renstra bpbd kab. klaten tahun 2016-2021...bab v v −1 bab vi vi −1 bab vii penutup vii −1...
TRANSCRIPT
Daftar Isi i
BAB I I − 1
1.1 Latar Belakang I − 1
1.2 Landasan Hukum I − 2
1.3 Maksud dan Tujuan I − 5
BAB II II − 1
2.1 II − 1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah II −3
2.3 II −4
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah II −6
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III − 1
3.1 III − 1
3.2 III − 1
3.3 III − 3
3.4 III − 3
3.5 Penentuan Isu−Isu Strategis III −11
BAB IV IV −1
4.1 Visi IV −1
4.2 Misi IV −3
4.3 Tujuan dan Sasaran IV −5
4.4 Strategi dan Arah Kebijakan IV −6
BAB V V −1
BAB VI VI −1
BAB VII PENUTUP VII −1
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 i
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA RPJMD
Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Klaten tentang Penetapan Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016−2021
PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATENTugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Klaten
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
DAFTAR ISI
Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
DAN PENDANAAN INDIKATIF MENGACU RPJMD
1
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD )
Jalan Andalas Nomor 3 Telp. ( 0272 ) 321230 Psw 306 Faks 327662
KLATEN 57415
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 800/288/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KLATEN,
Menimbang: a. bahwa guna meningkatkan daya guna, hasil guna dan
kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2021 perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan
Renstra Perangkat Daerah BPBD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
2
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
3
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
4
20.
21.
22.
23.
24.
25.
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun
2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
11);
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten; dan
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 05 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA : Tim Teknis Penyusun Renstra Perangkat Daerah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2016-2021 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU
Keputusan ini bertugas untuk :
a. Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan
daya guna, hasil guna dan kelancaran dalam Penyusunan
5
Rencana Strategis Renstra Perangkat Daerah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2016-2021.
b. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam
setiap pembahasan dan penyusunan pelaporan.
c. Melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi
terhadap setiap tahap hasil pembahasan Penyusunan
Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum
KEDUA Keputusan ini Tim Teknis bertanggung jawab dan
wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Klaten.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 03 September 2018
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten
BAMBANG GIYANTO, S.Sos. MM Pembina Utama Muda NIP. 19590127 198510 1 001
6
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 800/280/ 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2016−2021
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2016−2021
NO JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI KEDUDUKAN DALAM TIM
1 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Ketua
2 Sekretaris BPBD Kabupaten Klaten Wakil Ketua I
3 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Kabupaten Klaten Wakil Ketua II
4 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kabupaten
Klaten Wakil Ketua III
5 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kabupaten Klaten Wakil Ketua IV
6 Kasubag Perencanaan dan Pelaporan BPBD
Kabupaten Klaten Sekretaris I
7 Kasubag Umum dan Kepegawaian Sekretaris II
8 Kasubag Keuangan Anggota
9 Seksi Pencegahan Anggota
10 Seksi Kesiapsiagaan Anggota
11 Seksi Kedaruratan Anggota
12 Seksi Logistik Anggota
13 Seksi Rehabilitasi Anggota
14 Seksi Rekontruksi Anggota
15 2 (dua) orang Staf Sekretariat Anggota
16 2 (dua) orang Staf Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Anggota
17 2 (dua) orang Staf Bidang Kedaruratan dan Logistik Anggota
18 2 (dua) orang Staf Bidang Rehabilitasi Anggota
7
19 2 (dua) orang Staf Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Anggota
Ditetapkan di Klaten pada tanggal 29 Agustus 2016
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten
H. BAMBANG GIYANTO, S.Sos. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19590127 198510 1 001
1
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
( BPBD )
Jalan Andalas Nomor 3 Telp. ( 0272 ) 321230 Psw 306 Faks 327662
KLATEN 57415
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 800/278/2018
TENTANG
PENETAPAN
RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KLATEN,
Menimbang: a. bahwa guna meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran
pelaksanaan penyelenggaran pemerintah umum bidang Penanggulangan
Bencana daerah wajib menyusun Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan ayat (8) Pasal 97 Permendagri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan menindak-lanjuti
Keputusan Bupati Klaten Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, maka
Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Renstra Perangkat Daerah;
dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dan huruf b perlu menetapkan Renstra Perangkat Daerah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Klaten;
Mengingat : 1.
2.
3.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
3
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 28);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Klaten;
4
22.
23.
24.
25.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2010-2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten; dan
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 05 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.
.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-
2021 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Klaten
Tahun 2016−2021.
KETIGA : Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 menjadi
pedoman penyusunan RKPD, Renja-Perangkat Daerah serta
digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah
daerah.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 03 September 2018
Kepala Pelaksana
Badan PenanggulanganBencana Daerah
Kabupaten Klaten
BAMBANG GIYANTO, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590127 198510 1 001
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 I − 1
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 800/278/2016
TANGGAL : 29 Agustus 2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016−2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tujuan pembangunan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-
undang Dasar 1945 diwujudkan melalui proses demokratisasi, untuk memperkuat
posisi negara yang selalu hadir di tengah−tengah masyarakat, berdaulat bersama
rakyat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional menuntut adanya
pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang
baik bermuara pada terwujudnya good governance yang akan berdampak pada
pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing.
Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka
harus disusun grand−design perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Begitu juga, perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus
dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib
menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Klaten selama periode tahun 2016 – 2021.
Hal ini, diharapkan adanya keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor akan mempermudah dalam
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 I − 2
mendukung terwujudnya visi, misi dan program prioritas Bupati dan wakil Bupati
periode 2016-2021.
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) BPBD ini disusun setelah
RPJMD Kabupaten Klaten ditetapkan ataupun sebaliknya dapat digunakan sebagai
bahan penyusunan RPJMD dan selanjutnya akan digunakan sebagai acuan atau
pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja−PD).
Rencana Kerja-PD merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah
sebagai turunan dari Renstra-PD dan memuat rencana kegiatan pembangunan
tahunan. Adapun diagram alir dokumen perencanaan daerah sebagaimana diatur
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai-berikut :
Diagram 1.1 Hubungan Antar Dokumen
1.2 Landasan Hukum
Dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 adalah :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Pedoman
APBD Kabupaten
Klaten
Rincian
APBD
RKA -
SKPD
Pedoman RKPD Kabupaten
Klaten
RENJA -
SKPD
Pedoman
Dijabarkan RPJM Kabupaten
Klaten
Pedoman
RAPBD
Kabupaten
Klaten
RENSTRA-
SKPD
Diperhatikan
Pedoman
Mengacu
Renstra SKPD Prov. Jawa Tengah
Renstra K/L
Memperhatikan
RPJM Prov. Jawa Tengah
RTRW Kabupaten
Klaten
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 I − 3
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 I − 4
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan
Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015; dan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Klaten;
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 I − 5
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021
adalah sebagai pedoman bagi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Klaten beserta seluruh jajarannya dalam melaksanakan tugas
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai tolok ukur
penilaian kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.
1.3.2 Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021
adalah tersusunnya dokumen perencanaan teknis strategis secara berturut-turut
dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang menjabarkan kebijakan
program dan kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi
dalam bidang perencanaan pembangunan daerah secara sinergis dan bertahap
melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Klaten, APBD Provinsi Jawa
Tengah, APBN, maupun dana bantuan dari pihak ketiga.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 I − 6
2.2 Sumber Daya PD
2.3 Kinerja Pelayanan PD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU STRATEGIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI PD
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
PD .
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
3.3 Telaah RTRW dan KLHS
3.4 Penentuan Isu-isu strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:
a. Gambaran pelayanan PD
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
c. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD, dan
d. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
Pada bagian ini dikemukan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta
indikator kinerja
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
A. Kebijakan Umum
B. Kebijakan Teknis
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja , kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah
(PD) dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 I − 7
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sebagaiman tabel indikator kinerja
Perangkat Daerah (PD) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII P E N U T U P
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 II − 1
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KLATEN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dibentuk berdasarkan Peratuan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten, dan dengan tugas pokok dan fungsi
sebagai berikut.
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan sebagai lembaga
lain daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang
penanggulangan bencana daerah, dengan tugas pokok sebagai berikut :
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana daerah yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara
adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan
perundang─undangan yang berlaku;
3. Menyusun, menetapkanan dan menginformasikan peta rawan
bencana;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati
setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam
kondisi darurat bencana;
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya
b. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diantaranya:
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 II − 2
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif fan
efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Adapun penjabaran Tugas Pokok Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011.
Adapun Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Klaten, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2011, sebagaimana Bagan 2.1
Lampiran : Keputusan Bupati Klaten Nomor : 8 Tahun 2011 Tanggal : 25 – 7 - 2011
Unsur Pelaksana Kepala
Sekretariat
Subag Perencanaan dan
Pelaporan
Subag
Keuangan Subag
Umum dan Kepegawaian
Unsur Pengarah
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Seksi Pencegahan
Seksi Kedaruratan
Seksi Logistik
Seksi Rehabilitasi
Seksi Rekonstruksi Seksi Kesiapsiagaan
KEPALA
Kelompok Jabatan Fungsional
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 II − 3
2.2. Sumber Daya SKPD
Sumber daya yang di miliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Klaten terdiri dari sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai
sebagai pelaku dalam rangka mendukung pelaksanaan Program kegiatan
dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk
sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan. Adapun
secara sekilas, sebagaimana Tabel 2.1 dan Tabel 2.2
Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Golongan Berdasarkan Pendidikan
Golongan Jumlah Lulusan Jumlah
I 1 S2 8
II 24 S1 9
III 29 D3 4
IV 5 SLTA 14
SLTP 9
Dengan melihat SDM yang di miliki Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten di tinjau dari pendidikan
formal, paling banyak adalah lulusan/tamatan S1. Mengingat sangat
cepatnya perkembangan teknologi saat ini, dan tuntutan perencanaan
daerah maka diperlukan peningkatan pendidikan keahlian pada
staf/pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Klaten guna mempercepat pencapaian target dan sasaran
pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Sedangkan sarana dan prasarana sebagai penopang tugas pokok
dan fungsi pelayanan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten sebagaimana Tabel 2.2
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 II − 4
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Klaten
NO
SUMBER DAYA
JUMLAH
KETERANGAN
1.
2. 3.
Tanah dan lahan seluas
Gedung perkantoran Kendaraan bermotor:
a. Roda empat b. Roda dua c. Truk d. Dakar
1.060 M2
713 M2
8 buah
11 buah
8 buah
4 buah
Kondisi Baik
Kondisi baik
Kondisi baik
4. Aset−aset lainnya Terlampir
Berdasarkan data sebagaimana tersebut pada Tabel 2.2 di atas,
hal yang perlu diantisipasi kedepan adalah penataan, dan
pengelolaan aset daerah untuk melaksanakan ketentuan ayat (2), dan
ayat (3) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Klaten Kabupaten harus fokus pada urusan umum
penyelenggaraan pemerintahan bidang penanggulangan bencana
daerah.
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Klaten
a. Kinerja Pelayanan Capaian Renstra BPBD Tahun 2011-2015
Kinerja Pelayanan capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015
dengan mengacu pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten 2010-
2015, dapat dilihat pada Tabel 2.3
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 II − 5
Tabel 2.3 Pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015
Indikator Target Awal
Renstra Tahun 2010
Pelaksanaan Renstra Periode Sebelumnya
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Luas wilayah kebanjiran
1.072 ha 1.072 ha 1.072 ha 1.072 ha 1.072 ha 1.072 ha 1.072 ha 1.072 ha 1.072 ha 1.072 ha 1.072 ha
Luas wilayah kekeringan ;
45 ha 45 ha 45 ha 45 ha 45 ha 45 ha 45 ha 45 ha 45 ha 45 ha 45 ha
KMLR 8 ha 8 ha 8 ha 8 ha 8 ha 8 ha 8 ha 8 ha 8 ha 8 ha 8 ha
KMLS 43 ha 43 ha 43 ha 43 ha 43 ha 43 ha 43 ha 43 ha 43 ha 43 ha 43 ha
KMLB 55 ha 55 ha 55 ha 55 ha 55 ha 55 ha 55 ha 55 ha 55 ha 55 ha 55 ha
Cakupan
Pelayanan Bencana
Kebakaran di
Kabupaten/Kota
97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31
Tingkat Waktu
Tanggap (Response Time Rate)
90,32 90,32 90,32 90,32 90,32 90,32 90,32 90,32 90,32 90,32 90,32
Disamping capaian indikator kinerja SKPD yang mengacu RPJMD
perlu disampaikan beberapa catatan penting terkait kejadian bencana
selama periode tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.4
Tabel 2.4 Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2011─2015
Tahunr
Kejadian Bencana
Bencana Alam Bencana Non Alam Bencana Sosial
Gempa Bumi
Gunung Meletus
Banjir Kekeringan Angin Topan
Tanah Longsor
Epedemi Wabah
Penyakit Konflik Sosial
Teror
2011 − − 19 22 4 − − − − −
2012 − − 8 14 14 − − − − −
2013 − − 1 30 32 1 − − − −
2014 − − 41 29 4 − − − − −
2015 10 − 96 32 71 9 − − − −
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 II − 6
b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BPBD
Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD dilakukan untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek
pendanaan pelayanan SKPD. Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan SKPD selama Periode Renstra-SKPD BPBD Tahun 2011-2015
sebagaimana Tabel 2.6
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BPBD
Uraian
Pelaksanaan Renstra Periode Sebelumnya
( dlm Ribu Rp. )
2012 2013 2014 2015
T R T R T R T R
Belanja
1. Belanja Tidak Langsung
1.1 Belanja Pegawai 794.911 1.070.733 5.408.996 1.869.749 2.024.397 2.188.875
2. Belanja Langsung 2.660.410 2.853.827 5.408.992 5.072.726 7.654.822 7.913.537 6.997.925 2.660.410
2.1 Belanja Pegawai 1.110.389 1.530.178 2.703.971 2.557.592 3.417.778 3.436.315 3.141.520 1.110.389
2.2 Belanja barang dan jasa 1.274.581 1.192.469 2.234.109 2.057.034 3.588.197 3.744.670 3.148.227 1.274.581
2.3 Belanja Modal 275.440 131.180 470.912 458.100 648.847 732.552 708.178 275.440
.
Berdasarkan Tabel 2.6 sebagaimana tersebut di atas realisasi proporsi
belanja tidak langsung selama 4 tahun pertumbuhannya 104,33 %, sedang
belanja langsung rata-rata 173,08 %.
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD
Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD) pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program kegiatan
pelayanan terhadap masyarakat menghadapi tantangan yang cukup
kompleks namun dari tantangan tersebut ada peluang sebagai dasar untuk
penyelesaian dalam menghadapi tantangan. Adapun tantangan dan peluang
yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai
berikut :
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 II − 7
2.4.1 Tantangan
1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Tantangan yang dihadapi oleh bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
berikut :
a. Kejadian bencana tidak bisa diperkirakan secara pasti, maka
langkah─langkah antisipasi diperlukan dengan memperkuat
kesiapsiagaan menghadapi bencana.
b. Keterbatasan sumber daya, baik SDM maupun kapital/modal
menghadapi kejadian bencana perlu dipersiapkan secara
terus─menerus.
