rencana kerja ( r e n j a ) kecamatan katapang · setiap skpd diharuskan untuk menyusun rencana...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
( R E N J A )
KECAMATAN KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG
T A H U N
2 0 1 7
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT serta atas
segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat
menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2017. Laporan ini
disusun sebagai program kerja Kecamatan Katapang dalam kurun waktu tahun
2017.
Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun,
yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung
tahun 2017 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2017. Oleh
karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Katapang tahun 2017 dapat
dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi
eksiting Kecamatan Katapang, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan
Katapang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra
Kecamatan Katapang tahun 2016-2020.
Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja tahun 2017 ini, kepada
semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga
ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini
bermanfaat bagi kita semua, amiin.
Katapang, Juni 2017
CAMAT KATAPANG
Drs. AGUS RIZAL, M.Si NIP. 19680812 199010 1 001
D a f t a r I s i
Halaman
BAB I. PENDAHULUAN .................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ...................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................. 6
1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................. 8
1.4. Sistematika ........................................................................... 8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD …….................................................
11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................... 12
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .............. 13
2.4. Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................... 14
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................... 24
2.6. Penelaahan usulan program dan Kegiatan ........................... 25
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......... 27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ......... 27
1.1.1. Kebijakan Nasional .................................................. 27
1.1.2. Kebijakan Propinsi ................................................... 30
1.1.3. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................... 31
3.2. Program dan Kegiatan .......................................................... 33
BAB IV. PENUTUP ............................................................................. 35
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja .......................... 35
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ................................................. 35
4.3. Rencana Tindak Lanjut ......................................................... 36
Lampiran-lampiran :
1. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2017
dan pra-kiraan maju tahun 2018.
2. Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD tahun 2016 (Format
I.G dan I.H).
3. Keputusan Camat Katapang tentang Tim Penyusun
Rencana Kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung
tahun 2017.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki
RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan
RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD
Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan
program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi.
Posisi perencanaan tahun 2017 dalam RPJMD dan RPJPD adalah bahwa
tahun 2017 merupakan proses penyusunan rencana, tahun 2017 merupakan
tahap pembangunan, tahun 2018 merupakan tahap diversifikasi, tahun 2019
merupakan tahap pemantapan dan tahap 2020 merupakan tahap awal
menuju ekonomi yang berdaya saing. Mengulas pada sinergitas peran
Pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yaitu
bahwa periode tahun 2005-2010 pembangunan di berbagai bidang yang
didukung oleh penyediaan infrastruktur dan suprastruktur, periode tahun
2010-2015 peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sufrastruktur
dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang,
periode tahun 2016-2020 peningkatan kualitas pembangunan yang
berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang
berdaya saing dan periode tahun 2020-2025 pemantapan perekonomian
daerah yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera yang didukung oleh
ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Tema RPJPD yaitu
peningkatan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan
peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing, sedangkan Visi
RPJPD yaitu terwujudnya Kabupaten Bandung yang repeh, rapih,
kertaraharja 2025.
Sandingan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Bandung
adalah sebagai berikut :
NO
ARAH KEBIJAKAN
UMUM RPJMN (NAWA CITA)
ARAH KEBIJAKAN
UMUM RPJMD
PROVINSI JAWA BARAT
SASARAN POKOK RPJPD KABUPATEN BANDUNG
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2017
1. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh
Meningkatkan kinerja Pemerintahan yang profesional dan perluasan partisipasi publik
Meningkatkan keamanan dan ketertiban
Mewujudkan penguatan kelembagaan linmas yang lebih profesional
Terwujudnya kepastian hukum dan politik
Menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar perda, melalui penguatan aparat satpol PP bekerja sama dengan aparat penegak hukum
Meningkatnya sinergitas dalam upaya mewujudkan good government and clean governance
Mewujudkan sistem kepegawaian yang profesional berbasis kompetensi dan kinerja
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana
Terwujudnya pengelolaan sampah, limbah serta polusi yang baik dan terpadu
Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan
Peningkatan sarana prasarana serta penerapan teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah
Terbentuknya
lembaga pengelolaan sampah dan limbah
3. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan
Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable resources management)
Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan serta meningkatkan upaya pemulihan kualitas lingkungan. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
Terwujudnya ketahanan pangan
- Memfasilitasi kebutuhan pangan pokok bagi rumah tangga miskin
- Pengembangan desa mandiri pangan
- Meningkatkan mutu dan keamanan pangan daerah
- Penguatan sistem distribusi pangan yang efektif
Meningkatnya mutu dan daya saing masyarakat pada bidang pendidikan
Mendorong masyarakat lulusan SMA/MA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi
Meningkatkan kualitas perpustakaan daerah hingga ke tingkat Desa.
