sakn ii 2007 sht
DESCRIPTION
SAKN II 2007 shtTRANSCRIPT
Pusdiklatwas BPKP 1
SISTEM ADMINISTRASI
KEUANGAN NEGARA II
UU NO. 17 TH 2003 UU NO. 1 TH 2004UU No. 15 th 2004UU No. 25 TH 2005 suharto
Pusdiklatwas BPKP 2
TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
• Setelah selesai pemelajaran peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan dalam melaksanakan audit di lapangan mengenai Sistem Administrasi Keuangan Negara setelah reformasi berdasarkan Paket Undang-undang dibidang keuangan negara yang baru, serta peraturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemeintah, Peraturan Presiden, peraturan Menteri dan lain-lain.
Pusdiklatwas BPKP 3
TUJUANPEMBELAJARAN KHUSUS• Setelah mengikuti proses pembelajaran pada modul ini
diharapkan peserta dapat memahami :– Pengertian Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara dan
adanya Reformasi Pengelolaan APBN– Pengurusan Keuangan Negara– Penyusunan dan Penetapan APBN– Pelaksanaan APBN– Pengelolaan Badan Layanan Umum– Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN– Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara– Ketentuan Pidana, Sanksi Administrasi, dan Ganti rugi
Pusdiklatwas BPKP 4
BAB II
KEUANGAN NEGARA
DAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
Pusdiklatwas BPKP 5
• Adalah semua Hak dan Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yg dpt dijadikan milik negara berhubung dgn pelaksanaan hak dan kewajiban tsb.
KEUANGAN NEGARA
Pusdiklatwas BPKP 6
KEUANGAN NEGARA
• Memungut pajakMemungut pajak• Mengeluarkan dan Mengeluarkan dan
mengedarkan uangmengedarkan uang• Melakukan pinjamanMelakukan pinjaman
• Menyelenggarakan Menyelenggarakan tugas layanan umum tugas layanan umum pemeritahan negarapemeritahan negara
• Membayar tagihan Membayar tagihan pihak ketigapihak ketiga
HAK NEGARA KEWAJIBAN NEG.
Pusdiklatwas BPKP 7
Sub Bidang Pengelolaan
Fiskal
Sub Bidang Pengelolaan
Moneter
Sub bidang Pengelolaan
Kekayaan Negara yang dipisahkam
Keuangan Negara
Keuangan negaraKeuangan negaraDlm Arti SempitDlm Arti Sempit Pokok Bahasan dalam modul Pokok Bahasan dalam modul
D A L A M A R T I L U A S, mencakup 3 Sub bidang D A L A M A R T I L U A S, mencakup 3 Sub bidang
Pusdiklatwas BPKP 8
KEUANGANKEUANGANNEGARANEGARA
DIPISAHDIPISAHKANKAN
DIURUS DIURUS LANGSUNGLANGSUNG
APBNAPBNAPBDAPBD
•InvestatifInvestatif•Profit MotifProfit Motif
•BUMN/BUMDBUMN/BUMD•Good CorporateGood Corporate
GavernanceGavernance
•Public ServicePublic Service•Non ProfitNon Profit
•DEP/LPNDDEP/LPND•Good GavernanceGood Gavernance
Anggaran Anggaran PerusahaanPerusahaan
ICWICWRABRABIARIAR
IBWIBW
UU No.17 Thn 2003 Ttg KEU. NEGARAUU No.17 Thn 2003 Ttg KEU. NEGARAUU No.1 Thn 2004 Ttg PERBEND. NEGARAUU No.1 Thn 2004 Ttg PERBEND. NEGARA
UU No.15 Thn2004 ttg PPTKNUU No.15 Thn2004 ttg PPTKNUU No.25 Th 2005 TtG SPPNUU No.25 Th 2005 TtG SPPN
Pusdiklatwas BPKP 9
PERBENDAHARAAN NEGARA
Adalah
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, termasuk investasi dan
kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
(Ps.1 ayat 1 UU No.1/2004)
Pusdiklatwas BPKP 10
RUANG LINGKUP KEU. NEGARA• Hak Negara (memungut pajak, membuat & meng-
edarkan uang & melakukan pinjaman)• Kewajiban Negara• Penerimaan & pengeluaran Negara• Penerimaan & pengeluaran Daerah• Kekayaan Neg/Daerah yg dikelola sendiri atau oleh
pihak lain• Kekayaan Pihak Lain yg dikuasai Pemth• Kekayaan Pihak lain yg diperoleh dgn mengguna-
kan fasilitas yg diberikan Pmth
Pusdiklatwas BPKP 11
RUANG LINGKUP PERBENDAHARAAN NEGARA
• Pelaks.Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah• Pelaks.Penerimaan dan Pengeluaran Negara/ Daerah• Pengelolaan Kas• Pengelolaan Piutang dan Utang Negara/Daerah
• Pengelolaan Investasi dan Barang milik Negara/ Daerah
• Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah
Pusdiklatwas BPKP 12
RUANG LINGKUP PERBENDAHARAAN NEGARA (2)
• Penyusunan Laporan Pertgjwban pelaks. APBN/APBD
• Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
• Pengelolaan Badan Layanan Umum
• Perumusan Standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yg berkaitan dgn pengelolaan negara dlm rangka pelaks.APBN/APBD
Pusdiklatwas BPKP 13
PRINSIP PENGELOLAAN KEU.NEGARA
• Tertib,• Taat peraturan• 3 E• Transparan• Bertanggung Jawab• Memperhatikan rasa
keadilan & kepatutan
Pusdiklatwas BPKP 14
ASAS UMUM PENGELOLAAN KEU. NEGARA
ASAS YG SDH ADA:• Asas Tahunan• asas Universalitas• Asas Kesatuan• Asas Spesialitas
ASAS BARU:• Akuntabilitas• Propesionalitas• Proforsionalitas• Keterbukaan• Pemeriksaan 0leh
Badan Pemeriksa yg bebas dan mandiri
15 Pusdiklatwas BPKP
MANFAAT ASAS UMUM KEU.NEGARA
• Acuan dalam Reformasi Manajemen Keuangan Negara, sekaligus
• Memperkokoh landasan pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daera
Pusdiklatwas BPKP 16
REFORMASI PENGELOLAAN APBN
A. PEKEMBANGAN ANGGARAN NEGARA:
1. Anggaran tradisionil
2. Anggaran dengan pendekatan New Public Manajement (NPM)
B. PERUBAHAN PENDEKATAN ANGGARAN NEGARA
Pusdiklatwas BPKP 17
PERKEMBANGAN ANGGARAN NEGARA
• Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran negara telah banyak mengalami perkembangan
• Cara pendekatannya juga terus berkembang sesuai dinamika manajemen sektor publik
• Pada prinsipnya ada dua pendekatan utama:– Anggaran Tradisional atau konvensional
– Anggaran New Public Management (NPM)
Pusdiklatwas BPKP 18
PENDEKATAN ANGGARAN
ANGGARAN TRADISIONAL(Organik dan jenis Belanja)
ANGGARAN NPM (Reinvanting Gavernmance)
INCREMENTALISM (menambah/mengurangi
yg sudah ada)
LINE-ITEM(struktur & susunan sama
Dgn yang lama)
Teknik Anggran Kinerja
Zero Base Budgets (ZBB)
P P B S
Pusdiklatwas BPKP 19
SISTEM LAMA VS. YG SISTEM LAMA VS. YG BARUBARU
Sistem Penganggaran yg lama
Sistem Penganggaran yg baru
Berdasarkan jenis pengeluaran (line item) dgn pola incremental index
Belanja Rutin dan Pembangunan
Anggaran Berimbang
Mengaitkan setiap pengeluaran dengan manfaatnya (berbasis kinerja)
Unified Budgeting
Anggaran surplus defisit
Pusdiklatwas BPKP 20
ANGGARAN TRADISIONAL
CARA MENYUSUNNYA:INCREMENTALISM
STRUKTUR & SUSUNANNYALINE-ITEM
ANGGARAN BERIMBANG DAN DINAMIS
Penerapannya
Pusdiklatwas BPKP 21
INCREMENTALISMTujuan Utama dan Penekanannya pada penga
wasan dan pertanggungjawaban yang terpusatHanya menambah/mengurangi (dlm %) jumlah
rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada dengan menggunakan data tahun sebelumnya, tanpa kajian yang mendalam
Tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan riilBisa timbul kesalahan yang berulang, karena tidak
tahu apakah tahun dasarnya sudah berdasarkan kebutuhan wajar atau tidak
Pusdiklatwas BPKP 22
INCREMENTALISM
Tidak ada perhatian thdp. Value of Money Tidak ada perhatian thdp. Value of Money ( 3E )( 3E )
Sering terjadi pengeluaran yang tidak Sering terjadi pengeluaran yang tidak diperlukandiperlukan
Indikatornya hanya tercapainya target dan Indikatornya hanya tercapainya target dan penyerapan danapenyerapan dana
Cenderung menerima konsep Harga pokok Cenderung menerima konsep Harga pokok pelayanan history tanpa memperhatikan pelayanan history tanpa memperhatikan apakah:apakah: Pelayanan masih dibutuhkanPelayanan masih dibutuhkan Pelayanan yg diberikan adil atau tidakPelayanan yg diberikan adil atau tidak Pelayanannya ekonomis dan efisienPelayanannya ekonomis dan efisien
Pusdiklatwas BPKP 23
LINE - ITEM• Tujuan utama: Untuk mengontrol pengeluaran• Struktur anggaran didasarkan dari sifat penerimaan
dan pengeluaran.• Disusun mnrt jenis dan obyek belanja/penda –patan.
