rancangan akhir perubahan rencana strategis …bpkd.klatenkab.go.id/files/perubahan renstra...

RANCANGAN AKHIR

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN ASET DAERA (BPKD)

KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(BPKD)

Jalan Pemuda Nomor 294 Kode Pos 57424 Telp. (0272) – 321046 Facsimile 322567, Telex 325367 K L A T E N

L A M P I R A N

Perubahan Renstra BPKD 2016-2021 i

DAFTAR ISI

Daftar Isi .......................................................................... i-iii

Kata Pengantar .................................................................. iv

BAB I Pendahuluan ...................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................ 1

1.2. Landasan Hukum ........................................ 4

1.3. Maksud dan Tujuan .................................... 6

1.4. Sistematika Penulisan .................................. 7

BAB II Gambaran Pelayanan BPKD Kabupaten

Klaten ............ ..................................................... 13

2.1. Tugas, Fugsi dan Struktur Organisasi

BPKD ....................................................... 13

2.2. Sumber Daya BPKD ................................. 30

2.3. Kinerja Pelayanan BPKD .......................... 33

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan BPKD ....................................... 36

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi... 42

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan

Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKD ........... 42

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................. 46

3.3. Telaah Renstra Kementrian dan BPKD

Provinsi ........................................................ 48

3.4. Telaah RTRW dan KLHS ............................... 50

3.5. Isu-isu strategis ........................................... 54

ii

BAB IV Tujuan dan Sasaran …………………………………… 57

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BPKD ……………………………………………. 57

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan ………………………… 58

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta

Pendanaan ......................................................... 62

BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan…………… 73

BAB VIII Penutup .............................................................. 75

Perubahan Renstra BPKD 2016-2021 iii

Perubahan Renstra BPKD 2016-2021

DAFTAR TABEL

TABEL II.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPKD Kab Klaten ............................................... II-34

TABEL II.2. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Perangkat

Daerah BPKD Kab. Klaten ................................. II-35

TABEL III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

Pokok Fungsi Perangkat Daerah BPKD Kab

Klaten ............................................................. III-48

TABEL IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah........................................................... IV-

57

TABEL V.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ... V-61

TABEL VI.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Perangkat Daerah BPKD Kab. Klaten .................. VI-

63

TABEL VII.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang

Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ....... VII-

72

Perubahan Renstra BPKD 2016-2021 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka

diharuskan kepada pemerintah secara konsisten dan optimal

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kinerja. Dengan kondisi

ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna,

dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan

dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya

transparansi keuangan terhadap publik.

Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat dengan Renstra

BPKD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Kuangan Daerah Kabupaten

Klaten untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat Visi,

Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan RenstraBPKD

sebagaimana diaturd alam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra-OPD

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman

pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3),

selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM

Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-OPD dengan

berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4).


Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu

pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD

merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan

penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Perubahan Renstra BPKD Tahun 2016-2021 disusun

mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-

2021, serta memperhatikan Kebijakan dan prioritas program

pemerintah Kabupaten Klaten. Sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja

Perangkat Daerah, maka penyusunan Rencana Strategis ini

berfungsi untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen

perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan

digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan BPKD Kabupaten Klaten dan bermanfaat sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan yang dijabarkan dalam

kebijakan anggaran yang terukur dan terencana, sekaligus

menjadi alat kontrol pengukuran tingkat capaian kinerja

tahunan demi terwujudnya Good Government dan Clean

Governance.

Penyusunan Perubahan Renstra ini, disusun berdasarkan

hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra DPPKAD Kabupaten

Klaten Tahun 2010-2015. Dari data dan informasi tersebut

dianalisis dan dievaluasi untuk mendapatkan gambaran secara

umum terhadap kegagalan dan keberhasilan serta hambatan,

tantangan dan peluang untuk penetapan Renstra 5 (lima) tahun

ke depan.


Dari data dan informasi tersebut diinformasikan kondisi

terkini dan isu-isu pelayanan secara umum dan perkiraan

tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra 5 (lima) tahun tersebut,

maka perumusan indikator kinerja lima tahun ke depan

mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten

Klaten Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi BPKD dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Tahun 2016–2021 BPKD Kabupaten Klaten

mempunyai Tugas dan Fungsi (TUSI) sebagaimana tersebut

dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang strategis dan melayani

masyarakat di bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Klaten maka diperlukan perencanaan

yang tepat guna mencapai visi, tujuan, dan sasaran.

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, maka BPKD Kabupaten Klaten sudah menyiapkan

RENSTRA Tahun 2016–2021 yang dapat dipergunakan sebagai

arah dan pedoman bagi BPKD Kabupaten Klaten dalam

melaksanakan program kegiatan pembangunan dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 dengan

dukungan aparat dan sumber daya yang tersedia, juga

mengakomodasikan partisipasi stakeholders.


1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun

dengan berlandaskan pada:

1. Undang–Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang–UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang

Perbendaharaan Negara;

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang

Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;


Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;


12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat;


Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi, danPemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;


tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi


Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Klaten;


tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Klaten Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

KlatenTahun 2016-2021;

23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renstra BPKD

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan landasan keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

2. Menyiapkan acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran BPKD

Kabupaten Klaten untuk menentukan prioritas program dan


kegiatan tahunan yang akan dibiayai melalui APBD

Kabupaten Klaten;

3. Menyiapkan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja

tahunan BPKD Kabupaten Klaten dan pedoman bagi

pengambil kebijakan dan keputusan BPKD Kabupaten

Klaten pada tahapan perencanaan kegiatan selama 5 (lima)

tahun kedepan.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra BPKD Kabupaten

Klaten ini adalah :

1. Memastikan kerangka landasan tentang keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

2. Sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran BPKD

Kabupaten Klaten untuk menentukan prioritas program dan

kegiatan tahunan yang akan dibiayai melalui BPKD

Kabupaten Klaten;

3. Menciptakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja

tahunan BPKD Kabupaten Klaten dan menjadi pedoman bagi

pengambil kebijakan BPKD Kabupaten Klaten dalam

perencanaan 5 (lima) tahun ke depan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan perkantoran, meningkatkan sarana dan

prasaranan aparatur, dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif,

akuntabel partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan

lingkungan.


1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan RENSTRA BPKD Kabupaten Kabupaten Klaten

Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra

BPKD, fungsi renstra BPKD, keterkaitan Renstra BPKD

dengan RPJMD, Renstra BPKD Provinsi dan Renja 0PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan berdasarkan Undang-Undang,

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah

dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang Struktur

Organisasi, tugas dan fungsi, Kewenangan BPKD, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan

penganggaran BPKD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan Renstra

BPKD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra

BPKD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan BPKD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPKD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang

dimiliki BPKD dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian capian penting


yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra

BPKD periode sebelumnya, mengemukaan capaian

program prioritas BPKD yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan

mengulas hambatan-hambatan utama yang masih di

hadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BPKD.

2.1. Tugas, Fugsi dan Struktur BPKD.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

BPKD, struktur organisasi BPKD, serta uraian tugas

dan fungsi sampai dengan eselon di bawah Kepala

BPKD. Uraian tentang struktur organisasi BPKD

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah

personil dan tata laksana BPKD.

2.2. Sumber Daya BPKD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki BPKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya

mencakup SDM, aset/modal dan unit usaha yang

masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan BPKD

Menunjukkan tingkat capaikan kinerja BPKD

berdasar/target Renstra BPKD periode sebelumnya,

menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan BPKD.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BPKD

Menguraikan hasil analisis terhadap Renstra BPKD

Provinsi, hasil telaah RTRW dan hasil kajian terhadap

KLHS yang berimplikasi terhadap tantangan dan

peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima

tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam


pelayanan, perkiranaan besaran kebutuhan pelayanan

dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang

dibutuhkan.

BAB III Permasalahan Dan Isu-isu Strategis BPKD.

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Pelayanan BPKD

Bagian ini mengemukakan permasalahan-

permasalahan pelayanan BPKD besarta faktor-faktor

yang mempengaruhinya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Pasangan Kepala

Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi

BPKD yag terkait dengan visi, misi dan program kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non kementrian dan

Renstra BPKD Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat

ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BPKD yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKD ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra BPKD

Provinsi.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW

Kabupaten) dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor

penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari

pelayanan BPKD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan BPKD ditinjau dari implikasi RTRW dan

KLHS.


3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari

pelayanan BPKD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan BPKD ditinjau dari gambaran pelayanan

BPKD, sasaran jangka menengah pada renstra K/L,

Sasaran jangka menengah dari Renstra DPPKAD

Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan

BPKD.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

BPKD beserta indikator kinerjanya di sajikan dalam

tabel IV.1.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan

strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam

lima tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada

Tabel V.1.

Tabel V.1. mampu menunjukan relevansi dan

konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD

periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi,

dan arah kebijkan BPKD


Jika terdapat pernyataan strategiatau arah kebijakan

yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan

pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam

proses perumusan strategi dan arah kebijakan

tersebut.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Pada

bagian ini dikemukakan rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif sebagaimana di tampilkan pada

Tabel VI.1.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraaan Bidng Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BPKD yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai BPKD dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

Indikator kinerja BPKD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD ini sebagaimana ditampilkan

Tabel VII.1.

BAB VIII.Penutup.

Perubahan Renstra BPKD 2016 - 2021 II- 13

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKD KABUPATEN KLATEN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Darah Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati

Klaten Nomor 61 Tahun 2016 Kedudukan Susunan Organisasi

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Klaten. BPKD terletak di Komplek Sekretariat

Daerah Kabupaten Klaten atau lebih dikenal sebagai komplek

Pemda Klaten yang beralamatkan di Jalan Pemuda 294 Klaten.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten

Klaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

sebagian urusan rumah tangga daerah sebagai unsur pelaksana

otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah. BPKD dipimpin oleh Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut,

BPKD menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan

pengelolaan keuangan dan aset daerah.


d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsi.

