rencana kerja (renja) -...

2016

RENCANA KERJA (RENJA)

BPPKB KOTA MATARAM

TAHUN 2016

RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)

merupakan salah satu badan yang ada pada Pemerintah Kota Mataram,

yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Perangkat Organisasi Pemerintah Daerah Kota Mataram, yang mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi secara Kelembagaan maka

perlu di susun Renja SKPD Tahun 2016, sesuai yang diamanahkan dalam

ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanganan Daerah,

dalam Pasal 27 (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 Pasal 137.

Selanjutnya Renja, SKPD yang telah disusun diharapkan menjadi bahan

Pra-RKA SKPD Tahun Anggaran 2016, untuk itu alokasi anggaran harus

lebih realistis sesuai kemampuan pembiayaan dalam APBD.


1.2. Landasan Hukum.

Dalam penyusunan Renja-SKPD Tahun 2015 ini mengacu pada

peraturan per Undang-undangan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota

Madya Daerah Tk II Mataram.

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentag Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan dan Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenagan Pemerintah Daerah Kota

Mataram.

9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang RPJMD

Kota Mataram 2011-2015.


11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota

Mataram Tahun Anggaran 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya RENJA SKPD Tahun 2016 ini

agar dapat dimanfaatkan baik secara Vertikal maupun Horizontal. Secara

Vertikal dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan

penyusunan pra-RKA. Sedangkan secara Horizontal dapat digunakan

sebagai bahan koordinasi bagi SKPD yang lain.

1.4. Sistimatika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan Renja SKPD ini, maka disusun

dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan.

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistimatika Penulisan.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian

Renstra SKPD.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III. Tujuan,Sasaran,Program dan Kegiatan.

3.1. Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan.

Bab IV. Penutup.

4.1. Kesimpulan.

4.2. Saran-saran


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra

SKPD.

Kajian (Riview) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKB

Kota Mataram Tahun 2013 dan pencapaian tahun 2014, selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPPKB berdasarkan

Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja BPPKB Tahun

sebelumnya. Pada LAKIP BPPKB Tahun 2014 tercatat jumlah kasus

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai akhir bulan Desember

2014 sebanyak 74 kasus (data UPPA Polres Mataram dan Pengadilan

Negeri Mataram 2014). Kemudian persentase peningkatan jumlah

keluarga sejahtera, dimana pada tahun 2013 tahapan pra KS sejumlah

9,6%, KS I sejumlah 40,1%, KS II sejumlah 25,5%, KS III sejumlah 21,2%,

KS III plus sejumlah 3,67%. Sedangkan pada tahun 2014 tahapan pra KS

sejumlah 8,08%, KS I sejumlah 39,32%, KS II sejumlah 33,34%, KS III

sejumlah 17,02%, KS III plus sejumlah 2,24%.

Pengelolaan dan pelaksanaan program PP dan KB di Kota Mataram

sejak diserahkan tanggung jawabnya kepada Pemerintah Kota Mataram

tetap seperti semula, namun lebih dipertajam lagi dengan memanfaatkan

potensi yang ada, baik diwilayah Kecamatan dan Kelurahan, sehingga


program PP dan KB merupakan kebutuhan keluarga, dan masyarakat yang

ada di Kota Mataram.

1. Program KB.

Pelaksanaan program PP dan KB dilihat dari partisipasi

masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi semakin meningkat,

hal ini dapat dilihat dari pencapaian program dari hasil pelayanan dan

pembinaan sampai dengan Desember 2014 jumlah peserta KB aktif

sebesar 50.485 dari PPM sebesar 50.882 dibandingkan dengan

pencapaian sampai dengan bulan Desember 2013 jumlah peserta KB

aktif sebesar 49.645 dari PPM sebesar 50.730 peserta dan PUS sebesar

67.605 peserta. Pencapaian peserta KB baru sampai Desember 2014

sebesar 11.625 dari PPM sebesar 10.327 sedangkan pencapaian

peserta KB baru bulan Januari sampai dengan Desember 2013 sebesar

11.336 peserta dari PPM peserta baru sebesar 8.200 peserta.

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Dalam rangka meningkatkan Pendewasaan Usia Perkawinan

(PUP) telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain konseling KRR bagi

remaja yang dilaksanakan di pondok pesantren, SLTA/SLTP, dan

melakukan penyuluhan disetiap kelurahan dalam rangka meningkatkan

pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.