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik
Tantangan yang dihadapi oleh bidang kedaruratan dan logistik
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :
a. Mengingat kejadian bencana tidak bisa diperkirakan secara
pasti, pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang sebagai upaya penyiapan logistik menjadi hal yang tidak
mudah, apabila pelaksanaan pembangunan belum berbasis
mitigasi bencana.
b. Keterbatasan gudang, ketersediaan barang siap pakai dalam
menghadapi kondisi kedaruratan kejadian bencana dan harus
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, apabila
belum ada standar pelayanan dan standar operasional prosedur
dalam penanganan kejadian bencana akan menghadapi kendala
administrasi dan prosedur.
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tantangan yang harus dihadapi oleh Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
berikut :
a. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi baru bisa dilakukan
apabila kejadian luar bisa sudah terjadi, artinya lebih banyak
stand─by.
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 II − 8
b. Ketidak─berdayaan manusia dalam menghadapi bencana, ketika
belum ada upaya pengurangan resiko bencana, membangun
kembali bukan semata mengembalikan (merekonstruksi) tetapi
menciptakan situasi aman.
2.4.1 Peluang
1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Peluang yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagai berikut :
a. Mengingat Kabupaten Klaten secara geospasial memiliki
tingkat bahaya tinggi (hazart), serta kerentanan
kebencanaan, maka perlunya peningkatan kewaspadaan dini
dalam hal mendekteksi, mencegah dan menangani tantangan
kejadian bencana tidak bisa diperkirakan secara pasti,
maka langkah─langkah antisipasi diperlukan dengan
memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
b. Keterbatasan sumber daya, baik SDM maupun
kapital/modal menghadapi kejadian bencana perlu
dipersiapkan secara terus─menerus dengan pelatihan dan
peningkatan kapasitas menghadapi tanggap darurat.
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik
Peluang yang bisa dilakukan oleh bidang kedaruratan dan
logistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
berikut :
a. Perlunya peningkatan peran masyarakat dalam
penyelamatan dan pelestarian lingkungan untuk
mengurangi resiko bencana, mengingat kejadian bencana
tidak bisa diperkirakan secara pasti, pengendalian
pengumpulan dan penyaluran uang dan barang sebagai
upaya penyiapan logistik menjadi hal yang tidak mudah,
apabila pelaksanaan pembangunan belum berbasis
mitigasi bencana.
b. Perlu dibangun adanya barak pengungsi, ketersediaan
barang siap pakai dalam menghadapi kondisi kedaruratan
kejadian bencana dan harus mempertanggungjawabkan
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 II − 9
penggunaan anggaran, dengan menetapkan standar
pelayanan dan standar operasional prosedur dalam
penanganan kejadian bencana.
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Peluang yang bisa dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
sebagai berikut :
a. Membangun jejaring sosial dikalangan masyarakat luas agar
tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi gerakan
sosial dalam menciptakan kawasan permukiman berbasis
mitigasi bencana
b. Ketidak─berdayaan manusia dalam menghadapi bencana,
diubah menjadi semangat kebersamaan dalam mewujudkan
pengurangan resiko bencana menjadi situasi aman.
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 1
BAB III
ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.1
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
No
Aspek Kajian
Standar yang Digunakan
Capaian Kondisi Saat Ini Th.
2015
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan SKPD Internal (sesuai
kewenangannya)
Eksternal (di luar
kewenangannya)
1 Luas wilayah kebanjiran
Jumlah wilayah kebanjiran
dibagi jumlah kawasan rawan
kebanjiran dikalikan 100%
1.072 ha Keterpaduan
semua lini dalam
mengerakkan penanganan
kebencanaan
Luasnya
jangkauan
pelayanan, serta belum didukung
prasarana sarana yang memadai
Belum terpadunya
unit─unit
penanganan reaksi cepat untuk
mengatasi kebencanaan
2 Luas wilayah kekeringan ;
Jumlah wilayah kekeringan di kawasan kekeringan dibagi jumlah kawasan rawan
kekeringan dikalikan 100%
45 ha Keterpaduan semua lini dalam mengerakkan
penanganan kebencanaan
Luasnya jangkauan pelayanan, serta
belum didukung prasarana sarana
yang memadai
Belum terpadunya
unit─unit
penanganan reaksi
cepat untuk mengatasi kebencanaan
KMLR 8 ha
KMLS 43 ha
KMLB 55 ha
3 Cakupan
Pelayanan Bencana
Kebakaran di
Kabupaten/Kota
Jumlah penghijauan di
kawasan rawan longsor dan sumber mata air dibagi jumlah
kawasan rawan longsor dan sumber mata air dikalikan
100%
97,31 Keterpaduan
semua lini dalam mengerakkan
penanganan kebencanaan
Luasnya
jangkauan pelayanan, serta
belum didukung prasarana sarana
yang memadai
Kesiapan armada
dalam menggerakkan
sistem untuk menjangkau
cakupan wilayah yang luas
4 Tingkat Waktu Tanggap
(Response Time Rate)
Ketersediaan Dakar, kesiapan personil dan tingkat kesulitan
medan, serta jangkauan lokasi
90,32 Keterbatasan personil dan
dukungan dakar dalam beroperasi
Dukungan akses pelayanan semua
pihak dalam penanganan reaksi
cepat
Belum terpadunya unit─unit
penanganan reaksi cepat untuk mengatasi
kebencanaan
5 Kawasan Rawan
Bencana
Identifikasi kawasan rawan bencana berdasarkan jenis
kebencanaan dan lokus kebencanaan
3 jenis kebencanaan
dengan berbagai
karakteristiknya
Memperkuat gerakan Reaksi
Cepat untuk mendekteksi,
mencegah dan menangani
tantangan yang muncul
Kecepatan koordinasi dan
dukungan SDM dan sumber daya
lainnya dalam mengatasi
kebencanaan
Akurasi informasi kejadian, dan
kesiapsiagaan aparatur, serta
ketersediaan dukungan
prasarana dan sarana.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih periode Tahun 2016-2021 berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.2
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 2
Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi : Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing
Misi dan Program Prioritas
Kepala Daerah
Permasalahan
Pelayanan PD
Faktor
Penghambat Pendorong
Eksternal Internal
Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian
sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah
1 Terwujudnya pengurangan
kerentanan resiko bencana
Perlunya
peningkatan pengelolaan sumber daya alam berbasis
pengurangan resiko bencana
Belum
optimalnya kerjasama dalam menekan kerentanan di
kawasan rawan bencana
Belum optimalnya
peningkatan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan
bencana
Klaten secara
geospasial memiliki tingkat bahaya tinggi, serta
kerentanan kebencanaan, sehingga tidak ada kata “tidak”
untuk menggerakkan semangat untuk menjamin rasa
aman dan secepatnya mengatasi kebencanaan
Belum optimalnya kesadaran
tentang tata kelola dan kelembagaan dalam
pengurangan resiko bencana
Belum optimalnya peningkatan tata kelola dan
kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana
Adanya regulasi penanggulangan bencana
Belum
optimalnya pengembangan pengurangan resiko bencana
berbasis masyarakat dan desa
Belum optimalnya
peningkatan mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis
masyarakat dan desa
Adanya regulasi
dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan
penanggulangan bencana daerah
Belum
optimalnya penyelarasan rencana tata ruang dengan
mendasarkan pada upaya pembangunan
berkelanjutan
Belum optimalnya
peningkatan penyelarasan rencana tata ruang dengan
mendasarkan pada upaya pembangunan berkelanjutan
Adanya regulasi
dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan
penanggulangan bencana daerah
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 3
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
Telaahan Visi, Misi dan Program Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.3
Tabel 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
Visi : .......
Misi dan Program Renstra K/L Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
Eksternal Internal
Misi ....... 1 Program ..... SKPD belum
sepenuhnya menerapkan standar
pelayanan kinerja : SP,
dan SOP
Tidak adanya katup
pengendalian dan pengawasan bagi SKPD
untuk memastikan
bahwa SKPD telah menerapkan standar
pelayanan kinerja
berdasar budaya kerja, dan pencapaian
keberhasilan target
indikator daerah yang
harus dipertanggungjawabkan.
Masih
terbatasnya sumber daya
produktif
terhadap akses: pasar,
modal,
teknologi, dan informasi.
Terbukanya pasar,
teknologi dan informasi seharusnya ditangkap
sebagai peluang untuk
berkembang dan kemajuan.
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Telaahan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 berdasarkan Rencana
Struktur ruang dan tugas pokok fungsi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.4
Tabel 3.4 Telaah Struktur Ruang Terhadap Tupoksi SKPD Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Klaten
No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat
ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana
Struktur Ruang terhadap Kebutuhan
Palayanan SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
PKN PKN
PKW dengan fungsi pengembangan sbg
kawasan pusat pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi,
permukiman perkotaan, perdagangan
dan jasa, industri, pendidikan, kesehatan, perhubungan dan
peribadatan.
Klaten selatan, Klaten
Tengah dan Klaten Utara
Perumusan kebijakan
teknis perencanaan, pengendalian dan
pembinaan
pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan
pembangunan daerah
Perumusan kebijakan
teknis perencanaan, pengendalian dan
pembinaan
pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan
pembangunan daerah
sebagai pusat PKW
dengan fungsi pengembangan sbg
kawasan pusat
pemerintahan, ekonomi,
permukiman
perkotaan,
perdagangan dan jasa, pendidikan,
kesehatan,
perhubungan dan peribadatan.
PKL dengan fungsi pengembangan sbg
kawasan perdagangan dan jasa,
permukimn perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan
perekonomian dan skala regional,
pendidikan, kesehatan, perhubungan dan peribadatan.
Delanggu dan
Prambanan
Perumusan kebijakan
teknis perencanaan,
pengendalian dan pembinaan
pelaksanaan tugas
di bidang perencanaan
pembangunan daerah
Perumusan kebijakan
teknis perencanaan,
pengendalian dan pembinaan
pelaksanaan tugas
di bidang perencanaan
pembangunan daerah
sebagai PKL dengan
fungsi pengembangan
sbg kawasan perdagangan dan
jasa, permukimn
perkotaan, pariwisata, pelayanan
perekonomian dan
skala regional, kesehatan, dan
peribadatan.
PKlp dengan fungsi pengembangan
sbg kawasan perdagangan dan jasa, permukimn perkotaan, pariwisata,
pertanian, industri, pelayanan
perekonomian dan skala regional, pendidikan, kesehatan, perhubungan
dan peribadatan.
Jatinom, Pedan, dan
Wedi
Perumusan kebijakan
teknis perencanaan, pengendalian dan
pembinaan
pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan
pembangunan daerah
Perumusan kebijakan
teknis perencanaan, pengendalian dan
pembinaan
pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan
pembangunan daerah
sebagai pusat PKlp
dengan fungsi pengembangan sbg
kawasan perdagangan
dan jasa, pertanian, industri, pelayanan
perekonomian dan
skala regional, pendidikan, dan
peribadatan.
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 4
No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat
ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada periode
Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana
Struktur Ruang
terhadap Kebutuhan Palayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
PKK dg fungsi pengembangan sbg
kawasan pusat pelayanan skala antar
kecamatan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa,
pertanian, perekonomian dan sosial
utk skala lokal
Bayat, cawas, ceper,
gantiwarno,
Jogonalan, Juwuring, Kalikotes,
karanganom,
Karangdowo, Karangnongko,
Kebonarum,
Kemalang,
manisrenggo, ngawen, Polanharjo, Trucuk,
Tulung dan Wonosari.
Perumusan kebijakan
teknis perencanaan,
pengendalian dan pembinaan
pelaksanaan tugas
di bidang perencanaan
pembangunan daerah
Perumusan kebijakan
teknis perencanaan,
pengendalian dan pembinaan
pelaksanaan tugas
di bidang perencanaan
pembangunan daerah
Sebagai pusat PKK dg
fungsi pengembangan
sbg kawasan pusat pelayanan skala antar
kecamatan,
pendidikan, kesehatan,
peribadatan,
perdagangan dan
jasa, pertanian, perekonomian dan
sosial utk skala lokal
Sedangkan telaah pola ruang terhadap Tupoksi SKPD Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.5
Tabel 3.5 Telaah Pola Ruang Terhadap Tupoksi PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Klaten
Rencana Pola Ruang
Kondisi Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana
Pola Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan SKPD
A. Kawasan Lindung A
.
Kawasan Lindung
a
.
Kawasan Hutan
Lindung, Mencakup luas ≥ 29 ha berada di
Kecamatan Bayat.
a
.
Kawasan Hutan Lindung,
Mencakup luas ≥ 29 ha berada di Kecamatan
Bayat.
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Perlunya upaya mendekteksi, mencegah dan menanganai tantangan kebencanaan yang diperkirakan terjadi
Perluasan jangkauan pelayanan SKPD dalam melakukan tindakan dini dan cepat untuk mengantisipasi terjadinya kebencanaan
b
.
Kawasan yang
memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya
adalah berupa kawasan
resapan air, meliputi kecamatan: Kemalang,
Manisrenggo,
Karangnongko, Jatinom,
dan Tulung.
b
.
Kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap
kawasan bawahannya adalah berupa kawasan
resapan air, meliputi
kecamatan: Kemalang, Manisrenggo,
Karangnongko, Jatinom,
dan Tulung.
c
.
Kawasan Perlindungan
Setempat, diantaranya;
c
.
Kawasan Perlindungan
Setempat, diantaranya;
a
).
Kawasan sempadan
sungai mencakup luasan ≥ 3.963
hektar yang tersebar
di wilayah Kabupaten, dengan
rincian sebagai
berikut :
a
).
Kawasan sempadan
sungai mencakup luasan ≥ 3.963 hektar
yang tersebar di
wilayah Kabupaten, dengan rincian sebagai
berikut :
i dataran
sepanjang
tepian sungai bertanggul
dengan lebar
paling sedikit 5
(lima) meter dari kaki
tanggul sebelah
luar;
i dataran sepanjang
tepian sungai
bertanggul dengan lebar paling sedikit
5 (lima) meter dari
kaki tanggul
sebelah luar;
Ii dataran
sepanjang
tepian sungai
besar tidak bertanggul di
luar kawasan
permukiman dengan lebar
I
i
dataran sepanjang
tepian sungai besar
tidak bertanggul
di luar kawasan permukiman
dengan lebar paling
sedikit 100 (seratus) meter dari
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 5
Rencana Pola Ruang
Kondisi Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana
Pola Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan SKPD
paling sedikit
100 (seratus)
meter dari tepi sungai; dan
tepi sungai; dan
iii dataran
sepanjang
tepian anak sungai tidak
bertanggul di
luar kawasan permukiman
dengan lebar
paling sedikit
50 (lima puluh) meter dari tepi
sungai.
i
i
i
dataran
sepanjang tepian
anak sungai tidak bertanggul di luar
kawasan
permukiman dengan lebar paling
sedikit 50 (lima
puluh) meter dari
tepi sungai.
d Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan
Cagar Budaya.
d Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan
Cagar Budaya.
a.
Taman Nasional Gunung Merapi
dengan luas kurang
lebih 893 (delapan ratus Sembilan
puluh tiga) hektar
yang meliputi
sebagian wilayah Kecamatan
Kemalang; dan
a.
Taman Nasional Gunung Merapi dengan
luas kurang lebih 893
(delapan ratus Sembilan puluh tiga)
hektar yang meliputi
sebagian wilayah
Kecamatan Kemalang; dan
b
.
Kawasan cagar
budaya meliputi:
b
.
Kawasan cagar budaya
meliputi:
1. Candi Prambanan,
Candi Sojiwan,
Candi Bubrah, Candi
Lumbung,
Candi Sewu,
Candi Asu/Gana,
Candi
Lor/Candirejo, Candi Plaosan
Lor, dan
Candi Plaosan Kidul berada
di Kecamatan
Prambanan dengan luas
kurang lebih
67 (enam
puluh tujuh) hektar;
1.