Meningkatkan keberadaan institusi pendidikan formal dan nonformal terkait pertanian dan teknologi untuk industri
Meningkatkan keterampilan masyarakat non formal untuk mengerti bahasa asing
Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
Meningkatnya pola hidup sehat dan kualitas kesehatan lingkungan
Meningkatkan kualitas tenaga pelayanan kesehatan beserta fasilitas pendukungnya, terutama di daerah yang memiliki tingkat aksebilitas rendah
5. Mempercepat pembangunan
Mewujudkan Jawa Barat
Meningkatnya kualitas dan
- Meningkatkan kualitas dan
infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan
yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan
kuantitas infrastruktur wilayah sesuai dengan hirarki dan kebutuhan masyarakat
kuantitas sarana prasarana transportasi dan pelayanan publik
- Meningkatkan jaringan drainase pada daerah rawan banjir dan mengurangi genangan air pada kawasan perkotaan dan pemukiman
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan
Terwujudnya perkembangan industri, jasa perdagangan dan KUKM berbasis potensi lokal
- Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana prasarana kegiatan jasa perdagangan, UMKM dan industri kreatif
- Mendorong peningkatan investasi dan promosi terhadap produk-produk UMKM dan industri kreatif
Tercapainya produk pertanian yang berdaya saing
- Mendorong klaster industri-industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang ramah lingkungan dan terkoneksi dengan pasar-pasar potensial
Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing
- Melibatkan masyarakat dalam pariwisata (sebagai penyedia jasa dan fasilitas pendukung kegiatan wisata)
- Terwujudnya penataan kawasan pariwisata daerah melalui peningkatan kualitas lingkungan dan sarana prasarana kawasan pariwisata
7. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah
Terwujudnya pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan strategis dan pengembangan wilayah perdesaan
- Percepatan dan penataan terhadap pembnagunan di daerah tertinggal dan kawasan strategis
- Pemberdayaan masyarakat perdesaan
Sedangkan prioritas pembangunan tahun 2017 adalah :
1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan
2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan
3. Menanggulangi kemiskinan daerah dan penyandang masalah sosial
4. Menanggulangi bencana banjir dan kekeringan
5. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah
6. Pengendalian pencemaran lingkungan
7. Reformasi birokrasi
8. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
9. Ketahanan pangan dan pengembangan produk pertanian
10. Peningkatan daya saing perekonomian
11. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan
Setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja
SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu
tahun. Penyusunan Renja Kecamatan Katapang ini tahun 2017 mengacu
kepada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung tahun
2005 – 2025 dan RPJMD Propinsi Jawa Barat untuk keselarasan program
dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Bandung, serta
memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan
dan pembangunan dearah kabupaten Bandung.
Sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun
2005 - 2025 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja
dan dana indikatif dalam Renja Kecamatan Katapang, sesuai dengan rencana
program prioritas pada rancangan awal RKPD. Berdasarkan hal tersebut
masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan
Renja Kecamatan Katapang dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Katapang.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan
RKPD Tahun 2017 Kabupaten Bandung adalah:
1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 287 ayat 2 yaitu untuk menjaga
kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan
daerah Kabupaten/Kota, Penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran
pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada
RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan
daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004
Nomor 29 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung
2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor
7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun
2017 adalah sebagai berikut:
a. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menyusun program
dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menentukan lokasi
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menyusun indikator
kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam kelompok sasaran
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
1.4. Sistematika
Rencana Kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2017,
disusun dengan sistimatika sebagai berikut:
BAB
I
PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja Kecamatan Katapang, agar substansi pada bab-bab berikutnya
dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD,
Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra
SKPD, dengan Renja
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam
Penyusunan Renja Kecamatan Katapang Tahun 2017.
1.3. Maksud dan Tunjuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan
Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD
Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB
III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas
pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas
rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar
mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB
IV
PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian
baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana
tindak lanjut.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh
tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek
pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai
perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil
kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber
daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun
dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan
pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia
di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas
sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada
upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan
mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa
kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan
menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan
selanjutnya.
Secara umum Recana Kerja (Renja) Kecamatan Katapang Tahun
2017 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan
potensi yang ada dalam rangka Terwujudnya Kecamatan Katapang
Masagi (maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif) melalui
penyelenggaraan pelayanan PASTI (pasti produknya, pasti syaratnya
dan pasti waktunya). Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa
dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap
capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi
tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan
kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Pada tahun anggaran 2015 Kecamatan Katapang telah melaksanakan
kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan
beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:
a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016, mulai dari proses
musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD
dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
b. Menyusun Rencana Kerja SKPD.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015,
pelaksanaan kinerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung ditunjang
dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari
Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan
Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga
Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam
perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas
dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola
pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan
leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang
ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan
besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat
Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk
membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan
peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan
bijaksana.
