rencana strategisrencana strategis download/renstra.pdf1 | renstra bpbd jateng 2013 ‐ 2018 kata...
TRANSCRIPT
Powerpoint Templates Page 1 Jl. Imam Bonjol 1 F. Semarang 50141 Telp.(024) 3519904,
Fax (024) 3519186, website: www.bpbdjateng.info, [email protected]
B P B D PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2013 - 2018
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2013 - 2018
RENCANA STRATEGIS RENCANA STRATEGIS
KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 360.2/835/2014 ……………………
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018
KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dalam pelaksanaan
pembangunan dan mendukung tujuan pembangunan daerah di
bidang penanggulangan bencana agar sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Tengah 2013-2018, maka perlu disusun Rencana
Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Tahun 2013-2018;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyusun
dokumen perencanaan, kebijakan strategis dan implementasi
program dan kegiatan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Prov Jawa Tengah agar
terkoordinasi, dan terpadu sesuai dengan visi dan misi Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kalakhar BPBD
Prov Jawa Tengah tentang Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 517).
21 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 101 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jawa Tengah ;
22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat
Bencana Di Provinsi Jawa Tengah
23 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014
tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 - 2018
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana
diuraikan dalam lampiran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari
keputusan ini;
KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam
menyusun rancangan Rencana Kerja BPBD Prov Jawa Tengah;
KETIGA : Setiap Bidang/Bagian melaksanakan program dan kegiatan tugas
pokok dan fungsi sebagaimana dalam Renstra serta monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaannya;
KEEMPAT : Renstra dapat direvisi jika terjadi perubahan yang mendasar seperti
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik
sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan
kebijakan daerah dan atau nasional
KELIMA : Pada saat RENSTRA Tahun 2018-2023 belum tersusun, maka
penyusunan RENSTRA Tahun 2019 berpedoman pada Renstra
2013 – 2018 dengan memperhatikan RPJMD, RPJPD, serta
mengacu pada RPJMN
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan disempurnakan
sebagaimana mestinya.
KETUJUH : Keputusan Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Provinsi Jawa Tengah berlaku sejak tanggal 5 Maret 2014
Ditetapkan di : Semarang pada tanggal : 14 - 05 - 2014
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Gubernur Jawa Tengah; 2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 3. Ka Biro Organisasi dan Kepegawaian
Setda Provinsi Jawa Tengah. 4. Pertinggal
1 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan
rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Restra)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
Rencana Strategis (Renstra) BPBD Jawa Tengah merupakan dokumen
perencanaan dan pedoman bagi BPBD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang
memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam
penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Dokumen ini disusun dengan
memperhatikan pada RPJM Daerah dan prioritas program pembangunan daerah
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa pimpinan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah Terpilih periode 2013-2018.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dilingkungan
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa
Tengah yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen Renstra ini sehingga
dapat menyelesaikannya dengan baik.
Harapan kami, semiga dokumen Renstra ini dapat memberikan gambaran
pelaksanaan tugas pelayanan publik BPBD Jawa Tengah dalam rangka
meminimalisasikan permasalahan dengan berbagai solusi yang akan dicapai oleh
BPBD Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan bermanfaat bagi
seluruh masyarakat Jawa Tengah.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan
kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.
Semarang, Maret 2014
Kalakhar BPBD Prov Jawa Tengah
SARWA PRAMANA, SH,M.Si Pembina Utama Muda
NIP : 19610211 198403 1 003
2 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................... 1
DAFTAR ISI ................................................................................................................. 2
DAFTAR TABEL ......................................................................................................... 4
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... 5
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 7
A. Latar Belakang ................................................................................................................ 7
B. Landasan Hukum ......................................................................................................... 13
C. Maksud dan Tujuan ..................................................................................................... 14
D. Sistematika Penulisan ................................................................................................. 15
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD .............................................................. 19
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ........................................................ 19
B. Sumber Daya BPBD Jawa Tengah ........................................................................... 25
1. Sumber Daya Manusia ........................................................................................... 25
2. Sarana dan Prasarana PB ..................................................................................... 27
C. Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................................................ 34
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ................................. 42
1. Tantangan ................................................................................................................. 42
2. Peluang ..................................................................................................................... 44
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............... 53
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD . 53
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih .......................................................................................................................... 54
1. Visi Jawa Tengah 2013 - 2018 .............................................................................. 56
2. Misi Jawa Tengah 2013 - 2018 ............................................................................. 57
C. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota ............................................. 60
1. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana................................... 60
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ........................................ 63
3. Renstra BPBD Kabupaten/Kota ............................................................................ 67
D. Telaahan RTRW dan KLHS ....................................................................................... 68
1. RTRW ........................................................................................................................ 68
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)......................................................... 71
E. Penentuan Isu-Isu Strategis ....................................................................................... 73
3 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .... 75
A. Visi dan Misi ....................................................................................................... 75
1. Visi ................................................................................................................. 75
2. Misi................................................................................................................. 76
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ................................................. 77
C. Strategi dan Kebijakan ....................................................................................... 82
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................... 91
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD ..................................................................................... 109
A. Strategi dan Kebijakan Pemerintah Prov Jawa Tengah dalam Penanggulangan
Bencana ...................................................................................................................... 109
B. Indikator Kinerja Daerah Bidang Penanggulangan Bencana .............................. 111
BAB VII PENUTUP ................................................................................................. 117
4 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Indeks Rawan Bencana Indonesia Menurut Provinsi .................................... 8
Tabel 2 Indeks Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Jawa TengahTahun 2011 ....... 9
Tabel 3 Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah ................................................... 10
Tabel 4 Jumlah Kejadian dan Taksiran Kerugian Akibat Bencana Jawa Tengah ... 11
Tabel 5 Jumlah Pegawai BPBD Jawa Tengah ......................................................... 25
Tabel 6 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir .............................. 26
Tabel 7 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat Dan Golongan ..................................... 26
Tabel 8 Daftar Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2013 .................. 27
Tabel 9 Daftar Sarana dan Prasarana BPBD Prov Jawa Tengah Tahun 2013 ....... 28
Tabel 10 Intensitas Bencana Tahun 2008 - 2013 .................................................... 34
Tabel 11 Evaluasi Kinerja BPBD Prov Jawa Tengah 2008-2013 ............................ 37
Tabel 12 Dinamika APBD Prov Jawa Tengah 2008 - 2013 ..................................... 40
Tabel 13 Perkembangan Anggaran APBD BPBD Prov Jawa Tengah 2008-2013 .. 41
Tabel 14 Alokasi Dana PB di Provinsi Jawa Tengah ............................................... 49
Tabel 15 Tujuan dan Sasaran untuk Mewujudkan Visi dan Misi ............................. 76
Tabel 16 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Prov Jateng ... 79
Tabel 17 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD 85
Tabel 18 Sasaran Program dan Kegiatan BPBD Jawa Tengah .............................. 92
Tabel 19 Indikator Program / Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif .. 99
Tabel 20 Capaian Kinerja Bidang Penanggulangan Bencana Prov. Jateng.......... 112
Tabel 21 Perkembangan Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota ........................... 113
Tabel 22 Dasar Hukum Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah . 113
5 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Proses Penyusunan Renstra SKPD ........................................................ 13
Gambar 2 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah ........................................ 20
6 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
7 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang
terletak di bagian tengah Pulau Jawa yang terletak antara 8º 30' - 5º 40' LS dan
108º 30' - 111º 30' BT (termasuk Kepulauan Karimunjawa) dengan ibukota di
Kota Semarang. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan
Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi D.I Yogyakarta dan Samudera Hindia di
sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Provinsi Jawa Barat
di sebelah Barat. Wilayah Jawa Tengah terdiri dari 35 (tiga puluh lima)
kabupaten/kota, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 6 (enam)
kota, 873 kecamatan dan 8.578 desa/Kelurahan (7,807desa dan 766 kelurahan)
Karakteristik wilayah Jawa Tengah dapat diklasifikasikan menjadi tiga
kelompok, yaitu dataran, perbukitan, dan pegunungan. Wilayah dataran meliputi
dataran pantai dan dataran alluvial. Dataran alluvial dan pantai mendominasi di
daerah sisi utara Jawa Tengah, sedangkan daerah pegunungan meliputi
Pegunungan Muria, Kendeng. Gunung berapi di Jawa Tengah meliputi Gunung
Merapi, Slamet, Sindoro, Sumbing, Merbabu, dan Dataran Tinggi Dieng. Secara
hidrologi, Jawa Tengah dilalui oleh beberapa sistem sungai besar yang
membentuk kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Jawa Tengah mempunyai
128 (seratus dua puluh delapan) DAS yang dikelompokkan dalam 10 Wilayah
Sungai (WS). Faktor-faktor alam tersebut merupakan faktor kunci yang
menyebabkan ancaman bencana.
Selain faktor ancaman dari kondisi alam, kebencanaan ditentukan pula
oleh faktor kerentanan masyarakat terhadap bencana. Data kependudukan Jawa
Tengah menunjukkan kerentanan yang relatif tinggi dan berpotensi menimbulkan
bencana. Data Potensi Desa tahun 2011 (BPS) menunjukkan bahwa jumlah
masyarakat Jawa Tengah adalah 33.679.415 jiwa. Mendasarkan data jumah
penduduk tersebut serta kondisi alam Jawa Tengah, maka sebagian besar Jawa
Tengah menempati daerah rawan bencana.
Potensi bencana yang terjadi di Jawa Tengah meliputi seluruh jenis
bencana baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun sosial. Bencana
alam meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, gempabumi, tsunami, kebakaran
8 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
hutan dan lahan, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem, gunungapi, abrasi,
sedangkan bencana non alam meliputi Gagal Teknologi, gagal modernisasi,
epidemi, dan wabah penyakit, Epidemi dan Wabah Penyakit, serta bencana
sosial berupa Konflik Sosial antar masyarakat dan teror.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011 melakukan
kajian tentang kondisi kebencanaan di Indonesia dan menyusunnnya dalam
bentuk Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI). Data IRBI BNPB tersebut
menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mempunyai indeks risiko bencana
tertinggi (skor 203) dari 33 Provinsi di Indonesia.
Tabel 1 Indeks Rawan Bencana Indonesia Menurut Provinsi
NO PROVINSI SKOR INDEKS RAWAN KELAS 1 2 3 4
1. Jawa Tengah 203 Tinggi 2. Jawa Barat 200 Tinggi 3. Jawa Timur 189 Tinggi 4. Nusa Tenggara Timur 187 Tinggi 5. Aceh 169 Tinggi 6. Sumatera Barat 154 Tinggi 7. Sumatera Utara 148 Tinggi 8. Sulawesi Selatan 140 Tinggi 9. Nusa Tenggara Barat 139 Tinggi 10. Sulawesi Tengah 138 Tinggi 11. Banten 133 Tinggi 12. Sulawesi Utara 133 Tinggi 13. Bali 129 Tinggi 14. Maluku 128 Tinggi 15. Sumatera Selatan 126 Tinggi 16. Lampung 126 Tinggi 17. Kalimantan Timur 125 Tinggi 18. D.I. Yogyakarta 124 Tinggi 19. Papua 120 Tinggi 20. Sulawesi Tenggara 116 Tinggi 21. Dki Jakarta 113 Tinggi 22. Riau 109 Tinggi 23. Jambi 109 Tinggi 24. Kalimantan Barat 108 Tinggi 25. Kalimantan Selatan 108 Tinggi 26. Bengkulu 105 Tinggi 27. Sulawesi Barat 104 Tinggi 28. Gorontalo 94 Sedang 29. Maluku Utara 89 Sedang 30. Kalimantan Tengah 83 Sedang
9 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
NO PROVINSI SKOR INDEKS RAWAN KELAS 1 2 3 4
31. Papua Barat 67 Sedang 32. Kepulauan Riau 55 Sedang 33. Kepulauan Bangka Belitung 46 Sedang Sumber : IRBI Tahun 2011
Data IRBI dapat difokuskan sampai tingkat kabupaten/kota. Mendasarkan
data tersebut, dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 34
kabupaten/Kota (97,12%) termasuk daerah dengan kategori rawan tinggi
bencana. Indeks Rawan Bencana Indonesia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
berdasarkan sebagaimana sebagai berikut :
Tabel 2 Indeks Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Jawa TengahTahun 2011
No Kabupaten/Kota Skor Kelas Rawan Rangking Nasional 1 2 3 4 5
1. Cilacap 132 Tinggi 3 2. Banyumas 123 Tinggi 8 3. Kebumen 113 Tinggi 12 4. Klaten 106 Tinggi 19 5. Wonosobo 105 Tinggi 20 6. Jepara 105 Tinggi 21 7. Semarang 103 Tinggi 23 8. Karanganyar 102 Tinggi 24 9. Brebes 101 Tinggi 25 10. Pati 98 Tinggi 31 11. Magelang 94 Tinggi 42 12. Boyolali 92 Tinggi 43 13. Purworejo 91 Tinggi 46 14. Wonogiri 89 Tinggi 55 15. Kota semarang 87 Tinggi 60 16. Sukoharjo 82 Tinggi 76 17. Pemalang 78 Tinggi 101 18. Kudus 78 Tinggi 103 19. Rembang 77 Tinggi 107 20. Pekalongan 76 Tinggi 116 21. Sragen 76 Tinggi 118 22. Grobogan 75 Tinggi 126 23. Banjarnegara 75 Tinggi 127 24. Kendal 73 Tinggi 139 25. Temanggung 70 Tinggi 149 26. Demak 69 Tinggi 153 27. Tegal 64 Tinggi 180 28. Purbalingga 62 Tinggi 192 29. Batang 62 Tinggi 193
10 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
No Kabupaten/Kota Skor Kelas Rawan Rangking Nasional 1 2 3 4 5
30. Kota Surakarta 60 Tinggi 207 31. Blora 58 Tinggi 222 32. Kota Pekalongan 52 Tinggi 272 33. Kota Tegal 46 Tinggi 322 34. Kota Magelang 44 Tinggi 343 35. Kota Salatiga 34 Sedang 404
Sumber : IRBI Tahun 2011
BPBD Prov Jawa Tengah pada tahun 2013 melakukan inventarisasi
dan identifikasi daerah-daerah rawan bencana di Jawa Tengah yang dapat
menjadi dasar/pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan
penanggulangan bencana. Hasil identifikasi tersebut memperlihatkan bahwa
jumlah dan daerah rawan bencana di Jawa Tengah memang masih sangat tinggi
termasuk daerah kerentanan masyarakat yang menempati daerah tersebut. Hasil
inventarisasi daerah rawan bencana Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3 Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah
No Bencana Kab Kec Desa/Kel KK
Jml % Jml % Jml % Jml %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Banjir 30 85,71 295 51.5 1.674 19.5 743.264 7.70
2 Longsor 29 82,85 320 55,8 2.136 24,9 642.001 6,4
3 Kekeringan 26 74,28 219 38,2 1.314 15,3 677.952 6,8
4 Angin puting beliung
15 42,85 132 23 752 8,8 282.212 2,9
5 Gempabumi 219 37,14 114 19,9 1.499 17,5 1.416.145 15,1
6 Tsunami 4 11,42 20 3,5 127 1,5 128.186 1,3
7 Gunung api 23 31,42 47 8,2 276 3,2 200.634 2,1
8 Gas Beracun 3 8,57 13 2,3 44 0,5 33.744 1,3
9 Kebakaran Hutan/Lahan
22 62,85 122 21,3 749 8,7 169.498 1,7
Sumber : BPBD Jawa Tengah 2013
Kejadian dan dampak bencana di Jawa Tengah cukup dinamis dan
cenderung meningkat baik intensitas maupun kualitas. Bencana mempunyai
11 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
dampak yang sangat signifikan terhadap hasil-hasil pembangunan berupa
infrastruktur masyarakat, harta benda, korban jiwa maupun kerugian dan
kerusakan aset masyarakat yang lain. Jumlah kejadian bencana dan dampak
kerusakan/kerugian yang ditimbulkan selama 3 (tiga) tahun terakhir disajikan
dalam tabel dibawah ini.
Tabel 4 Jumlah Kejadian dan Taksiran Kerugian Akibat Bencana Jawa Tengah
No Jenis Bencana 2011 2012 2013 Jmlh Kerugian Jmlh Kerugian Jmlh Kerugian
1 Angin Topan 104 6.146,85 312 50.372 212 2.510,45
2 Banjir 85 153.987,50 160 28.197 114 1.420,02
3 Gas Beracun 1 - - 0
4 Gempa Bumi 3 10.00 - 8 443
5 Kebakaran 268 63.316,46 305 33.230 201 553
6 Kekeringan 15 100,00 17 23.300 2
7 Letusan Gn. Api 1 - - 2
8 Tanah Longsor 202 11.442,41 201 23.731 244 82.926,49
9 Tsunami - - 0
10 Abrasi - 8 100 2
11 Lainnya - - 5 - 6 - TOTAL 679 235.003,22 1.008 158.996 791 87.852,94
Catatan : Kerugian dalam juta rupiah Sumber : Pusdalops BPBD Prov Jawa Tengah
Potensi bencana di Jawa Tengah yang relatif tinggi baik dari segi jumlah
kejadian maupun dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan merupakan
pertanda bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan serta
meminimalisasi tingkat risiko bencana. Upaya para pemangku kepentingan untuk
meningkatkan dan mempengaruhi kesadaran serta pemahaman pengurangan
risiko bencana perlu diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang
terukur. Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan tantangan bagi
para pemangku kepentingan agar dampak negatif bencana dapat
diminimalisasikan.
Pemerintah provinsi Jawa Tengah melalui BPBD Prov Jawa Tengah perlu
menyusun rencana strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
yang komprehensif. Hal inilah yang kemudian menjadikan pertimbangan untuk
memperkuat serta meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan
12 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
penanggulangan bencana di Jawa Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan
dan kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui berbagai program dan kegiatan
strategis. Program dan kegiatan BPBD Prov Jawa Tengah disusun dengan
mengintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah melalui sasaran-
sasaran strategis yang terukur untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk
rencana strategis.