BPKD Kabupaten Klaten dipimpin oleh Kepala Badan dan

dibantu oleh Sekretaris. Sekretaris membawahi Sub Bagian

Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian. Dalam menjalankan tugasnya

Kepala BPKD dibantu oleh 5 bidang yang meliputi: 1) Bidang

Pendapatan Asli Daerah, 2) Bidang Anggaran, 3) Bidang

Perbendaharaan, 4) Bidang Akuntansi dan Pembiayaan, 5)

Bidang Aset Daerah dan, Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pendapatan Asli Daerah membawahi 3 sub bidang

yaitu Sub Bidang Pendataan dan Penilaian, Sub. Bidang

Penetapan dan Pelayanan dan Sub. bidang Penagihan dan

Pemungutan. Bidang Anggaran membawahi 3 Sub. bidang yaitu

Sub. bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung,

Sub. Bidang penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan Sub.

Bidang Evaluasi dan Pengendalian. Bidang Perbendaharaan

membawahi 3 Sub. bidang yaitu Sub.bidang Kas Daerah, Sub.

bidang Belanja Gaji dan Sub. bidang Belanja Non Gaji. Bidang

Akuntansi membawahi 3Sub.bidang yaitu Sub.bidangAnalisis

Data Keuangan, Sub. Bidang Pelaporan dan Sub. Bidang

Pengembangan Akuntansi. Bidang Aset Daerah membawahi

3Sub.bidang yaitu Sub. bidang Pengadaan dan Distribusi, Sub.

Bidang Pemberdayaan dan Pemeliharaan dan Sub. Bidang

Inventarissi dan Penghapusan Aset.

Rincian tugas dari masing-masing jabatan tersebut di atas

adalah:


1. Kepala Badan,

Mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang keuangan, meliputi

perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah

Rincian tugas Kepala Badanadalah sebagai berikut:

a. mengoordinasikan penyusunan program Badandengan

memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala

Bidang mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana

Strategis Kabupaten, kebijakan Bupati dan kondisi

obyektif sesuai ketentuan yang berlaku;

b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di

bidang pengelolaan keuangan daerah;

c. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas

gangguan dan atau bencana;

d. mengoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan

dan belanja daerah;

e. memberikan rekomendasi izin di bidang pengelolaan

keuangan daerah;

f. mengoordinasikan laporan kinerja Badan;

g. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah dibidang keuangan;


h. mendistribusikan tugas kepada

bawahan sesuai bidangnya berdasarkan

ketentuan yang berlaku;

i. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan

melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan

keuangan;

j. membina bawahan dalam pencapaian program dengan

memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan

mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

k. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan

pada tahun yang sudah dan sedang berjalan

berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam

penyusunan sasaran tahun berikutnya;

l. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang

menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan

mengevaluasi sasaran kinerja pegawai;

m. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

o. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan bidang pengelolaan keuangan

daerah;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

q. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah


2. Sekretariat,

Dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam

merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi,

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas sekretaris adalah sebagai berikut:

a. menghimpun, mempelajari peraturan

perundangundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan,

keuangan, umum dan kepegawaian;

b. mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring,

evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan

kepegawaian;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana program

kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan

perundangundangan;

d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan

strategis program dan kegiatan dalam rangka

penyusunan anggaran Badan;

e. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan

pelaporan program dan kegiatan Badan;

f. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Badan;

g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem

prosedur kerja Badan;

h. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan

perundang-undangan di bidang keuangan;


i. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi

dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan

masyarakat;

j. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai

bidang tugasnya;

k. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan

dengan lancar;

l. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai

bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi

hasil kerja pegawai;

m. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan

yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta

mencari alternatif pemecahan masalah;

n. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan


p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

atasan;

3. Bidang Pendapatan Asli Daerah,

Bidang Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

badan di bidang pendapatan asli daerah meliputi

pengelolaan pendataan dan penilaian, penetapan dan

pelayanan serta penagihan dan pemungutan.


Rincian tugas Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah

adalah sebagai berikut:


perundangundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis bidang pendapatan asli daerah;

b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis bidang pendapatan asli

daerah;

c. mengoordinasikan tugas di Bidang pendapatan asli

daerah;

Perubahan Renstra

BPKD 2016 - 2021 II- 20

mengoordinasikan penyusunan

kegiatan Bidang Pendapatan Asli Daerah berdasarkan

peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan


penyusunan anggaran Bidang Pendapatan Asli Daerah;

f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan

Bidang pendapatan asli daerah;


prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;

h. mengoordinasikan kegiatan bidang pendapatan asli

daerah meliputi pendataan dan penilaian sumber

pendapatan, penetapan dan pelayanan, penagihan dan

pemungutan serta pembukuan dan pelaporan;

i. mengoordinasikan fungsi pendataan dan penilaian

potensi sumber pendapatan, penetapan besaran

pendapatan;

j. mengoordinasikan pelayanan di bidang pendapatan,

penagihan dan pemungutan, pembukuan dan

pelaporan;

k. mengawasi dan mengendalikan tugas dibidang

pendapatan asli daerah meliputi pendataan dan

penilaian, penetapan dan pelayanan, penagihan dan

pemungutan, pembukuan dan pelaporan;

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang

pendapatan asli daerah;

m. melaksanakan sinkronisasi perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan asli daerah;

d. rencana program e.


n. mengoordinasikan pemberian rekomendasi izin dibidang

pendapatan;

o. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai

bidang tugasnya;

p. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan

dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat

berjalan dengan lancar;

q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang

menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan

mengevaluasi pegawai;

r. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan



s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang


t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan


u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

atasan.

4. Bidang Anggaran

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas badan di bidang

anggaran meliputi penyusunan, evaluasi dan

pengendalian Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah.

Rincian tugasKepala Bidang Anggaran adalah :

Perubahan Renstra

BPKD 2016 - 2021 II- 22


perundangundangan, kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis bidang anggaran;


pedoman dan petunjuk teknis bidang anggaran;

c. mengoordinasikan tugas di Bidang Anggaran;

mengoordinasikan penyusunan

kegiatan Bidang Anggaran berdasarkan peraturan

perundang-undangan;



penyusunan anggaran Bidang Angaran;


Bidang Anggaran;



h. mengoordinasikan pengumpulan bahan-bahan

penyusunan rancangan APBD berupa Rencana Kerja

dan Anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

i. mengoordinasikan penyusunan Nota Keuangan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

beserta lampirannya untuk disampaikan kepada DPRD;

j. mengoordinasikan rancangan anggaran kas pemerintah

daerah;

k. mengoordinasikan pengesahan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran /Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah;



l. menyiapkan dan membantu mengoordinasikan

penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan

daerah;

m. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;

n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis,

pelaksanaan tugas sesuai kebijakan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

o. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai

bidang tugasnya;

p. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan



q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai



r. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan



s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang


t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan


u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

atasan.

5. Bidang Perbendaharaan


melaksanakan sebagian tugas badan dibidang

perbendaharaan.

Perubahan Renstra

BPKD 2016 - 2021 II- 24

Rincian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah:


perundangundangan, kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis bidang Perbendaharaan;


pedoman dan petunjuk teknis bidang

Perbendaharaan;

c. mengoordinasikan tugas di Bidang Perbendaharaan;

mengoordinasikan penyusunan kegiatan Bidang

Perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-

undangan;



penyusunan anggaran Bidang Perbendaharaan;


Bidang Perbendaharaan;



h. merencanakan dan mengeluarkan surat petunjuk yang

berkenaan dengan pengelolaan kas daerah, belanja gaji

dan belanja non gaji;

i. mengoordinasikan surat perintah transfer dana pada

rekening kas daerah atau pemindahan antar rekening

kas daerah;

j. mengoordinasikan bahan guna penyelesaian Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

k. mengoordinasikan pembuatan draft daftar gaji dan

tunjangan Perangkat Daerah;

l. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;



m. menerbitkan Surat Pengesahan

Pendapatan dan

Belanja Badan Layanan Umum Daerah;

n. menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian

Pembayaran bagi pegawai yang mutasi atau pensiun;

o. mengadakan pengujian terhadap semua ajuan Surat

Perintah Membayar;

p. mengoordinasikan penyiapan Keputusan dalam rangka

pengangkatan dan pemberhentian serta pengembangan

tugas dan kewajiban bendahara;

q. mengoordinasikan laporan konfirmasi transfer dan

laporan realisasi penyerapan dana perimbangan pusat;

r. mengoordinasikan surat permohonan beserta

kelengkapannya untuk pencairan bantuan keuangan

provinsi;

s. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan

administrasi pengelolaan keuangan belanja daerah;

t. memberikan usul dan saran kepada atasan sesusai

bidang tugasnya

u. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan



v. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai



w. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan



Perubahan Renstra

BPKD 2016 - 2021 II- 26

x. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang


y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan


z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

atasan.

6. Bidang Akuntansi


melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang

akuntansi meliputi analisis data keuangan, pelaporan

dan pengembangan akuntansi.


Rincian tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pembiayaan

adalah:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundangundangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang akuntansi;

b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman

dan petunjuk teknis bidang akuntansi;

c. mengoordinasikan tugas di Bidang Akuntansi;

d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan

Bidang Akuntansi berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan

strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan

anggaran Bidang Akuntansi;


Bidang Akuntansi;



h. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan analisa

data bidang akuntansi;

i. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian laporan

keuangan.

j. melaksanakan pembinaan pengelolaan

keuangan daerah.

k. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi secara

sistematis dan kronologis.

l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelaporan dan

penyusunan laporan keuangan.

m. merumuskan sistem dan prosedur akuntansi.

Perubahan

Renstra BPKD 2016 - 2021 II- 28

n. memberikan usul dan saran kepada atasan sesusai bidang

tugasnya;

o. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan


dengan lancar;

p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai



q. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari

alternatif pemecahan masalah;

r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang


s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugas dan fungsinya; dan

t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

atasan.