Mis.pendapatan pajak, gaji, belanja barang dll• Tidak memungkinkan unt menghilangkan item-item
penerimaan/pengeluaran yg sudah ada walau secara riil sudah tidak dibutuhkan
• Tidak bisa dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena indikatornya hanya ketaatan dlm penggunaan dana
Pusdiklatwas BPKP 24
PENGALAMAN DI INDONESIA
• Anggaran Berimbang dan Dinamis sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan perubahan
• Pemisahan yang tegas Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan
• Pinjaman dianggap sebagai pendapatan• Peningkatan Anggaran pembangunan setiap
tahun hanya kamuflase
Pusdiklatwas BPKP 25
KELEMAHAN
• Tidak dapat mengakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan negara
• Salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan
• Pengelolaan fiskal tidak berkesinambungan
Pusdiklatwas BPKP 26
Kelemahan Anggaran Tradisional
• Orientasi jangka pendek (tahunan) dan terputus hubungannya dgn rencana RPJM
• Pendekatan incremental mengabaikan 3 E• Lebih orientasi input daripada outputtidak bisa
diukur kinerjanya• Sekat sekat antar Departemen kaku over lapping,
ego sektoral, konflik• Terpisahnya anggaran Rutin dan Pembangunan• Sering gagal mengendalikan pengeluaran sering
revisi dan/atau memanipulasi anggaran (Berita Acara Tidak benar/Fiktif karena tidak boleh ada SIAP)
Pusdiklatwas BPKP 27
Situasi saat iniSituasi saat ini
Centralized budget preparationCentralized budget preparation
• Ego sectoralEgo sectoral
• Kurang terintegrasiKurang terintegrasi
• Perlu 100 diajukan 120Perlu 100 diajukan 120
• mau dibeli apa?, bukan mau kinerja mau dibeli apa?, bukan mau kinerja apa? apa?
Pusdiklatwas BPKP 28
• Input oriented & Output mindedInput oriented & Output minded• Easy but not the bestEasy but not the best• Not efficient - Terpisahnya Not efficient - Terpisahnya
penyusunan anggaran rutin dan penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunananggaran pembangunan
• Buy and build rather than Buy and build rather than maintenance.maintenance.
• Short sighted - Penganggaran yang Short sighted - Penganggaran yang ber-ber-horizonhorizon jangka pendek jangka pendek
Situasi saat iniSituasi saat ini(lanjutan)
Pusdiklatwas BPKP 29
Bagaimana bisa jadi Bagaimana bisa jadi Begini?Begini?
• Undang Undang Lama (ICW)Undang Undang Lama (ICW)
• Perilaku: Perilaku: PenguasaPenguasa bukan bukan PelayanPelayan
• Melayani Melayani bossboss, bukan , bukan masyarakatmasyarakat
• It’s It’s not brokennot broken, why , why fixed itfixed it..
• Orientasi Orientasi masa lalumasa lalu, bukan , bukan ke ke depandepan..
Pusdiklatwas BPKP 30
Latar BelakangLatar Belakang
– ReformasiReformasi– Perkembangan teknologiPerkembangan teknologi– Tuntutan MasyarakatTuntutan Masyarakat– KesenjanganKesenjangan
Pusdiklatwas BPKP 31
• Kurang terkaitnya antara Kurang terkaitnya antara Kebijakan, Perencanaan, Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran dan Penganggaran dan Pelaksanaannya;Pelaksanaannya;
• Penganggaran yang ber-Penganggaran yang ber-horizonhorizon satu tahun (satu tahun (jangka pendekjangka pendek););
• Penganggaran yang berdasarkan Penganggaran yang berdasarkan masukan (masukan (inputsinputs););
• Terpisahnya penyusunan anggaran Terpisahnya penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunanrutin dan anggaran pembangunan
Latar Belakang Latar Belakang (con’t)(con’t)
Pusdiklatwas BPKP 32
Pendekatan Baru Sistem Anggaran Negara
(Prof.Dr.Mardiasmo,MBA,Ak)
Komprehensif / Komparatif Terintegrasi dan Lintas Sektoral Proses Pengambilan Keputusan yang Rasional Berjangka Panjang Spesifikasi Tujuan dan Perengkingan Prioritas Analisis Total Cost dan Benefit Berorientasi pada Input, Output, dan Outcome,
bukan sekedar Input Adanya pengawasan Kinerja
Pusdiklatwas BPKP 33
1. KATALIS : Fokus memberi Arahan bukan produksi pelayanan 2. PEMERINTAH MILIK MASYARAKAT:
Memberdayakan masyarakat daripada melayani3. PEMERINTAH YANG KOMPETITIF : Menyuntikkan Semangat Kompetisi Dalam
memberikan pelayanan publik4. PEMERINTAH MISIONER : Mengubah organisasi yg digerkkan oleh kebujakan
menjadi digerkkan oleh Misi5. ORIENTASI HASIL : Membiayai Hasil bukan Masukan
PEMERINTAHAN YANG IDEAL
OSBORNE &GAEBLER(REINVANTING GOVERNMENT)
Pusdiklatwas BPKP 34
REINVANTING GOVERNMENT,,,,,,
6. ORIENTASI PELANGGAN : Bukan melayani Birokrasi7. WIRAUSAHA : Menciptakan pendapatan tidak hanya belanja8. DESENTRALISASI : Dari hierarkhi menuju Partisipatif dan Tim Work9. ANTISIPATIF : Berusaha Mencegah daripada Mengobatai10. ORIENTASI PASAR : Tinggalkan mekanisme Administratif menuju
Mekanisme Pasar
Pusdiklatwas BPKP 35
PEMERINTAH SWASTA
MASYARAKAT
SynergySynergy
KEWIRAUSAHAANKEWIRAUSAHAAN
PRIVATISASIPRIVATISASI
DEMOKRASIDEMOKRASI
KEMITRAANKEMITRAANDALAM DALAM
GOVERNANCEGOVERNANCE
KEMITRAANKEMITRAANDALAM DALAM
GOVERNANCEGOVERNANCE KOMUNIS/SOSIALIS
ETATIS KAPITALIS
Pusdiklatwas BPKP 36Spesifik
Botton-up BudgetingBersifat Tahunan
Sistematik dan RasionalPrinsip Anggaran Bruto
Zero Base Budgeting, PPBSMenggunakan aturan klasik: Vote Accounting
Lintas DepartemenBatasan Departemen yg kaku
Berdasarkan Sasaran KinerjaLine-item dan Incrementalism
Utuh dan komprehensif dg perencanaan Jk.Panjang
Tidak terkait Perencanaan jk panjang
Orientasi Input, Output, Outcome (Value of Money)
Berorientasi Input
DesentralisasiSentralistis
ANGGARAN NPM (KINERJA)ANGGARAN TRADISIONAL
PERBANDINGAN
Pusdiklatwas BPKP 37
BAB III
PENGURUSAN
KEUANGAN NEGARA
Pusdiklatwas BPKP 38
Pusdiklatwas BPKP 39
Pusdiklatwas BPKP 40
PEJABAT PENGEL0LA KEUANGAN NEGARA
Ada 2 kelompok Pejabat Pengelola, yaitu :
1. Pjbt. Pengelola APBN (Pengelola Fiskal)
adalah Menteri Keuangan
2. Pjbt. Pengguna Anggaran/barang
Negara adl. Menteri/Pimpinan Lembaga
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
Pusdiklatwas BPKP 41
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
MENTERI KEUANGAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)
PENYELENGGARA KEWENANGAN
KEBENDAHARAAN
BENDAHARA UMUM NEGARA/KUASA BUN
MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA
CHIEF OPERATIONAL OFFICER (COO)
PENYELENGGARA KEWENANGAN ADMINISTRASI
PENGGUNA ANGGARAN
Pusdiklatwas BPKP 42
CHIEF FINANCIAL OFFICER
• PENGELOLA FISKAL• WAKIL PEMERINTAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN
NEGARA YG DIPISAHKAN• BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS
PENGELOLAAN ASET DAN KEWAJIBAN NEGARA SECARA NASIONAL
BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SESUAI DENGAN
TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING
CHIEF OPERATIONAL OFFICER
Pusdiklatwas BPKP 43
SUB BIDANG PENGELOLAAN FISKAL (MEN.KEUANGAN)
• Meliputi Fungsi-fungsi:– Pengelolaan Kebijakan Fiskal & Kerangka
Ekonomi Makro– Penganggaran– Administrasi Perpajakan– Administrasi Kepabeanan– Perbendaharaan, dan– Pengawasan Keuangan
Pusdiklatwas BPKP 44
TUGAS PJBT PENGELOLA KEU.NEGARA(Menteri Keuangan)
• Menyusun & melaks.kebijakan pengel. APBN• Menyusun RAPBN & Renc. Perubahan APBN• Melaks. Pungutan Pdpt Negara• Melaks. Fungsi BENDAHARA UMUM
NEGARA ( BUN )• Menyusun Lap.Keu Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN• Melaks.tugas-tugas lain dibidang pengelolaan
fiskal bdsk ketentan Undang-undang
Pusdiklatwas BPKP 45
Kekuasaan Pengel. Keu.Negara,(Menteri Keuangan)
Kewenangan Umum:• Penetapan Arah dan Kebi
jakan Umum ( AKU )
• Strategi& Proritas APBN :– Penetapa Pedoman
Pelaks.& Pertgjwban APBN
– Penetapan Pedoman Renja Dep/Lembaga
– Penetapan Gaji dan tun -jangan
– Pedoman Pengel.Penerimaan negara
Kewenangan Khusus:• Keputusan/Kebijakan
Teknis Pengelolaan APBN:
– Kpts.Sidang Kabinet Bidang Pengel.APBN
– Kpts Rincian APBN
– Kpts. Dana Perimbangan
– Penghapusan Aset dan Piutang Negara
Pusdiklatwas BPKP 46
FUNGSI B U N / KUASA BUN
• KASIR
• PENGAWASAN KEUANGAN
• MANAJER KEUANGAN
Pusdiklatwas BPKP 47
PENGAWASAN
APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL
• PRE - AUDIT
• RECHMATIGHEID, WETMATIGHEID
KEMENTERIAN TEKNIS/LEMBAGA
• POST - AUDIT
MENTERI KEUANGAN
Pusdiklatwas BPKP 48
PENGAWASAN KEUANGAN
• RECHMATIGHEID– Sah pengujian ditinjau kebenaran formal menurut
haknya– Apakah secara formal penagih berhak menagih
kepada negara– Apakah tagihan secara formal sah
• WETMATIGHEID– Pengujian terhadap kebenaran teknik anggaran
ditinjau dari aspek perundang-undangan– Apakah dana sdh tersedia dalam dokumen
pelaksanaan anggaran– Apakah dana untuk membayar tagihan tersedia atau
cukup tersedia
Pusdiklatwas BPKP 49
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
• Menyusun dokumen pelaks. anggaran• Mengadakan ikatan/perjanjian dg
pihak lain dlm batas anggaran yg tersedia
• Menunjuk kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang
• Menetapkan pejabat yg bertugas melakukanpemungutan penerimaan negara
• Menetapkan pejabat yg bertugas mela kukan pengelolaan utang dan piutang
• Melakukan tindakan yg mengakibat kan pengeluaran anggaran belanja
• Menguji, membebankan pada MAK yg ditentukan, dan memerintahkan pembayaran :
– Menguji kebenaran material surat bukti hak tagih
– Meneliti kebenaran dokumen yg menjadi persyaratan/ kelengkapan berkaitan adanya ikatan/perjanjian dlm pengadaan
– Membebankan pengeluaran sesuai dg mak yg bersangkutan
– Memerintahkan pembayaran atas beban APBN
SELAKU OTORISATORSELAKU OTORISATOR SELAKU ORDONATORSELAKU ORDONATOR
PENGURUSAN UMUM/ADMINISTRASIPENGURUSAN UMUM/ADMINISTRASI
Pusdiklatwas BPKP 50
PEMBUATAN PEMBUATAN KOMITMENKOMITMEN
PENGUJIAN & PENGUJIAN & PEMBEBANANPEMBEBANAN
PERINTAHPERINTAHPEMBAYARANPEMBAYARAN
SPMSPMPENGUJIAN
Tahapan administratifTahapan administratif Tahapan pembayaranTahapan pembayaranCOMTABEL BEHEERCOMTABEL BEHEER
Menteri TeknisMenteri Teknis Menteri KeuanganMenteri Keuangan
PELAKSANAAN YANG BERLAKU SEBELUMREFORMASI
PENERBITANPENERBITANGIRO BILLYET.GIRO BILLYET.
SSP2DP2D
Pembuatan
SPP
Pusdiklatwas BPKP 51
PEMBUATAN PEMBUATAN KOMITMENKOMITMEN
PENGUJIAN & PENGUJIAN & PEMBEBANANPEMBEBANAN
PERINTAHPERINTAHPEMBAYARANPEMBAYARAN PENGUJIANPENGUJIAN PENCAIRAN PENCAIRAN
DANADANA
PENGURUSAN ADMINSTRATIFPENGURUSAN ADMINSTRATIFADMINISTRATIF BEHEERADMINISTRATIF BEHEERTAHAPAN ADMINISTRASITAHAPAN ADMINISTRASI
PENGURUSAN COMTABELPENGURUSAN COMTABEL(COMTABEL BEHEER)(COMTABEL BEHEER)
TAHAPAN PEMBAYARANTAHAPAN PEMBAYARAN
MENTERI TEKNISMENTERI TEKNISSELAKU PENGGUNA ANGGARANSELAKU PENGGUNA ANGGARAN
MENTERI KEUANGANSELAKU BUN
PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAANANGGARAN BELANJA NEGARA 2005
KONTRAK MAK/MAP SPM RECHT/WET SP2DDIPA
Pusdiklatwas BPKP 52
MENTERI TEKNISSELAKU PENGGUNA
ANGGARANTAHAPAN ADMINISTRASI
PEMBUATAN KOMITMEN
PENGUJIAN TAGIHAN
MENTERI KEUANGANSELAKU BUN
PENGUJIANPEBENDAHARAAN
CHEQUE
PASAL 19 UUPN
PASAL 17&18 UUPN
SP2D
SPM
?
ADMINISTRASI/FISIK/TUPOKSI HASIL
KONTRAKSPKBARANG/JASA
DIPA
Pusdiklatwas BPKP 53
BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
APBN
Pusdiklatwas BPKP 54
ANGGARAN NEGARA(APBN)
• Suatu perkiraan keuangan dar Pemerintah dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun), yang di satu pihak memuat jumlah belanja tertinggi untuk membiayai kewajiban negara, dan di lain pihak memuat jumlah pendapatan yang minimal dapat menutup belanja negara tersebut
Pusdiklatwas BPKP 55
• Mrpk.Wujud pengelolaan Keu.Negara yg di TAP kan tiap tahun dgn Undang undang
• Struktur APBN terdiri : Angg.Pendapatan, Angg.Belanja, & Pembiayaan
• Anggaran PDPT terdiri: Pajak, PNBP, Hibah• Anggaran Belanja : Belanja Pemerintah Pusat dan
Belanja Daerah dlm rangka Perimbangan keuangan• Belanja Negara dirinci mnrt: Organisasi, Fungsi,
dan Jenis Belanja
A P B N
Pusdiklatwas BPKP 56
FUNGSI ANGGARAN
• ANGGARAN ADALAH ALAT:– AKUNTABILITAS– MANAJEMEN– KEBIJAKAN EKONOMI
• Sebagai instrumen kebijakan ekonomi Anggaran berfungsi:-->TRILOGI PEMB.– Mewujudkan pertumbuhan dan Stabilitas
perekonomian– Pemerataan Pendapatan
Pusdiklatwas BPKP 57
SIKLUS ANGGARAN
SUATU PERPUTARAN ANGGARAN YANG DIMULAI SUATU PERPUTARAN ANGGARAN YANG DIMULAI DARI PENYUSUNAN ANGGARAN OLEH PEMERINTAHDARI PENYUSUNAN ANGGARAN OLEH PEMERINTAH
BERUPA R-APBN SAMPAI DENGAN PENETAPAN BERUPA R-APBN SAMPAI DENGAN PENETAPAN UNDANG-UNDANG PERHITUNGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG PERHITUNGAN ANGGARAN
NEGARA (UU PAN)NEGARA (UU PAN)
TAHAP SIKLUS ANGGARAN:TAHAP SIKLUS ANGGARAN:Penyusunan anggaran oleh PemerintahPenyusunan anggaran oleh Pemerintah
Pengesahan RAPBN menjadi UU APBN oleh DPRPengesahan RAPBN menjadi UU APBN oleh DPRPelaksanaan Anggaran Oleh PemerintahPelaksanaan Anggaran Oleh PemerintahPengawasan Keuangan Negara oleh BPKPengawasan Keuangan Negara oleh BPK
Laporan dan Pertanggungjawaban oleh PemerintahLaporan dan Pertanggungjawaban oleh PemerintahPengesahan Perhitungan anggaran menjadi Undang undangPengesahan Perhitungan anggaran menjadi Undang undang
Pusdiklatwas BPKP 58
• APBN disusun sesuai kebutuhan / kemampuan meng himpun Pendapatan Negara
• Diupayakan agar Bel.Operasional tdk melampaui pendapatan
• Penyusunan RAPBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP -->PP No.20/2004)
• Bila Angg Defisit, ditetapkan sumber2 pembiayaan dgn Undang-undang.
