

katanya kemudian diperkaya dengan unsur-unsur kata kata bahasa dari

berbagai etnis yang ada waktu itu.

Dalam kehidupan sehari-hari penduduk asli DKI Jakarta (orang

betawi) berada dalam lingkungan sosial dengan latar belakang budaya yang

beranekaragam dari berbagai penjuru nusantara. Dalam kaitannya dengan

38

sistem kekerabatan, misalnya dalam penarikan garis keturunan, mereka

mengikuti prinsip bilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah dan

pihak ibu. Orang betawi mengenal bermacam-macam upacara adat, mulai

sejak bayi dalam kandungan sampai kepada kematian dan sesudah kematian

itu sendiri seperti selamatan nuju bulanin atau kekeba, upacara kerik tangan

dalam rangka kelahiran, khitanan (pengantin sunat), khatam Qur‟an

(pengantin tamat), adat berpacaran bagi kaum remaja (ngelancong), upacara

perkawinan dan lain sebagainya.11

Sesuai dengan latar belakang suku betawi

ini, maka DKI Jakarta menjadi tempat bercampurnya berbagai budaya, akan

tetapi kemudian muncul budaya yang bisa disebut sebagai sesuatu yang khas

seperti tarian betawi yang memiliki ciri khas kebudayaan Melayu.

E. Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2012

Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta kali ini mempunyai kedudukan

strategis secara nasional, baik dari sisi sosial, budaya dan politik. Jakarta

adalah pusat pemerintahan, memiliki bentuk otonomi yang khusus, jumlah

penduduk yang besar, stratifikasi sosial dan prularitas yang tinggi, tingkat

pertumbuhan ekonomi juga sangat tinggi dan berbagai masalah kompleks

lainnya. Kedudukan strategis ini bukan semata karena Pilkada 2012, karena

setiap event politik besar yang terjadi di Jakarta selalu bersifat strategis secara

nasional dan internasional.

Pilkada DKI merupakan barometer demokrasi nasional dan diamati

banyak pihak, tidak saja masyarakat Indonesia, tetapi juga dunia

11

http://www.jakarta.go.id” nilai budaya betawi” diakses tanggal 4 November 2012.

39

internasional. Karena itu, diharapkan pesta rakyat ini dapat berjalan dengan

lancar, aman, tertib, jujur, adil, dan demokratis. Tentu jumlah kelas menengah

yang besar di DKI akan memberikan dampak positif bagi terselenggaranya

pilkada yang lancar. Pemilih Jakarta merupakan pemilih dengan tingkat sadar

media yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena itu

dari berbagai hasil survei, kecenderungan pilihan warga Jakarta lebih

digerakkan faktor figur: integritas, moralitas, komitmen, konsistensi, rekam

jejak, keberpihakannya kepada rakyat, dan kemampuan komunikasi politik.

Warga di harapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik agar

Pilkada DKI dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Para elite yang

bertarung maupun tim sukses di belakangnya juga harus mempunyai

kesadaran politik yang tinggi agar kompetisi ini dapat berlangsung elegan dan

demokratis tanpa adanya penyimpangan- penyimpangan. Karena, masa depan

demokrasi Indonesia ditentukan di Jakarta. Pasalnya Jakarta adalah pusat

dinamika politik, pusat aktivitas ekonomi, dan pusat gerakan sosial dan

budaya.

Pilkada DKI Jakarta secara sosiologis politik dapat juga berpotensi

menjadi barometer pemilihan Presiden tahun 2014. Pertimbangannya, sebagai

ibu kota negara, DKI Jakarta adalah barometer politik nasional karena

posisinya sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Secara umum

pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) secara langsung merupakan babak baru

dalam tatanan politik dan sekaligus tatanan ketatanegaraan di Indonesia.

Mekanisme politik demokratis ini merupakan terobosan besar setelah sekian

40

lama, sejak zaman kemerdekaan pemilihan kepala daerah dilakukan dengan

sistem perwakilan yang dinilai manipulatif terhadap prinsip-prinsip

demokrasi. Melalui Pilkada langsung ini diharapkan prosesnya semakin

partisipatif yang sekaligus diharapkan dapat menjadi acuan resolusi konflik.12

Secara yuridis, Pilkada langsung diatur dalam pasal 24 ayat (5) UU

No. 32 Tahun 2004.13

Pilkada langsung ini merupakan kelanjutan proses

reformasi politik dan kelembagaan pemerintahan yang bergulir kencang sejak

lengsernya Soeharto. Sejak itu terjadi berbagai reformasi di berbagai bidang,

misalnya lahirnya UU No22/1999 kemudian diubah menjadi UU No32/2004,

yang disusul oleh PP No6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(selanjutnya PP No6/2005) dan beberapa pasal diubah melalui Peraturan

Pemerintah No17/2005 (selanjutnya PP No17/2005).

Dan jika terjadi konflik Pilkada, maka Mahkamah Agung diberikan

hak untuk memberikan putusan. Sebagaimana dalam Pasal 106 UU

Pemerintah Daerah disebutkan Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk

menerima, memeriksa, dan memutus sengketa hasil penetapan perhitungan

suara Pilkada & Pilwakada dan KPUD.

Tanggal 11 Juli 2012 lalu, warga DKI Jakarta memilih gubernur dan

wakil gubernur yang memimpin Ibu Kota selama lima tahun ke depan.

Berdasarkan daftar pemilih tetap terakhir, tercatat 6.962.348 orang berhak

12

http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=34173 “Pilkada DKI Jakarta: Barometer

Resolusi Konflik diakses tanggal 14 November 2012. 13

http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1634-permasalahan-dan-solusi

pemilukada.html “Permasalahan dan Solusi Pemilukada” diakses tanggal 15 November 2013.

41

memberikan suara. Pemberian suara akan dilakukan di tempat pemungutan

suara yang tersebar di 267 kelurahan, mulai dari pukul 07.00 hingga 13.00.

Ada enam pasang calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta yang akan

dipilih. Mereka adalah Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Hendardji Soepandji-

Ahmad Riza Patria, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Hidayat Nur

Wahid-Didik J Rachbini, Faisal Basri-Biem T Benjamin, dan Alex Noerdin-

Nono Sampono.

Selanjutnya rekapitulasi suara yang dilakukan KPU DKI Jakarta

menghasilkan dua pasangan calon yaitu Jokowi-Ahok dan Foke-Nara yang

akan maju pada pemungutan suara putaran kedua. Pemungutan suara putaran

kedua diselenggarakan 20 September 2012.2012. Memasuki putaran kedua,

Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan memberikan

dukungan kepada pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Sementara,

hasil pemilukada DKI Jakarta putaran 2 diumumkan pada Sabtu, 29

September 2012. Penetapan dilakukan sesuai dengan hasil rekapitulasi

penghitungan suara di tingkat provinsi sehari sebelumnya. Pasangan Jokowi-

Ahok meraih 2.472.130 (53,82%) suara, sedang Foke-Nara mendapatkan

2.120.815 (46,18%) suara. Dengan selisih 351.315 (7,65%) suara.

42

Tabel III. A.

Tabel Nama Kandidat dan Perolehan Suara Putaran Pertama dan Kedua

dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012

No

Calon

Gubernur-

Wakil

Gubernur

Partai Politik

Putaran 1 Putaran 2

Pemilih % Pemilih %

3

Joko Widodo

dan Basuki

Tjahaja

Purnama

PDIP dan Gerindra 1.847.157 42,60% 2.472.130 53,82%

1

Fauzi Bowo

dan Nachrowi

Ramli

PD, PAN, Hanura, PKB,

PBB, PMB, dan PKNU 1.476.648 34,05% 2.120.815 46,18%

4

Hidayat Nur

Wahid dan

Didik J.

