PEMILIHAN Ketua Komisi Yudisial (KY) harus dilakukan secara terbuka. Hal ini penting untuk mencegah politisasi dalam proses pemilihannya dan me-nguatkan kepercayaan publik.

Desakan itu mengemuka dalam diskusi Mencari Ketua Komisi Yudisial yang digelar di Jakarta, Minggu (26/12). “Pemi-lihan Ketua KY harus dibuka ke publik. Ini untuk menghindari politisasi. Ini tidak melanggar undang-undang karena hanya dikatakan dipilih dari dan oleh mereka,” ujar Direktur Pusat Ka-jian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifi n Mochtar.

Ia mencontohkan saat pemilih-an Ketua Mahkamah Konstitusi yang digelar secara terbuka. “De-ngan dilakukan terbuka akan lebih baik karena lebih menjamin integritas, independensi, dan ke-percayaan publik,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa Ketua KY ke depan harus memiliki aspek politik yang rendah kare-na sangat rentan dimanfaatkan secara politis.

Sistem Liga tidak Siap Diadopsi

Cegah Politisasi,Pemilihan Ketua KY

Harus Terbuka

Jika sistem liga diterapkan, hanya akan ada satu atau dua partai yang lolos.

Eko Suprihatno

SEJUMLAH partai politik menolak wacana penye-derhanaan partai mela-lui sistem liga dalam

pemilu. Mekanisme ambang batas parlemen (parliamentary treshold/PT) saat ini dinilai masih cukup baik.

“PT lebih efektif sebagai bagian dari penyederhanaan partai dan peningkatan kualitas demokrasi, karena tidak melalui proses par-polisasi, tetapi kompetisi,” ujar

Mahfud Diminta Buka-bukaan

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD diminta meng -ungkapkan secara jelas orang yang mengintimidasinya saat me-nangani judicial review Undang-Undang Kejaksaan, yang diajukan mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra. “Pak Mahfud dan kepolisian harus menindaklanjuti masalah ini. Pak Mahfud harus berterus terang,” kata anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, di Jakarta, kemarin.

Hal ini penting agar tidak menimbulkan fi tnah dan rasa sa-ling curiga di antara penegak hukum. Pengakuan Mahfud itu dilontarkan di Istana Bogor, 22 Desember lalu. Sang pengancam meminta MK tetap menyatakan Hendarman sah sebagai Jaksa Agung. Namun, MK justru mengabulkan satu permohonan Yusril yang kemudian memutus Hendarman tidak sah lagi menjabat Jaksa Agung. (Ant/P-4)

RUU Desa Harus AspiratifDPR kurang aspiratif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa. Hal itu diakui anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko dalam sebuah semiloka bertema Gerakan memperjuangkan UU Desa, di Yogyakarta, pekan lalu.

“DPR sebenarnya tidak punya ide yang solid, dan banyak yang tidak mengerti duduk perkara tentang RUU Desa ini, makanya saya mencoba melihat aspirasi masyarakat tentang desa,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Institute for Research and Empowerment (IRE) Ari Sujito menyeru kepada seluruh elemen perangkat desa untuk mengawal proses itu secara transparan. (FU/P-4)

Satgas Niat Fokus pada PencegahanPADA 2011, Satuan Tugas Pemberantasan Mafi a Hukum (PMH) akan memfokuskan kerjanya pada upaya pencegahan. Prioritas itu menindaklanjuti masukan dari sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum dalam rapat kerja Satgas di Istana Kepresidenan Bogor, pekan lalu.

Anggota Satgas PMH Mas Achmad Santosa di Jakarta, Minggu (26/12) mengatakan, satgas akan mendorong beberapa revisi peraturan penting dalam pemberantasan mafi a hukum, khu-susnya aturan-aturan mengenai perlindungan saksi pelaku atau participant whistle blower yang termuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.(Wta/P-4)

DINAMIKA

Politik & HAM | 3SENIN, 27 DESEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA

ANTARA/RUSDIANTO

PT lebih efektif sebagai bagian dari penyederhanaan partai dan peningkatan kualitas demokrasi.”

Marwan Jafar Ketua Fraksi PKB

MI/SUSANTO

Zainal Arifin MochtarDirektur Pukat

LOGISTIK PEMILU KADA KARIMUN: Staf KPU Karimun, Kepulauan Riau, menyusun surat suara pemilihan kepala daerah Karimun, akhir pekan lalu. Sebanyak 166.783 ditambah 2,5% surat suara selesai dilipat dan akan didistribusikan ke sembilan kecamatan pada hari ini, untuk persiapan pemilu kada yang dijadwalkan 5 Januari 2011.