• Bila akan ada Surplus, penggunaannya ditetapkan dgn Undang undang
PENYUSUNAN APBN
Pusdiklatwas BPKP 59
APBN
DEFISIT SURPLUS
•DIBATASI MAX 3% DARI PDB
•PINJAMAN DIBATASI Max
60% DARI PDB
•PEMT. Dpt mengajukan usul penggu naannya kpd DPR •MEMPERTIMBANGKAN PRINSIP PERTGJWB ANTAR GENERASI•DIUTAMAKAN UTK:
•PENGURANGAN UTANG,•PEMBENTUKAN DANA CADANGAN,•PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL
Pusdiklatwas BPKP 60
Pusdiklatwas BPKP 61
Arah & kebijakan Umum Pmth
Strategi & Prioritas APBN
PenyusunanRKP
Visi, Misi, Tupoksi, Tujuan dan Sasaran Unit kerja
Rancangan APBN
ProsesPenyusunanRancangan
APBN Program & Kegiatan Unit Kerja
RKA / KL
RPJMRPJM
Pusdiklatwas BPKP 62
TOP-DOWN & BOTTOM UP PROCESSR
an
can
gan
A
wal R
KP
Penjabaran RPJM Nasional:
1. Prioritas Pembangunan Nasional,
2. Arah Kebijakan Umum 3. Kerangka Ekonomi Makro
1. Prioritas Pembangunan Nasional
2. Arah Kebijakan Umum3. Kerangka Ekonomi
Makro4. Program – program
• Kementerian, • Lintas kementerian, • Kewilayahan, dan • Lintas kewilayahan
memuat kegiatan pokok :a) Kerangka Regulasib) Kerangka Anggaran
Ran
can
gan
Pert
am
a
RK
P
Bottom Up
4. SEB Men PPN – Men Keuangan Pagu Indikatif - KL
Top Down
Rancangan Renja KL
Pusdiklatwas BPKP 63
Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional
Isi:Visi-Misi
Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Program-programKegiatan Indikatif
Pusdiklatwas BPKP 64
Pusdiklatwas BPKP 65
Penyusunan dan Penetapan RKPPenyusunan dan Penetapan RKPRancangan Awal RKP/D
Penetapan RKP/D
Sebagai pedoman penyusunan
Rancangan APBN
Rancangan Akhir RKP/D
a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka ekonomi makro/dad) Program Kement/Lembaga / SKPD
a) Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah
b) Kebijakan Umumc) Kerangka ekonomi makro/da Pagu
Indikatif
Kement/Lemb / SKPD MenyusunRenja - KL / SKPD
Program Kement/Lembaga / SKPDd) Program Kement/Lembaga / SKPD
SEB MenPPN + MenKeu
MUSRENBANGPUS/DA
a. Sinkronisasi Program KL/SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP
MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(4)Bappenas/da menyelenggarakanMUSRENBANGNAS
a. Sinkronisasi Program KL/SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP
Pusdiklatwas BPKP 66
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L ( RKA K/L)
• M/PL selaku PA menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) thn berikutnya --> PP No.21 Thn 2004
• RKA KL disusun berdasarkan Prestasi Kerja yg akan dicapai, disertai Prakiraan Belanja utk thn berikutnya (Anggaran Berbasis Kinerja = ABK)
• RKA KL tsb.disampaikan kpd DPR utk dibahas dlm pembicaraan pendahuluan R-APBN
Hasilnya disampaikan kpd Menteri Keuangan sebagai bahan penyususunan RUU-APBN
Pusdiklatwas BPKP 67
Perencanaan – Apa Yang Baru?Perencanaan – Apa Yang Baru?
Daftar Usulan - “Shopping List”• Sebanyak-banyaknya• Seindah-indahnya• Tidak terbatas
DULU SEKARANG
Rencana Kerja - “Working Plan”• Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)• Kegiatan (Proses)• Output / Outcome
Sehingga Perencanaan• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan
sumberdaya dan arah pembangunan nasional
Critical point-nya adalah• Menyusun hubungan optimal antara input, proses,
dan output / outcomes
Karena:Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003
Pusdiklatwas BPKP 68
Syarat Penyusunan Syarat Penyusunan ABKABK
• KL/Pemda sudah mempunyai Perencanaan Stratejik
(Renstra), lengkap dengan dokumennya, termasuk
indikator dari setiap sasaran.
• KL/Pemda sudah mempunyai Perencanaan Kerja
(Renja), termasuk indikator target/sasaran satu tahun
• Klasifikasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
• Standar Harga
• Standar Teknis
Pusdiklatwas BPKP 69
PENDEKATAN PENGANGGARANPENDEKATAN PENGANGGARAN
• PENGANGGARAN TERPADUPENGANGGARAN TERPADU Menghimpun DUK,DUP DUKS dlm RKA-KLMenghimpun DUK,DUP DUKS dlm RKA-KL
• PENGANGGARAN DGN KERANGKA PENGANGGARAN DGN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAHPENGELUARAN JANGKA MENENGAHKomitmen K/L bahwa kegiatan berlanjutKomitmen K/L bahwa kegiatan berlanjut
• PENGANGGARAN BERBASIS KINERJAPENGANGGARAN BERBASIS KINERJAPencantuman sasaran program (Hasil) dan Pencantuman sasaran program (Hasil) dan
sasaran kegiatan (Keluaran) dlm RKA-KLsasaran kegiatan (Keluaran) dlm RKA-KL
Pusdiklatwas BPKP 70
Penganggaran Terpadu
Memuat semua kegiatan
Instansi Pemerintah dlm APBN
yang disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan Anggaran Belanja
Rutin dan Anggaran Belanja
Pembangunan
Pusdiklatwas BPKP 71
PENGANGGARAN TERPADUPENGANGGARAN TERPADU
Penyusunan anggaran terpadu Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan dilakukan dengan mengintegrasikan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan seluruh proses perencanaan dan penganggaranpenganggaran di lingkungan K/L di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut belanja menurut organisasi, organisasi, fungsi, program, kegiatan dan fungsi, program, kegiatan dan jenis belanjajenis belanja..
Pusdiklatwas BPKP 72
KERANGKA PENGELUARAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAHJANGKA MENENGAH
Kerangka Pengeluaran Jangka MenengahKerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya atas dengan mempertimbangkan implikasi biaya atas keputusan ybs. pada tahun berikutnya yang keputusan ybs. pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.dituangkan dalam prakiraan maju.
Prakiraan MajuPrakiraan Maju ( (forward estimateforward estimate)) adalah adalah
perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.anggaran tahun berikutnya.
Pusdiklatwas BPKP 73
Back
MENGAPA MTEF / KPJM PERLU ?MENGAPA MTEF / KPJM PERLU ? Memelihara kelanjutan fiskal dan disiplin fiskal
Akan meningkatkan keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran
Memudahkan kerja perencanaan K/L pada tahun-tahun berikutnya
Pada Tahap pelaksanaan anggaran akan memberikan keleluasaan pengguna anggaran dalam mengelola input untuk mencapai output
Pusdiklatwas BPKP 74
Penganggaran Perspektif Jangka Menengah
• Mengurangi ketidakpastian dimasa yad dlm penyediaan Dana
• Memberikan kerangka yang menyeluruh• Meningkatkan keterkaitan antara proses
Perencanaan dan panganggaran• Mengembangkan Disiplin Fiskal• Mengarahkan alokasi sumberdaya agar
lebih rasional dan strategis• Meningkatkan kepercayaan masyarakat• Ada keleluasaan dlm tahap Implementasi
Pusdiklatwas BPKP 75
PENERAPAN ANGGARAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJABERBASIS KINERJA
Langkah awal yang perlu dilakukan oleh setiap K/L Langkah awal yang perlu dilakukan oleh setiap K/L adalah adalah mengkaji kembali program dan kegiatanmengkaji kembali program dan kegiatan kementerian negara/lembaga. kementerian negara/lembaga.
K/L perlu K/L perlu menetapkan indikator dan sistem menetapkan indikator dan sistem pengukuran kinerjapengukuran kinerja.. Sementara itu Departemen Sementara itu Departemen Keuangan perlu menyusun pedoman penyusunan Keuangan perlu menyusun pedoman penyusunan standar biaya yang sejalan dengan sistem peng-standar biaya yang sejalan dengan sistem peng-anggaranggaraan berbasis kinerja. n berbasis kinerja.
DDiperlukan iperlukan perubahan paradigmaperubahan paradigma dalam penyu-dalam penyu-sunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dari yang selama ini lebih pelaksanaan anggaran dari yang selama ini lebih berdasarkan berdasarkan masukanmasukan menjadi lebih berdasarkan menjadi lebih berdasarkan keluaran /hasil. keluaran /hasil.