3. Program Pemberdayaan Keluarga dan Penguatan Kelembagaan

Jaringan KB

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan

keluarga bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan KS I, telah dilakukan


pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok UPPKS (89

kelompok), pembinaan kepada kelompok Bina Keluarga Balita (40

kelompok), Bina Keluarga Remaja (13 kelompok), Bina Keluarga Lansia

(25 kelompok) dan berbagai kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan

kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga khusunya bagi keuarga

pra sejahtera dan KS I.

Dan melakukan advokasi/KIE kepada Tokoh Masyarakat/Tokoh

Agama dan LSOM dalam rangka meningkatkan pencapaian program

dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dimasing-masing

kelurahan, sehingga program PP dan KB merupakan kebutuhan bagi

masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan KS I

4. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

maka dikeluarkanlah beberapa program antara lain program Keserasian

kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program penguatan

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak serta program

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

5. Program Penunjang

Dalam rangka mengetahui jumlah sasaran yang akan dicapai

setiap tahun, dan agar pengelolaan program PP dan KB berhasil guna

dan berdaya guna, maka dilakukan pendataan keluarga setiap tahun,

yang dilakukan serentak diseluruh Indonesia, yang digunakan sebagai

peta kerja, sehingga dapat mempertajam sasaran yang ingin dicapai,


teutama dalam upaya mengatur kelahiran dan pemberdayaan

perempuan.

Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

pada tahun 2014, maka laporan kinerja harus dilengkapi dengan analisis

akuntabilitas kinerja, untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh

kinerja Badan PP dan KB Kota Mataram, sehingga pendekatan yang

dilakukan berdasarkan :

a. Program, Kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan.

b. Sasaran yang dicapai.

Pengukuran kinerja merupakan proses analisis dan berkesinambungan

untuk menginter-prestasikan keberhasilan dan kegagalan dalam

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pogram, sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi Badan PP dan KB Kota

Mataram dengan jalan membandingkan antara rencana kerja yang telah

ditetapkan dengan hasil capaian kerja.

a. Realisasi Program/Kegiatan yang kurang memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

Mengenai realisasi program/kegiatan pada BPPKB yang kurang

memenuhi target relatif sangat kecil, hal ini dapat dilihat dari 15

program dan ada 52 kegiatan, dari kegiatan tersebut diatas ada 3

program yang presentasi kegiatannya masih rendah sebagai berikut :

- Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan terealisasi 59,87% dari jumlah anggaran Rp.

20.755.000,- atau diserap hanya Rp. 12.425.000,-


- Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

dan anak terealisasi 58,45% dari target anggaran Rp.

108.126.500,- atau diserap hanya sekitar Rp. 63.202.150,-

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan :

- Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan terealisasi sebesar 81,67% dari anggaran sebesar

Rp. 56.622.000,-

- Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

dan anak terealisasi sebesar 85,72% dari anggaran sebesar

Rp. 80.106.000,-

- Program keluarga berencana terealisasi sebesar 83,50% dari

anggaran Rp. 790.675.900,-

- Program peningkatan pelayanan kontrasepsi terealisasi

sebesar 98,99% dari anggaran sebesar Rp. 393.000.000,-

- Program peningkatan pengembangan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak terealisasi

sebesar 98,45% dari target anggaran sebesar Rp. 11.255.000,-

- Program pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok

usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan

kelompok UPPKS, BKB, BKR dan BKL terealisasi sebesar

85,44% dari target anggaran sebesar Rp. 44.375.000,-

- Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-

PADU terealisasi sebesar 100%


Dalam rangka pengetahuan program BPPKB telah banyak

mengalami kemajuan yang berarti. Hal ini diberikan dengan besarnya

realisasi yang telah dicapai. Kaitan dengan itu,disamping program-

program yang menyentuh masyarakat secara langsung ada pula

beberapa program lain seperti :

- Program pelayanan administrasi perkantoran terealisasi

88,07%

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

terealisasi 94,78%

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

terealisasi 79,21%

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan terealisasi 64,39%

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur terealisasi 97,59%

c. Program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan/tidak memenuhi

target yang telah ditentukan.

