mantan kadis pertanian masuk bui · mantan kadis pertanian masuk bui lagi 1 amlapura, tribun bali -...

2
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali habis. Dieksekusi lagi setelah putusan MA," ungkap Bekti,Iumat (i7l3). Pertengahan Februari 2017, MA me- ngeluarkan putusan kasasi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk ta- hun 2013 tersebut. Hukuman Subrata yang awalnya hanya satu tahun pun menjadi 4,5 tahttr. Artinya, ia akan men- jalani masa hukuman 3,5 tahun lagi. "Keputusan MA lebih tinggi dari tun- tutan jaksa. Sebulan lepas dari penjara Subrata ditahan kembali karena ada pu- tusan kasasi dari MA. fukarang Subrata sudah di lapas," ujar dia. JPU tidak puas dengan putusan yang mengganjar hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk di Dinas Pertanian, TanamanPangan, dan Holikultura Pemda Karangasem tersebut. jPU memutuskan mengajukan ban- ding dan menempuh kasasi. Hasilnya, MA menambah hukuman Subrata Yasa menjadi 4,5 tahun. Terkait kerugian ne- gara yang mencapai Rp 418 juta, dibe- bankan kepada Hamdani yang menjadi rekanan dalam kasus tersebut. KejariAmlapura mencium adanya mo- nopoli d;rn mnrkup. Harga pupuk yang semula Rp 400 per kilo dinaikkan menjadi Rp 2.200. Pengadaan pupuk mengguna- kan dana APBD krduk sebesar Rp aOOpta dan APBD Perubahan Rp 5CI juta. Prpuk yang dibeli sekitar500 ton diberikankepa- da delapan kelompok tani diempatkeca- matan di FGnngasern (fuI) Edisi Hal : Czniq L9 $\atra I zolj Mantan Kadis Pertanian Masuk Bui Lagi 1 AMLAPURA, TRIBUN BALI - Mantan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holikultura (DPTPH) Karangasem, I Komang Subrata Yasa, yang terjerat ka- sus korupsi pengadaan pupuk kembali dita.han pertangahan Februari bulan lalu. MahkamahAgung (MA) menambah masa hukumannya menjadi 45 tahun. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksa- an Negeri Amlapura, Bekti Wicaksono mengatakan, Subrata Yasa yang divonis hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sempat mehirup udara bebas sebulan mulai per- tengahan Januari hingga Februari ini. "Dia (Subrata) bebas karena masa hukuman yang diputuskan PN Tipikor

Upload: others

Post on 23-Jan-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

habis. Dieksekusi lagi setelah putusanMA," ungkap Bekti,Iumat (i7l3).

Pertengahan Februari 2017, MA me-ngeluarkan putusan kasasi dalam kasusdugaan korupsi pengadaan pupuk ta-hun 2013 tersebut. Hukuman Subratayang awalnya hanya satu tahun punmenjadi 4,5 tahttr. Artinya, ia akan men-jalani masa hukuman 3,5 tahun lagi.

"Keputusan MA lebih tinggi dari tun-tutan jaksa. Sebulan lepas dari penjaraSubrata ditahan kembali karena ada pu-tusan kasasi dari MA. fukarang Subratasudah di lapas," ujar dia.

JPU tidak puas dengan putusan yangmengganjar hukuman satu tahun penjaradan denda Rp 50 juta terhadap terdakwakasus dugaan korupsi pengadaan pupuk

di Dinas Pertanian, TanamanPangan, danHolikultura Pemda Karangasem tersebut.

jPU memutuskan mengajukan ban-ding dan menempuh kasasi. Hasilnya,MA menambah hukuman Subrata Yasamenjadi 4,5 tahun. Terkait kerugian ne-gara yang mencapai Rp 418 juta, dibe-bankan kepada Hamdani yang menjadirekanan dalam kasus tersebut.

KejariAmlapura mencium adanya mo-nopoli d;rn mnrkup. Harga pupuk yangsemula Rp 400 per kilo dinaikkan menjadiRp 2.200. Pengadaan pupuk mengguna-kan dana APBD krduk sebesar Rp aOOptadan APBD Perubahan Rp 5CI juta. Prpukyang dibeli sekitar500 ton diberikankepa-da delapan kelompok tani diempatkeca-matan di FGnngasern (fuI)

Edisi

Hal

: Czniq L9 $\atra I zolj

Mantan Kadis Pertanian Masuk Bui Lagi 1AMLAPURA, TRIBUN BALI - MantanKepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan,dan Holikultura (DPTPH) Karangasem, IKomang Subrata Yasa, yang terjerat ka-sus korupsi pengadaan pupuk kembalidita.han pertangahan Februari bulan lalu.MahkamahAgung (MA) menambah masahukumannya menjadi 45 tahun.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksa-an Negeri Amlapura, Bekti Wicaksonomengatakan, Subrata Yasa yang divonishukuman satu tahun penjara dan dendaRp 50 juta oleh Pengadilan Negeri (PN)Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sempatmehirup udara bebas sebulan mulai per-tengahan Januari hingga Februari ini.

