rencana strategis pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 ... mp berbasis... · ... setiap...

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan bagian dari sektor riil dan menjadi andalan dalam mendukung kesinambungan pembangunan

nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, mengarahkan pembangunan pertanian yang

memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional melalui kontribusinya dalam pembentukan modal, penyediaan bahan

pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan

masyarakat, serta berperan dalam pelestarian lingkungan melalui praktik budidaya pertanian yang ramah lingkungan. Dalam

upaya meningkatkan peran strategis pertanian sebagai penyedia bahan pangan, Kementerian Pertanian menargetkan

pencapaian swasembada beras dan jagung berkelanjutan dan pencapaian swasembada kedelai, daging sapi dan gula serta

pengembangan komoditas hortikultura dan peternakan sebagai substitusi impor dan peningkatan ekspor produk perkebunan.

Pencapaian target tersebut tentulah tidak mudah, mengingat pembangunan pertanian masih dihadapkan pada beberapa

permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan secara cermat dan cepat. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya

adalah meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, belum

optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku

bunga usaha tani, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke

penggunaan non pertanian serta kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian.

Di samping itu, pembangunan pertanian selama ini masih dilaksanakan tersekat-sekat oleh batasan administratif wilayah

kabupaten serta berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang tidak mampu menjadi faktor pengungkit untuk pencapaian sasaran

pembangunan pertanian. Di era otonomi daerah saat ini, belum optimalnya koordinasi kerja antar sektor, antar jenjang

pemerintahan provinsi dengan kabupaten/kota, dan antar pemerintahan kabupaten/kota, merupakan salah satu isu

pembangunan yang menjadi sorotan masyarakat luas. Hal ini disinyalir akibat belum terbentuknya keterpaduan sistem dan

kebaijakan pembangunan pertanian secara menyeluruh yang memungkinkan terciptanya kerjasama antar daerah sehingga

tumpang tindih program dan kegiatan dapat dihindari dan pembangunan pertanian dapat dilaksanakan secara efekif dan efisien.

Sehubungan dengan hal di atas, maka penetapan kebijakan pembangunan pertanian diarahkan pada pengembangan

kawasan dengan fokus komoditas strategis berdasarkan potensi kewilayahan yang dimiliki pada setiap daerah baik dari aspek

budidaya, sosial ekonomi dan aspek geografis daerah tersebut. Pengembangan komoditas strategis secara berkelanjutan

membutuhkan perencanaan yang dapat mengakselerasi potensi daya saing komoditas dan wilayah melalui optimalisasi sinergitas

pengembangan komoditas (integrasi komoditas dengan ternak), keterpaduan lokasi kegiatan dan keterpaduan sumber

pembiayaan. Keterpaduan pengembangan komoditas yang didukung secara horisontal dan vertikal oleh segenap pelaku dan

pemangku kepentingan dalam suatu kawasan pertanian yang berskala ekonomis dan menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir.

Perencanaan kawasan pembangunan pertanian yang disusun berdasarkan pendekatan sistem perencanaan dan

pembangunan nasional, yaitu sejalan dengan arah kebijakan nasional, top-down policy, sesuai dengan aspirasi/kebutuhan

masyarakat bottom-up planning dan didasarkan pada kelayakan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan. Pengelolaannya

kawasan pembangunan pertanian diselenggarakan dengan asas kebersamaan ekonomi untuk kesejahteraan

masyarakat/pekebun dan pelaku usaha lainnya yang selaras, berkeadilan, dan menjamin pemantapan usaha yang harmonis serta

berkesinambungan.

Sebagai penjabaran dari pegembangan kawasan pertanian nasional, rancang bangun pengembangan kawasan

pembangunan pertanian provinsi Maluku Utara ditetapkan melalui pendekatan yang terpadu dan menyeluruh dalam perencanaan

yang didasarkan atas kesesuaian aspek geografis dan potensi sumber daya pertanian serta dampaknya terhadap pengaruh

timbal balik dari teknis budidaya, agroekosistem dan faktor sosial-ekonomi. Dari aspek geografis wilayah Maluku Utara

merupakan Provinsi Kepulauan yang meliputi 397 pulau yang dikelilingi lebih besar oleh wilayah lautan mencapai 69 % dari total

luas wilayah Maluku Utara sebesar 145.819,1 km2, sementara potensi sumber daya pertanian yang terdapat pada

masing-masing wilayah kepulauan memiliki potensi dan karakterisitik komoditas unggulan yang beragam yang sampai saat ini

pengelolaan potensi komoditas tersebut dibangun dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

telah terbukti memberikan kontribusi terbesar setiap tahunya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Perencanaan pengembangan kawasan pertanian dengan mencermati kondisi geografis Maluku Utara sebagai wilayah

kepulauan dengan berbagai keragaman potensi pertanian pada setiap daerah, maka progres pembangunan pertanian

dilaksanakan melalui Pengembangan Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Kepulauan. Strategi pengembangan

Kawasan dengan fokus pengembangan komoditas unggulan yang berbeda pada setiap kawasan, mampu mendorong terjalinya

kerjasama antara daerah dalam suatu kawasan maupun atara kawasan kepaulauan sehingga menjamin terpenuhinya kebutuhan

dan ketersediaan produksi komoditas pertanian, dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan pada setiap kawasan

kepulauan. Ketergantungan kebutuhan bahan pangan yang berbeda pada setiap daerah tersebut akan memacu terciptanya

konektifitas antara kawasan kepulaun dengan memanfaatkan potensi sember daya pesisir melalui pintu-pintu keluar multygate

system, dengan demikian pola pengembangan kawasan pertanian tersebut mencerminkan ciri khas wilayah Maluku Utara sebagai

daerah kepulauan.

Target pengembangan kawasan pertanian berbasis kepulauan dalam jangka panjang adalah terciptanya kawasan yang

berwawasan agrowisata, sehingga perencanaan pengembangan kawasan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang

dimulai dari pengembangan yang terintegrasi dan seimbang antara agribisnis dan agroindustri. Dalam kegiatan agribisnis

dilakukan melalui peningkatan keragaman, kuantitas dan kualitas produksi secara berkelanjutan mulai dari kegiatan produksi

sampai pada pemasaran hasil sesuai prinsip-prinsip agribisnis. Langkah pertama untuk peningkatan kuantitas dan kualitas

produksi dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat petani misalnya kegiatan pengembangan kelembagaan petani,

pembinaan dan penyuluhan pertanian. Sasaran dari kegiatan ini adalah berkembangnya usaha agribisnis, yang dapat dilihat dari

peningkatan keragaman, kuantitas dan kualitas produksi, serta peningkatan akses pemasaran.

Produk Agroindustri dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri

lainnya. Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan antara produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan,

pendanaan, pemasaran dan distribusi produk. Agroindustri merupakan bagian dari lima subsistem agribisnis, yaitu subsistem

penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran, dan pembinaan. Agroindustri mencakup:

Usaha Tani, Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Industri Peralatan dan Mesin, Pemasaran dan Industri Jasa, serta Pembinaan.

Selanjutnya pendekatan agribisnis yang melibatkan kegiatan produksi dengan kegiatan agroindustri juga terintegrasi

dengan kegiatan agrowisata. Kecenderungan kegiatan agorwisata merupakan pemenuhan kebutuhan kegiatan dalam bentuk

menikmati obyek-obyek spesifik pada wilayah kawasan pertanian seperti udara yang sejuk dan segar, pemandangan yang indah,

pengolahan produk pertanian secara tradisional maupun proses pembuatan produk pertanian moderen yang meningkat dan

berkesinambungan.

Kebijakan pengembangan pertanian tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

melalui pengembangan kawasan dengan pengelolaan sumberdaya secara optimal sehingga sentra-sentra pertanian yang sudah

ada pada kawasan di setiap kabupaten/kota, atau kecamatan dapat berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian

yang beorientasi agribisnis, agroindustri dan agrowisata. Dengan demikian sektor pertanian Maluku Utara dapat berkembang

maju dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri serta sebagai sektor unggulan dalam menghadapi tantangan ekonomi

global pasifik.

1.2. Tujuan

Pengembangan kawasan pembangunan pertanian bebasis kepulauan disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan dan kemadirian pangan mencakup : peningkatan produksi, produktivitas komoditas pertanian

untuk terwujudnya swasembada pangan; berkurangnya ketergantungan terhadap produk luar; peningkatan keaneka-

ragaman konsumsi pangan

2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian mencakup peningkatan mutu produk dan keragaman

produk olahan pertanian.

3. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian mencakup pengetahuan dan ketrampilan individu maupun kelompok dalam

pengelolaan usaha agribisnis pertanian.