7. Bidang Aset Daerah


melaksanakan sebagian tugas badan dibidang aset daerah

meliputi pengadaan dan distribusi, pemberdayaan dan

pemeliharaan serta inventarisasi dan penghapusan aset.

Rincian tugas Kepala Bidang Aset Daerah adalah:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundangundangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang aset

daerah;

b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman

dan petunjuk teknis bidang aset daerah;


c. mengoordinasikan tugas di Bidang Aset Daerah;

d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan

Bidang Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan

strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan

anggaran Bidang Aset Daerah;


Bidang Aset Daerah;



h. mengoordinasikan perencanaan kebutuhan dan

pemeliharaan barang daerah;

i. mengoordinasikan pengelolaan barang daerah yang

meliputi inventarisasi barang daerah, pelaksanaan

penghapusan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah,

pemeliharaan aset daerah dan pengendalian pengelolaan

barang daerah;

j. mengoordinasikan penyimpanan bukti kepemilikan aset

daerah;

k. mengoordinasikan pengelolaan/pengaturan, pemberian

rekomendasi/ijin pemanfaatan/pemanfaatan aset daerah;

l. memberikan usul dan saran kepada atasan sesusai bidang

tugasnya

m. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan


dengan lancar;

n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya

dengan jalan memantau dan mengevaluasi

Perubahan

Renstra BPKD 2016 - 2021 II- 30


o. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari

alternatif pemecahan masalah;

p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang


q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugas dan fungsinya; dan

r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

atasan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

Kabupaten Klaten Mempunyai 2 Jabatan Fungsional, yaitu

Fungsional Arsiparis dan Fungsional Pranata Komputer.

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagiian tugas sesuai bidang keahliannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor

61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Klaten, Struktur Organisasi BPKD Kab.

Klaten dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KLATEN NOMOR 61 TAHUN 2016 TANGGAL 05 DESEMBER 2016


2.2. Sumber Daya BPKD

1. Sumber Daya Aparatur

Keadaan Sumberdaya Manusia di BPKD Kabupaten

Klaten, berdasarkan data nominatif PNS keadaan per Maret

2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

No Status Aparatur Jumlah Ket

1. Pejabat Struktural 25 orang -

2. Pejabat Fungsional 2 orang -

3. Staf 95 orang -

Jumlah 122 orang -

a. Sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

aparatur seluruhnya 122 orang, dengan tingkat pendidikan

masing-masing sebagai berikut :

No. Tingkat

Pendidikan Jumlah Prosentase Ket

1. 2.

3. 4. 5. 6.

SD SMP SMA D-III S-1 S-2

- pegawai 2 pegawai

28 pegawai 6 pegawai

50 pegawai 36 pegawai

0 % 1,64 %

22,95 % 4,92 %

40,98 % 29,51 %

Didominasi tingkat S1

sebanyak 40,98 %

Jumlah 122 pegawai 100,00 %

Dengan melihat SDM yang dimiliki BPKD Kabupaten

Klaten, bila ditinjau dari pendidikan formal, didominasi

lulusan/tamatan S-1 sebanyak 40,98%. Mengingat

terus berkembangnya sistem pengelolaan keuangan

dan sangat cepatnya perkembangan teknologi,

diperlukan peningkatan pendidikan keahlian pada

staf/pegawai di lingkungan BPKD kabupaten Klaten

guna mempercepat pencapaian target dan sasaran

pembangunan khususnya di bidang pengelolaan

pendapatan, keuangan dan aset daerah.


b. Sumber daya aparatur berdasarkan Kepangkatan /

Golongan / Ruang yang menjadi daya dukung dan daya

dorong peningkatan kinerja.

No. Pangkat/Golongan Jumlah Prosentase Ket

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8. 9. 10. 11.

12. 13.

14. 15.

Juru Muda Juru Muda Tk. I Juru Juru Tk. I Pengatur Muda Pengatur Muda Tk. I Pengatur Pengatur Tk. I Penata Muda Penata Muda Tk. I Penata Penata Tk. I Pembina Pembina Tk. I Pembina Utama Muda Jumlah

Ia Ib Ic Id IIa IIb IIc IId IIIa IIIb IIIc IIId

IVa IVb IVc

- pegawai - pegawai 1 pegawai - pegawai 2 pegawai

11 pegawai 9 pegawai 3 pegawai

10 pegawai 31 pegawai 22 pegawai 25 pegawai 6 pegawai

1 pegawai

1 pegawai

0,00 % 0,00 % 0,82 % 0,00 % 1,64 % 9,02 % 7,38 % 2,46 % 8,20 %

25,41 % 18,03 % 20,49 % 4,92 % 0,82 % 0,82 %

Prosentase

tertinggi adalah Gol /Ruang IIIb

122 pegawai 100 %

Apabila dilihat dari kepangkatan/golongan/ruang, paling

banyak adalah golongan III B. Hal ini disebabkan karena

banyak pegawai BPKD Kabupaten Klaten yang

berpendidikan SMA sehingga tidak dapat naik pangkat

yang lebih tinggi lagi.

c. Susunan Kepegawaian BPKD menurut Bidang

No. Uraian Jumlah

1.

2. 3.

4.

5. 6.

7.

Kepala Badan Sekretariat Bidang PAD Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan Bidang Akuntansi Bidang Aset Daerah

= = = = = = =

1 pegawai 23 pegawai 51 pegawai 10 pegawai 18 pegawai 8 pegawai

11 pegawai

Jumlah = 122 pegawai


Sumber daya manusia BPKD Kabupaten Klaten paling

banyak terdapat di bidang PAD. Hal ini disebabkan karena

di bidang PAD diperlukan banyak pegawai untuk penarikan

pajak dan retribusi daerah (petugas

lapangan).

2. Sarana dan Prasarana BPKD Kabupaten Klaten

Sarana dan prasarana BPKD Kabupaten Klaten menempati

lantai 2 dan 3 gedung Unit C Sekretariat Daerah Kabupaten

Klaten. Untuk lantai 2 meliputi Sekretariat, Bidang Anggaran,

Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi. Sedangkan lantai

3 ditempati Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Bidang Aset

Daerah.

Sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu

komponen penting didalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas

pelayanan. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut pada

umumnya cukup memadai. Adapun aset BPKD Kabupaten Klaten

menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

NO. JENIS ASET/BARANG JUMLAH BARANG

NILAI ASET KET

1.

2. 3.

Peralatan dan Mesin : - Alat-alat angkutan - Alat-alat kantor dan

rumah tangga - Alat-alat studio dan

komunikasi Gedung dan Bangunan Buku dan aset lain

109

1.666

16

53

428

Rp. 3.196.599.435 Rp. 2.874.619.451 Rp. 142.493.571 Rp. 379.519.873 Rp. 75.051.056

13 mobil dan 96 motor

- -

-

Berdasarkan data sebagaimana tersebut pada tabel di atas,

diperlukan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit, terutama pada

alat-alat angkutan yang terdiri dari 13 unit mobil dan 96 motor.


Karena sebagian besar mobil dan motor dipergunakan untuk

sarana transportasi dalam menggali potensi pendapatan daerah,

dimana pada tahuntahun yang akan datang akan sangat

diperlukan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah agar

ketergantungan APBD pada DAU dari Pemerintah Pusat dapat

dikurangi.

2.3. Kinerja Pelayanan BPKD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKD Kabupaten

Klaten, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten

Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuanagn Daerah Kabupaten Klaten,BPKD

Kabupaten Klaten berkedudukan sebagai unsur pelaksana

otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah.

Berdasarkan data dan informasi pelaksanaan

pembangunan urusan wajib bidang Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat daerah dan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh

BPKD Kabupaten Klaten pada periode Pelaksanaan Renstra,

Pencapaian kinerja pelayanan BPKD tahun 2013 sd 2017 dapat

dilihat pada tabel II.1.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan

perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat

dilihat pada tabel II.2.

TABEL II.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BPKD KAB. KLATEN SESUAI RENSTRA

SEBELUMNYA (LAMA DAN SEBELUM PERUBAHAN)

No.

Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat

Daerah

Target

NSPK Target

IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian Pada Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1. Sistem Informasi

Manajemen Pemda

( SIMDA ).

3 3 3 3 3 - - 3 3 4 5 5 - - 100 100 133 167 167 - -

2. Jumlah Perda yang

mendukung iklim

usaha.

0 0 0 0 1 - - 4 1 2 1 2 - - 100 100 100 100 200 - -

3. Jumlah dan macam

pajak dan retribusi

daerah.

12 12 12 12 12 - - 12 13 13 13 13 - - 100 108 108 108 108 - -

4.

Opini Kemenkeu

terhadap kapasitas

fiskal daerah

- - - - - 0,2 0,3 0,18 1,2 - - - - - 90 400

5. Opini BPK terhadap

LKD - - - - - WTP WTP WDP WDP - - - - - 75 75

6.

Sistim Informasi Manajemen Pemda

(Keuangan)

- - - - - 6 6 6 6 - - - - - 100 100

7.

Prosentase total

PAD terhadap total

Pendapatan Daerah.

- - - - - 7,98 7,65 9,93 14,39 - - - - - 124 188

8. Prosentase kenaikan

PAD - - - - - 6,66 6,68 17,65 65,71 - - - - - 265 984

9.

Rasio wajib pajak

daerah terhadap

jumlah penduduk

- - - - - 36,5 37 43,3 49 - - - - - 119 132

10.