"Dia (Subrata) bebas karena masahukuman yang diputuskan PN Tipikor

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl perwakilan provinsi Bali

Nrfsa,&

verifikasi dan e'u-aluasi yang tegas,sehinga jelas, tidak lagi munculmultitafsir dalam mengarahkancalon penerima bantuan" katanya.

Menurutpolitisi PDIP asal Desa/Kecamatan Banjar ini, sering ter-jadi antara petunjuk dengan pelak-sanaannya tidak sama yang ber-dampak pada kekecewaan calonpen'erima karena harus bolak-balikmemperbaiki proposal. Disebut-kan, pembuatan proposal sudahada petunjukteknis fl ulmis) sesuaidengan Peraturan Bupati (Perbup)Nomor 33 Tahun 2016, tetapiterkadang di tingkat pelaksanaantidak sama dalam memberikanpetunjuk. "Yang kami inginkanjuknis ini harus mengikat kita" baiksi penerima dan juga OPD. Tetapipelaksanaan sering tidak sesuaisehingga membikin bingung calonpenerimaj'ungkapnya.

Hal senada disampaikan Ang-gota Komisi I Wayan Masdana.Menurut Pria yang akra disapaAnok ini, calon penerima hibahbansos sering dipersulit ketikaberhadapan dengan OPD terkaityang merealisasikan bantuan. Ia

Realisasi Hibah Bans0s Carut.rnarLlt \

SINGARAIA, NusaBaliDPRD Kabupaten Buleleng

menilai proses realisasi dana hibahbansos-pada kel.ompok masihcarut-marut. Antara petunjukyang diberikan dengan realisas-inya di tingkat OPD terkait, tidaknyambung. Hal itu terungkap ke-tika anggota DPRD Buleleng untukpertamakali menyampaikan hasilresesnya di hadapan seluruh pimpi-nan OPD lingkup Pemkab BulelengJumat [17l3J.

Rapat dipimpin Ketua DPRDBuleleng Gede Supriatrr4 sedang-kan dari eksekutif dipimpin AsistenI Setkab Buleleng Made Arya Su-kerta.

Ketua Komisi I, Putu MangkuMertayasa menyatakan, pencairanhibah bansos harus ada panduan

irang jelas sehingga ada persamaanpersepsi dikalangan OPD. IQrenabanyak keluhan yang disampai-kan kelompok masyarakat saatreses, terutama menyangkirt calonpenerima.

"Contoh carut marutnya ituada di bagian indikator penetimaApakah objeknya atau kegiatan-nya, yangbisa menerima bantuan. pun meminta agar masing masingBagian hukum harus nnemberikan OPD bisa memberikan penielasan

terkait dengan syarat administrasipencairan bantuan. "Bansos itukapan sebenarnya bisa dicairkansaya minta masing masing OPDbisa kooperatif untuk memberikanpenjelasan. Iklaupun memang adakesalahan, mohon,yang ngurus itubisa dijelaskan, dan bisa memban-tu, supayatidakbolak- balih untukproses pencairannyaj' ujarnya

SementaraAsisten I Setda Bule-leng Made Arya Sukerta men gapre-siasi masukan yang disampaikanpana wakil ralgraL Ia berdalih per-soalan yang dihadapi masyarakatsebagai calon penerima bantuanhibah bansos hanya terkait masalahteknis khususnya masalah ad-ministrasi. Terkait dengan indica-tor penerima, dalam aturan jelasmengatur bahwa indikatornya ituadalah kegiatan

"ltu jelas bukan pada kelompokpenerima, namun kegiatan yangdilalsanakan. I(arena nanti hibahitu masukke OPD berupa program.Ketika ada hibah dalam bentukbangunan, kan harus dipastikanharus bagus. Kalau tidak instansiteknis yang ditempatkan disana,ya kontrolnya jadi lemah dong'jelasnya 6 k19

Edisi

Hal

: e6^"thr, [g $^a^oF votl

:q