4. Meningkatkan kemandirian kelembagaan dan organisasi tani melalui penguatan dan pengembangan lembaga usaha

agribisnis/agroindustri pertanian yang dikelola secara profesional guna memacu aktivitas ekonomi pedesaan

5. Mengembangkan dan membina sentra-sentra pertanian agar menjadi kawasan pertanian yang berorientasi ekonomi

dengan sistem agribisnis berkelanjutan yang berakses ke industri hulu maupun industri hilir.

6. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat pertanian.

7. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian secara berkelanjutan mencakup : peningkatan kualitas dan kuantitas

infrastruktur tanaman dan ternak, sarana dan prasarana pertanian meliputi pengelolaan lahan dan air irigasi, penyediaan

benih/bibit, pupuk, alat dan mesin secara tepat.

8. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan mendorong pengembangan wilayah demi

mencapai kemajuan dan kemandirian daerah.

9. Meningkatkan kapasitas produksi pertanian di setiap kawasan berbasis kepaulauan, melalui peningkatan kemampuan

usaha agribisnis dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat serta

menjamin pemanfaatan lahan dan kelestarian lingkungan.

10. Memantapkan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih dinamis berdasarkan pola tata ruang dan tata wilayah.

1.3. Sasaran

1.3.1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian

a. Meningkatnya produksi komoditas pangan utama Maluku Utara tahun 2019 sebesar 334,959 ton, dengan laju

pertumbuhan 7.50 % setiap tahun serta meningkatnya produktivitas tanaman pangan rata-rata 3.00 % setiap tahun.

b. Meningkatnya produksi hortikultura Utama Maluku Utara sebesar 43,423 ton, dengan laju pertumbuhan 2.95 % setiap

tahuna serta meningkatnya produktivitas rata-rata 2.88 % setiap tahun.

c. Meningkatnya produksi komoditas utama perkebunan Maluku Utara tahun 2019 sebesar 330,051 ton, dengan rata-rata

laju pertumbuhan 4,03 % setiap tahun serta meningkatnya produktivitas komoditas utama perkebunan dengan rata-

rata laju pertumbuhan 3.0 % setiap tahun.

d. Meningkatnya ketersediaan pangan hewani dengan peningkatan produksi komoditas peternakan utama Maluku Utara

tahun 2019 sebesar 9,959,500 Kg, dengan rata-rata laju pertumbuhan 50.41 % setiap tahun.

1.3.2. Meningkatnya Infrastruktur Pertanian Melalui Peningkatan Prasarana dan Sarana, Pengelolaan Lahan dan Air Irigasi,

Penyediaan Benih/Bibit, Pupuk serta Alat dan Mesin Pertanian

a. Meningkatnya luas areal sawah (pencetakan sawah) seluas 10,400 ha dan lahan kering tanaman pangan 16,000 ha,

areal perkebunan 26,150 ha dan areal hortikultura 16,000 ha.

b. Meningkatnya padang pengembalan dan kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT) sebanyak 23 Paket.

c. Terlaksananya upaya optimasi lahan tanaman pangan seluas 8,349 ha, optimasi lahan perkebunan seluas 880 ha,

optimasi lahan hortikultura 525 ha dan pengembangan metode SRI seluas 1,500 ha

d. Berkembangnya jalan pertanian sepanjang 66 km dan terlaksananya rehabilitasi Jaringan seluas 19,260 ha

e. Terlaksananya pengembangan Embung sebanyak 46 unit, pengembangan Sumber Air sebanyak 153 unit

f. Terfasilitasinya petani dalam penyediaan alat dan mesin pertanian sebanyak 224 unit dan pengembangan UPJA

sebanyak 156 unit.

g. Meningkatnya peranan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam pendampingan dan pengawasan penyaluran

pupuk bersubsidi dan pestisida

5.4.3. Meningkatnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.

Sasaran peningkatan diversifikasi pangan Maluku Utara adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi

seimbang dan aman, yang dicerminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Maluku Utara sekurang-

kurangnya 98,7 pada tahun 2019. Konsumsi umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, pangan hewani ditingkatkan dengan

mengutamakan pangan lokal, sehingga konsumsi beras diharapkan turun sekitar 1,5 persen per tahun.

5.4.4. Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Mutu Produk Pertanian

a. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian Maluku Utara pada setiap sub sektor adalah nilai Pada

akhir 2030 produk pertanian bersifat organik dengan mutu sesuai SNI,

b. Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan dengan pemberlakuan

wajib bersertifikat,

c. Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan dari 10 persen tahun 2014 menjadi 50 persen tahun 2019.

d. Peningkatan ekspor akan difokuskan pada pengembangan produk yang punya daya saing di pasar internasional antara

lain kelapa, cengkeh, Pala, kakao dan daging sapi potong serta komoditas dalam kelompok emerging product yang

meliputi buah tropika (mangga, sukun dan pisang) serta produk biofarmaka minyak atsiri.

5.4.5. Meningkatnya Kualitas SDM pertanian sebanyak 9,706 orang melalui kegiatan SL-PTT tanaman pangan 860 petani dan

150 petugas, SL-PHT 3000 petani dan 750 petugas, SL-GAP dan Penerapan SOP Tanaman Hortikultura 1250 petani 100

petugas, SL-PHT perkebunan 750 petani, SL-PPHP tanaman pangan 1250 petani, perkebunan 1500 petani, Pelatihan

Perbenihan Pertanian 36 petugas, Diklat POPT Pertanian 60 petugas.

5.4.6. Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Usaha Agribisnis Pertanian sebanyak 3,193 kelompok tani

melalui kegiatan Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi dan Diversifikasi tanaman pertanian. dan penguatan

kelembagaan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sebanyak 571 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

melalui kegiatan pendampingan dan fasilitasi usaha agribisnis pertanian

5.4.7. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja pada sektor pertanian sebanyak 171,703 orang melalui kegiatan

peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pertanian, diantaranya 42,526 tenaga kerja yang bergerak pada sub

sektor perkebunan, 37,264 tenaga kerja sub sektor tanaman pangan dan hortikultura dan 91,872 peternak pada sub

sektor peternakan.

1.4. Dampak

Dampak dari pelaksanaan pengembangan kawasan pembangunan pertanian berbasis kepulauan adalah :

a. Aspek Ekonomi

1. Meningkatnya daya beli petani

2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian

3. Berkembanganya dunia usaha pertanian

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pedesaan dan memacu perkembangan ekonomi daerah.

b. Aspek Sosial

1. Menurunkan derajad kemiskinan petani

2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha

3. Berkembangnya sikap dan prilaku petani untuk lebih maju, mandiri dan kompetensi dalam mendukung inovasi

teknologi industri pertanian

4. Menghindari terjadinya kerawanan sosial seperti bertambahnya pengangguran, alih profesi petani dan lain-lain.

b. Aspek Lingkungan

1. Meningkatnya keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati

2. Terpilaharanya tata lingkungan

3. Meningkatnya fiksasi CO2 (karbon) oleh tanaman pertanian yang akhirnya dapat menekan panas bumi (global).

II. GAMBARAN UMUM PENGEMBANGAN KAWASAN

2.1. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tantang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

- Direktif Presiden RI tentang Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI) 2011-2025;

2.2. Istilah dan Definisi

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya

Sistem Budidaya Tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya

manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan

manusia secara lebih baik;

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang memiliki potensi budidaya komoditas pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah

administratif tetapi lebih memperhatikan kesesuaian agroklimat, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, efisiensi

dan efektivitas usaha agribisnis.

Kawasan Pertanian adalah suatu kawasan yang secara khusus dimanfaatkan untuk kegiatan usaha tanaman pertanian

dengan luasan tertentu sebagai pengembangan agribisnis; atau Pertanian Terpadu sebagai komponen usaha tani yang

berbasis pada tanaman pangan, dan hortikultura; yang berorientasi ekonomi dengan sistem agribisnis berkelanjutan yang

berakses ke industri hulu maupun industri hilir. kawasan pertanian rakyat dimaksudkan juga suatu kawasan yang dalam

pengembangannya banyak melibatkan partisipasi rakyat dan merangsang tumbuhnya investasi dari masyarakat sekitarnya,

demi pemberdayaan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan.

Kriteria teknis adalah kriteria yang berbasis aspek teknis meliputi sumberdaya lahan, infrastruktur, dan klimatologi yang

menjadi dasar pertimbangan peruntukan pertanian.

Kriteria Pengembangan adalah wilayah agribisnis pertanian dengan kriteria kesesuaian lahan untuk bukaan baru (potensia

area), kelembagaan petani dan usaha pertanian hulu sampai hilir belum berkembang dengan baik sehingga membutuhkan

pengembangan pada aspek lahan, SDM petani dan Kelembangaan Usaha pertanian.