Jumlah kendaraan

dinas operasional

(roda 2 dan roda 4)

- - - - - 3 25 58 42 - - - - - 1.933 168


TABEL II.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BPKD KAB. KLATEN

SESUAI RENSTRA SEBELUMNYA (LAMA DAN SEBELUM PERUBAHAN)


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananBPKD

BPKD Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program

kegiatan pelayanan terhadap masyarakat menghadapi

tantangan yang cukup kompleks, namun dari tantangan

tersebut ada peluang yang dapat sebagai dasar untuk

penyelesaian dalam menghadapi tantangan. Adapun tantangan

dan peluang yang dihadapi oleh BPKD adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

Bidang Anggaran

Tantangan yang dihadapi oleh bidang anggaran sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. belum sinergisnya proses perencanaan dengan

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);

b. sering mengalami kondisi klasik dimana Penetapan

APBD Kabupaten Klaten maupun Perubahan APBD

Kabupaten Klaten masih sering

mengalami

keterlambatan;

c. kurang adanya pemahaman yang sama mengenai

pedoman penyusunan anggaran dan belanja daerah

tahunan yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

Bidang Perbendaharaan

Tantangan yang dihadapi oleh bidang Perbendaharaan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut

:

a. belum adanya pemahaman yang baik dari OPD

tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan

keuangan daerah;


b. pengajuan dokumen pencairan dana yang masih

belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c. ajuan pencairan dana GU maupun TU yang

menumpuk di akhir tahun anggaran.

Bidang Akuntansi

Tantangan yang dihadapi oleh bidang Akuntansi dan Pembiayaan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. masih sering terjadinya keterlambatan pengiriman laporan

Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dari masing-

masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama pada

akhir tahun anggaran, serta sebagian berkas ajuan pencairan

dana khususnya ajuan LS yang berkasnya sering belum

lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi

seperti ini berpengaruh terhadap penyusunanpelaporan

pertanggungjawaban Kepala

Daerah secara keseluruhan;

b. kurangnya kualitas SDM di masing-masing OPD guna

mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual;

c. belum adanya hubungan yang sinergis dengan bidang aset

daerah sebagai pengelola aset di

Kabupaten Klaten;

d. Perkembangan teknologi berbasis teknologi informasi yang

cepat dalam pengelolaan keuangan.

Bidang Aset Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh bidang Aset Daerahsesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :


a. belum adanya data yang akurat mengenai jumlah aset yang

dikuasai OPD seluruh Kabupaten Klaten;

b. pengelolaan aset/barang daerah yang meliputi: tanah;

peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi,

jaringan; aset lainnya di masing-masing

OPD belum dapat diberdayakan secara optimal;

c. belum tersertifikatnya semua aset tanah milik pemerintah

daerah;

c. terbatasnya jumlah personil di OPD yang mau dan mampu

menangani pengelolaan aset.

Bidang Pendapatan Asli Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh bidang Pendapatan Asli

Daerahsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

berikut :

a. tingginya tingkat ketergantungan sumber pendapatan

daerah kepada Pemerintah Pusat dan keterbatasan PAD

yang relatif kecil kontribusinya terhadap pendapatan

daerah;

b. keberadaan berbagai peraturan baru di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang belum

ditindaklanjuti dengan peraturan daerah dalam rangka

implementasi kebijakan-kebijakan bidang pengembangan

pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pemberdayaan

aset daerah;

c. peningkatan piutang pendapatan yang harus ditagih dari

tahun ke tahun.

2. Peluang


Bidang Anggaran

Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang

Anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

berikut :

a. Adanya sosialisasi aturan-aturan dalam penyusunan anggaran

dan belanja daerah dari Kemendagri;

b. Desk Penyusunan Renstra dan sikronisasi Renstra, Renja dan

Lakip.

Bidang Perbendaharaan


Perbendaharaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

berikut :

a. adanya sosialisasi pedoman pelaksanaan

penatausahaan keuangan daerah dan pembinaan bendahara

pengeluaran yang rutin dilaksanakan tiap tahun;

b. penerbitkan SP2D-UP/GU/TU/LS paling lama 2 (dua) hari

kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan

SPM-UP/GU/TU/LS;

c. monitoring pelaksanaan kegiatan tiap triwulan yang melibatkan

TP4D (Tim Pengawal Pengamanan

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah)

Bidang Akuntansi


Akuntansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

berikut :


a. diterapkannya SIMDA dengan sistem cloud, sehingga aplikasi

SIMDA dapat diakses dimanapun yang ujungnya dapat

memperlancar pelaksanaan

pengelolaan keuangan ;

b. tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang akuntansi di

BPKD;

c. adanya kerjasama dengan BPKP dalam mengembangkan

Sistem Informasi Keuangan Daerah;

d. adanya rekonsiliasi yang terus menerus dengan bidang aset

daerah.

Bidang Aset Daerah

Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Aset

Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut

:

a. telah selesainya kegiatan inventarisasi barang guna

mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah aset yang

dikuasai seluruh Kabupaten Klaten;

b. adanya pembinaan bendahara barang dan tersedianya insentif

yang cukup bagi pengelolaan aset/barang di masing-masing ;

c. Profesionalisme SDM di bidang teknologi informasi,

penatausahaan keuangan, akuntansi dan penilaian aset.

Bidang Pendapatan Asli Daerah


Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagai berikut :

a. adanya kegiatan identifikasi, mengkaji, memonitor potensi

sumber-sumber penerimaan asli daerah;


b. kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB yang terus

meningkat;

c. adanya pelayanan samsat dengan sistem online atau jemput

bola, sehingga akan meningkatkan

pendapatan dari dana bagi hasil dengan provinsi;

d. adanya kegiatan mengoptimalkan pelayanan dan

memudahkan para Wajib Pajak Retribusi Daerah dalam hal

pembayarannya, yang ditempuh antara lain dengan

menempatkan petugas (perwakilan) di masing-masing

wilayah Kecamatan maupun dengan melakukan penagihan

tunggakan Pajak secara door to door dengan menggunakan

pola operasi sisir;

e. kinerja pemerintah yang positif dan profesional berdampak

positif terhadap perkembangan dunia usaha, sehingga

memberi peluang peningkatan pendapatan pemerintah

daerah baik melalui pajak, retribusi dan pendapatan lain-

lain. Peningkatan pendapatan akan berpengaruh positif

terhadap belanja pemerintah daerah.

Perubahan Renstra BPKD 2016-2021 III-48

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh

terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Perubahan

lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan

eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten kurun waktu

20162021.

Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis. Identifikasi

isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas

prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan serta secara moral

dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BPKD

1. Analisis Lingkungan Strategis

Setiap organisasi pada umumnya menghadapi masalah

lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan Internal

merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada

kinerja organisasi yang biasanya dapat dikendalikan secara

langsung sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor

lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi

yang berada di luar kendali organisasi namun sangat

mempengaruhi kegiatan organisasi.

Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis

digunakan Teknik Analisis SWOT (Strength, Weakness,

Opportunity & Threat) dengan sudut pandang Pemerintah


Kabupaten Klaten secara langsung, setelah ditetapkan

faktor-faktor yang berpengaruh pada kinerja organisasi baik

eksternal maupun internal maka dirumuskan asumsiasumsi

strategis sebagai berikut:

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan intenal bertujuan mengidentifikasikan

dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan

kelemahan kinerja BPKD Kabupaten Klaten. Kajian internal pada

hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi yang

meliputi

Kekuatan (strength) dan Kelemahan (weakness)

a.1. Kekuatan (strength)

1) SDM/aparatur dengan jumlah memadai dan tingkat

pendidikan yang baik (S-1 dan S-2).

2) Adanya dukungan anggaran (dana operasional) yang

memadai.

3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

serta mengelola aset Pemerintah Daerah Kabupaten

Klaten.

4) Komitmen yang kuat dalam meningkatkan

pendapatan, pengelolaan keuangan dan

pemberdayaan aset daerah.

5) Tersedianya peraturan yang inovatif dalam

pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan


a.2. Kelemahan (weakness)

1) Profesionalisme dan penempatan aparat pengelola

keuangan daerah belum seperti yang diharapkan


(job-description).

2) Kurang optimalnya penyelenggaraan koordinasi.

3) Inventarisasi data base potensi pajak, retribusi, aset,

dan bantuan keuangan belum optimal.

4) System reward dan punisment belum berjalan baik.

5) Distribusi beban kerja belum merata.

6) Pelayanan masyarakat belum optimal.

7) Terbatasnya sarana dan prasarana.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal dalam hal ini bertujuan

untuk mengidentifikasikan dan menjelaskan faktor-faktor yang

menjadi peluang dan ancaman bagi kinerja BPKD Kabupaten

Klaten. Kajian eksternal pada analisis dan evaluasi atas kondisi

diluar yang meliputi Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman).

b.1. Peluang (Opportunity)

1) Keberadaan Peraturan Perundang-undangan level

atasnya maupun lintas urusan.

2) Pendapatan perkapita masyarakat meningkat.

3) Kewenangan dan Potensi pajak dan retribusi, aset

semakin besar.

4) Komitmen dan dukungan stakeholders dalam

pendapatan, pengelolaan keuangan dan


5) Kemajuan teknologi dan situasi daerah yang

kondusif.

6) Adanya dukungan dan koordinasi antar

masingmasing OPD.


b.2. Ancaman (Threat)

1) Krisis ekonomi dan inflasi yang cukup tinggi.

2) Inovasi/perubahan peraturan perundang-undangan di

bidang pengelolaan keuangan daerah.

3) Sikap keberatan/penolakan masyarakat, WR dan WP.

4) Implementasi ketat bidang investasi.

5) Kurang optimalnya ketertiban dan koordinasi antar OPD

terkait dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

2. Analisis SWOT

Dari hasil analisis lingkungan strategis dirumuskan

beberapa strategi umum yang digunakan dalam merumuskan

faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan strategi pada

dasarnya mencakup strategi mengoptimalkan kekuatan untuk

memanfaatkan peluang, strategi menggunakan kekuatan untuk

mencegah dan mengatasi ancaman, strategi mengoptimalkan

peluang untuk mengurangi kelemahan, serta strategi mengurangi

kelemahan untukmencegah dan mengatasi ancamansebagai

berikut:

a. Strategi S + O

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan untuk

memanfaatkan peluang (S + O) sebagai berikut:

(1) Memanfaatkan sumber daya untuk melaksanakan

kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan pendapatan,

keuangan, dan pemberdayaan aset daerah.