Candi Prambanan, Candi Sojiwan,
Candi Bubrah,
Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi
Asu/Gana, Candi
Lor/Candirejo,
Candi Plaosan Lor, dan Candi
Plaosan Kidul
berada di Kecamatan
Prambanan dengan
luas kurang lebih 67 (enam puluh
tujuh) hektar;
2. Candi
Prambanan, Candi Sojiwan,
Candi Bubrah,
Candi
Lumbung, Candi Sewu,
Candi
Asu/Gana, Candi
Lor/Candirejo,
Candi Plaosan Lor, dan
Candi Plaosan
Kidul berada di Kecamatan
Prambanan
dengan luas
kurang lebih 67 (enam
puluh tujuh)
hektar; dan Candi
Karangnongko
berada di Kecamatan
Karangnongko
dengan luas kurang lebih 1
(satu) hektar;
dan
2
.
Candi Prambanan,
Candi Sojiwan, Candi Bubrah,
Candi Lumbung,
Candi Sewu, Candi
Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo,
Candi Plaosan Lor,
dan Candi Plaosan Kidul
berada di
Kecamatan Prambanan dengan
luas kurang lebih
67 (enam puluh tujuh) hektar; dan
Candi
Karangnongko
berada di Kecamatan
Karangnongko
dengan luas kurang lebih 1
(satu) hektar; dan
3. Kawasan 3 Kawasan
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 6
Rencana Pola Ruang
Kondisi Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana
Pola Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan SKPD
Pandanaran
berada di
Kecamatan Bayat dengan
luas kurang
lebih 9
(sembilan) hektar.
. Pandanaran berada
di Kecamatan
Bayat dengan luas kurang lebih 9
(sembilan) hektar.
B a Kawasan peruntukan
hutan produksi;
a Kawasan peruntukan hutan
produksi;
a)
.
Hutan produksi terbatas mencakup
luasan ≥ 185 hektar
berada di Kecamatan Bayat.
a)
.
Hutan produksi terbatas mencakup
luasan ≥ 185 hektar
berada di Kecamatan Bayat.
b
)
.
Hutan produksi
tetap mencakup
luasan ≥ 429 hektar meliputi
kecamatan: Bayat
dan Kalikotes.
b
)
.
Hutan produksi tetap
mencakup luasan ≥ 429
hektar meliputi kecamatan: Bayat dan
Kalikotes.
b.
Kawasan peruntukan hutan rakyat mencakup
luasan ≥ 1.514 hektar
meliputi kecamatan : Bayat, Jatinom,
Karangnongko,
Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Tulung
dan Wedi.
b Kawasan peruntukan hutan rakyat mencakup luasan ≥
1.514 hektar meliputi
kecamatan : Bayat, Jatinom, Karangnongko, Kemalang,
Manisrenggo, Prambanan,
Tulung dan Wedi.
c
.
Kawasan peruntukan
pertanian tanaman pangan mencakup
luasan ≥ 28.949 hektar
berada di seluruh kecamatan, dengan
perincian sebagai
berikut:
c Kawasan peruntukan
pertanian tanaman pangan mencakup luasan ≥ 28.949
hektar berada di seluruh
kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:
a)
Kawasan peruntukan
hortikultura
mencakup luasan ≥ 2.422 hektar
meliputi kecamatan:
Bayat, Cawas, Ceper,
Delanggu, Gantiwarno,
Jatinom, Jogonalan,
Juwiring, Kalikotes, Karanganom,
Karangdowo,
Karangnongko, Kemalang,
Manisrenggo,
Ngawen, Pedan, Prambanan, Trucuk,
Tulung, Wedi, dan
Wonosari.
a) Kawasan peruntukan
hortikultura
mencakup luasan ≥ 2.422 hektar
meliputi kecamatan:
Bayat, Cawas,
Ceper, Delanggu, Gantiwarno,
Jatinom, Jogonalan,
Juwiring, Kalikotes, Karanganom,
Karangdowo,
Karangnongko, Kemalang,
Manisrenggo,
Ngawen, Pedan, Prambanan,
Trucuk, Tulung,
Wedi, dan
Wonosari.
I Kelapa deres
meliputi kecamatan:
Bayat,
Gantiwarno,
Jogonalan, Kalikotes,
Kemalang,
Manisrenggo dan Wedi.
I Kelapa deres
meliputi kecamatan: Bayat, Gantiwarno,
Jogonalan,
Kalikotes,
Kemalang, Manisrenggo dan
Wedi.
Ii Kapuk meliputi
kecamatan :
Gantiwarno, Jatinom,
Jogonalan,
Kalikotes, Ngawen,
Prambanan,
dan Tulung.
Ii Kapuk meliputi
kecamatan :
Gantiwarno, Jatinom,
Jogonalan,
Kalikotes, Ngawen, Prambanan, dan
Tulung.
Iii Kopi meliputi kecamatan:
Jatinom,
Karangnongko, Kemalang,
Tulung, dan
Manisrenggo.
Iii Kopi meliputi kecamatan:
Jatinom,
Karangnongko, Kemalang, Tulung,
dan Manisrenggo.
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 7
Rencana Pola Ruang
Kondisi Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana
Pola Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan SKPD
Iv Tembakau
rajangan dan
asepan meliputi
kecamatan:
Bayat, Ceper,
Gantiwarno, Jatinom,
Jogonalan,
Prambanan, Manisrenggo
dan Kemalang.
Iv Tembakau rajangan
dan asepan meliputi
kecamatan: Bayat, Ceper, Gantiwarno,
Jatinom, Jogonalan,
Prambanan,
Manisrenggo dan Kemalang.
V Tembakau
Virginia meliputi
kecamatan:
Pedan, Trucuk, dan Kalikotes.
V Tembakau Virginia
meliputi kecamatan: Pedan, Trucuk, dan
Kalikotes.
V
i
Tembakau
Vorsternland
meliputi kecamatan:
Gantiwarno,
Jogonalan, Kebonarum,
Klaten Selatan,
Klaten Utara, dan Wedi.
V
i
Tembakau
Vorsternland
meliputi kecamatan: Gantiwarno,
Jogonalan,
Kebonarum, Klaten Selatan, Klaten
Utara, dan Wedi.
V
ii
Cengkeh
meliputi
kecamatan: Jatinom,
Karangnongko,
Kemalang, Manisrenggo
dan Tulung.
V
ii
Cengkeh meliputi
kecamatan:
Jatinom, Karangnongko,
Kemalang,
Manisrenggo dan Tulung.
vi
ii
Tebu meliputi
kecamatan: Bayat, Ceper,
Pedan,
Jatinom, Gantiwarno,
Jogonalan, dan
Prambanan.
vi
ii
Tebu meliputi
kecamatan: Bayat, Ceper, Pedan,
Jatinom,
Gantiwarno, Jogonalan, dan
Prambanan.
b)
.
Kawasan peruntukan
perkebunan
mencakup luasan ≥ 1.080 hektar terdiri
atas komoditas
b).
Kawasan peruntukan perkebunan mencakup
luasan ≥ 1.080 hektar terdiri
atas komoditas
a. Pengembangan
kawasan peruntukan
peternakan
mencakup luasan ≥ 434
hektar meliputi
kecamatan: Bayat, Cawas,
Gantiwarno,
Jatinom,
Jogonalan, Wedi,
Karangdowo,
Karangnongko, Kebonarum,
Kemalang,
Manisrenggo, Ngawen,
Prambanan,
dan Tulung.
a
.
Pengembangan kawasan
peruntukan peternakan mencakup luasan ≥ 434
hektar meliputi
kecamatan: Bayat, Cawas, Gantiwarno,
Jatinom, Jogonalan,
Wedi, Karangdowo, Karangnongko,
Kebonarum, Kemalang,
Manisrenggo, Ngawen,
Prambanan, dan Tulung.
b. Kawasan peruntukan
pertanian
tanaman pangan
mencakup
luasan ≥ 32.451 hektar
ditetapkan
menjadi Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan
(LPPB).
b.
Kawasan peruntukan pertanian tanaman
pangan mencakup luasan
≥ 32.451 hektar ditetapkan menjadi
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LPPB).
d Kawasan peruntukan
perikanan terdiri atas:
d Kawasan peruntukan
perikanan terdiri atas:
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 8
Rencana Pola Ruang
Kondisi Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana
Pola Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan SKPD
a
)
Kawasan
Peruntukan
Perikanan Tangkap, Kawasan
peruntukan
perikanan tangkap
mencakup seluruh perairan badan
sungai di wilayah
Kabupaten.
a
)
Kawasan Peruntukan
Perikanan Tangkap,
Kawasan peruntukan perikanan tangkap
mencakup seluruh
perairan badan sungai di
wilayah Kabupaten. a)
b
).
Kawasan
Peruntukan
Perikanan
Budidaya, meliputi:
b
)
.
Kawasan Peruntukan
Perikanan Budidaya,
meliputi:
(a) waduk atau
rawa dengan
luas ≥ 170 hektar
berada di
Kecamatan
Bayat.
(a) waduk atau rawa
dengan luas ≥
170 hektar berada di
Kecamatan
Bayat.
(b) budidaya
pembibitan
dan budidaya pembesaran
dengan luas
≥ 113 hektar
meliputi kecamatan:
Bayat,
Cawas, Jogonalan,
Juwiring,
Kalikotes, Karanganom,
Karangdowo,
Karangnongko,
Kebonarum,
Manisrenggo,
Ngawen, Polanharjo,
Prambanan
dan Tulung.
(b) budidaya
pembibitan dan
budidaya pembesaran
dengan luas ≥
113 hektar
meliputi kecamatan:
Bayat, Cawas,
Jogonalan, Juwiring,
Kalikotes,
Karanganom, Karangdowo,
Karangnongko,
Kebonarum, Manisrenggo,
Ngawen,
Polanharjo,
Prambanan dan Tulung.
(c)
Pengembanga
n budidaya
perikanan berbasis
sistem
kewilayahan dilaksanakan
melalui
pengembangan kawasan
minapolitan
dengan komoditas
ikan nila
meliputi
kecamatan: Karanganom,
Polanharjo
dan Tulung.
(c) Pengembangan
budidaya
perikanan
berbasis sistem kewilayahan
dilaksanakan
melalui pengembangan
kawasan
minapolitan dengan
komoditas ikan
nila meliputi kecamatan:
Karanganom,
Polanharjo dan
Tulung.
C Kawasan Peruntukan
Pertambangan, terdiri atas;
C Kawasan Peruntukan
Pertambangan, terdiri atas;
a)
.
Kawasan peruntukan pertambangan mineral
meliputi:
a)
.
Kawasan peruntukan pertambangan mineral
meliputi:
(
a)
.
pertambangan
andesit berada di Kecamatan
Karangdowo;
(a). pertambangan
andesit berada di Kecamatan
Karangdowo;
(
b)
.
pertambangan batu
gamping berada di Kecamatan
Kalikotes;
(b). pertambangan
batu gamping berada di
Kecamatan
Kalikotes;
(c
)
.
pertambangan lempung alluvial
meliputi kecamatan:
Ceper, Gantiwarno, Jogonalan,
Karanganom,
Karangnongko, dan Ngawen.
(c). pertambangan lempung alluvial
meliputi
kecamatan: Ceper,
Gantiwarno,
Jogonalan, Karanganom,
Karangnongko,
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 9
Rencana Pola Ruang
Kondisi Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana
Pola Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan SKPD
dan Ngawen.
D Kawasan Peruntukan
Industri;
D Kawasan Peruntukan
Industri;
Kawasan peruntukan
industri besar meliputi:
Kawasan peruntukan
industri besar meliputi:
Kawasan peruntukan industri
besar meliputi:
Kawasan peruntukan industri
besar meliputi:
(a). Kecamatan Ceper
dengan luas ≥ 342 hektar;
(a). Kecamatan Ceper
dengan luas ≥ 342 hektar;
(b). Kecamatan Pedan
dengan luas ≥ 147
hektar; dan
(b). Kecamatan Pedan
dengan luas ≥ 147
hektar; dan
(c). Kecamatan Prambanan dengan
luas ≥ 127 hektar.
(c). Kecamatan Prambanan dengan
luas ≥ 127 hektar.
Kawasan peruntukan
industri menengah meliputi:
Kawasan peruntukan
industri menengah meliputi:
(a). Kecamatan Klaten
Tengah dan Kecamatan Klaten
Utara dengan luas ≥
71 hektar;
(a). Kecamatan Klaten
Tengah dan Kecamatan Klaten
Utara dengan luas ≥
71 hektar;
(b). Kecamatan Karanganom dengan
luas ≥ 22 hektar;
(b). Kecamatan Karanganom dengan
luas ≥ 22 hektar;
(c). Kecamatan Delanggu
dengan luas ≥ 51 hektar; dan
(c). Kecamatan Delanggu
dengan luas ≥ 51 hektar; dan
(d). Kecamatan Jogonalan
dengan luas ≥ 56
hektar.
(d). Kecamatan Jogonalan
dengan luas ≥ 56
hektar.
Kawasan peruntukan
industri kecil dan mikro
meliputi:
Kawasan peruntukan
industri kecil dan mikro
meliputi:
(a). industri pengecoran
logam berada di
Kecamatan Ceper
(a).
industri pengecoran
logam berada di
Kecamatan Ceper
(b). industri pandai besi meliputi kecamatan:
Delanggu, Jatinom,
Karanganom, Manisrenggo, dan
Polanharjo.
(b).
industri pandai besi meliputi kecamatan:
Delanggu, Jatinom,
Karanganom, Manisrenggo, dan
Polanharjo.
(c). industri tenun Alat
Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi
kecamatan: Bayat,
Cawas, Juwiring, Karangdowo, dan
Pedan.
(c). industri tenun Alat
Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi
kecamatan: Bayat,
Cawas, Juwiring, Karangdowo, dan
Pedan.
(d). industri konveksi
meliputi kecamatan: Ceper, Kalikotes,
Klaten Selatan,
Ngawen, Pedan, dan Wedi.
(d).
industri konveksi
meliputi kecamatan: Ceper, Kalikotes,
Klaten Selatan,
Ngawen, Pedan, dan Wedi.
(e). industri genteng
meliputi kecamatan:
Ceper, Kalikotes, Karanganom, Selatan,
Ngawen, dan
Wonosari.
(e). industri genteng
meliputi kecamatan:
Ceper, Kalikotes, Karanganom, Selatan,
Ngawen, dan
Wonosari.
(f). industri meubel/furniture
meliputi kecamatan:
Cawas, Juwiring, Karangdowo, Klaten
Utara, Ngawen,
Trucuk, dan Wonosari.
(f). industri meubel/furniture
meliputi kecamatan:
Cawas, Juwiring, Karangdowo, Klaten
Utara, Ngawen,
Trucuk, dan Wonosari.
(g). industri
gerabah/keramik
meliputi kecamatan : Bayat, Wedi, dan
Wonosari.
(g).
industri
gerabah/keramik
meliputi kecamatan : Bayat, Wedi, dan
Wonosari.
(h).
industri pengolahan
tembakau meliputi kecamatan:
Gantiwarno, Wedi,
Kebonarum, Manisrenggo, Trucuk
dan Wedi.
(h).
industri pengolahan
tembakau meliputi kecamatan:
Gantiwarno, Wedi,
Kebonarum, Manisrenggo, Trucuk
dan Wedi.
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 10
Rencana Pola Ruang
Kondisi Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana
Pola Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan SKPD
(i) industri soon meliputi
kecamatan: Ngawen
dan Tulung.