Rachbini

PKS 508.113 11,72%

5

Faisal Batubara

dan Biem

Triani

Benjamin

Independen 215.935 4,98%

6

Alex Noerdin

dan Nono

Sampono

Golkar, PPP, PDS, PP,

PKPB, PKDI,

RepublikaN, PPIB, Partai

Buruh, PPNUI, PNI

Marhaenisme

202.643 4,67%

2

Hendardji

Soepandji dan

Ahmad Riza

Patria

Independen 85.990 1,98%

Jumlah suara sah 4.336.486

4.592.945

Jumlah suara tidak sah 93.047

Golput 2.555.207 36,6% 2.349.657

Jumlah seluruh suara 4.429.533

Jumlah Total DPT 6.962.348 100% 6.996.951 100%

Sumber:Kpud DKI Jakarta

43

F. Sejarah dan Perkembangan Etnis Tionghoa di Daerah Khusus Ibukota

Jakarta

Isu SARA memang sulit dipisahkan dalam dunia politik di Indonesia. Isu

yang masih menarik di cermati saat ini mengenai pemilihan Gubernur DKI

Jakarta. Hal ini diperkuat dari hasil exit poll yang dilakukan Lembaga Survei

Indonesia (LSI) yang menunjukkan 100 persen warga Tionghoa Jakarta

menjatuhkan pilihan pada pasangan Jokowi-Ahok.

Memang dalam kultur masyarakat kita yang cukup heterogen baik dari

sisi suku, agama maupun ras, kehidupan politik tidak bisa dipisahkan di

dalamnya. Dan untuk pencapaian tujuan politik, SARA bisa jadi dua sisi yang

bertolak belakang, bisa positif maupun negatif terhadap tujuan isu yang

dilontarkan. Pemilihan Ahok sebagai pendamping Jokowi merupakan unsur

SARA yang “menguntungkan” untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta, di

mana cukup banyak potensi pemilih aktif dari kalangan bisnis yang berasal dari

etnis Tionghoa. Jokowi yang berasal dari suku Jawa juga merupakan

komoditas SARA yang cukup potensial mengambil suara dari para banyak

pendatang dari Jawa yang menetap di Ibukota. Kubu Foke pun sebenarnya

tidak kalah seru dalam menyebarkan isu SARA untuk mengambil simpati

pemilih dari etnis Betawi.

Indonesia adalah negara yang besar dan persebaran geografis orang

tionghoa sangat tidak merata. Mulai dari pulau Bangka di mana jumlahorang

Tionghoa hampir seperempat dari seluruh penduduk,sedangkan di Indonesia

bagian Timur jumlahnya kurang dari 2 persen.Di Jakarta jumlahnya sekitar 10

44

persen dari jumlah penduduk.14

Bangsa Cina mendarat di Indonesia sekitar abad ke 5, di pesisir pantai

Jawa Timur. Mereka adalah pedagang yang berlayar untuk mencari rempah

rempah, dan kemudian mereka menetap di Indonesia dan berasimilasi dengan

penduduk setempat. Para pedagang Cina ini juga diyakini membawa agama

dan tradisi Islam masuk ke Indonesia, karena berkat Jalan Sutra, agama Islam

yg berasal dari Arab, masuk ke Cina melalui India. Bahkan menurut sejarah,

beberapa orang dari Wali Songo adalah keturunan Cina seperti Sunan Ampel,

Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati.

Pada waktu itu di Batavia Lama berbagai kelompok etnis yang berbeda

bermukim di daerah tersendiri atau di kampung kampung yang ada di

pinggiran, pola ini terus diberlakukan untuk orang orang Tionghoa sampai

abad ke 20, ketika pembatasan tempat tinggal mereka dihapuskan, mereka

menyebar ke penjuru kota Jakarta.15

Tahun 1680 pada jaman Kolonial Belanda,

para pedagang Tionghoa mempunyai peranan penting dalam perekonomian di

Batavia. Bahkan usaha penjajah untuk memonopoli pun terhambat dan mereka

terpaksa berbisnis dengan para pedagang Tionghoa tersebut. Akibatnya,

penjajah merasa terancam karena keberadaan orang Tionghoa secara tidak

langsung menyokong kehidupan pribumi di Indonesia, dan jika orang Tionghoa

dan pribumi bersatu untuk melawan, itu akan menjadi masalah bagi penjajah

Belanda. Karena itu, para penjajah berusaha mengadu domba pribumi dan

orang Tionghoa, dan mereka berhasil.

14

Justian, Suhandinata, WNI keturunan Tionghoa dalam stabilitas ekonomi dan politik

Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 97. 15

Lance Castles, Profil Etnik Jakarta, (Jakarta:Komunitas Bambu, 2007), 77

45

Mereka juga diberi fasilitas untuk memegang monopoli garam, pelaksana

rumah pegadaian, dan memungut pajak. Tetapi ada pembatasan-pembatasan

yang dilakukan Kompeni terhadap orang Cina, antara lain tidak dibenarkan

memiliki tanah dan dibatasi ruang geraknya.

Sejak tahun 1690, migrasi orang Cina makin meningkat hingga

jumlahnya mencapai 50% dari seluruh penduduk kota. Mereka didominasi oleh

kaum miskin yang mencoba mengadu nasib di Batavia. Namun pada tahun

1870 penduduk Cina tidak hanya tinggal di daerah Glodok , tetapi banyak yang

tinggal bersama-sama dengan orang pribumi di kampung-kampung sambil

berdagang.

Turunnya harga gula di pasar global pada tahun 1740 menyebabkan

krisis ekonomi, karena itu Belanda hendak mengikis upah gaji para pekerja

dengan cara memindahkan para kuli yang sebagian besar adalah pribumi ke

Afrika. Padahal maksud sebenarnya adalah mereka bermaksud membuang para

kuli itu ke laut lepas diam diam. Kemudian isu tersebut tersebar dan para

pedagang Tionghoa di Batavia menggalang kekuatan untuk menyerbu kapal

kapal Belanda tersebut dan pertumpahan darah pun tidak dapat dihindari.

Akibat perlawanan tersebut, Belanda mengeluarkan perintah untuk

memeriksa dan melucuti para pedagang Tionghoa, namun yg terjadi

sebenarnya adalah pembantaian besar di mana dalam 3 hari, sekitar 50.000-

60.000 orang Tionghoa dibunuh. Belanda juga mengeluarkan dekrit bahwa

orang Tionghoa lah yg berencana membunuh para kuli pribumi dan mereka

seolah olah bertindak sebagai penyelamat bagi orang orang pribumi. Lalu

46

Belanda juga menjanjikan imbalan bagi setiap kepala orang Tionghoa yang

berhasil dibunuh. Inilah awalnya perselisihan antara Tionghoa dan pribumi.

Nama “Kali Angke” yang ada di daerah Jakarta Utara berasal dari kata “Sungai

Merah” yang menggambarkan kejadian pembantaian saat itu di mana sungai

menjadi warna merah oleh darah orang Tionghoa.

Pada jaman pemerintahan Soeharto, orang Tionghoa di Indonesia

diharuskan mengganti nama mereka dengan nama Indonesia. Hal ini

merupakan sesuatu yang sangat pedih karena mereka menjadi kehilangan

marga dan nama keluarga mereka. Segala tradisi yang berbau Cina

diharamkan, dan bahasa Mandarin pun dilarang karena mereka dituduh

menyebarkan paham komunis. Pada periode 1965-1975, aparat dapat dengan

seenaknya mengeksploitasi orang Cina dengan merampok dan memperkosa

keluarga mereka. Cara satu satunya untuk bertahan hidup pada masa itu adalah

dengan menyogok. Bahkan para Tionghoa yang berjasa bagi Indonesia pun

ditangkap, dipenjara, dan dibunuh, dan hal ini menyebabkan orang Tionghoa

menjadi memisahkan diri dengan Indonesia.