Renstra BPBD Prov Jawa Tengah merupakan dokumen resmi yang
disusun BPBD Prov Jawa Tengah yang dijadikan pedoman dan arah
penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dokumen renstra BPBD Prov Jawa
Tengah berisi tentang upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan selama
5 (lima) tahun kedepan. Upaya tersebut diwujudkan dalam pentahapan capaian
pertahun, sehingga kinerja terukur secara periodik, dievaluasi serta dapat
dilakukan perbaikan dalam pencapaian tujuan akhir.
Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen
seluruh komponen BPBD Prov Jawa Tengah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Jawa Tengah sekaligus wujud dan peran serta
BPBD Prov Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Prov Jawa Tengah 2013 – 2018. Dokumen Renstra
BPBD Provinsi Jawa Tengah menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan
baik dalam perencanaa, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja.
Renstra SKPD disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam
pelaksanaan pembangunan dan menentukan langkah kebijakan dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur
tahun 2013-2018. Renstra periode 2013 – 2018 menyajikan agenda utama
kegiatan BPBD Prov Jawa Tengah dalam mengantisipasi perubahan lingkungan
strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, menjamin
kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran
yang akan dicapai selama lima tahun.
Proses penyusunan Renstra SKPD melalui beberapa tahap yaitu
Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan
Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD dan Penetapan
Renstra SKPD, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut :
13 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Gambar 1 Proses Penyusunan Renstra SKPD (Sumber Lampiran IV Permendagri 54/2010)
B. Landasan Hukum
1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
2. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan
Bencana,
7. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
8. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
9. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor
3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD).
11. Peraturan Daerah No. 10 tahun. 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja
Lembaga lain
12. Peraturan Daerah No. 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah
13. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029
14. Peraturan Daerah No. 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat BPBD Prov. Jawa Tengah
16. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 78 tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah
18. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jawa Tengah
2013 – 2018
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2018.
C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud
a. Pedoman bagi BPBD Prov. Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan
penanggulangan bencana sesuai dengan visi dan misi Provinsi Jawa
Tengah dalam RPJMD 2013 – 2018.
15 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
b. Dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BPBD Prov. Jawa Tengah
c. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program dan
kegiatan, pemantauan/monitoring, analisis, dan evaluasi di lingkungan
BPBD Prov Jawa Tengah serta instansi terkait, kegiatan baik secara
internal maupun eksternal.
2. Tujuan a. Sebagai landasan operasional BPBD Prov. Jawa Tengah dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
b. Dasar evaluasi kinerja capaian kinerja program dan kinerja BPBD Prov
Jawa Tengah.
c. Alat / pedoman untuk monitoring sinergi dan keterkaitan dokumen
perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan PB.
D. Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN
Berisi tentang gambaran permasalahan dan situasi Provinsi Jawa
Tengah dari perspektif bencana. Hal tersebut dituangkan untuk
memformulasikan maksud dan tujuan yang akan dicapai BPBD Prov
Jawa Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Pentingnya dokumen
renstra disusun mendasarkan pada peraturan perundangan yang
berlaku serta sebagai pedoman dalam pengambilan upaya – upaya
yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian dan sarana
dan prasarana BPBD Prov Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Dalam bab ini juga berisikan tantangan dan peluang yang akan
dilakukan untuk pencapaian tujuan.
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini membahas tentang permasalahan-permasalahan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Prov Jawa Tengah dalam
16 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
penanggulangan bencana. Upaya tersebut disinergikan dengan Visi dan
Misi Pembangunan Daerah Prov Jawa Tengah sebagaimana tercantum
dalam RPJMD 2013 - 2018, Rencana Tata Ruang Wilayah Prov Jawa
Tengah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Prov Jawa Tengah 2013 –
2018. Dari aspek eksternal, disinergikan pula terhadap isu yang
berkembang ditingkat Kementerian dan BNPB dan isu-isu strategis di
BPBD Prov Jawa Tengah yang berisi kendala, peluang dan program
prioritas dalam menangani kendala dan memanfaatkan peluang.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dalam bab ini memuat rumusan visi Sekretariat Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah serta
pernyataan misi dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya
menentukan tujuan yang merupakan penjabaran dari visi yang lebih
spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi
pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana
sasaran yang hendak dicapai. Sasaran dan strategi untuk mewujudkan
tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional, dan
kompetitif. Strategi ini diwujudkan dalam kebijakan dan program.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini merupakan penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan
beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari
APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah
dalam periode 5 (lima) tahun. Sedangkan indikator kinerja merupakan
refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah
direncanakan dan terukur. Indikator kinerja berupa angka, prosentase
(%) dan penjelasan naratif.
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Berisikan tentang sasaran yang akan dicapai sebagaimana target dan
sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Prov Jawa Tengah 2013 -
2018
17 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
BAB VII. PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain meliputi penjelasan
kedudukan Renstra SKPD sebagai pedoman dalam menyusun
program dan kegiatan, dasar evaluasi kinerja tahunan serta potensi
untuk revisi/peninjauan ulang target dan sasaran mendasarkan pada
situasi yang berkembang dan memerlukan pembenahan/pergeseran
prioritas.
18 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
19 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
1. Tugas Pokok
Sesuai ketentuan Pasal 2, Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat
BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan
bencana daerah.
2. Fungsi
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Peraturan Gubernur No. 101 tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa
Sekretariat BPBD mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang bencana.
c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan, penanganan darurat, reahbilitasi dan rekonstruksi, logistik
dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah
tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi BPBD Jawa Tengah
Mendasarkan Perda Jawa Tengah No. 10 tahun 2008 pada Bab IV,
Susunan Organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur
Pelaksana terdiri Kepala, Bagian (Bagian Tata Usaha) dan 4 (empat) bidang
yaitu Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat,
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Bidang Logistik dan Peralatan,
sedangkan unsur pengarah terdiri dari unsur masyarakat professional /ahli dan
20 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
unsur pejabat pemerintah daerah. Struktur organisasi BPBD Prov Jawa
Tengah dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar 2 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah
a. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Prov Jawa Tengah
Kalakhar BPBD Prov Jawa Tengah, membawahkan: Bagian Tata
Usaha, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Bidang Penanganan
Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bidang Logistik dan
Peralatan, Satuan Tugas; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Bagian Tata Usaha
1) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang
program, keuangan, umum dan kepegawaian
2) Fungsi
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang
program;
21 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan bidang
keuangan;
c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan bidang
umum dan kepegawaian;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BPBD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3) Bagian tata usaha terdiri dari 3 subbagian, yaitu :
a) Sub Bagian Program;
Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan
pelaksanaan dibidang program, meliputi: koordinasi perencanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem
informasi di lingkungan Sekretariat BPBD.
b) Sub Bagian Keuangan;
Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan
pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan,
verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Sekretariat BPBD.
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan
pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian, meliputi:
pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi
dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di
lingkungan Sekretariat BPBD.
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
1) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
2) Fungsi a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-
sanaan di bidang pencegahan bencana;
22 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-
sanaan di bidang kesiapsiagaan bencana;
c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BPBD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
a) Seksi Pencegahan;
Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, meliputi:
fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang
pengurangan risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana
tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman
bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dalam
penanggulangan bencana, dan pemetaan daerah rawan bencana.
b) Seksi Kesiapsiagaan.
Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan, meliputi:
fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan bidang penyusunan
dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana,
pengorganisasian pemasangan, dan pengujian sistem peringatan
dini, pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi, penyusunan
data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap.
d. Bidang Penanganan Darurat
1) Tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan
pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat.
2) Fungsi
a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-
sanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan
pengungsi;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-
sanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana darurat;
23 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3). Bidang Penanganan Darurat, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:
a) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan
penanganan pengungsi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan
pelaksanaan kegiatan di bidang penyelamatan, evakuasi dan
penanganan pengungsi, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap
lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status
keadaan darurat bencana, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan sarana dan
prasarana vital.
b) Seksi Sarana dan Prasarana Darurat.
Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana
darurat, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kemudahan
akses di bidang pengerahan SDM, peralatan, logistik, imigrasi, cukai
dan karantina, perijinan, pengadaan barang dan jasa darurat,
pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang,
penyelamatan, dan komando untuk memerintahkan instansi/logistik.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
1) Tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
2) Fungsi
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang rehabilitasi;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelak-sanaan di bidang rekonstruksi;
c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BPBD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
24 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:
1) Seksi Rehabilitasi;
Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan dibidang rehabilitasi, meliputi : fasilitasi,
koordinasi, dan pelaksanaan dibidang perbaikan lingkungan daerah
bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian
bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis,
pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan
sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban,
dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan
publik.
2) Seksi Rekonstruksi
Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi, meliputi :
fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan
kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan
kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang
bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan
tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi
sosial ekonomi dan budaya, dan peningkatan fungsi pelayanan
publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
f. Bidang Logistik dan Peralatan, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:
1) Tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang penyediaan logistik dan peralatan.
2) Fungsi:
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang penyediaan logistik;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang penyediaan peralatan.
c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BPBD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
25 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
3) Bidang Logistik dan Peralatan, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:
a) Seksi Logistik
Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan dibidang logistik, meliputi: fasilitasi,
koordinasi, dan pelaksanaan pengadaan kebutuhan air bersih dan
sanitasi, kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan kesehatan,
pelayanan psikososial, pengerahan logistik, pengadaan barang dan
jasa, penyediaan dan pendirian dapur umum.
b) Seksi Peralatan
Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan dibidang peralatan, meliputi: fasilitasi,
koordinasi, dan pelaksanaan pengadaan, pengerahan, pemeliharaan,
perawatan, dan penerima peralatan penanggulangan bencana.
B. Sumber Daya BPBD Jawa Tengah
1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat dibedakan
menjadi 2 (dua) unsur pegawai; yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non
Pegawai Negeri Sipil PNS.Jumlah pegawai untuk dua kategori tersebut dapat
dilihat dari tabel berikut :
Tabel 5 Jumlah Pegawai BPBD Jawa Tengah
No Pegawai Jumlah Keterangan Pria Wanita Total 1 PNS 45 15 60
2 Non PNS
a. Harian Lepas 2 - 2
b. Outsourcing 5 1 6
Total 52 16 68
Mendasarkan tingkat pendidikan, sumberdaya manusia (SDM) di BPBD
Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
26 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Tabel 6 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir
No Pegawai S2 S1 D3 SMA SMP SD Total
L P L P L P L P L P L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 PNS 14 1 11 8 13 6 6 - 1 - 60
2 Non PNS 5 1 2 - - - - - 8
a. Harian Lepas
- - - - - - 2 - - - - - 2
b. Outsourcing - - 5 1 - - - - - - - - 6
Total (1+2) 14 1 16 9 15 6 6 - 1 - 68
Sedangkan untuk data sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah
menurut pangkat dan golongan dilingkungan BPBD Provinsi Jawa Tengah
adalah sebagai berikut :
Tabel 7 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat Dan Golongan
No Pangkat/Gol Jumlah Pegawai L P Total
1 2 3 4 5
1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 - 1
2 Pembina Tk I (IV/b) 3 - 3
3 Pembina (IV/a) 5 1 6
4 Penata Tk I (III/d) 7 3 10
5 Penata (III/c) 5 1 6
6 Penata Muda Tk I (III/b) 4 7 11
7 Penata Muda (III/a) 4 3 7
8 Pengatur Tk I (II/d) 1 - 1
9 Pengatur (II/c) 2 - 2
10 Pengatur Muda Tk I (II/b) 6 - 6
11 Pengatur Muda (II/a) 2 - 2
12 Juru Tk I (I/d) 2 - 2
13 Juru (I/c) 2 - 2
14 Juru Muda Tk I (I/b) 1 - 1
15 Juru Muda (I/a) - - -
JUMLAH 45 15 60
27 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Disamping sumber daya manusia sebagaimana tersebut di atas, sesuai
dengan ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa
Tengah mempunyai sebelas (11) orang anggota Unsur Pengarah yang terdiri
dari Perwakilan SKPD dan Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional.
Komposisi Unsur Pengarah BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat dirinci
sebagai berikut:
a. Unsur Pengarah dari SKPD, terdiri dari :
1) Kepala Badan Lingkungan Hidup.
2) Kepala Dinas Sosial;
3) Kepala Dinas Kesehatan;
4) Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
5) Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang;
6) Kepala Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air.
b. Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional terdiri dari 5 (lima) orang
terpilih yang mempunyai kompetensi dan kapasitas dan mempunyai latar
belakang keahlian/keilmuan dalam penanggulangan bencana
2. Sarana dan Prasarana PB Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat
dimobilisisikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai
skala baik local, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Provinsi
Jawa Tengah menggunakan sarana dan prasaran ini secara selektif dengan
mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah (pemerintah
kabupaten/kota) dalam menangani bencana.