(i) industri soon meliputi
kecamatan: Ngawen
dan Tulung.
(j) industri makanan kecil meliputi
kecamatan:
Jogonalan dan Polanharjo.
(j) industri makanan kecil meliputi
kecamatan: Jogonalan
dan Polanharjo.
E Kawasan Peruntukan
Pariwisata, meliputi;
E Kawasan Peruntukan
Pariwisata, meliputi
a
)
.
kawasan peruntukan
pariwisata budaya,
mencakup;
a
.
kawasan peruntukan
pariwisata budaya,
mencakup;
(a
)
.
Candi Prambanan, Candi Sojiwan,
Candi Bubrah, Candi
Lumbung, Candi
Sewu, Candi Asu/Gana, Candi
Lor/Candirejo, Candi
Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul
berada di Kecamatan
Prambanan;
(a). Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi
Bubrah, Candi
Lumbung, Candi
Sewu, Candi Asu/Gana, Candi
Lor/Candirejo, Candi
Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul
berada di Kecamatan
Prambanan;
(b
)
.
Candi Merak dan candi karangnongko
berada di Kecamatan
Karangnongko;
(b). Candi Merak dan candi karangnongko
berada di Kecamatan
Karangnongko;
(
c)
.
Museum Gula Jawa
Tengah berada di
Kecamatan Jogonalan;
(c). Museum Gula Jawa
Tengah berada di
Kecamatan Jogonalan;
(
d
).
Makam Ki Ageng
Gribig dan Tradisi
Yaqowiyu berada di
Kecamatan Jatinom;
(d).
Makam Ki Ageng
Gribig dan Tradisi
Yaqowiyu berada di
Kecamatan Jatinom;
(e
)
.
Makam Ki Ageng
Pandanaran berada di Kecamatan Bayat;
(e). Makam Ki Ageng
Pandanaran berada di Kecamatan Bayat;
(
f
).
Makam Ki Ageng Ronggowarsito
berada di Kecamatan
Trucuk;
(f). Makam Ki Ageng Ronggowarsito berada
di Kecamatan Trucuk;
(
g)
.
Makam Ki Ageng
Perwito berada di
Kecamatan Wonosari; dan
(g).
Makam Ki Ageng
Perwito berada di
Kecamatan Wonosari; dan
(
h
).
keunikan lokal desa wisata meliputi desa
:
(h).
keunikan lokal desa wisata meliputi desa :
b
)
.
Kawasan peruntukan
pariwisata alam meliputi:
b
)
Kawasan peruntukan
pariwisata alam meliputi
(a
)
.
Deles Indah berada di Kecamatan
Kemalang;
(a). Deles Indah berada di Kecamatan Kemalang;
(b
)
.
Gunung Watu Prau dan Pegunungan
Kidul berada di
Kecamatan Bayat;
dan
(b). Gunung Watu Prau dan Pegunungan
Kidul berada di
Kecamatan Bayat; dan
(
c
).
kawasan keunikan
batuan dan fosil
berada di Kecamatan Bayat
(c). kawasan keunikan
batuan dan fosil
berada di Kecamatan Bayat
c
).
Kawasan peruntukan
pariwisata buatan.
c
.
Kawasan peruntukan
pariwisata buatan.
(a
)
.
Rawa Jombor Permai berada di Kecamatan
Bayat;
(a). Rawa Jombor Permai berada di Kecamatan
Bayat;
(
b
)
Obyek Wisata Mata
Air Cokro (OMAC),
Pemandian Lumban
(b). Obyek Wisata Mata
Air Cokro (OMAC),
Pemandian Lumban
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 11
Rencana Pola Ruang
Kondisi Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana
Pola Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan SKPD
. Tirto, dan
Pemancingan Janti
berada di Kecamatan Tulung;
Tirto, dan
Pemancingan Janti
berada di Kecamatan Tulung;
(
c
).
Pemandian Umbul
Ponggok berada di
Kecamatan Polanharjo;
(c). Pemandian Umbul
Ponggok berada di
Kecamatan Polanharjo;
(
d
).
Pemandian
Jolotundo berada di
Kecamatan Karanganom; dan
(d). Pemandian Jolotundo
berada di Kecamatan
Karanganom; dan
(
e
).
Pemandian
Tirtomulyono dan
Pemandian Tirtomulyani
berada di
Kecamatan Kebonarum.
(e). Pemandian
Tirtomulyono dan
Pemandian Tirtomulyani berada
di Kecamatan
Kebonarum.
Kawasan Lainnya Kawasan Lainnya
Kawasan peruntukan lainnya
diantara kawasan pertahanan dan keamanan
yang meliputi:
Kawasan peruntukan lainnya
diantara kawasan pertahanan dan keamanan yang meliputi:
a
.
Depo Pendidikan dan
Latihan Tempur (Dodiklatpur) berada
di Kecamatan Klaten
Selatan dengan luas ≥ 29 hektar;
a
.
Depo Pendidikan dan
Latihan Tempur (Dodiklatpur) berada di
Kecamatan Klaten
Selatan dengan luas ≥ 29 hektar;
b
.
Komando Distrik
Militer (Kodim)
Klaten berada di Kecamatan Klaten
Tengah dengan luas
≥ 1 hektar;
b
.
Komando Distrik Militer
(Kodim) Klaten berada di
Kecamatan Klaten Tengah dengan luas ≥ 1
hektar;
c.
Kepolisian Resor (Polres) Klaten
berada di Kecamatan
Klaten Utara dengan luas ≥ 3 hektar;
c.
Kepolisian Resor (Polres) Klaten berada di
Kecamatan Klaten Utara
dengan luas ≥ 3 hektar;
d
.
Lapangan tembak
berada di Kecamatan
Trucuk dengan luas ≥ 5 hektar;
d
.
Lapangan tembak
berada di Kecamatan
Trucuk dengan luas ≥ 5 hektar;
e
.
Komando Rayon
Militer (Koramil)
yang tersebar di wilayah Kabupaten;
dan
e
.
Komando Rayon Militer
(Koramil) yang tersebar
di wilayah Kabupaten; dan
Telaahan KLHS berdasarkan tugas pokok fungsi PD Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.5
Tabel 3.5 Telaah KLHS
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi Terhadap Pelayanan
SKPD Catatan Bagi Perumusan Program/kegiatan SKPD
1 Kapasitas daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan
Sebagai base line
perencanaan sudah diatur
adanya kawasan lindung untuk mendukung
keberlanjutan kawasan budidaya
Pola pemanfaatan ruang dan jaringan prasarana wilayah harus
menjadi pengambilan keputusan dalam mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan
Keseimbangan zona lindung dan budidaya harus tetap
menjadi dasar pertimbangan utama dalam menentukan
arah kebijakan daerah
2 Perkiraan mengenai dampak dan resiko
lingkungan hidup
Dampak dan resiko pelaksanaan pembangunan
yang menfaatkan struktur ruang harus melalui
analisis
Kajian RTRW maupun KLHS harus menjadi dasar terkait
pengesahan pengalihan fungsi lahan
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 12
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi Terhadap Pelayanan
SKPD
Catatan Bagi Perumusan
Program/kegiatan SKPD
3 Kinerja layanan/jasa ekosistem
4 Efisiensi pemanfaatan SDA
5 Tingkat kerentan dan
kapasitas adaptasi thd perubahan iklim
Pengaruh global warning
harus menjadi pertimbangan dalam
mengambil kebijakan publik
Keberlanjutan pembangunan
harus menjadi perhatian semua pihak
6 Tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang
berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajian
isu-isu strategis, hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat
memberikan manfaat atau pengaruh di masa datang terhadap perkembangan di
Kabupaten Klaten, khususnya selama Tahun 2015-2021.
Pada bagian perumusan isu-isu strategis yang akan dirancang, permasalahan-
permasalahan pembangunan yang diprioritaskan, akan menjadi agenda utama dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah selama kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan.
3.5.1 Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Klaten
Kemajuan global makin meningkatkan keterkaitan pengaruh dunia
internasional, nasional, regional maupun lokal. Hubungan antar manusia
dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya,
melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik positif maupun negatif.
Beberapa kondisi yang menjadi dasar dalam analisis lingkungan strategis,
adalah sebagai berikut.
1. Lingkungan Internasional
a. Globalisasi Perdagangan dan Jasa
Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar
negara, sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu
menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan
berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan
ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau pengurangan
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 13
pengangguran. Hal ini terkait pelaksanaan MEA, dan ekspor produk mebel
harus memiliki SVLK.
b. Fluktuasi Harga dan Kurs Mata Uang
Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi
mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya
konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang
internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional
akan terjadi ketimpangan (defisit) Neraca Pembayaran. Fluktuasi negatif
ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan instabilitas
APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU,
DAK dan lainnya) yang akan diterima pemerintah kabupaten.
c. Komitmen Internasional
Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani
(disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh
masyarakat (Pemerintah Daerah). Komitmen internasional tersebut
diantaranya adalah Millenium Development Goals (MDG’s) tentang paradigma
pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah
kaca, Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against
Women (CEDAW) tentang pembangunan dan Pemberdayaan perempuan,
Hyogo Framework tentang peredaman bencana, Ecolabelling atau sertifikasi
produk dan sebagainya.
2. Lingkungan Nasional
a. Kemiskinan dan Pengangguran
Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG’s yaitu yang
berpenghasilan kurang dari 1 US$ lebih kurang sebanyak 16,5 juta jiwa atau
7,5%.
b. Krisis Energi
Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari
sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi fosil
memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada
produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi alternatif
perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 14
c. Bencana Alam
Degradasi lingkungan sebagaimana halnya masalah internasional strategis
juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara maritim memiliki
potensi lebih besar akan intensitas terjadinya bencana alam berupa gempa,
tsunami, letusan gunung berapi, banjir, angin, kebakaran dan tanah longsor.
Pelaksanaan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi merupakan hal
penting yang harus dilakukan oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat.
d. Kemampuan Keuangan Negara
Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar,
sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara
masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus
berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya
bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan
penggalian pendapatan asli daerah dan investasi. Dalam RPJM Nasional 2014-
2018 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama ini berkisar
6%, padahal pembangunan yang inklusif membutuhkan pertumbuhan ekonomi
d iatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terwujud manakala
terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor.
Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan
belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi
agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.
e. Hambatan Perdagangan antar Daerah
Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan
perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana
pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil dan
menengah adalah kurangnya akses ke pasar di luar daerah maupun ekspor.
f. Daya Saing Teknologi dan Industri
Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yang bersumber
dari kekayaan alam yang belum diolah, sehingga memiliki nilai ekonomis yang
rendah. Penyebabnya adalah kurangnya kemampuan iptek dalam mengolahnya
menjadi barang setengah jadi maupun produk akhir serta kurangnya
kemampuan iptek dalam menciptakan dan membuat produk yang berkualitas.
Budaya iptek yang kreatif dan inovatif harus difasilitasi.
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 15
Selain itu kebanggaan terhadap produk dalam negeri kurang tertanam
dalam diri warga negara Indonesia, image yang berkembang adalah bahwa
produk dalam negeri selalu lebih jelek daripada produk luar negeri. Pencintaan
terhadap produk tradisional (batik, dll) merupakan satu bentuk local genius
yang baik untuk dikembangkan, khususnya di dalam negeri dan sebaiknya
dipromosikan/dipasarkan ke luar negeri.
3. Kondisi Lingkungan Regional Jawa Tengah
Kondisi nasional sebagian adalah cermin dari kondisi regional yang memiliki
kesamaan kasus dan masalah. Isu strategis dalam pembangunan Provinsi Jawa
Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2003-2018
secara ringkas, adalah sebagai berikut:
a. Tingginya Jumlah Penduduk Miskin
Upaya pengurangan kemiskinan sangat tidak mudah, terlihat bahwa selama 5
(lima) tahun (2003-2008) jumlah penduduk miskin Jawa Tengah hanya
berkurang 1,29%.
b. Tingginya Jumlah Penganggur
Jumlah penganggur Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun telah meningkat
sebanyak 49% yang disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan
terjadinya PHK.
c. Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian
Alih fungsi lahan pertanian 2% per tahun berdampak pada berkurangnya luas
areal produktif dan ketersediaan pangan. Hal ini sejalan dengan kemajuan
peradaban yang merubah pola kerja sektor primer ke sekunder dan tersier.
d. Belum Meratanya Pelayanan Kesehatan Dasar
Keterbatasan anggaran daerah belum mampu menjangkau seluruh keluarga
miskin akan kebutuhan pelayanan kesehatan.
e. Rendahnya Realisasi Penanaman Modal
f. Rendahnya Akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi
terhadap Permodalan dan Pasar Ekspor
UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Jawa Tengah,
namun beberapa di antaranya mengalami kesulitan memperoleh akses
permodalan dan kesulitan menembus pasar ekspor yang disebabkan kualitas
produk kalah bersaing dan keterbatasan transportasi/distribusi.
g. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang Amanah (Good
Governance)
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 16
Reformasi tata kepemerintahan tidak hanya perlu dilakukan oleh negara saja
(legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi juga dunia usaha/swasta (corporates)
dan masyarakat luas (civil society) yang mampu mendukung terwujudnya Good
Governance.
h. Bencana Alam
Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana (RAD-
PRB) diharapkan berbagai resiko bencana dapat diantisipasi sebelumnya
(mitigasi bencana).
i. Masalah Penegakan Hukum
Beberapa kasus korupsi belum ditindaklanjuti.
j. Belum Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
3.5.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Klaten
Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar,
mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa
mendatang, khususnya selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Pemilihan isu
strategis di Kabupaten Klaten, mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (i)
merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klaten; (ii)
besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik; (iii) tingkat kemungkinan/
kemudahan penanganan; (iv) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap
pencapaian sasaran pembangunan; (v) memiliki daya ungkit terhadap
pencapaian untuk pembangunan daerah; (vi) janji politik yang harus
diwujudkan.
Dengan berdasar pada pertimbangan di atas, isu-isu strategis yang menjadi
prioritas pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Klaten untuk periode 5
(lima) tahun mendatang, adalah sebagai berikut:
1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan dilakukan dalam seluruh
aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan,
pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).
- Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan
kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 17
- Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara
ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/kepentingan yang
menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan
memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik.
- Penanganan berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan yang
sangat kompleks membutuhkan penempatan aparatur yang sesuai baik
secara kualitas kompetensi maupun kuantitasnya. Pembinaan terhadap
aparatur mesti terus dilakukan agar mampu menyikapi dinamika yang terjadi,
responsif dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk semata-mata
kepentingan umum. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan aparatur
dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk dapat mengejar
ketertinggalan dan mengatasi keterpurukan atas kemiskinan dan instabilitas
yang terjadi.
2. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik
Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut
untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan
pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah
telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka menyikapi tuntutan tersebut.
Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang
menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan
informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP,
tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang
kegairahan dalam berinvestasi.
3. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa Pemerintah Daerah
harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi
ketergantungan dari pemerintah pusat. Peningkatan pendapatan daerah
diupayakan melalui intensifikasi pemungutan pajak/retribusi, penggalian
potensi pendapatan dan perwujudan realisasi investasi, namun tidak
memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
4. Kemiskinan
Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat.
Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten yang masih rendah di
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 18
banding dengan rerata Jawa Tengah, sementara tingkat inflasi yang masih relatif
tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan terus menerus dalam daya
beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban berat bagi masyarakat miskin.