Kriteria Pengutuhan adalah wilayah agribisnis pertanian dengan kriteria pemanfaatan lahan yang sudah ada (exiting area)

belum optimal, produksi dan produktifitas komoditi dibahwah standar nasional, kualitas hasil pertanian rendah serta

kegiatan pengolahan hasil belum berkembang sehingga diperlukan penguatan pada sub sistem agribisnis pertanian hulu,

subsistem budidaya dan subsistem hilir.

Kriteria Pemantapan adalah wilayah agribisnis pertanian yang didalamnya telah berkembang dengan baik subsistem

pertanian dimana produksi dan produktifitas komoditas pertanian telah mecapai standar nasional serta meningkatnya SDM

dan kelembagaan usaha pertanian serta adanya akseslerasi pemasaran dan jasa penunjang lainnya. Sasaran pemantapan

ditujukan pada peningkatan kualitas, rutinitas produksi, diversifikasi produk olahan dan peningkatan mutu hasil olahan.

Lahan adalah bagian daratan dan permukaan bumi sebagai suatu Iingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap

faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara

alami maupun akibat pengaruh manusia;

Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian;

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian sebidang lahan untuk pengembangan suatu komoditas

pertanian tanaman pangan, hortikultura, pertanian, dan peternakan yang berbasis lahan. Tingkat kesesuaian lahan

tensebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas,

karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terain (topografi, lereng dan elevasi).

Agribisnis adalah keseluruhan kegaiatan berorientasi bisnis yang terkait dengan sektor bahan masukan (input) produksi

yang berhubungan dalam bidang usaha tani (budidaya) dan pada akhirnya menangani proses pengolahan hasil dan

pemasaran.

Agribisnis Pertanian adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu

maupun di hilir.

Sistem adalah merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Sistem Agribisnis adalah semua aktivitas mulai dari Agribisnis Hulu, Agribisnis Budidaya dan Agribisnis Hilir sampai pada

pemasaran produk yang dihasilkan yang saling terkait satu sama lain.

Sub sistem Agribisnis Hulu adalah Pemanfaatan sarana produksi pertanian seperti pupuk, pestisida, benih dan alsintan

guna peningkatan produksi

Sub Sistem Budidaya adalah Kegiatan yang menghasilkan komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan

peternakan

Sub Sistem Agribisnis Hilir adalah Kegiatan pasca panen produk pertanian sampai dengan tingkat pengolahan lanjutan

dengan maksud untuk peningkatan nilai tambah dari produksi primer tersebut.

Sub Sistem Pemasaran adalah Kegiatan ekonomi yg berkaitan dgn kegiatan distribusi, promosi, informasi pasar, kebijakan

perdagangan dan struktur pasar.

Sub Sistem Penyedia Jasa Agribisnis (services for agribusiness) adalah Kegiatan ekonomi yg menyediakan jasa atau

layanan yg diperlukan untuk memperlancar pengembangan bisnis. Seperti Lembaga perkreditan, asuransi, penelitian,

pengembangan, pendidikan, dan penyuluhan, serta transportasi dan pergudangan.

Agroindustri adalah usaha mengolah bahan mentah hasil pertanian sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk hasil

olahan dengan beragam jenis dan manfaatnya, termasuk merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan

tersebut. Produk Agroindustri dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku

industri lainnya.

Agrowisata adalah keterpaduan sistem agribisnis dan agroindustri yang memiliki kecenderungan pemenuhan kebutuhan

melakukan kegiatan wisata melalui penataan lingkungaan berupa obyek-obyek spesifik di kawasan pertanian seperti udara

yang sejuk dan segar, pemandangan yang indah serta penatakelolaan kegiatan budidaya dan proses pengolahan produk

pertanian secara tradisional maupun modern yang bernuansa wisata.

2.3. Kondisi Umum Wilayah Maluku Utara

2.3.1. Keadaan Geografis

Provinsi Maluku Utara merupakan Provinsi kepulauan yang terdiri dari 397 buah pulau besar dan kecil. Dari jumlah itu,

sebanyak 64 pulau telah di huni, sedangkan 333 pulau lainnya tidak dihuni. Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai

145.819,1 km2. Sebagian besar merupakan wilayah laut, yaitu seluas 100.731,44 km2 (69,08%). Sisanya seluas 45.069,66 km2

(30,92 %), adalah daratan. Pulau yang tergolong relatif besar adalah Pulau Halmahera (18.000 km2), pulau yang ukurannya

relatif sedang yaitu Pulau Obi (3.900 km2), Pulau Taliabu (3.195 km2), Pulau Bacan (2.878 km2), dan Pulau Morotai (2.325 km2).

Pulau-pulau yang relatif kecil antara lain Pulau Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan sebagainya. Secara geografis, Provinsi

Maluku Utara berada pada 3o Lintang Utara hingga 3o Lintang Selatan dan 124o hingga 129o BujurTimur.

Pemekaran wilayah terjadi di Propinsi Maluku Utara. Pada awal terbentuknya, Propinsi Maluku Utara hanya terdiri dari 2

kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate. Setelah mengalami

pemekaran, Propinsi Maluku Utara terdiri dari 7 kabupaten dan 2 kota. Luas wilayah maupun batas wilayah Kabupaten/Kota di

Provinsi Maluku Utara dapat terlihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Luas Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara

Provinsi, Kabupaten/Kota Luas Wilayah (Km2)

Darat Laut Jumlah

Kabupaten Halmahera Barat 2.612,24 11.623,42 14.235,66

Kabupaten Halmahera Tengah 2.276,83 6.104,65 8.381,48

Kabupaten Halmahera Utara 5.447,30 19.536,02 24.983.32

Kabupaten Halmahera Selatan 8.779,32 31.484,40 40.263,72

Kabupaten Halmahera Timur 6.506,20 7.695,82 14.202,02

Kabupaten Kepulauan Sula 9.632,92 14.449,38 24.082,30

Kota Ternate 250,85 5.544,55 5.795,40

Kota Tidore Kepulauan 9.564 4.293,20 13.857,20

Provinsi Maluku Utara 45.069,66 100.731,44 145.801,1

Sumber : BAPPEDA Provinsi Maluku Utara

2.3.2. Keadaan Iklim

Wilayah Maluku Utara dipengaruhi oleh iklim laut tropis dan iklim musim. Oleh karena itu iklimnya sangat dipengaruhi

oleh lautan dan bervariasi antara tiap bagian wilayah yaitu iklim Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat,

Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula.

1. Daerah Iklim Halmahera Utara, musim hujan berada pada bulan Desember-Pebruari dan kemarau dalam bulan Agustus-

Desember yang diselingi pancaroba pada bulan Nopember-Desember.

2. Daerah Iklim Halmahera Tengah dan Halmahera Barat; dimana dipengaruhi musim Utara pada bulan Oktober-Maret,

pancaroba pada bulan April. Musim Selatan pada bulan April-September yang diselingi angin Timur dan pancaroba pada

bulan September.

3. Daerah Iklim Halmahera Selatan, dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim Utara pada bulan Oktober-Maret yang

diselingi angin Barat dan pancaroba pada bulan April, musim Selatan pada bulan September diselingi angin Timur dan

pancaroba dalam bulan September.

4. Daerah Iklim Kepulauan Sula; terdiri atas dua musim, musim Utara pada bulan Oktober-Maret diselingi angin Barat dan

pancaroba pada bulan April dan musim Selatan pada bulan April-September, diselingi angin Timur dan pancaroba pada

bulan September.

Sedangkan jenis curah hujan adalah sebagai berikut :

1. Curah hujan antara 1000 mm – 2000 mm, meliputi pulau Tobelo, pulau Mangote, pulau Sulabesi, pulau Obi dan

sekitarnya, pulau Bacan dan sekitarnya, pulau Halmahera bagian Selatan.

2. Curah hujan antara 2500 mm – 3000 mm, meliputi pulau Halmahera bagian Utara, sebagian Kecamatan Ibu, Galela dan

Loloda.

3. Sedangkan wilayah lainnya adalah curah hujan antara 2000 – 2500 mm per tahun.

2.3.3. Tanah dan Topografi

Jenis tanah yang tersebar di Provinsi Maluku Utara yaitu terdiri dari.

1. Jenis Tanah Mediteran terdapat di Pulau Morotai bagian barat, timur dan selatan, Pulau Doi Kecamatan Loloda

2. Jenis Tanah Podsolik Merah Kuning terdapat di Pulau Halmahera dari Utara ke Selatan, Tobelo, Ibu, Obi bagian Timur,

Sanana, Pulau Taliabu, Wasiley, Oba, Weda, Patani dan Maba.

3. Jenis Tanah Kompleks terdapat di Pulau Morotai bagian Barat dan Timur, Obi bagian tengah, Pulau Halmahera bagian

tengah sampai timur.