Tabel 8 Daftar Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum
Tahun 2013
Kode Bidang Barang Nama Bidang Jumlah Barang
Harga (Rp)
1 2 3 4
1 TANAH 2 3.100.000.000
Tanah 2 3.100.000.000
2 PERALATAN DAN MESIN 2,479 8.843.384.569
Alat-alat besar 14 171.892.500
Alat-alat Angkutan 31 2.740.297.946
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 6 309.100.000
Alat-alat Pertanian / Peternakan
28 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Kode Bidang Barang
Nama Bidang Jumlah Barang Harga (Rp)
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1,900 4.151.785.171
Alat-alat Studio dan Komunikasi 394 1.069.572.949
Alat-alat Kedokteran
Alat-alat Laboratorium
Alat-alat Keamanan 134 400.736.003
Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur - -
Alat Olah Raga - -
3 GEDUNG DAN BANGUNAN 1 2.742.984.968
Bangunan Gedung 1 2.742.984.968
Bangunan Monumen
4 JALAN, JEMBATAN, BANGUNAN 8 180.433.000
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air / Irigasi 7 89.000.000
Instalasi 1 91.433.000
Jaringan
5 ASET TETAP LAINNYA 1,945 137.706.255
Buku Perpustakaan 1,990 64.831.255
Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan 97 72.875,000
Hewan Ternak dan Tumbuhan
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
JUMLAH 4,468 15.004.508.792
Sumber : Data Inventaris Barang/Sensus Barang Milik Daerah BPBD Prov. Jateng Semester I Tahun 2013
Sementara untuk Daftar Sarana dan Prasarana Kondisi Tertentu di
BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 9 Daftar Sarana dan Prasarana BPBD Prov Jawa Tengah Tahun 2013
No Kode Jenis Peralatan Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5
I 01 Alat Transportasi
1 Mobil Ambulance 2 unit Limpahan dari Rumah Sakit Tugurejo dan Bantuan dari BNPB Tahun 2011
2 Mobil Tangki BBM - -
3 Mobil Evakuasi 1 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan Tahun 2008
4 Mobil Pemadam Kebakaran - -
5 Helikopter - -
6 Mobil Komando 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011
7 Mobil Patroli - -
8 Mobil Jelajah - -
9 Mobil Operasional 6 unit Pengadaan dari Dana APBD Tahun 2010, 2011, dan 2012
10 Mobil Komunikasi 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011
29 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
No Kode Jenis Peralatan Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5
11 Mobil Rescue 3 unit Pengadaan APBD Tahun2010 dan 2011 serta bantuan BNPB Tahun 2009
12 Motor Ops - -
13 Motor Trail 4 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2009 dan Pengadaan Dana APBD Tahun 2010
14 Mobil Jenazah - -
15 Mobil Box - -
16 Pick Up - -
17 Mobil Trailer - -
18 Truk Serbaguna 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011
19 Mobil Dapur Lapangan 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011
20 Truk Logistik 1 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas Tahun 2009
21 Truk Tangki Air 2 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas Tahun 2009
22 Truk Urinoir MCK 1 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas Tahun 2009
23 Truk Water Treatmen 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011
24 Truk 2 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas Tahun 2009
25 Kapal Motor - -
26 Mini Bus - -
Jumlah 27 unit
II 02 Alat Komunikasi dan Informasi
1 Sistem Komunikasi Cepat - -
2 Portabel Communication Mobile
- -
3 HT 10 unit Pengadaan APBD
4 RIG 4 unit Pengadaan APBD dan Limpahan dari Dinas Perhubungan
5 GPS 2 unit Pengadaan APBD
6 Telepon Satelit - -
7 Alat Deteksi Dini dan Perngatan Dini
- -
8 SSB/RPP 1 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan Tahun 2008
9 UHF - -
10 Wireless - - 11 Megaphone 3 unit Pengadaan APBD
12 Repiter / Antena 3 unit Pengadaan APBD
13 Video Shooting - -
14 Camera Digital 4 unit Pengadaan APBD
15 Handycam 2 unit Pengadaan dari Dana APBD
16 Power Supply 2 unit Pengadaan dari Dana APBD
Jumlah 31 unit
30 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
No Kode Jenis Peralatan Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5 III 03 Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi
1 Alat Pemotong Baja dan Beton
1 unit Pengadaan APBD Tahun 2010
2 Rompi Pelampung - -
3 Rompi - -
4 Life Jacket 40 unit Bantuan dari BNPB dan Limpahan dari Dinas Perhubungan
5 Lifebouy 8 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan Tahun 2008
6 Perahu Karet 12 org - -
7 Perahu Karet 10 org 11 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan, Pengadaan dari Dana APBD, dan Bantuan dari BNPB
8 Perahu Karet 8 org - -
9 Perahu Karet 6 org 1 unit Pengadaan APBD Tahun 2010
10 Masker Full Face 4 unit Pengadaan dari Dana APBD
11 Perahu Evakuasi - -
12 Trailer 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2009
13 Rescue Jetski - -
14 Mesin Perahu 40 PK 2 unit Pengadaan dari Dana APBD
15 Mesin Perahu 25 PK 4 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas dan Pengadaan dari Dana APBD
16 Mesin Perahu 18 PK 5 unit Bantuan dari BNPB
17 Mesin Perahu 15 PK 1 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas
18 Dolphin / speed boat 2 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas dan Bakorwil I
19 Peralatan Selam 8 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan dan Pengadaan APBD Tahun 2011
20 Vertical Rescue 3 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan dan Pengadaan APBD Tahun 2011
21 Teropong / Teleskop - - 22 Rumah Sakit Lapangan - - 23 Perl. Kes - - 24 Chain Saw 5 unit Pengadaan APBD Tahun 2011 25 Helm SAR 4 unit Pengadaan dari Dana APBD
26 Pulay 10 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan dan Pengadaan dari Dana APBD
27 Breathing Appars 2 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan dan Pengadaan dari Dana APBD
28 Life Detector - -
29 Alat/Paket Pemadam Kebakaran
- -
30 Pakaian Tahan Panas 2 unit Pengadaan APBD Tahun 2011
31 Pompa Perahu 10 unit Limpahan SKPD, Pengadaan dari Dana APBD, dan Bantuan dari BNPB
32 Rak Tempat Perahu Karet 3 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas
31 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
No Kode Jenis Peralatan Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5
33 Selang BBM 10 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas
34 Sandaran Mesin Tempel 4 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas
35 Perahu Alumunium - -
36 Jangkar - -
37 Ring Buoy - -
38 Tali PP 10 mm - -
39 Tangki BBM 10 unit Limpahan SKPD, Pengadaan dari Dana APBD, dan Bantuan dari BNPB
40 Dayung 20 unit Limpahan SKPD, Pengadaan dari Dana APBD, dan Bantuan dari BNPB
41 Pakaian Tahan Api 2 unit Pengadaan APBD Tahun 2010
42 Helm Tahan Panas - -
43 Sepatu - -
44 Sarung Tangan - -
45 Helm Biasa - -
46 Perahu Kayu - -
50 Bidai Spinal 2 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan
52 Perahu Jungkung - -
Jumlah 175
IV 04 Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar
1 WTP 250 lt 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011
2 WTP 500 lt - -
3 Dapur Lapangan/Umum - -
4 Fleksible Tank 2000 lt 2 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011
5 Fleksible Tank 1000 lt 2 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011
6 Toilet Lapangan - -
7 Tenda Posko 12 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011
8 Tenda Keluarga 50 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011
9 Tenda Regu 30 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011
10 Tenda Pleton 24 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011
11 Tenda Kanvas - -
12 Tenda Sekolah - -
13 Tenda Lapangan - -
14 Tenda RS Lapangan - -
15 Tenda Individu 2 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011
16 Tenda Doom - -
17 Tandu Lipat 4 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan dan Pengadaan dari Dana APBD
18 Echosounder 2 unit Pengadaan APBD Tahun 2011
19 Velbed 75 unit Limpahan dari Badan Kesbangpolinmas dan Bantuan BNPB
20 Tandon Air Plastik - -
32 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
No Kode Jenis Peralatan Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5
21 Tandon Air Fiber Glas 1 unit Pengadaan APBD Tahun 2009
22 Tenda Dapur Umum - -
23 Tenda Terpal Plastik - -
24 Jas Hujan - -
25 MCK Komunal - -
Jumlah 205
V 05 Alat Berat
1 Scope Loader - - 2 Back Hoe - - 3 Truck W Crane 3 Ton - -
4 Tandem Vibration Roller 4 Ton
- -
5 Crane on Wheel 15 Ton - - 6 Wheel Looder 1,2 - 1,5 M3 - - 7 Head Tractor & trailer - - 8 Loader - - 9 Exavator - - 10 Dump Truck - - 11 Grader - - 12 Bulldoser - - 13 Ponton - - 14 Vibro Hammer - - 15 Wheel Loader - -
16 Ulhantor Roller - -
Jumlah 0 -
VI 06 Alat Penerangan dan Kelistrikan
1 Senter 6 unit Pengadaan APBD dan Bantuan BNPB
2 Solar Sel Generator - -
3 Lampu Senter HID 2 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2011
4 Lampu Srt Halogen 4 unit Limpahan dari Dinas Perhubungan
5 Lampu Badai - -
6 Genset 5 KVA 2 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2009
7 Genset 10 KVA - -
8 Genset 1000 watt 3 unit Pengadaan APBD Tahun 2009
9 UPS - -
10 AKI - -
11 Light Tower Port 1 unit Bantuan dari BNPB Tahun 2010
12 Seacrh Light - -
13 Kabel 3 roll Limpahan dari Dinas Perhubungan 14 Tiang Lampu Lapangan - -
15 Lampu Lapangan (Sport Light)
6 unit Pengadaan APBD Tahun 2011
33 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
No Kode Jenis Peralatan Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5
16 Senter Besar - - 17 Lampu Rotator - - 18 Lampu Sorot - -
19 Emergency Lamp - -
Jumlah 27 -
VII 7 Alat Pergudangan
1 Froklift - -
2 Hand Froklift - -
3 Gerobak Sorong - -
4 Trolley 2 unit Pengadaan dari Dana APBD
5 Rak Gondola - -
6 Craine - -
7 Safety Equipment - -
8 Tenda Gudang - -
9 Water Closed - -
10 Tabung Gas 12 Kg - -
11 Tabung Gas 3 Kg - -
12 Selang - -
13 Helm Kerja / PMK - -
14 Topi Proyek - -
Jumlah 2
VIII 8 Alat Lainnya
1 Pompa air 4 unit Pengadaan Dana APBD 2 Kawat Bronjong - -
3 Karung Plastik - -
4 Garpu Sampah - -
5 Dirgen 40 L - -
6 Hand Sprayer - -
7 Knock Down Closet - -
8 Mesin Fogging - -
9 Drag Bar - -
10 Water Purifier - -
11 CCTV - -
Jumlah 4
Jumlah Total 471
Sumber : Data Inventaris Peralatan Penanggulangan Bencana Jawa Tengah Tahun
2013 pada Bidang Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi Jawa Tengah
34 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
C. Kinerja Pelayanan SKPD
Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis
Provinsi Jawa Tengah menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang
berpotensi terdampak bencana dan mengancam atau mengganggu kehidupan
masyarakat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029, kawasan rawan bencana alam di Jawa Tengah dapat
diidentifikasi ke dalam 10 kawasan, yaitu:
1. Kawasan Rawan Banjir;
2. Kawasan Rawan Kekeringan;
3. Kawasan Rawan Tanah Longsor;
4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi;
5. Kawasan Rawan Gempa Bumi;
6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang;
7. Kawasan Rawan Tsunami;
8. Kawasan Rawan Abrasi;
9. Kawasan Rawan Angin Topan;
10. Kawasan Rawan Gas Beracun.
Tabel 10 Intensitas Bencana Tahun 2008 - 2013
No Jenis
Bencana 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jml Kerugian Jml Kerugian Jml Kerugian Jml Kerugian Jml Kerugian Jml Kerugian
1 Angin Topan
2 60 100 6,234.56 122 6,584.89 104 6,146.85 312 50.372 212 2.510,45
2 Banjir 7 13.6 54 16,451.74 115 63,042.05 85 153,987.50 160 28.197 114 1.420,02
3 Gas Beracun
- - - - - 1 - -
0
4 Gempa Bumi
1 1 21,809.18 1 95.00 3 10.00 -
8 443
5 Kebakaran 30 11727.1 128 18,691.55 73 8,313.63 268 63,316.46 305 33.230 201 553
6 Kekeringan 10 0.51 - - - - 15 100.00 17 23.300 2
7 Letusan Gn. Api
- - - 3 1,903,404.62 1 - - - 2
8 Tanah Longsor
21 194.05 126 13,371.07 141 34,303.46 202 11,442.41 201 23.731 244 82.926,49
9 Tsunami 1
-
- -
0
10 Gelb Pasang/ abrasi
72 2
-
- 8 100 2
11 Lainnya 3 - - - - - 6 -
Total 144 11.995,26 411 76.558,10 458 6.584,89 679 235.003,22 1003 158.965,65 791 87.852,94
Ket : (dalam juta rupiah)
35 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
BPBD Prov Jawa Tengah telah melakukan berbagai dalam upaya melakukan
pengurangan risiko bencana periode 2008 – 2013 antara lain adalah :
1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya Upaya
Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Program
dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :
a. Tersusun Peta risiko bencana banjir dan tanah longsor di 35
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
b. Terbentuk 26 desa siaga bencana di 15 Kabupaten di Jawa Tengah,
yaitu Pekalongan, Karanganyar, Kebumen, Pemalang, Purworejo,
Wonosobo, Blora, Cilacap, Wonogiri, Banjarnegara, Jepara, Tegal,
Purbalingga, Boyolali, dan Sukoharjo
c. Gladi manajemen bencana dilaksanakan setiap tahun di 2 wilayah rawan
bencana
d. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana di 3
Kabupaten (Kebumen, Purworejo dan Cilacap) sebanyak 90 unit rambu
jalur evakuasi bencana (tsunami)
2. Penanganan Darurat
Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap
Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan
Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Program dan kegiatan utama
yang dilakukan antara lain :
a. Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat/Pelajar, telah
melatih lebih dari 7.500 orang terdiri dari masyarakat, relawan dan
pelajar
b. Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan
Penanganan Pengungsi, dilaksanakan 3 kali setiap tahun dengan dikuti
oleh 4.500 orang dari para pemangku kepentingan terkait
c. Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR
Melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian
operasional kegiatan kedaruratan bencana
d. Operasi SAR Pada Event Tertentu dan Hari-Hari Khusus
36 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Wujud antisipasi dan partisipasi BPBD Jawa Tengah dalam berbagai
event kegiatan kemasyarakatan yang bersifat kebudayaan maupun
keagamaan terutama pada event lebaran dan sura /sedekah laut dan
telibat dalam posko gabungan natal dan tahun baru.
e. Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana
Posko dilakukan melalui sistem piket petugas selama 24jam/7 hari
dengan selama 1 tahun penuh untuk memperkuat komunikasi,
koordinasi, konsolidasi dan pelaporan kejadian bencana
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan
dan Pembangunan yang Lebih Baik. Program dan kegiatan utama yang
dilakukan antara lain :
a. Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah , dilaksanakan melalui rapat koordinasi
para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca bencana
b. Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana untuk
penanganan banjir dan tanah longsor yang merupakan bencana yang
rutin/musiman terjadi di Jawa Tengah
c. Fasilitasi BPBD Jawa Tengah terhadap daerah-daerah terdampak
bencana
d. Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment
Melatih apatarur pemerintah penanggulangan bencana agar dapat
melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana
sehingga mampu memberikan laporan kejadian bencana disertai dampak
kerusakan dan kerugian
e. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di
Jawa Tengah
f. Penyelenggaraan rapat koordinasi serta pendampingan bagi masyarakat
dan aparatur daerah dalam proses pembangunan kembali terutama
rehabilitasi sarana dan prasarana umum yang terdampak bencana
37 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
4. Logistik dan Peralatan
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana, Peralatan dan Logistik
Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :
a. Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana, dilakukan pada saat tidak
ada bencana dan bahan logistik dan peralatan difungsikan sebagai
antisipasi dan buffer stock logistik kebencanaan. Stok logistik tersebut
didorong di Kabupaten/Kota dan Bakorwil untuk mempermudah
mobilisasi dan dropping logistik ke lokasi bencana.
b. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik, dan Peralatan
Bencana, dilaksanakan sebagai bentuk saling koordinasi antar
kabupaten/kota
c. Kegiatan Sosialisasi Manajemen Logistik dan Peralatan Bencana
dilaksanakan untuk memantau dan memberikan pendampingan agar
pengelolaan logistik dan peralatan bencana sesuai dengan standar dan
memenuhi kriteria yang aman penyimpanan
d. Kegiatan Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana
Merupakan sarana koordinasi dan komunikasi antar BPBD sebagai
wujud tanggung jawab bersama dalam kebencanaan
e. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Forum Pengurangan Risko Bencana
(PRB) Provinsi Jawa Tengah
Sinergi antara BPBD dengan para pihak yang terlibat dlam
kebencanaan terumatan untuk mendukung koordinasi dan komunikasi
antar sektor dan bidang penanggulangan bencana
Tabel 11 Evaluasi Kinerja BPBD Prov Jawa Tengah 2008-2013
No Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Realisasi capaian pada tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Terpenuhinya Kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana (BPBD)
2000 orang - 200 200 250 300 300 1000
Terciptanya masyarakat Jawa Tengah yang sadar terhadap
38 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
No Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Realisasi capaian pada tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
bencana
1 meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana
a Terlatihnya aparatur dan Relawan dalam PB melalui Gladi Manajemen Bencana
Terlatih Orang 210 180 90 120 120 120 840
b Tersusunnya Peta Risiko Bencana di Kabupaten/Kota di Prov. Jateng
Tersusun 35
Kab/Kota - 9 7 4 5 5 30
c Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap Budaya Sadar Bencana
Meningkat orang
200 325 300 300 500 1625
d Terfasilitasi Pengembangan Desa Siaga Bencana di Prov. Jateng
Fasilitasi Desa
4 10 8 3 2 27
e Teridentifikasinya dan tersosialisasinya Daerah Rawan Bencana di Jateng
Identifikasi dan Sosialisasi
Kab/Kota
35
3 6 44
f Terfasilitasinya Kegiatan Unsur Pengarah PB Daerah Prov. Jateng dari masyarakat profesional
Terfaslitasi
orang
5 5 5 5 5 5
g Terselenggaranya Fasilitasi Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Bencana di Prov. Jateng
Terselenggaranya Fasilitasi
orang
150
-
150
h Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi oleh aparatur Penyelenggara-an PB di Prov. Jateng
Terselenggara koord. & sinkronisasi
orang
100
- 30 130
i Tersusunya dokumen Perencanaan umum PB Prov. Jateng
Tersusunnya dokumen
4
2 3 9
j Terjalinya Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dengan pemerintah Desa
Terjalinnya kerjasama
Desa 4
- 0 4
k Tersedianya Pengembangan Pusat Informasi Bencana di Jawa Tengah
Pengembangan PIB dan iklan layanan masyarakat
Unit
1 1 3 5
2 meningkatnya penyelamatan dan evaluasi terhadap korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarpras vital untuk masyarakat
a Terselenggaranya Kegiatan Operasional SATKORLAK Bencana di Jawa Tengah
Penyelengg.Operasional
orang 90 - 90
b Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan Penanganan
Penyelengg Koordnasi
orang
10
-
10
39 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
No Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Realisasi capaian pada tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Darurat Bencana di Prov. Jateng
c Tersusunhya Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat Bencana di Prov. Jateng
Monev Kab/Kota
35 35 35 35
35
d Terselenggaranya Posko dan Penanganan Darurat Bencana Prov. Jateng
Posko dan penanganan darurat
unit
1 1 1 1
4
3 meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan
a Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi teknis penanggulangan bencana di Prov. Jateng
Penyelengg Fasilitasi dan Koordinasi
orang
150 80 90 80 400
b Tereselenggaranya Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment (Pelatihan Penghitungan Secara Cepat dan Akurat Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana)
Pelatihan Teknis DALA
orang
80 40 40 40 200
c Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah
Penyelengg Fasilitasi dan Koordinasi
kali
2 2 2 2 8
d Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah
Penyelengg Fasilitasi dan Koordinasi
kali
2
- 2 4
4 meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, peralatan dan logistik bencana
a Tersedianya Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah
Penyediaan peralatan dan Logistik
paket 1 1 1 1 1 1 6
b Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana
Fasilitasi dan Koor
kab/kota
35 35 35 35 35
Alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Prov. Jawa
Tengah, mengalami dinamika dengan kecenderungan terus meningkat,
sebagaimana tabel berikut.
40 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Tabel 12 Dinamika APBD Prov Jawa Tengah 2008 - 2013
No Tahun Anggaran (Rp.) KeteranganBTL BL Jumlah
(BL+BTL) 1 2008 5.614.000.000 5.614.000.000 -
2 2009 4.182.527.000 9.372.700.000 13.555.227.000 + 58,58 %
3 2010 3.985.851.000 10.369.167.000 14.355.018.000 + 5,57 %
4 2011 4.763.630.000 8.963.509.000 13.327.854.000 - 7,71 %
5 2012 4.698.854.000 12.527.525.000 17.126.379.000 +22,17 %
6 2013 5.470.986.000 14.445.600.000 19.916.586.000 + 14,01 %
Sementara perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran baik dari
belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut.
41 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Tabel 13 Perkembangan Anggaran APBD BPBD Prov Jawa Tengah 2008-2013
NO
Indikator Kinerja
Anggaran Pada Tahun ke- (Rp x 000) Realisasi Anggaran Tahun (Rp x 000)
Ratio antara Realisasi : Anggaran tahun
Rata-rata pertumbuhan
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 anggar
an Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (!17) (18) (19) 1 BTL 4.182.527 3.985.851 4.763.630 4.698.854 5.470.986 4.468.971
Blj Pegawai 4.182.527 3.985.851 4.763.630 4.698.854 5.470.986 3,301,112 3,412,193 4,306,112 4,085,517 4.468.971
2 BL 9.372.700 10.369.167 8.963.509 12.527.525 14.445.600 10.166.605 8.885.566 11.752.535 14.213.776 98.05 99.13 93.81 98.40
- Blj Pegawai 971370 1229050 1,027,055 2,062,945 2516240 1.000.200 1,956,560 2,422,531
- Blj B/J 6626425 7597128 6,832,691 9,434,822 10924060 7.473.944 6.793.566 9,303,699 10,837,688
- Blj Modal 1774905 1542989 1,103,763 1,029,758 1005300 1.487.309 1.091.554 575,710 953,556
TOTAL BTL+BTL 13.555.227 14.355.018 13.327.854 17.126.379 19.916.586 15.867.589 18.674.497
42 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 1. Tantangan
Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan
isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan
serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak
kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigm yang dianut
dan dijadikan pengarusutamaan adalah pengurangan risiko bencana
sehingga kegiatan penanggulangan bencana dilakukan sejak dini , sejak tidak
ada bencana, dengan harapan jika terjadi bencana maka dampak negatifnya
akan sangat kecil baik kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrstruktur
maupun korba jiwa manusia.
Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Jawa Tengah perlu
dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana.
Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dalam penanggulangan bencana adalah menyusun dokumen rencana PB
pada semua jenis bencana dan disosialisaikan kepada selurah pemangku
kepentingan PB.
Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk
menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat
informasi bencana Jawa Tengah oleh BPBD Jawa Tengah diharapkan
mampu Pusat data dan Informasi bencana dan menjadi salah satu solusi
untuk menjembatani kebutuhan komunikasi dan publikasi baik secara formal
maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan
salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang
penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008
tentang BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah
melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya.
Pusat informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan
informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Kegiatan-kegiatan ini mempunyai kompleksitas yang tinggi, mengingat
penanggulangan bencana melibatkan banyak sektor (multisektoral) serta
membutuhkan partisipasi dengan koordinasi yang baik antar seluruh
pemangku kepentingan. Informasi-informasi kebencanaan juga bemanfaat
bagi pemangku kepentingan dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan
43 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
penanggulangan bencana, terutama untuk mewujudkan paradigma
pengurangan risiko bencana.
Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku
kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat
seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan
bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak
awal dalam hal keterpadauan dan keseragamandata dan informasi serta
tingkat risiko bencana di Jawa Tengah, sehingga rencana pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengurangi risiko-risiko
tersebut melalui program-program kegiatan akan terfokus dan sesuai dengan
prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang
diperlukan dalam penanggulangan bencana.
Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Prov Jawa Tengah
dalam penyelenggaraan penanggulangan Benacna di Jawa Tengah adalah:
a. Tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah sangat tinggi baik bencana
alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Jawa Tengah
b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya
perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong
kepada pemerintah
c. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah
Jawa Tengah No 11 tahun 2009 tenang penyelenggaraan
Penanggulangan bencana
d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun
dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma
pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arus utama bagi
para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD
baru diperhatikan manakala terjadi bencana
e. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi
secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk
penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan
kemanusiaan;
44 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku
kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan
darurat bencana,
g. Sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah sangat terbatas dan
tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi
pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja
penylenggaraan PB yang sangat luas
h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara
kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan.
i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative,
sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan
diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat
ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak
j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di
pemerintah daerah;
k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi
dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data
masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data
dari daerah,
l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada
standarisasi terutama untuk para relawan
m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk
Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif
terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih
banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.
2. Peluang
Sejak diterbitkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan
bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Povinsi dan
Kabupaten/kota maka tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di Jawa
Tengah secara otomatis melekat pada BPBD Jawa Tengah. Sejalan dengan hal
tersebut, pemerintah provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti dengan membentuk
BPBD melalui Peraturan daerah pada tahun 2008 melalui Peraturan daerah dan
45 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
merupakan BPBD Provinsi yang pertama kali dibentuk. Dengan dibentuknya
BPBD Provinsi Jawa Tengah maka tugas pokok dan fungsi kebencanaan yang
sebelumnya melekat pada Badan Kesbangpollinmas Jawa Tengah bergeser
menjadi tugas pokok dan fungsi di BPBD Prov Jawa Tengah. Pergeseran tersebut
tidak hanya pergeseran normative belaka, namun telah diikuti dengan pengalihan
beberapa asset PB dan anggaran PB secara otomatis.
Peran BPBD Prov Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana tidak
secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari SKPD lain dalam
penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Perda Jateng, maka BPBD
Prov Jawa Tengah mempynyai 3 (tiga) fungsi utama PB yaitu pelaksana,
koordinasi dan komando.
a. Sebagai pelaksana, BPBD Prov Jawa Tengah memiliki peran untuk
memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan
pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan
SKPD Teknis, seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas
Kesehatan, Dinas PSDA, Dinas Ciptakaru dan yang terkait dalam bidang
pekerjaan teknis. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan
penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang
dilakukan oleh SKPD teknis. SKPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD
termasuk dalam SKPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan
yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing
SKPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling
menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan
pada aspek kebencanaan.
c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada
para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk
penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan
peran sebagai incider commander, BPBD memberikan komando untuk
melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan SKPD
teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting
dan vital dengan segera.
46 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
UU No. 24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008
mengatur tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non
Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. mendasarkan hal tersebut
lembaga asing dan non pemerintah dapat mengambil peran dalam
Penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat regional (Kawasan ASEAN)
pada tahun 2015 akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, diantaranya
terdapat beberapa kerjasama strategis antara lain:
a. Penanggulangan Ancaman Flu Burung dan yang sejenis,
b. Kerangka Kerja Multi Sektoral ASEAN dalam Bidang Perubahan Iklim
c. Ketahanan Pangan.
Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan membutuhkan
koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena itu peningkatkan kerja sama dan
koordinasi antara lingkungan, ekonomi, pembangunan, energi, pertanian,
perikanan, peternakan dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting.
Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan
dalam menghindari dampak merugikan dari perubahan iklim. Dengan prakarsa ini,
diharapkan bahwa strategi regional dalam adaptasi dan mitigasi akan
dikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan
pangan akibat dampak perubahan iklim
Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa
peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam system
penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional terdapat 5 (lima) unsur
yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:
a. Legislasi,
Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraruran pemerintah,
peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan
kepada BNPB.
Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjukan teknis
terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat
mengacu pada peraturan di tingkat pusat. upaya yang dilakukan pada
prioritas di Jawa Tengah adalah penyusunan lembaga BPBD dengan
47 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
peraturan daerah dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan
penanggulangan bencana
b. Perencanaan
Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : 1) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan
bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi
2) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu :
a) rencana mitigasi: disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi
bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non
struktural), siapa melakukan apa, anggaran
b) rencana kontijensi: disusun pada tahap pra bencana dengan potensi
bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling
mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar
stakeholder. Pada saat darurat, rencana konyinjensi diaktivasi menjadi
rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan
c) rencana pemulihan : pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja
yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran
c. Kelembagaan
Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD)
dan kelembagaan non formal.
Kelembagaan secara non formal dapat dibagi sebagai berikut:
1) di tingkat nasional yaitu Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB
yang terdiri dari forum masyarakat sipil, lembaga usaha, pemerintah,
perguruan tinggi, forum media, dan lembaga internasional. Forum ini
ditugasi untuk menyusun Hyogo Framework for Action (HFA) Reporting (ini
adalah satu-satunya nya dokumen HFA yang disusun non government).
2) Di tingkat provinsi dan kab/kota yaitu Platform PRB Provinsi atau Platform
PRB Kab/Kota, yang anggotanya identic dengan Planas PRB hanya dilevel
provinsi, kab/kota. Misal : perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang
ada di provinsi atau kab/kota setempat.
3) Untuk bencana yang sangat spesifik ada kelembagaan non formal yang
disebut platform tematik (per satu jenis ancaman), contoh : dalam rangka
menanggulangi erupsi G. Merapi dibentuk Forum Merapi, dst
48 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
d. Pengembangan kapasitas
Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 (tiga) sub sistem
dalam sistem penangulangan bencana dijalankan dengan baik.
Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai dengan kapasitas pada
HFA (Hyogo Framework for Action) yang secara umum dikelompokkan
sebagai berikut.
1) kelembagaan meliputi kelembagaan formal dan non formal
2) sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia termasuk aparat, masyarakat
terlatih, relawan dsb. Dan sumberdaya sarana prasarana termasuk kantor,
alat komunikasi, trasnsportasi, obat-obatan dsb.
3) IPTEK, penguasaan iptek di daerah, penerapan iptek terapan untuk
pembangunan rumah tahan gempabumi, sistem peringatan dini,
4) Meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan
penanggulangan bencana termasuk pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan
e. Pendanaan
Pendanaan dalam penangulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua)
kategori, yaitu :
1) Pendanaan dari pemerintah.
Mendasarkan pada peruntukkannya, pendanaan tersebut dibedakan
menjadi 4 (empat), yaitu :
a. Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana
digunakan dana DIPA (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan)
termasuk Dana Alokasi Khusus,
b. Kegiatan penanganan kesiapsiagaan dengan Dana Kontigensi
c. Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL;
Untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan yang
penggunaannya dengan kemudahan akses. Dana siap pakai;
dilaksanakan untuk penanganan dan siaga darurat bencana sebagai
contoh DSP siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor, DSP
kekeringan, DSP letusan gunung api, dll. Alokasinya digunakan untuk
antisipasi penanganan terjadinya banjir, seperti pengadaan logistik,
49 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
aktivasi posko 24jam di tempat-tempat yang kritis bencana, perbaikan
tanggul, dll
d. Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana
dengan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah. digunakan untuk
mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang
rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
membangun dengan lebih baik dan aman (build back better and safer)
2) Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh
masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media
massa, maupun masyarakat internasional.
Perlu diingat bahwa pendanaan PB tidak hanya berasal dan dikelola oleh
BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota namun pendanaan PB
juga melekat pada kementerian/Lembaga teknis, SKPD teknis terkait
kebencanaan.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama BPBD
Provinsi Jawa Tengah mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang
terkait dengan upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana yang
dikelola oleh SKPD teknis lain. Hasil koordinasi dengan lintas SKPD, terdapat 16
(enam belas) SKPD selain BPBD Prov Jawa Tengah yang mempunyai kaitan
dengan penanggulangan bencana. Data SKPD pengelola / pengampu dana
kebencanaan disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 14 Alokasi Dana PB di Provinsi Jawa Tengah
No SKPD PROV JAWA TENGAH TA 2013 1 2 3
1 BPBD Jawa Tengah 12,755,000,000 2 Badan Lingkungan Hidup 750,000,0003 Bakorwil I 1,000,000,000 4 Bakorwil II 1,035,475,000 5 Bakorwil III 850,000,000 6 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 101,362,000 7 Dinas Sosial 890,000,000 8 Dinas Kesehatan 950,000,0009 Dinas Pendidikan 1.096.250.000
10 Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) 900,000,000 11 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) 4,525,000,000
50 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
No SKPD PROV JAWA TENGAH TA 2013 1 2 3
12 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 3,500,000,000 13 Dinas Bina Marga 3,000,000,000 14 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 200,000,00015 RS Muwardi Surakarta 50,000,000
16 Biro Keuangan Setda Prov Jateng (Dana Tak Terduga Gubernur untuk bantuan Korban Bencana)
37,894,000,000
17 Biro Bina Sosial Setda Prov Jateng 435,000,000
JUMLAH (dana PB Jateng) 69,932,087,000 APBD JAWA TENGAH 12,093,602,761,000 Dana PB : APBD Jateng 0.005 (0.57 % ) 1 : 200
Mendasarkan uraian diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk
mendukung program penanggulangan bencana di Jawa Tengah antara lain:
a. Terbitnya UU no 24 tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya
termasuk peraturan daerah, peluang untuk penyelenggaraan
penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada
pemerintah, namun juga dari masyarakat dan dunia usaha
b. Terdapatnya teknologi pemetaan memungkinkan untuk identifikasi dan
inventarisasi /pendataan secara lebih efektif dan efisien
c. Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun lembaga
usaha masih sangat terbuka dan banyak
d. Dibangunnya system penanggulangan bencana secara nasional
memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang
sama dan sesuai standar kualifikasi
e. Pembinaan kewilayahan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah pusat
didaerah memungkinan untuk saling berkoordinasi dan sinergi antara pusat
dan daerah
f. Peningkatan sarana dan prasarana PB melalui kementerian /lembaga teknis,
pemanfaaan sumberdaya milik sektor swasta
g. Peluang pengembangan kapasitas diri melalui pendidikan formal ,
h. Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan
perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional
51 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
i. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan
peluang belanja (dana alokai Khusus bencana) oleh pemerintah pusat dan
komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana sebesar
sekian persen (1 %) dari APBD perlu diatur melalui peraturan yang mengikat
j. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan , pengawasan , dan evaluasi dapat dilakukan
melalui bimibigan teknis, pelatihan , kursus , dll
k. Penyusunan aplikasi, system informasi untuk menyimpan, dan mengelola
data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan, kapasitas PB secara baik
l. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli
bencana dan diuji melalui gladi lapang bencana secara periodic
m. Perlunya pengarusutamaan paradigm pengurangan risiko bencana kepada
pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada
tahap pra bencana
n. Bimbingan dan pelatihan penyusunan SOP, indikator kinerja dalam
pengelolaan penanggulangan
52 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
53 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2008, BPBD Prov Jawa
Tengah pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya.
Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana
dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut
merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang
secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Prov Jawa
Tengah maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah
yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Prov. Jawa Tengah harus
bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang
telah ditetapkan.
Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Prov Jawa Tengah jika dibandingkan
dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Jawa Tengah yang
rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebancanaan yang
telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis
untuk membangun dan perbaikan system untuk menghadapi situasi dan
tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan
perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:
1. Belum seluruh Kab/Kota membentuk BPBD berdasarkan Perda,
mengakibatkan kesulitan dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana;
2. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan
data dan informasi kebencanaan di Jawa Tengah,
3. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan
BPBD kabupaten/Kota
4. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan
logistik dan peralatan bencana
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan
bencana
54 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
6. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah
7. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Jawa Tengah
8. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di Jawa
Tengah
9. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang
penanggulangan bencana di Prov Jawa Tengah
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di
Jawa Tengah
11. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
12. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor
dan lintas wilayah
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah
Terpilih
Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018,
menginventarisasi 21 (duapuluh satu) permasalahan pembangunan daerah.
Salah satu permasalahan yang termasuk dalam daftar tersebut adalah
permasalahan penanggulangan bencana. Permasalahan penanggulangan
bencana disebabkan wilayah Jawa Tengah yang terletak pada daerah ring of fire
sehingga mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Disamping itu
tingginya jumlah penduduk Jawa Tengah, termasuk jumlah penduduk miskin
dan berpendidikan rendah menyebabkan tingkat kerentanan bencana menjadi
lebih tinggi. Permasalahan yang kemudian dihadapi adalah belum optimalnya
upaya-upaya yang dilakukan untuk pengurangan risiko bencana, baik dalam hal
keterbatasan sumber daya, maupun masih rendah dan belum meratanya
kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Untuk menjawab serta
mengurai permasalahan pembanguan tersebut, BPBD Prov Jawa Tengah
mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan misi Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah yang dirumuskan dalam 2 (dua) isu strategis, yaitu
pembangunan infrastruktur dan mendukung Tata Kelola Pemerintahan,
Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah.
55 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Dalam isu pembangunan infrastruktur, hal terpenting yang menjadi
perhatian adalah upaya meningkatkan peran dan penanganan infrastruktur
dalam keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah baik
provinsi maupun kabupaten/kota, seperti upaya penanganan rob dan
pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan tanah. Pertumbuhan
dan kegiatan sosial ekonomi perlu mempertimbangkan kemampuan daya
tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat
menjamin keutuhan lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang.
Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian pencemaran
dan penanganan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya rehabilitasi dan
pemulihan sumber daya alam.
Sementara dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan,
Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah, BPBD Prov Jawa Tengah berperan
untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan lebih baik. Saat sekarang ini,
permasalahan tersebut tidak hanya menjadi isu nasional namun menjadi
permaslahan yang harus diwujudkan di Jawa Tengah. Sebagai salah satu upaya
mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan
yang bersih dan baik menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Kondusivitas
daerah juga masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman dan
nyaman, sehingga mampu membuka peluang investasi diwilayah Jawa Tengah
dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Periode 2013 – 2018, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah
menetapkan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah dan telah
ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Visi dan misi tersebut merupakan
gambaran otentik Provinsi Jawa Tengah untuk 5 (lima) tahun mendatang.
Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran
merujuk pada arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan
berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.
56 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
1. Visi Jawa Tengah 2013 - 2018 Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi
pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -
2018 adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI
“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” .
Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai
berikut:
Sejahtera
Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang
terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman
tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya
alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses
terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa
Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian
dan tepo seliro; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan
supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang
mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.
Berdikari
Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri
atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah
berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengekplorasi seluruh
potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun
Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para
pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati. Untuk
mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:
a. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa
Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak
eksternal;
b. Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi,
kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa
57 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan
kekuatan sendiri;
c. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara
berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek
maupun panjang.
Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten
Ngapusi” merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan
yang setara bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan
mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari
secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat
dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi
semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.
Peran BPBD Prov Jawa Tengah untuk mewujudkan visi tersebut
antara lain adalah: pembentukan desa tangguh bencana, peningkatan
kapasitas logistik dan peralatan guna meningkatkan pelayanan bagi
pengungsi terutama pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, penyediaan
data dan informasi bencana dengan pengelolaan yang tertib, akurat dan
manfaat.
2. Misi Jawa Tengah 2013 - 2018
Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk
memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7
(tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013- 2018, sebagai berikut :
a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
Misi pertama merupakan kerangka acuan bagi enam misi lainnya
dengan mentransformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Kebijakan
Pembangunan Jawa Tengah memiliki karakter berbasis pada nilai
ideologis Trisakti Bung Karno yaitu Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari
di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian diBidang Kebudayaan. Landasan
Trisakti ini perlu juga diaktualisasikan sebagai respon atas perubahan
situasi global yang memiliki dampak pada posisi kedaulatan negara,
58 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
khususnya kedaulatan atas pangan dan energi sebagai prasyarat
keberdikarian sebuah bangsa. Kedaulatan pangan dan energi sebagai
pengejawantahan bangunan Trisakti akan memberikan implikasi bukan
saja berdikari di bidang ekonomi, namun juga akan melahirkan karakter
politik yang lebih berdaulat, dan melebur pada bangunan karakter rakyat
Jawa Tengah dengan melestarikan dan mengembangkan seni dan
budaya Jawa.
b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis
dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin
yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan
pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang
berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses
permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan
pangan, pengendalian alih fungsi lahan yang didukung dengan reformasi
agraria, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja,
mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses
dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja,
peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi.
c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan
didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang
tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan
penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk
mencapai pelayanan prima.
d. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial
masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses
perencanaan partisipatif, revitalisasi kearifan lokal yang diadopsi dalam
59 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
proses komunikasi politik, serta peningkatan peran dan fungsi seni
budaya.
e. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut hajat
hidup orang banyak dan pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif
masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,
serta sinkronisasi penmbangunan pusat dan daerah.
f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
Misi ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan,
kesehatan, permukiman, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan
akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar
pelayanan minimal.
g. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa
Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran
perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta
antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial
dan strategis.