(2) Dengan semangat dan etos kerja yang tinggi

melaksanakan Tupoksi BPKD untuk mewujudkan

peningkatan PAD, pemberdayaan aset, serta pengelolaan


keuangan daerah yang tertib, transparan, efisien dan

akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku.

b. Strategi S + T

Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk mengatasi

tantangan/ancaman (S + T) sebagai berikut :

(1) Penyesuaian peraturan di bidang PAD, Pengelolaan

Keuangan, dan Aset Daerah.

(2) Sosialisasi dan koordinasi berbagai kebijakan dan

peraturan.

(3) Penegakan supremasi hukum.

c. Strategi W + O

Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan

peluang (W + O) sebagai berikut :

(1) Untuk meningkatkan profesionalisme SDM diadakan

Bintek/Diklat, perlu dukungan dana.

(2) Peningkatan Sarana dan Prasarana BPKD.

(3) Pemutakhiran atau up grade data potensi Pendapatan

dan Aset Daerah.

d. Strategi W + T

Strategi mengurangi kelemahan dan menghindari tantangan

ancaman (W+T):

(1) Peningkatan pelayanan masyarakat maupun OPD terkait.

(2) Perbaikan budaya organisasi.

(3) Perbaikan system reward dan punishment.

Setelah dilakukan analisis secara seksama maka teridentifikasi

permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :


1. Pendapatan asli daerah yang masih rendah.

2. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang masih rendah

dengan ketergantungan terhadap dana dari pusat yang tinggi.

3. Kualitas Laporan Keuangan Daerah belum mencerminkan

keadaan sesungguhnya. Pencatatan aset daerah belum

mencerminkan kondisi yang sebenarnya, demikian pula untuk

belanja daerah masih banyak pertanggungjawaban yang tidak

sesuai kenyataan.

4. Masih adanya kesalahan dalam penganggaran, sebagai akibat

kesalahan perencanaan dan kurang akuratnya perhitungan

kebutuhan anggaran yang diperlukan.

5. Masih banyaknya aset tanah pemda yang belum

bersertifikat.

6. Capaian realisasi anggaran (belanja daerah) yang cenderung

menurun.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok fungsi OPD

BPKD Kabupaten Klaten tersaji dalam Tabel III.1.

TABEL III.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK FUNGSI

PERANGKAT DAERAH BPKD KAB. KLATEN

III-56

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Pasangan Kepala Daerah

Terpilih

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang

akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat

mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat

dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi

pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ini

juga akan menjadi dasar bagi perumusan isu-isu strategis

pelayanan OPD. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan

tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan

pelayanan, tetapi juga berdasarkan kontribusi terhadap

pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan

Berdaya Saing”

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan

berbudaya;

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih

produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan

ekonomi kerakyatan yang berbasis pada

potensi lokal;


Perubahan Renstra BPKD 2016-2021

4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan

kebutuhan sarana prasarana sosial dasar masyarakat;

5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber

daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;

6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan

berkepribadian;

7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan

perlindungan anak;

8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik;

Mengacu kepada Visi, Misi serta Program Prioritas Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan

Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten

adalah:

1. Misi ke-dua, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik dan bersih;

2. Penyediaan Dana yang mencukupi dalam rangka pelaksanaan

Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih serta Program

Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klaten secara

keseluruhan. Terkait dengan penyediaan Dana tersebut, isu

strategis yang harus dilakukan oleh BPKD Kabupaten Klaten

adalah:

a. Selaku OPD, Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber

dari Pendapatan Asli Daerah.

b. Selaku SKPKD, BPKD harus berusaha mengoptimalkan

sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Dana

Perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil

Bukan Pajak) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

(Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi, Bantuan


Keuangan dari Propinsi/Pemda lainnya, dan sumber-sumber

pendapatan lain yang memungkinkan).

3. Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tentang Laporan Keuangan

Daerah menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berorientasi

pada Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset yang tertib.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian

dan Renstra Provinsi

Pada tingkat kementrian lembaga yang terkait erat dengan

pengelolaan dan pendapatan adalah Direktorat Jendral

Keuangan Daerah (DJKD). Visi dari Direktorat Jendral Keuangan

Daerah yaitu: “Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan

Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif,

efisien, akuntabel dan Kompetetif”

Sementara itu Misi Direktorat Jendral Keuangan Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah

2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan

investasi dan kekayaan daerah.

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan.

4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah.

5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan

program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan

keuangan Daerah.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa

Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan

Berdikari” Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi


Sementara itu misi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis trisakti Bung Karno,

berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan

berkepribadian dibidang kebudayaan;

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa

Tengah yang bersih, jujur, transparan “mboten korupsi,

mboten ngapusi”.

4. Memperkuat kelembagaan soial masyarakat untuk

meningkatkan persatuan dan kesatuan

5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut

hajat hidup orang banyak;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;

7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat

pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan

ramah lingkungan.

Sejalan dengan kementerian keuangan dan Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten bertekad

menjadi badan yang transparan dan akuntabel didukung oleh

pelayanan prima dalam mewujudkan optimalisasi pendapatan

dan pengelolaan aset daerah yang berdaya guna, serta

meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan tata kerja sesuai

dengan sistem dan prosedur.


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006.

Dalam proses penyusunan RTRW, pemanfaatan ruang di

Kabupaten Klaten diarahkan untuk meminimalisir 4 (empat)

permasalahan strategis di wilayah Kabupaten Klaten, yaitu: (i)

Permasalahan Pengembangan Sawah Abadi; (ii) Permasalahan

Pengembangan Hutan; (iii) Permasalahan Pertambangan; dan (iv)

Permasalahan Bencana Alam.

Selain permasalahan srategis tersebut, juga masih

terdapat beberapa isue-isue strategis yang terjadi di wilayah

Kabupaten Klaten dalam beberapa kurun waktu terakhir, yaitu:

1. Perkembangan Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta

yang sangat pesat, mengakibatkan terjadinya

limpasan dan perkembangan wilayah Kabupaten

Klaten yang pesat pula, khususnya industri,

perdagangan dan permukiman, sehingga berdampak

pada perubahan struktur dan pola ruang wilayah

Kabupaten Klaten.

2. Terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian

ke non pertanian (setiap tahun sekitar 30 ha),

sehingga secara perlahan mengganggu eksistensi

Kabupaten Klaten sebagai penyangga pangan Jawa

Tengah.

3. Terjadinya penambangan bahan galian golongan C

(pasir dan batu) di kawasan atas (Kemalang,

Manisrenggo dan Karangnongko) yang merupakan

kawasan resapan air, mengakibatkan kerusakan


lingkungan, yaitu perubahan bentang alam dan

menurunnya potensi sumber daya air tanah yang

merupakan kebutuhan pokok untuk air minum dan

pengairan pertanian sawah.

4. Terjadinya disparitas perkembangan wilayah, di

mana kawasan/jalur tengah memiliki perkembangan

yang sangat pesat, dan wilayah bagian utara dan

selatan kurang pesat.

5. Kepadatan lalu lintas jalan raya Solo-Yogya sangat

tinggi, mengakibatkan kerawanan lalu lintas.

6. Adanya kawasan yang rawan terjadinya bencana

alam, yaitu gempa bumi, letusan Gunung Merapi,

tanah longsor, banjir, angin serta kekeringan,

sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat dan

kinerja pemerintah.

7. Adanya perubahan peraturan perundangan serta

kebijakan yang terkait dengan penataan ruang, hal

ini berpengaruh sangat signifikan terhadap

penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten

Klaten.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPKD berhubungan

langsung dengan penertiban penambangan bahan galian

golongan C atau yang sekarang dikenal dengan bahan tambang

mineral bukan logam. Penambangan yang tidak sesuai dengan

peta daerah penambangan akan merusak lingkungan, sehingga

koordinasi antara BPKD, Dinas Perhubungan dan Kepolisian

merupakan hal yang penting untuk selalu dikedepankan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis


Isu strategis BPKD sebagaimana telah dikemukakan di

atas merupakan berbagai hal yang perlu dilaksanakan untuk

mengatasi permasalahan atau isu strategis yang berkembang

yang dihadapi saat ini guna mencapai keberhasilan

pengembangan pendapatan, pengelolaan keuangan,

danpemberdayaan aset daerah. Diperhatikan strategi yang

dihasilkan dari analisis SWOT dapat disampaikan bahwa semua

strategi lebih bersifat operasional dalam arti sebagian besar

merangkum program dan kegiatan rutin tahunan di BPKD

Kabupaten Klaten.

Selanjutnya dengan memperhatikan permasalahan yang

dihadapi, strategi yang terinventarisasi, kondisi yang diinginkan,

serta obyek dan subyek pelaksanaan program kegiatan dapat

disampaikan bahwa faktor-faktor kunci keberhasilan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya di masa datang ditentukan oleh:

1. Perangkat Lunak.

Peraturan harus jelas, sederhana, mudah, dan efektif dalam

pelaksanaannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum,

tidak memberi dampak yang negatif, memperhatikan aspek

keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian

lingkungan hidup.

2. Perangkat Keras meliputi:

Personil/SDM, peralatan, dan sarana/prasarana yang diperlukan

memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

3. Stakeholders.

Dukungan dan peran aktif dari segenap pemangku kepentingan yang

terlibat dengan pengembangan pendapatan, pengelolaan

keuangan, danpemberdayaan aset daerah.

4. Kondusifitas Masyarakat dibidang sosial, ekonomi dan politik.


Pembangunan harus dapat meningkatkan kualitas kondisi

masyarakat dibidang sosial, ekonomi dan politik secara

berkesinambungan

Sedangkandari analisis SWOT dapat diinventarisir berbagai

strategi yang direncanakan BPKD Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Memanfaatkan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan

pemerintah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan


2. Dengan semangat dan etos kerja yang tinggi melaksanakan

Tupoksi BPKD untuk mewujudkan peningkatan PAD,

pemberdayaan aset, serta pengelolaan keuangan daerah yang

tertib, lancar, akuntabel, dan transparan berdasarkan peraturan

yang berlaku.

3. Penyesuaian peraturan di bidang PAD, Pengelolaan Keuangan,

dan Aset Daerah.