Langkah preventif dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam
bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti dilakukan. Penduduk miskin
di Kabupaten Klaten pada saat ini (tahun 2014) sebanyak 220.180 jiwa
(14.58%). Dan sisi lain, masih terjadinya kesenjangan antar wilayah kecamatan
yang memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
5. Pengangguran
Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan
oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga disebabkan
oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan tidak
mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Peluang usaha pada prinsipnya
masih lebar, dibutuhkan kemampuan dan fasilitasi untuk dapat
merealisasikannya.
Lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah yang memiliki pangsa
pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek dalam
produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan
pasar yang luas harus menjadi perhatian.
6. Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan
Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah
seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk dan
perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan
dengan lahan kering, serta berpedoman pada kebijakan pembangunan Provinsi
Jawa Tengah , Kabupaten Klaten dinyatakan sebagai daerah penyangga pangan,
maka kebutuhan untuk mempertahankan posisi sawah lestari menjadi
mendesak. Adapun sawah lestari ditetapkan seluas 32.451 Ha yang tersebar di
wilayah Kabupaten Klaten.
7. Perhatian terhadap Investasi di Sektor Riil
Belum mantapnya kondisi perekonomian daerah, ditandai dengan
rendahnya dukungan investasi swasta bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Investasi juga harus mempertimbangkan pemerataan pendapatan bagi
masyarakat, artinya tidak boleh mengeksploitasi kekayaan/potensi masyarakat
hanya untuk keuntungan sekelompok konglomerat. Contoh riil adalah
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 19
merebaknya pasar modern yang tidak terkendali dikhawatirkan akan menggeser
kelangsungan hidup pasar tradisional ataupun pertokoan/ warung masyarakat.
8. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, dan Bencana
Alam
Menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan hidup di
kawasan penambangan bahan galian golongan C, dan menurunnya daya
dukung lingkungan, kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam adalah
sebagai akibat kurangnya pengendalian para pemangku-kepentingan
(pemerintah, masyarakat maupun swasta) dalam pemanfaatan, dan penataan
struktur ruang. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak
huni, lingkungan pemukiman kumuh utamanya pada kawasan padat,
penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perijinan perlu makin
diperhatikan.
Dampak dari kesalahan tersebut akan meningkatnya potensi kerusakan
lingkungan dan bencana non alam, bencana alam dan bencana sosial, menuntut
kesiap-siagaan penanganan bencana dan dukungan sarana-prasarana makin
dibutuhkan.
9. Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan
Isu lahan pangan berkelanjutan mencuat, karena penggunaan lahan di
Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berkurang seiring dengan
pertambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk dan perluasan kegiatan
perekonomian. Perubahan tata guna lahan dari tanah pertanian berubah ke non
pertanian, mengingat Kabupaten Klaten dinyatakan sebagai daerah penyangga
pangan, maka perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan kebutuhan untuk
mempertahankan posisi sawah lestari menjadi mendesak. Adapun sawah lestari
ditetapkan seluas 32.451 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten.
10. Penanganan Infrastruktur
Meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan
politik masyarakat serta pengembangan wilayah, menyebabkan semakin
tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik. Dalam hal ini,
tidak terbatas pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan
infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, sehingga ke depan
partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik.
Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta
masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan
infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan
rencana tata ruang.
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 20
Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Kabupaten Klaten dalam
mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah,
berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi, dan
mobilisasi sumberdaya. Selain itu, pengembangan dan pembenahan sarana
transportasi publik juga menjadi hal penting guna mengurangi beban arus
distribusi dan akan berefek domino pada koneksitas antar wilayah yang
semakin kuat.
Pembangunan infrastruktur sumberdaya air diarahkan untuk
mewujudkan air sebagai collective goods. Pemanfaatan sumber-sumber air
untuk kepentingan produksi dan konsumsi secara efektif dilakukan melalui
perlindungan terhadap kawasan resapan air di daerah hulu dengan tetap
memperhatikan keberlanjutan sumber-sumber air tersebut. Selain itu,
pembangunan jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas
pertanian juga menjadi hal penting untuk tetap dilakukan dalam rangka
mewujudkan kedaulatan pangan di Klaten.
Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal
penting dan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur secara utuh
dan berkelanjutan. Namun demikian, pertumbuhan dan kegiatan sosial
ekonomi juga perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung dan
daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat menjamin
keutuhan lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang.
Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian
pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya
rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam.
3.5.3 Isu Strategis Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah
1. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal
dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
2. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara
konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten, hal
ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang.
4. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan
rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-
desinsentif serta pemberian sangsi yang tegas terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang.
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 21
5. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di
bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
6. Koordinasi dan kerjasama antar daerah belum optimal terutama daerah
perbatasan,
7. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang
sesuai dengan peruntukannya.
8. Pelambatan pertumbuhan perekonomian daerah sebagai akibat pasar bebas,
dan
9. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
3.5.4 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah PD
Tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah PD dapat disajikan pada
tabel 3.5
Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Pada Tahun Ke-
ke 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5
1 Meningkatkan
kualitas adminsitrasi perkantoran dan
sumber daya aparatur
Meningkatnya kualitas
admnistrasi perkantoran dan sumber daya aparatur
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Skor
76,54 77,27 77,57 80,07 82,71
2 Meningkatkan
kualitas dan kompetensi SDM penanggulangan
bencana
Meningkatnya kualitas
dan kompetensi SDM penanggulangan bencana
Jumlah relawan yang
terlatih tanggap bencana
Orang 225 225 225 225 225
3
Mewujudkan pengurangan resiko
bencana
Terwujudnya pengurangan
kerentanan resiko bencana
Cakupan kawasan
rawan bencana
desa/kel 401 401 401 401 401
Cakupan pelayanan
bencana kebakaran
kabupaten
desa/kel
401 401 401 401 401
Tingkat waktu tanggap
(response time rate)
daerah layanan
Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK) (7
menit/15 km)
tingkatan 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14
Desa Tangguh Bencana
(desa)
desa 2 2 2 2 2
Presentase (%) korban
bencana skala
kabupaten/kota yang
menerima bantuan
sosial selama masa
tanggap darurat
% 100 100 100 100 100
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 III − 22
Presentase (%) korban
bencana skala
kabupaten/kota yang
dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap
% 100 100 100 100 100
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 IV − 1
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi
Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1,
angka 12 disebutkankan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan
yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten
Klaten tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: “Terwujudnya Masyarakat
Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya”. Adapun
beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas
wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan
dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sejahtera, yang dimaksud sejahtera adalah kondisi bahwa masyarakat
Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata,
baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan,
maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi
sejahtera adalah meningkatkan pendapatan per kapita dan tingkat daya beli,
menurunnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, serta meningkatnya
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Berketuhanan, yang dimaksud berkeTuhanan adalah bahwa masyarakat Klaten
yang dicita-citakan adalah masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa sebagaimana tercermin pada masyarakat yang agamis. Indikator terciptanya
masyarakat berkeTuhanan antara lain adalah semakin meningkatnya kualitas
keimanan pemeluk keagamaan, yang ditandai dengan maraknya kegiatan
keagamaan, dan terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama, untuk
saling hormat-menghormati antar pemeluk agama.
4. Cerdas, yang dimaksud cerdas adalah masyarakat Klaten menguasai Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), serta mampu menerapkannya dalam
pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Indikator
terciptanya masyarakat yang cerdas antara lain adalah: responsif terhadap
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 IV − 2
situasi yang dihadapi; cerdas dalam memahami persoalan; tepat dalam memilih
upaya untuk mengatasi masalah; dan bijak dalam pengambilan keputusan.
5. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten
mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus
meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan
pembangunan. Indikator kemandirian antara lain adalah adanya Sumber Daya
Manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai, ketersediaan pembiayaan
pembangunan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang bersih dan berwibawa.
6. Berbudaya, yang dimaksud berbudaya adalah bahwa masyarakat Kabupaten
Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral
dan budaya sebagai adat-istiadat. Indikator tercapainya masyarakat Kabupaten
Klaten yang berbudaya antara lain taat azas pada ketentuan perundangan yang
berlaku, menjunjung hak asasi manusia , mengembangkan nilai moral
keagamaan dan mempertebal jiwa gotong royong dalam hidup berbangsa, dan
bernegara.
Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi yang dimiliki, maka visi
Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2021 adalah: “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG
MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING.”
Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai
berikut :
Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas
wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten
dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan
lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun
kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai. Beberapa
indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju
adalah meningkatkan pendapatan per kapita dan tingkat daya beli,
menurunnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, serta
meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 IV − 3
Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten
mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa
harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan
pembangunan. Indikator kemandirian antara lain adalah adanya Sumber
Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai, ketersediaan
pembiayaan pembangunan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.
Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten
Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak
lain dan memiliki keunggulan komparatif. Indikator tercapainya masyarakat
Kabupaten Klaten yang berdaya saing antara tingginya rasio kelulusan
pendidikan S1/2/3 dan rasio ketergantung.
4.2 Misi
Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat
dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.
Misi Pembangunan Kabupaten Klaten sebagaimana yang tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah
sebagai berikut:
1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung
keberadaan masyarakat Klaten yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada Agropolitan dengan
sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan
3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (good
governance), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh
profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN)
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang
pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi
daerah, yang ditandai dengan semakin terpenuhi dan meratanya kebutuhan
sarana dan prasarana sosial dasar di seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 IV − 4
5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai, yang
ditandai dengan meningkatnya kesadaran dalam melaksanakan peraturan
perundang-undangan, mantapnya kehidupan masyarakat dan penegakan HAM,
tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan semakin meningkatnya
kesejahteraan sosial
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari
dan bersinar, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup
Sedangkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana yang
tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-
2021 adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif,
inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi
lokal
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana
prasarana dasar sosial masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam
yang selaras dengan tata ruang wilayah
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik
Untuk mendukung dan mewujudkan misi jangka panjang daerah, dan
jangka menengah daerah, maka ditetapkan Misi RPJMD yang selaras dengan
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:
Misi 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya
alam yang selaras dengan tata ruang wilayah
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 IV − 5
4.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang
dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat
penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta
memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan.
Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu
dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.
Sasaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Keberadaan
Masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
Cerdas, Sehat, dan Berbudaya.
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan
sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.
3. Terwujudnya otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (good
governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung oleh profesionalitas
aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang menunjang
pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar serta pertumbuhan
ekonomi daerah.
5. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.
6. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari
dan Bersih Sehat Indah Nyaman Aman dan Rapi (BERSINAR).
Sasaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 05
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016 – 2021 yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah disajikan pada Tabel 4.1.
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 IV − 6
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra-SKPD Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dengan Mengacu Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021
Visi : Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing
Misi Tujuan Sasaran 1 Meningkatkan kapasitas
pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang
wilayah
1.1 Mewujudkan pengurangan
resiko bencana
1.1.1 Terwujudnya pengurangan
kerentanan resiko bencana
1.1.2 Terwujudnya kualitas dan
kuantitas prasarana dan sarana berbasis mitigasi bencana
4.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah secara
keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, melalui
penetapan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Kebijakan dan
langkah-langkah yang berisikan program tersebut dilaksanakan dalam rangka
mengimplementasikan program prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati
terpilih disesuaikan dengan visi, misi, sasaran, tujuan dan arah kebijakan
pembangunan daerah yang ditetapkan dan dikaloborasikan dengan program OPD,
program lintas SKPD dan program kewilayahan. Dengan mempertimbangkan visi
dan misi serta berdasar pada tujuan dan sasaran, maka strategi pembangunan dan
arah kebijakan pembangunan daerah OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
selama kurun waktu 2016-2021 disajikan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Strategi, Arah dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Mengacu Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021
Visi : Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing
Misi ke 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 Mewujudkan
pengurangan
resiko bencana
1.1 Terwujudnya
pengurangan kerentanan resiko
bencana
1.1.1 Peningkatan pengelolaan
sumber daya alam berbasis pengurangan resiko bencana
1.1.1.1 Meningkatkan kapasitas dan
menekan kerentanan di kawasan rawan bencana
1.1.1.2 Meningkatkan tata kelola dan
kelembagaan dalam
pengurangan resiko bencana
1.1.1.3 Melaksanakan dan mengembangkan pengurangan
resiko bencana berbasis masyarakat dan desa
1.2 Terwujudnya kualitas dan
kuantitas prasarana dan sarana berbasis
mitigasi bencana
1.2.1 Peningkatan kapasitas perencanaan, pemanfaatan
dan pengendalian tata ruang
1.2.1.1 Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasarkan
pada upaya pembangunan berkelanjutan
1.2.1.2 Meningkatkan dan pengembangan pemanfaatan
prasarana, sarana dan utilitas umum berbasis mitigasi
bencana
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 IV − 7
Visi : Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing
Misi ke 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.2.1.3 Meningkatkan fungsi
pengawasan dan pengendalian kelaikan kondisi fisik
prasarana, sarana, dan utilitas umum berbasis bencana
URAIAN SATUAN Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Target Rp. Target Rp.
4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 5.1 Mewujudkan
pengurangan
resiko bencana
5.1.1 Terwujudnya
pengurangan
kerentanan
resiko bencana
Sosial 1 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terwujudnya
pelayanan surat
menyurat
surat 500 2.500.000 500 2.554.000 750 2.609.166 750 2.665.524 750 2.723.100 750 2.781.919 4.000 15.833.709 Misi ke 5
5.1.2 Terwujudnya
kualitas dan
kuantitas
prasarana dan
sarana berbasis
mitigasi bencana
2 Penyediaan Jasa
Telekomunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terwujudnya
pelayanan
komunikasi, air dan
listrik kantor
tahun 4 4 115.000.000 4 117.484.000 4 120.021.654 4 122.614.122 4 125.262.587 4 127.968.259 24 728.350.623
3 Penyedia jasa peralatan
dan perlengkapan
kantor
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
orang 5 3 48.766.000 3 49.819.346 5 50.895.443 5 51.994.785 5 53.117.872 2 54.265.218 23 308.858.665
7 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terwujudnya jasa
administrasi
keuangan
tahun 3 3 20.000.000 3 20.432.000 5 20.873.331 5 21.324.195 5 21.784.798 5 22.255.349 26 126.669.674
10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terwujudnya alat
tulis kantor
tahun 1 1 15.000.000 1 15.324.000 1 15.654.998 1 15.993.146 1 16.338.598 1 16.691.512 6 95.002.255
11 Penyediaan Barang
Cetak dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
penunjang tupoksi
tahun 1 1 25.000.000 1 25.540.000 1 26.091.664 1 26.655.244 1 27.230.997 1 27.819.187 6 158.337.092
12 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya
komponen instalasi
listrik dan
penerangan kantor
Bappeda
tahun 1 1 20.000.000 1 20.432.000 1 20.873.331 1 21.324.195 1 21.784.798 1 22.255.349 6 126.669.674
15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
pendukung tupoksi
selama 1 tahun
tahun 1 1 2.500.000 1 2.554.000 1 2.609.166 1 2.665.524 1 2.723.100 1 2.781.919 6 15.833.709
17 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Tersedianya makan
dan minum untuk
rapat-rapat jamuan
tamu dan minum
tamu
keg 37 37 40.000.000 37 40.864.000 37 41.746.662 37 42.648.390 37 43.569.596 37 44.510.699 222 253.339.347
18 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Terwujudnya
Koordinasi dan
Konsultasi Antar
Daerah
keg 65 65 200.000.000 65 204.320.000 65 208.733.312 65 213.241.952 65 217.847.978 65 222.553.494 390 1.266.696.735
19 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
Terwujudnya
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
keg 50 50 55.000.000 100 56.188.000 100 57.401.661 100 58.641.537 100 59.908.194 100 61.202.211 550 348.341.602
20 Penyedia jasa
pengamanan kantor
Tersedianya jasa
pengamanan kantor
tahun 1 1 120.000.000 1 122.592.000 1 125.239.987 1 127.945.171 1 130.708.787 1 133.532.096 6 760.018.041
21 Penyedia jasa
pengemudi kantor
THL Pengemudi
Kantor,
orang 4 4 75.000.000 4 76.620.000 4 78.274.992 4 79.965.732 4 81.692.992 4 83.457.560 24 475.011.276
- - - - - - -
Meningkatkan
kapasitas
pengelolaan dan
kelestarian
sumber daya
alam yang selaras
dengan tata
ruang wilayah
1 2 3 5
TH. 2020 TH. 2021
TOLOK UKUR
TH. 2016 TH. 2017 TH. 2018 TH. 2019
KERANGKA PENDANAAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF MENGACU RPJMD
BAB V
RENSTRAURUSAN
RENCANA INDIKATOR KINERJA/
KONDISI
AWAL
2015MISI TUJUAN SASARAN
KONDISI AKHIR
RENSTRA 2021
Pelaks
Misi ke
PROGRAM INDIKASI KEGIATAN
6
Revisi RPJMD
URAIAN SATUAN Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Target Rp. Target Rp.