Mendasarkan visi dan misi Jawa Tengah 2013 – 2018, BPBD Prov Jawa
Tengah mendukung dalam mewujudkan misi ke-7 (Meningkatkan
Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang
Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan) serta mendukung pada misi ke 6.
(Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar
Masyarakat). Pada visi ke-7 tersebut, BPBD Prov Jawa Tengah
melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam antisipasi dan pengurangan
risiko bencana melalui program dan kegiatan pra bencana, saat bencana dan
pasca bencana. pelaksanaan dan perwujudan misi tersebut sekaligus sejalan
60 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
dengan perwujudan misi ke 6, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik,
terutama pada fase darurat bencana.
C. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
1. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Bidang pencegahan dan penanggulangan bencana dipengaruhi faktor
letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada diantara dua
benua dan dua samudera, terbentang di garis khatulistiwa, dan terletak pada
pertemuan empat lempeng tektonik utama dunia, adalah merupakan wilayah
teritorial yang sangat rawan terhadap bencana.
Disamping itu, jumlah penduduk cukup banyak serta penyebaran yang
tidak merata, ketimpangan sosial, dan masalah pemanfaatan kekayaan alam
yang kurang cerdas, juga sangat rentan terhadap berbagai macam bencana
yang tidak lagi bersumber dari gejala alam tapi juga berkaitan dengan ulah
manusia.
Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun karena ulah
manusia dan gabungan dari keduanya seperti gempa bumi, tsunami, letusan
gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, bencana asap
dan bencana akibat kecelakaan industri, pencemaran lingkungan dan
kerusakan ekosistem, kesalahan teknologi serta konflik sosial, telah
mengancam dan berada di tengah lingkaran kehidupan segenap bangsa
Indonesia.
Beberapa permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan dan
pengembangan kawasan, yaitu :
a. Kurangnya dukungan fasilitasi terhadap perbaikan pengelolaan sumber
daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup agar mampu
memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya dalam jangka
panjang agar tetap terjaga/terjamin kelestariannya.
b. Kurangnya fasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dalam rangka peningkatan dan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu dan Free Trade Zone (FTZ) pada daerah yang telah
61 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
ditetapkan agar dapat meningkatkan sumber devisa negara dan
perekonomian masyarakat.
c. Antisipasi pemanasan global yang kegiatannya di Indonesia telah dimulai di
Bali (Climate Change) dan Manado (WOC), maka beberapa agenda penting
sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut merupakan agenda
pemerintah Indonesia dalam jangka panjang yang perlu menjadi prioritas.
Memperhatikan letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang
berada diantara dua benua dan dua samudera yang terbentang digaris
khatulistiwa dan terletak pada pertemuan 4 (empat) lempeng tektonik utama
dunia, yaitu lempeng India-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Philipina, dan
lempeng Europa-Asia, menghasilkan cekungan pulau gunung api (volcanic
island arc), cekungan busur belakang (back arc basins), dan pecahan
benua/lempeng-mikro (inferred microplates) menjadi faktor penyebab
wilayahnya yang berpotensi rawan terhadap terjadi bencana, serta faktor lain
dampak dari perubahan iklim yang merubah siklus turunnya hujan dan kemarau
yang berpotensi rawan banjir dan kebakaran.
Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan
penanggulangan bencana, antara lain:
a. Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang
terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka
penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang No.
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun
2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur
struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana
penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan
terintegrasi.
b. Belum semua daerah memperhatikan upaya Pengurangan Resiko Bencana
(PRB) dan memasukkannya dalam mekanisme perencanaan pembangunan
daerah.
c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penanggulangan
bencana melalui kerjasama daerah baik secara vertikal maupun horisontal.
62 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Ditjen Pemerintahan Umum
2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan
kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Ditjen
Pemerintahan Umum dalam lima tahun ke depan, yaitu : “Terwujudnya
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
Frase “terwujudnya” menunjukkan peran organisasi Ditjen
Pemerintahan Umum dalam mewujudkan manajemen penyelenggaraan negara
dan system birokrasi negara berfungsi dengan baik. Ditjen Pemerintahan
Umum harus betul-betul dapat memahami dan mewujudkan dengan benar dan
bijak system manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi di
negara Indonesia yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat.
Kata “penyelenggaraan pemerintahan umum”, menunjukkan bahwa
Ditjen Pemerintahan Umum akan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
yang diemban secara optimal sesuai dengan perannya dalam penyelenggaraan
pemerintahan umum.
Frase “dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”
merupakan komitmen utama dan final Kementerian Dalam Negeri. Ini
memberikan sikap dan arah yang tegas akan perlunya kesatuan dan persatuan
serta keadilan dan proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang
selalu harus ditegakkan tanpa ada tawar menawar. Bersatu dan maju tidak
cukup, tetapi harus didorong oleh penguasaan terhadap ilmu dan teknologi
sebagai tools untuk mencapainya. Hal ini akan berhasil bila ada jejaring internal
maupun eksternal dalam kerangka global.
Untuk dapat mewujudkan Visi Ditjen Pemerintahan Umum dalam
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan umum yang desentralistis dan
demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka
ditetapkan “Misi” Ditjen Pemerintahan Umum sebagai berikut :
a. Memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional
dalam kerangka NKRI;
63 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
b. Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan
masyarakat dan penegakan hak-hak sipil;
c. Memfasilitasi terwujudnya kepastian hukum bats wilayah negara dan
peningkatan kerjasama sosial, ekonomi dan budaya antar negara yang
berbatasan dengan NKRI, penegasan daerah di lapangan, penyelenggaraan
toponimi dan pemetaan batas wilayah administrasi pemerintahan serta
penyelesaian sengketa pertanahan;
d. Memfasilitasi terwujudnya penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah
dan pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Peningkatan
Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak ke Tiga,
Kerjasama Antar Daerah dengan Pihak ke Tiga serta mewujudkan
terciptanya peningkatan kualitas pelayanan umum;
e. Memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan daerah di kawasan dan otorita;
f. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen pencegahan dan
penanggulangan bencana;
g. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Merujuk pada UU No 24 tahun 2007 sebagai oijakan utama dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, BNPB mensikapi point-point
penting antara lain :
a. Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur
b. Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif
masyarakat dan lembaga usaha (Platform Nasional)
c. Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana
d. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana,
pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi
e. Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana
f. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui
Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai
g. Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)
Upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan
sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu:
64 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
a. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan
bencana. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam
pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi
wilayah pasca bencana.
Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi
antara lain adalah:
1) Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah;
2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat
dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat.
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi
wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:
1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat;
3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya
pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta
5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang
bersumber dari pemerintah daerah.
b. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman
terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Permasalahan yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya
pengurangan risiko bencana antara lain:
1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam
penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan
pembangunan secara efektif dan komperhensif;
3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah.
Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang
muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan
bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan
bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi
penanggulangan bencana yang berumber pada alokasi pemerintah daerah.
65 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA
2010-2014
Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan
bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan
kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta
kemampuan untuk mewujudkan visi “Ketangguhan Bangsa Dalam
Menghadapi Bencana” secara sistematis dan bertahap yang menuntut
adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan
untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu,
misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :
1) Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko
bencana;
2) Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
3) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
BNPB dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima
tahun mendatang (2010-2014) adalah:
1) Terselenggaranya PB yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu
dan menyeluruh serta akuntabel ;
2) Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat
penanggulangan bencana;
3) Terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah
pascabencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu;
4) Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di
wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh.
Program Penanggulangan Bencana
Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap
tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BNPB
yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun. Program pokok tersebut ditetapkan
dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan
visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan
66 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BNPB. Hal tersebut
mencakup sebagai berikut:
1) Program generik, yang meliputi antara lain:
a) Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BNPB.
b) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB
c) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara BNPB.
2) Program teknis, Penanggulangan bencana nasional.
Selanjutnya kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka
penanggulangan bencana 2010-2014, berdasarkan unit kerja di BNPB,
adalah:
a) Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BNPB,
mencakup unit kerja Sekretariat Utama :
(1) Biro Perencanaan;
(2) Biro Hukum Dan Kerjasama;
(3) Biro Keuangan;
(4) Biro Umum;
(5) UPT Regional.
b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB mencakup
unit kerja:
(1) Biro Umum;
(2) Pusdiklat.
c) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara
BNPB, mencakup unit kerja Inspektorat Utama :
(1) Inspektur I;
(2) Inspektur II.
d) Program penanggulangan bencana nasional, mencakup unit kerja:
(1) Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan
pokok meliputi:
(a) Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana
(b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi
bencana
(c) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
67 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
(2) Deputi Bidang Penanganan Darurat, dengan kegiatan pokok
meliputi:
(a) Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana
(b) Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di
daerah terkena bencana
(c) Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan
dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana
(3) Deputi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, dengan kegiatan
pokok meliputi:
(a) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
(b) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik
di wilayah pasca bencana
(c) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi
di wilayah pasca bencana
(d) Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana
(4) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, dengan kegiatan pokok
meliputi:
(a) Kegiatan Pengelolaan Logistik dalam penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
(b) Kegiatan Pengelolaan Peralatan dalam penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
(5) Pusdatinmas, dengan kegiatan pokok meliputi :
(a) Kegiatan Pengelolaan data
(b) Kegiatan Pengembangan sistem informasi
(c) Kegiatan pelaksanaan hubungan masyarakat
3. Renstra BPBD Kabupaten/Kota
Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah memperoleh
apresiasi yang cukup tinggi. Pada Akhir Januari 2014, dari 35 kabupaten/Kota
telah terbentuk 28 BPBD mendasarkan Peraturan Daerah, 6 BPBD terbentuk
melalui Peraturan Bupati/Walikota (Sragen, Wonosobo, Blora, Kota Tegal, Kota
Pekalongan dan Kota Magelang ) dan 1 Belum membentuk BPBD (Kota
Salatiga).
68 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
D. Telaahan RTRW dan KLHS
1. RTRW Dalam dokumen RTRW prov jawa Tengah tahun 2009 – 2029 kawasan
rencana bencana diatur dalam rencana pola tata ruang (Perda No 6 tahun
2010 pasal 30). Pengaturan rencana pola tata ruang Provinsi menggambarkan
rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung
merupakan Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan
dibawahnya termasuk diantaranya membahas tentang kawasan rawan
bencana alam. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang
diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti
banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain.
Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan
yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan
bencana di Jawa Tengah dalam kajian RTRW Provinsi meliputi 10 (sepuluh)
kawasan rawan bencana, yaitu :
a) Banjir;
Tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami
genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan turun dalam keadaan
musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung
yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara
menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.
Luas daerah rawan banjir di Jawa Tengah adalah 199.427 Ha, meliputi
Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Purworejo, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen,
Blora, Grobogan, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kendal, Batang,
Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Surakarta, Kota Semarang,
Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
b) Tanah Longsor;
Kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang
bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk
tanah, kemiringan lereng, jenis/karakter batuan, hujan, kandungan air
dalam tanah dan penggunaan lahan. Wialyah terancama meliputi Cilacap,
Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo,
Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan,
69 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal,
Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Semarang.
c) Letusan Gunung Berapi;
Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang
berpengaruh langsung dan tidak langsung dengan tingkat kerawanan yang
berbeda dan kawasan yang berupa lembah yang menjadi daerah aliran
lahar dan lava. Daerah terancam lerusan Gunung Merapi terdiri dari
Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, Kota Magelang sedangkan Gunung
Slamet di Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota
Tegal.
d) Gempa Bumi;
Kawasan yang pernah mengalami gempabumi dengan skala VII sampai
dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI) dan kemungkinan dapat
mengalami bencana gempa bumi dengan tingkatan daerah terlarang,
daerah berbahaya, daerah agak berbahaya dan daerah aman.
e) Gelombang Pasang;
Kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana
gelombang pasang, meliputi wilayah pantai berkemiringan landai di
Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati,
Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes,
Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal.
f) Tsunami;
Kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah
dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
g) Kekeringan;
Ancaman pada musim kemarau tersebut yang diperparah dampak
perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam Cilacap,
Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan,
Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, Pemalang,
Tegal, dan Brebes. Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah terjadi
kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk.
a) Kawasan kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air
irigasi pada waduk dan bendung kontrol point, dengan ketentuan :
70 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
(1) Faktor K > 0,7 (aman) meliputi Pemalang, Kendal, Temanggung,
Magelang;
(2) Faktor K = 0,5 s/d 0,7 (potensi kekeringan) meliputi Brebes, Batang,
Kota Semarang, Semarang, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara,
Purbalingga;
(3) Faktor K = 0.3 s/d 0,5 (rawan kekeringan) meliputi Tegal,
Pekalongan, Jepara, Blora, Karanganyar, Boyolali, Klaten,
Kebumen, Banyumas;
(4) Faktor K < 0,3 (sangat rawan kekeringan) meliputi Demak, Kudus,
Pati, Rembang, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Cilacap.
b) Kawasan kekeringan dari aspek air bersih ditetapkan berdasarkan
kriteria kesulitan mendapatkan akses air minum, banyaknya penyakit
karena kekurangan air bersih, mahalnya biaya memperoleh air bersih.
h) Abrasi;
Kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau
pernah mengalami abrasi. Proses abrasi berdampak sebagai proses
pengikisan tanah di daratan kawasan pesisir pantai utara. Hal in
berdampak pada rusaknya kawasan pertambakan, pelabuhan dan
permukiman di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal,
Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang,
Pekalongan dan Tegal.
i) Angin Topan
Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami angin topan.
dimana angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan.
j) Gas Beracun.
Kawasan tempat keluarnya gas beracun dari tubuh bumi yang
membahayakan akibat vulkanisme, meliputi wilayah di sekitar kawah Sinila,
Timbang, Sikendang, Sibanteng dan Sileri di kawasan Pegunungan Dieng,
mengancam areal permukiman dan pertanian desa-desa sekitarnya yang
terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.
.
Selain mendeskripsikan pengelolaan kawasan rawan bencana, kajian
bencana juga dapat menjadikan salah satu penyebab untuk ditinjaunya
71 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
kembali dokumen RTRW Prov. Jawa Tengah. Dalam kondisi lingkungan
strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau
perubahan batas teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan, RTRW Prov. Jawa Tengah dapat ditinjau kembali lebih
dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jawa Tengah
tahun 2013 – 2018 mengelompokkan tugas pokok dan fungsi BPBD Prov
Jawa Tengah dalam isu bencana dan kerusakan lingkungan. Isu strategis
bencana dipengaruhi oleh letak wilayah Jawa Tengah yang mempunyai tiga
karakteristik utama, yaitu dataran, perbukitan, dan pegunungan. Dataran
meliputi dataran pantai dan dataran alluvial.Dataran alluvial dan pantai
mendominasi di daerah sisi utara Jawa Tengah, sedangkan daerah
pegunungan di Jawa Tengah meliputi Pegunungan Muria, Kendeng.Gunung
berapi di Jawa Tengah meliputi Gunung Merapi, Slamet, Sindoro, Sumbing,
Merbabu, dan Dataran Tinggi Dieng. Secara fisiografis, Jawa Tengah terbagi
menjadi Dataran Alluvial Jawa Utara, Jalur Rembang, Jalur Randublatung,
Jalur Kendeng - Serayu Utara - Bogor, Jalur Kubah dan Perbukitan, Jalur
Gunungapi dan Jalur Selatan.
Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan
Jawa Tengah menjadi daerah yang rawan bencana.Ancaman bencana yang
tidak dapat diprediksi seperti gempabumi perlu antisipasi dan pemetaan
daerah berpotensi bencana. Letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir,
tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang merupakan
bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun.
Fakktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi
kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain :
a. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan
kaidah konservasi
b. Rusaknya hutan dan kawasan lindung diatasnya serta beralihnya fungsi
daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun
72 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
c. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena
penurunan tingkat kualitas asir permukaan dan sedimentasi
d. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tamping dan daya
dukung lahan
e. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hokum yang berkaitan
dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah
resapan air
f. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarkat tentang bencana
Bencana alam terus terjadi di Jawa Tengah akan menimbulkan
dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan
terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu
sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material
maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan
terjadinya korban jiwa dan cidera. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa
bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai
dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman
bencana. Pembangunan dan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa
mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan
akan memicu terjadinya bencana alam. Dampak negatif terjadinya bencana
antara lain :
a. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak
b. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat
c. Rusaknya permukiman dan lahan-llahan pertanian
d. Munculnya berbagai penyakit
e. Korban jiwa, cidera, cacat
f. Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak
Selain dampak negatif, bencana juga memberikan beberapa dampak
positif seperti pada bencana letusan gunung api. Material erupsi selain
berdampak merusak lahan tanaman pertanian/perkebunan maupun
permukiman, disisi yang lain dapat menyuburkan lahan pertanian sehingga
dapat meningkatkan produktivitas lahan terdampak. Meski demikian
dampak positif tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif yang
ditimbulkan.
73 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu
dilakukan.Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Jawa
Tengah untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal.Upaya
pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana,
mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar
meminimalisasikan dampak risiko bencana.