4. Sosialisasi dan koordinasi berbagai kebijakan dan

peraturan.

5. Penegakan supremasi hukum.

6. Untuk meningkatkan profesionalisme SDM diadakan Bintek

/Diklat perlu dukungan dana.

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana BPKD.

8. Pemutakhiran atau Up grade data potensi Pendapatan dan Aset

Daerah.

9. Peningkatan pelayanan masyarakat dan OPD terkait.

10. Perbaikan system reward dan punishment.

Renstra

BPKD 2016-2021

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKD Kabupaten Klaten

Tujuan merupakan hasil akhir (results) yang ingin dicapai

dalam mewujudkan visi dan misinya melalui serangkaian

program dan kegiatan. Tujuan juga merupakan arah (direction)

yang akan menunjukkan kemana tujuan (destination) yang ingin

dicapai di masa yang akan datang. Tujuan Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Klaten adalah meningkatkan

profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang

diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Sasaran yang ingin dicapai BPKD Kabupaten Klaten adalah

meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan, sasaran serta indikator tujuan/sasaran BPKD

Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel IV.1.

Perubahan IV-57

TABEL IV.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Perubahan Renstra BPKD 2016-2021 IV-57

Perubahan Renstra BPKD 2016-2021 V-58

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang

diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam

memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis

cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi

merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang

berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan

daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang

disusun menunjukkan kemantaban pemerintah

daerah/perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai

pelayan masyarakat. Sebagai salah satu rujukan penting dalam

perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan

mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan

dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku

kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam

sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan

operasioanl dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi

pembangunan daerah.

Dari isu strategi yang telah terinventarisir sebagaimana

tersebut di atas dan mempertimbangkan faktor kunci

keberhasilan pelaksanaan program kegiatan, maka dapat

dirumuskan beberapa strategi BPKD Kabupaten Klaten dalam

kelancaran pelaksanaan berbagai urusan di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah, sebagai berikut:

1) Meningkatkan pendapatan daerah.

2) Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

yang tertib, transparan dan akuntabel.


3) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4) Mempercepat penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah.

5) Meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD.

6) Meningkatkan kualitas penyusunan APBD.

7) Meningkatkan legalitas aset tanah pemda.

8) Meningkatkan efektifitas belanja daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sebagai penjabaran

sekaligus implementasi strategi maka sebagai rangkuman atau

kerangka dari rencana program kegiatan disusun kebijakan BPKD

Kabupaten Klaten, meliputi:

a. Mencapai kapasitas fiskal kategori tinggi dengan indeks 1,14-

2,05.

b. Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK

RI.

c. Meningkatkan prosentase kenaikan pendapatan asli daerah dari

sektor pajak,retribusi dan lain-lain PAD yang sah.

d. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat

waktu.

e. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat

waktu

f. Menyusun APBD tepat waktu.

g. Percepatan sertifikasi tanah milik pemda.

h. Mencapai realisasi belanja daerah yang tinggi baik belanja tidak

langsung maupun belanja langsung.


Rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang

dapat dilihat pada Tabel V.1.

TABEL V.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

MISI Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

TUJUAN

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan profesionalisme

aparatur pemerintah daerah 1 Meningkatnya kinerja pengelolaan

keuangan daerah 1 Meningkatkan pendapatan daerah 1 Mencapai kapasitas fiskal daerah kategori tinggi

dari Kementerian Keuangan RI

2 Meningkatkan kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah yang tertib, transparan

dan akuntabel

2 Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dari BPK RI

3 Meningkatkan pendapatan asli daerah 3 Meningkatkan prosentase kenaikan

pendapatan asli daerah dari sektor pajak,

retribusi dan lain-lain PAD yang sah

4 Mempercepat penyelesaian laporan

keuangan pemerintah daerah 4 Menyusun laporan keuangan pemerintah

daerah yang tepat waktu

5 Meningkatkan kualitas laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 5 Menyusun laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD tepat waktu

6 Meningkatkan kualitas penyusunan APBD 6 Menyusun APBD tepat waktu

7 Meningkatkan legalitas aset tanah pemda 7 Percepatan sertifikasi tanah milik pemda

8 Meningkatkan efektifitas belanja daerah 8 Mencapai realisasi belanja daerah yang tinggi

baik belanja tidak langsung maupun belanja

langsung


BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, sedangkan

kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang

terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan program

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana sebagai

masukan (input) atau menghasilkan keluaran (output), dan bersifat

indikatif yang mempunyai maksud data dan informasi baik tentang

sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi

yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Secara lebih rinci rencana program, kegiatan dan pendanaan

perangkat daerah BPKD Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel

VI.1.

Perubahan Renstra BPKD 2016-2021 VI-62

TABEL VI.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BPKD KAB. KLATEN

Tujuan/Sasaran/Program

/Kegiatan

Indikator kInerja Tujuan/Sasaran/Progra

m/Kegiatan

Data Capaia n Awal Perenc anaan (2015)

Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Akhir

Period e

Renstr a

(2021)

OPD Penangg

ung Jawab

Lokasi

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Realisa

si Rp Reali

sasi Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatkan

profesionalisme

aparatur pemerintah

daerah

Indeks kapasitas fiskal

daerah 0,08 0,18 1,28 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 BPKD

Meningkatnya

kinerja pengelolaan

keuangan

daerah

Opini BPK terhadap

laporan keuangan

pemerintah daerah

WTP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP BPKD

Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Prosentase Kenaikan PAD

7,14 17,61 7.039.573.340 50,3 8.238.202.333 7,24 12.791.337.000 7,34 12.375.200.000 7.44 12.643.741.840 7,54 12.918.111.038 7,54 BPKD

Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah disusun

tepat waktu

maksimal 3 bulan

setelah

berakhirnya tahun

anggaran

3 3 6.765.893.090 3 8.035.663.633 3 12.416.337.000 3 12.100.200.000 2 12.362.774.340 2 12.631.046.543 2,00 BPKD BPKD Kab

Klaten


Raperda tentang pertanggungjaw

aban

pelaksanaan

APBD

disampaikan

paling lambat 6

(enam) bulan

setelah tahun

anggaran

berakhir

6 6 5.455.043.088 6 6.850.323.714 6 10.816.337.000 6 10.619.200.000 5 10.849.636.640 5 11.085.073.755 5 BPKD BPKD Kab

Klaten


Raperda APBD disetujui

paling lama 1

(satu) bulan

sebelum

tahun

anggaran

yang

bersangkutan

dilaksanakan

Tepat

waktu Tepat

waktu 6.133.946.888 Tepa

t wakt u

7.560.311.554 Tepat

waktu 12.016.337.000 Tepat

waktu 11.680.200.000 Tepat

waktu 11.933.660.340 Tepat

waktu 12.192.620.769 Tepat

waktu BPKD BPKD Kab

Klaten

Prosentase

tanah pemkab

yang bersertifikat

51,6 51,6 0,0 51,6 66.542.440 52,5 650.000.000 53,0 200.000.000 53,5 204.320.000 53,9 208.733.312 53,9 BPKD BPKD Kab Klaten

Prosentase

penyerapan

belanja

daerah

84,0 85,0 5.056.595.948 81,0 6.382.426.433 82,0 9.491.337.000 83,0 9.102.200.000 84,0 9.299.717.740 85,0 9.501.521.615 85,0 BPKD BPKD Kab Klaten

Penyusunan standar satuan harga

banyaknya jenis dokumen standarisasi

harga

2 2

273.680.250 2 202.538.700 2 375.000.000 2 275.000.000 2 280.967.500 2 287.064.495 2 BPKD BPKD Kab

Klaten

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah

banyaknya sisdur/SIM

keuangan

daerah

1 1

631.946.202 1 475.352.079 1 400.000.000 1 420.000.000 1 429.114.000 1 438.425.774 1 BPKD BPKD Kab

Klaten


Penyusuna n rancangan peraturan daerah tentang

APBD

banyaknya jenis dokumen

APBD

2 2

224.868.600 2 231.008.590 2 600.000.000 2 390.000.000 2 398.463.000 2 407.109.647 2 BPKD BPKD Kab

Klaten

Penyusuna n rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD


APBD

2 2 116.164.000 2 119.175.000 2 118.000.000 2 121.000.000 2 123.625.700 2 126.308.378 2 BPKD BPKD Kab Klaten

Penyusuna n rancangan peraturan daerah

tentang perubahan

APBD

banyaknya jenis dokumen perubahan APBD


Penyusuna n

rancangan



peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD

perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan

APBD

banyaknya jenis

dokumen

pertanggun

gjawaban APBD



Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan

APBD

banyaknya jenis

dokumen

pertanggun

gjawaban APBD


Revaluasi / Apraisal Aset /

Barang Milik Daerah

banyaknya dokumen penilaian

0 0 0 1 29.269.800 0 0 1 30.000.000 1 30.651.000 1 31.316.127 4 BPKD BPKD Kab Klaten

Peningkatan

manajemen aset/barang

daerah

frekuensi diklat bidang aset

daerah

0 0 0 0 0 12 800.000.000 12 900.000.000 12 919.530.000 12 939.483.801 12 BPKD BPKD Kab Klaten

Penelitian DPA-

SKPD

banyaknya DPA yang

diteliti

170 170

38.269.400 170 38.484.900 170 60.000.000 170 66.000.000 170 67.432.200 170 68.895.479 170 BPKD BPKD Kab

Klaten

Penelitian DPA-

SKPD Perubahan

banyaknya DPA

Perubahan yang diteliti


Penyusuna n Surat

Penyediaa n Dana.

banyakny

a bendel SPD


Penyusuna n rancangan peraturan daerah tentang

APBD

banyaknya jenis

dokumen APBD

2 2 10.269.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 BPKD BPKD Kab Klaten


(Lanjutan)