4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241 2 3 5
TH. 2020 TH. 2021
TOLOK UKUR
TH. 2016 TH. 2017 TH. 2018 TH. 2019
KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
URUSAN
RENCANA INDIKATOR KINERJA/
KONDISI
AWAL
2015MISI TUJUAN SASARAN
KONDISI AKHIR
RENSTRA 2021
Pelaks
Misi ke
PROGRAM INDIKASI KEGIATAN
6
2 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
22 Pemeliharaan
Berkala/Rutin Gedung
Kantor
Terwujudnya
bangunan
gedung/kantor yang
representatif
pendukung kerja
gedung 1 1 25.000.000 1 25.540.000 1 26.091.664 1 26.655.244 1 27.230.997 1 27.819.187 1 158.337.092
24 Pemeliharaan
Berkala/Rutin
Kendaraan Dinas
Operasional
Terwujudnya
kendaraan dinas
operasional yang
representatif
pendukung kerja
aparatur BPBD
roda 6
roda 4
roda 2
9 7
17
9
7
17
185.000.000 9
7
17
188.996.000 9
7
17
193.078.314 7
7
17
197.248.805 7 7
17
201.509.379 7
7
17
205.861.982 7
7
17
1.171.694.480
26 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan gedung
kantor
Terwujudnya
pemeliharaan rutin/
berkala
Perlengkapan
gedung kantor
Printer
AC
Item Lainnya
10
10
7
10
10
7
22.000.000 10
10
7
22.475.200 10
10
7
22.924.704 10
10
7
23.419.878 10
10
7
23.925.747 10
10
7
24.442.543 10
10
7
139.188.072
29 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
kebencanaan
Terwujudnya
pemeliharaan rutin
peralatan
kebencanaan
perahu karet
,
radio
frekwensi,
Refner,
Ht
4
4
1
20
4
4
1
20
15.000.000 4
4
1
20
15.324.000 4
4
1
20
15.630.480 4
4
1
20
15.968.098 4
4
1
20
16.313.009 4
4
1
20
16.665.370 4
4
1
20
94.900.958
23 Penyelenggara
an
Penanggulanga
n bencana
1 Pelatihan dan Simulasi
pengurangan resiko
bencana
Pelatihan dan
pendidikan
pengurangan resiko
bencana bagi anak
usia dini
PAUD 50.000.000 51.080.000 52.101.600 53.226.995 54.291.534 55.377.365 - 316.077.494
2 Pembentukan dan
pengembangan sekolah
siaga bencana
Fasilitasi dan
pengembangan
sekolah siaga
bencana
lembaga 50.000.000 51.080.000 52.101.600 53.226.995 54.291.534 55.377.365 - 316.077.494
4 Fasilitasi dan Koordinasi
Forum Penanggulangan
Bencana
Fasilitasi dan
Koordinasi Forum
Penanggulangan
Bencana
Tahun 38.000.000 38.820.800 39.597.216 40.452.516 41.261.566 42.086.798 - 240.218.896
6 Penyelenggaraan
sekolah sungai
Fasilitasi dan
pengembangan
masyarakat peduli
sungai
orang 100 100 75.000.000 100 76.620.000 100 78.152.400 100 79.840.492 100 81.437.302 100 83.066.048 600 474.116.241
7 Pembentukan Desa
Tangguh Bencana
Fasilitasi
Pembentukan Desa
Tangguh Bencana
Desa 109.000.000 111.354.400 113.581.488 116.034.848 118.355.545 120.722.656 - 689.048.937
24 Rehabilitasi
dan
Reonstruksi
Paska Bencana
3 Koordinasi dan fasilitasi
rehabilitasi dan
rekontruksi paska
bencana
Cakupan
penanganan
rehabilitasi dan
rekonstruksi paska
bencana
% 100 100 100.000.000 100 102.160.000 100 104.366.656 100 106.620.976 100 108.923.989 100 111.102.469 600 633.174.089
URAIAN SATUAN Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Target Rp. Target Rp.
4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241 2 3 5
TH. 2020 TH. 2021
TOLOK UKUR
TH. 2016 TH. 2017 TH. 2018 TH. 2019
KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
URUSAN
RENCANA INDIKATOR KINERJA/
KONDISI
AWAL
2015MISI TUJUAN SASARAN
KONDISI AKHIR
RENSTRA 2021
Pelaks
Misi ke
PROGRAM INDIKASI KEGIATAN
6
6 Pelatihan Penanganan
Pasca Bencana
Pelatihan
Penanganan Pasca
Bencana
% - 100 295.000.000 301.372.000 307.881.635 314.039.268 100 1.218.292.903
25 Penanganan
darurat
bencana
1 Koordinasi pemantauan
dan operasional
penanganan darurat
bencana
Pemantauan
kejadian bencana,
posko penanganan
darurat,
inventarisasi dan
identifikasi kejadian
bencana serta
kerusakan dan
korban bencana,
operasional
Pusdalops
keg 5 5 185.600.000 5 189.608.960 5 193.704.514 5 197.888.531 5 202.162.923 5 206.206.182 30 1.175.171.110
2 Pengembangan dan
pemberdayaan Tim
Reaksi Cepat (TRC)
Penguatan dan
operasional bagi Tim
Reaksi Cepat (TRC)
TRC 1 1 120.150.000 1 122.745.240 1 125.396.537 1 128.105.102 1 130.872.173 1 133.489.616 1 760.758.668
4 Droping air bersih Tersedianya air
bersih di desa rawan
bencana air bersih
desa 200.000.000 204.320.000 208.733.312 213.241.952 217.847.978 222.204.937 - 1.266.348.178
5 Penyediaan dana siap
pakai
Tersedianya dana
kebencanaan
tahun 1 74.250.000 1 75.853.800 1 77.492.242 1 79.166.075 1 80.876.062 1 82.493.583 6 470.131.761
6 Operasional Pemadam
kebakaran
Tersedianya dana
operasional
kebakaran
tahun 1 1 72.000.000 1 225.000.000 1 250.000.000 1 275.000.000 1 325.000.000 1 331.500.000 6 1.478.500.000
26 Peningkatan
pengelolaan
Logistik
1 Peningkatan manajemen
pengelolaan logistik dan
gudang
Penataan dan
pemanfaatan barang
gudang logistik
untuk mencukupi
kebutuhan logistik
tahun 1 75.000.000 1 76.500.000 1 78.030.000 1 79.590.600 1 81.182.412 1 82.806.060 6 473.109.072
2 Pengadaan bahan
logistik
Tercukupinya
kebutuhan logistik
bagi korban bencana
tahun 1 300.000.000 1 306.000.000 1 312.120.000 1 318.362.400 1 324.729.648 1 331.224.241 6 1.892.436.289
Pencegahan
Dini dan
Penanggulanga
n korban
bencana alam
1 Penanganan kebakaran
dan kekeringan
Cakupan kawasan
bencana
% 100 100 100 225.000.000 100 229.860.000 100 234.824.976 100 239.897.195 100 245.078.975 100 1.174.661.146
2.434.766.000 2.638.201.746 ########### 3.093.101.023 3.202.786.829 ########### 17.646.544.137 Jumlah
Satuan Data Awal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1Indeks resiko bencana status sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang
2 Cakupan penanganan rehabilitasi
dan rekonstruksi paska bencana
% 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase (%) korban bencana
skala kabupaten/kota yang
menerima bantuan sosial selama
masa tanggap darurat
% 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase (%) korban bencana
skala kabupaten/kota yang
dievakuasi dengan menggunakan
sarana prasarana tanggap darurat
lengkap
% 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Jumlah relawan yang terlatih
tanggap bencana
orang 225 225 225 225 225 225 225 1575
6 Desa Tangguh Bencana desa 0 0 3 3 3 3 3 15
7 Kota Tangguh kab 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Cakupan pelayanan bencana
kebakaran kabupaten
ds/kel 401 401 401 401 401 401 401 401
9 Cakupan kawasan bencana ds/kel 401 401 401 401 401 401 401 401
10 Tingkat waktu tanggap (response
time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK)
15 menit/ 7
Km
2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14
2016INDIKATOR KINERJANO
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA RPJMD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kinerja Pada Awal Periode
RPJMD Tahun 2015
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir Periode
Renstra20212020201920182017
Renstra BPBD Kab. Klaten Tahun 2016-2021 VII − 1
BAB VII
PENUTUP
Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016−2021 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun
2016-2021 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang
dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan
selama 5 (lima) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan
perundangan terkait, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mempedomani dokumen
perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui
berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi OPD dalam rangka
mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah OPD dan
tahunan melalui penyusunan RKPD setiaptahun anggaran, dan Renja Perangkat
Daerah.Selain itu, Renstra Perangkat Daerah dapat dijadikan alat pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra
Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2016-2021 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan. Oleh karena
itu dukungan, dan rasa memiliki dalam mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana
tertuang dalam visi daerah : “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU,
MANDIRI DAN BERDAYA SAING” sebagaimana RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-
2021 merupakan pentahapan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 dalam
mewujudkan masyarakat Klaten yang : “Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas,
Mandiri dan Berbudaya”.
Klaten, 03 September 2018
Kepala Pelaksana Badan PenanggulanganBencana Daerah
Kabupaten Klaten
BAMBANG GIYANTO, S.Sos. MM Pembina Utama Muda
NIP. 19590127 198510 1 001
Indikator Kinerja Target Target Target NO Sesuai Tugas NSPK IKK Indikator
dan Fungsi LainnyaPerangkat Daerah
2011 2012 2013 2014 2015 6 2011 2012 2013 2014 2015 6 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Luas wilayah kebanjiran 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 100 100 100 100 1001 Luas wilayah kekeringan ; 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 100 100 100 100 1002 KMLR 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 100 100 100 1003 KMLS 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 100 100 100 100 1004 KMLB 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 100 100 100 100 100
5Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran di Kabupaten/Kota97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31
100 100 100 100 100
6Tingkat Waktu Tanggap (Response
Time Rate ) 90,32 90,32 90,32 90,32 90,32 90,32 90,32 90,32 90,32 90,32 100 100 100 100 100
7
8
....... % ....... %
Tahun ke Tahun ke ....... %
....... %
Realisasi CapaianTahun ke
Rasio Capaian
TABEL II.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BPBD
TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN 2015
Target Renstra ( 2011 - 2015 )Perangkat Daerah
KABUPATEN KLATEN
Pada Tahun ke
No Kewenangan Sesuai Tupoksi 2011 2012 2013 2014 2.015 6 2011 2012 2013 2014 2.015 6 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program Pelayanan Adminitrasi
Perkantoran- 347.500.000 500.040.000 561.040.000 720.320.000 0 0 311.621.974 430.773.000 496.722.006 696.967.074 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 114.000.081 #DIV/0!
Penyediaan jasa surat menyurat 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 9.998.750 9.768.750 9.968.750 9.985.000 0 0 0 0 0 0 0
Penyediaan jasa komunikasi,sumber
daya air dan listrik0 20.000.000 41.000.000 51.000.000 95.000.000 0 2.418.715 24.800.485 46.868.512 88.192.745 #DIV/0! 12,093575 60,488988 91,899043 92,83446842 9.500.000 0,0005
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor0 30.000.000 0 0 28.325.000 0 #DIV/0! 94,416667 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.001 0,000333333
Penyediaan jasa adminitrasi keuangan 0 0 10.000.000 10.000.000 0 6.600.000 9.300.000 10.000.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 93 100 9.500.002 #DIV/0!
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 15.000.000 19.080.000 28.766.000 0 14.950.945 19.080.000 25.665.600 99,672967 #DIV/0! 100 89,22199819 9.500.003 0,000666667
Penyediaan alat tulis kantor 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0 20.342.000 23.497.250 24.619.400 24.641.000 #DIV/0! 81,368 93,989 98,4776 98,564 9.500.004 0,0004
Penyediaan barang cetak dan
penggandaan0 25.000.000 25.000.000 35.000.000 55.000.000 0 22.551.000 23.458.000 34630000 54.620.000 0 90,204 93,832 98,942857 99,30909091 9.500.005 0,0004
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 30.000.000 0 14.996.264 14.994.548 14.996.403 29.825.750 #DIV/0! 99,975093 99,963653 99,97602 99,41916667 9.500.006 0,000666667
penyediaan peralatan rumah tangga 0 0 17.040.000 15.000.000 20.000.000 0 17.024.825 14.975.401 19.986.650 #DIV/0! 99,910945 99,836007 99,93325 9.500.007 #DIV/0!
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.948.200 #DIV/0! 100 100 100 98,964 9.500.008 0,003333333
Penyediaan makanan dan minuman 0 30.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 0 23.600.000 19.125.000 19.800.000 25.000.000 #DIV/0! 78,666667 95,625 99 100 9.500.009 0,000333333
Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi
luar daerah0 75.000.000 80.000.000 100.000.000 150.000.000 0 74.600.800 79.999.300 78.506.595 149.652.829 0 99,467733 99,999125 78,506595 99,76855267 9.500.010 0,000133333
Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah0 30.000.000 40.000.000 40.000.000 22.000.000 0 29.977.500 39.999.950 29.063.250 21.950.000 #DIV/0! 99,925 99,999875 72,658125 99,77272727 9.500.011 0,000333333
Penyedia jasa pengamanan kantor 0 49.500.000 120.000.000 120.000.000 125.000.000 0 49.499.000 119.668.000 119.999.000 125.000.000 #DIV/0! 99,99798 99,723333 99,999167 100 9.500.012 0,00020202
Penyedia jasa pengemudi kantor 0 0 94.000.000 19.080.000 39.554.000 0 19.080.000 35.320.800 #DIV/0! 0 100 89,29766901 9.500.013 #DIV/0!
Operasional kendaraan siaga bencana 0 20.000.000 10.000.000 78.880.000 80.000.000 0 17.362.000 48836892 52.834.695 72.178.500 86,81 488,36892 66,981104 90,223125 9.500.014 0,0005
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur0 415.000.000 697.000.000 1.065.000.000 1.120.480.000 0 0 259.888.630 662.051.275 975.691.323 1.072.724.943 #DIV/0! 62,623766 94,985836 91,614209 95,7379822 9.500.015 2,40964E-05
Pembangunan Gedung kantor 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.016 #DIV/0!