E. Penentuan Isu-Isu Strategis
1. Belum seluruh Kab/Kota membentuk BPBD berdasarkan Perda,
mengakibatkan kesulitan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data
dan informasi kebencanaan di Jawa Tengah,
3. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan
BPBD kabupaten/Kota
4. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik
dan peralatan bencana
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
6. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah
7. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan
bencana di Jawa Tengah
8. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di Jawa Tengah
9. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan
bencana di Prov Jawa Tengah
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di
Jawa Tengah
11. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
12. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan
lintas wilayah
74 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
75 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi
1. Visi
Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode
2013 – 2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014
tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Perda tersebut
telahmngatur tentang capain visi dan misi Kepala Daerah untuk 5 (lima) tahun
ke depan, yaitu dengan visi MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN
BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dan diimplementasikan
dalam 7 (tujuh) misi, yaitu :
a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di
Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang
Kebudayaan;
b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi
Kemiskinan dan Pengangguran;
c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang
Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
d. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan
Persatuan dan Kesatuan;
e. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan
Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan
Dasar Masyarakat;
g. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa
Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
terpilih, BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi dan misi untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : “Masyarakat Jawa Tengah Yang
Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana”
76 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Tangguh mengandung arti kuat, handal, sukar dikalahkan, sedangkan
tangguh bencana adalah kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan
menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari
dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana.
Masyarakat yang tangguh dalam penananggulangan bencana berarti
masyarakat yang mempunyai kemampuan secara mandiri untuk mengenali
ancaman bahaya, beradaptasi, serta mampu mengorganisasikan
sumberdaya yang dimiliki untuk menghadapi potensi ancaman bencana,
mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko
bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana
yang merugikan dan membangun kehidupannya menjadi normal kembali.
2. Misi a. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal
b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana
c. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
d. Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan PB
e. Pemanfaatan iImu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan
penanggulangan bencana
Tabel 15 Tujuan dan Sasaran untuk Mewujudkan Visi dan Misi
MISI TUJUAN SASARAN Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal
Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai
1. Tersusunnya Peraturan Gubernur bidang PB 2. Terbetuknya BPBD Kab/kota dengan Perda 3. Tersusunnya Rencana PB Jawa Tengah 4. Tersusunnya pedoman penanganan darurat
bencana 5. Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB
lintas sektor dan lintas wilayah 6. Tersusunnya system manajemen logistik PB 7. Tersusunnya system manajemen peralatan PB 8. Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jateng
Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan dengan Rencana PB secara berkelanjutan
Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah
Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan
Meningkatkan kapasitas sumber daya dan sarpras yang handal dalam penanggulangan bencana
Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
77 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
MISI TUJUAN SASARAN Bencana Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jawa
Tengah
Memberdayakan masyarakat dalam PB
Meningkatnya kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB
Membangun kerja-sama antar Pemangku Kepentingan PB
Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana
Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana
Pemanfaatan iImu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana
Memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan tepat guna dalam penyelenggaraan PB
Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan kearifan lokal
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan jangka menengah BPBD Prov Jawa Tengah antara laian :
1. Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sarpras yang handal dalam
penanggulangan bencana;
4. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
6. Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku
kepentingan penanggulangan bencana;
7. Mengembangkan dan membangun basis data dan informasi bencana
kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana Jawa
Tengah dan nasional.
Sasaran yang akan dicapai BPBD Prov Jawa Tengah antara lain :
1. Tersusunnya Peraturan Gubernur/daerah tentang :
a. status dan tingkat bencana
b. daerah rawan bencana
c. tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi akibat bencana
78 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
e. tata cara penggunaan dana siap pakai PB
f. tata cara pengelolaan bantuan bencana
g. Jumlah Pembentukan BPBD Kab/Kota dengan Perda
2. Tersusunnya Dokumen penyelenggaraan PB Jawa Tengah
a. Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana
b. Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB lintas sektor dan
lintas wilayah
c. Tersusunnya system manajemen logistik PB
d. Tersusunnya system manajemen peralatan PB
e. Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jawa Tengah
3. Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan
tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah
4. Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
6. Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jawa Tengah
7. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali
dan mengantisipasi ancaman bahaya
8. terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB
9. Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat,
dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan
bencana
10. Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi
bencana jateng terkini
11. Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan
kearifan lokal
79 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Tabel 16 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Prov Jawa Tengah
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Ket 2014 2015 2016 2017 2018 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal 1 Mewujudkan regulasi
penanggulangan bencana yang memadai
Tersusunnya Peraturan Gubernur bidang PB
Pergub dalam penanggulangan bencana a. Status dan tingkat bencana b. Daerah rawan bencana c. Tata cara penanganan
masyarakat dan pengungsi akibat bencana
d. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
e. Tata cara penggunaan dana siap pakai PB
f. Tata cara pengelolaan bantuan bencana
0 1 1 2 2 6 pergub
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi BPBD Kab/Kota di Jateng
1 1 1 2 2 35 35 BPBD Kab/Kota
Perda Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah
a. Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana
0 1 0 0 0 1 Dok
b. Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB lintas sektor dan lintas wilayah
0 0 1 0 0 1 Dok
c. Tersusunnya system manajemen logistik PB 0 1 0 0 0 1 Dok
80 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Ket 2014 2015 2016 2017 2018 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
d. Tersusunnya system manajemen peralatan PB 0 0 0 0 1 1 Dok
2 Meningkatkan sinergitas perencana-an pembangunan dengan Rencana Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan
Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah
Tersusunnya Rencana PB Jawa Tengah 0 1 0 0 0 1 dok
Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jateng
5 7 7 8 8 35 Kab/ kota
Misi 2 : Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana
1 Meningkatkan kapasitas sumber daya dan sarpras yang handal dalam penanggulangan bencana
Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana
jml kursus dan diklat teknis, PB, manajerial dan pendukung PB yang dilaksanakan/diikuti
10 10 10 10 10 50 kali
Jumlah aparatur terlatih dalam penyelenggaraan PB
100 100 100 100 100 500 orang
Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
jumlah tambahan sarana dan prasarana transportasi/ evakuasi
5 5 5 5 5 25 unit
tersedia gedung/gudang penyimpanan logistik dan peralatan pb
0 1 0 0 0 1 unit
jml paket logistik pengungsian
800 1.000 1.200 1.200 1.300 5.500 Paket
Pemulihan sarana dan prasana terdampak bencana
35 35 35 35 35 35 Kab/kota
Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jateng
0 5 5 5 5 20 keg
Misi 3 : Memberdayakan masyarakat dalam PB 1 Meningkatnya
kepedulian dan Meningkatnya kesadaran dan pemahaman
Jumlah masyarakat/relawan terlatih PB
5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 orang
81 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Ket 2014 2015 2016 2017 2018 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya
Jumlah masyarakat/relawan mempunyai sertifikasi / keterangan pelatihan 0 100 150 200 200 650 orang
2 Meningkatkan kemampuan masyarakat dlm PB
terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB
Jumlah desa siaga bencana 2 3 3 3 3 14 desa
Jumlah desa tangguh bencana
0 4 4 4 5 17 desa
Misi 4 : Membangun kerja-sama antar Pemangku Kepentingan PB1 Membangun jejaring
dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana
Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana
jumlah kerjasama PB dengan lembaga penelitian /perguruan tinggi ;
2 2 2 2 2 10 kerjasama
jumlah komunitas peduli bencana,
10 13 15 18 20 76 komunitas
jmlh dunia usaha terlibat PB melalui alokasi dana CSR 3 10 15 20 25 73
Dunia usaha
Penyelenggaraan koordinasi antar instansi pemerintah
3 3 3 3 3 15 instansi
Jumlah media publikasi data dan informasi PB
3 3 3 3 3 12 media
Misi 5 : Pemanfaatan iImu Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1 Memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan tepat guna dalam penyelenggaraan PB
Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini
Tersedia data dan informasi bencana
1 1 1 1 1 5 Data dan informasi
Tersedia data dan informasi kerusakan / kerugian jateng,
1 1 1 1 1 5 Data dan informasi
Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan kearifan lokal
System early warning masyarakat
1 2 2 2 2 9 unit
Jumlah publikasi di media 100 100 100 100 100 500 Kali
82 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
C. Strategi dan Kebijakan
Strategi
1. Menyediakan bahan-bahan pembentukan regulasi melalui identifikasi
kebutuhan regulasi, penyusunan naskah akademik, dan mengkaji
kebutuhan akan regulasi
2. Menyediakan bahan pendukung dan evaluasi pelaksanaan penanganan
darurat
3. Menyediakan bahan pendukung penyelenggaraan kerjasama PB dan
jenis PB yang kerjasamakan
4. Menyediakan juklak dan juknis manajeman logistic yang telah ada
5. Menyediakan juklak / juknis manajeman peralatan yang ada
6. Tersedia rencana-rencana teknis PB yang telah dilakukan
7. Tersedia data ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas masyarakat
8. Jenis-jenis pelatihan/kursus
9. Data dan informasi sarpras di Jawa Tengah
10. Penyediaan lahan, DED
11. Jumlah data sarana dan prasarana evakuasi di Jateng
12. Tersedia potensi masyarakat terdampak bencana /pengungsi
13. Data kerusakan dan kerugian akibat bencana
14. Data masyarakat terdampak bencana
15. Tersedia data desa terdampak bencana
16. Tersedia informasi Pusat studi bidang kebencanaan, tokoh/pakar bidang
bencana di PT
17. Tersedia data organisasi komunitas / relawan bencana
18. Tersedia data dunia usaha yang tergabung dalam organisasi profesi
19. Tersedia program dan kegiatan PB wilayah perbatasan baik
kabupaten/kota maupun provinsi
20. Dukungan data dan informasi PB
21. Tersedia support data dan informasi bencana secara rutin
22. Tersedia support data dan informasi kerusakan dan kerugian Jawa
Tengah secara periodik
23. Tersedia data dan informasi peringatan dini bencana
24. Penyiapan konsep dan materi publikasi masyarakat
83 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Kebijakan
1. Memfungsikan BPBD sebagai institusi rujukan kebijakan dalam
penanggulangan bencana
2. Menjadikan BPBD Prov.Jateng sebagai incider commander yang kuat
dalam tanggap darurat bencana
3. Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah
perbatasan
4. Menjadikan logistik PB yang optimal untuk PB
5. Menjadikan peralatan PB yang optimal dan handal untuk PB
6. Memfungsikan BPBD sebagai institusi rujukan kebijakan dalam PB
7. Mewujudkan Pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana
8. Mengembangkan SDM berbasis kompetensi
9. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur PB yang handal
10. Pengadaan sarana dan prasarana PB sesuai kebutuhan
11. Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic dan peralatan
sesuai standar
12. Mewujudkan Pemerintah Jateng/BPBD mampu memenuhi operasi
kemanusiaan
13. Mengembangkan Pemerintah Jateng / BPBD mampu memenuhi
kebutuhan dasar pengungsian
14. Meningkatkan kemampuan dalam perhitungan kerusakan dan kerugian
akibat bencana
15. mengembangkan kapasitas dan menyiapkan masyarakat Jawa Tengah
dalam PB
16. Mewujudkan kapasitas /kemampuan masyarakat
17. Mewujudkan desa siaga dan sadar bencana di Jawa Tengah
18. Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi bencana di
Jawa Tengah
19. Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
20. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam
bencana di Jawa Tengah melalui organisasi komunitas
21. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam
penanggulangan bencana di Jawa Tengah
84 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
22. Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah
23. Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik
24. Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi
bencana secara terpadu
25. Mengembangkan system peringatan dini berbasis masyarakat
26. Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik
85 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Tabel 17 Misi, Tujuan, Sasaran , Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal
Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai
1. Tersusunnya Peraturan Gubernur bidang PB
Pergub dalam penanggulangan bencana a. status dan tingkat
bencana b. daerah rawan
bencana c. tata cara penanganan
masyarakat dan pengungsi akibat bencana
d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
e. tata cara penggunaan dana siap pakai PB
f. tata cara pengelolaan bantuan bencana
Menyediakan bahan-bahan pembentukan regulasi melalui identifikasi kebutuhan regulasi, penyusunan naskah akademik, dan mengkaji kebutuhan akan regulasi
Memfungsikan BPBD sebagai institusi rujukan kebijakan dalam penanggulangan bencana
a. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi BPBD Kab/Kota di Jateng
Advokasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan PB
Memfasilitasi penyusunan pedoman dan kebijakan bidang PB
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
2. Tersusunnya
dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah
a. Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana
Menyediakan bahan pendukung dan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat Kegiatan Pendidikan
Menjadikan BPBD Prov.Jateng sebagai incider commander yang kuat dalam tanggap darurat bencana
a. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana,
c. Program Pos,
86 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 Kemasyarakatan Telekomunikasi,
Meteorologi dan SAR
b. Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB lintas sektor dan lintas wilayah
Menyediakan bahan pendukung penyelenggaraan kerjasama PB dan jenis PB yang kerjasamakan
Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah perbatasan
a. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana,
c. Tersusunnya system manajemen logistic PB
Menyediakan juklak dan juknis manajeman logistic yang telah ada
Menjadikan logsitik PB yang optimal untuk PB
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
d. Tersusunnya system manajemen peralatan PB
Menyediakan juklak / juknis manajeman peralatan yang ada
Menjadikan peralatan PB yang optimal dan handal untuk PB
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan dengan Rencana Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan
Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah
Tersusunnya Rencana PB Jawa Tengah
Tersedia rencana-rencana teknis PB yang telah dilakukan
Memfungsikan BPBD sebagai institusi rujukan kebijakan dalam PB
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Terusunnya dokumen /
peta risiko bencana Jateng
Tersedia data ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas masyarakat
a. Mewujudkan Pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana
b. Mengembangkan SDM berbasis kompetensi
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Misi 2 : Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulan
Meningkatkan kapasitas sumber daya dan sarpras yang handal
Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana
jml kursus dan diklat teknis, PB, manajerial dan pendukung PB yang dilaksanakan /diikuti
Jenis-jenis pelatihan/kursus
Mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur PB yang handal
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
b. Program Pendidikan Non Formal dan Informal
87 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 gan Bencana dalam
penanggulangan bencana
Jmlah aparatur terlatih dalam penyelenggaraan PB
Tersedia aparatur dalam PB
Mengembangkan SDM berbasis kompetensi
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
jumlah tambahan sarana dan prasarana transportasi/evakuasi
Data dan informasi sarpras di Jawa Tengah
Pengadaan sarana dan prasarana pb sesuai kebutuhan
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
tersedia gedung/ gudang penyimpanan logistik dan peralatan PB
Penyediaan lahan, DED
Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic dan peralatan sesuai standar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah paket logistik pengungsian
Tersedia potensi masyarakat terdampak bencana /pengungsi
Mengembangkan Pemerintah Jateng / BPBD mampu memenuhi kebutuhan dasar pengungsian
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Pemulihan sarana dan prasana terdampak bencana
Data kerusakan dan kerugian akibat bencana
Mengembangkan pembangunan yang berwawasan bencana
a. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan
Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jateng
Data dan informasi Kelembagaan PB
Koordinasi dan sinergi Penyelenggaraan PB
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Misi 3 : Memberdayakan masyarakat dalam PB
Meningkatnya kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya
Jumlah masyarakat / relawan terlatih PB
Data masyarakat terdampak bencana
mengembangkan kapasitas dan menyiapkan masyarakat Jawa Tengah dalam PB
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Jumlah masyarakat / relawan mempunyai sertifikasi / keterangan pelatihan
Data masyarakat terdampak bencana
Mewujudkan kapasitas /kemampuan masyarakat
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
88 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 Meningkatkan kemampuan masyarakat dlm PB
terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB
Jumlah desa siaga bencana
Tersedia data desa terdampak bencana
Mewujudkan desa siaga dan sadar bencana di Jawa Tengah
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Jumlah desa tangguh bencana
Tersedia data desa terdampak bencana
Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi bencana di Jawa Tengah
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Misi 4 : Membangun kerja-sama antar Pemangku Kepentingan PB
Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana
Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana
jumlah kerjasama PB dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi ;
Tersedia informasi Pusat studi bidang kebencanaan, tokoh/pakar bidang bencana di PT
Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
a. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Jumlah komunitas peduli bencana,
Tersedia data organisasi komunitas / relawan bencana
Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Jawa Tengah melalui organisasi komunitas
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
jumlah dunia usaha terlibat PB melalui alokasi dana CSR
Tersedia data dunia usaha yang tergabung dalam organisasi profesi
Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Penyelenggaraan koordinasi antar instansi pemerintah
Tersedia program dan kegiatan PB wilayah perbatasan baik kabupaten/kota maupun provinsi
Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Jumlah media publikasi data dan informasi PB
Dukungan data dan informasi PB
Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi
a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
89 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 publik b. Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi;
Misi 5 : Pemanfaatan iImu Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan tepat guna dalam penyelenggaraan PB
Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini
Tersedia data dan informasi bencana
Tersedia support data dan informasi bencana secara rutin
Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu
a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
c. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Tersedia data dan informasi kerusakan / kerugian jateng,
Tersedia support data dan informasi kerusakan dan kerugian Jawa Tengah secara periodik
Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu
a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan kearifan lokal
System early warning masyarakat
Tersedia data dan informasi peringatan dini bencana
Mengembangkan system peringatan dini berbasis masyarakat
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Jumlah publikasi di media
Penyiapan konsep dan materi publikasi masyarakat
Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik
a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
90 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
91 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis
kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan
sasaran yang ditetapkan dan ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan
merupakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Prov Jawa Tengah
sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana Jawa
Tengah.
Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Prov Jawa Tengah dalam rangka
melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko, penanggulangan serta pemulihan
dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program
dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan
terpilih dalam suatu program diselenggarakan BPBD Prov Jawa Tengah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran.