Penyusuna n Anggaran Kas

Pemerinta h Daerah

banyaknya dokumen anggaran

kas

60 60 37.843.700 60 13.026.000 60 25.000.000 60 30.000.000 60 30.651.000 60 31.316.127 60 BPKD BPKD

Kab Klaten

Penerbitan SP2D

banyaknya lembar SP2D Non

gaji

8.000 8.000 243.006.200 8.00

0

262.034.700 8.000 280.000.000 8.000 300.000.000 8.000 306.510.000 8.000 313.161.267 8.000 BPKD BPKD

Kab Klaten

Pengelolaa n Administra

si Kasda

frekuensi pengelolaa n

kasda

12 12

132.456.032 12

143.524.034 12 125.000.000 12 135.000.000 12 137.929.500 12 140.922.570 12 BPKD BPKD

Kab Klaten

Pengelolaa n Administra

si Gaji

banyaknya daftar gaji yang

tercetak

2.000 2.000 189.022.000 2.00

0

218.192.600 2.000 230.000.000 2.000 250.000.000 2.000 255.425.000 2.000 260.967.723 2.000 BPKD BPKD

Kab Klaten

Pendataan Pajak

Daerah

frekuensi

pendataan

12 12 322.978.500 12

248.079.420 12

300.000.000 12 260.000.000 12 265.642.000 12 271.406.431 12 BPKD BPKD

Kab Klaten

Pemutakhira n Data Pajak

Daerah

frekuensi update data

12 12 149.241.927 12

153.741.428 12

230.000.000 12 215.000.000 12 219.665.500 12 224.432.241 12 BPKD BPKD

Kab Klaten

Operasional

Pencetakan Ketetapan Pajak

Daerah

banyaknya SPPT dan

SKPD

540.000 549.655 354.414.300 567. 442

368.563.140 600.000

400.000.000 600.000 425.000.000 600.000 434.222.500 600.000 443.645.128 600.000 BPKD BPKD

Kab Klaten

Penyuluhan Pendapatan

Daerah (Pajak dan

PBB)

frekuensi penyuluhan pajak

daerah

12 12 135.220.140 12

136.701.040 12

80.000.000 12 100.000.000 12 102.170.000 12 104.387.089 12 BPKD BPKD

Kab Klaten

Pemungutan pajak daerah

frekuensi pemunguta

n pajak daerah

12 12

83.371.500 12

83.316.776 12

150.000.000 12 80.000.000 12 81.736.000 12 83.509.671 12 BPKD BPKD

Kab Klaten


Pemeriksaa n Pajak Daerah

frekuensi pemeriksaa n pak

daerahaj

12 12

55.011.900 12

37.548.800 12

75.000.000 12 50.000.000 12 51.085.000 12 52.193.545 12 BPKD BPKD

Kab Klaten

Penyampaia n

Ketetapan Pajak Daerah

frekuensi penyampai an

ketetapan pajak

daerah

12 12 148.876.480 12

156.944.500 12

180.000.000 12 210.000.000 12 214.557.000 12 219.212.887 12 BPKD BPKD

Kab Klaten

Intensifikasi

Pendapatan Asli Daerah

banyaknya

intensifikasi

6 6 405.018.273 6

824.631.204 6

909.200.000 6 1.045.000.000 6 1.067.676.500 6 1.090.845.080 6 BPKD BPKD Kab

Klaten

Pemberian Penghargaa n Pajak Daerah

banyaknya jenis hadiah pajak

daerah

7 7 717.496.900 7

761.976.700 7

950.000.000 7 1.008.200.000 7 1.030.077.940 7 1.052.430.631 7 BPKD BPKD Kab

Klaten

Pembinaan Bendahara

Pengeluara

n SKPD

frekuensi

pembinaan

2 2

68.871.050 2

134.452.500 2 140.000.000 2 170.000.000 2 173.689.000 2 177.458.051 2 BPKD BPKD Kab

Klaten

Penertiban

Pemasanga n dan Penempatan

Reklame

frekuensi

penertiban

12 12 60.782.600 12

58.857.950 12

75.000.000 12 50.000.000 12 51.085.000 12 52.193.545 12 BPKD BPKD Kab

Klaten

Penyusuna n Pedoman

Teknis Pengelolaa n

Keuangan Daerah

banyaknya peraturan bupati

yang tersusun

2 2 96.307.600 2

60.135.200 2 60.000.000 2 60.000.000 2 61.302.000 2 62.632.253 2 BPKD BPKD Kab

Klaten

Sosialisasi

Pedoman Teknis Pengelolaa n

Keuangan Daerah

frekuensi rapat/sosial

isasi

1 1 8.864.500 1

83.581.772 1 45.000.000 1 50.000.000 1 51.085.000 1 52.193.545 1 BPKD BPKD Kab

Klaten


Koordinasi Pengelolaan Pendapatan

Daerah

frekuensi rapat koordinasi

12 12

185.300.046 12

216.128.022 12

140.000.000 12 140.000.000 12 143.038.000 12 146.141.925 12 BPKD BPKD Kab

Klaten

Pengelolaa n TPTGR Kabupaten

Klaten

frekuensi pengelolaa n

12 12

29.949.400 12

35.905.900 12 45.000.000 12 55.000.000 12 56.193.500 12 57.412.899 12 BPKD BPKD Kab

Klaten

Rekonsiliasi Aset Daerah

banyaknya unit pengelola barang (UPB) yang direkonsilia

si


Pengelolaan Aset Daerah

banyaknya Unit

Pengelola Barang

70 70

605.090.360 70 593.643.469 70 1.792.731.000 70 1.980.000.000 70 2.022.966.000 70 2.066.864.362 70 BPKD BPKD Kab

Klaten

Sertifikasi Aset

Pemerinta h

Kabupaten Klaten

banyaknya sertifikat tanah

551 0 0 3

66.542.440 15 650.000.000 3 200.000.000 3 204.340.000 3 208.774.178 578 BPKD BPKD Kab

Klaten

Pembayaran SPPT PBB

Aset Pemerintah

Daerah

banyaknya SPPT PBB yang

dibayar


Operasional Sistem dan

Prosedur SIMPATDA

banyaknya aplikasi (SIM)

1 1 47.191.700 1

49.535.700 1

70.000.000 1 50.000.000 1 51.085.000 1 52.193.545 1 BPKD BPKD Kab

Klaten

Pembinaan Pengelolaan

Aset Daerah

banyaknya pengurus barang yg

terbina

218 218

433.631.840 218 564.318.402 218 750.000.000 218 760.000.000 218 776.492.000 218 793.341.876 218 BPKD BPKD Kab

Klaten

Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis

Daerah

banyaknya jenis

dokumen/l aporan



Pengelolaan frekuensi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BPKD BPKD Kab


Pembiayaan pengelolaa n 45.803.490 Klaten


Daerah pembiayaa n daerah


Penyusunan banyaknya 1 1 114.277.000 1 1 1 120.000.000 1 122.604.000 1 125.264.507 1 BPKD BPKD Kab


Sistem dan aplikasi (SIM) 111.565.000 184.070.000 Klaten


Prosedur


Pengelolaan


Benda


Berharga


Koordinasi frekuensi 12 0 0 12 12 435.000.000 12 440.000.000 12 449.548.000 12 459.303.192 12 BPKD BPKD Kab


Pengelolaa n koordinasi 397.218.420 Klaten


Keuangan pengelolaa n keuda


Daerah


Penyusunan banyaknya 2 2 2 69.848.706 2 150.000.000 2 150.000.000 2 153.255.000 2 156.580.634 2 BPKD BPKD Kab


Dokumen jenis 60.212.500 Klaten


Kebutuhan dokumen


Barang Milik


Daerah dan


Dokumen


Kebutuhan


Pemeliharaa n


Barang


Milik Daerah


Pengelolaan 12 12 68.510.440 12 12 12 100.000.000 12 102.170.000 12 104.387.089 12 BPKD BPKD Kab


Piutang frekuensi 78.473.250 100.000.000 Klaten


Pajak koordinasi


Daerah


Penyusuna n Raperda Pokokpokok Pengelolaa n

Keuangan Daerah

banyaknya

perda PPKD

0 0 0 0 0 1 75.000.000 0 0 0 0 0 0 1 BPKD BPKD Kab Klaten

Pengelolaan Data Keuangan

banyaknya jenis data yang

dikelola

1 0 0 1 29.456.750 1 51.336.000 1 55.000.000 1 56.193.500 1 57.412.899 1 BPKD BPKD Kab Klaten

Pengemban gan Sistem dan Prosedur

BPHTB Online


1 0 0 1

54.965.100 0

- 0 0 0 0 0 0 1 BPKD BPKD Kab

Klaten

Monitoring Retribusi di Kabupaten

Klaten

frekuensi

monitoring

12 0 0 12

34.306.500 0

- 0 0 0 0 0 0 12 BPKD BPKD Kab

Klaten

Penyusuna n

Kebijakan Pengelolaa n

Keuangan Daerah

banyaknya raperda yg

dihasilkan

0 0 0 3

143.184.300 0 0 0 0 0 0 0 0 3 BPKD BPKD Kab

Klaten

Monitoring Pengelolaan Pendapatan

Daerah

frekuensi

monitoring

12 0 0 0

- 12

204.000.000 12 204.000.000 12 208.426.800 12 212.949.662 12 BPKD BPKD Kab

Klaten

Pengemban gan Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Pendapatan Daerah


1 0 0 0

- 2

200.000.000 2 100.000.000 2 102.170.000 2 104.387.089 2 BPKD BPKD Kab

Klaten

30.451.052.354 37.133.470.107 58.181.685.000

56.077.000.000 57.293.850.900

58.537.107.033

JUMLAH P ENDANAAN


PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG TUGAS FUNGSI PELAYANAN OPD

PROGRAM YANG

MENDUKUNG TUGAS FUNGSI

PELAYANAN OPD :

Indikator kinerja

Program/Keg

iatan

Data Capaian

Awal Perenca

naan (2015)

Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Kond isi

Akhi r

Perio de

Rens tra

(202 1)

OPD Penangg

ung Jawab

Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Realisa

si Rp Realisa

si Rp Targ

et Rp Targ

et Rp Targ

et Rp Targ

et Rp

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase

pemenuhan

layanan

administrasi

perkantoran

100 100

1.180.091.676 100

1.348.299.237 100

1.514.000.000 100

1.370.400.000 100

1.400.137.680 100

1.430.520.668 100 BPKD BPKD

Kab Klaten

Penyediaan jasa surat menyurat

banyaknya surat/SPj

980 980

3.969.000 980

1.986.000 980

5.000.000 980

5.900.000 980 6.028.030 980 6.158.838 980 BPKD BPKD Kab

Klaten

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

banyaknya

jenis langganan

3 3

157.942.804 3

157.251.468 3

210.000.000 3

217.500.000 3 222.219.750 3 227.041.919 3 BPKD BPKD Kab

Klaten

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

banyaknya

THL

3 3

27.551.640 3

34.734.780 3

47.000.000 3

38.000.000 3 38.824.600 3 39.667.094 3 BPKD BPKD Kab

Klaten

Penyediaan alat tulis kantor

banyaknya

jenis ATK

49 49

74.948.600 49

69.697.200 49

100.000.000 49

80.000.000 49 81.736.000 49 83.509.671 49 BPKD BPKD Kab

Klaten

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

banyaknya

jenis cetak dan

penggandaan

11 11

118.247.500 11

79.555.000 11

110.000.000 11

85.000.000 11 86.844.500 11 88.729.026 11 BPKD BPKD Kab

Klaten


Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

banyaknya

jenis komponen

alat listrik

7 7

14.726.900 7

9.885.000 7

20.000.000 7

25.000.000 7 25.542.500 7 26.096.772 7 BPKD BPKD Kab

Klaten

Penyediaan makanan dan minuman

frekuensi rapat ; banyaknya

tamu; jumlah jam lembur

100 100

144.693.000 100

195.787.000 100

200.000.000 100

120.000.000 100 122.604.000 100 125.264.507 100 BPKD BPKD Kab

Klaten

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

frekuensi perjalanan

dinas luar daerah

75 75

188.322.816 75

335.061.378 100

300.000.000 75

300.000.000 75 306.510.000 75 313.161.267 75 BPKD BPKD Kab

Klaten

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

frekuensi perjalanan dinas

dalam daerah

75 75

10.875.000 75

39.695.000 100

50.000.000 75

40.000.000 75 40.868.000 75 41.754.836 75 BPKD BPKD

Kab

Klaten

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

banyaknya THL pengamanan

kantor

2 2

24.839.940 2

29.132.640 2

31.000.000 2

32.000.000 2 32.694.400 2 33.403.868 2 BPKD BPKD

Kab

Klaten

Penyediaan jasa pengemudi kantor

Banyaknya THL dan Tenaga

Kontrak

2 2

24.932.440 2

25.386.240 2

31.000.000 2

32.000.000 2 32.694.400 2 33.403.868 2 BPKD BPKD

Kab

Klaten

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan

Pengelolaan Sampah

banyaknya jenis peralatan

kebersihan

23 23

28.343.750 23

9.363.000 23

30.000.000 23

30.000.000 23 30.651.000 23 31.316.127 23 BPKD BPKD

Kab

Klaten

Asuransi gedung kantor dan rumah dinas

banyaknya gedung/rumah dinas yang

diasuransikan

21 21

161.708.500 21

161.251.893 21

165.000.000 21

165.000.000 21 168.580.500 21 172.238.697 21 BPKD BPKD

Kab

Klaten

Asuransi Kendaraan Dinas

banyaknya mobil dinas yang

diasuransikan

63 63

198.989.786 63

199.512.638 63

215.000.000 63

200.000.000 63 204.340.000 63 208.774.178 63 BPKD BPKD

Kab

Klaten

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana

dan prasarana

aparatur dalam

kondisi baik sesuai

yang dianggarkan

100 100

14.075.126.586 100

4.096.746.069 100

8.553.467.000 100

2.409.000.000 100

1.641.745.300 100

1.677.371.173 100 BPKD BPKD

Kab

Klaten


Pengadaan kendaraan Banyaknya 79 99 58 116 5 500.000.000 5 510.850.000 5 521.935.445 288 BPKD BPKD


dinas/operasional kendaraan dinas 12.182.434.500 2.730.355.650 6.425.800.000 Kab


yg dibeli Klaten


Pengadaan Jumlah peralatan 27 191 131 72 30 900.000.000 10 100.000.000 10 102.170.000 444 BPKD BPKD


peralatan gedung kantor 852.560.250 421.512.200 1.102.667.000 Kab


kantor yg dibeli Klaten


Pengadaan Mebeleur Jumlah meubeler 0 169 0 56 5 5 204.340.000 5 208.774.178 240 BPKD BPKD


yg 283.826.800 - 95.000.000 200.000.000 Kab


dibeli Klaten


Pemeliharaan banyaknya unit 1 1 1 1 1 1 80.714.300 1 82.465.800 1 BPKD BPKD


rutin/berkala gedung gedung yang 194.242.000 133.116.200 115.000.000 79.000.000 Kab


kantor dipelihara Klaten


Pemeliharaan banyaknya 90 91 182 98 98 98 459.765.000 98 469.741.901 98 BPKD BPKD


rutin/berkala kendaraan dinas 114.305.212 531.764.149 500.000.000 450.000.000 Kab


kendaraan Klaten


dinas/operasional yang dipelihara


Pemeliharaan jumlah peralatan 100 100 100 100 100 100 91.953.000 100 93.948.380 100 BPKD BPKD


rutin/berkala kantor yang 78.135.000 118.755.000 85.000.000 90.000.000 Kab


peralatan dipelihara Klaten


gedung kantor


Pemeliharaan jumlah jenis 67 0 0 67 67 67 67 20.434.000 67 20.877.418 67 BPKD BPKD


rutin/berkala mebeleur mebeleur yang 14.985.000 20.000.000 20.000.000 Kab


dipelihara Klaten


Pemeliharaan jumlah THL/tenaga 6 6 6 6 6 6 127.712.500 6 130.483.861 6 BPKD BPKD


rutin/berkala kontrak kebersihan 74.569.300 103.369.720 145.000.000 125.000.000 Kab


bangunan gedung dan unit GOR yg Klaten


non kantor dipelihara


Pemeliharaan banyaknya unit 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BPKD BPKD


rutin/berkala lingkungan gedung 63.883.000 Kab


lingkungan yang Klaten


gedung non kantor dipelihara


Pengelolaan banyaknya unit 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BPKD BPKD


bangunan gedung gedung yang 57.854.720 Kab


non kantor dipelihara Klaten


Rehabilitasi

sedang/berat

kendaraan dinas/operasional

banyaknya mobil

yang direhap

0 13

105.186.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BPKD BPKD

Kab

Klaten

Penataan Arsip Kantor

banyaknya ruang arsip

1 1

18.526.950 1

28.060.150 2

35.000.000 1

20.000.000 1 20.434.000 1 20.877.418 1 BPKD BPKD

Kab

Klaten Pemeliharaan

Panggung Baliho

dan Spanduk

banyaknya titik panggung baliho/spanduk

yang dipelihara

45 8

49.602.000 8

14.828.000 8

30.000.000 8

25.000.000 8 25.542.500 8 26.096.772 8 BPKD Kab

Klaten

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase pegawai

yang mengikuti

pelatihan

0 0 0 90

116.597.100 0 0 0 0 0 - 93

200.000.000 93 BPKD Kab

Klaten

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan

Keuangan (DID)

jumlah hari pelatihan

0 0 0 3

116.597.100 0 0 0 0 0 0 3 200.000.000 3 BPKD Kab

Klaten

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Nilai SAKIP yang

diperoleh instansi

0 0 0 CC

3.728.950 CC

54.000.000 CC

20.000.000 CC

20.434.000 B

20.877.418 B BPKD BPKD

Kab

Klaten

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD


0 0 0 1

3.728.950 1

54.000.000 1

20.000.000 1 20.434.000 1 20.877.418 1 BPKD BPKD

Kab

Klaten

Program peningkatan

kualitas perencanaan

Persentase dokumen

perencanaan yang

tersusun sesuai

aturan

0 0 0 100

12.861.800 100

10.000.000 100

20.000.000 100

20.434.000 100

20.877.418 100 BPKD BPKD

Kab

Klaten

Penyusunan dan

Evaluasi Rencana

Kerja SKPD


0 0 0 4

8.696.800 4

10.000.000 4

10.000.000 4 10.217.000 4 10.438.709 4 BPKD BPKD

Kab

Klaten

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program /

Kegiatan SKPD

frekuensi rapat koordinasi

0 0 0 4

4.165.000 0 0 4

10.000.000 4 10.217.000 4 10.438.709 4 BPKD BPKD

Kab

Klaten

JUMLAH PENDANAAN

15.255.218.262 5.578.233.156 10.131.467.000 3.819.400.000 3.082.750.980 3.349.646.676

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan

yang telah ditetapkan, atau bisa juga diartikan suatu variabel yang

digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan

efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target

dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan

kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian

tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja (performance indicator) sering disamakan

dengan ukuran kinerja (performance measure). Namun sebenarnya,

meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja,

terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian

kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya

merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung

kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang

mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya

lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini

sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan,

sasaran, dan strategi, yang tentunya tetap mengacu pada rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara rinci indikator kinerja perangkat daerah BPKD yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel VII.1.

Perubahan Renstra BPKD 2016-2021 VII-73

TABEL VII.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO INDIKATOR TUJUAN/SASARAN KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD (2015)

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI AKHIR

PERIODE RENSTRA

(2021) Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

1

Indeks kapasitas fiskal daerah 0,08 0,18 1,28 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

1.1. Opini BPK terhadap laporan

keuangan pemerintah daerah WTP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP

Perubahan Renstra BPKD 2016-2021 VII-74

rancangan akhir perubahan rencana strategis …bpkd.klatenkab.go.id/files/perubahan renstra...

Documents