- Program Kesehatan Reproduksi Remaja tidak dapat terealisasi

dari target anggaran sebesar Rp. 20.825.000,-

d. Faktor-faktor penyebab kurang tercapainya atau terpenuhinya target

kinerja program/kegiatan.

a. Terdapat kendala teknis dalam pengerjaan SPJ di masing-

masing bidang, sehingga mengakibatkan keterlambatan

pengajuan dana GU.


b. Kelebihan atau sisa dari beberapa pengadaan barang dan

jasa, sehingga dana tersebut tidak digunakan dan

dikembalikan ke kas Daerah.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1. Bahwa dalam penyusunan RKT, Renja, RKA dan DPA dilakukan

penyederhanaan item kegiatan yang maksimal dan sasarannya

untuk masyarakat, terutama masyarakat miskin.

2. Bahwa dalam penyusunan RKT, Renja, RKA, DPA agar

pelaksanaan menyusun program, kegiatannya yang sesuai

dengan tupoksi dan hasil MPBM/usulan masyarakat dan di

sesuaikan dengan prioritas serta anggaran yang tersedia.

2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD.

Untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pelayanan yang telah

diberikan oleh BPPKB kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan

kesejahteraan keluarga dengan mengembangkan berbagai aspek

kebutuhan keluarga, di dalamnya menyangkut fungsi-fungsi keluarga seperti

pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan nilai agama

yang kesemuanya merupakan dasar untuk mewujudkan keluarga

berkualitas.

2.2.1. Permasalahan Terhadap Kinerja Pelayanan PP & KB.

1. Program KB.

a. Pencapaian peserta KB baru Non Hormonal (IUD) relative rendah

(s/d Desember 2014 sebanyak 3.323 dari total PUS 67.605).


b. kesertaan pria dalam menggukan alat kontrasepsi (Kondom dan

Kontap Pria) sangat rendah (s/d Desember 2014 sebanyak 482 dari

total PUS 67.605).

c. sarana medis untuk menunjang pemasangan alat kontrasepsi (IUD

dan implant) masih tebatas.

d. masih rendahnya pengetahuan/pemahaman para Keluarga tentang

perlunya memelihara dan meningkatkan kesehatan.

2. Kesehatan Reproduksi Remaja

a. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman para remaja

tentang program KRR.

b. Kurangnya sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang

program KRR seperti Booklet, Leaflet, Brosur, Poster dan lain

sebagainya.

c. Belum berfungsinya secara maksimal Pusat Informasi dan Konsultasi

KRR (PIK-KRR) yang sudah dibentuk dalam memberi KIE kepada

para remaja.

3. Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Kelembagaan dan Jaringan

KB.

a. Belum optimalnya pertemuan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB),

Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

b. Masih banyak kelompok UPPKS tidak berjalan sesuai dengan yang

diharapkan.

c. Masih terbatasnya sarana untuk kegiatan kelompok BKB,BKL dan

BKR.

d. Masih rendahnya pengetahuan pengurus dalam kegiatan bina-bina

dan kelompok UPPKS.

e. Peran institusi masyarakat dalam pelaksanaan program KB masih

rendah.


f. Frekuensi KIE/Advokasi program KB ke Pondok pesantren masih

tebatas.

g. belum optimalnya peran Toga/Toma dalam pelaksanaan program KB.

4. Pemberdayaan Perempuan

a. Masih tebatasnya sarana KIE untuk memberi penyuluhan/materi

kepada Toma/Toga,LSOM dan kelompok sosial lainnya.

b. Dukungan untuk penyebarluasan informasi tentang program

Pemberdayaan Perempuan sangat terbatas.

5. Perlindungan Anak

a. Terbatasnya sarana KIE, Juklak, Juknis untuk memberi

penyuluhan/materi perlindungan anak kepada masyarakat (Toma,

Toga, LSOM dan kelompok sosial lainnya yang ada di masyarakat)

b. Terbatasnya dukungan dana untuk memberi informasi tentang

program perlidungan anak kepada masyarakat (Toma/Toga, LSOM,

Camat, Lurah dll) berupa pelatihan, orientasi, rakor, dll.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Selain permasalahan tersebut, beberapa isu yang berkaitan dengan

pengelolaan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana di Kota

Mataram perlu mendapatkan perhatian adalah:

1. Tingkat TFR belum mendukung terwujudnya PTS.

2. Unmet-Need pelayanan KB / KR masih tinggi.

3. Jumlah Remaja meningkat dan kesiapan berkeluarga masih rendah.

4. Mekanisme operasional lini lapangan belum berjalan seperti yang

diharapkan.