4. Jenis Latosol terdapat di Loloda, Galela, Jailolo bagian Selatan, Gane Barat, Gane Timur, Bacan, Obi, Wasilei, Weda dan

Maba.

5. Jenis Tanah Regosol terdapat di Loloda, Galela, Sahu, Kao, Pulau Ternate, Pulau Makian, Pulau Obi di pesisir utara.

6. Jenis Tanah Aluvial terdapat di Pulau Obi bagian barat, Pulau Taliabu bagian utara dan tenggara, Oba, Wasilei, Weda,

Patani dan Maba.

3.3. Tipe, Kriteria dan Orientasi Pengembangan Kawasan

No Tipe Kawasan Kriteria Kawasan Orientasi Penguatan

1. PENGEMBANGAN - Tersedia Kesesuaian lahan untuk bukaan

baru (potential area)

- Kelembagaan Petani Belum Optimal.

- Usaha pertanian hulu dan hilir belum

terbentuk

- Produktivitas Lebih Rendah Dari Rata-Rata

Provinsi

- Peningkatan Indeks Pertanaman (Ip)

- Penumbuhan Kelembagaan petni dan

pengembangan usaha pertanian hulu dan

hilir

- Pemberdayaan kelembagaan pekebun

2. PENGUTUHAN - Pemanfaatan Lahan yang sudah ada

(exiting area) Belum Optimal.

- Produktivitas Hampir Sama Dengan

Produktivitas Rata-Rata Provinsi Atau Rata-

Rata Nasional

- Pemanfaatan Lahan belum Optimal

- Tingkat Kehilangan Hasil Sedang

- Mutu Hasil Belum Optimal

- Peningkatan produksi dan Produktivitas

- Peningkatan SDM pekebun

- Pengembangan usaha pertanian hulu dan

hilir

- Peningkatan Mutu Hasil

- Penguatan dan pemberayaan kelembagaan

pekebun

3. PEMANTAPAN - Produktivitas sudah lebih tinggi dari

produktivitas rata-rata nasional

- Mutu hasil belum optimal

- Efisiensi usaha belum berkembang

- Optimalisasi pendapatan melalui produksi

sektor tanaman sudah maksimal (kecuali

ada introduksi teknologi baru)

- Pengenalan teknologi baru

- Peningkatan mutu hasil / industry

pengolahan

- Efisiensi usaha melalui pemanfaatan limbah

lingkungan

- Diversifikasi produk tanaman pertanian

- Pengaturan harga dan margin

- Diversifikasi pendapatan melalui sektor lain

III. PEMETAAN KAWASAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

4.1. Kawasan Berbasis Kepulauan

Faktor utama yang mejadi penentuan

kawasan pembangunan pertanian Maluku Utara

adalah dengan melihat kondisi geografis Maluku

Utara sebagai daerah kepulauan yakni daerah

dengan berbagai gugusan pulau-pulau besar

maupun kecil yang berpenghuni dan tidak

berpenghuni, dengan demikian penyelenggaraan

pembangunan pertanian dengan fokus wilayah

dan komoditas dirumuskan menjadi “Kawasan.

Pembangunan Pertanian Berbasis Kepulauan”.

Fokus Kawasan pembangunan pertanian

berbasis kepulauan tersebut sebagai berikut :

1. Kawasan Pulau Halmahera

2. Kawasan Pulau Bacan dan ObiKawasan

Kepulauan Sula

3. Kawasan Pulau Morotai dan

4. Kawasan Pulau Ternate dan Tidore

Pengembangan pada setiap kawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan Fokus Wiayah dan Komoditas.

1. Fokus Wilayah

Pengembangan kawasan dengen memperhatikan aspek geografis dari beberapa daerah kecamatan yang berada pada satu

wilayah. Fokus pengembangan dilakukan berdasarkan kesesuaian potensi agronomis yang terdapat pada wilayah perbatasan

yang bersingungan antara kecamatan satu dengan lainnya, potensi agronomis dimaksudkan adalah luas wilayah yang

sebagian besar merupakan areal pertanian dan memiliki potensi pengembangan. Sementara pengembangan kawasan pada

wilayah kecamatan dengan batas wilayahnya sebagian besar merupakan potensi non pertanian (kawasan hutan dan lautan)

dicanangkan sebagai kawasan pendukung dengan kriteria Pengembangan dan Pengutuhan.

2. Fokus Komoditas

Penentuan pengembangan komoditas didasarkan pada keunggulan aspek agronomis yang telah ada dan berkembang pada

wilayah kawasan. Pengembangan komoditas pada setiap sub sektor dilakasanakan berdsarkan analisis potensi dan dan

prospek pengembangan yang difokuskan pada prioritas 3 (tiga) komoditas Utama dan komoditas pendukung pada masing

masing kawasan kepulauan. Komoditas pertanian Maluku Utara diantaranya :

a. Sub sektor Tanaman Pangan adalah Padi, Jagung, Kedelei, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubikayu dan Ubijalar,

b. Sub sektor Hortikultura; Sukun, Pisang, Mangga Dodol, Jeruk, Durian, Bawang Merah dan Cabe,

c. Sub sektor Perkebunan adalah Pala, Cengkeh, Kelapa, Kakao dan Jambu Mete,

d. Sub sektor Peternakan adalah Sapi Potong, Kambing, Ayam Buras, Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging.

4.2. Profil Kawasan Pulau Halmahera

Pulau Halmahera merupakan pulau terbesar di Provinsi Maluku

Utara dengan luas mencapai 18.000 km2 yang melingkupi beberapa pusat

pertumbuhan ekonomi yakni Kabupaten Halut, Halbar, Halteng, Haltim

dan sebagian wilayah mencakup Kabupaten Halsel dan Kota Tidore

Kepulauan. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut memiliki potensi

komoditas dan karkateristik usaha agribisnis pertanian yang berbeda

sehingga dengan mencermati pendekatan pemetaan kawasan dan

indentifikasi potensi serta persyaratan penentuan kawasan maka Kawasan

Pulau Halmahera dibagi atas beberapa pusat pertumbuhan yaitu :

1. Kawasan Halamhera I; dengan pusat pertumbuhan di Tobelo dan

Jailolo mencakup wilayah Kab. Halmahera Utara dan Kab.

Halmahera Barat

2. Kawasan Halamhera II; dengan pusat pertumbuhan di Maba-

Subaim mencakup wilayah Kab. Halmahera Timur

3. Kawasan Halamhera III; dengan pusat pertumbuhan di Weda

mencakup wilayah Kab. Halmahera Tengah dan Safifi mencakup

sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Tidore

Kepulauan

4. Kawasan Halmahera IV; adalah Kawasan Integrasi Capai dengan

dan pusat pertumbuhan di Sondo-Sondo mencakup sebagian

wilayah Kab. Halmahera Timur, Halamhera Utara dan Halmahera

Barat

4.2.1. Kawasan Halmahera I

Kawasan Halmahera I meliputi dua Pemerintahan Kabupaten

dengan dengan pusat pertumbuhan di Tobelo sebagai Ibukota Kabupaten

Halmahera Utara dan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Luas wilayah

Kawasan Halmahera I adalah 36,904.08 Km2, terdiri dari luas daratan

5,744.64 Km2 dan luas lautan 31,159.44 Km2. Secara adminsitratif

kawasan Halmahera I memiliki 26 wilayah Kecamatan dan 335 Desa.

Fokus wilayah pengembangan pada Kawasan Halmahera I terdiri dari :

I. Wilayah Tobelo, meliputi Kecamatan Tobelo Utara, Tobelo, Tobelo

Tengah, Tobelo Selatan, Tobelo Barat, Tobelo Timur, Kao Utara,

Kao, Malifut dan Kao Teluk, Galela, Galela Selatan, Galela Barat,

Galela Utara, Loloda Utara, Loloda, Ibu Utara, Ibu Tengah, Ibu

Selatan

II. Wilayah Jailolo, meliputi Kecamatan Loloda, Ibu Utara, Ibu

Tengah, Ibu Selatan, Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu dan Sahu Timur

4.2.2. Kawasan Halmahera II

Kawasan Halmahera II meliputi wilayah Kabupaten Halmahera

Timur dengan pusat pertumbuhan di Maba-Subaim. Luas wilayah

Kawasan Halmahera II adalah 14.202,02 Km2, terdiri dari luas daratan

6.506,20 Km2 dan luas lautan 7.695,82 Km2. Secara adminsitratif

kawasan Halmahera II memiliki 12 (dua belas) wilayah kecamatan

dan 156 Desa.

Fokus wilayah pengembangan pada Kawasan Halmahera II dibagi

menjadi dua wilayah yaitu :

I. Wilayah Bidadari I, meliputi Kecamatan Wasile Selatan, Wasile

Tengah, Wasile, Wasile Utara dan Wasile Timur

II. Wilayah Bidadari II, meliputi Kecamatan Maba Selatan, Maba

Tengah, Maba, Kota Maba dan Maba Utara

4.2.3. Kawasan Halmahera III

Kawasan Halmahera III meliputi tiga daerah pemerintahan

diantaranya wilayah Kabupaten Halmahera Tengah pusat pertumbuhan

di Weda, sebagian wliayah Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota

Tidore Kepulauan pusat pertumbuhan di Sofifi. Luas wilayah Kawasan

Halmahera IV adalah 25.726,33 Km2, yang terdiri dari luas daratan

8.544,95 Km2 dan luas lautan 17.181,39 Km2. Secara adminsitratif

kawasan Halmahera III memiliki 18 (delapan belas) wilayah kecamatan

dan 103 Desa.

Fokus wilayah pengembangan Kawasan Halmahera III terdiri dari 3

(tiga) wilayah antara lain :

I. Wilayah Gosora I, meliputi Kecamatan Pulau Gebe, Patani

Utara, Patani Selatan dan Patani Barat Barat.

II. Wilayah Gosora II meliputi Kecamatan Weda Utara, Weda

Tengah, Weda, Weda Selatan, Gane Timur, Gane Timur

Tengah, dan Gane Timur Selatan

III. Wilayah Gosora III, meliputi Kecamatan Oba Utara, Oba Tengah, Oba, Oba Selatan, Gane Barat Utara, Gane Barat dan

Gane Barat Selatan

4.2.4. Kawasan Halmahera IV

Kawasan Halmahera IV adalah Kawasan Integrasi Capai, secara adminstratif merupakan Kawasan yang bersinggungan

antara tiga wilayah pemerintahan kabupaten diantaranya Kabupaten Halmahera Utara Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten

Halmahera Barat Kecamatan Jailolo Selatan dan Kabupaten Halmahera Timur Kecamatan Wasile Selatan. Kawasan Integrasi

Capai terdiri dari 12 (dua belas) Desa dengan potensi lahan yang dapat dimanfaatkan sebesar 12,029 Ha.

1 Kao Teluk

Ds. Bubane Igo 998

Ds. Pasir Putih 745

Ds. Tetewang 840

2 Jailolo Selatan

Ds. Ake Ara 1,154

Ds. Bangkit Rahmat 968

Ds. Boso 887

Ds. Dodinga 1,142

Ds. Braha Puncak 1,110

Ds. Tabadamai 1,140

3 Wasile Selatan

Ds. Nusa Ambo 911

Ds. Sondo-Sondo 974

Ds. Talaga Jaya 1,160

0.00 12,029

No Kecamatan / Desa Luas Wilayah (KM2) Lahan Potensial (Ha)

JUMLAH

1 Kao Teluk

Ds. Bubane Igo 998

Ds. Pasir Putih 745

Ds. Tetewang 840

2 Jailolo Selatan

Ds. Ake Ara 1,154

Ds. Bangkit Rahmat 968

Ds. Boso 887

Ds. Dodinga 1,142

Ds. Braha Puncak 1,110

Ds. Tabadamai 1,140

3 Wasile Selatan

Ds. Nusa Ambo 911

Ds. Sondo-Sondo 974

Ds. Talaga Jaya 1,160

0.00 12,029

No Kecamatan / Desa Luas Wilayah (KM2) Lahan Potensial (Ha)

JUMLAH

4.3. Kawasan Pulau Bacan dan Obi

Kawasan Gugusan Pulau Bacan dan Obi mencakup wilayah

Kabupaten Halmahera Selatan dengan pusat pertumbuhan di Labuha. Luas

wilayah Kawasan Pulau Bacan dan Obi adalah 28,184.60 Km2, yang terdiri

dari luas daratan 6,145.52 Km2 dan luas lautan 22,039.08 Km2. Secara

adminsitratif kawasan Pulau Bacan dan Obi memiliki 15 wilayah

kecamatan dan 181 Desa.

Fokus wilayah pengembangan Kawasan Gugusan Pulau Bacan Obi terdiri

dari 3 (tiga) wilayah antara lain :

I. Wilayah Makayoa, meliputi Kecamatan Pulau Makian, Makian Barat,

Kayoa, Kayoa Utara, Kayoa Barat dan Kayoa Selatan

II. Wilayah Sibela meliputi Kecamatan Bacan, Bacan Barat, Bacan

Barat Utara, Bacan Selatan, Bacan Timur, Bacan Timur Selatan,

Bacan Timur Tengah, Kasiruta Barat, Kasiruta Timur, Kep.

Batanglomang, Kep. Joronga, Mandaoli Selatan dan Mandaoli Utara

III. Wilayah Bualawa, meliputi Kecamatan Obi, Obi Utara, Obi Barat,

Obi Timur dan Obi Selatan

4.4. Kawasan Pulau Morotai

Pengembangan Kawasan Pulau Morotai ditetapkan menjadi satu wilayah

Pulau Morotai dengan luas wilayah 2,134.90 Km2, meliputi 5 (lima) daerah

Kecamatan dan 64 Desa. Dalam pengembangan ekonomi nasional, Kawasan Pulau

Morotai telah dicanangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), untuk itu

dengan memacu pada Strategi Pembangunan Pertanian Berbasis Kepulauan maka

Kawasan Pulau Morotai ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi dan Agribisnis

Pertanian dengan pusat pertumbuhan di Daruba.

4.5. Kawasan Kepulauan Sula

Kawasan Kepulauan Sula mencakup daerah

Kabupaten Kepulauan Sula dengan pusat pertumbuhan di

Sanana. Luas wilayah kawasan Gugusan Kepulauan Sula

adalah 24,082.30 Km2, yang terdiri dari luas daratan

9,632.92 Km2 dan luas lautan 14,449.38 Km2. Secara

adminsitratif kawasan Kepulauan Sula memiliki 19 wilayah

kecamatan dan 133 Desa.

Fokus pengembangan wilayah pada Kawasan Gugusan Kepulauan Sula di bagi menjadi 3 (tiga) wilayah diantaranya :

I. Wilayah Sulabesi meliputi Kecamatan Sanana, Sanana Utara, Sulabesi Barat, Sulabesi Selatan, Sulabesi Tengah dan

Sulabesi Timur

II. Wilayah Taliabu meliputi Kecamatan Taliabu Barat, Taliabu Barat Laut, Lede, Taliabu Selatan, Taliabu Timur, Taliabu

Timur Selatan dan Taliabu Utara

III. Wilayah Mangoli meliputi Kecamatan Mangoli Barat, Mangoli Selatan, Mangoli Tengah, Mangoli Timur, Mangoli Utara dan

Mangoli Utara Timur

4.6. Kawasan Pulau Ternate Tidore

Kawasan Pulau Ternate Todore mencakup wilayah Kota Ternate dan Kota Tidore

Kepulauan dengan pusat pertumbuhan di Kota Ternate dan Soa-Sio Kota Tidore Keplauan.

Secara adminsitratif kawasan Pulau Ternate Tidore memiliki 11 (lima) wilayah kecamatan

dan 67 Desa.

Fokus pengembangan wilayah pada Kawasan Gugusan Pulau Ternate Tidore di bagi

menjadi 2 (dua) wilayah diantaranya :

I. Wilayah Gamalama meliputi Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Selatan, Pulau Ternate,

Pulau Hiri dan Batang Dua

II. Wilayah Tidore meliputi Kecamatan Tidore, Tidore Selatan, Tidore Utara, Tidore Timur, Pulau Mare dan Pulau Moti

IV. VISI, MISI, DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

KAWASAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS KEPULAUAN

4.1. Visi

Visi Pengembangan Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Kepualuan Provinsi Maluku Utara adalah "Terwujudnya

Kemandirian Pangan yang memiliki Daya Saing, Berkerakyatan dan Berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber

daya Kepulauan secara optimal untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Visi tersebut mencerminkan cita-cita yang ingin dicapai dalam pengembangan kawasan pembangunan pertanian berbasis

kepulauan dalam kurun waktu dua puluh tahun (2015-2035). Penjelasan dari Visi tersebut adalah :

1. Kata “Kemandirian Pangan” mengandung pengertian tercapainya pasokan produksi komoditas pertanian, terpenuhinya

konsumsi pangan yang begizi, berimbang dan aman serta penangan sistim distribusi hasil komoditas pertanian yang

efektif dan efisien.

2. Kata “Daya Saing” mengandung pengertian pembangunan pertanian dilaksanakan dengan menghasilkan produk yang

berkualitas dan berorientasi pasar, serta berbasis sumberdaya yang memiliki keunggulan kompetitif. Dalam menghadapi

persaingan perdagangan yang semakin ketat, masyarakat pertanian dituntut untuk dapat meningkatkan daya saing

produk-produk sesuai dengan permintaan pasar, oleh karena itu dituntut untuk dapat mempercepat peningkatan daya

saing dalam aspek kontinyuitas produksi dan mutu hasil produk.