Pusdiklatwas BPKP 76
Penetapan kegiatan K/L benar-benar mendukung pencapaian sasaran program / sesuai dengan tugas pokok dan fungsi K/L
Menetapkan keluaran (output) yang terukur dan hasil (outcome) untuk setiap kegiatan / sub kegiatan
Perhitungan biaya masukan (input) dan biaya keluaran (out put) dengan menggunakan standar biaya yang ditetapkan
Pusdiklatwas BPKP 77
PENYUSUNAN ANGGARANBERBASIS KINERJA
INDIKATOR KINERJA STANDAR BIAYA EVALUASI KINERJA
UMUM KHUSUS
DITETAPKAN MENKEU(SETELAH BERKOORDINASI DENGAN K/L TERKAIT)
DASAR PENYUSUNANANGGARAN
Pusdiklatwas BPKP 78
STRUKTUR APBN1. ANGGARAN PENDAPATAN:
1) Penerimaan pajak2) Penerimaan Bukan Pajak3) Hibah
2. ANGGARAN BELAMJA:1) Belanja Pemerintah Pusat2) Belanja Daerah dlm rangka
Perimbangan Keuangan
3. PEMBIAYAAN:1) Penerimaan Pembiayaan2) Pengeluaran Pembiayaan
Pusdiklatwas BPKP 79
KLASIFIKASI PENGANGGARAN
• Pasal 15 ayat 5 UU No.17/2003: Anggaran yang disetujui DPR dirinci
dalam:•Organisasi•Fungsi•Program•Kegiatan dan•Jenis Belanja
Pusdiklatwas BPKP 80
ORGANISASI DAN BAGIAN ANGGARAN
• KLASIFIKASI ORGANISASI• Klasifikasi untuk masing-masing
kementerian negara/lembaga
• Dalam tingkat kementerian dibagi dalam unit eselon i, ii dan iii yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendukung program (Bagian Anggaran)
Pusdiklatwas BPKP 81
KLASIFIKASI FUNGSI
• Fungsi adalah : perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional
• Klasifikasi fungsi, yang akan membantu dalam penyusunan struktur program dan kegiatan
Pusdiklatwas BPKP 82
KLASIFIKASI FUNGSI 01 PELAYANAN UMUM02 PERTAHANAN03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN04 EKONOMI05 LINGKUNGAN HIDUP06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM07 KESEHATAN08 PARIWISATA DAN BUDAYA09 AGAMA10 PENDIDIKAN11 PERLINDUNGAN SOSIAL
Rp
$misi
visi
sasaran
Pusdiklatwas BPKP 83
PROGRAM
• ADALAH PENJABARAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DALAM BENTUK UPAYA YANG BERISI SATU ATAU BEBERAPA KEGIATAN DENGAN MENGGUNA KAN SUMBERDAYA YANG DISEDIA KAN UNTUK MENCAPAI HASIL YANG TERUKUR SESUAI DENGAN MISI KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA.
Pusdiklatwas BPKP 84
PENYUSUNAN KEGIATANdidasarkan pada:
Rencana pembangunan jangka mengengah nasional
Rencana kerja pemerintahRincian strategi kementerian
negara/lembagaProgram prioritas dan program pendukung
kementerian negara/lembaga
Pusdiklatwas BPKP 85
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
• Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari:
• Sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralata dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
Pusdiklatwas BPKP 86
Klasifikasi Lain
• Belanja Negara terdiri dri:– Belanja untuk penyelenggaraan
Pemerintah Pusat dan
– Pelaksanaan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Pusdiklatwas BPKP 87
PROSES PENGISIANRENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT KERJA ESELON I
UNIT OPERASIONAL(ESELON II DAN ESELON III)
F 3-1 F 3-2
F 2-1 F 2-2
F 1-1
F 1-5
F 1-2 F 1-3
F 2-3
F 3-3 F 3-4
F 2-4
F 1-4
Pusdiklatwas BPKP 88
JENIS BELANJA1. BELANJA PEGAWAI
2. BELANJA BARANG DAN JASA
3. BELANJA MODAL
4. BEBAN BUNGA
5. SUBSIDI
6. BANTUAN SOSIAL
7. HIBAH
8. BELANJA LAIN-LAIN OBLIGATORYOPTIONALTRANSFER
Rp
$
Yen
SPPD
MODAL
Pusdiklatwas BPKP 89
BAB VBAB VPELAKSAAN ANGGARANPELAKSAAN ANGGARAN
Pusdiklatwas BPKP 90
PELAKSANAAN APBN
• Stlh APBN ditapkan dengan UU pelaksanaannya ditu- angkan lebih lanjut dgn Kpts. Presiden sbg pedoman bagi Dep/Lembaga dlm pelaksanaan Anggaran
• Penuangan dlm Keppres tsb, menyangkut hal hal yg belum dirinci dlm APBN seperti :– Alokasi anggaran utk kantor pusat dan kantor daerah
– Pembayaran gaji pegawai, tunggakan beban Dep/Lemb
– Alokasi dana utk Prop/Kab/Kota
– Alokasi Subsidi kpd perusahaan/badan yg menerima
Pusdiklatwas BPKP 91
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
• Setelah APBN ditetapkan, Men.Keuangan membe ritahu kpd semua menteri/pim.Lembaga agar me nyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
• Menteri/Pim.Lembaga menyusun Dok. Pelaksanaan Anggaran bdsk alokasi anggaran yg ditetapkan oleh Presiden
• Dalam Dok.pelaks.anggaran diuraikan :– Sasaran yg hendak dicapai, fungsi, program dan
rincian kegiatan– Anggaran yg disediakan, dan perkiraaan pendapatan
tiap satuan kerja
Pusdiklatwas BPKP 92
DOKUMEN PELAKSANAAN NGGARAN
• Pada Dok. Pelaksanaan Anggaran dilampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU) dlm kementerian / lembaga ybs
• Dokumen Pelaksanaan Anggaran yg telah disahkan Menteri Keuangan disampaikan kepada:– Menteri/Pimpinan Lembaga– Kuasa Bendahara Umum Negara– Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA)
Pusdiklatwas BPKP 93
Pusdiklatwas BPKP 94
WEWENANG MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN
a. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara
b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaranc. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negarad. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negarae. Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dlm rangka
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negaraf. Mengusahakan dan mengatur dana yg diperlukan dlm
pelaksanaan anggaran negarag. Menyimpan uang negarah. Menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan
investasii. Melakukan pembayaran bdsk permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum negara j. …
a. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara
b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaranc. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negarad. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negarae. Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dlm rangka
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negaraf. Mengusahakan dan mengatur dana yg diperlukan dlm
pelaksanaan anggaran negarag. Menyimpan uang negarah. Menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan
investasii. Melakukan pembayaran bdsk permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum negara j. …
Pusdiklatwas BPKP 95
j. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah
k. Memberikan pinjaman atas nama pemerintahl. Melakukan pengelolaan utang dan piutang negaram. Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang
standar akuntansi pemerintahann. Melakukan penagihan piutang negarao. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
negarap. Menyajikan informasi keuangan negaraq. Menetapkan kebijakan dan pedoman penngelolaan serta
penghapusan barang milik negarar. Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah
dlm rangka pembayaran pajaks. Menunjuk pejabat kuasa bendahara umum negara
Lanjutan…
Pusdiklatwas BPKP 96
TUGAS KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA
• Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelak sanaan anggaran dlm wilayah kerja yang ditetapkan (5 M )
• Penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan ketentuan yaitu:– Melakukan pengendalian Pelaksanaan Anggaran Negara– Melakukan penagihan piutang negara– Melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai
pengeluaran anggaran:• Meneliti kelengkapan perintah pembayaran• Menguji ketersediaan dana ybs• Menguji kebenaran perhitungan• Memerintahkan pencairan dana
Pusdiklatwas BPKP 97
B E N D A H A R A
BENDAHARA UMUM NEGARA BENDAHARA PENGELUARAN
BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA BARANG ?????