5. Kesadaran hak-hak Reproduksi dan Kesehatan Gender rendah.


Disamping isu-isu strategi diatas, maka masih ada permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

SKPD sebagai berikut :

1. Trend kelangsungan penggunaan kontrasepsi (Current Prevelensi

Rate/CPR), belum sesuai dengan yang diharapkan (73,9% dari pus

yang ada).

Kondisi semacam ini banyak dipengaruhi berbagai aspek,terutama

pada penggunaan alkon yang sederhana (Pil dan Suntik) maupun

terhadap kedisiplinan dan pembinaan yang belum optimal.

2. Trend penggunaan metode kontrasepsi

Sebagian besar dari PUS menggunakan alat kontrasepsi yang

hormonal (Suntikan,pil dan implant).

3. Trend Unmet Need.

Ada pergeseran angka yang cukup memperihatinkan dalam

kaitannya dengan Unmet Need. Faktor dominan penyebab fungsinya

angka Unmet Need adalah pada PUS yang tidak ingin mempunyai anak

sementara (Spacing) atau berhenti punya (Limiting) yang tidak

menggunakan Kontrasepsi. Prinsip dilayanai dan terlayani dengan

membantu PUS untuk memiliki kontrasepsi yang rasional,efectif dan

efisien adalah prioritas yang harus dilakukan.

4. Partisipasi Pria.

Partisipasi ber-KB pria masih rendah, hal ini disebabkan jenis

alkonnya masih terbatas.

5. Median Umur Persalinan Pertama.


Media Persalinan Pertama mempunyai korelasi yang sangat

signifikan dengan usia kawin pertama. Berdasarkan hasil empat kali SDKI

rata-rata persalinan pertama terjadi pada usia 18,5 tahun, 18,2 tahun, 19,7

tahun dan 20,4 tahun. Kondisi demikian menggambarkan bahwa telah

terjadi kelahiran pada usia muda yang masih dalam kelompok resiko

tinggi, baik untuk ibu maupun bayinya, sekaligus dimungkinkan terjadinya

perkembangan penduduk yang besar secara alami.

6. Angka Tersilitas Total (Total Fertility Rate/TFR)

Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk angka tersilitas menurut

kelompok umur selama periode tahun 2005, menunjukan kecenderungan

menurun. Hal ini semakin diperkuat berdasrkan hasil SDKI yang

mencerminkan terjadinya trend penurunan TFR dari 2,5 menjadi 2,3.

7. Trend angka kematian Ibu dan Bayi.

Trend penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kota Mataram.

Penurunan trend tersebut dampak dari pada penanganan program terpadu

meliputi optimalisasi program perencanaan kehamilan dan persalinan serta

KB. Pendarahan, infeksi, partus lama, BBLR, tetanus, aspikasia dapat

ditekan.

8. Pemahaman dan kesadaran tentang hak reproduksi remaja masih

rendah.

Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan

masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga.

Adapun dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

terhadap capaian SPM dan MDGS (Millenium Development Goals).


1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Kota Mataram,

dengan telah menerima Norma Keluarga Kecil yang Berkualitas.

2. Meningkatnya usia kawin pertama melalui program pendewasaan usia

kawin (Kesehatan Reproduksi Remaja, Pembentuk Kelompok-kelompok

Remaja (PIK-KRR) di setiap tingkatan kecamatan,kelurahan dan di

pondok pesantren.

3. Meningkatnya keluarga ikut dalam kelompok Keluarga Balita (BKB),

Keluarga Remaja (BKR) dan Keluarga Lansia (BKL).

4. Meningkatnya keluarga yang sudah ber KB melakukan usaha Ekonomi

Produktif, melalui kelompok-kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Disamping itu ada beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan SKPD antara lain :

1. Adanya kelembagaan pengelola program PP dan KB di Kab/Kota.

2. Dukungan politis maupun dukungan operasional program,baik oleh

Instansi Pemerintah maupun Institusi masyarakat serta para tokoh

agama dan tokoh masyarakat.

3. Tersedianya tenaga penyuluh lapangan KB, tenaga penyuluh ini

merupakan peluang bagi keberhasilan program KB yang dapat berperan

sebagai ujung tombak lapangan.