Mereka tidak senang disebut sebagai warga “Indonesia” Hal ini terjadi

hingga hari ini. Walaupun generasi muda saat ini tidak seekstrim leluhurnya

dalam menjalani tradisi Tionghoa, tapi tetap mereka merasa berbeda dan

menjaga jarak dengan pribumi. Pada kerusuhan 1998, orang Tionghoa dituduh

menjadi biang krisis ekonomi dan KKN di Indonesia karena mereka sering

menggunakan sogokan untuk mendapatkan kemudahan dari pemerintah.

Ratusan ribu orang Tionghoa di Indonesia, dibunuh, diperkosa, dan milik

47

mereka dijarah massa. Hal ini menyebabkan banyak orang Tionghoa

memutuskan untuk lari dari Indonesia, dan pindah ke negara negara tetangga

seperti Australia dan New Zealand. Dan bahkan setelah reformasi, sebagian

besar memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia karena mereka

menemukan bahwa negara barat lebih menghormati hak hak mereka ketimbang

Indonesia.

Setelah reformasi, pada masa pemerintahan Gus Dur, pemerintah

mencabut larangan bagi orang Tionghoa untuk berpartisipasi dalam

pemerintahan. Kwik Kian Gie dijadikan menteri perekonomian. Gus Dur juga

memberikan ijin bagi orang orang Tionghoa untuk menjalankan tradisinya

tanpa harus meminta ijin kepada pemerintah. Pada masa pemerintahan

Megawati, hari raya Imlek pun ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Setelah 45 tahun dilarang di Indonesia (sejak tahun 1965), pada tahun

2000, Metro TV menjadi stasiun televisi pertama yang menggunakan bahasa

mandarin. Pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan undang undang yang

menghapus segala perbedaan antara Tionghoa dan pribumi. Dan pada tahun

2007, pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono meresmikan istilah

“Tionghoa” sebagai nama bagi penduduk keturunan Cina di Indonesia.

Setelah membaca uraian di atas, dapat dilihat bahwa pada awal mulanya,

orang Tionghoa dan pribumi hidup berdampingan. Diskriminasi terjadi akibat

usaha penjajah Belanda untuk memecah belah Indonesia.

Seperti yang telah diketahui perubahan sistem politik era Orba ke era

Reformasi menjadi faktor penyebab utama keterlibatan etnis Cina Indonesia

48

dalam politik. Kedua, membawa dampak signifikan atas perubahan politik

internal etnis Cina Indonesia dari titik nol kekuasaan di era Orba, mencapai

puncak kekuasaan politik di era Reformasi. Akibatnya etnis Melayu dan etnis

Dayak terganggu kemapanan politiknya. Ketiga, respons beragam dari etnis

Melayu, etnis Dayak, dan pejabat pemerintah daerah setempat yakni sebagai

pulihnya hak politik etnis Cina Indonesia, dulu menguasai ekonomi sekarang

menguasai politik.

Di era Reformasi, yang mengusung isu HAM dan demokratisasi, sangat

menguntungkan bagi etnis Tionghoa karena dibidang ekonomi dan politik

berlaku persaingan bebas. Akibatnya penguasaan ekonomi oleh mereka

semakin dahsyat, dan terbuka pula peluang di bidang politik karena berlaku

persaingan bebas.

Dalam demokrasi yang berlandaskan persaingan bebas, siapa yang

memiliki dana yang besar, mudah mendapat dukungan publik. Popularitas dan

elektabilitas dapat dibangun dengan banyak beriklan di media terutama

Televisi, melakukan blusukan ke masyarakat bawah, melakukan bakti sosial

dengan membagi sembako dan pengobatan gratis ke masyarakat, karena

banyak sekali masyarakat yang miskin dan kurang pendidikan.

Itu sebabnya di beberapa daerah di Indonesia, calon dari etnis Tionghoa

terpilih menjadi anggota parlemen dalam pemilu parlemen ditingkat daerah dan

nasional, dan beberapa dari mereka bahkan terpilih menjadi Bupati, Walikota,

Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilukada.

Kekuatan finansial yang dimiliki etnis Tionghoa yang dijadikan sandaran

49

oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kebersamaan

diantara mereka yang amat kuat sebagai satu etnis telah menghantarkan mereka

semakin berjaya di bidang ekonomi dan dalam beberapa kasus mereka berjaya

pula di bidang politik, seperti yang terlihat dalam pemilihan kepala daerah

DKI Jakarta 2012. Etnis Tionghoa atau Cina diwakili oleh Ahok.

G. Organisasi Etnis Tionghoa

Setelah rezim Orde Baru jatuh dan masuk pada era reformasi, tumbuh

kesadaran di sebagian kalangan etnis Tionghoa bahwa kedudukan mereka

terutama di bidang sosial dan politik, sangatlah lemah. Kesadaran itu pada

akhirnya membangkitkan keberanian untuk menolak kesewenang-wenangan

yang menimpa diri mereka dan menuntut keadilan sebagai warga negara

Republik Indonesia.

Kesadaran itu dimulai dengan lahirnya berbagai organisasi baik partai

politik, organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM). Di antaranya adalah Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti),

Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Formasi,

Simpatik, Gandi, PSMTI, Perhimpunan INTI.

Lebih dari 500 organisasi berdiri di berbagai kota di Indonesia.

Organisasi-organisasi tersebut didirikan berdasarkan asal provinsi, kabupaten,

distrik, dan kampung halaman di Tiongkok, suku, marga, alumni sekolah,

kesenian, kesusasteraan, dan sebagainya. Kegiatan utama organisasi- organisasi

ini adalah menyelenggarakan pertemuan/resepsi di antara anggotanya tanpa

50

tujuan jelas. Namun, ada hal yang menggembirakan, karena akhir-akhir ini ada

beberapa organisasi yang melakukan berbagai kegiatan sosial.

Setelah Presiden KH Abdurrahman Wahid mencabut seluruh larangan

yang memojokkan etnis Tionghoa, termasuk larangan bahasa dan aksara

Tionghoa dan berdirinya organisasi-organisasi Tionghoa tersebut,

bermunculanlah berbagai penerbitan berbahasa Mandarin baik harian maupun

majalah, seperti Indonesia Shangpao, International Daily News, Universal

Daily, Qian Dao Re Bao (Harian Nusantara), dan lain-lain. Dan ada juga juga

berbagai penerbitan seperti harian, tabloid, dan majalah antara lain Naga Pos,

Glodok Standard, Suar, Nurani, Sinergi, Suara Baru. Pada umumnya media-

media cetak tersebut digunakan untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan

organisasi-organisasi Tionghoa atau kegiatan-kegiatan tokohnya.

Dihapusnya segala peraturan yang bersifat rasis dan diskriminatif oleh

Presiden Wahid, Tahun Baru Imlek dijadikan hari libur nasional oleh Presiden

Megawati dan agama Khonghucu dikembalikan menjadi agama resmi di

Indonesia oleh Presiden Yudhoyono, juga merupakan suatu kemenangan yang

diperjuangkan berbagai organisasi Tionghoa di Indonesia.

Di samping itu, masih banyak kelemahan dan kendala yang dihadapi

organisasi-organisasi Tionghoa. Di antaranya masih langkanya pemimpin yang

mempunyai integritas tinggi dan mempunyai visi jauh ke depan, serta SDM

yang memadai yang dibutuhkan untuk memimpin dan menggerakkan roda

organisasi. Kebanyakan pemimpin/ pengurus organisasi Tionghoa telah berusia

lanjut dan merupakan pengusaha-pengusaha mapan yang sudah tentu

51

mempunyai kepentingan tertentu. Untuk mengatasinya, para tokoh Tionghoa

harus dengan legowo mau melakukan peremajaan kader-kader yang akan

memimpin organisasi-organisasi tersebut.

Apabila ingin bertahan, organisasi-organisasi Tionghoa harus dijadikan

organisasi modern dan demokratis, yang mempunyai visi ,misi, dan program

yang jelas. Dengan kata lain, organisasi-organisasi Tionghoa harus membawa

seluruh anggotanya masuk ke dalam mainstream bangsa Indonesia tanpa harus

menanggalkan identitas ketionghoaannya, dan bergandeng tangan dengan

seluruh komponen bangsa lainnya membangun bangsa dan negara. Organisasi-

organisasi Tionghoa harus mau membuka diri dan melakukan kerja sama

dengan organisasi-organisasi di luar kalangannya, sehingga tidak terjadi

keinklusifitasan di organisasi tersebut.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,

disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No

12/2006 dengan tegas menyatakan yang ada di Indonesia hanya WNI dan

WNA, dan tidak ada lagi istilah pribumi dan non pribumi. Undang-Undang

tentang Administrasi Kependudukan No 23/ 2006, yang membatalkan seluruh

UU dan Staatsblad diskriminatif peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang

telah membagi-bagi kedudukan hukum dan sosial bangsa Indonesia, telah

melengkapi penghapusan hampir seluruh peraturan yang selama ini

mendiskriminasi etnis Tionghoa.

Dilihat dari kehidupan berpolitik, kesadaran politik etnis Tionghoa mulai

tampak meningkat. Tapi, trauma masa lalu masih saja mengganjal sebagian

52

besar etnis Tionghoa, sehingga mereka selalu berusaha menghindari wilayah

politik. Namun demikian beberapa tahun terakhir mulai bermunculan anggota

DPR, DPRD, bupati, wakil bupati dari kalangan etnis Tionghoa.16

Itu menjadi

bukti nyata bahwa kaum Tionghoa dapat duduk di sistem pemerintahan

Indonesia, mengingat potensi yang sangat besar dapat disumbangkan etnis

Tionghoa dalam membangun bangsa dan negara. Seperti yang terlihat dalam

pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu dengan munculnya Basuki

Tjahaya Purnama alias Ahok sebagai wakil Gubernur. Potensi etnis Tionghoa

dan organisasinya inilah yang dimanfaatkan oleh pasangan Joko Wi Ahok

untuk dapat meraih dukungan masyarakat dalam pemilihan Gubernur DKI

Jakarta tahun 2012.

Adanya kandidat dari etnis Tionghoa dalam pemilihan Gubernur DKI

Jakarta tahun 2012 karena jika dilihat dari tinjauan budaya, secara karakter

masyarakat Tionghoa kebanyakan masih menganut nilai solidaritas antar

sesama etnis yang kuat, sehingga menempatkan kandidat Tionghoa dalam peta

perpolitikan DKI hampir dipastikan akan mendapatkan dukungan mayoritas

dari masyarakat Tionghoa di DKI. Apalagi jika Jokowi jadi maju calon wakil

Presiden di pemilihan Presiden 2014, Ahok secara otomatis akan menjadi

gubernur DKI.

Jokowi dan Ahok setidaknya berhasil menggandeng 21 komunitas Jawa

di DKI untuk mendukung Jokowi. Begitu pula dengan skema Ahok, Prabowo

melihat, merangkul etnis Tionghoa merupakan syarat penting dalam

16

https://iccsg.wordpress.com/2007/09/03/seputar-kebangkitan-organisasi-tionghoa/

Oleh Benny G Setiono, pengamat sosial dan politik diakses tanggal 4 November 2012.

53

memenangkan DKI. Sebab, etnis Tionghoa harus diakui menjadi pemutar roda

perekonomian DKI yang vital, sehingga posisi tawar masyarakat etnis

Tionghoa.

Yang perlu dicermati adalah keberhasilan Jokowi – Ahok memperoleh

suara bulat dari komunitas Tionghoa di DKI. Ini menandakan bebeberapa

strategi yang dijalankan Jokowi – Ahok dalam meraih dukungan komunitas

Tionghoa DKI cukup berhasil. Salah satu strategi keberhasilan itu ada pada

kesepakatan Prabowo dengan para Taipan Tionghoa (para pemegang modal

ekonomi) untuk mengusung Ahok alias Basuki.17

Berikut alasan yang membuat para Taipan Tionghoa juga berinvestasi ke

Ahok. Seperti yang telah diketahui bersama para Taipan Tionghoa yang telah

menjadi “pelindung” bisnis para donatur utama Partai Demokrat

Seperti yang telah diketahui bahwa nama-nama dinasti Taipan Tionghoa

seperti Salim (Indofood), Riady (Lippo), Hartati Poo (Berca), Sugianto

Kusuma alias A Guan (Artha Graha), Sukanto Tanoto (Raja Garuda Mas), Eka

Tjipta (Sinarmas), Ted Sioeng (Nasional News), Alim Markus (Maspion) dan

sebagainya, merupakan donatur utama Partai Demokrat. Hal itu terjadi karena

telah ada kesepakatan antara para Taipan Tionghoa dengan Partai Demokrat,

yang dimotori keluarga Riady (Lippo), untuk perlindungan bisnis para Taipan

Tionghoa oleh Partai Demokrat. Maka sudah pasti jika para Taipan Tionghoa

mendapat perlindungan bisnis selama pemerintahan Partai Demokrat.

Selama 5 tahun pertama pemerintahan Demokrat (2004 – 2009), semua

17

http://politik.kompasiana.com/2012/09/13/kesepakatan-rahasia-prabowo-dan-para-

naga-untuk-dukung-ahok-492596 diakses tanggal 3 November 2012.

54

masih dapat dikendalikan. Namun pada pemerintahan kedua Demokrat (2009 –

2014), mulai menunjukkan tanda-tanda jatuhnya pamor Partai Demokrat.

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan petinggi Demokrat seperti

kasus Nazarudin dan Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Andi

Malarangeng, kemudian juga pernyataan SBY bahwa keluarga tidak akan ikut

serta dalam Pilpres 2014 sehingga Demokrat dapat dikatakan tidak memiliki

tokoh. Situasi tersebut menyebabkan para Taipan Tionghoa mulai berpikir

melakukan investasi di tempat lain, partai lain. Prabowo Subianto sebagai

pucuk tertinggi Partai Gerindra mengetahui gejala gejala hijrahnya para Taipan

Tionghoa ini. Peluang menggandeng para Taipan Tionghoa ini pun digarap

Prabowo dalam ajang pemilihan gubernur DKI 1, melalui Ahok sebagai pilot

project.18

Pada akhir 2011, Prabowo melakukan pembahasan dengan para Taipan

Tionghoa untuk ajang DKI 1. Kesepakatan yang terjadi adalah para Taipan

Tionghoa meminta Prabowo memberikan kandidat etnis Tionghoa untuk

melindungi bisnis para Taipan Tionghoa di DKI, sedangkan jika proyek ini

berhasil, Prabowo akan dapat dukungan para Taipan Tionghoa di pemilihan

umum 2014. Sebab, para Taipan Tionghoa tahu, jika mereka meninggalkan

Demokrat, maka harus ada yang mengamankan bisnisnya. Demikianlah Ahok

masuk menjadi kandidat Pilkada DKI, untuk tujuan tersebut, mengamankan

bisnis para Taipan Tionghoa.

18

http://politik.kompasiana.com/kesepakatan-rahasia-prabowo-dan-para - naga-untuk-

ddukung-ahok-492596 diakses tanggal 3 November 2012naga-untuk-dukung-ahok-492596 diakses

tanggal 3 November 2012.

55

BAB IV

SENTIMEN ETNIS DAN AGAMA DALAM PEMILIHAN KEPALA

DAERAH DKI JAKARTA 2012

A. Sentimen Etnis dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2012

Gambaran sentimen etnis memang melekat pada beberapa pasangan

yang bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Pasangan Fauzi Bowo dan

Nachrowi Ramli misalnya, sulit melepaskan diri dari sosok yang

mengidentifikasikan dirinya sebagai satu-satunya pasangan calon asli putra

Betawi.1

Begitu juga halnya terjadi pada pasangan Joko Widodo-Basuki

Tjahaja Purnama. Meskipun Jokowi tidak secara khusus mengidentifikasikan

diri sebagai sosok dari suku Jawa dan daerah Surakarta, sentimen itu tetap

melekat padanya. Latar belakang Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta dinilai

banyak pihak sebagai representasi figur dari Jawa dibandingkan dengan nama

calon lain yang juga berasal dari etnis yang sama. Demikian pula sosok

wakilnya, Ahok, yang berasal dari etnis Tionghoa.

Melihat peluang berdasarkan ras, suku, agama, dan kapabilitasnya,

maka semua pasangan calon memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dari

gambaran beberapa pasangan tersebut jelas akan membelah warga Jakarta

yang beragam akan mengelompok berdasar latar belakang primordialnya.

1http://www.perludem.or.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=709:pilkada-

dki-yang-menembus-sekat diakses tanggal 13 oktober 2012.

56

Gambar IV. 1.

Tulisan Anti Cina di dinding warga Puri Indah

Sumber: Kompas.com

Isu persaingan berbau SARA menjelang Pilkada DKI putaran kedua.

Tulisan tersebut terdapat di Jalan Puri Indah Raya di dekat Sekolah Notre

Dame, Kembangan, Jakarta Barat. Ini menunjukkan adanya sentimen etnis

dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012

Gambar IV. 2.

Selebaran Pribumi Bersatu Kuasai Jakarta

Sumber: http://www.change.org/

Gambar di atas adalah selebaran yang berisi pribumi harus bersatu. Ini

menunjukkan adanya kompetisi politik berdasarkan politisasi etnis bukan

57

pada etika politik. Selayaknya sebagai masyarakat Jakarta kita harus

berpartisipasi secara terhormat, bukan provokasi yang memecah belah.

Gambar IV. 3.

Spanduk Mau Jakarta Aman pilih Joko Wi dan Ahok

Sumber: Detik News

Nama dan foto Hercules terpampang di spanduk di atas adalah

kampanye salah satu pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta. Seperti yang

diketahui Hercules berasal dari Timor – Timur dan ingin membangkitkan

rasa primordial dalam bentuk kampanye negatif dalam pemilihan kepala

daerah DKI Jakarta 2012

Keberadaan sentimen kedaerahan dalam kontestasi politik ini disebut

oleh pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Haryadi, sebagai retorika

etnosentrisme. ”Ini retorika yang paling mudah mengaduk emosi publik

58

meskipun tidak sekuat dulu, tetapi tetap penting.”2 Hal ini terbukti dengan

beberapa aktivitas sejumlah pasangan calon yang berupaya mendekatkan

sentimen etnosentrik tersebut.

Sentimen etnis acap kali menjadi komoditas politik dan dipakai saat

memilih para calon gubernur. Isu etnis untuk sementara diperlukan untuk

mendulang suara, bila ini dilakukan, justru akan memberikan pendidikan

politik buruk bagi masyarakat.3 Isu etnis yang digulirkan ini sebetulnya

bukan secara langsung dari publik, tapi digulirkan oleh elit-elit politik.

Konstruksi elit ini kemudian diartikan oleh konsultan-konsultan politik di

belakang para cagub ini.4

Melalui penelitian berkala yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen

(AJI) Jakarta terkait pilkada DKI Jakarta, diketahui setelah putaran pertama

pilkada DKI, pemberitaan yang menyangkut suku, agama, ras,

antargolongan (SARA) mendominasi.5 Dengan kata lain isu SARA itu

digunakan untuk mengkondisikan pilihan masyarakat pemilih terhadap

kandidat yang sedang bertarung.

Pemberitaan yang cukup dominan pada periode ini adalah

menyangkut SARA, yaitu pemberitaan yang menggambarkan serangan atas

identitas dari calon wakil gubernur Joko Widodo yaitu Basuki Tjahaja

2http://www.perludem.or.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=709:pilkada

-dki-yang-menembus-sekat diakses tanggal 13 oktober 2012. 3Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro dalam diskusi “Isu Primordial Pemilukada DKI:

Relevankah” di Kantor The Indonesia Institute (TII), Jakarta, Rabu (18/4/2012).Seperti dikutip

http://www.jurnas.com/news/. 4Peneliti TII The Indonesia Institute (TII), Hanta Yudha seperti yang di kutip

http://www.jurnas.com/news/58476 yang diakses tanggal 15 November 2012. 5http://www.beritasatu.com/pilgub-dki-2012/71955-lipi-media-ikut-menggoreng-isu-

sara-dalam-pilkada diakses tanggal 12 Oktober 2012.

59

Purnama.6 Sementara peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPI), Siti Zuhro menyatakan perkembangan isu SARA memang tak bisa

dilepaskan dari tanggung jawab media. Menurut dia, media berpotensi ikut

dalam upaya mengedepankan salah satu kandidat dan hal tersebut tidak

memberikan informasi yang baik bagi publik. Primodialisme, sering

digunakan oleh kandidat agar mendapat suara dari kelompok dominan.

B. Sentimen Agama dalam Pemilihan Kepala daerah DKI Jakarta 2012

Suatu kenyataan yang tak terelakkan bahwa tidak satu negara pun di

dunia yang memiliki identitas nasional yang tunggal. Tidak ada negara yang

dihuni hanya oleh satu suku bangsa. Setiap Negara selalu didukung oleh

pluralitas penduduk dari segi etnis. Pengaruh dari pluralitas etnis adalah

lahirnya pluralitas dalam aspek budaya , bahasa, agama , bahkan kelas sosial

dalam satu negara. Terlebih lagi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan

memiliki ratusan etnis. Di sisi lain , karakteristik pluralitas Indonesia adalah

kompleksitasnya dalam hal etnis dan agama. Dari sejumlah golongan etnis

(suku bangsa) yang beragam secara umum bangsa Indonesia terbagi dalam

dua golongan besar, yakni golongan etnis pribumi dan golongan etnis

pendatang atau dalam hal ini etnis cina.7 Selain itu, berbagai etnik itu pada

umumnya menganut agama masing-masing yang satu dengan yang lainnya

6 Direktur LSPP dan Konsultan Riset, Ignatius Haryanto di gedung Dewan Pers, Jakarta,

Minggu 16-9-2012, seperti yang dikutip www.beritasatu.com yang diakses 17 November 2012. 7 Prihartanti Nanik dkk,Jurnal Penelitian Humaniora, Mengurai Akar Kekerasan Etnis

pada Masyarakat Pluralis,(Vol.10.No.2 Agustus 2009).108.

60

berbeda. Di Indonesia terdapat banyak sekali agama yang di akui oleh

negara yaitu

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Sesuai

dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang sesuai dengan kondisi bangsa

Indonesia yang demikian majemuk dan heterogen.

Dengan kemajemukan komponen bangsa Indonesia itu, di satu sisi

kita dapat menghimpun dan mengembangkan berbagai potensi bangsa yang

ada. Pluralitas budaya yang ada di tanah air misalnya, merupakan kekayaan

yang tiada tara dan harus disyukuri. Namun, di sisi lain pluralitas tradisi dan

agama, mudah sekali menimbulkan gesekan antar kelompok, yang

berpotensi menimbulkan konflik dan sentimen etnis

Pluralitas bangsa Indonesia itu ternyata sangat rentan terhadap tindak

kekerasan akibat konflik sosial terutama antar-etnik dan antar-agama, di

samping antarkelas dan antar-golongan, yang dalam pembinaan politik di

Indonesia pada zaman orde baru lazim disebut dengan SARA (suku, agama,

ras, dan antar golongan).

Gambar IV.4.

Pedangdut Rhoma Irama Terkait Ceramah yang Berbau Sentimen

Agama

Sumber: Tempo.co/

61

Gambar di atas adalah pedangdut Rhoma Irama yang menyatakan

ceramah Ramadan yang berujung pada dugaan pidana pemilihan umum

tidak berisi penghinaan maupun hasutan kepada salah satu pasangan calon.

Padahal pada saat itu isi ceramahnya menyatakan bahwa Ahok itu

beragama Kristen dan beretnis Tionghoa. Rhoma diduga melakukan

kampanye terselubung dalam bentuk ceramah tarawih di Masjid Al-Isra,

Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu, 29 Juli 2012. Dalam ceramah

berdurasi tujuh menit itu, Rhoma disangka menggunakan isu suku, agama,

dan ras untuk menyerang pasangan calon Joko Widodo dan Basuki Tjahaja

Purnama. Dalam hal ini terlihat adanya sentimen agama yang terjadi untuk

mempengaruhi pilihan publik dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta

2012.

Gambar IV. 5.

Spanduk dukungan warga Tionghoa dan umat Kristiani kepada

pasangan Cagub dan Wagub DKI Jakarta Joko Wi dan Ahok

Sumber: Tempo.co

62

Gambar diatas adalah ajakan warga tionghoa untuk mendukung

Jokowi Ahok dalam pemilihan gubernur 2012. Spanduk itu justru dibuat

oleh pihak ketiga yang berupaya memanfaatkan isu SARA untuk

mendiskreditkan salahsatu kandidat dan sangat kental dengan sentimen

agama.

Gambar IV.6.

Spanduk Laskar Kristus Bertebaran di Jakarta

Sumber: Salam online. com

Jelang Pilkada DKI putaran kedua yang akan berlangsung pada 20

September lalu, perang spanduk dan statemen terus marak. Setelah

sebelumnya beredar spanduk berisi dukungan terhadap Jokowi-Ahok

dengan latar gambar mantan preman Tanah Abang, Hercules Rosario

Marshal, kini beredar spanduk yang mengatasnamakan Laskar Kristus.

Spanduk dengan latar putih dan tulisan merah-hitam mencolok tersebut

bertuliskan, “Ayo Kita Pilih Anak Tuhan untuk Jakarta Baru”. Di bawah

sebelah kanan tertera “Laskar Kristus”. Ini menunjukkan adanya dukungan

kepada Jokowi Ahok dalam bentuk spanduk yang bernada sentimen Agama.

63

Sentimen agama merupakan perilaku manusia, khususnya umat

beragama (yang diwujudkan melalui kata, tindakan, kebijakan, keputusan)

yang merendahkan, membatasi, dan meremehkan agar orang yang berbeda

agama dan etnis mendapatkan hak-haknya serta mampu mengaktualisasi

dirinya secara utuh

Pada umumnya, faktor utama yang menunjang sentimen Agama

adalah dorongan dorongan dari pihak luar kepada seseorang. Pihak luar

yang dimaksud antara lain, para tokoh-tokoh atau pemimpin Agama, politik,

penguasa, pengusaha, pemerintah, kepala suku. Mereka adalah orang-orang

yang ingin meraih keuntungan dari suatu perbedaan. Bagi mereka,

perbedaan merupakan suatu kesalahan dan ketimpangan sosial, sehingga

perlu diperbaiki melalui pemurnian dengan cara menghilangkan atau

menghancurkan semua hal yang berbeda.

Dengan itu, mudah dimengerti jika ada perusakan tempat usaha etnis

tertentu.Tempat ibadah etnis tertentu dan membangun opini publik melalui

media massa, agar seseorang yang berbeda Agama tidak menduduki jabatan

politik di lingkungan pemerintah

Pada konteks kekinian, khususnya di Indonesia, muncul banyak

konflik baru, konflik yang terjadi di dalam wilayah negara, misalnya perang

antar suku, gerakan separatis dengan kekerasan, dan lain-lain. Sentimen

Agama terjadi secara terang-terang maupun tertutup. Secara terang-terangan

berupa, penodaan, pengrusakan, dan penghacuran fasilitas sosial-ekonomi

atau pun ibadah milik etnis serta agama-agama. Secara tertutup berupa

64

pengambilan keputusan pada lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif,

maupun legislatif, bahkan militer dan politik.

Sentimen Agama adalah bahaya laten yang sewaktu-waktu meledak

hanya karena sedikit masalah kecil dan sepele.8 Sentimen Agama juga

memungkinkan interaksi antar umat beragama penuh kemunafikan serta

ketidakjujuran.

Dan tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahwa sentimen Agama telah

hal yang menakutkan pada situasi dan lingkungan pergaulan sosial,

hubungan antar umat agama, pengangkatan dan pemilihan pemimpin,

khususnya dalam pemilihan Gubernur di Jakarta tahun 2012.

Sentimen negatif yang berkaitan dengan agama bisa terjadi akibat

kemunculan aliran-aliran yang bersifat sekterian pada agama-agama. Pada

umumnya, sekte atau mazhab tersebut mempunyai karakteristik yang

hampir sama. Yaitu, bersifat sempalan atau skismatik dari arus utama

agama; adanya tokoh kharismatik yang menguasai bagian-bagian tertentu

dari ajaran agamanya, kemudian mengklaim diri sebagai pemegang ajaran

yang benar, sang tokoh mewariskan ajaran-ajaran kepada para pengikutnya,

sangat menekankan satu atau dua ajaran agama, sambil mengkesampingkan

yang lain jika mendapat nasehat atau masukan untuk perbaikan, maka

dianggap sebagai perlawan terhadap ajaran agama, dan oleh sebab itu patut

dilawan, bila perlu dengan kekerasan. Dengan situasi seperti itu, maka

biasanya, umat beragama yang mempunyai sifat sentimen keagamaan,

8 Perbedaan SARA ,Anugrah sekaligus petaka, oleh Jappy Pelokia dikutip

http://jappy.8m.com/whats_new.html diakses tanggal 12 oktober 2013.

65

muncul dari sekte-sekte atau mazhab-mazhab keagamaan. Dan hampir

semua agama di dunia, mempunyai sekte atau mazhab seperti itu. Mereka

biasanya mempunyai corak keberagamaan yang tertutup dan mempunyai

militansi keagamaan sangat tinggi.Peran elite elite agama di sana sangat

jelas menempatkan agama sebagai salah satu pendorong munculnya

konflik.9

Penulis sendiri menjadi saksi pasalnya beberapa Mesjid di Jakarta

secara terang-terang melakukan pelabelan kualitas manusia berdasarkan

agamanya. Dalam beberapa kali khutbah Jumat di sebuah Masjid di Jakarta

Selatan, khatib jelas-jelas menghimbau dan melarang umat Islam untuk

memilih pemimpin atau wakil pemimpin non-muslim karena dapat

dipastikan akan merusak Islam. Sang pengkhutbah mengancam dengan

mengatasnamakan Allah bahwa siapapun yang melanggar akan masuk

neraka.