Pembangunan Gudang Logistik 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.017 #DIV/0!
Pengadaan Kendaraan Dinas 0 205.000.000 185.000.000 66.157.500 183.345.000 0 32,271951 99,105405 #DIV/0! #DIV/0! 9.500.018 4,87805E-05
Pengadaan Sarana Komunikasi 0 10.000.000 9.476.000 94,76 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.019 0,001
Pengadaan Alat Komunikasi 0 90.000.000 89.674.600 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99,638444 #DIV/0! 9.500.020 #DIV/0!
Pengadaan Komputer 0 125.000.000 50.000.000 30.000.000 121.532.350 49.668.200 29.480.000 #DIV/0! 97,22588 99,3364 98,26666667 9.500.021 #DIV/0!
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 50.000.000 86.000.000 50.000.000 50.000.000 48.420.900 82.045.000 49.604.900 48.757.500 96,8418 95,401163 99,2098 97,515 9.500.022 0,0002
Pengadaan Mebeleur 0 54.000.000 50.000.000 50.000.000 50.054.000 49.573.200 49.046.000 #DIV/0! 92,692593 99,1464 98,092 9.500.023 #DIV/0!
Pengadaan Peralatan Pemantauan
Daerah Rawan Bencana0 200.000.000 186.593.400 #DIV/0! #DIV/0! 93,2967 #DIV/0! 9.500.024 #DIV/0!
pembuatan ruang Multimedia 0 100.000.000 99.530.500 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99,5305 9.500.025 #DIV/0!
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor0 30.000.000 70.000.000 40.000.000 165.000.000 24.347.000 65.893.000 35.064.000 162.820.390 #DIV/0! 81,156667 94,132857 87,66 98,67902424 9.500.026 0,000333333
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional0 45.840.000 45.000.000 60.000.000 70.000.000 40.510.230 44.924.150 32.680.000 65.150.440 88,373102 99,831444 54,466667 93,07205714 9.500.027 0,00021815
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0 4.160.000 4.160.000 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.028 0,002403846
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
siaga bencana0 100.000.000 170.000.000 120.480.000 95.047.775 153.984.423 112.612.373 #DIV/0! 95,047775 90,579072 93,46976511 9.500.029 #DIV/0!
TABEL II.2ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BPBD
KABUPATEN KLATEN
Anggaran Pada Tahun ke ....... ( 2011 s. d 2015 ) Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke ........ ( 2011 s.d 2015 ) Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke ....... ( 2011 s.d 2015 ) Rata-Rata Pertumbuhan
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.030 #DIV/0!
Peningkatan Sarana Prasarana Kantor 0 25.000.000 22.575.000 90,3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.031 0,0004
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0 15.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 15.000.000 15.000.000 19.980.000 25.000.000 100 100 99,9 100 9.500.032 0,000666667
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
kebencanaan0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.033 #DIV/0!
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
kantor dan rumah tangga0 30.000.000 29.242.000 97,473333 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.034 0,000333333
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor0 17.000.000 30.000.000 35.000.000 4.210.000 29.337.000 34.230.000 #DIV/0! 24,764706 97,79 97,8 9.500.035 #DIV/0!
Pemeliharaan peralatan Kebencanaan 0 25.000.000 24.950.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99,8 9.500.036 #DIV/0!
Pemeliharaan sarana Prasarana
Pemadam Kebakaran0 450.000.000 421.147.740 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 93,58838667 9.500.037 #DIV/0!
Operasional Pusdalops 0 90.000.000 65.699.600 #DIV/0! #DIV/0! 72,999556 #DIV/0! 9.500.038 #DIV/0!
Pembangunan Pusdalops 0 200.000.000 199.066.000 #DIV/0! #DIV/0! 99,533 #DIV/0! 9.500.039 #DIV/0!
Penyusunan DED Pembangunan Garasi
dan Pembangunan Pusdalops0 15.000.000 14.766.000 #DIV/0! #DIV/0! 98,44 #DIV/0! 9.500.040 #DIV/0!
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur0 62.500.000 318.500.000 525.000.000 116.500.000 0 0 61.924.000 313.548.500 500.729.190 116.083.358 99,0784 98,445369 95,376989 99,64236738 9.500.041 0,00016
Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan tentang Kebencanaan0 50.000.000 125.000.000 125.000.000 49.825.000 124.200.000 122.805.000 99,65 99,36 98,244 #DIV/0! 9.500.042 0,0002
Fasilitasi dan Koordinasi
Penanggulangan Bencana0 12.500.000 18.500.000 12.099.000 18.139.000 96,792 98,048649 #DIV/0! #DIV/0! 9.500.043 0,0008
Peningkatan kapasitas Sumber Daya
Manusia0 50.000.000 49.583.358 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99,166716 9.500.044 #DIV/0!
Sosialiasi dan Pelatihan Protap
Kedaruratan Bencana0 66.500.000 66.500.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100 9.500.045 #DIV/0!
Bintek SAR dan Latihan Gabungan
Penyelamatan, Evakuasi dan
Penanganan Pengungsi
0 175.000.000 171.209.500 #DIV/0! 97,834 #DIV/0! #DIV/0! 9.500.046 #DIV/0!
Pelatihan Dasar dan Sertifikasi Evakuasi
Bencana0 125.000.000 106.050.500 #DIV/0! #DIV/0! 84,8404 #DIV/0! 9.500.047 #DIV/0!
Pelatihan Tim DaLa 0 75.000.000 73.970.000 #DIV/0! #DIV/0! 98,626667 #DIV/0! 9.500.048 #DIV/0!
Pelatihan Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana0 100.000.000 98.513.690 #DIV/0! #DIV/0! 98,51369 #DIV/0! 9.500.049 #DIV/0!
Simulasi Pengurangan Risiko Bencana 0 100.000.000 99.390.000 #DIV/0! #DIV/0! 99,39 #DIV/0! 9.500.050 #DIV/0!
Program Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana0 916.250.000 830.000.000 1.519.000.000 876.500.000 874.055.754 802.803.550 1.490.614.529 760.201.900 0 95,394898 96,723319 98,131305 86,73153451 9.500.051 1,09141E-05
Identifikasi Daerah Potensi Rawan
Bencana0 10.000.000 9.990.000 99,9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.052 0,001
Penyusunan Peta Rawan Bencana 0 20.000.000 19.997.000 99,985 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.053 0,0005
Pelatihan Bencana Bagi Kelompok renta 0 83.500.000 81.245.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 97,2994012 9.500.054 #DIV/0!
Pengadaan Peralatan Bencana Bagi
Kelompok Relawan0 200.000.000 170.814.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 85,407 9.500.055 #DIV/0!
Penyusunan rencana Kontijensi Banjir 0 75.000.000 74.500.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99,33333333 9.500.056 #DIV/0!
Pembuatan rambu Jalur Evakuasi
Menuju Shelter0 40.000.000 39.025.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 97,5625 9.500.057 #DIV/0!
Pendidikan Kebencanaan Usia Dini 0 125.000.000 124.291.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99,4328 9.500.058 #DIV/0!
Pelatihan Dapur Umum 0 135.000.000 125.000.000 133.458.000 103.250.000 #DIV/0! #DIV/0! 98,857778 82,6 9.500.059 #DIV/0!
Sistem Informasi dan Manajemen
Bencana0 75.000.000 29.590.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 39,45333333 9.500.060 #DIV/0!
Operasioanal Piket Posko Siaga
Bencana0 28.000.000 27.899.500 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99,64107143 9.500.061 #DIV/0!
Peringatan Bulan Pengurangan Resiko
Bencana0 125.000.000 109.587.400 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 87,66992 9.500.062 #DIV/0!
Pelatihan dan Simulasi Pegurangan
Risiko Bencana0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.063 #DIV/0!
Pembentukan dan Pengembangan
Sekolah Siaga Bencana0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.064 #DIV/0!
Fasilitasi dan Koordinasi Forum
Penanggulangan Bencana0 50.000.000 49.050.000 0 #DIV/0! 98,1 #DIV/0! #DIV/0! 9.500.065 #DIV/0!
Fasilitasi dan Kooordinasi Teknis
Penanggulangan 0 30.000.000 30.000.000 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.066 0,000333333
Penyelenggaraan Sekolah Sungai 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.067 #DIV/0!
Pembentukan Desa Tangguh Bencana 0 75.000.000 72.514.750 96,686333 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.068 0,000133333
Gladi Manajemen Bencana 0 37.500.000 37.270.000 99,386667 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.069 0,000266667
Sosialisasi Pengurangan Risiko
Bencana0 30.000.000 29.549.850 98,4995 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.070 0,000333333
Rakor Penanganan Kerusakan
Infrastruktur Pasca Bencana Alam0 30.000.000 30.000.000 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.071 0,000333333
Penyusunan Dokumen Rencana
Penanggulangan Bencana0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.072 #DIV/0!
Posko Siaga dan Penanganan Darurat
Bencana0 76.000.000 74.505.728 98,033853 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.073 0,000131579
Penataan dan Pendataan Logistik 0 39.000.000 38.569.526 98,896221 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.074 0,00025641
Penyediaan Peralatan di daerah
bencana0 200.000.000 197.800.900 98,90045 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.075 0,00005
Penyediaan Dana Siap Pakai 0 368.750.000 500.000.000 1.000.000.000 333.858.000 480.261.750 999.254.329 90,537763 96,05235 99,925433 #DIV/0! 9.500.076 2,71186E-05
Pemantauan & Penyebarluasan
Informasi Bencana Alam0 50.000.000 47.598.500 #DIV/0! 95,197 #DIV/0! #DIV/0! 9.500.077 #DIV/0!
Inventarisasi dan Identifikasi Daerah
Rawan Bencana0 105.000.000 101.773.300 #DIV/0! 96,926952 #DIV/0! #DIV/0! 9.500.078 #DIV/0!
Simulasi Pengurangan Risiko Bencana 0 125.000.000 124.120.000 #DIV/0! 99,296 #DIV/0! #DIV/0! 9.500.079 #DIV/0!
Pelatihan Kelompok Siaga Bencana 0 65.000.000 64.400.000 #DIV/0! #DIV/0! 99,076923 #DIV/0! 9.500.080 #DIV/0!
Penyusunan Rencana Kontijensi Erupsi
Merapi0 50.000.000 34.475.500 #DIV/0! #DIV/0! 68,951 #DIV/0! 9.500.081 #DIV/0!
Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana0 200.000.000 190.481.700 #DIV/0! #DIV/0! 95,24085 #DIV/0! 9.500.082 #DIV/0!
Sosialisasi Bangunan Tahan Gempa 0 69.000.000 68.545.000 #DIV/0! #DIV/0! 99,34058 #DIV/0! 9.500.083 #DIV/0!
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi PascaBencana0 150.000.000 550.000.000 400.000.000 142.861.600 528.754.500 163.693.200 0 #DIV/0! 95,241067 96,137182 40,9233 9.500.084 #DIV/0!
Inventarisasi Kejadian bencana dan
Wilayah terkena dampak bencana0 150.000.000 142.861.600 #DIV/0! 95,241067 #DIV/0! #DIV/0! 9.500.085 #DIV/0!
Pelatihan Pembuatan Rumah tahan
gempa0 100.000.000 83.633.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 83,633 9.500.086 #DIV/0!
Up date data base Kebencanaan 0 50.000.000 50.000.000 49.493.500 50.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 98,987 100 9.500.087 #DIV/0!
Pemberdayaan Petani Jamur tiram
pasca bencana0 150.000.000 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 9.500.088 #DIV/0!
Fasilitasi dan koordinasirehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana alam0 100.000.000 30.060.200 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 30,0602 9.500.089 #DIV/0!
Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana0 100.000.000 98.089.500 0 #DIV/0! #DIV/0! 98,0895 #DIV/0! 9.500.090 #DIV/0!
Penyelenggaraan Pelatihan Penanganan
pasaca bencana0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.091 #DIV/0!
Operasional Tim DaLa 0 50.000.000 43.299.000 #DIV/0! #DIV/0! 86,598 #DIV/0! 9.500.092 #DIV/0!
Penggandaan Buku Bangunan Tahan
Gempa0 50.000.000 49.466.500 #DIV/0! #DIV/0! 98,933 #DIV/0! 9.500.093 #DIV/0!
Penanganan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana0 300.000.000 288.406.000 #DIV/0! #DIV/0! 96,135333 #DIV/0! 9.500.094 #DIV/0!
Program Penanganan Darurat
Bencana0 425.000.000 633.540.000 2.136.254.000 367.455.300 627.159.648 1.650.556.983 #DIV/0! 86,460071 98,992905 77,26407922 9.500.095 #DIV/0!
Verrifikasi data kerusakan dan kerugian
wilayah terkena dampak bencana0 50.000.000 49.961.500 #DIV/0! 99,923 #DIV/0! #DIV/0! 9.500.096 #DIV/0!
Pembentukan dan Koordinasi Kegiatan
Tim RC PB0 75.000.000 65.933.800 #DIV/0! 87,911733 #DIV/0! #DIV/0! 9.500.097 #DIV/0!
Pelatihan Kedaruratan
Bencana/manjemen barak pengungsi0 100.000.000 86.674.600 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 86,6746 9.500.098 #DIV/0!
BOP Droping Air Bersih 0 300.000.000 500.000.000 200.000.000 251.560.000 496.125.400 177.078.000 #DIV/0! 83,853333 99,22508 88,539 9.500.099 #DIV/0!
Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)
tingkat lanjut0 97.000.000 85.938.146 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 88,5960268 9.500.100 #DIV/0!
Operasional Pusdalops 0 100.000.000 58.824.887 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 58,824887 9.500.101 #DIV/0!
Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC)
Penanggulangan Bencana0 100.000.000 200.000.000 97.499.758 141.962.145 #DIV/0! #DIV/0! 97,499758 70,9810725 9.500.102 #DIV/0!
Koordinasi,Pemantauan dan
Operasional Penanganan darurat
Bencana
0 33.540.000 33.534.490 0 #DIV/0! #DIV/0! 99,983572 #DIV/0! 9.500.103 #DIV/0!
Pengembangan dan Pemberdayaan Tim
Reaksi Cepat (TRC)0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.104 #DIV/0!
Dana Siap Pakai 0 500.000.000 358.510.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 71,702 9.500.105 #DIV/0!
Pemantauan Kejadian Bencana 0 30.000.000 23.962.445 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 79,87481667 9.500.106 #DIV/0!
Operasional Pemadam Kebakaran 0 809.254.000 617.606.960 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 76,31806083 9.500.107 #DIV/0!
Pembentukan Sekolah Siaga Bencana
Tingkat SLTA0 100.000.000 99.999.800 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99,9998 9.500.108 #DIV/0!
Droping Air Bersih 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.109 #DIV/0!Penyediaan Dana Siap Pakai 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.110 #DIV/0!
Pengadaan Bahan logistik 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.111 #DIV/0!
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penanganan Bencana0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.112 #DIV/0!
Program Pengelolaan Logistik 0 305.000.000 660.000.000 600.000.000 283.613.000 633.038.535 589.518.564 #DIV/0! 92,987869 95,91493 98,253094 9.500.113 #DIV/0!
Pengelolaan Logistik dan Kegudangan 0 100.000.000 100.000.000 81.468.719 98.680.745 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 81,468719 98,680745 9.500.114 #DIV/0!