92 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Tabel 18 Sasaran Program dan Kegiatan BPBD Jawa Tengah
SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM Kegiatan 1 2 3 4 5 6
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal Tujuan 1 : Mewujudkan Regulasi Penanggulangan Bencana Yang Memadai
1. Tersusunnya Peraturan Gubernur bidang PB
Pergub dalam penanggulangan bencana : a. status dan tingkat bencana b. daerah rawan bencana c. tata cara penanganan
masyarakat dan pengungsi akibat bencana
d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
e. tata cara penggunaan dana siap pakai PB
f. tata cara pengelolaan bantuan bencana
Menyediakan bahan-bahan pembentukan regulasi melalui identifikasi kebutuhan regulasi, penyusunan naskah akademik, dan mengkaji kebutuhan akan regulasi
Memfungsikan BPBD sebagai institusi rujukan kebijakan dalam penanggulangan bencana
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
a. Penyusunan Revisi Peraturan Daerah
b. Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah
a. Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana
Menyediakan bahan pendukung dan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat
Menjadikan BPBD Prov.Jateng sebagai incider commander yang kuat dalam tanggap darurat bencana
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Evaluasi, Pemantauan, dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat
b. Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB lintas sektor dan lintas wilayah
Menyediakan bahan pendukung penyelenggaraan kerjasama PB dan jenis PB yang kerjasamakan
Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah perbatasan
a. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana,
a. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Penyelenggaraan PB
b. Perencanaan Bidang Kebencanaan
c. Koordinasi Lintas Wilayah / Sektor bidang Kebencanaan
c. Tersusunnya system manajemen logistic PB
Menyediakan juklak dan juknis manajeman logistic yang telah ada
Menjadikan logistik PB yang optimal untuk PB
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
a. Sosialisasi Manajemen Logistik Bencana
b. Koordinasi dan
93 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM Kegiatan 1 2 3 4 5 6
Konsolidasi Logistik Bencana
d. Tersusunnya system manajemen peralatan PB
Menyediakan juklak / juknis manajeman peralatan yang ada
Menjadikan peralatan PB yang optimal dan handal untuk PB
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Koordinasi Pemetaan dan monitoring evaluasi Peralatan PB
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal Tujuan 2 : Meningkatkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan
Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah
Tersusunnya Rencana PB Jawa Tengah
Tersedia rencana-rencana teknis PB yang telah dilakukan
Memfungsikan BPBD sebagai institusi rujukan kebijakan dalam PB
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
a. Perencanaan Bidang Kebencanaan
b. Penyusunan Dokumen Tematik Bid Kebencanaan
c. Rencana Kontinjensi (Contingency Plan)
Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jateng
Tersedia data ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas masyarakat
Mewujudkan Pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Penyusunan Peta Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah
Misi 2 : Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Dan Sarpras Yang Handal Dalam Penanggulangan Bencana
Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana
jml kursus dan diklat teknis, PB, manajerial dan pendukung PB yang dilaksanakan /diikuti
Jenis-jenis pelatihan/kursus Mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur PB yang handal
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
a. Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumberdaya Manusia
b. Pendidikan dan Pelatihan Formal
c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Pendidikan Kemasyarakatan
94 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM Kegiatan 1 2 3 4 5 6
Jumlah aparatur terlatih dalam penyelenggaraan PB
Tersedia aparatur dalam PB
Mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur PB yang handal
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
a. Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat bencana (Damage and Losses Assesment)
b. Gladi Manajemen Bencana
c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat Bencana
d. Pelatihan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR
a. Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat/SAR
b. Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
jumlah sarana dan prasarana transportasi / evakuasi
Data dan informasi sarpras di Jawa Tengah
a. Pengadaan sarana dan prasarana PB sesuai kebutuhan
b. Mewujudkan Pemerintah Jateng/BPBD mampu memenuhi operasi kemanusiaan
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng
tersedia gedung/ gudang penyimpanan logistik dan peralatan PB
Penyediaan lahan, DED Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic dan peralatan sesuai standar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pembangunan gedung kantor
b. Rehab Gedung Kantor
95 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM Kegiatan 1 2 3 4 5 6
Jumlah paket logistik pengungsian Tersedia potensi masyarakat terdampak bencana /pengungsi
Mengembangkan Pemerintah Prov Jateng / BPBD mampu memenuhi kebutuhan dasar pengungsian
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
a. Pemenuhan Kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana
Pemulihan sarana dan prasana terdampak bencana
Data kerusakan dan kerugian akibat bencana
Mengembangkan pembangunan yang berwawasan bencana
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
a. Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana
b. Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
c. Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi PascaBencana
d. Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jateng
e. Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jateng
f. Sinergitas Multisector Pasca Bencana di Jateng
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan
Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Kab/Kota se Jawa Tengah
Misi 3 : Memberdayakan masyarakat dalam PB Tujuan : Meningkatnya kepedulian dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana;
Meningkatnya kesadaran dan
Jumlah masyarakat / relawan terlatih PB
Data masyarakat terdampak bencana
mengembangkan kapasitas dan menyiapkan
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
a. Pengembangan Budaya Sadar Bencana
96 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM Kegiatan 1 2 3 4 5 6
pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya
masyarakat Jawa Tengah dalam PB
b. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Merapi
c. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung Berapi
Jumlah masyarakat / relawan mempunyai sertifikasi / keterangan pelatihan
Data masyarakat terdampak bencana
Mewujudkan kapasitas /kemampuan masyarakat
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
a. Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
b. Bintek Penanganan Darurat dan uji kompetensi, Standarisasi/sertifikasi relawan Penanggulangan Bencana Indonesia
Misi 3 : Memberdayakan masyarakat dalam PB Tujuan : Meningkatkan kemampuan masyarakat dlm PB
terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB
Jumlah desa siaga bencana Tersedia data desa terdampak bencana
Mewujudkan desa siaga dan sadar bencana di Jawa Tengah
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Pengembangan Desa Siaga Bencana
Jumlah desa tangguh bencana Tersedia data desa terdampak bencana
Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi bencana di Jawa Tengah
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
a. Pengembangan Desa Tangguh Bencana
b. Kegiatan Lokalatih Pengurangan Risiko Bencana Forum Slamet
c. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana
97 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM Kegiatan 1 2 3 4 5 6
Misi 4 : Membangun kerja-sama antar Pemangku Kepentingan PB Tujuan : Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana
Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana
jumlah kerjasama PB dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi ;
Tersedia informasi Pusat studi bidang kebencanaan, tokoh/pakar bidang bencana di PT
Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Penyusunan Studi-Studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study)
Jumlah komunitas peduli bencana,
Tersedia data organisasi komunitas / relawan bencana
Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Jawa Tengah melalui organisasi komunitas
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
a. Pengembangan Forum Pengurangan Risko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah
b. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
jumlah dunia usaha terlibat PB melalui alokasi dana CSR
Tersedia data dunia usaha yang tergabung dalam organisasi profesi
Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
a. Koordinasi Pengem-bangan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Reduksi Bencana
b. Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antara Unsur Pengarah BPBD Jateng dengan Pemangku Kepentingan PB
Penyelenggaraan koordinasi antar instansi pemerintah
Tersedia program dan kegiatan PB wilayah perbatasan baik kabupaten/kota maupun provinsi
Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
a. Pembelajaran Wawasan Kebencanaan
b. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana
Jumlah media publikasi data dan Dukungan data dan informasi Mengembangkan Program Pengembangan Peningkatan Pusat
98 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM Kegiatan 1 2 3 4 5 6
informasi PB PB komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik
Komunikasi Informasi dan Media Massa
Informasi Bencana (PIB) Provinsi JawaTengah
Misi 5 : Pemanfaatan iImu Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tujuan : Memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan tepat guna dalam penyelenggaraan PB
Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini
Tersedia data dan informasi bencana
Tersedia support data dan informasi bencana secara rutin
Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Penanggulangan Bencana
Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR
SAR Pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Sedekah laut/Sura
Tersedia data dan informasi kerusakan / kerugian jateng,
Tersedia support data dan informasi kerusakan dan kerugian Jawa Tengah secara periodik
Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk PB
Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Data Kebencanaan
Misi 5 : Pemanfaatan iImu Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tujuan : Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan Kearifan Lokal
System early warning masyarakat Tersedia data dan informasi peringatan dini bencana
Mengembangkan system peringatan dini berbasis masyarakat
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) berbasis Masyarakat
Jumlah publikasi di media Penyiapan konsep dan materi publikasi masyarakat
Mengembangkan komuni-kasi massa dan keterbuka-an informasi publik
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi JawaTengah
99 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Rincian program dan kegiatan, sesuai dengan target indikator kinerja program dan kegiatan maupun besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 19 Indikator Program / Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif
Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal
Target Capaian Sasaran Kondisi akhir
Penanggung jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pendidikan Non Formal dan Informal Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Terselenggaranya pendidikan kemasyarakatan untuk masyarakat, dunia usaha maupun para relawan
4.500 orang
2.100 620.000 2.100 800.000 2.100 1.000.000 2.100 1.000.000
2.100 1.000.000
15.000 Bid 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan Kegiatan Koordinasi dukungan pembangunan infrastruktur di kab/kota se Jawa Tengah
Teselenggaranya Koordinasi dan fasilitasi dukungan pembangunan infrastruktur pasca bencana di 35 kab/kota
35 kab/kota
35 kab/kota
280.000 35 kab/kota
300.000 35 kab/kota
320.000 35 kab/kota
320.000 35 kab/kota
350.000 35 kab/kota
Bid 3
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Kegiatan Perencanaan Bidang Kebencanaan
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di BPBD Prov. Jateng
Tersedia dokumen perencanaan tiap tahun
2 dok 315.000
2 dok 350,000
2 dok 450,000, 2 dok 500,000 2 dok 520,000, 12 dok sekretariat
Kegiatan Penyusunan Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study)
Tersedianya Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study) di Jateng
4 studi kebencanaan
2 studi 235.000 2 studi 250.000 2 studi 280.000 2 studi 300.000 2 studi 320.000 10 dok studi
sekretariat
100 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal
Target Capaian Sasaran Kondisi akhir
Penanggung jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Koordinasi Lintas Wilayah / Sektor bidang Kebencanaan
Terselenggara koordinasi antara 10 propinsi anggota MPU bid penanguangan bencana
1 kali 1 kesepakatan/rekomendasi
160.000 1 kesepakatan/rekomendasi
180.000 1 kesepakatan/rekomendasi
200.000 1 kesepakatan/rekomendasi
230.000 1 kesepakatan/rekomendasi
250.000 5 kesepakatan/rekomendasi
sekretariat
Penyusunan Dokumen Tematik Bid Kebencanaan
terfasilitasinya penyusunan RPB di seluruh Jawa Tengah
1 RPB Provinsi Jawa Tengah
1 dok 80.000 1 dok 120.000 1 dok 150.000 1 dok 180.000 1 dok 200.000 5 dok Sekretariat
Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
Tersedianya pengendalianm evaluasi dan pelaporan kegiatan kebencanaan per tahun
evaluasi dan pelaporan kegiatan kebencanaan / tahun
1 dok 120.000 1 dok 200.000 1 dok 230.000 1 dok 250.000 1 dok 300.000 1 dok sekretariat
Kegiatan Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
Terselenggaranya Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
9 kali penyelenggaraan/ 900 org
2 kali / 200 org
120.000 2 kali / 200 org
200.000 2 kali / 200 org
220.000 2 kali / 200 org
250.000 2 kali / 200 org
280.000 19 kali / 1.900 org
Bid 2
Kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR
Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR
1 keg Pusdalops / 40 org
2kali /40 orang
95.000 2kali /40 orang
150.000 2kali /40 orang
200.000 2kali /40 orang
250.000 2kali /40 orang
300.000 11 keg/ 240 org
Bid 2
Kegiatan Peningkatan Tersedianya SIM data 2 SIM 2 SIM 95.000 2 SIM 130.000 2 SIM 200.000 2 SIM 230.000 2 SIM 250.000 8 SIM sekertariat
101 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal
Target Capaian Sasaran Kondisi akhir
Penanggung jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Data Kebencanaan
kebencanaan di Jawa Tengah
Kegiatan SAR Pada Event Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Sedekah laut/Sura
Terselenggaranya Operasi SAR Pada Event Tertentu dan Hari-hari Khusus
Tiap Tahun diselenggarakan 2 kali
2kali 75.000 2 kali 100.000 2 kali 130.000 2 kali 180.000 2 kali 200.000 2 kali Bid 2
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Penanggulangan Bencana
Tersedianya Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Penanggulangan Bencana
2 TI 1 TI 95,000 2 TI 120,000 2 TI 150,000 2 TI 200,000 2 TI 230,000 sekertariat
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah
Terselaksananya Peningkatan Pusat Informasi Bencana di Provinsi Jawa Tengah
1 pusat informasi Bencana
1 unit 240.000 1 unit 320.000 1 unit 350.000 1 unit 400.000 1 unit 450.000 sekertariat
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Kegiatan Penyusunan Peta Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah
Tersusnnya Peta Risiko Bencana di Jawa Tengah
5 kab/kota 5 kab/kota
95.000 8 kab/ kota
200,000 7 kab /kota
300,000 8 kab /kota
330,000 7 kab/ kota
350,000 35 kab/ kota
Bid 1
Kegiatan Pengembangan Budaya Sadar Bencana
Terselenggaranya Budaya sadar bencana di Jawa Tengah
9 kali penyelenggaraan
3 kali 95.000 3 kali 160.000 3 kali 200.000 3 kali 230.000 3 kali 300.000 24 kali Bid 1
102 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal
Target Capaian Sasaran Kondisi akhir
Penanggung jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kegiatan Pengembangan Desa Siaga Bencana
Terselenggaranya Pengembangan Desa Siaga di Jawa Tengah
26 Desa siaga
2 Desa siaga
1.000.000 2 Desa siaga
1.000.000 2 Desa siaga
1.000.000 2 Desa siaga
1.000.000
2 Desa siaga
1.000.000
36 desa Bid 1
Kegiatan Pengembangan Desa Tangguh Bencana
Terselenggaranya Pengembangan Desa tangguh di Jawa Tengah
0 0 0 7 Desa 800.000 7 desa
800.000 7 Desa 900.000 7 Desa
1.000.000
24desa Bid 1
Kegiatan Gladi Manajemen Bencana
Terselenggaranya Gladi Manajemen Bencana di Jawa Tengah
9 kali 2 kali 240.000 2 kali 300.000 2 kali 330.000 2 kali 400.000 2 kali 450.000 19 kali Bid 1
Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana
Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana
35 kab/kota
35 kab/kota
190,000 35 kab/kota
250,000 35 kab/kota
300,000 35 kab/kota
330,000 35 kab/kota
400,000 35 kab/kota
Bid 1
Kegiatan Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat
Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat di Jawa Tengah
35 kab/kota
1 dok 140,000 1 dok 200,000 1 dok 250,000 1 dok 280,000 1 dok 300,000 5 dok Bid 2
Kegiatan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana
Terselenggaranya Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana
35 kab/kota
35 kab/kota
95,000 35 kab/kota
300,000 35 kab/kota
200,000 35 kab/kota
230,000 35 kab/kota
250,000 35 kab/kota
Bid 3
Kegiatan Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat
Terselenggaranya Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses
200 org 30 orang
95.000 60 orang
250.000 80 orang
300.000 80 orang
350.000 80 orang
420.000 530 org Bid 3
103 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal
Target Capaian Sasaran Kondisi akhir
Penanggung jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. bencana (Damage and Losses Assesment)
Assesment di Jateng
Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antara Unsur Pengarah BPBD Jawa Tengah dengan Pemangku Kepentingan PB
Terselenggaranya Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan PB antara Unsur Pengarah BPBD Jawa Tengah dengan Pemangku Kepentingan PB
5 anggota Unsur Pengarah
5 anggota unsur pengarah
960.000 5 anggota unsur pengarah
950.000 5 anggota unsur pengarah
950.000 5 anggota unsur pengarah
950.000 5 anggota unsur pengarah
950.000 5 sekretariat
Kegiatan koordinasi Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana Jawa Tengah
Terselenggaranya Fasilitasi Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana Jawa Tengah
35 kab/kota
2 kali 95.000 2 kali 160.000 2 kali 200.000 2 kali 220.000 2 kali 300.000 10 kali Bid 4
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jawa Tengah
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Peralatan Bencana Jateng
1 paket 1 paket 720.000 1 paket 720.000 2 paket
750.000 2 paket 750.000 3 paket
800.000 9 paket Bid 4
Pemenuhan Logistik Kebutuhan dasar masyarakat terdampak
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik Bencana Jateng
- - 1.000 paket
300.000 1.500 350.000 2.000 350.000 2.300 400.000
Kegiatan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah
Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jateng
7 kali 1 kali 95.000 2 kali 180.000 2 kali 250.000 3 kali 250.000 3 kali 300.000 19 kali Bid 3
104 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal
Target Capaian Sasaran Kondisi akhir
Penanggung jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Kawasan Merapi
Terselenggaranya fasilitasi Rehabilitasi dn Rekonstruksi Pasca Bencana Kawasan Merapi
8 kali 1 kali 95.000 3 kali 180.000 3 kali 250,000 3 kali 250,000 3 kali 300,000 23 kali BID 3
Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jateng
Terselenggaranya sinergi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada5 sector terdampak bencana
-belum ada 0 0 3 kali 300.000 3 kali 350,000 3 kali 350,000 3 kali 400,000 23 kali BID 3
Kegiatan Sosialisasi Manajemen Logistik Bencana
Terselenggaranya Sosialisasi Manajemen Logistik dan Peralatan Bencana
6 kali 2 kali 95.000 2 kali 180.000 2 kali 250,000 2 kali 250,000 2 kali 300.000 16 kali Bid 4
Kegiatan Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana
Terselengggaranya Rapat Koordinasi Logisik dan Peralatan Bencana
6 kali 2 kali 95.000 2 kali 180.000 2 kali 250,000 2 kali 250,000 2 kali 300.000 16 kali Bid 4
Kegiatan Pembelajaran Wawasan Kebencanaan
Terselenggaranya Pembelajaran Wawasan Kebencanaan di Jateng
3 paket 1 paket 95.000 1 paket 180.000 1 paket
200.000 1 paket 230.000 1 paket
300.000 8 paket sekretariat
Kegiatan Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah
Terslenggaranya Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Prov.Jateng
6 kali 3 kali 140.000 3 kali 180.000 3 kali 200.000 3 kali 230.000 3 kali 280.000 21 kali Bid 1
105 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal
Target Capaian Sasaran Kondisi akhir
Penanggung jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
Terslenggaranya Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
10 kab/kota/ 300 org
200 orang
95.000 200 orang
150.000 200 orang
250.000 200 orang
300.000 200 orang
350.000 1.300 org Bid 1
Kegiatan Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana
Terselenggranya koordinasi Pengurangan Risiko Bencana
4 kab/kota 4 kab/kota
95.000 4 kab/kota
180.000 4 kab/kota
200.000 4 kab/kota
230.000 4 kab/kota
300.000 24 kab/kota
Bid 1
Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Merapi
Terselenggaranya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Merapi
1 Kab 3 kab/kota
140.000 3 kab/kota
180.000 3 kab/kota
200.000 3 kab/kota
250.000 3 kab/kota
300.000 3 kab/kota
Bid 1
Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana rawan bencana gunung api
Terselenggaranya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Merapi
Dilaksanakan mll keg. Pencegahan dan Kesiapsiagaan PB Kawasan Merapi dan lokalatih forum slamet
- - 4 kab/kota
230.000 9 kab/kota
230.000 9 kab/kota
250.000 9 kab/kota
300.000 9 kab/kota
Bid 1
Kegiatan Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Terfasilitasinya Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan PB di Jateng
35 kab/kota
1dok 70.000 1dok 100.000 1dok 130.000 1dok 150.000 1dok 180.000 5 dok sekrtatiat
106 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal
Target Capaian Sasaran Kondisi akhir
Penanggung jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3 kali 1 kali 70.000 1 kali 100.000 1 kali 130.000 1 kali 150.000 1 kali 180.000 8 kali sekretariat
Kegiatan Lokalatih Pengurangan Risiko Bencana Forum Slamet
Terselenggaranya Lokalatih Pengurangan Risiko Bencana Forum Slamet
80 org 40 orang
70.000 200 orang
150.000 200 orang
180.000 200 orang
200.000 200 orang
250.000 Bid 1
Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi (Contigency Plan)
Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana di Jawa Tengah
2 1 renkon 95.000 1 renkon
300.000 1 renkon
350.000 1 renkon
350.000 1 renkon
500.000 7 renkon Bid 1
Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
Terselenggaranya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Jateng
2 komunitas
2 komunitas
50.000 2 komunitas
150.000 2 komunitas
200.000 2 komunitas
230.000 2 komunitas
250.000 12 Bid 1
Kegiatan Peningkatan Kapsitas Aparatur Tim Rekasi Cepat Bencana
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas TRC di Jawa Tengah
8 kali penyelenggaraan
80 orang
95.000 200 orang
200.000 200 orang
250.000 200 orang
300.000 200 orang
400.000 Bid 2
Kegiatan Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Teridentifikasinya manfaat dan dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jateng
1 Paket 1 paket 70.000 1 paket 180.000 1 paket
200.000 1 paket 250.000 1 paket
300.000 Bid 3
107 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal
Target Capaian Sasaran Kondisi akhir
Penanggung jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kegiatan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana
Terpas angnya jalur evakuasi pada Daerah Rawan Bencana
150 titik rambu/3 kab
5 kab 190.000 5 kab 250.000 5 kab 250.000 5 kab 300.000 5 kab 320.000 35 kab/kota
Bid 1
Bintek Penanganan Darurat dan uji kompetensi, Standarisasi/sertifikasi relawan Penanggulangan Bencana Indonesia
Jumlah relawan/komunitas peduli yang bersertifikat
Belum ada 200 org
300.000 200 org
300.000 200 org
300.000 200 org
300.000 800 orang
Bid 2
Koordinasi Pengembangan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Reduksi Bencana
Keterlibatan dunia usaha dalam pb
2 kali rakor 10 Dunia usaha
95.000 13 Dunia usaha
100.000 15 Dunia usaha
150.000 18 Dunia usaha
200.000 20 Dunia usaha
250.000 76 Dunia usaha
Bid 1
Seleksi Unsur Pengarah BPBD Prov Jawa Tengah
5 anggota up masyarakata profesional
5 anggota 5 200.000 5 anggota
Secretaries
Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) berbasis Masyarakat
Berfungsinya sistem informasi bencana jateng
2 2 95.000 3 150.000 3 200.000 3 230.000 3 300.000 Bid 1
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana
Keterlibatan bpbd jateng dalam penyel PRB nasional
0 3 150.000 3 180.000 3 200.000 3 300.000 3 300.000 sekretariat
108 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
109 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
A. Strategi dan Kebijakan Pemerintah Prov Jawa Tengah dalam
Penanggulangan Bencana
Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan misi ke 7 RPJMD Provinsi
Jawa Tengah 2013 – 2018 (Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat
Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginventarisasi beberapa langkah
strategis, yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya
penanggulangan dan pengurangan risiko bencana Jawa Tengah, antara lain :
1. Peningkatan prasarana sarana pengendalian banjir, dan peningkatan
penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai;
2. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berbasis DAS;
3. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
4. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir;
5. Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan;
6. Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelemba-gaan
penanggulangan bencana dan masyarakat;
7. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana.