3. Kata “Berkerakyatan” mengandung pengertian system pembangunan pertanian yang berorientasi pada kepentingan dan

kesejahteraan petani, yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian rakyat dalam mengambil keputusan pengelolaan

sistem usaha taninya yang sesuai dan dinamis, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang

produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pilar utama utama pelaksana

pertanian kerakyatan adalah usaha kecil, menengah dan koperasi.

4. Kata "Berkelanjutan” mengandung pengertian bahwa proses pembangunan pertanian yang akan dijalankan bukan

hanya memikirkan pada masa sekarang saja, akan tetapi diorientasikan pula pada priode dan generasi mendatang sebagai

upaya pembangunan yang berkesinambungan dan juga memperhatikan daya dukung lingkungan dengan menerapkan

teknologi ramah lingkungan agar terjadi rasionasilasi pendayagunaan sumber daya alam yang akan menjamin

kelangsungan pembangunan

5. Kata “Kepulauan” mengandung pengertian bahwa ciri khas wilayah Provinsi Maluku Utara adalah merupakan daerah

kepulauan yang memiliki potensi spesifik kepulauan. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pertanian

yaitu potensi sumber daya alam dan potensi geografis wilayah, karena memiliki potensi spesifik kepulauan maka akan

terjadi kerjasama diantara wilayah kepulauan demikian juga dengan bentuk geografis wilayah kepulauan tidak dianggap

sebagai suatu hambatan namun suatu potensi yang mampu mendorong terciptanya konektifitas antara wilayah kepulauan

sehingga dapat memperpendek rentang kendali dengan pemanfaatan untuk pintu-pintu keluar pemasaran.

6. Kata “Sejahtera” mengandung pengertian tercapainya dan terpenuhinya seluruh aspek kehidupan baik itu aspek material

dan spiritual, terutama terhadap tingkat pendapatan masyarakat pertanian yang dicerminkan dari tingginya daya beli

masyarakat

4.2. Misi

Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam Visi Pengembangan Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis

Kepulauan maka ditetapkan 7 (tujuh) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian yang memiliki kemampuan teknis dan integritas moral yang bersih

dan peduli.

2. Pengembangan kawasan pertanian dengan mengacu pada komoditi unggulan dan komoditi spesifik daerah melalui upaya

Ekstensifikasi, Rehabilitasi, Intensifikasi dan Diversifikasi secara berkelanjutan.

3. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal guna menumbuhkan usaha ekonomi

produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan yang efisien, mandiri dan berkelanjutan.

4. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pengembangan teknologi dan informasi pasar dan

penyediaan sarana dan prasarana tanaman/ternak pada kawasan pengembangan pertanian.

5. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi kerakyatan serta penerapan teknologi baru sesuai lokalita dan promosi hasil

pertanian.

6. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk

menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.

7. Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, pembinaan, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan teknis lainnya

yang terkoordinasi, efisien dan efektif berdasarkan prinsip Otonomi Daerah dengan semua pihak terkait.

4.3. Arah Pengembangan Kawasan

Arah pengembangan Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis kepulauan diperuntukan untuk memudahkan dalam

penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian yang berorientasi agribisnis, agroindustri dan agrowisata sehingga dalam

pelaksanaannya tidak saja diarahkan pada upaya pengembangan usaha sub sistem budidaya, tetapi juga meliputi

pengembangan sub sistem agnibisnis hulu (penyediaan sarana dan prasarana pertanian) dan agnibisnis hilir (proses pasca

panen, pengolahan hasil dan pemasaran) serta pengembangan jasa-jasa pendukungnya, yang dilaksanakan secara terpadu,

terintegrasi dan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan pertanian juga memperhatikan kemudahan-kemudahan melalui penyediaan sarana dan

prasarana yang dapat mendukung pengembangan agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh antara setiap

sub sistem agribisnis pertanian, dengan pola pengembangan yang difokuskan pada prioritas komoditas unggulan di setiap

kawasan dan pemberdayaan masyarakat petani (kearifan lokal) dalam pengelolaan sumberdaya lahan, sumberdaya teknologi

dan kelembagaan pada pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan agribisnis pertanian, pembagunan prasarana yang

menunjang kegiatan di kawasan pertanian serta keterpaduan rencana tata ruang kawasan pertanian secara umum yang sinergis

dengan pengembangan tata ruang wialayah dalam perencanaan pengembangan daerah.

4.4. Kebijakan Pendukung

Dalam rangka mendukung implementasi strategi pengembangan kawasan komoditas, maka secara garis besar kebijakan

pendukung tersebut meliputi:

1. Membenahi, menyempurnakan serta mengembangkan sumberdaya manusia pertanian untuk melaksanakan perubahan

perilaku dalam rangka peningkatan produktivitas usaha agribisnis pertanian.

2. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas secara optimal melalui kegiatan ekstensifikasi,

rehabilitasi, intensifikasi dan diversifikasi.

3. Mendorong komoditas unggulan nasional dan lokal sesuai dengan peluang pasar, karakteristik dan potensi wilayah dengan

memanfaatkan sumber daya lahan yang tersedia pada wilayah-wilayah pengembangan

4. Mengembangkan infrastruktur pertanian meliputi pembangunan dan rehabilitasi jalan usahatani, jalan produksi, jaringan

irigasi, perluasan lahan pertanian, dan pencegahan konversi lahan serta infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil

pertanian

5. Mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan melalui pengembangan pangan lokal, diversifikasi konsumsi pangan yang

beragam, bergizi dan seimbang serta peningkatan kualitas pangan yang aman dan halal.

6. Mengembangkan peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan hasil pertanian dengan memanfaatkan

sumberdaya spesifik lokasi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

7. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan agroindustri berbasis pertanian untuk mendukung penciptaan lapangan kerja

baru, investasi sektor swasta dan penataan hak, kepemilikan dan penggunaan lahan

Kebijakan pendukung juga diperlukan dalam rangka memungkinkan antar kawasan untuk melakukan kerjasama, tanpa

dibatasi oleh sekat-sekat administrasi. Kerjasama antar kawasan diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan menekan biaya

produksi, seiring dengan meningkatnya skala ekonomi usahatani. Disamping itu, kerjasama antar kawasan sangat penting guna

menghasilkan produk komoditas unggulan.

4.5. Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Kepulauan

Strategi pengembangan kawasan diawali dari optimalisasi potensi komoditas unggulan yang telah berkembang di wilayah

sentra dan kemudian secara terfokus dan terarah dikembangkan dengan basis kawasan kepulauan dengan memperhatikan

keterkaitan hulu-hilir secara berkesinambungan. Pengembangan kawasan dengan fokus komoditas unggulan dilaksanakan secara

terpadu dari berbagai program dan kegiatan pengembangan antar sektor/subsektor, antar institusi, dan antar pelaku usaha yang

telah ada di daerah, yang terfokus di kawasan. Berdasarkan potensi pertanian, kebutuhan, aspirasi dan permasalahan yang

dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan pembangunan pertanian di kawasan, maka secara garis besar strategi

pengembangan kawasan pertanian berbasis kepulauan dapat dirumuskan mencakup :

1. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu komoditas pertanian;

2. Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan Usaha Pertanian;

3. Pengembangan dan penguatan kerjasama dan kemitraan;

4. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian;

5. Percepatan adopsi teknologi pengembangan industri hilir.

6. Pengembangan konektifitas

Keenam strategi tersebut dilaksanakan berdasarkan pada karakteristik kawasan, potensi dan permasalahan dan kriteria

kawasan apakah merupakan kawasan pengembangan, kawasan pengutuhan dan kawasan pemantapan. Parameter umum

terhadap kategori kawasan dilihat dari ketersediaan sub-sistem agribisnis di dalam kawasan, kemandirian para pelakunya, serta

kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan.

4.6. Program Pengembangan Kawasan Berbasis Kepulauan

Sebagai implementasi dari kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan pembangunan pertanian berbasis

kepulauan maka Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara menetapkan Program dan Kegiatan berdasarkan arah kebijakan dan

perencanaan strategis masing-masing sub sektor pertanian antara lain :

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Usaha Pertanian Berkelanjutan

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

3. Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian

4. Program Peningkatan SDM dan Penguatan Kelembagaan Usaha Pertanian

5. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian.

4.7. Prioritas Kegiatan Pengembangan Kawasan Berbasis Kepulauan

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Usaha Pertanian

2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

3. Penngkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

4. Peningkatan SDM dan Penguatan Kelembagaan

5. Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian.

V. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN

KAWASAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS KEPULAUAN

5.1. Target Pengembangan Kawasan Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang

5.1.1. Sub Sistem Pertanian Hulu

Jangka Pendek (5 Tahun) 2015-2019

Jangka Menengah (15 Tahun) 2015-2029


1. Pembangunan Sumber Benih

Tanaman Pertanian Pada setiap

Wilayah Kawasan

2. Pembangunan Perbibitan Ternak 1

Unit dan taman Ternak 9 Unit

3. Fasilitasi Penyediaan sarana Produksi

Pertanian (Pupuk, Pestisida dan

Alsintan)

4. Pembangunan Infrastruktur

Pertanian (jaringan Irigasi, Jalan

Pertanian dan Sarana Penanganan

Anomali Iklim)

1. Pemeliharaan Sumber benih dan

Sosialisasi Penggunaan Benih

Unggul Bermutu

2. Pengembangan Infrastruktur dan

Sumber Daya Perbibitan Ternak /

Taman Ternak

3. Pengembangan Infrastruktur dan

Peningkatan Pengawasan Penyaluran

Saprotan

4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi,

Pengembangan Jalan Pertanian dan

Sarana Penanganan Anomali Iklim

1. Tersedia dan berkembangnya

penggunaan Benih Unggul Bermutu

secara 6T (Tepat Jenis, Mutu,

Lokasi, Waktu, Jumlah dan Harga)

2. Berkembangnya Pusat Perbibitan

Ternak Kawasan Timur Indonesia

3. Tersedia dan terpenuhinya

Kebutuhan Saprotan secara

Berkelanjutan

4. Tersedianya Infrastruktur Pertanian

yang memadai dalam menunjang

keberlanjutan Peningkatan Produksi

Pertanian

5.1.2. Sub Sistem Pertanian Budidaya




1. Upaya Peningkatan Produksi

Tanaman Pertanian Melalui Perluasan Areal (Ekstensifikasi),

diversifikasi dan rehabilitasi

2. Peningkatan Produktifitas melalui

penerapan teknologi pengolahan tanah sempurna, pemupukan berimbang, penggunaan Varietas

Unggul dan revitalisasi alsintan

3. Peningkatan populasi dan produksi

ternak melalui optimalisasi IB, INKA, Fasilitasi pelayanan Keswan dan pengembangan Kawasan Budidaya

Ternak

4. Peningkatan SDM dan

Pemberdayaan Kelembangaan Petani, Pekebun dan Peternak pada

setiap kawasan berbasis pulau

1. Tercapainya peningkatan produksi

tanaman pertanian dengan laju pertumbuhan 5.37%, Luas Tanam

4.12% dan Luas Panen 4,86%

2. Berkembangnya adopsi dan

desiminasi teknologi spesifik lokasi untuk peningkatan produksi dan prodiktifitas tanaman pertanian

3. Tercapainya peningkatan produksi ternak (daging dan telur) dengan

laju pertumbuhan 4.42%, populasi ternak 8.32%, terkendalinya Penyakit Hewan Menular dan

Zoonosis 96%

4. Meningkatnya SDM petani, dan

manajemen kelembagaan usaha tani serta menguatnya akses petani

terhadap modal, pasar dan teknologi pertanian

1. Berkembangnya sentra-sentra

produksi pertanian, terpenuhi dan terjangkaunya produksi komoditas

pertanian secara berkelanjutan pada setiap kawasan kepulauan

2. Tercapainya produktifitas komoditas pertanian diatas rata-rata produktifitas nasional dengan laju

pertumbuhan 9,52%; Produktifitas padi 11-12 ton/ha

3. Berkembangnya sentra produksi ternak (daging dan telur) serta Terpenuhi dan terjangkaunya

Produksi Pangan asal Hewani yang aman, utuh sehan dan halal secara

berkelanjutan

4. Teciptanya SDM Petani dan

kelembagaan suaha pertanian yang mandiri, kompetitif dan berdaya saing.

5.1.3. Sub Sistem Pertanian Hilir




Pembinaan dan pengembangan

teknologi Pasca Panen dan pengolahan hasil serta penyediaan

dan fasilitasi infrastruktur pertanian Hilir

Meningkatnya Mutu hasil pertanian

5%, Diversifikasi Produk Olahan 10% melalui adopsi dan desiminasi

teknologi pengolahan hasil pertanian

Berkembangnya Home Industri dan

Industri Pertanian Hilir yang memiliki Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor

Komoditi Pertanian

Upaya PENCAPAIAN Peningkatan Produksi dan Produktifitas komoditas Pertanian/Peternakan, Pengembangan Infrastruktur Pertanian, Penguatan SDM dan Kelembagaan Petani, Peningngkatan Mutu hasil dan pengembangan divesifikasi produk olahan hasil pertanian

TERWUJUDNYA :

1. KEMANDIRIAN PANGAN yang memiliki Daya Saing (Tersedia dan Terjangkaunya Produksi, Kualitas Produksi dan Rutinitas Produksi), Berkerakyatan dan Berkelanjutan

2. SDM dan Kelembagaan Petani yang Tangguh

3. Peningkatan Kesejahteraan Petani

5.2. Tahapan Pengembangan Kawasan

5.2.1. Kawasan Pulau Halmahera

A. Kawasan Halmahera I

Berdasarkan analisa potensi, karaketeristik wilayah, permasalahan dan peluang pengembangan kawasan, maka Kawasan

Halmahera I ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Kelapa dengan komoditas pendukung yang dapat dilakukan

pengembangan pada Sub Sektor Perkebunan dintaranya Kakao dan Pala, Subsektor Tanaman Pangan Padi Sawah, Padi Ladang,

Jagung, Subsektor Hortikultura Pisang, Rambutan, Durian dan Sayuran Komersil, Integrasi sub sektor peternakan pada

komoditas Sapi Potong, Kambing dan ayam.

Rencana pengembangan kawasan Halmahera I sebagai berikut :

1. Sub Sistem Agribisnis Hulu

PENGEMBANGAN PENGUTUHAN PEMANTAPAN

- Pembangunan Kebun Sumber Benih

(Kebun Induk)

- Identifikasi, infentarisasi, penilaian dan

Penetapan Sumber Benih (Blok Penghasil

Tinggi, Pohon Induk)

- Pemeliharaan Kebun Sumber Benih

(Kebun Induk, Blok Penghasil Tinggi,

Pohon Induk)

- Fasilitasi, pembinaan dan pendampingan

kelembagaan usaha perbenihan Pertanian

- Peningkatan pengawasan peredaran benih

unggul bermutu

- Fasilitasi penguatan kelembagaan usaha

perbenihan Pertanian


- Pengembangan kebun penangkaan/

pembibitan tanaman pertanian

- Penyediaan pupuk bersubsidi dan Kios

Saprodi, Penyediaan APPO

- Penyediaan alat dan mesin pertanian

- Pembangunan jalan produksi/jalan usaha

tani

- Pembangunan taman ternak

- Sosialisasi dan pembinaan penggunaan

benih unggul bermutu

- Fasilitasi pengembangan unit penyediaan

sarana produksi dan sarana pengolahan

hasil pertanian

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi, jalan

produksi/jalan usaha tani

- Penyediaan bibit ternak melalui

Pengembangan Taman Ternak

- Penyediaan Hijauan Pakan Ternak

- Pengembangan teknologi dalam

memproduksi benih bina malalui

pemanfaatan teknologi kultur jaringan

- Pengembangan kemitraan usaha

perbenihan tanaman pertanian

- Penyediaan dan Pengembangan Houlding

Ground

2. Sub Sistem Pertanian Primer (Budidaya)


- Ekstensifikasi (perluasan areal tanam)

- Peningkatan produksi dan produktifitas

melalui pergantian tanaman tua/rusak

(peremajaan tanaman)

- Pembinaan dan pendampingan

kelembagaan kelompok tani dan

peningkatan pengetahuan petani tentang

teknologi budidaya anjuran.


melalui Intensifikasi Tanaman

- Penerapan budidaya anjuran melalui

kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan

rehabilitasi

- Penerapan teknologi pemupukan,

pengairan dan pengendalian OPT

- pemberdayaan Kelembagaan Usaha

Pertanian, Sekolah Lapang, penguatan

modal usaha

- Penyediaan Tenaga Pengamat Hama dan

Penyakit dan tenaga pemandu lapang

- Peningkatan SDM petani melalui

pendidikan pelatihan dan magang.