Pengadaan Logistik 0 200.000.000 300.000.000 500.000.000 189.505.000 294.146.058 490.837.819 #DIV/0! #DIV/0! 94,7525 98,048686 98,1675638 9.500.115 #DIV/0!
Pendataan dan Analisa Kebutuhan dan
Persiapan Logistik0 75.000.000 68.435.000 #DIV/0! 91,246667 #DIV/0! #DIV/0! 9.500.116 #DIV/0!
Pengadaan Peralatan Kebencanaan 0 30.000.000 260.000.000 25.673.000 257.423.758 #DIV/0! 85,576667 99,009138 #DIV/0! 9.500.117 #DIV/0!
Pendidikan Non Formal dan Informal 0 125.000.000 124.759.950 99,80796 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.118 0,00008
Simulasi Penanganan Darurat 0 40.000.000 39.760.000 99,4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.119 0,00025
Bintek SAR dan Latihan Gabungan
Penyelamatan, Evakuasi dan
Penanganan Pengungsi
0 85.000.000 84.999.950 99,999941 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.120 0,000117647
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.500.121 #DIV/0!JUMLAH 0 1.866.250.000 3.225.540.000 5.513.580.000 5.970.054.000 #REF! 1.632.250.308 3.003.106.225 5.252.709.731 5.049.746.022 #DIV/0! 87,461503 93,103983 95,268586 84,58459542 9.500.122 5,35834E-06
NO
1
1. Ketidaksesuaian antara Rencana Kerja 1.1 Kurangnya Pemahaman / Kompetensi SDM 1.1.1. Tidak ada Pelatihandan Realisasi Kerja 1.1.2 Tidak mau belajar
1.2 Kurangnya Sarana dan prasarana / peralatan yang 1.2.1 Peralatan tidak memadai menunjang 1.2.2. Tidak menganggarkan
2 Keterbatasan Jumlah Personil / Pegawai 2.1. Keterbatasan kemampuan pegawai yang ada 2.1.1. Keterbatasan Anggaran dibidang IT
Keterangan :Kolom 1 : Diisi nomor urutKolom 2 : Diisi masalah pokok Organisasi Perangkat Daerah yang dihadapi (nantinya dipecahkan dengan misi, tujuan dan sasaran )Kolom 3 : Diisi penyebab terjadinya masalah pokok ( nantinya dipecahkan dengan strategi )Kolom 4 : Diisi penyebab terjadinya beberapa masalah ( nantinya dipecahkan dengan arah kebijakan )
TABEL III.1IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
2 3 4
AKAR MASALAH MASALAHMASALAH POKOK
NOTUJUAN / SASARAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 5 6 7 8 9 10
Misi V : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan
kelestarian sumberdaya alam yang selaras
dengan tata ruang wilayah
1Terwujudnya Pengurangan kerentanan resiko
bencana Indeks resiko bencana 123 122 121 120 119 119
Mengurangi kerentanan resiko
bencana1 Kelas Indeks kapasitas bencana sedang sedang sedang sedang sedang sedang
PADA TAHUN KE
REALISASI
2 3 4
TABEL IV.1TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TUJUAN SASARAN INDIKATOR TAGET KINERJA TUJUAN / SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN
VISI :
MISI V :
TUJUAN
Mewujudkan pengurangan resiko
bencana
1Terwujudnya pengurangan kerentanan
resiko bencana1
Peningkatan pengelolaan sumber daya alam
berbasis pengurangan resiko bencana1
Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di
kawasan rawan bencana
2Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam
pengurangan resiko bencana
3Melaksanakan dan mengembangkan pengurangan
resiko bencana berbasis masyarakat dan desa
2
Terwujudnya kualitas dan kuantitas
prasarana dan sarana berbasis mitigasi
bencana
1Peningkatan kapasitas perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang1
Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasarkan
pada upaya pembangunan berkelanjutan
2
Meningkatkan dan pengembangan pemanfaatan
prasarana, sarana dan utilitas umum berbasis mitigasi
bencana
Maju Mandiri dan berdaya Saing
Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah
TABEL V.1TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHIndikator
KinerjaData Capaian Target Kondisi Akhir OPD
Tujuan/Sasar
an/Akhir Perencanaan Akhir Renst Periode Renstra Penanggung Lokasi
Program /
Kegiatan ( 2015 ) Target Realisai Rp Target Realisai Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 ( Rp ) Jawab
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Indeks resiko
bencana 123 123 119 119 119 119 119
Sasaran : Mengurangi kerentanan resiko bencana Kelas Indeks
kapasitas
bencanasedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang
I. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Prosentase
Pelaksanaan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
81 886.143.948 830.631.271 83 1.048.500.000 84 1.486.500.000 1.577.500.000 761 1.700.000.000 1.009 5.495.220.615
1 Penyedia jasa surat menyuratJumlah surat
Masuk dan
Keluar
500 2.499.000 1000 3.989.000 495,5 7.500.000 500 7.500.000 500 7.500.000 500 180.000.000 3.496 208.988.000
2 Penyedia jasa
komunikasi,sumber daya air dan
listrik
Jenis
Rekening
Jasa
Komunikasi
2 titik,listrik
5 titik,air 2
titik
3 108.847.897 6 94.712.776 3 180.000.000 3 150.000.000 3 170.000.000 3 90.000.000 21 793.560.673
3 Penyedia jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah
Honorarium
6 THL
PembersihK
antor dan
Pembelian
Alat
kebersihan
1 47.141.360 12 59.317.347 4 68.000.000 6 107.400.000 6 70.000.000 6 100.000.000 35 451.858.707
4 Penyedia jasa adminitrasi
keuangan
30 Laporan
prognosis,
laporan
bulanan
,semesteran
dan tahunan,
Pembuatan
Dokumen
dokumen
Keuangan
yanglain
serta
Tenaga
Harian
Lepas 5
orang
5 19.464.720 5 32.377.844 5 100.000.000 5 122.000.000 5 120.000.000 5 50.000.000 30 443.842.564
TABEL VI.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2016 SAMPAI DENGAN 2021
Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan
Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1
Tujuan : Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko
bencana
5 Penyedia alat tulis kantor 230 rim
kertas HVS
70 gr dan 28
Item lainnya
10 15.000.000 120 25.000.000 59 40.000.000 30 40.000.000 30 40.000.000 30 50.000.000 279 210.000.000
6 Penyedia barang cetak dan
penggandaan
80 buku
kendali surat
masuk dan
keluar,200
buah
stopmap,15
0 bok
amplop
dinas dan
100 buku
jilid, serta
12
spanduk,bild
rop dan 4
baliho
sedang
10 25.000.000 12 25.000.000 6 40.000.000 6 40.000.000 6 40.000.000 6 50.000.000 46 220.000.000
7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
95 meter
kabel,lampu,
dan 28
peralatan
listrik
2 19.702.100 60 25.000.000 30 30.000.000 30 40.000.000 30 30.000.000 30 40.000.000 182 184.702.100
8 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
12 Buku
Perundang
Undangan,la
ngganan
joglopos,dan
solopos
450 2.423.400 6 2.963.400 2 10.000.000 2 10.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 464 55.386.800
Penyediaan Bahan Logistik 13 425.000.000 13 500.000.000 13 500.000.000
9 Penyediaan makanan dan
minuman
27 Rapat
internal dan
eksternal,
tamu serta
pertemuan
relawan
seKabupate
n Klaten
dilaksanaka
n 3Bulan
Sekali
18 14.990.625 54 29.479.375 27 75.000.000 27 50.000.000 27 70.000.000 27 80.000.000 180 754.470.000
10 Rapat-Rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
65 Kegiatan
Rapat rapat
koordinasi
dan
konsultasi
ke luar
daerah
300 144.111.866 90 269.897.063 45 250.000.000 45 170.000.000 45 200.000.000 45 210.000.000 570 864.008.929
11 Rapat-Rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
100
Kegiatan
Rapat
konsultasi
dan
koordinasi
dalam
daerah
2 55.000.000 160 59.900.000 80 100.000.000 80 75.000.000 80 85.000.000 80 95.000.000 482 619.900.000
12 Penyedia jasa pengamanan
kantor
Jumlah
Honorarium
10 tenaga
harianlepas
jaga kantor
dan gudang
0 120.000.000 20 138.902.842 10 140.000.000 10 166.600.000 10 140.000.000 10 150.000.000 60 688.502.842
13 Penyedia jasa pengemudi kantor Jumlah
Honorarium
4 orang
Tenaga
Harian
Lepas dan
Operasional
Kendaraan
siaga
bencana
311.962.980 8 64.091.624 4 83.000.000 4 83.000.000 4 90.000.000 4 90.000.000
II. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase
sarana dan
prasarana
kondisi baik
203.507.070 24 319.043.960 44 967.000.000 31 757.550.000 44 13.563.500.000 39 395.000.000 #VALUE! #VALUE!
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah
Gedung yang
dibangun 2
Gedung
(Kantor dan
Gudang)
2 12.000.000.000
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1 Mobil
Pickup dan
1 Mobil
double
cabin,1
mobil
operasional
3 960.000.000
1 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Jumlah
Pemeliharaa
n Gedung
dan Gudang
serta 3
Shelter
5 24.199.000 5 173.402.400 5 40.000.000 7 440.000.000 5 50.000.000 5 70.000.000 32 797.601.400
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah 9
Kendaraan
roda Enam,7
Unit
Kendaraan
Roda empat,
15 Unit roda
dua
0 164.308.070 0 142.651.560 10 232.000.000 3 202.550.000 10 250.000.000 10 200.000.000 33 1.191.509.630
3 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah
Pemeliharaa
n/ rutin
berkala 4
printer, 9
AC, dan 5
item lainnya
8 - 8 - 8 35.000.000 7 25.000.000 8 30.000.000 8 30.000.000 47 #VALUE!
4 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah 5
meja biro,25
meja 1/2
biro ,
dan 5 item
lainnya
10 - 0 - 10 25.000.000 8 25.000.000 10 25.000.000 10 35.000.000 48 #VALUE!
5 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan kebencanaan
perahu
karet, Radio
Frekuensi,
Refiter,
HT, 5 genset
5 15.000.000 5 2.990.000 5 65.000.000 6 65.000.000 5 50.000.000 5 60.000.000 31 257.990.000
6 Pengadaan Peralatan Kantor CCTV 2
Unit,Kamera
anti air,
sofeware,S
martpone,
dan 15 item
lainnya
5 - 5 - 5 370.000.000 0 - 0 - - - #VALUE! #VALUE!
7 Pengadaan Alat Komunikasi HT 44
buah,9 set
rig ,
1 - 1 - 1 200.000.000 0 - 1 198.500.000 1 - 5 #VALUE!
171.630.000 6 401.229.900 6 1.015.000.000 1.514 955.000.000 6 1.105.000.000 5 1.105.000.000 33 #VALUE!
Pelatihan dan Simulasi
Pegurangan Risiko Bencana
70 PAUD,
26
Puskesmas,
20 Dunia
Usaha, 25
Relawan
Disabilitas,
50 Relawan,
250 peserta
latihan
gabungan
47.558.000 74.924.000 390.000.000 1420 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Pembentukan dan
Pengembangan Sekolah Siaga
Bencana
15 Sekolah
Dasar, 600
peserta
jambore
SSB
49.620.000 49.950.000 100.000.000 50 50.000.000 100.000.000 100.000.000
Fasilitasi dan Koordinasi Forum
Penanggulangan Bencana
13 desa dari
Kemalang,
20 desa
penerima
58.907.500 40.000.000 20 50.000.000 130.000.000 130.000.000
Penyelenggaraan Sekolah
Sungai
60
Perwakilan
Sekolah
Ssungai dan
Fasilitasi
Sekretariat
Sekolah
Sungai
74.452.000 132.849.400 180.000.000 20 155.000.000 175.000.000 175.000.000
Program
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana
1 Pembentukan Desa Tangguh
Bencana
Desa
Sidorejo
Kemalang,
Desa
Bawukan
Cawas,
Desa
Ngandong
Gantiwarno
3 - 3 42.305.000 3 120.000.000 2 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 17 #VALUE!
2 Penyusunan Dokumen Rencana
Penanggulangan Bencana
Dokumen
Perbup ttg
RPBD 2018-
2023,
Dokumen
Rencana
Kontijensi
Erupsi
Gunung
Merapi 2018-
2021
tersusunnya
peta risiko
bencana,
Tersususunn
ya Rencana
Kontijensi
Tanah
Longsor
2018-2021
3 - 3 42.294.000 3 185.000.000 2 100.000.000 3 100.000.000 2 100.000.000 16 #VALUE!
Program
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi
PascaBencana
34.985.000
4 Koordinasi rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana
Kordinasi
dan fasilitasi
rehab
renkon di
Jawa,DIY
dan Luar
jawa
Pelatihan
Penanganan
Pasca
Bencana,
a.40 Orang x
3 Hari
Cempaka
b.60 Orang x
3 Hari
Merapi
c.
Penyususna
n Dokumen
3 9.985.000 3 81.299.710 3 125.000.000 6 332.600.000 3 332.600.000 3 332.600.000 21 1.214.084.710
5 Penyelenggaraan Pelatihan
Penanganan pasaca bencana
Pelatihan
Penanganan
Pasca
Bencana,
a.40 Orang x
3 Hari
Cempaka
b.60 Orang x
3 Hari
Merapi
c.
Penyususna
n Dokumen
19 25.000.000 19 48.425.000 19 295.000.000 19 3 300.000.000 79 668.425.000
Program
Penanganan
Darurat
Bencana285.796.825 11 913.386.391 11 2.523.752.000 9 1.359.350.000 11 1.499.000.000 9 #REF! 54 #REF!
1 Koordinasi,Pemantauan dan
Operasional Penanganan
darurat Bencana
40 Kegiatan
Koordinasi
Penanganan
dalam 90
kegiatan
penanganan
darurat
bencana
serta
honorarium
4 orang
anggota
Pusdalops
3 185.136.914 3 170.422.400 3 469.812.000 3 304.300.000 3 250.000.000 3 250.000.000 18 1.629.671.314
2 Pengembangan dan
Pemberdayaan Tim Reaksi
Cepat (TRC)
40 Kegiatan
Koordinasi
Penanganan
dalam 90
kegiatan
penanganan
darurat
bencana
serta
honorarium
36 Orang
Petugas
Piket
3 100.659.911 3 208.428.500 3 445.000.000 3 315.700.000 3 250.000.000 3 12.400.000 18 1.332.188.411
Droping Air Bersih 25 Desa 7
Kecamatan
di wilayah
Kabupaten
Klaten
3 - 3 66.230.700 3 210.000.000 3 200.000.000 3 300.000.000 3 6.000.000 18 782.230.700
Penyediaan Dana Siap Pakai Dana yang
tersedia
untuk
penanganan
darurat
bencana
- - 500.000.000 539.350.000 500.000.000 #REF! #REF!
Pengadaan Bahan logistik Kecap 500
Botol,Saos
500
Botol,Aqua
gelas 12.440
dan 12 Item
lainnya
290.085.740 528.940.000 - -
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Penanganan
Bencana
FlySheet 2
Lembar,GP
S 2
Buah,Tali
carmantel
Statis 10
mm,Right
digital,Duple
kser dan 44
Item Lainnya
2 178.219.051 2 370.000.000 2 199.000.000
KONDISI KINERJA KONDISI AKHIR
NO INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PADA AWAL RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PERIODE RPJMD ( 2015 ) ( 2021 )
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Indeks resiko bencana 123 123 122 121 120 119 119 119
Kelas Indeks kapasitas bencana sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang
TABEL VII.1INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN