rencana kerja h (renja) u ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/rencana-k… ·  ·...

53
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE 2018 RENCANA KERJA (RENJA) T A H U N

Upload: tranthuan

Post on 23-Apr-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BONE

2018

RENCANA

KERJA

(RENJA)

T

A

H

U

N

Page 2: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN

2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala hikmah yang

tercurah di balik setiap kerja keras kita. Semoga semua sumber daya yang

telah diberikan dapat senantiasa mendapat limpahan Rahmat dan Ridho-

Nya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang

memuat tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Kerja Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 selain

berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan sumber dana / pembiayaan juga memuat tentang

evaluasi kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2016).

Total dana keseluruhan dari 14 (Empatbelas) Program dan 38 (Tiga

Puluh Delapan) kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bone Tahun 2018 yaitu Rp. 204.446.500.000,- (Dua Ratus Empat Milyar

Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang

sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, DAK dan

APBN (Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi).

Akhirnya, setelah berencana dan menyandarkan harapan semoga

semua program berjalan dan sasaran dapat tercapai. Insya Allah.

Watampone, 5 Juni 2017

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone

Ir. WAHIDA, M.Si. NIP. 19681130 199403 2 007

Page 3: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN

2018

i

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR ......................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................... ii

A. BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1

B. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD ................................................... 10

C. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............. 18

A Tujuan …………………………………………………………………… 18

B Sasaran ……….…………………………………………………………. 19

C Strategi ……….…………………………………………………………. 20

D Kebijakan ……….…………………………………………………………. 21

E Program ..…………………………………………………………………. 22

F Kegiatan…………………………………………………………………….. 22

D. BAB IV PENUTUP ……………………………………………………….. 25

LAMPIRAN

Page 4: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

1

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

berlangsungsecara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab serta bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan

perwujudan dari Good Governance, dengan memerlukan pengembangan

dan penerapan sistemperencanaan yang tepat, jelas, terukur dan

legitimate.

Rencana Kerja (Renja) adalah aktivitas analisis dan pengambilan

keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di

masayang akan datang.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone merupakan penjabaran tahunan dari Perubahan Rencana

Strategi (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan serta Rencana

Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone yang

telah disusun.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone adalah salah satu

satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) milik Pemerintah Kabupaten Bone

yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 48 Watampone, Dinas ini

mempunyai Tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah

dibidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan

perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan

program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan

lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan

program kelautan dan perikanan harus dimantapkan secara berkelanjutan

melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang kelautan dan

perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan

memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber

pertumbuhan ekonomi. Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola,

Page 5: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

2

memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan

demi kesejahteraan masyarakat Bone, khususnya masyarakat nelayan,

pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan, serta untuk meningkatkan

kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone, dimana

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi

daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8

Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 telah

ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan

mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan

daerah sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan

daerah;

b. pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang

Kelautan dan Perikanan daerah kepada masyarakat;

c. penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan Kelautan dan Perikanan

kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang Kelautan dan

Perikanan;

d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

e. pelaksanaan urusan kesekretariatan;

f. penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di

bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas

dan fungsinya.

Page 6: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

3

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yaitu

belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan (perikanan tangkap

baru dimanfaatkan sebesar 60% dari potensi lestarinya, potensi budidaya

rumput laut di pantai barat dan potensi lahan tambak baru dimanfaatkan

80%).

Permasalahan tersebut dapat terjadi karena berdasarkan beberapa

perumusan permasalahan, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat

perkembangan yang signifikan, permasalahan ini terkait dengan belum

optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, belum

berkembangnya jiwa kewirausahaan di daerah pedesaan serta belum

optimalnya pemanfaatan dan pengembangan pertanian, pariwisata dan

potensi sumberdaya alam.

2. Kualitas SDM masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurang berdayanya

masyarakat pedesaan.

3. Penataan ruang, dan kawasan / kewilayahan Kabupaten Bone untuk

Pemanfaatan masih belum optimal, hal ini terkait Rencana Zonasi

Wilayah pesisir di Kabupaten Bone Baru terbuat pada tahun 2015, dan

untuk pemberlakuannya harus menunggu ditetapkannya Peraturan

Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang

terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan

sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada.

Selain itu permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya

fungsi kawasan dan tata ruang wilayah.

4. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih lemah,

permasalahan ini terkait dengan masih lemahnya kapasitas

kelembagaan dan kualitas aparatur pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 disusun berdasarkan Pancasila

sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan

konstitusional, dan ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-

Page 7: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

4

2004 sebagai landasan operasional. Selain itu penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018

berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;

5. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2009 – 2029;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone

Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana

Page 8: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

5

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun

2013-2018 .

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone.

10. Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone Tahun 2018 ini merupakan salah satu dari

serangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan

daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone Tahun 2017 ini berisikan uraian mengenai evaluasi

hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan

Perikanan tahun lalu dan rencana kinerja tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 ini disusun

dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Penjabaran tahunan dari Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang telah disusun.

2. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Bone.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone sekaligus memahami tujuan dan

sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur pemda untuk memahami

dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan

operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

5. Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada

tahun 2018 agar dapat dilaksanakan sebagaimana yang

diharapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Tahun 2018 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Page 9: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

6

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja

SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan

baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra RKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi

/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan

RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun

sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun

lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja

Page 10: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

7

tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang

bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan

indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih

dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur

kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas

pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang

bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan SKPD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan

MDGs (Millenium Developmnet Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukanyaitumembandingkan antara rancangan awal

RKPD denganhasilanalisiskebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Page 11: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

8

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok

namun besarannya berbeda.

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian

ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang

Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan ataupun berdasarkan

penelitian langsung yang dilakukan oleh SKPD bersangkutan.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan

pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan.

Misal:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

b. Pencapaian MDGs,

c. Pengentasan kemiskinan,

Page 12: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

9

d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

e. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang

tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus

pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut

sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal

dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD,

serta cap SKPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN RENJA

Pada bagian lampiran dapat dilihat pada tabel rumusan rencana program

dan kegiatan SKPD

Page 13: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

10

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

Selama tahun 2016 pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program-

program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone umumnya sudah

berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target kinerja, Hal tersebut

dapat tercapai karena merupakan kerja keras dan kerja sama dari semua

pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut.

Penyelesaian kegiatan tahun 2016 mengoptimalkan sumber daya

yang ada serta berkoordinasi dengan instansi yang relevan dalam hal

penyesuaian Anggaran Kas, Sehingga diharapkan dapat terjadi

peningkatan mutu layanan dan realisasi proyeksi capaian kinerja

pelayanan dan anggaran akan tercapai. Pencapaian Kinerja Pelayanan

SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dapat dilihat pada

Tabel 1 pada BAB LAMPIRAN.

Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Tahun Anggaran 2016 bersumber dari Dana APBD (DAK dan DAU) terdiri

dari 10 Program dan 29 Kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp.

9.555.160.100,- dengan penyerapan anggaran Rp.

9.509.437.632,- atau 99,52% dengan realisasi fisik 100%. Target

Pendapatan (PAD) Tahun 2016 sebesar Rp. 270.000.000, dengan capaian

realisasi sebesar Rp. 271.125.000 atau 100,41%.

Adapun dana yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone yang bersumber dari APBN Tugas pembantuan Tahun

Anggaran 2016 terdiri dari 2 (dua) satker yaitu :

1. Satker (190556) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI dengan

Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.050.000.000,- dimana capaian

Penyerapan anggaran Rp. 1.949.570.000 atau 95,10% dengan realisasi

fisik 100%.

2. Satker (190564) Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk

Hasil Kelautan dan Perikanan KKP RI dengan Jumlah anggaran sebesar

Page 14: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

11

Rp. 18.000.000.000,- dimana capaian Penyerapan anggaran Rp.

17.874.133.000,- atau 99,30% dengan realisasi fisik 100%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Evaluasi

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 baik yang bersumber

dari APBD maupun APBN dapat dilihat pada Tabel 2,3,4,5 dan 6

dalam BAB lampiran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada tahun 2016 terdapat beberapa kendala terkait teknis pelaksanaan

program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

yang diuraikan sebagai berikut : Permasalahan tersebut antara lain

adalah :

1) Alokasi kebutuhan anggaran kegiatan pada Dinas Kelautan dan

Perikanan tidak mengakomodir semua kebutuhan sesuai yang

direncanakan sehingga mengakibatkan kurang optimalnya

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti pada Kegiatan

Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yaitu Paket

Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Untuk Peningkatan

Produksi Tangkapan Ikan masih kurang karena pagu anggaran

yang disediakan kurang mencukupi untuk pelaksanaannya selain

itu program PUMM yang berasal dari Anggaran Dekonsentrasi tidak

dialokasikan di Kabupaten Bone untuk tahun 2016 sehingga target

ada RPJMD dan Renstra tidak tercapai;

2) Target Produksi Perikanan Tangkap dalam RPJMD dan Renstra

terlalu tinggi karena andanya perbedaan penghitungan statistik

akibatnya capaian produksi perikanan tangkap tahun 2016 sangat

rendah dibandingkan target yang ada.

3) Keterbatasan jumlah aparatur antara lain pada tingkatan staf

pengelola kegiatan dan petugas teknis di lapangan;

4) Pengelolaan sumberdaya perikanan yang belum optimal

diakibatkan oleh skala usaha bersifat tradisional dan pemanfaatan

teknologi pengelolaan perikanan tepat guna dan ramah lingkungan

yang masih rendah;

5) Terdapat potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum

digali secara maksimal misalnya Penerapan teknologi budidaya

Page 15: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

12

Rumput Laut Eucheuma cottonii dan Penerapan Teknologi Budidaya

Udang dan bandeng dengan Metode CBIB.

Tindak lanjut pemecahan masalah dalam rangka peningkatan

kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bone yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas

utama program dan kebutuhan pembangunan bidang perikanan

dan kelautan.

- Mengusulkan penambahan aparatur untuk meningkatkan

kinerja organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain staf

pengelola kegiatan dan petugas teknis lapangan. Selain itu perlu

dilakukan penekanan tugas dan fungsi aparatur dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi.

- Pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan

peningkatan usaha kelautan dan perikanan.

- Perlunya dilakukan penerapan hasil dari perencanaan zonasi

kelautan dan perikanan yang telah dibuat oleh Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Bone guna memaksimalkan potensi

kelautan dan perikanan yang belum termanfaatkan.

- Pada tahun 2016 dan tahun selanjutnya akan dilakukan

penganggaran kembali sesuai dengan rencana kebutuhan

berdasarkan skala prioritas.

Analisis Program menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja dan pelayanan kinerja SKPD tahun

2016 dapat digambarkan sebagai berikut: :

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Peisisr

Pelaksanaan Program tersebut dimaksudkan untuk

mendukung dan menunjang indikator sasaran strategis yaitu

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah

Kelompok Masyarakat Kelautan dan dan Perikanan yang

terberdayakan (KUB). Program tersebut terdiri atas pembinaan

kelompok (KUB) melalui pendampingan berupa interfensi

program PUMM, pemberian bantuan seperti alat penangkapan

ikan, alat bantu penangkapan ikan dan sarana penangakan

Page 16: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

13

ikan diatas kapal serta Sosialisasi dan pembinaan ke kelompok

tentang cara penagkapan ikan dengan menggunakan peralatan

yang modern sampai penanganan ikan diatas kapal sampai tiba

di darat kembali. Hal ini sangat berpengaruh terhadap

peningkatan produksi sehingga linear dengan pendapatan

nelayan. Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat

dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten,

DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan

anggaran dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas

kelautan dan Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan

kelompok sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping

untuk mencapai sasaran tersebut.

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk menunjang

dan mendukung indikator sasaran srategis yaitu peningkatan

produksi perikanan budidaya dan Jumlah Kelompok

Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi

Budidaya (Pokdakan). Program tersebut terdiri atas pemberian

bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya, pembinan

kelompok, sosialisasi tentang cara berbudidaya yang dengan

menerapkan Cara budidaya Ikan yang baik (CBIB).

Pemanfaatan lokasi untuk lahan budidaya serta peluang jenis

budidaya sehingga peningkatan produksi budidaya semakin

tinggi dan tingkat kesejahteraan pembudidaya juga meningkat.

Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat dipengaruhi

oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten, DAK, APBD

Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan anggaran

dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas kelautan dan

Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok

sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai

sasaran tersebut.

3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

Program ini dilakukan untuk mendukung produksi ikan

olahan. Beberapa hal yang menyebabkan berhasilnya

Page 17: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

14

pencapaian sasaran adalah mulai meningkatnya usaha

pengolahan ikan dan juga adanya diversifikasi produk olahan

asal ikan. Secara keseluruhan tingkat capaian dari tahun 2013-

2016 produk olahan mengalami peningkatan dalam volume dan

keanekaragaman produk. Peningkatan keanekaragaman produk

ini mengindikasikan minat masyarakat dalam mengembangkan

olahan berbahan baku ikan dan respon konsumen terhadap

referensi olahan ikan cukup baik .

Potensi produk olahan yang ada di wilayah Kabupaten

Bone antara lain ikan pindang, abon ikan, ikan kering (Dempo),

krupuk ikan dan produk-produk lain seperti bakso ikan, nugget

ikan, dan ikan asap. Produk-produk ini berasal sebagian besar

dari bahan baku ikan hasil tangkapan perikanan laut dan

sebagian kecil dari ikan hasil tangkapan perairan umum dan

budidaya.

Peran serta Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka

meningkatkan produksi ikan olahan didukung dengan

pelaksanaan kegiatan melalui program optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi perikanan melalui pembinaan dan

sosialisasi, pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana

pengolahan dan pemasaran seperti peralatan pembuat abon

ikan, pelatan pembuatan bakso ikan, peralatan pengasapan

ikan, Cool Box, box gandeng ikan.

Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat

dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten,

DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan

anggaran dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas

kelautan dan Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan

kelompok sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping

untuk mencapai sasaran tersebut.

4. Program Pemberdayaan Masyarkat dalam Pengawasan dan

Pengendalian SD Kelautan

Pelaksanaan Program ini dimaksudkan untuk menunjang

dan mendukung indikator sasaran strategis yaitu Jumlah

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) aktif. Program ini

Page 18: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

15

teridiri dari pembinaan dan pemberian bantuan kepada

POKMASWAS sehingga kinerjanya semakin baik dan masih aktif

dalam membantu aparatur dinas dalam rangka melakukan

pencegahan dan pemberhetian terhadap tindakan pelanggaran

dalam bidang kelautan dan perikanan seperti pelarangan

penggunaan alat tangkap trawl, bom dan bius serta

semacamnya yang dapat merusak kelestarian ekosistem dan

biota laut (ikan).

Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat

dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten,

DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan

anggaran dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas

kelautan dan Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan

kelompok sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping

untuk mencapai sasaran tersebut.

5. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana

Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merupakan penunjang

proses pengumpulan dan pengolahan data kelautan dan

perikanan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone

dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bone.

Penyediaan sarana penyuluhan kelautan dan perikanan

dimaksudkan untuk menggali potensi dan daya dukung

lingkungan bidang kelautan dan perikanan melalui pendataan

yang akurat. Pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan

prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan terdiri atas

Pengadaan sarana operasional berupa kendaraan bermotor roda

2, bahan KIT penyuluhan, bahan pembuatan materi

penyuluhan Laptop, dan printer.

Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat

dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten,

DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan

anggaran dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas

Kelautan dan Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan

Page 19: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

16

kelompok sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping

untuk mencapai sasaran tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Masih tingginya penduduk miskin di wilayah pesisir.

b. Rendahnya pelaku kegiatan usaha kelautan dan perikanan

(KUKP) untuk mengakses permodalan (kredit program).

c. Masih banyaknya nelayan yang masih tergantung pada

tengkulak.

d. Nelayan belum memahami pentingnya berkelompok dalam

pengelolaan usahanya.

e. Terjadinya sengketa pemanfaatan ruang pengelolaan wilayah

pesisir.

f. Tingginya illegal fishing.

g. Masih rendanya peran masyarakat dalam pengendalian

sumberdaya kelautan.

h. Menurunan produksi rumput laut gracilaria disebabkan harga

yang menurun.

i. Menurunnya produksi udang windu disebabkan penyakit.

j. Menurunnya produksi kepiting bakau disebabkan peningkatan

kerusakan habitat mangrove.

k. Terbatasnya sarana produksi perikanan budidaya.

l. Kondisi tambak yang masih jauh dari standar cara budidaya

ikan yang baik (CBIB).

m. Penerapan teknologi pengolahan pasca panen masih rendah.

n. Produksi perikanan tangkap menurun dipengaruhi oleh

perubahan iklim, kerusakan habitat terumbu karang dan

mangrove.

o. Penerapan teknologi pengolahan pasca panen pada perikanan

tangkap masih rendah.

p. Rendahnya kesadaran nelayan dalam memenuhi perijinan kapal

penangkapan ikan.

q. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami standar

penanganan ikan di atas kapal.

Page 20: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

17

r. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas

mutu ikan di PPI.

s. Rendahnya penggunaan sarana API dan ABPI yang ramah

lingkungan.

t. Rendahnya koordinasi antar lembaga BP4K dengan Dinas

Kelautan dan perikanan.

u. Masih terbatasanya sarana dan prasarana penunjang

penyuluhan perikanan.

v. Rendahnya laporan binaan kelompok dengan rasio penyuluh.

w. Masih rendahnya pengolahan hasil perikanan dari bahan baku

menjadi barang jadi (produk).

x. Jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar) masih

kurang.

y. Masih rendahnya penerapan teknologi dalam mengolah hasil

perikanan.

z. Kurangnya pengolah ikan yang memiliki ijin depkes.

aa. Rendahnya penggunaan alat pemasaran yang higienis.

bb. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran.

cc. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran

dd. Masih rendahnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam

menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

ee. Belum optimalnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan

statistik Dinas Kelautan dan Perikanan

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat baik berasal dari

usulan musrenbang skala prioritas, daftar longlist maupun

proposal yang diajukan oleh Kelompok akan menjadi acuan dalam

menentukan kebijakan dalam perencanaan Tahun yang akan

datang.

Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang berasal dari

usulan musrenbang dan usulan proposal kelompok dapat dilihat

pada LAMPIRAN.

Page 21: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

18

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun

2013 – 2018 yakni “Terwujudnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi

dan Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” maka

tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan

Perikanan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi

yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode

perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2013 – 2018).

Misi 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil

perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir

Tujuan dari misi 1 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan sasaran:

- Meningkatnya produksi perikanan tangkap

2. Meningkatkan mutu hasil perikanan tangkap, dengan sasaran:

Meningkatnya mutu hasil perikanan tangkap

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan sasaran:

- Meningkatnya keberdayaan kelompok nelayan

Misi 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil

perikanan budidaya

1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran:

- Meningkatnya produksi perikanan budidaya air laut, air payau

dan air tawar.

2. Meningkatkan mutu hasil perikanan budidaya, dengan sasaran: -

Mempertahankan kualitas penanganan pasca panen hasil

perikanan

Misi 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu,

aman dan bernilai jual.

1. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan, dengan

sasaran:

- Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan.

Page 22: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

19

2. Meningkatkan mutu, keamanan dan nilai jual produk olahan ikan,

dengan sasaran:

- Meningkatnya mutu, dan nilai jual produk olahan ikan

- Meningkatnya keamanan produk olahan ikan

Misi 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan

dan perikanan

1. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing, dengan

sasaran:

- Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah illegal

fishing

Misi 5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan

kualitas pelayanan SKPD.

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dengan

sasaran:

- Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya

2. Meningkatkan kualitas pelayanan OPD, dengan sasaran:

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

- Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan OPD

- Meningkatkan ketersediaan data statistik kelautan dan perikanan

yang terbarukan.

- Meningkatnya ketersediaan data dan laporan kinerja OPD

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam

jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga

bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Tahun 2013 – 2018, sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Tercapainya peningkatan produksi perikanan.

b. Tercapainya peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya ikan

dan pengolah ikan.

Page 23: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

20

c. Tercapainya peningkatan konsumsi ikan.

d. Tercapainya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan

kesempatan berusaha.

e. Tercapainya peningkatan sarana/prasarana Kelautan dan

Perikanan.

f. Tercapainya peningkatan kelembagaan ditingkat

nelayan/pembudidaya ikan.

C. STRATEGI

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone

dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan

sarana dan prasarana penangkapan ikan.

2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan diatas

kapal melalui penerapan sistem rantai dingin.

3. Meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam pengembangan

usaha perikanan.

4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui ekstensifikasi

dan intensifikasi, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta

peningkatan sarana dan prasarana pembenihan.

5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi

penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin.

6. Meningkatkan produksi hasil olahan ikan melalui pembentukan

dan pemberdayaan POKLAHSAR.

7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui

penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan

produk.

8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara

Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB).

9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat

pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan sumberdaya

kelautan dan perikanan.

10. Mengikutkan aparatur OPD pada kegiatan pelatihan dan

bimbingan teknis

11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar

dan prosedur.

Page 24: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

21

12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur

penunjang pelayanan OPD

13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik dan

petugas pelaporan.

D. KEBIJAKAN

Mengacu pada sasaran pembangunan pada sektor kelautan dan

perikanan, maka dirumuskan kebijakan sektor kelautan dan perikanan

sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan

2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan ikan diatas

kapal

3. Peningkatan sarana prasarana lingkungan pesisir*

4. Peningkatan sarana dan prasarana budidaya dalam rangka

mengembangan kawasan budidaya terpadu (minapolitan).

5. Peningkatan penerapan percontohan budidaya unggulan.

6. Penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan

ikan yang baik.

7. Peningkatan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan

8. Peningkatan fasilitasi sarana produksi dan pengemasan produk

olahan ikan.

9. Peningkatan fasilitasi perijinan kesehatan produk olahan

ikan.

10. Meningkatkan frekuensi operasi terhadap praktek illegal fishing.*

11. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

13. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

14. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

15. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

Catatan : Tanda * Tidak Menjadi Kewenangan Kabupaten

E. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang terdiri dari satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat

Page 25: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

22

Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh

alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik. Program

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone melalui dana DAU +

DAK pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

6. Pengembangan Data/Informasi

7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Micro Kecil Menengah

9. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan

10. Pengembangan Perikanan Budidaya

11. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan

Air Tawar

12. Pengembangan Perikanan Tangkap

13. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

14. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

F. KEGIATAN

Kegiatan adalah penjabaran dari program. Jumlah kegiatan

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone melui dana DAK

+ DAU pada Tahun 2018 sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) kegiatan

yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Page 26: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

23

7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar

Daerah

8. Penyediaan Ongkos Kantor

9. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

10. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

11. Pendidikan/Pelatihan Formal

12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

15. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

17. Pengadaan Mebeuler

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

19. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

21. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

22. Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Capaian

Target Kinerja Program dan Kegiatan

23. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

24. Pengembangan Wilayah Pesisir

25. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan

Sumberdaya Kelautan

26. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

27. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

28. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

29. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan

Perikanan Budidaya

30. Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar

31. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

32. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan

33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan

34. Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Page 27: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

24

35. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan

Perikanan Tangkap

36. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

37. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

38. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pagu

Indikatif Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 dapat dilihat

pada Lampiran.

Page 28: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BONE

TAHUN

2018

25

BAB IV.

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan salah satu indikasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang dituangkan dalam bentuk

Program dan Kegiatan untuk dijadikan acuan dalam menyusun

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD) Tahun Anggaran 2018. Rencana Kerja ini disusun dan dibuat

berdasarkan mekanisme yang ada yaitu atas masukan dan hasil

penjaringan dari berbagai pihak yang terkait.

Untuk itu keikutsertaan Stake Holder (Pemerintah, Masyarakat

dan Swasta) terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan

sebagaimana tersebut di atas, sangat menentukan dalam pencapaian

tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bone

khususnya pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Hasil kinerja Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone Tahun 2018 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat

pencapaian serta keberhasilan untuk selanjutnya digunakan sebagai

acuan dalam menyusun Renja SKPD tahun berikutnya sehingga

kinerja SKPD dapat terukur dan berkesinambungan. Keberhasilan

Rencana Kerja ini sangat tergantung dengan penyediaan Dana baik

yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Watampone, 5 Juni 2017

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone

Ir. WAHIDA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I NIP. 19681130 199403 2 007

Page 29: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bone

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1

Produksi Perikanan

Tangkap (Ton) 74.767,6 76.990,6 40.117,4 43.878,5 34.628,7 36.499,0 40.117,4 43.878,5

Jumlah kelompok

Perikanan Tangkap (KUB) 225,0 244,0 228,0 238,0 211,0 218,0 228,0 238,0

Jumlah Nelayan yang Mendapat Alokasi

Sertifikasi Tanah (Persil) 450,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Jumlah TPI/PPI yang akan dibangun 1,0 1,0 1,0 1,0 - - 1,0 1,0

Jumlah TPI/PPI yang akan direhabilitasi 1,0 1,0 1,0 1,0 - - 1,0 1,0

Jumlah Kelompok Nelayan yang

Mendapat Alat Tangkap dan Alat Bantu

Penangkapan 32,0 32,0 10,0 10,0 55,0 30,0 10,0 10,0

Jumlah Nelayan yang terlatih

(Peningkatan Kapasitas SDM Nelayan)

(Orang) - - 30,0 30,0 - - 30,0 30,0

Jumlah Penerbitan/Pencatatan tand kapal

nelayan (Unit) - - 100,0 100,0 - - 100,0 100,0

Optimalnya Operasional PPI (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Jumlah Kelompok

Masyarakat Kelautan dan

Perikanan Yang

Terberdayakan (KUB)

Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan

dan Perikanan yang terberdayakan

(KUB) dan POKDAKAN 21,0 22,0 23,0 24,0 55,0 30,0 23,0 24,0

Jumlah Nelayan yang mendapat Alokasi

sertifikat Tanah (Persil) 450,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 22,0 23,0

Jumlah Nelayan yang mendapat Alokasi

Asuransi Perlindungan - - 2.500,0 3.000,0 - - 2.500,0 3.000,0

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiNo. Indikator

SPM/standar

NasionalIndikator Kinerja Kegiatan

Page 30: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Jumlah Penerbitan/Pencatatan Usaha

Budidaya dan Pengangkut Ikan

Hidup/Asal Ikan - - 100,0 100,0 - - 100,0 100,0

Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Budidaya

Skala Besar (> 5 Ha) - - 3,0 5,0 - - 3,0 5,0

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

didampingi (KUB) 21,0 22,0 23,0 24,0 23,0 24,0

Jumlah Sarana dan Prasarana yang akan

dibangun/diadakan (Paket) 6,0 6,0 - - 8,0 - - -

Produksi Perikanan

Budidaya (Ton) 137.455,0 141.695,0 310.316,0 355.663,0 242.980,0 280.478,0 310.316,0 355.663,0

Jumlah Kelompok

Pembudidaya Ikan

(Pokdakan) 343,0 350,0 522,0 532,0 96,0 512,0 522,0 532,0

Jumlah Kelompok Pembenihan Ikan yang

Mendapat Bantuan (Pokdakan) 1,0 1,0 1,0 1,0 - - 1,0 1,0

Jumlah Pembudidaya/Pokdakan yang

terlegalisasi tanahnya/bermitra (Persil

Tanah, Premi Asuransi) - - 100,0 100,0 - - 100,0 100,0

Jumlah Pembudidaya/Pokdakan yang

didampingi melalui penguatan

kelembagaan (Pokdakan) - - 5,0 5,0 - - 5,0 5,0

Jumlah Pembudiaya/Pokdakan terlatih

(Orang) - - 30,0 30,0 - - 30,0 30,0

Jumlah POKDAKAN yang mendapat

Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi

(Pokdakan) 11,0 11,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Jumlah Pembudidaya Pokdakan yang

terbina dan terdampingi melalui

pemantauan Kesehatan Ikan dan

Lingkungan (Pokdakan) - - 5,0 5,0 - - 5,0 5,0

Jumlah Produksi Benih Ikan BBI (Ekor) 433.500,0 736.950,0 1.252.815,0 1.252.815,0 458.300,0 740.000,0 1.252.815,0 1.252.815,0

Page 31: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prosentase Peningkatan Ekonomi

Pokdakan melalui pendekatan

pengembangan Kawasan Budidaya (%) - - 50,0 60,0 - - 50,0 60,0

Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Penataan Pengembangan Kawasan

Budidaya Baik di air laut, payau maupun

air tawar (Dokumen) - - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0

Jumlah Sarana dan Prasarana yang

dibangun/diadakan dikawasan

Pengembangan Budidaya (Paket) - - 4,0 5,0 - - 4,0 5,0

Jumlah Produksi Ikan

Olahan (Ton) 2.837,3 2.894,0 - - 3.037,3 3.128,4 - -

Jumlah Poklahsar yang

berkembang (Kelompok) 82,0 83,0 - - 86,0 86,0 - -

Jumlah Poklahsar yang mendapat

Bantuan Parasana dan Sarana Pengolahan

dan Pemasaran (Kelompok) 15,0 17,0 - - 20,0 17,0 - -

Fasilitasi Promosi Usaha Produk

Perikanan (Jenis) - - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0

Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk

Perikanan (Jenis) - - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0

Jumlah Kelompok

Masyarakat Pengawas

(Pokmaswas) 59,0 59,0 - - 59,0 59,0 - -

Jumlah Pokmaswas yang dibina

(Kelompok) 4,0 4,0 - - 12,0 12,0 - -

Page 32: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Jumlah Pegawai yang

mengikuti

Pelatihan/Bimtek (Orang) 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 - 4,0 4,0

Jumlah Pegawai yang diikutkan dalam

kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan

(Orang) 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 - 4,0 4,0

Persentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran

(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Terbayarnya Jasa Telepon, Air dan Listrik

(Jenis) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Prosentase Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang berfungsi (%) 69,0 73,0 77,0 77,0 69,0 73,0 77,0 77,0

Prosentase Pelaksanaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS

yang diberikan honor /jasa atas

pelaksanaan Adminsitrasi Pengelolaan

Keuangan selama 1 Tahun (Orang) - - 90,0 90,0 - - 90,0 90,0

Ketersediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan (Jenis) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS)

yang diberi Tugas Dinas dalam Daerah

dan Dinas Luar Daerah selama 1 Tahun

(Orang) - - 90,0 90,0 - - 90,0 90,0

Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis

Perkantoran (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Page 33: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Tingkat pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis,

Barang Cetakan, Penggandaan dan

makanan serta Minuman selama 1 Tahun

(%) - - 100,0 100,0 - - 100,0 100,0

Jumlah Dokumen

Perencanaan, Laporan

Kinerja dan Keuangan

yang Tersusun sesuai

aturan, tepat waktu dan

akuntabel (Jenis) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan

Kinerja dan Keuangan yang Tersusun

sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel

(Jenis) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Updating Dokumen

Database tindak lanjut

intervensi program dan

kegiatan (Dokumen) - - 5,0 5,0 - - 5,0 5,0

Updating Dokumen Database tindak

lanjut intervensi program dan kegiatan

(Dokumen) - - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0

Prosentase Kebutuhan

Sarana dan Prasarana

Aparatur (%) 75,0 80,0 85,0 85,0 75,0 80,0 85,0 85,0

Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit) 2,0 2,0 2,0 8,0 1,0 - 2,0 8,0

Prosentase Fungsi Gedung Kantor Dinas

(%) 85,0 90,0 95,0 95,0 85,0 90,0 95,0 95,0

Jumlah Gedung Kantor yang direhab

sedang/Berat (Unit) - - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0

Berfungsinya Kendaraan Bermotor (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

(Unit) - - 3,0 2,0 - - 3,0 2,0

Page 34: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit) - - 5,0 5,0 - - 5,0 5,0

Jumlah Mebeleur (unit) - - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0

Jumlah Pegawai yang

melakukan Disiplin Kerja

(orang) - - 5,0 5,0 - - 5,0 5,0

Jumlah Mesin/Kartu Absensi (Unit) - - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0

Jumlah Sarana dan

Prasarana Penyuluhan

(Unit) 90,0 94,0 - - 26,0 17,0 - -

Jumlah Bahan/Kit Penyuluhan 2,0 2,0 - - 1,0 17,0 - -

Jumlah Motor Penyuluh (Unit) 2,0 2,0 - - 5,0 8,0 - -

Watampone, 5 Juni 2017

Kepala Dinas

NIP. 19681130 199403 2 007

Ir. WAHIDA, M.Si

Page 35: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan

Perikanan Kab.Bone Tahun 2016

Jumlah Jumlah

No Jumlah anggaran anggaran

Urut Anggaran yg terealisir yang telah

disetor

1 2 3 10(4+7) 11(5+8)

1 412 02 01- Retribusi Pemakaian 96.950.000 97.000.000 97.000.000 100,05

Kekayaan Daerah

- Excavator 96.950.000 97.000.000 97.000.000 100,05

2 412 02 02- Retribusi T. Pelelangan 158.050.000 159.125.000 159.125.000 100,68

- Sewa Kios Nelayan 21.120.000 21.120.000 21.120.000 100,00

- Sewa Kantin Nelayan 6.930.000 6.930.000 6.930.000 100,00

- Sewa Tangki SPDN 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100,00

- Jasa Tempat Pelelangan Ikan 91.000.000 92.075.000 92.075.000 101,18

- Tambat/ Labuh 7.000.000 7.000.000 7.000.000 100,00

- Pas Masuk 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00

- Bagi Hasil Penjualan Air Bersih 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00

3 412 02 03- Retribusi Izin U. Perik. 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00

- Bibit Ikan Nila, Mas, Lele 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00

Jumlah 270.000.000 271.125.000 271.125.000 100,42

Watampone, 5 Juni 2017

Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

Uraian Persentase (%)

Page 36: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

Tabel 3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bone Tahun 2016

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kabupaten : Bone

KEU. (Rp) (%)

1 2 5 6 7 9 10

1Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air dan Listrik1

Terpenuhinya Pelayanan Jasa

Telepon, Air dan Listrik (Jenis)Jenis 3 142.480.000 134.271.910 94,24 100 DAU

2Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor 2

Prosentase Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Yang

Berfungsi

% 73 25.000.000 24.999.100 100,00 100 DAU

3Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan3

Prosentase Pelaksanaan

Administrasi Pengelolaan

Keuangan

% 100 207.690.000 201.990.000 97,26 100 DAU

4Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kator4

Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor% 100 67.948.000 67.843.000 99,85 100 DAU

5

Penyediaan Bahan bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan

5

Ketersediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

Jenis 2 12.110.000 12.110.000 100,00 100 DAU

6

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke dalam dan

Keluar Daerah

6

Prosentase pelaksanaan

Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

% 100 232.961.000 232.960.313 100,00 100 DAU

7Pelaksanaan Adminsitrasi

Perkantoran7

Tingkat Pemenuhan

Kenutuhan Alat Tulis, Barang

Cetakan, Penggandaan dan

Makanan serta Minuman

selama 1 Tahun

% 100 108.289.100 108.200.000 99,92 100 DAU

8 Pengadaan Mebeleur 8 Jumlah Mebeleur Unit 3 30.000.000 30.000.000 100,00 100 DAU

9Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung Kantor9

Prosentase Fungsi Gedung

Kantor Dinas% 90 367.772.000 367.772.000 100,00 100 DAU

10Pemeliharaan Rutin/berkala

Kendaraan Dinas/Operasional10

Berfungsinya Kendaraan

Bermotor% 100 153.500.000 145.738.818 94,94 100 DAU

FISIK

(%)

SUMBER

DANAURAIAN INDIKATOR KINERJA

1

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

3 4 8

NO.PROGRAM

UTAMA

SASARANSATUAN TARGET

ANGGARAN

(RP)

REALISASI

2

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Page 37: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

3

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

11Pendidikan dan Pelatihan

Formal11

Jumlah Pegawai yang

Mengikuti Pelatihan / BimtekOrang 4 22.125.000 - - 100 DAU

4

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

12

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

12

Jumlah Dokumen

Perencanaan, Laporan Kinerja

dan Keuangan yang tersusun

sesuai aturan, tepat waktu

dan akuntabel

Jenis 5 88.225.000 88.186.000 99,96 100 DAU

5

Pengembangan

Data dan

Informasi

13

Penyusnan dan Analisis Data

Informasi Perencanaan

Pembangunan

13Tersedianya Data Base

KemiskinanDokumen 1 56.200.000 56.195.000 99,99 100 DAU

14Pembinaan Kelompok Ekonomi

Masyarakat Pesisir14

Jumlah Nelayan yang

mendapat Alokasi Sertifikat

Tanah dan bermitra dengan

Bank

Persil 400 47.200.000 47.199.346 100,00 100 DAU

15 Pengembangan Wilayah Pesisir 15Jumlah Sarana dan Prasarana

yang dibangun/diadakanPaket 6 431.730.000 431.730.000 100,00 100 DAU

16 Pengelolaan Wilayah Pesisir 16Tersedianya Dokumen Zonasi

Wilayah PesisirDokumen 1 147.100.000 146.500.000 99,59 100 DAU

7

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

pengawasan

dan

Pengendalian

Sumber Daya

Kelautan

17

Pembentukan Kelompok

Masyarakat Swakarsa

Pengamanan Sumberdaya

Kelautan

17Jumlah Kelompok Masyarakat

Pengawas yang dibinaPokmaswas 4 203.000.000 202.099.700 99,56 100 DAU

18 Pendampingan Pada Kelompok

Tani Pembudidaya Ikan18

Jumlah Pembudidaya /

Pokdakan yang terlegalitas

Tanahnya / bermitraPersil 100 46.000.000 46.000.000 100,00 100 DAU

19Pembinaan dan

Pengembangan Perikanan19

Jumlah Pokdakan yang

mendapat bantuan sarana

dan Prasarana Produksi

Pokdakan 11 1.948.950.000 1.948.948.880 100,00 100 DAK,DAU

20

Pengembangan UPTD,

Pembinaan dan Mekanisme

Pengelolaan Budidaya

Perikanan

20Jumlah Produksi Benih Ikan

BBI Ekor 736.950 686.588.000 686.552.588 99,99 100 DAK,DAU

6

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat

Pesisir

8

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

Page 38: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

21Pendampingan Pada Kelompok

Nelayan Perikanan Tangkap21

Bertambahnya Status Hukum

Hak atas Tanah NelayanPersil 100 37.800.000 37.794.455 99,99 100 DAU

22Pemeliharaan Rutin / Berkala

Tempat Pelelangan Ikan22

Jumlah PPI/TPI yang akan

direhabilitasiUnit 1 1.736.342.000 1.736.282.000 100,00 100 DAK+DAU

23Pembinaan Kelompok Nelayan

Perikanan Tangkap23

Jumlah Kelompok Nelayan

yang mendapat Bantuan Alat

Tangkap dan Alat Bantu

Penangkapan

KUB 32 1.767.200.000 1.767.200.000 100,00 100 DAK,DAU

24

Pengembangan UPTD,

Pembinaan dan Mekanisme

Pengelolaan Perikanan

Tangkap

24Optimalnya Operasional UPTD

PPI Lonrae% 100 29.500.000 29.459.822 99,86 100 DAU

10

Pengembangan

Sistem

Penyuluhan

Perikanan

25Peningkatan Sarana dan

Prasarana Penyuluhan25

Jumlah Sarana dan Prasarana

PenyuluhanUnit 4 240.185.000 240.185.000 100,00 100 DAK,DAU

26

Kajian Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan (1)

26

Terselenggaranya Pembinaan

Poklahsar dan Promosi Produk

Hasil Perikanan

Jenis 5 519.265.000 519.219.700 99,99 100 DAU

27

Kajian Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan (02)

27

Jumlah Poklahsar yang

mendapat Bantuan Sarana

dan Prasarana Pengolahan

dan Pemasaran Hasil

Perikanan

Poklahsar 17 200.000.000 200.000.000 100,00 100 DAK,DAU

9.555.160.100 9.509.437.632 99,52 100

Watampone, 5 Juni 2017

Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

9

Pengembangan

Perikanan

Tangkap

11

Optimalisasi

Pengelolaan dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan

TOTAL

Page 39: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

Tabel 4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan budidaya

Keuangan %Keuangan % Fisik

Program Pengelolaan 2.050.000.000 1.949.570.000 95,10 100,00

Sumberdaya Perikanan

Budidaya

2344 701.800.000 672.110.000 95,77 100,00

Pengelolaan Sistem

Perbenihan Ikan

2344,010 701.800.000 672.110.000 95,77 100,00

Unit Pembenihan Skala Kecil

Siap Disertifikasi

521211 Belanja Bahan 7.250.000 7.250.000 100,00 100,00

521213 Honor Output kegiatan 15.610.000 14.090.000 90,26 100,00

522141 Belanja Sewa 2.000.000 2.000.000 100,00 100,00

522151 Belanja Jasa Profesi 4.700.000 4.700.000 100,00 100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 43.500.000 26.250.000 60,34 100,00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 13.740.000 13.740.000 100,00 100,00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.000.000 9.000.000 60,00 100,00

526311 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan 600.000.000 595.080.000 99,18 100,00

Kepada masyarakat/Pemda

- Paket Kebun Bibit Rumput Laut 600.000.000 595.080.000 99,18 100,00

2345 135.210.000 102.860.000 76,07 100,00

Pengelolaan Kawasan

Perikanan Budidaya

2345,008 113.860.000 102.860.000 90,34 100,00

Kab/Kota yang memenuhi

syarat sebagai minapolitan

berbasis perikanan Budidaya

521211 Belanja Bahan 7.810.000 7.810.000 100,00 100,00

KKP RI Tahun 2016

RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran

Page 40: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

Keuangan %Keuangan % Fisik

RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran

521213 Honor Output kegiatan 52.800.000 52.800.000 100,00 100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 34.500.000 29.500.000 85,51 100,00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 6.750.000 6.750.000 100,00 100,00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12.000.000 6.000.000 50,00 100,00

2345,009 21.350.000 0 - -

Stakeholder utama yang

terlibat mendukung kawasan

minapolitan

521211 Belanja Bahan 4.400.000 0 - -

521213 Honor Output kegiatan 1.250.000 0 - -

522141 Belanja Sewa 2.000.000 0 - -

522151 Belanja Jasa Profesi 7.700.000 0 - -

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 6.000.000 0 - -

2346 1.028.750.000 1.003.060.000 97,50 100,00

Pengelolaan Produksi

dan Usaha Pembudi-

dayaan Ikan 2346,004 380.550.000 369.100.000 96,99 100,00

Lokasi Percontohan Teknologi

521211 Belanja Bahan 9.800.000 9.800.000 100,00 100,00

521213 Honor Honor Output kegiatan 10.900.000 10.900.000 100,00 100,00

522141 Belanja Sewa 4.000.000 4.000.000 100,00 100,00

522151 Belanja Jasa Profesi 8.800.000 8.800.000 100,00 100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 5.500.000 3.000.000 54,55 100,00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.750.000 18.500.000 74,75 100,00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 12.900.000 12.900.000 100,00 100,00

526311

Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda 303.900.000 301.200.000 99,11 100,00

2346,006 648.200.000 633.960.000 97,80 100,00

Page 41: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

Keuangan %Keuangan % Fisik

RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran

Kelompok Masyarakat yang

tingkatkan skala usahanya

dibidang perikanan budidaya

521211 Belanja Bahan 5.450.000 5.450.000 100,00 100,00

521213 Honor Output kegiatan 16.250.000 16.250.000 100,00 100,00

522141 Belanja Sewa 2.000.000 2.000.000 100,00 100,00

522151 Belanja Jasa Profesi 3.500.000 3.500.000 100,00 100,00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000 19.500.000 86,67 100,00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 7.500.000 7.500.000 100,00 100,00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.000.000 6.000.000 100,00 100,00

526311

Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda 585.000.000 573.760.000 98,08 100,00

2348 184.240.000 171.540.000 93,11 100,00

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Tekmis Lainnya Direktorat

Jenderal Perikanan

Budidaya

2348,008 59.800.000 47.800.000 79,93 100,00

Perencanaan,Kerjasama,

Evaluasi Program dan

Anggaran Berdasarkan

Data Terkini dan Akuran

521211 Belanja Bahan 1.600.000 1.600.000 100,00 100,00

521213 Honor Output kegiatan 7.200.000 7.200.000 100,00 100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 27.000.000 27.000.000 100,00 100,00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24.000.000 12.000.000 50,00 100,00

2348,011 43.300.000 43.300.000 100,00 100,00

Pengembangan Administrasi

Keuangan, Ketatausahaan,

dan Kerumahtanggaan

Page 42: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

Keuangan %Keuangan % Fisik

RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran

di Lingkup DJPB

521213 Honor Output kegiatan 7.200.000 7.200.000 100,00 100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 13.100.000 13.100.000 100,00 100,00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 23.000.000 23.000.000 100,00 100,00

2348,994 68.800.000 68.100.000 98,98 100,00

Layanan perkantoran

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 58.200.000 58.200.000 100,00 100,00

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 9.600.000 9.600.000 100,00 100,00

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 1.000.000 300.000 30,00 100,00

2348,996 12.340.000 12.340.000 100 100

Perangkat Pengolah dan 526212 Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan 12.340.000 12.340.000 100 100

Komunikasi untuk diserahkan kepada pemerintah Daerah

2.050.000.000 1.949.570.000 95,10 100,00

Watampone, 5 Juni 2017

Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

TOTAL

Page 43: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

Tabel 5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Peningkatan Daya Saing

Keuangan %Keuangan % Fisik

Penguatan Daya 18.000.000.000 17.874.133.000 99,30 100,00

Saing Produk

Kelautan dan

Perikanan

2359 18.000.000.000 17.874.133.000 99,30 100,00

Bina Mutu dan Diversifikasi

Produk Kelautan

2359,008 17.810.760.000 17.684.893.000 99,29 100,00

Fasilitasi Kebutuhan Sarana

dan Prasarana Mutu dan

Diversifikasi Produk Kelautan 521211 Belanja Bahan 17.700.000 17.700.000 100,00 100,00

521213 Honor Output Kegiatan 40.120.000 40.120.000 100,00 100,00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 252.455.000 126.800.000 50,23 100,00

522131 Belanja Jasa Konsultan 537.265.000 537.265.000 100,00 100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 68.750.000 68.538.000 99,69 100,00

526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 16.894.470.000 16.894.470.000 100,00 100,00

masyarakat / pemda

2359,011 189.240.000 189.240.000 100,00 100,00

Manajemen Ketatausahaan

Direktorat Bina Mutu dan

Diversifikasi Produk Kelautan

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 600.000 600.000 100,00 100,00

Anggaran

Produk Hasil Perikanan KKP RI Tahun 2016

RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian

Page 44: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

Keuangan %Keuangan % FisikAnggaran

RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 101.760.000 101.760.000 100,00 100,00

521211 Belanja Bahan 19.200.000 19.200.000 100,00 100,00

521213 Honor Output Kegiatan 14.400.000 14.400.000 100,00 100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.280.000 9.280.000 100,00 100,00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44.000.000 44.000.000 100,00 100,00

526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.678.570.000 1.664.047.300 99,13 100

masyarakat / pemda

2358,038 1.500.000.000 1.488.939.300 99,26 100

Sentra Pengolahan Hasil

Perikanan yang dibangun/

di Sentra Terpadu

(Pembangunan Sentra

Pengolahan Hasil Perikanan

1 Unit

521211 Belanja Bahan 6.250.000 6.250.000 100,00 100

521213 Honor Output Kegiatan 10.230.000 10.230.000 100,00 100

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.750.000 8.750.000 100,00 100

522131 Belanja Jasa Konsultan 50.000.000 50.000.000 100,00 100

522151 Belanja Jasa Profesi 12.000.000 12.000.000 100,00 100

524111 Belanja Perjalanan Biasa 32.000.000 32.000.000 100,00 100

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.500.000 16.116.300 97,67 100

526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.364.270.000 1.353.593.000 99,22 100

masyarakat / pemda

2359 3.520.440.000 3.504.203.950 98 100

Pengembangan Produk

Page 45: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

Keuangan %Keuangan % FisikAnggaran

RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian

dan Usaha Usaha Pasca

Panen Non Pangan

Hasil Perikanan 2359,022 3.520.440.000 3.504.203.950 98 100

Jumlah Lokasi Sarana dan

Prasarana Pengembangan

dan Pembinaan Produk Non

Pangan Hasil Perikanan

(Pengembangan Produk

Non Pangan Tepung Ikan

di Sentra Perikanan Terpadu

1 Lokasi

521211 Belanja Bahan 7.450.000 7.450.000 100,00 100

521213 Honor Output Kegiatan 7.290.000 7.290.000 100,00 100

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 71.200.000 71.200.000 100,00 100

522131 Belanja Jasa Konsultan 238.483.000 238.483.000 100,00 100

524111 Belanja Perjalanan Biasa 14.000.000 12.453.200 88,95 100

526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 3.182.017.000 3.167.327.750 99,54 100

masyarakat / pemda

2361 110.199.000 107.803.196 97,83 100

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis di Bidang Pasca

Panen dan Pemasaran

Hasil Kelautan dan Perikanan

Page 46: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

Keuangan %Keuangan % FisikAnggaran

RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian

2361,001 110.199.000 107.803.196 97,83 100

Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan

Administrasi Satker

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 600.000 599.996 100,00 100

521115 Honor Operasional Satua Kerja 79.560.000 77.880.000 97,89 100

521211 Belanja Bahan 12.539.000 12.439.000 99,20 100

524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.000.000 2.000.000 100,00 100

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.500.000 14.884.200 96,03 100

18.000.000.000 17.874.133.000 99,30 100

Kepala Dinas

Watampone, 5 Juni 2017

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

TOTAL

Page 47: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

Keuangan %Keuangan % FisikAnggaran

RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian

Page 48: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

LAMPIRAN I (Sesuai Format Permendagri 54 Tahun 2010

a. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.BONE

APBD

KAB/DAU (Rp.)

APBD PROV.

(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.) TOTAL (Rp.)

APBD KAB/DAU

(Rp.)

APBD PROV.

(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.)

2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

2,05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 16.381.500.000 57.710.000.000 30.330.000.000 98.550.000.000 204.446.500.000 Priorintas 16.581.500.000 57.710.000.000 30.330.000.000 98.550.000.000 204.546.500.000

2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Hasil

Analisis

2,05 2.05.01 0'1 Pelayanan Administrasi PerkantoranKelancaran Pemenuhan Kebutuhan Pengelolaan

administrasi perkantoran

2,05 2.05.01 0'1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar Kec.T.Riattang 3000 Surat 500.000 500.000 3000 Surat 500.000 500.000

2,05 2.05.01 0'1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberdayaJumlah Jenis Rekening Pembayaran selama 1 tahun Kec.T.Riattang 3 Jenis 160.000.000 160.000.000 3 Jenis 160.000.000 160.000.000

Air dan Listrik

2,05 2.05.01 0'1 03 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kec.T.Riattang 1 Tahun 27.500.000 27.500.000 1 Tahun 27.500.000 27.500.000

dan Perlengkapan Kantor Kantor selama 1 Tahun

2,05 2.05.01 0'1 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS yang Kec.T.Riattang 90 Orang 250.000.000 250.000.000 90 Orang 250.000.000 250.000.000

Keuangan diberikan honor /jasa atas pelaksanaan Adminsitrasi

Pengelolaan Keuangan selama 1 Tahun (Orang)

2,05 2.05.01 0'1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Kebutuhan peralatan dan Perlengkapan KantorKec.T.Riattang 1 Tahun 3.500.000 3.500.000 1 Tahun 3.500.000 3.500.000

2,05 2.05.01 0'1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Ketersedian Bahan Bacaan dan Peraturan Kec.T.Riattang 2 Jenis 25.000.000 25.000.000 2 Jenis 25.000.000 25.000.000

Peraturan Perundang-Undangan Perundang-undangan (Jenis)

2,05 2.05.01 0'1 23 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS) yang Kab. Bone dam 90 Orang 250.000.000 250.000.000 90 Orang 250.000.000 250.000.000

Kedalam dan Keluar Daerah diberi Tugas Dinas dalam Daerah dan Dinas Luar Kab.Bone

Luar Daerah selama 1 Tahun (Orang)

2,05 2.05.01 0'1 24 Pelaksanaan Administrasi Tingkat pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis, Kec.T.Riattang 100 % 110.000.000 110.000.000 100 % 110.000.000 110.000.000

Perkantoran Barang Cetakan, Penggandaan dan makanan

serta Minuman selama 1 Tahun (%)

2,05 2.05.01 02 Peningkatan Sarana dan PrasaranaCakupan Sarana Prasarana yang ber

Aparatur fungsi dengan Baik

2,05 2.05.01 02 05 Pengadaan kendaraan Dinas/ 1. Jumlah kendaraan Dinas/Operasional

Operasional - Kendaraan Roda Dua Kec.T.Riattang 5 Unit 100.000.000 100.000.000 5 Unit 100.000.000 100.000.000

2,05 2.05.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung 2. Meningkatnya Fasilitas Sarana dan

Kantor Prasarana Aparatur

- Alat Pengolahan Data Kec.T.Riattang 5 Paket 60.000.000 60.000.000 5 Paket 60.000.000 60.000.000

- AC Kec.T.Riattang 2 Unit 20.000.000 20.000.000 2 Unit 20.000.000 20.000.000

2,05 2.05.01 02 10 Pengadaan Mebeleur Lemari Arsip, Meja dan Kursi Kec.T.Riattang 1 Paket 300.000.000 300.000.000 1 Paket 450.000.000 450.000.000

2,05 2.05.01 02 …. Peningkatan Displin Aparatur Jumlah Pegawai yang berlaku disiplin Kerja Kec.T.Riattang 90 Org 90 Org

Pengadaan Mesin Kartu Absensi Jumlah Mesin Kartu Absensi Kec.T.Riattang 1 Unit 25.000.000 1 Unit 25.000.000

2,05 2.05.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang direhab/dipelihara Kec.T.Riattang 3 Unit 500.000.000 500.000.000 3 Unit 500.000.000 500.000.000

Gedung Kantor TR.Timur

Amali

2,05 2.05.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanJumlah Kendaraan dinas Yang mendapat Kec.T.Riattang 4 Unit 200.000.000 200.000.000 4 Unit 200.000.000 200.000.000

Dinas/Operasional pemeliharaan

2,05 2.05.01 02 45 Rehabilitasi Sedang / Berat Jumlah Gedung yang direhabilitasi sedang/ Kec.T.Riattang 1 Unit 3.000.000.000 3.000.000.000 1 Unit 3.000.000.000 3.000.000.000

Gedung Kantor Dinas Berat

2,05 2.05.01 05 Peningkatan Kapasitas Cakupan pemenuhan kompetensi sumber

SumberdayaAparatur daya aparatur

2,05 2.05.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang diikutkan dalam Kec.T.Riattang 4 Orang 150.000.000 150.000.000 4 Orang 150.000.000 150.000.000

kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan (orang)

2,05 2.05.01 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan

Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan Keuangan yang Tersusun

dan Keuangan sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel (Jenis)

2,05 2.05.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kec.T.Riattang 7 Jenis 200.000.000 200.000.000 7 Jenis 200.000.000 200.000.000

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Tersusun

Kinerja SKPD sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel (Jenis)

2,05 106.2.05.01 15 Program Pengembangan Data / Cakupan Dokumen Database

Informasi

1,06 106.2.05.01 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis Updating Dokumen Database tindak lanjut Kec.Awangpone 1 Tahun 100.000.000 100.000.000 1 Tahun 100.000.000 100.000.000

data informasi capaian target intervensi program dan kegiatan

kinerja program dan kegiatan

2,05 2.05.01 15 Pemberdayaan Ekonomi Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Kec.Pantai

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana

TOTAL (Rp.)

1 5 12

Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

penting

Prakiran Maju Rencana Tahun : 2019

LokasiTarget capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Target capaian

kinerja

Page 49: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

APBD

KAB/DAU (Rp.)

APBD PROV.

(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.) TOTAL (Rp.)

APBD KAB/DAU

(Rp.)

APBD PROV.

(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana

TOTAL (Rp.)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

penting

Prakiran Maju Rencana Tahun : 2019

LokasiTarget capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Target capaian

kinerja

MasyarakatPesisir Perikanan yang Terbedayakan (KUB) dan

POKDAKAN

115 2.05.01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

115 2.05.01 17 09 Penyelenggaran Promosi Produk Usaha Mikro Fasilitasi Promosi Usaha Produk Perikanan (Jenis) Kab.Bone dan 2 Jenis 250.000.000 250.000.000 2 Jenis 300.000.000 300.000.000

Kecil Menengah Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Luar Kab.Bone

Perikanan (Jenis)

- Pameran/Lomba Masak/PENAS

- Lomba Desa/P2WKSS

2,05 2.05.01 15 01 Pembinaan Kelompok Ekonomi - Jumlah Nelayan yang mendapat alokasi Kec.Pantai 100 Persil 100.000.000 100.000.000 100 Persil 100.000.000 100.000.000

Masyarakat Pesisir sertifikat tanah (Persil) dan atau bermitra

- Jumlah Nelayan yang mendapat alokasi Kec.Pantai 3000 Jiwa 200.000.000 200.000.000 3000 Jiwa 200.000.000 200.000.000

Asuransi Perlindungan

- Jumlah penerbitaan/ Pencatatan Usaha Kec.Pantai 100 Objek 100.000.000 100.000.000 100 Objek 100.000.000 100.000.000

Budidaya dan pengangkut ikan hidup /

asal ikan

- Jumlah Penerbitan Ijin Usaha budidaya 5 Objek 100.000.000 100.000.000 5 Objek 100.000.000

skala besar ( > 5Ha)

2,05 2.05.01 20 Pengembangan Perikanan Budidaya- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

2,05 2.05.01 20 01 Pengembangan Bibit Ikan UnggulJumlah Kelompok Pembenih Ikan yang Kab.Bone 1 Klpk 200.000.000 200.000.000 1 Klpk 200.000.000 200.000.000

Mendapat Bantuan (Pokdakan)

2,05 2.05.01 20 02 Pendimpingan pada Kelompok - Jumlah Pembudidaya /Pokdakan yang Kec.Pantai 100 Persil 100.000.000 100.000.000 100 Persil 100.000.000 100.000.000

Tani Pembudidaya Ikan terlegalitasi Tanahnya / bermitra (Persil

Tanah ,Premi Asuransi)

- Jumlah Pembudidaya /Pokdakan yang Kec.Pantai 5 Pokdakan 250.000.000 250.000.000 5 Pokdakan 250.000.000 250.000.000

didampingi melalui Penguatan Kelembagaan

(Pokdakan)

- Jumlah Pembudidaya dan /Pokdakan 30 Orang 100.000.000 100.000.000 30 Orang 100.000.000 100.000.000

terlatih (Orang)

2,05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan - Jumlah Pokdakan yang mendapat bantuan

Perikanan Sarana dan Prasarana Produksi (Pokdakan)

1. Pengembangan Budidaya Laut

a. Percontohan (Dempond) Budidaya Air Laut Kec.Pantai 100 Paket 500.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000 6.500.000.000 100 Paket 500.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000 6.500.000.000

b. Pengadaan Bibit/Benih Budidaya Air Laut Kec.Pantai 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 Paket 200.000.000 200.000.000

2. Pengembangan Budidaya Air Payau

a. Dempond (Percontohan) Budidaya Air Payau 100 Paket 500.000.000 100 Paket 500.000.000

b. Pengadaan Bibit/Benih Budidaya Air Payau Kec.Pantai 1 Paket 200.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 3.700.000.000 1 Paket 200.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 3.700.000.000

3. Pengembangan Budidaya Air Tawar Kab.Bone

a. Dempond (Percontohan) Budidaya Air Tawar 100 Paket 700.000.000 2.000.000.000 2.700.000.000 100 Paket 700.000.000 2.000.000.000 2.700.000.000

b. Pengadaan Bibit/Benih Budidaya Air Tawar Kec.Pantai 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 Paket 200.000.000 200.000.000

- Jumlah Pembudidaya Pokdakan yang terbina Kab,Bone 5 Pokdakan 100.000.000 100.000.000 5 Pokdakan 100.000.000 100.000.000

dan terdampingi melalui pemantauan

Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Pokdakan)

* Operasional dan Pendamping Fisik Kab. Bone 1 Tahun 500.000.000 500.000.000 1 Tahun 500.000.000 500.000.000

2,05 2.05.01 20 04 Pengembangan UPTD, Pembinaan Jumlah sarana dan prasarana balai benih ikan

dan Mekanisme Pengelolaan dan Operasional UPTD

Budidaya perikanan - Pemeliharaan /Rehabilitasi BBI Amali Kec. Amali 1 Paket 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 1 Paket 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000

a. Pembangunan /Rehabilitasi Gedung

Kolam Pemijahan

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Operasional BBI

c. Pembangunan Gudang Pakan, dan Pupuk

- Pengadaan Peralatan Kantor UPTD Kec. Amali 1 Paket 300.000.000 300.000.000 1 Paket 300.000.000 300.000.000

Produksi benih ikan berkualitas pada unit

balai benih Ikan

- Penyediaan Induk

* Ikan Lele Kec. Amali 500 Kg 100.000.000 100.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000

* Ikan Mas Kec. Amali 500 Kg 100.000.000 100.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000

* Ikan Patin Kec. Amali 500 Kg 100.000.000 100.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000

* Ikan Gurami Kec. Amali 500 Kg 100.000.000 100.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000

* Ikan Nila Kec. Amali 500 Kg 100.000.000 100.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000

- Operasional UPTD Kec. Amali 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 200.000.000

Page 50: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

APBD

KAB/DAU (Rp.)

APBD PROV.

(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.) TOTAL (Rp.)

APBD KAB/DAU

(Rp.)

APBD PROV.

(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana

TOTAL (Rp.)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

penting

Prakiran Maju Rencana Tahun : 2019

LokasiTarget capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Target capaian

kinerja

2,05 2.05.01 21 Pengembangan Perikanan Jumlah Produksi perikanan Tangkap

Tangkap

2,05 2.05.01 21 01 Pendampingan Pada Kelompok - Jumlah penerbitaan/ Pencatatan tanda Kec.Pantai 100 Unit 100.000.000 100.000.000 100 Unit 100.000.000 100.000.000

Nelayan Perikanan Tangkap kapal nelayan (Unit)

- Jumlah Nelayan yang terlatih (Peningkatan Kec.Pantai 30 Orang 100.000.000 100.000.000 30 Orang 100.000.000 100.000.000

Kapasitas SDM Nelayan) (Orang)

2,05 2.05.01 21 02 Pembangunan Tempat Pelelangan IkanJumlah TPI/PPI yang akan dibangun

- Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Kec.Pantai 1 Unit 700.000.000 700.000.000 1 Unit 700.000.000 700.000.000

2,05 2.05.01 21 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah TPI/PPI yang akan direhabilitasi

Tempat Pelelangan Ikan - Pemeliharaan PPI Lonrae Kec.T.R.Timur 1 Paket 15.000.000.000 500.000.000 10.000.000.000 25.500.000.000 1 Paket 15.000.000.000 500.000.000 10.000.000.000 25.500.000.000

- Pengaspalan Jalan Masuk dan Pemasangan

Paving Blok Pelataran PPI Lonrae

- Rehabilitasi Drainase dan Talud PPI

- Rehabilitasi Gedung Administrasi PPI

- Rehabilitasi Mesjid PPI

- Rehabilitasi Kios Nelayan

- Reklamasi Tempat Pelangan Ikan

- Pembangunan Dermaga /Jalan Case Way

- Pembangunan Selasar Tempat Pembongkaran Ikan

- Operasinoal dan Pendamping Fisik Kec. Amali 1 Tahun 150.000.000 150.000.000 1 Tahun 150.000.000 150.000.000

2,05 2.05.01 21 06 Pembinaan Kelompok Nelayan Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat

Perikanan Tangkap Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu

Penangkapan (KUB)

- Pengadaan Alat Tangkap dan Alat Bantu Kec.Pantai 1 Paket 500.000.000 500.000.000 10.000.000.000 25.000.000.000 36.000.000.000 1 Paket 500.000.000 500.000.000 10.000.000.000 25.000.000.000 36.000.000.000

Penangkapan Ikan

- Operasinoal dan Pendamping Fisik Kab.Bone 1 Tahun 800.000.000 800.000.000 1 Tahun 800.000.000 800.000.000

2,05 2.05.01 21 07 Pengembangan UPTD, Pembinaan Operasional UPTD PPI

dan Mekanisme Pengelolaan

Perikanan Tangkap - Operasional Pelaksanaan UPTD PPI Kec. TR.Timur 1 Tahun 250.000.000 250.000.000 1 Tahun 250.000.000 250.000.000

2,05 2.05.01 24 Program Pengembangan Kawasan Prosesntase Penigkatan eknonomi Pokdakan

Budidaya Laut, Air Payau dan Air melalui pendekatan Pengembangan

Tawar Kawasan Budidaya (%)

2,05 2.05.01 24 01 Kajian Kawasan Budidaya Laut, - Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Air Payau dan Air Tawar Penataan pengembangan kawasan

budidaya, baik di air laut, payau maupun

air tawar

- Jumlah Sarana dan Prasarana yang

dibangunan/diadakan di Kawasan

Pengembangan Budidaya (Paket)

a. Perahu Pembudidaya Rumput Laut Kec.Pantai 50 Unit 200.000.000 550.000.000 750.000.000 50 Unit 200.000.000 550.000.000 750.000.000

b. Para-para (Penjemuran Rumput Laut) Kec.Pantai 50 Unit 200.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 50 Unit 200.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000

c. Pembangunan/Rehab Saluran Tambak Kec.Pantai 10 Paket 1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 10 Paket 1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000

d. Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Kec.Pantai 10 Paket 1.000.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 10 Paket 1.000.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000

e. Pengadaan Pintu Air Kec.Pantai 20 Unit 200.000.000 200.000.000 400.000.000 20 Unit 200.000.000 200.000.000 400.000.000

f. Pembangunan/Pengadaan Sarana Unit Pos Kec.T.Riattang 1 Unit 500.000.000 500.000.000 1 Unit 500.000.000 500.000.000

Layanan Kesehatan Ikan dan Lingk.Terpadu

g. Pembangunan/Pengadaan Sarpras Kec.T.Riattang 1 Unit 500.000.000 500.000.000 1 Unit 500.000.000 500.000.000

Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)

- Jumlah Benih yang akan ditebar pada Kab. Bone 20.000.000 Ekor ######## Ekor

PUD dan PL

a. Restocking benih Kab. Bone 20.000.000 Ekor 500.000.000 300.000.000 800.000.000 ######## Ekor 500.000.000 300.000.000 800.000.000

Pengembangan Perikanan BudidayaMeningkatnya produksi perikanan budidaya

Jumlah pokdakan yang mendapat bantuan

dan pembinaan

Pengembangan Teknologi Sistem - Jumlah Sarana Produksi Budidaya Air Kec.Pantai 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000

Perbenihan Air Payau dan Laut Payau

Pengembagan Kawasan Budidaya - Jumlah Sarana Produksi Budidaya Air Kec.Pantai 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000

Air Tawar Tawar

Pengembangan Pelayanan Usaha - Jumlah sarana produksi budidaya rumput Kec.Pantai 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000

Komoditas Unggulan Rumput Laut laut

Pengembangan dan Pengelolaan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Perikanan Tangkap 1. Jumlah Kapal Penangkap Ikan yang

memenuhi standar laik Laut, Laik

Pembinaan dan Pengembangan Kapal Tangkap dan Laik Simpan

Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan

Page 51: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

APBD

KAB/DAU (Rp.)

APBD PROV.

(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.) TOTAL (Rp.)

APBD KAB/DAU

(Rp.)

APBD PROV.

(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana

TOTAL (Rp.)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

penting

Prakiran Maju Rencana Tahun : 2019

LokasiTarget capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Target capaian

kinerja

Pengawakan kapal 2. Jumlah Kapal Perikanan yang

dilengkapi buku kapal

- Sertifikasi Standardisasi kapal perikanan, Kab.Bone 3 Orang 150.000.000 150.000.000 3 Orang 150.000.000 150.000.000

alat penangkap ikan dan pengawakan

kapal perikanan (Kesyahbandaran)

- Pengadaan Kapal Mina Maritim Kab.Bone 2 Unit 3.600.000.000 3.600.000.000 2 Unit 3.600.000.000 3.600.000.000

- Pengadaan Kapal Perikanan < 5 GT 30 Unit 6.000.000.000 6.000.000.000 30 Unit 6.000.000.000 6.000.000.000

- Pengadaan Kapal Perikanan > 5 GT - 10 GT 20 Unit 15.000.000.000 15.000.000.000 20 Unit 15.000.000.000 15.000.000.000

Pengembangan Usaha PenangkapanJumlah Pengembangan Kelembagaan KUB Mandiri

Ikan dan Pemberdayaan Neleyan - Jumlah KUB yang terbina dan mandiri Kab.Bone 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000

Skala Kecil (Peningkatan SDM Nelayan dan Bantuan

Penguatan Modal)

- Konversi BBM ke BBG Kab.Bone 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000

Peningkatan Produksi perikanan tangkap

di Perairan Umum Daratan (PUD) dan Laut

Pengelolaan Sumberdaya Ikan - Jumlah Benih yang akan ditebar pada Kab. Bone 1.000.000 Ekor 100.000.000 100.000.000 200.000.000 ######## Ekor 100.000.000 100.000.000 200.000.000

PUD (Restocking)

- Apartemen Ikan Kec.Pantai 2 Paket 600.000.000 600.000.000 2 Paket 600.000.000 600.000.000

Pengembangan Usaha Pengolahan - Pengadaan Sarana Rantai Dingin (SRD) Kab.Bone 2 Paket 200.000.000 200.000.000 2 Paket 200.000.000 200.000.000

Hasil Perikanan (Cool Box)

Pengawasan Sumberdaya KelautanJumlah PPNS Perikanan yang dididik

Penyelesaian Tindak Pidana KelautanPeningkatan SDM PPNS

Perikanan - Pelatihan/Bintek PPNS Kab.Bone 2 OK 100.000.000 100.000.000 2 OK 100.000.000 100.000.000

Jumlah sarana dan prasarana Pengawas

Perikanan

- Perahu motor untuk pokmaswas Kec.Pantai 2 Unit 400.000.000 400.000.000 800.000.000 2 Unit 400.000.000 400.000.000 800.000.000

- Speed Boat untuk pengawas perikanan Kec.Pantai 1 Unit 400.000.000 400.000.000 800.000.000 1 Unit 400.000.000 400.000.000 800.000.000

- Sepeda Motor untuk Pengawas perikanan Kec.Pantai 4 Unit 80.000.000 80.000.000 4 Unit 80.000.000 80.000.000

- Mobil untuk pengawas perikanan Kab.Bone 1 Unit 400.000.000 400.000.000 1 Unit 400.000.000 400.000.000

- Peralatan Pengawas Perikanan Kab.Bone 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 Paket 50.000.000 50.000.000

- Rompi dan Senter untuk Pokmaswas Kab.Bone 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 Paket 50.000.000 50.000.000

- Operasional Kegiatan Pengawasan Kab.Bone 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 200.000.000

Pengembangan Usaha Perikanan Jumlah KUB yang mendapat bantuan dan

Tangkap mendapat pembinaan

Penaggulangan kemiskinan dan Peningkatan

Kesejahteraan Nelayan

- Pengembangan PPI Lonrae Kec.T.R.Timur 1 Paket 20.000.000.000 20.000.000.000 1 Paket 20.000.000.000 20.000.000.000

- Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMM) Kab.Bone 30 Klpk 3.000.000.000 3.000.000.000 30 Klpk 3.000.000.000 3.000.000.000

- SeHAT Nelayan Kab.Bone 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000

Pengembangan Usaha Perikanan Jumlah Pokdakan yang mendapat bantuan

Budidaya Penaggulangan kemiskinan dan Peningkatan

Kesejahteraan Pembudidaya

- Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMM) Kab.Bone 20 Klpk 2.000.000.000 2.000.000.000 20 Klpk 2.000.000.000 2.000.000.000

- Demfarm Rumput Laut Kab.Bone 20 Paket 190.000.000 190.000.000 20 Paket 190.000.000 190.000.000

- SeHAT Pembudidaya Kab.Bone 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000

Jumlah Prasarana yang dibangun untuk

Peningkatan produksi

- Irigasi/Saluran Tambak Kec.Pantai 20 paket 4.000.000.000 4.000.000.000 20 paket 4.000.000.000 4.000.000.000

- Jalan Produksi Kec.Pantai 20 paket 3.500.000.000 3.500.000.000 20 paket 3.500.000.000 3.500.000.000

Pengembangan Sumberdaya KelautanPenigkatan SDM PPNS

dan Perikanan Pengawasan dan Peningkatan SDM

- Pelatihan PPNS Kab.Bone 2 Orang 100.000.000 100.000.000 2 Orang 100.000.000 100.000.000

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kab.Bone 7 Orang 350.000.000 350.000.000 7 Orang 350.000.000 350.000.000

Pengawas Perikanan

- Pelatihan Operator Speed Boat Kab.Bone 2 Orang 20.000.000 20.000.000 2 Orang 20.000.000 20.000.000

Pengawasan

Pengembangan Usaha Pengolahan1. Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan

dan Pemasaran 2. Jumlah Sarana dan prasarana pengolahan hasil

perikanan

3. Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

4. Penguatan ketahanan, pemasaran Hasil

Perikanan

- Mobil Roda 6 Pemasaran Ikan Hulu Ke Hilir Kec.T.R.Timur 1 Unit 750.000.000 750.000.000 1 Unit 750.000.000 750.000.000

Page 52: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

APBD

KAB/DAU (Rp.)

APBD PROV.

(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.) TOTAL (Rp.)

APBD KAB/DAU

(Rp.)

APBD PROV.

(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana

TOTAL (Rp.)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

penting

Prakiran Maju Rencana Tahun : 2019

LokasiTarget capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Target capaian

kinerja

- Mobil Roda 4 Pemasaran Alih Teknolgi Kec.T.R.Timur 1 Unit 400.000.000 400.000.000 1 Unit 400.000.000 400.000.000

Hasil Perikanan

- Pembangunan Pemasaran Retail Ikan (PPRI) Kec.T.R.Timur 1 Unit 3.000.000.000 3.000.000.000 1 Unit 3.000.000.000 3.000.000.000

- Pembangunan Sentra Kuliner Kec.T.R.Timur 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000

- Pembangunan Gudang Rumput Laut Kec.T.R.Timur 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000

- Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Kab.Bone 10 Klpk 1.000.000.000 1.000.000.000 10 Klpk 1.000.000.000 1.000.000.000

- Revitalisasi Pengembangan Pabrik Tepung Kec.T.R.Timur 1 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000 1 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000

Ikan

- Revitalisasi Pengembangan Pabrik Rumput Kec.Cenrana 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000

Laut

Pengembangan Wilayah Pesisir Jumlah Penerima Manfaat -

- Air Bersih Kec.Pantai 20 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 20 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000

- Jalan Lingkungan Kec.Pantai 10 paket 1.500.000.000 1.500.000.000 10 paket 1.500.000.000 1.500.000.000

- Dermaga/Tambatan Perahu Kec.Pantai 5 Unit 2.000.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000 5 Unit 2.000.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000

- Sarana Listrik Kec.Pantai 4 Paket 900.000.000 900.000.000 4 Paket 900.000.000 900.000.000

- Pemulihan Sumberdaya Ikan (Rajungan) Kec.Pantai 200.000 Ekor 1.400.000.000 1.400.000.000 200.000 Ekor 1.400.000.000 1.400.000.000

- Jalan Kampung/Lingkungan Kec.Pantai 5 Paket 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 5 Paket 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000

- Pembangunan/Rehab.Talud Penahan Abrasi Kec.Pantai 2 Paket 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 2 Paket 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000

16.381.500.000 57.710.000.000 30.330.000.000 98.550.000.000 204.446.500.000 16.581.500.000 57.710.000.000 30.330.000.000 98.550.000.000 204.546.500.000

Kepala Dinas

Watampone, 5 Juni 2017

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

JUMLAH

Page 53: RENCANA KERJA H (RENJA) U Ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/RENCANA-K… ·  · 2017-07-18pertumbuhan ekonomi. ... kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

APBD

KAB/DAU (Rp.)

APBD PROV.

(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.) TOTAL (Rp.)

APBD KAB/DAU

(Rp.)

APBD PROV.

(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana

TOTAL (Rp.)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

penting

Prakiran Maju Rencana Tahun : 2019

LokasiTarget capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Target capaian

kinerja

9.922.415.100 496.120.755

4.808.170.000 10.418.535.855

5.114.245.100

5.962.964.145