- Pengembangan usaha pertanian melalui

diversifikasi tanaman dan integrasi usaha

pertanian-peternakan guna peningkatan

pendapatan

- Sosialisasi, pendampingan dan penarapan

teknologi baru (pengembangan sumber

air, pemanfaatan limbah lingkungan dll)

- Antisipasi dampak perubahan iklim

(mitigasi dan adaptasi perubahan iklim)


- Peningkatan produksi ternak melalui

pengembangan budidaya ternak

- Optimalisasi Insemninasi Buatan (Pos IB)

- Penyediaan fasiltas kesehatan hewan

(Puskeswan)

- Penguatan fasilitas puskeswan dalam

rangka Pengendalian dan Penanggulangan

Penyakit Hewan Menular Strategis dan

Penyakit Zoonosis

- Peningkatan produktifitas ternak melalui

pengembangan teknologi transfer genetic

3. Sub Sistem Agribisnis Hilir


- Pembangunan dan penyediaan sarana

pengolahan hasil pertanian

- Pembangunan Rumah Potong Hewan

(RPH) dan Rumah Potong Ungas Skala

Kecil (RPUSK)

- Pemberdayaan Petani/Peternak

- Revitalisasi alsintan dalam rangka

penanganan kehilangan hasil panen

- Sosisalisasi dan pembinaan pasca panen

petani dalam rangka peningkatan mutu

hasil pertanian

- Fasilitasi dan Pengembangan kelembagaan


- Pengembangan diversifikasi produk olahan

pertanian

- Pengembangan Home Industri Pertanian

- Pendidikan, Pelatihan dan magang dalam

rangka Peningkatan produktifitasdan

mutu olahan hasil pertanian

- Peningkatan pengawasan mutu olahan

hasil pertanian

- Penerapan system jaminan mutu hasil

pertanian

- Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar

(PIP) Komoditi Tanaman Pangan.

- Optimalisasi sarana dan kelembagaan

pasar domestic

- Penguatan fasilitas Rumah Potong Hewan


Kecil (RPUSK)

B. Kawasan Halmahera II


Halmahera II ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Komoditas Padi Sawah dengan komoditas pendukung yang dapat

dilakukan pengembangan pada Subsektor Perkebunan Kelapa, Subsektor Tanaman Pangan Padi Ladang, Kedele, Jagung Pipilan, Subsektor

Hortikultura Jeruk, Mangga, dan Sayuran Komersil, dan Integrasi sub sektor peternakan pada komoditas Sapi Potong, Kambing dan ayam.

Rencana pengembangan kawasan Halmahera II sebagai berikut :




(Kebun Induk)








tani




Pohon Induk)







hasil pertanian





- Penyediaan Hijau Makanan Ternak


unggul bermutu









Ground

- Fasilitasi srsna dan prasarana teknologi

transfer gentik dalam pengembangan bibit

ternak unggul











- Pembangunan jaringan irigasi tingkat

usaha tani





rehabilitasi





modal usaha







(Puskeswan)






pendapatan









Penyakit Zoonosis









Kecil (RPUSK)






hasil pertanian




pertanian



rangka Peningkatan produktifitas dan



hasil pertanian


pertanian




pasar domestic



Kecil (RPUSK)

C. Kawasan Halmahera III


Halmahera I ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Pala dan Jeruk dengan komoditas pendukung yang dapat dilakukan

pengembangan pada Subseektor Perkebunan dinataranya Kelapa dan Kakao, Subsektor Tanaman Pangan Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung,

subsektor Hortikultura Pisang, Mangga, dan Sayuran Komersil, Integrasi sub sektor peternakan pada komoditas Sapi Potong, Kambing dan

ayam.

Rencana pengembangan kawasan Halmahera III sebagai berikut :



- Pembangunan Kebun Sumber Benih (Kebun Induk)

- Identifikasi, infentarisasi, penilaian dan Penetapan Sumber Benih (Blok Penghasil Tinggi, Pohon Induk)

- Fasilitasi pembangunan kebun penangkaran/pembibitan

- Penyediaan pembibitan ternak (Sapi dan Kambing)

- Pengembangan Hijau Pakan Ternak

- Penyediaan pupuk bersubsidi dan Kios Saprodi, Penyediaan APPO

- Penyediaan alat dan mesin pertanian Pembangunan jalan produksi/jalan usaha tani

- Pemeliharaan Kebun Sumber Benih (Kebun Induk, Blok Penghasil Tinggi,

Pohon Induk) - Fasilitasi, pembinaan dan pendampingan


- Sosialisasi dan pembinaan penggunaan benih unggul bermutu

- Fasilitasi pengembangan unit penyediaan sarana produksi dan sarana pengolahan hasil pertanian

- Rehabilitasi jaringan irigasi, jalan produksi/jalan usaha tani

- Peningkatan produksi ternak melalui pengembangan budidaya ternak


- Penyediaan fasiltas kesehatan hewan (Puskeswan)

- Peningkatan pengawasan peredaran benih unggul bermutu

- Fasilitasi penguatan kelembagaan usaha perbenihan Pertanian


memproduksi benih bina malalui pemanfaatan teknologi kultur jaringan

- Pengembangan kemitraan usaha perbenihan tanaman pertanian

- Pengembangan Houlding Ground

- Fasilitasi srsna dan prasarana teknologi transfer gentik dalam pengembangan bibit

ternak unggul



- Ekstensifikasi (perluasan areal tanam) - Peningkatan produksi dan produktifitas

melalui pergantian tanaman tua/rusak (peremajaan tanaman)

- Pembinaan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani dan peningkatan pengetahuan petani tentang


- Peningkatan produksi dan produktifitas melalui Intensifikasi Tanaman

- Penerapan budidaya anjuran melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan

rehabilitasi - Penerapan teknologi pemupukan,


- pemberdayaan Kelembagaan Usaha Pertanian, Sekolah Lapang, penguatan modal usaha

- Penyediaan Tenaga Pengamat Hama dan Penyakit dan tenaga pemandu lapang

- Peningkatan SDM petani melalui pendidikan pelatihan dan magang.

- Pengembangan usaha pertanian melalui diversifikasi tanaman dan integrasi usaha

pertanian-peternakan guna peningkatan pendapatan


teknologi baru (pengembangan sumber air, pemanfaatan limbah lingkungan dll)


(mitigasi dan adaptasi perubahan iklim) -




pengolahan hasil pertanian - Pelatihan penanganan pasca panen

tanaman pertanian


penanganan kehilangan hasil panen - Sosisalisasi dan pembinaan pasca panen


hasil pertanian - Fasilitasi dan Pengembangan kelembagaan


- Pengembangan diversifikasi produk olahan pertanian

- Pengembangan Home Industri Pertanian - Pengembangan Unit Pelayana Jasa

Alsintan (UPJA)


rangka Peningkatan mutu olahan hasil pertanian


hasil pertanian - Penerapan system jaminan mutu hasil

pertanian

- Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Komoditi Tanaman Pangan.

- Optimalisasi sarana dan kelembagaan pasar domestik

D. Kawasan Halmahera IV

Berdasarkan analisa potensi, persyaratan dan prinsip penentuan kawasan pembangunan pertanian, maka Kawasan Halmahera IV

ditetapkan sebagai Kawasan Integrasi Capai dengan fokus komoditas adalah Cengkih, Padi Ladang dan Ternak Ayam, sementara komoditas

pendukung di sektor perkebunan antara lain pala dan kelapa, sektor tanaman pangan; jagung dan kedele, Hortikultura dapat dikembangkan

sayuran komersil dan sector peternakan komoditas ayam petelur, ayam buras, ayam pedaging dan kambing.

Rencana pengembangan kawasan Halmahera IV sebagai berikut :



- Pembangunan Kebun Sumber Benih (Kebun Induk)

- Identifikasi, infentarisasi, penilaian dan Penetapan Sumber Benih (Blok Penghasil

Tinggi, Pohon Induk) - Pengembangan kebun penangkaan/


- Penyediaan pupuk bersubsidi dan Kios Saprodi, Penyediaan APPO


- Pembangunan jalan produksi/jalan usaha tani


- Pemeliharaan Kebun Sumber Benih (Kebun Induk, Blok Penghasil Tinggi,

Pohon Induk) - Fasilitasi, pembinaan dan pendampingan

kelembagaan usaha perbenihan Pertanian - Sosialisasi dan pembinaan penggunaan


- Fasilitasi pengembangan unit penyediaan sarana produksi dan sarana pengolahan hasil pertanian

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi, jalan produksi/jalan usaha tani

- Penyediaan bibit ternak melalui Pengembangan Taman Ternak


- Peningkatan pengawasan peredaran benih unggul bermutu

- Fasilitasi penguatan kelembagaan usaha perbenihan Pertanian

- Pengembangan teknologi dalam memproduksi benih bina malalui pemanfaatan teknologi kultur jaringan

- Pengembangan kemitraan usaha perbenihan tanaman pertanian


Ground















rehabilitasi





modal usaha







(Puskeswan)






pendapatan









Penyakit Zoonosis