BENDAHARA ADALAH PEJABAT FUNGSIONAL PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN KARIER
BENDAHARA DIATUR BUN SELAKU PEMBINA NASIONAL JABATAN FUNGSIONAL BENDAHARA
JABATAN BENDAHARA TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA
DILARANG LANGSUNG/TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN DAGANG, PEMBORONGAN, PENJUALAN JASA, PENJAMIN
MacamBendahara
Pusdiklatwas BPKP 98
Pelaksanaan APBN (2)• Pemt.Pusat menyampaikan Laporan Realisasi Semester
Pertama disertai Prognonis utk enam bulan berikutnya, kpd DPR pada akhir Juli thn ybs. utk dibahas dgn DPR
• Penyesuaian/Revisi APBN dapat dibahas dgn DPR apabila terjadi hal hal sbb:
– Perkembangan Ekonomi makro tdk sesuai asumsi dlm penetapan APBN
– Ada perubahan pokok pokok Kebijakan Fiskal
– Keadaan tertentu yg menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Unit
– Apabila Saldo anggaran lebih tahun lalu akan digunakan utk pembiayaan tahun berjalan
Pusdiklatwas BPKP 99
Pelaksanaan APBN (3)
• Dalam keadaan Darurat, Pemth. dpt melakukan pengeluaran yg blm tersedia anggarannya,yg hrs diusulkan dlm Rancangan Perubahan APBN,dan /atau disampaikan dlm Lap.Realisasi Anggaran
Pusdiklatwas BPKP 100
SISTEM GIRAL DALAM PELAKSANAAN APBN
• Pengeluaran/penerimaan uang dilakukan secara giral
• Pembayaran tidak dilakukan dengan SPM tunai atau uang tunai
• Pembayaran dilakukan dengan menerbitkan :– SPM giro bank/pos untuk penerima yg
memiliki rekening bank– SPM cek bank/pos utk penerima yg tdk
memiliki rekening bank• Setoran uang penerimaan melalui bank
Pusdiklatwas BPKP 101
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
• Tiap Dep/LPND wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yg jadi tanggugjawabnya
• Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah
• Tidak boleh ada penggunaan Langsung• Penerimaan berupa komisi,potongan atau bentuk
lain sbg akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barangdan/atau oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah sehingga wajib disetor seluruhnya ke as Negara
Pusdiklatwas BPKP 102
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
• Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yg telah disahkan
• PA/KPA/PPK berwenang mengadakan perjanjian/ ikatan dgn pihak lain dalam batas angaran yang tersedia
• Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk : menguji, membebankan pada mata angg, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN
Pusdiklatwas BPKP 103
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA (2)
• Pengguna Anggaran / KPA Berwenang :
– Menguji kebenaran material surat surat bukti mengenai hak pihak penagih
– Meneliti kebenaran dokumen tagihan
– Meneliti tersedianya dana
– Membebankan pada anggaran yg tersedia– Memerintahkan Pembayaran atas beban
APBN
Pusdiklatwas BPKP 104
Pelaksanaan Anggaran Belanja (3)
• Pembayaran atas tagihan yg menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara
Pusdiklatwas BPKP 105
Pelaksanaan Anggaran Belanja (4)• Dalam pelaks. Pembayaran, BUN / KBUN
berkewajiban untuk :– Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yg
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/KPA– Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas
beban APBN dalam SPMU– Menguji ketersediaan dana ybs– Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar
pengeluaran negara– Menolak pecairan dana, bila perintah pembayar
an dari PA/KPA tidak memenuhi syarat
Pusdiklatwas BPKP 106
Pelaksanaan Anggaran Belanja (5)• Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dila
kukan sebelum barang dan/atau jasa diterima• Untuk kelancaran tugas , kpd PA /KPA dpt
diberikan UANG PERSEDIAAN yg dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
• Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran dari uang persediaan setelah:– Meneliti kelengkapan perintah pembayaran dari
PA / KPA– Menguji kebenaran perhitungn tagihan dlm SPM– Menguji ketersediaan dana yg bersangkutan
Pusdiklatwas BPKP 107
Pelaksanaan Anggaran Belanja (6)
• Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA bila tidak memenuhi syarat
• Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya
• Pengecualian , diatur dalam PP
Pusdiklatwas BPKP 108
PENGELOLAAN UANG
Terdiri dari :
»Pengelolaan Kas Umum Negara
»Pelaksanaan Penerimaan Negara
»Pengelolaan Uang persediaan
Pusdiklatwas BPKP 109
PENGELOLAAN KAS UMUM NEGARA
• Menteri Keuangan selaku BUN berwenang mengatur dan menyelenggarakan Rekening Pemerintah dengan membuka Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral
• Uang Negara meliputi Rupiah & Valuta Asing
• Dlm pelaks.Penerimaan dan pengeluaran nega ra BUN dpt membuka Rek.Penerimaan dan Rek.pengeluaran pada Bank Umum
Pusdiklatwas BPKP 110
PENGEL. KAS UMUM NEGARA (2)
• BUN dapat mengatur penyetoran scr berkala• Rek.Pengeluaran pada Bank Umum diisi dengan
dana yg bersumber dari Rek.Kas Umum Negara pada Bank Sentral
• Pengisian Rek Pengeluaran disesuaikan dengan rencana pengeluaran kegiatan Pemt dlm APBN
• Pemt.Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa-giro atas dana yg disimpan pada Bank Sentral
• Biaya sehubungan dgn pelayanan Bank Umum dibebankan pada belanja negara
Pusdiklatwas BPKP 111
PENGEL. KAS UMUM NEGARA (3)
• Dalam hal disuatu tempat blm ada layanan per bankan, BUN dpt menunjuk Badan Lain utk melaks. Penerimaan dan/atau pengeluaran negara dengan ketentuan Badan lain tsb memiliki:
– Kompetensi, meliputi keahlian, permodalan, jaringan dan sarana penunjang layanan yg diperlukan
– Reputasi , dinilai berdasarkan perkembangan kinerja Badan hukum ybs min. 3 tahun terakhir
• Penunjukan tsb diikat dgn kontrak dan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan, 3 E, transparan, bertgjw, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan mengutamakan BH di luar lembaga keuangan yg sebag.besar /seluruh sahamnya dimiliki oleh negara
Pusdiklatwas BPKP 112
• M/PL dpt membuka Rekening utk keperluan pelaks.pengeluaran di lingkugan Dep/lembaga dgn persetujuan BUN
• Kantor/Satker di lingkungan Dep/Lembaga dpt diberi persediaan uang kas utk keperluan pemba yaran yg tdk dapat dilakukan langsung oleh BUN kpd pihak penyedia barang/jasa
• Diperlukan pembukaan Rekening utk menyimpan uang persediaan sblm dibayarkan kpd yg berhak
PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN
Pusdiklatwas BPKP 113
• Tatacara pembukaan rek. serta penggunaan dan mekanisme pertgjwban uang persediaan dite-tapkan oleh BUN sesuai PP mengenai pengelo-laan uang Negara.
• Menteri/Pim.Lemb. mengangkat Bendahara utk mengelola uang yg hrs dipertgjwbkan (UP)
• BUN dpt memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening uang persediaan tsb
PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN
Pusdiklatwas BPKP 114
PENGELOLAAN PIUTANG
• Pemth.Pusat dpt memberikan pinjaman atau hibah kepada:
• Pemth. Daerah• BUMN • BUMD• Lembaga Asing
sesuaidengan yg ditetapkan dlm UU APBN
Pusdiklatwas BPKP 115
PENGELOLAAN PIUTANG (2 )
• Tatacara pemberian pinjaman/hibah diatur dengan PP
• Setiap pejabat yg diberi kuasa utk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan negara wa jib mengusahakan agar setiap piutang negara diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.
• Piutang yg tdk dpt diselesaikan seluruhnya tepat waktu diselesaikan menurut peraturan per UU yg berlaku
Pusdiklatwas BPKP 116
PENGELOLAAN PIUTANG (3)
• Piutang negara jenis tertentu yaitu piutang pajak dan piutang yg diatur dalam undang undang tersendiri mempunyai hak mendahu lu sesuai dgn perat. per UU yang berlaku
• Penyelesaian piutang negara (perdata) dapat diseesaikan melalui PERDAMAIAN, kecua li piutang negara yg penyelesaiannya diatur tersendiri dlm UU
Pusdiklatwas BPKP 117
PEJABAT YG MEMUTUSKAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA SECARA DAMAI
NO. PEJABAT YG MEMUTUSKAN
NILAI PIUTANG
1 MENTERI KEUANGAN SAMPAI DENGAN RP 10 MILYAR
2 PRESIDEN LEBIH DARI RP 10 MILYAR SAMPAI DENGAN RP 100 MILYAR
3 PRESIDEN SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN DPR
LEBIH DARI RP 100 MILYAR
Pusdiklatwas BPKP 118
PEJABAT YG MEMUTUSKAN PENYELESAIAN PIUTANG DAERAH SECARA DAMAI
NO. PEJABAT YG MEMUTUSKAN
NILAI PIUTANG
1 GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA
SAMPAI DENGAN RP 5 MILYAR
2 GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN DPRD
LEBIH DARI RP 5 MILYAR
Pusdiklatwas BPKP 119
PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA
• Piutang Negara dpt dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali menge nai piutang negara yg cara penyelesaiannya di atur tersendiri dlm UU
• Pejabat yang diberi wewenang penghapusan piutang negara berikut besarannya adalah sbb.
Pusdiklatwas BPKP 120
PEJABAT YG MEMUTUSKAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA
NO. PEJABAT YG MEMUTUSKAN
NILAI PIUTANG
1 MENTERI KEUANGAN
S D RP 10 MILYAR
2 PRESIDEN LEBIH DARI RP 10 MILYAR S.D. RP 100 MILYAR
3 PRESIDEN DG PERSETUJUAN DPR
LEBIH DARI RP 100 MILYAR
Pusdiklatwas BPKP 121
• Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yg diberi kuasa atas nama Menteri Keuang an utk mengadakan utang negara atau mene rima hibah yang berasal dari dalam atau luar negeri sesuai dgn yg ditetap kan dlm UU-APBN
• Utang/hibah tsb dapat diteruspinjamkan kepada Pemth Daerah/BUMN/BUMD
PENGELOLAAN PENGELOLAAN UTANG NEGARAUTANG NEGARA
Pusdiklatwas BPKP 122
PENGELOLAAN UTANG NEGARA(2)PENGELOLAAN UTANG NEGARA(2)
• Tatacara pengadaaan utang/penerimaan hibah, penerusan utang/hibah dan penatausahaannya diatur dalam PP
• Kedaluwarsa Hak tagih utang negara adalah setelah 5 (lima) tahun sejak utang jatuh tempo, dihitung sejak tgl 1 Januari tahun berikutnya, kecuali ditetapkan lain dengan UU
• Kedaluwarsa tertunda bila pihak yg berpiutang mengajukan tagihan kpd Negara sblm berakhir nya masa kedaluwarsa
Pusdiklatwas BPKP 123
PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN INVESTASI JANGKA PANJANG DALAM BENTUK :
– PEMBELIAN SAHAM– PEMBELIAN SURAT UTANG
– INVESTASI LANGSUNG
PEMERINTAH PUSAT DAPAT MELAKUKAN PENYER TAAN MODAL PADA PERUSH NEGARA/PERUSH. DAERAH/SWASTA YG DITETAPKAN DGN UU
PENGELOLAANINVESTASI
Pusdiklatwas BPKP 124
BARANG MILIK NEGARA YG DIPERLUKAN BAGI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN
TIDAK DAPAT DIPINDAHTANGANKAN
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DILAKUKAN DENGAN CARA :
– DIJUAL– DIPERTUKARKAN
– DIHIBAHKAN– DISERAHKAN SEBAGAI PENYERTAAN MODAL
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Pusdiklatwas BPKP 125
S.D. Rp 10 MILYARSELAIN TANAH, SELAIN BANGUNAN
MENTERI KEUANGAN
LEBIH DARI Rp 10 MILYAR S.D. Rp 100 MILYAR
SELAIN TANAH, SELAIN BANGUNAN
PRESIDEN
BERNILAI LEBIH DARI Rp 100 MILYAR
SELAIN TANAH, SELAIN BANGUNAN
DPR
TIDAK DIBATASITANAH, BANGUNANDPR
NILAI BARANGJENIS BRG MILIK NEGARA
PEJABAT YG MEMUTUSKAN/ MENYETUJUI
PEJABAT YG MENYETUJUI PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
Pusdiklatwas BPKP 126
LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA DAN/ATAU YANG DIKUASAI
NEGARA
Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan thd :• Uang atau surat berharga milik negara baik yg berada
pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga• Uang yang hrs disetor oleh pihak ketiga kepada negara• Brg bergerak milik negara baik yg berada pada instansi
pemth.maupun pada pihak ketiga• Brg tdk bergerak dan hak kebendaannya milik negara• Barang milik pihak ketiga yg dikuasai negara yg
diperlukan utk tugas pemerintahan
Pusdiklatwas BPKP 127
PENATAUSAHAAN APBN
EFECTIVEPERSUASION
Meliputi:
Akuntansi Keuangan
&Penatausahaan
Dokumen
Pusdiklatwas BPKP 128
AKUNTANSI KEUANGAN
• Menteri Keuangan selaku BUN menyeleng garakan akuntansi atas :
• Transaksi Keuangan
• Aset
• Utang
• Ekuitas dana,termasuk
• Transaksi Pembiayaan dan Perhitungannya
Pusdiklatwas BPKP 129
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
APBN suatu tahun anggaran tertentu meliputi : Hak pemerintah pusat yg diakui sbg penambah nilai
kekayaan bersih Kewajiban pemerintah pusat yg diakui sbg pengurang
nilai kekayaan bersih Penerimaan yg perlu dibayar kembali dlm tahun
anggaran bersangkutan maupun dlm tahun berikutnya Pengeluaran yg akan diterima kembali dlm tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya
DILAKSANAKAN SELAMBAT-LAMBATNYA TAHUN ANGGARAN 2008
Pusdiklatwas BPKP 130
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
SistemAkuntansiInstansi
SistemAkuntansiKasUmum
Negara
Neraca
LaporanRealisasiAngg.
CatatanatasLRA & Neraca
LaporanArusKas
CatatanatasLaporanArusKas
Neraca
LaporanArusKas
LaporanRA
Catatan atasLaporanKeuangan
DiperiksaolehBPK
MenteriTeknis
BendaharaUmumNegara
Pusdiklatwas BPKP 131
PENATAUSAHAAN DOKUMEN
Setiap orang dan atau badan yang menguasai dokumen yg berkaitan dengan
perbendahara an negara wajib menatausahakan dan memeli hara
dokumen tsb dengan baik sesuai dengan peraturan perUU yang berlaku yaitu UU
tentang kearsipan
Pusdiklatwas BPKP 132
PRESIDEN SELAKU KEPALA PEMERINTAH MENGATUR, MENYELENGGARAKAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN SECARA MENYELURUH
Menteri keuangan selaku B.U.N. Menyelenggarakan sistem pengendalian dibidang perbendaharaan
Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern dibidang pemerintahan masing-masing
Gubernur/bupati/walikota mengatur, menyeleng-garakan pengendalian intern
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHPs 58 UU No.1/2004
Pusdiklatwas BPKP 133
BAB VI
PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM
( BLU )
Pusdiklatwas BPKP 134
BADAN LAYANAN UMUM (B.L.U.) 1)
Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berkaitan usaha memaju-kan kesejahteraan umum/mencerdaskan kehidupan bangsa
Penyediaan barang/jasa yg dibutuhkan publikKekayaan B.L.U merupakan kekayaan negara/
daerah yg tidak dipisahkan dengan APBN/ APBD
Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dari sistem laporan kementerian negara/lembaga/ daerah
Pusdiklatwas BPKP 135
BADAN LAYANAN UMUM (B.L.U.) 2)
Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RK/RA)
Pendapatan dan belanja dikonsolidasikan dalam Rk dan RA kementerian negara/lembaga/daerah
Pendapatan blu adl. Pendapatan negara/ daerah Blu dapat memperoleh/menerima hibah/sumbangan Pendapatan blu dapat digunakan langsung untuk
membiayai belanja BLU Pembina keuangan blu menteri keuangan Pembina teknis blu menteri teknis ybs
Pusdiklatwas BPKP 136
BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBN
Pusdiklatwas BPKP 137
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN
• Presiden menyampaikan Rancangan UU ttg Pertgjwban Pelaksanaan APBN kpd DPR berupa Lap. Keuangan yg telah diperiksa BPK paling lambat 6 bulan stlh thn anggaran berakhir, yg paling tidak meliputi:– Laporan Realisasi APBN– NERACA– Laporan Arus Kas– Catatan atas Lap. Keuangan yg disusun sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah
Pusdiklatwas BPKP 138
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN (2)
• Bentuk dan isi Lap.Prtgjwb pelaks.APBN disusun dan disajikan sesuai dgn Standar Akuntansi Pemerintahan (S A P )
• SAP tsb oleh suatu Komite Standar yg Inde penden dan ditapkan dgn PP stlh >dulu men dapat pertimbangan dari BPK
• Lap.Keuangan Pemerintah yg telah diperik sa BEPEKA harus disampaikan kd DPR pa linglambat 6 bulan setelah berakhirnya TA
Pusdiklatwas BPKP 139
MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMT.PUSAT TERDIRI
- LAPORAN REALISASI ANGGARAN- NERACA - CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN- LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
- LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT
- IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA MEMBERIKAN PERNYATAAN :- PENGELOLAAN APBN TELAH DISELENGGARAKAN
BERDASARKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN YG MEMADAI
- AKUNTANSI KEUANGAN TELAH DISELENGGARAKAN SESUAI DG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
Pusdiklatwas BPKP 140
Bendahara penerima/pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang kepada kuasa b.U.N./Bendahara umum daerah
Kuasa bendahara umum negara dari segi hak dan ketaatan pada peraturan bertanggungjawab kepada menteri keuangan (bun)
B.U.N. Dari segi hak dan ketaatan pada peraturan bertanggung jawab kepada presiden
Bendahara umum daerah dari segi hak dan ketaatan pada peraturan bertanggungjawab kepada gubernur – bupati, walikota
Pengguna anggaran secara formal/material bertanggung jawab kepada presiden
Kuasa pengguna anggaran secara formal/material bertanggung jawab kepada pengguna angaran
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Pusdiklatwas BPKP 141
TANGGUNGJAWAB PARA PENGELOLA KEU. NEGARA
• Pengguna Anggaran: bertgjwb secara formal dan material kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran yg ada dlm penguasaannya
• Kuasa Pengguna Anggaran bertgjwb secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yg ada dlm pengurusannya
• Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang bertgjwb atas pelaksa- naan kebijakan yg ditapkan dalam UU APBN, dari segi manfaat/hasil (outcome)
Pusdiklatwas BPKP 142
• Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertg- jwb secara fungsional atas penge lolaan uang yg menja di tgjwbnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara
• Kuasa Umum Bendahara Negara bertgjwb kpd Menteri Keuangan selaku BUN dari segi hak dan ketaatan pada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yg dilakukannya
• Bendahara UmumNegara bertgjwb kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan pada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yg dilakukannya
TANGGUNGJAWAB PARA PENGELOLA KEU. NEGARA
Pusdiklatwas BPKP 143
BAB VIII
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB
KEUANGAN NEGARA
( PPTKN )
Pusdiklatwas BPKP 144
Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggungjawab Keu. Negara
DIAMANATKAN PADA :• UUD 1945 Pasal 23 E
• UU No.17/2003 Pasal 33DIATUR DALAM UNDANG UNDANG TERSENDIRI
UU No.15 Tahun 2004Ttg PPTKNUU No.15 Tahun 2004Ttg PPTKN
145 Pusdiklatwas BPKP
PEMERIKSAAN OLEH BPKHal-hal Pokok Yg Diatur:• Pengertian Pemeriksaan dan Pemeriksa• Lingkup pemeriksaan• Standar Pemeriksaan• Kebebasan dan kemandirian dlm pelaks.pemrk.• Akses pemeriksa thd. Informasi• Kewenangan untuk mengevaluasi SPM• Hasil Pemeriksaan dan Tindak lanjut• Pengenaan Ganti Kerugian Negara• Sanksi Pidana
Pusdiklatwas BPKP 146
Pemeriksaan
• Adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, obyektif, dan profesional bdsk standar pemeriksaan, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keaandalan informasi mengenai
pemngelolaan dan tanggung jawab KN
Pusdiklatwas BPKP 147
PEMERIKSA
Adl. Orang yg melaksanakan tugas pemeriksaan
tanggungjawab pengelolaan KN untuk dan atas nama BPK
Pusdiklatwas BPKP 148
Lingkup Pemeriksaan
• Psl 2 UU No.17/2003 Pemeriksan mencakup seluruh unsur keuangan negara
• Kewenangan BPK mencakup:– Pemeriksaan Keuangan memberi opini – Pemeriksaan Kinerja aspek 3 E utk
identifikasi hal-hal yg perlu diketahui DPR– Pemeriksaan dgn tujuan tertentu pemeriksaan
investigasi
Pusdiklatwas BPKP 149
PELAKS. PEMERIKSAN• Penentuan mengenai obyek pemeriksaan,
perencanaan dan pelaks.pemrks , penentuan waktu dan metode, serta penyusunan dan penyajian laporan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK
• BPK dapat memanfaatkan hasil mpemerik-saan APIP
• BPK dpt menggunakan pemeriksa dan atau tenaga ahli dari luar BPK yg bekerja utk dan atas nama BPK(APIP dan/atau tenaga ahli lain yg ditetntukan BPK)
Pusdiklatwas BPKP 150
PELAKS. PEMERIKSAN
• Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh AKUNTAN PUBLIK bdsk ketentuan UU, LHPnya wajib disampaikan kpd BPK dan dipublikasikan.
• Pemeriksaan oleh BPK terdiri
Pusdiklatwas BPKP 151
Akses Mendapatkat Informasi
• SANGAT LUAS bisa mengakses kemana saja
termasuk yg bersifat rahasia negara
Pusdiklatwas BPKP 152
Kewenangan uji SPM
• Pemeriksa melakukan pengujian dan peni-laian atas pelaksanaan SPM dari Pemerintah termasuk pelaksanaan Sistem Kendali Mutu dan dan hasil pemeriksaan APIP
• Hasilnya disampaikan kpd Pmth untuk perbaikan
Pusdiklatwas BPKP 153
Pemeriksaan Investigatif
• Pemeriksa BPK dapat melakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana
• Bila ada unsur pidana, BPK segera melapor-kan kpd instansi yang berwenang
Pusdiklatwas BPKP 154
HASIL PEMERIKSAAN
• LHA disusun stlh pemeriksaan selesai• Bila perlu dpt disusun Lap.Interim Pemeriks.• LHA atas Lap.Keu Pemt memuat OPINI• LHA atas Kinerja memuat Temuan, Kesim-
pulan dan Rekomendasi• LHA Invesigatif memuat Kesimpulan• Tanggapan Pemerintah atas LHA dimuat dan
dilampirkan pada LHA
Pusdiklatwas BPKP 155
TINDAK LANJUT• LHA BPK disampaikan kpd DPR dan DPD paling
lambat dua bulan stlh menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat
• LHA BPK disampaikan kpd DPRD paling lambat dua bulan stlh menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah
• Lha BPK juga disampaikan kpd Presiden/ Gubernur/Bupati/Wako sesuai dgn kewe-nangannya. Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan ke DPR/D, Presiden, Gubernur, Bupati, Wako paling lambat tiga bulan stlh berakhirnya semester
Pusdiklatwas BPKP 156
TINDAK LANJUT:
1. Pejabat Pemerintah wajib menindak lanjuti rekomendasi
2. LHA BPK dan wajib memberikan jawabannyanya3. BPK memantau TLHA dari pemerintah dan dapat
dikenai sanksi administratif bila mengindahkan kewajiban itu
4. Hasil TL dari Pemerintah disampaikan kpd Lembaga Legislatif
5. Lembaga Legislatif menindak lanjuti Hsl Pemeriksaan BPK, dengan meminta penjelasan kpd BPK, bahkan dapat minta untuk melakukan pemeriksaan ulang
6. Lembaga legislatif dapat meminta kpd Pemerintah untuk melakukan TL hasil audit BPK
Pusdiklatwas BPKP 157
BAB IXBAB IX
KETENTUAN PIDANA,KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISYTRATIF, SANKSI ADMINISYTRATIF,
DAN DAN GANTI RUGIGANTI RUGI
Pusdiklatwas BPKP 158
KETENTUAN PIDANA
• Menteri/Pimpinan Lembaga yg terbukti melaku kan penyimpangan kebijakan yg telah ditetap kan dlm UU-APBN diancam dgn pidana Penjara dan Denda sesuai dgn perat per- UU-an
• Pimpinan Unit Organisasi Kementerian negara/ Lembaga yg terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yg telah ditetapkan dlm UU-APBN, diancam dgn pidana penjara dan denda sesuai dgn perat per-UU-an
Pusdiklatwas BPKP 159
SANGSI ADMINISTRATRATIF
• Presiden memberi sangsi administratif sesuai ketentuan UU kpd Pegawai Negeri serta Pihak pihak Lain yg tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dlm UU ini
Pusdiklatwas BPKP 160
GANTI RUGI
• Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan benda hara yg melanggar hukum atau melalaikan kewajiban nya baik langsung atau tdk langsung yg merugikan Keu angan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud
• Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat ber harga atau barang barang negara adalah BENDAHARA yg wajib menyampaikan laporan Pertgjwban kpd BPK
• Setiap Bendahara bertgjwb secara pribadi atas kerugi an keuangan negara yg berada dlm pengurusannya
Pusdiklatwas BPKP 161
PRINSIP YG BERLAKU UNIVERSAL
• Pejabat yg menandatangani dan/atau mengesah kan dokumen yang berkaitan dgn surat bukti pengeluaraan atas beban APBN/APBD bertgjwb atas kebenaran material dan akibat yg timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Pusdiklatwas BPKP 162
Lap.dariLap.dariKa UnitKa UnitKerjaKerja
PemeriksaanPemeriksaanPendahuluanPendahuluan
Tdk salahTdk salah
BEBASBEBAS
BersaBersalahlah
DamaiDamai
TdkTdkDamaiDamai
SKTMSKTM
Srt pemSrt pemberitahuberitahu
an tertulisan tertulis
Kas NegaraKas Negara
YBSYBS
YBSYBSKeberatanKeberatan
SKSK PembebananPembebanan
Keberatan Keberatan diterimaditerima
KeberatanKeberatantdk diterimatdk diterima
BEBASBEBAS
PROSES TUNTUTAN GANTI RUGIPROSES TUNTUTAN GANTI RUGI
Pusdiklatwas BPKP 163
SalahSalahSK.PembeSK.Pembe
bananbanan
Tdk SalahTdk SalahSK PemSK Pem bebasanbebasan
Menteri/PimMenteri/PimLebagaLebaga
Ahli WarisAhli Waris
Kas Negara/DaerahKas Negara/Daerah
•MenutupMenutup bukubuku
•PengujianPengujiankaskas
•PenyegelanPenyegelanBrg/Srt berBrg/Srt berharga/Tdharga/Tdbukti dllbukti dll
SPJSPJEXEX
Offi- Offi- ciocio
MajelisMajelisPertim-Pertim-banganbanganTP/TGRTP/TGR
Ahli Ahli WarisWaris
Pejabat ExPejabat ExOfficio/PemOfficio/Pem
buat SPJbuat SPJ
Gubernur/Gubernur/Bupati/WakoBupati/Wako
Proses TP KhususProses TP Khusus
PembelaanPembelaan30 hari30 hari
Pusdiklatwas BPKP 164
SELESAI
TERIMA KASIH