Kebencanaan dan lingkungan merupakan suatu siklus dan saling
mempengaruhi. Kerusakan lingkungan pada satu wilayah akan menimbulkan
bencana diwilayah tersebut maupun wilayah sekitarnya, sebaliknya terjadinya
bencana disatu wilayah akan berdampak kerusakan lingkungandi wilayah
tersebut maupun wilayah sekitarnya. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan
strategi pembangunan bidang penanggulangan bencana dan lingkungan,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah dan kebijakan makro
meliputi :
1. Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana
sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada
Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal;
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
110 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan
manfaat penataan ruang berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai
langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda;
4. Meningkatkan pengelolaan dan sebaran Ruang Terbuak Hijau (RTH);
5. Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan
melibatkan peran aktif masyarakat;
6. Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi,
kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi).
Kebijakan pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan
sasaran dan tujuan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Gubernur
Jawa Tengah telah menetapkan arah kebijakan selama lima tahun sesuai
dengan visi dan misi Pemerintah Prov Jawa Tengah. Untuk mewujudkan misi
ke-7, selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, arah dan kebijakan yang
menjadi pedoman BPBD Prov Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana,
yaitu :
1. Arah Kebijakan Tahun 2014
Arah dan Kebijakan pembangunan daerah Tahun 2014 ditujukan untuk
“Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Menuju Kesejahteraan
Masyarakat”. Tujuan tersebut diarahkan dengan kebijakan antara lain :
a. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur guna mendukung
pengembangan wilayah;
b. Peningkatan upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
serta pengurangan risiko bencana guna mencapai pembangunan
berkelanjutan;
2. Arah Kebijakan Tahun 2015
Pembangunan daerah pada Tahun 2015 ditujukan untuk “Meningkatkan
Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Menuju Kemandirian Wilayah dan
Kesejahteraan Masyarakat”, dengan arah kebijakan penanggulangan
bencana meliputi;
a. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung
pengembangan wilayah;
111 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
b. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya;
3. Arah Kebijakan Tahun 2016
Pembangunan daerah pada Tahun 2016 ditujukan untuk “Meningkatkan
Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Infrastruktur yang
Semakin Mantap”. Arah kebijakan pembangunan bidang penanggulangan
bencana pada tahun tersebut meliputi:
a. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi
guna meningkatkan daya saing daerah;
b. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan
daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi
ancaman bencana;
4. Arah Kebijakan Tahun 2017
Pembangunan daerah pada Tahun 2017 ditujukan untuk “Meningkatkan
Ketahanan Pangan dan Energi Guna Mewujudkan Kemandirian Wilayah dan
Kesejahteraan Masyarakat”. Capaian pembangunan bidang penanggulangan
bencana diarahkan melalui kebijakan :
a. Peningkatan daya saing daerah didukung dengan pembangunan
infrastruktur;
b. Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta
pengurangan risiko bencana;
5. Arah Kebijakan Tahun 2018
Tahun 2018 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima pelaksanaan
RPJMD 2013 - 2018, ditujukan untuk “Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari”, Arah kebijakan bidang
penanggulangan bencana dilaksanakan melalui:
a. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan;
b. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan
B. Indikator Kinerja Daerah Bidang Penanggulangan Bencana
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan
gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Gubernur dan
Wakil Gubernur dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir
periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian
112 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Bidang penanggulangan bencana melaksanakan 1 (satu) sasaran
strategis yaitu Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam
penanggulangan bencana. Sasaran tersebut dicapai 2 (dua) indikator capaian
utama, yaitu jumlah BPBD Kabupaten/Kota yang dibetuk berdasarkan peraturan
daerah dan jumlah desa tangguh bencana. Sasaran strategis dan indikator
sasaran yang akan dicapai tesebut disjaikan pada Tabel penetapan Indikator
Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
Tabel 20 Capaian Kinerja Bidang Penanggulangan Bencana Prov. Jawa Tengah
NO
SASARAN STRATEGIS
RPJMD 2013-2018
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
TARGET KINERJA
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 7.4.1 Meningkatnya
kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
1. Jumlah BPBD kab/kota berdasar Perda
kab/kota
28 33 (+5)
35 (+2)
35 35
2. Jumlah Desa Tangguh Bencana
Desa 27 29
(+2) 31 (+2)
33 (+2)
35 (+2)
Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota sampai dengan Februari 2014,
dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1. 28 BPBD Kabupaten/Kota yang dibentuk mendasarkan peraturan daerah,
2. 6 BPBD Kabupaten/Kota yang dibentuk mendasarkan peraturan
Bupati/Walikota,
3. 1 Kabupaten/Kota belum membentuk BPBD
Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sejak berlakunya UU No
24 tahun 2007 telah ditindaklanjuti oleh pemeintah Povinsi dan kabupaten/kota
113 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
untuk membentuk BPBD. Perkembangan jumlah dan dasar pembentukan BPBD
35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada 2 (dua) tabel berikut ini.
Tabel 21 Perkembangan Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota
No Tahun Jumlah BPBD Terbentuk
Perda Perbup Belum Membentuk Ket 1 2 3 4 5 6
1 2008 1 - 34 2 2009 2 (+1) 2 4 3 2010 6 (+4) 11 18 4 2011 21 (+15) 10 4 5 2012 26 (+5) 6 3 6 2013 28 (+2) 6 1
Perkembangan pembentukan BPBD mendasarkan peraturan daerah
ataupun peraturan kepala daerah (bupati/walikota) secara rinci terdapat pada
tabel berikut ini
Tabel 22 Dasar Hukum Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah
No Kab/Kota Tipe
BPBDDasar Hukum Tanggal ditetapkan
Perda PerBup/Wali 1 2 3 4 5 6
1 Cilacap A No.22 Tahun 2008 27 September 2008
2 Banyumas B No. 14 Tahun 2011 25 November 2011
3 Purbalingga B No.15 Tahun 2010 13 Desember 2010
4 Banjarnegara B No.3 Tahun 2011 10 Juni 2011
5 Kebumen A No.8 Tahun 2010 6 Oktober 2010
6 Purworejo A No.18 Tahun 2012 29 Desember 2012
7 Wonosobo - No.26.a Tahun 2009 23 November 2009
8 Magelang A No.3 Tahun 2011 9 Juni 2011
9 Boyolali A No.16 Tahun 2011 4 November 2011
10 Klaten A No.8 Tahun 2011 25 Juli 2011
11 Sukoharjo B No.4 Tahun 2011 24 Juni 2011
12 Wonogiri B No.24 Tahun 2012 26 Desember 2012
13 Karanganyar B No.8 Tahun 2011 4 April 2011
14 Sragen No.57 Tahun 2009 10 Juli 2009
15 Grobogan A No.6 Tahun 2012 27 Maret 2012
114 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
No Kab/Kota Tipe
BPBDDasar Hukum Tanggal ditetapkan
Perda PerBup/Wali 1 2 3 4 5 6
16 Blora - No.69 Tahun 2010 23 Agustus 2010
17 Rembang A No.4 Tahun 2011 4 Agustus 2011
18 Pati A No.4 Tahun 2012 4 Juni 2012
19 Kudus B No.4 Tahun 2011 5 September 2011
20 Jepara B No. 17 Tahun 2011 7 Desember 2011
21 Demak A No.6 Tahun 2010 21 September 2010
22 Semarang B No.3 Tahun 2011 19 Mei 2011
23 Temanggung B No.24 Tahun 2011 15 Desember 2011
24 Kendal B No.19 Tahun 2011 25 Mei 2011
25 Batang B No. 8 tahun 2013 19 Agustus 2013
26 Pekalongan B No. 6 Tahun 2011 12 Desember 2011
27 Pemalang B No. 16 tahun 2012 16 Oktober 2012
28 Tegal A No.11 Tahun 2009 22 Mei 2009
29 Brebes A No.9 Tahun 2011 24 Maret 2011
30 Kota Magelang - No. 67 tahun 2013 31 Desember 2013
31 Kota Surakarta B No.6 Tahun 2008 (Perubahan ke-6)
- - - -
32 Kota Salatiga (masuk prolegda 2014 - - - - 33 Kota Semarang A No.12 Tahun 2010 19 Oktober 2010
34 Kota Pekalongan No. 19 Tahun 2012 22 Juni 2012
35 Kota Tegal No.22 Tahun 2010 4 Oktober 2010 JUMLAH 28 5
Dorongan pembentukan BPBD Kabupaten/Kota mendasarkan peraturan
daerah terus dilakukan. Meskipun baru terbentuk 28 BPBD Kabupaten/Kota
dengan peraturan daerah optimisme untuk 5 (lima) tahun ke depan pembentukan
BPBD dengan peraturan daerah dapat terwujud. Meskipun di era otonomi daerah,
kewenangan pembentukan lembaga terletak pada kabupaten/Kota sebagaimana
Stuktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diatur Peraturan Menteri Dalam
Negeri, namun Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah
menyelenggarakan pembinaan terutama untuk mewujudkan kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional.
115 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Pencapaian tahapan pada masing – masing tahun akan dilakukan
dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk mendorong kabupaten/kota untuk
melakukan penguatan lembaga BPBD, yaitu :
1. Penguatan BPBD diprioritaskan pada BPBD yang dibentuk mendasarkan
Peraturan Bupati/walikota agar dibentuk berdasarkan Peraturan daerah
2. 1 (satu) Kota Salatiga agar membentuk BPBD berdasarkan peraturan daerah.
Arah dan kebijakan yang akan dilakukan meliputi :
1. Menerbitkan Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati/Walikota untuk
penguatan dan pembentukan BPBD perda
2. Melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota melalui
unsur anggota legisltatif yang membidangi urusan kebencanaan sehingga
akan mempermudah dan sinergi dengan usulan dari unsur eksekutif
/pemerintahan
3. Melakukan motivasi melalui unsur pengarah yang merupakan salah satu
unsur penting dalam BPBD akan membentuk BPBD
4. Mengembangkan jejaring melalui media dan kelompok pedul bencana
Indikasi dan pemantauan perkembangan pembentukan BPBD Kabupaten
/kota dilakukan melalui beberapa agenda kegiatan baik rapat koordinasi,
sosialisasi maupun bimbingan teknis kepada para pemangku kepentingan PB.
Oleh sebab itu tahapan sasaran yang perlu dikaji antara lain adalah penyususnan
draft rancangan perda, pembahasan prolegda dan pengesahan/perudangan.
Penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana
diwujudkan pula melalui pembentukan desa tangguh bencana. Mendasarkan
pada wilayah administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 767 (tujuh ratus
enam puluh tujuh) kelurahan dan 7.807 (tujuh ribu delapan ratus tujuh) desa
sehingga jumah desa/kelurahan di Jawa Tengah adalah 8.578 (delapan ribu lima
ratus tujuh puluh delapan). Mendasarkan data jumlah tersebut dan dipadukan
dengan jumlah desa/kelurahan di daerah rawan bencana Jawa Tengah sangat
memerlukan perhatian secara khusus dan serius. Mendasarkan pada tabel
daerah rawan bencana maka hampir seluruh desa/kelurahan di Jawa Tengah
rawan terhadap bencana.
116 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
Desa tangguh bencana (destana) bertujuan untuk mendorong terwujudnya
masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana. Berbagai jenis bencana yang
dihadapi masyarakat mengharuskan masyarakat untuk lebih siap dan waspada
terhadap ancaman bencana yang mengintai dari wilayahnya. Strategi yang dapat
dilakukan adalah:
1. Membangun sinergi dengan program-program perberdayaan yang sudah dan
sedang ada di desa/kelurahan
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
Masyarakat di desa/kelurahan Jawa Tengah yang mempuyai karakterisitik
berbeda baik dari segi sumberdaya manusia, kondisi sosial kemasyarakatan, fisik,
alam, finansial, sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan
diprioritaskan untuk sumberdaya dasar yang dapat diberdayakan untuk dapat
mengurangi dampak bencana terutama mengurangi kerentanan, meningkatkan
kapasitas, mengintegrasikan upaya upaya tersebut dalam pembangunan
berkelanjutan.
Masyarakat di desa/kelurahan sebagai penerima dampak langsung dari
bencana, sekaligus berperan sebagai pelaku langsung yang akan merespon
bencana di sekitarnya pertama kali. Dengan dukungan berbagai pihak dapat
ditingkatkan ketangguhannya terhadap dampak bencana, sehingga risiko korban
jiwa, kerugian harta, dll dapat diperkecil dan bahkan dihindari.
117 | Renstra BPBD Jateng 2013 ‐ 2018
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis BPBD Prov. Jawa Tengah berlaku untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun dan/atau dalam
kondisi lingkungan strategis tertentu. Kondisi strategis tertentu terkait dengan
terjadinya bencana dalam skala yang cukup besar dan/atau perubahan batas
teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan, ataupun perubahan Rencana Pembanguunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Prov. Jawa Tengah 2013 – 2018.
Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan
nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau
dinamika internal provinsi.
Sebagai dokumen resmi, Renstra BPBD Prov. Jawa tengah merupakan
acuan dan pedoman dalam rangka evaluasi serta penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Hasil dari
penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disepakati diharapkan dapat
memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Provinsi
Jawa Tengah serta masyarakat Jawa Tengah yang lebih mandiri dan tangguh
menghadapi bencana dapat terwujud.
Kalakhar BPBD Prov Jawa Tengah
SARWA PRAMANA, SH,M.Si Pembina Utama Muda
NIP : 19610211 198403 1 003