Dalam konteks komunikasi politik, eksploitasi kekurangan lawan

adalah taktik utama dalam melancarkan kampanye. Kelemahan lawan

ditonjolkan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dalam rangka memperoleh

keunggulan diri. Dalam kasus pilkada DKI, pihak tertentu, yang jelas

penulis katakan adalah pihak dari Foke - Nara, memanfaatkan kelemahan

pasangan Jokowi - Ahok yang kebetulan salah satunya adalah non-muslim.

Dengan atribut Ahok sebagai non-muslim, pihak Foke - Nara melancarkan

serangan dengan mengatasnamakan ajaran agama bahwa memilih pemimpin

9 Zuly, Qodir, Islam Syariah vis-a-vis Negara: ideologi gerakan politik di Indonesia,

(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 87.

66

non-muslim adalah sebuah dosa. Eksploitasi atribut agama ini terlihat

seakan-akan wajar dalam komunikasi politik.

Walaupun di dalam komunikasi politik membenarkan eksploitasi

kelemahan lawan, namun dalam demokrasi modern, agama bukanlah

kelemahan. Mengingat agama adalah isu yang sangat sensitif bagi

masyarakat Indonesia kebanyakan, diangkatnya isu agama oleh tim sukses

Foke - Nara telah menciptakan sentimen antar-agama yang semakin

meruncing.

Dengan mengatakan bahwa kaum muslim hanya wajib memilih

pemimpin muslim, maka masyarakat non-muslim merasa telah dilucuti hak

politik nya untuk menjadi seorang pemimpin karena masyarakat Indonesia

mayoritas adalah muslim, dimana jika mayoritas muslim tersebut "haram"

untuk memilih pemimpin non-muslim, maka otomatis masyarakat non-

muslim tidak akan pernah mendapatkan posisi sebagai pemimpin.

Jika elit politik di Jakarta menggunakan isu sentimen Agama sebagai

senjata dalam meraih suara, maka bukannya tidak mungkin daerah lain akan

mengikuti cara tersebut, yang mana hal tersebut sangat berbahaya bagi

kedamaian dan keutuhan negara. Model komunikasi politik yang

mengeksploitasi agama akan merambat dengan sangat cepat, apalagi di

daerah-daerah yang sentimen keagamaannya masih sangat kuat seperti

Ambon, Maluku, Aceh, Papua dan lain sebagainya. Agama hanyalah sebuah

atribut, dia bukan substansi. Seorang yang berstatus Islam dalam KTP nya

belum tentu berperilaku Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan bisa

67

saja seorang non-muslim berperilaku lebih Islami ketimbang orang yang

punya status beragama Islam. Status Islam tidak memberikan jaminan dalam

bentuk apapun bahwa orang tersebut akan menjadi Islam dalam perilaku.

Oleh karena itu berbagai cara dilakukan, kelompok Islam akan

mengunjungi pesantren, ulama, kiai agar mendapat dukungan. Dukungan

orang Islam diharapkan mengalir tentunya. Demikian pula umat agama lain

pun akan menggalang dukungan sebagaimana saudara mereka yang

beragama Islam Demikian pula golongan tertentu akan didatangi sesuai misi

cagub yang bersangkutan.

Politisasi agama adalah politik manipulasi mengenai pemahaman dan

pengetahuan keagamaan atau kepercayaan dengan menggunakan cara

propaganda, Indoktrinasi, kampanye, disebarluaskan, sosialisasi dalam

wilayah publik dilaporkan atau diinterpretasikan agar terjadi migrasi

pemahaman, permasalahan dan menjadikannya seolah-olah merupakan

pengetahuan keagamaan/kepercayaan, kemudian, dilakukan tekanan untuk

memengaruhi konsensus keagamaan/kepercayaan dalam upaya memasukan

kepentingan sesuatu kedalam sebuah agenda politik pemanipulasian

masyarakat atau kebijakan publik.10

Proses politisasi agama adalah dengan mengeksploitasi hal-hal yang

merupakan identitas dan wilayah personal ke arena publik. Keberagamaan

dan menganut agama adalah hak asasi karena merupakan kebebasan sipil

yang dijamin Konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen internasional hak

10

http://id.wikipedia.org/wiki/Politisasi_agama diakses tanggal 13 okober 2012.

68

asasi manusia. Namun, di tengah dinamika politik yang tidak sehat, semua

kebebasan sipil itu bisa dieksploitasi untuk dua kepentingan, melemahkan

lawan atau untuk menghimpun dukungan baru.

Jika politisasi dipergunakan untuk melemahkan lawan politik, bisa

diduga pemicu politisasi dari seberang seorang kandidat. Sementara jika

dimaksudkan untuk menghimpun dukungan baru dan memperluas

konstituensi, politisasi agama sengaja didesain oleh diri sendiri.

Dua model kerja politisasi (identitas) agama dalam praktik politik

adalah tindakan yang mencederai demokrasi sebuah mekanisme yang

seharusnya bekerja pada arena rasional.11

Indonesia dengan demokrasinya

memperlakukan siapa pun warga secara setara di muka hukum dan

pemerintahan. Dengan demokrasi pula, siapa pun, tanpa melihat agama,

etnis, dan ras, memiliki kesempatan sama untuk menduduki jabatan apa pun

dalam sistem politik dan pemerintahan.

Sifat buruk yang melekat dalam praktik politisasi agama adalah

stigma berdasar cara pandang dan sikap diskriminatif terhadap personal

maupun golongan, yang nantinya terjadi penghapusan hak-haknya untuk

diperlakukan setara.

11

www. nasional.kompas.com/read/2009/07/03/04523717 “Demokrasi dan Politisasi

Agama diakses tanggal 13 November 2012.

69

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta semakin memanas dengan

ramainya isu sentimen suku, agama, dan ras (SARA) yang dimainkan

masing-masing tim sukses kedua pasangan calon gubernur dan wakil

gubernur DKI. Terutama berkembangnya isu agama yang menyudutkan salah

satu pasangan calon. Dan hal tersebut menunjukkan faktor etnis dan agama

cukup signifikan dalam mempengaruhi pilihan warga DKI terhadap calon

gubernurnya. Perbedaan etnis ini membelah pilihan di mana Foke dan Nara

lebih unggul pada pemilih Betawi, Sunda, dan Minang. Dan Jokowi-Ahok

unggul dalam etnik Jawa, Tionghoa dan lainnya. Namun ada faktor lain yaitu

terhadap pilihan Foke versus Jokowi adalah evaluasi atas kinerja Fauzi Bowo

sebagai gubernur terdahulu yang dirasa kurang memuaskan dalam memimpin

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kemenangan Jokowi-Ahok dan kekalahan Foke-Nara juga

menunjukan bahwa, tanpa kelembagaan yang kuat, klaim dukungan dari

partai politik tidak akan berjalan lurus dengan pilihan politik publik. Saat

partai politik lemah, sosok figur dominan menjadi faktor kemenangan.

Fenomena Pilkada DKI Jakarta membuktikan hal itu. Publik dan media massa

memandang sosok Jokowi dan Ahok lebih merakyat, ramah, hangat, tidak

arogan, egaliter, dan lebih bisa diterima karena menyentuh kalangan

masyarakat bawah. Sedangkan Foke-Nara justru sebaliknya.

70

Lemahnya kinerja partai politik dapat terlihat dari strategi komunikasi

politik yang digunakan kandidat selama masa kampanye berlangsung. Slogan

Kotak-Kotak dan Kumis, misalnya, terlihat lebih dominan dan populer

daripada simbol-simbol partai politik yang mengusung para calon kandidat.

Lambang partai politik dan kerja sistem kelembagaannya sangat jelas terlihat

tidak menjadi sarana yang begitu diandalkan oleh kedua kandidat sebagai alat

penarik dukungan publik. Lemahnya kelembagaan partai politik juga diikuti

dengan munculnya isu SARA selama masa kampanye putaran kedua.

Munculnya propagada nasionalisme SARA sebagai alat politik, adalah bukti

yang paling mencolok tentang bagaimana lemahnya kelembagaan Parpol

penggusung kedua kandidat.

Kemenangan Jokowi Ahok tidak lepas dari peran media dalam

membentuk opini publik publik berdasarkan isi atau berita yang dimuat dan

media yang juga dalam hal tertentu mampu membentuk orang. Selain itu,

keberhasilan Jokowi-Ahok juga ditentukan oleh sikap mereka di depan media

massa. Pasangan tersebut tidak pernah tampil emosi dalam menyikapi

"serangan" dari pihak lain. Hal tersebut semakin membangun citra mereka

sebagai pemimpin yang tenang dan sabar dalam menghadapi segala

persoalan. Harus diakui, media demikian gencar mengangkat sosok Jokowi

dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012.

Media memang sangat berperan penting dalam pembentukan figur

tertentu. Media apapun baik elektronik maupun cetak memiliki peran luar

biasa dan sangat efektif. Media darling terhadap Jokowi karena banyaknya

71

opini tentang Jokowi yang lebih positif membentuk sosok Jokowi ketimbang

pemberitaan terhadap Fauzi Bowo. Dan hal tersebut nampaknya berpengaruh

kepada preferensi pemilih dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012

lalu.

B. Saran

Isu SARA dapat diterima dan sah sejauh untuk memotivasi seseorang

dalam memantapkan pilihan rasionalnya dan bukan ditujukan untuk

memperlebar perbedaan apalagi untuk menyerang kelompok lain. Isu SARA

juga hendaknya tidak dibumbui oleh kebohongan dan manipulasi. Lebih dari

itu, isu SARA seharusnya dapat pula menjadi salah satu bimbingan bagi para

setiap kandidat calon pimpinan agar lebih sensitif dan peduli bahwa

kehadirannya harus melayani, menjadi pelindung dan pemersatu semua

warganya. Dalam kehidupan masyarakat yang rasional yang menjadi

pertimbangan utama adalah misi, visi, kompetensi, kapabiltas dan kualitas

calon pemimpin. Rasionalitas pertimbangan SARA akan semakin

ditinggalkan dan semakin tidak mendapat tempat dalam masyarakat modern.

Apapun isu SARA yang beredar dalam masyarakat bila sebagian besar

masyarakat menggunakan rasionalitasnya maka isu tersebut tidak akan

berarti. Sebenarnya bila dipikirkan dengan rasionalilas modern isu SARA

tidak harus ditakuti. Justru dengan isu SARA itu bila bergaung dalam

kelompok tertentu maka kelompok lainnya harus menghormatinya sebagai

hak mereka. Bila hal ini dilakukan akan menjadi pelajaran demokratis yang

72

sangat berharga. Yang harus dilawan bersama adalah isu SARA negatif yang

menimbulkan konflik dan memecah belah bangsa. Maka dari itu pemilihan

Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 adalah pelajaran berharga untuk

terwujudnya masyarakat yang, rasional dan cerdas dalam berdemokrasi.

viii

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdillah, Ubed. 2002. Politik Identitas Etnis. Pergulatan Tanda Tanpa Identitas.

Magelang: Indonesiatera.

Barth, Frederik. 1988. Kelompok Etnik dan Batasannya. Jakarta: Universitas

Indonesia Press.

Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama 2007.

Dwyer, Denis. 1994. Ethnicity and Development: Geographical Perspective. John

Wilky & Sons Ltd.

Erikson, Erik H. 1989. Identitas dan Siklus Hidup Manusia (terj). Jakarta:

Gramedia.

Fachrudin, Achmad. 2008. Pilkada DKI 2007 Demokratisasi Civil Society.

Jakarta: PT Nusa Utama.

Geertz, Clifford. 1992. Tafsir Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.

Handelman & Schemerhom seperti yg dikutip Tilaar. 2007. Mengindonesiakan

Etnisitas dan IdentitasBangsa Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada.

Heler, Agnes, Sonja Puntscher Riekmann (Ed). 1991. Biopolitics: The Politic of

Body, Race, and Nature. Brookfield: Avebury.

Koentjaraningrat. 1986. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.

Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik

Lokal Di Indonesia dan Asia Tenggara” dibahas dalam seminar

internasional ke-9 di Kampung Percik Salatiga tanggal 25 July 2008

Rahardiansyah, P, Trubus. 2006 Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Universitas

Trisakti.

Samuel P Huntington, Joan Nelson. 1990. Partisipasi Politik di Negara

Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.

Sjamsuddin, Nazaruddin. 1991. Aspek - Aspek Budaya Politik Indonesia. Jakarta :

Pustaka Utama Grafiti.

ix

Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik , Jakarta: PT Grasindo 1992.

Suryadinata, Leo. 1988. Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia. Jakarta :

PT. Gramedia.

INTERNET

http://basyarat.wordpress.com/2011/02/07/etnisitas-dalam-eksistensi-negara

diakses tanggal 3 November 2012

http://juliefisipuns.blogspot.com/2012/08/ras-etnis-dan-agama-dalam-

kontestasi.html diakses tanggal 3 November 2012

http://www.percik.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Item

id diakses tanggal 3 November 2012

kpujakarta.go.id/ diakses tanggal 3 November 2012

sensus penduduk tahun 2000 (BPS)

http://pro-metropolitika.blogspot.com diakses tanggal 3 November 2012

http://metro.news.viva.co.id/news/read/353712-exit-poll–pemilih-foke-dan-

jokowi-berdasar-etnis ) diakses tanggal 5 November 2012

http://politik.kompasiana.com/2012/09/26/harapan-warga diakses tanggal 5

November 2012

http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/31/dki-jakarta

diakses tanggal 12 November 2012

http://www.jakarta.go.id/web/news/1970/01/Sejarah-Jakarta diakses tanggal 13

November 2012

http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/31/dki-jakarta

diakses tanggal 12 November 2012

Perda No 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2007-2012

Badan Pusat Statistik. Tabel Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi DKI

JAKARTA, diakses pada 11 November 2012

http://bakesbangpoljakarta.com/index.php?pilih=hal&id=13 diakses tanggal 4

November 2012

x

Pilkada DKI Jakarta: Barometer Resolusi Konflik, dikutip dari

http://www.pelita.or.id/baca.php?id=34173 diakses tanggal 14

November 2012

http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/31/dki-jakarta

diakses taggal 14 November 2012

Error! Hyperlink reference not valid. budaya betawi” diakses tanggal 4

November 2012

http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=34173 “Pilkada DKI Jakarta:

Barometer Resolusi Konflik diakses tanggal 14 November 2012

http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1634-permasalahan-dan-

solusi pemilukada.html “Permasalahan dan Solusi Pemilukada”

diakses tanggal 15 November 2013

www.kpujakarta.go.id . Peserta pilkada DKI Jakarta 2012 diakses tanggal 14

November 2013.

Tempo online diakses tanggal 3 November 2012