4. Tersedianya sarana pelayanan KB sampai ke lini lapangan

(RSU,PKM,POLINDES,Pokesdes,Posyandu,dan klinik KB)


5. Adanya sistem pengelolaan data dan informasi serta pencetakan dan

pelaporan program KB Nasional yang berkesinambungan dari

dusun/desa sampai ke tingkat Nasional.

Dari Isu-isu penting tersebut diatas, maka ada formulasi berupa rekomendasi

dan catatan yang setrategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

1. Bahwa dukungan politis perlu dan terus di tingkatkan baik oleh

Pemerintah maupun Institusi masyarakat sertaperan tokoh masyarakat,

tokoh Agama, dan semua Stakeholders yang ada sehingga Program PP

dan KB dapat di laksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Bahwa perlu adanya Sinkronisasi Program dan Kegiatan antara

Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota sehingga

Program/Kegiatan terarah-terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan

demikian juga dengan dukungannya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bahwa Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan SPM (Standar

Pelayanan Minimal) yang ada serta Norma Standar Prosedur dan Kreteria

(NSPK) dan di sesuaikan dengan pagu yang ada (dengan menggunakan

prioritas) di sesuaikan dengan kebutuhan lapangan.


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil MPBM tahun 2015 kebanyakan masyarakat

menginginkan agar penyuluhan tentang KB lebih diperbanyak/digalakkan

lagi dan sasarannya agar lebih terperinci lagi di lingkungan ataupun di

tingkat RT. Kemudian ada usulan tentang memperbanyak orientasi kepada

kelompok- kelompok BKB, BKR dan BKL yang telah dibentuk.


BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

- Bahwa penelaahan program dan kegiatan tetap mengacu pada kebijakan

Nasional, (SPM,NSPK), namun disesuaikan dengan kebutuhan lapangan

sehingga program dan kegiatan tersebut dapat di laksanakan dan

menyentuh serta dapat dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat

miskin.

- Bahwa Pemerintah Pusat melalui kebijakan (tidak semua kebijakan pusat

di lakukan di daerah) namun di sesuaikan dengan kebutuhan dan

dukungan yang tersedia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

1. Tujuan : - sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD agar terarah

dan terpadu.

2. Sasaran : - Sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran

tahun 2016.

- Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

di bidang PP dan KB.


3.3. Program dan Kegiatan.

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan .

a.a. Pencapaian visi dan misi kdh.

Sesuai dengan visi dan misi Kota Mataram, maka visi BPPKB Kota

Mataram mengacu pada visi dan misi Pemda Kota Mataram yaitu :

Terwujudnya pertumbuhan penduduk Tumbuh Seimbang tahun

2015. Visi diarahkan untuk membangun setiap keluarga di Kota

Mataram, agar memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera,

berketahanan dan terpenuhi hak-hak reproduksi melalui

pengembangan kebijakan, penyediaan layanan promosi, fasilitasi,

perlindungan, informasi kependudukan dan keluarga, serta

penguatan kelembagaan dan jejaring KB.

a.b. Pencapaian MDGS.

- Bahwa masyarakat sudah menerima Norma Keluarga Kecil yang

berkualitas, hal ini ditandai dengan peserta KB aktif di Kota Mataram

sebanyak 73,9 % dari PUS (Pasangan Usia Subur) yang ada dengan

mengatur kelahiran keluarganya yang di sesuaikan degan

kemampuannya

- Meningkatnya usia perkawinan pertama yang sudah umur 18 Th.dan

saat ini sudah rata-rata di atas 20 Th.

a.c. Pengentasan kemiskinan.

Bahwa dengan keluarga yang sudah ikut menjadi peserta KB, dan

mempunyai usaha ekonomi produktif diberikan bantuan modal guna

meningkatkan usahanya yang tergabung dalam kelompok UPPKS.


a.d. Pencapaian SPM.

Bahwa standar pelayanan minimal yang ada serta Norma Standar

Prosedur dan kreteria di Kota Mataram sampai dengan tahun 2014 ini

sudah di capai beberapa item al : 1) Pencapaian peserta KB sebesar

112,6 %. 2) Ratio PKB bahwa 1 PKB 1 Kelurahan 3) PPKBD 1

kelurahan 1 Pembina.

a.e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Memperhatikan Kota Mataram, merupakan pusat Ibu Kota Propinsi

Nusa Tenggara Barat, maka potensi yang ada dengan memberikan

bantuan modal kepada anggota keluarga yang sudah ber KB, dalam

wadah kelompok UPPKS, untuk mengembangkan usahanya,

sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.

a.f. Pengembangan daerah terisolir.