“Ini berbahaya karena Ketua KY akan diperebutkan oleh kekuatan politik. Apalagi seka-rang hampir tidak ada par-tai yang tidak bermasalah di wilayah hukum dan beperkara. Itu sebabnya ketua KY harus bersih secara integritas dan tidak nepotisme,” tegasnya.

Ia harus murni tidak pernah dilaporkan ke KY atau lembaga lain karena akan berpeluang menyandera lembaga ini. Dari tujuh komisioner yang ada, Ab-bas Said kerap disebut sebagai kanidat Ketua KY.

Padahal, Abbas yang sebe-lumnya menjadi hakim agung pernah dilaporkan ke KY seba-nyak tujuh kali.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Hakim Agung Arbijoto menilai sebagai lemba-ga pengawasan hakim, kerja KY saat ini belum maksimal karena berfokus pada putusan hakim.

“Padahal, KY sebagai peng-awas hakim itu untuk urusan moral, etika. Jadi bukan hanya melihat apakah putusan hakim itu benar atau salah, tetapi apa-kah para hakim ini berbuat baik atau tidak baik,” paparnya.

Di lain pihak, praktisi hukum Taufi k Basari menilai pemilihan ketua KY saat ini menjadi mo-mentum baik untuk perbaikan KY ke depan. Untuk menjaga independensi harus ada jarak antara KY dan lembaga yang diawasi. Artinya, KY tidak bisa dipimpin oleh komisioner dari hakim agung. (Wta/R-2)

Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, ketika dihubungi Media Indone-sia, di Jakarta, kemarin.

Agar demokrasi lebih berkua-litas, PKB menawarkan PT yang saat ini masih 2,5% menjadi 3%. Kenaikannya diusulkan secara gradual atau bertahap. “Kunci-nya lolos di level PT nasional dulu baru kalau lolos, otomatis ke DPRD. Maksimal PT jadi 3%. Kenaikan secara gradual.”

Sistem liga dalam pemilu ber-mula dari usulan mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Surbakti, untuk mendorong sistem presidensial yang efektif. Namun di sisi lain juga mendorong demokrasi yang lebih efi sien. Pasalnya, perdeba-tan soal besaran ambang batas parlemen dinilainya tidak akan pernah memunculkan sistem demokrasi yang lebih efektif ber-dasarkan kompetisi, dan hanya

memunculkan oligarki politik, yang notabene dikuasai kelom-pok atau keluarga tertentu.

Dihubungi terpisah, politikus asal Partai Hanura Syarifuddin Sudding mengatakan, jika sistem liga diterapkan, hanya akan ada satu atau dua partai yang lolos. “Itu sudah jelas menunjukkan

adanya partai yang mayoritas. Padahal, saat ini kita sedang dalam proses demokrasi, yang artinya membuka kesempatan kepada semua partai,” ujarnya.

Angka ambang batas parle-men yang disepakati Hanura un-tuk Pemilu 2014 adalah sebesar 2,5% dalam Rapimnas I Hanura di Jakarta, belum lama ini. Partai Demokrat menawarkan angka 5%. Menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ah-mad Mubarok, dengan angka itu hanya akan ada 4 parpol besar yang lolos. “Kalau 5% itu kira-kira yang jelas terjamin PDIP, Golkar, Demokrat, kemudian PKS,” kata Mubarok.

Kesempatan minoritasWakil Sekretaris Jenderal Par-

tai Keadilan dan Persatuan Indo-nesia (PKPI) Rully Soekarta me-ngatakan, mencari sistem baru

yang ideal tidak akan pernah selesai. Yang lebih baik adalah terus memperbaiki yang sistem yang ada. “Sistem liga justru menutup kesempatan dari par-tai minoritas untuk menjadi pemimpin,” pungkasnya.

Dengan sistem liga, semua par-pol harus bergerak dari bawah dan diperbolehkan mengikuti pemilu anggota DPRD kabu-paten dan kota madya. Parpol berhasil meraih 2/3 anggo-ta DPRD kabupaten dan kota madya dapat menjadi peserta dalam pemilu untuk DPRD provinsi.

Apabila mampu meraih 2/3 suara DPRD provinsi, partai politik dapat menjadi peserta dalam pemilu untuk DPR pusat. (*/P-4)

suprihatno@mediaindonesia.com