Memberikan pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan KB (Muyan KB),

setiap saat sesuai dengan permintaan dari Kepala Lingkungan, Kader

dan Penyuluhan KB yang ada, sehingga semua keluarga yang

berada pada daerah pinggiran dapat dilayani KB sesuai standar yang

berlaku.

b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain,

meliputi :

Jumlah program dan jumlah kegiatan.


- Bahwa jumlah program yang ada pada Badan PP dan KB Kota

Mataram KB ada 10 program adalah :

1. Program Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Keluarga Berencana / Kesehatan Reproduksi

3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.

4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak.

5. Program Pelayanan Kontrasepsi.

6. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan.

7. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

8. Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

9. Program Pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok usaha

dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan.

Sedangkan dari 9 program tersebut jumlah kegiatannya berjumlah 59

kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

Penyebaran lokasi program dan kegiatan 75 % dari kegiatan tersebut

berada tingkat di kelurahan (dengan kegiatan Rakor, Penyuluhan,

(Sosialisasi, Orientasi, Refresing) bagi TOMA, TOGA, TP PKK, LSOM,

Generasi Muda dll), serta pelayanan KB / KS bagi keluarga yang miskin,

dan Biaya operasional yang diberikan kepada Kader dengan jumlah 800

kader se Kota Mataram.


Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

- Belanja Langsung : Rp. 3.044.934.075,-

- Belanja tidak langsung : Rp. 4.717.263.020,-

DAU : Rp. 7.762.197.095,- (sdh termasuk DAK)

DAK : Rp. 1.018.910.000,- (Status Qua = Th. 2015)

c) Penjelasan jika perumusan program dan kegiatan tidak sesuai denga

rancangan awal SKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif meupun

kombinasi keduannya.

Renja yang di susun ini dibuat sesuai dengan standar pelayanan dan

kebutuhan lapangan, terutama kegiatannya, namun untuk pagunya dapat di

sesuaikan Kemampuan Daerah Kota Mataram.


BAB. IV

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai

acuan dalam penyusunan RKA dan DPA lebih lanjut, sehingga RKA dan DPA

yang akan di susun,benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan serta di

laksanakan secara berkelanjutan dengan prioritaskan yang sesuai dengan

dukungan dana yang tersedia, sehingga program dan kegiatan tersebut dapat

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tidak

mampu, sehingga seluruh keluarga yang ada di Kota Mataram menjadi

Keluarga yang berkualitas.

Mataram, Maret 2015

Badan Pemberdayaan Perempuan &

Keluarga Berencana Kota Mataram

Drs. Sutrisno S. MBA

NIP. 19590625 198603 1 010


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT (Tuhan yang

Maha Esa) dan atas limpahan Rahmat serta karunianya penyusunan RENCANA

KERJA (RENJA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kota Mataram Th. 2016 ini dapat disusun, walupun masih banyak di temukan

kekurangannya.

Penyusunan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 Pasal 137, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyusun Renja SKPD.

Renja SKPD yang di susun akan menjadi bahan RKA SKPD Tahun 2016

yang selanjutnya manjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA-SKPD), sehingga dapat di susun suatu rencana

terarah,menyeluruh,konsisten dan dapat di pertanggung jawabkan.

Dengan demikian target-target program/kegiatan yang diterapkan dari tahun

ke tahun dapat dicapai sesuai dengan yang di rencanakan yaitu meningkatnya

capaian peserta KB (Baru/Ulangan),sehingga akan terwujudnya keluarga yang

berkualitas di Kota Mataram.


Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran

sehingga penyusunan RENJA-SKPD ini dapat di selesaikan walaupun

didalamnya masih terdapat kekurangan dan untuk itu mohon masukan dan

saran agar penuyusunan ini dapat lebih baik dan sesuai dengan kenyataan

yang ada. Demikian atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Mataram, Maret 2015

Badan Pemberdayaan Perempuan &

Keluarga Berencana Kota Mataram

Drs. Sutrisno S. MBA

NIP. 19590625 198603 1 010

rencana kerja (renja) -...

Documents