Kecamatan Katapang selaku lembaga teknis di bidang perencana
harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu
perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran
pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi
antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang
mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses
perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan
nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan
pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.
Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Katapang Kabupaten
Bandung selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses
perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara
Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Kecamatan Katapang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah
kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten
Bandung.
Kedudukan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, untuk
selanjutnya disingkat Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, merupakan
Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
Kecamatan Katapang sesuai dengan peraturan tersebut di atas,
mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan
kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya:
2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
3) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.
4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah.
2.4. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi tata kerja kecamatan berdasarkan Peraturan
Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung.
CAMAT
1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
yang dipimpin oleh seorang Camat.
2. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan, kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan
Otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3. Camat menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi :
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Mengkoordinasikan upaya peneyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum.
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan.
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum.
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa.
SEKRETARIAT KECAMATAN
1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat
2. Sekretariat Kecamatan tugas pokok membantu Camat dalam
mempimpin, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan
administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan
ketatausahaan Kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku
3. Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi pemerintahan,
meliputi :
a. Penyelengaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan
b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan.
c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian
Kecamatan.
d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran,
kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi,
perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan.
e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di
lingkungan Kecamatan.
f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan.
g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan
Kecamatan
h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang
penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.
i. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi
kepegawaian Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan.
j. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD,
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait di bidang
pengelolaan kesekretariatan Kecamatan
4. Sekretariat Camat membawahi :
a. Sub Bagian Program.
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Sub Bagian Keuangan
SUB BAGIAN PROGRAM
1. Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Sub Bagian Program tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja.
3. Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan dan pengkoordinasin penyusunan rencana dan program
kerja kecamatan.
b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan
program kerja Kecamatan.
c. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan perangkat Daerah
lainnya di wilayah Kecamatan.
d. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan
Pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan
pembangunan.
e. Pelaksananan penyusunan rencana strategis kecamatan
f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang
pelaksanaan tugas.
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
tugas.
h. Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang
dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan.
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja
lain di lingkungan Kecamatan.
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian
di lingkungan Kecamatan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi
pemerintahan, meliputi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan,
kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan kecamatan
b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-
surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsiapan
kecamatan
c. Penetapan Pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran,
kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi,
perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan.
e. Pelaksananan penyusunan rencana strategis kecamatan
f. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan
Kecamatan
g. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang
penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.
h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang
penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.
i. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi
kepegawaian Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan.
j. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran,
kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi,
perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan.
k. Pelaksananan penyusunan rencana strategis kecamatan
l. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan
Kecamatan
m. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang
penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.
n. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi
kepegawaian Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan.
o. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan.
p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas.
q. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidangnya.
r. Pengkoordinasian penyusunan DP3, DUK, Sumpah/Janji pegawai
s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas
t. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
u. Pelaksanaan Koordinasi pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian dengan sub unit lain dilingkungan kecamatan.
SUB BAGIAN KEUANGAN
1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan
Kecamatan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi
pemerintahan, meliputi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan
Kecamatan.
b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran kecamatan.
c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian
Kecamatan.
d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran,
kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi,
perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan.
e. Pelaksananan penyusunan rencana strategis kecamatan
f. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan
Kecamatan
g. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang
penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.
h. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi
kepegawaian Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan.
i. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan
anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan kegiatan
j. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan
Keuangan Kecamatan
k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas.
l. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
m. Pelaksanaan Koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit
kerja lain di lingkungan Kecamatan
SEKSI PEMERINTAHAN
1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan yang meliputi
pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi
public, kependudukan, hokum dan perundang-undangan, perimbangan
keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan desa serta
melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.
3. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
c. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan.
d. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian
Kecamatan.
e. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan.
f. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan
Kecamatan
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas.
h. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
i. Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan sub
unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok
membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan
pelaksanaan tugas camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian
ktentraman dan ketertiban umum.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi
pemerintahan, meliputi :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pengendalian
ketentraman dan ketertiban umu, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan
operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan
Bupati diwilayah kecamatan.
b. Pembinaan Pengendalian operasional polisi pamong praja dalam
pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum operasional
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati
diwilayah kecamatan.
c. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan.
d. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian
Kecamatan.
e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelengaraan PEMILU dengan
instansi terkait.
f. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan
Kecamatan
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas.
h. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
i. Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban dengan sub
unit kerja lain di lingkungan Kecamatan
SEKSI SOSIAL BUDAYA
1. Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu camat dalam
menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat
dalam bidang pelayanan kesejahteraan social budaya dan kebudayaan.
3. Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi :
a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan
Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan.
b. Fasilitasi Pemberiaan Rekomendasi di Bidang Ketanakerjanaan dan
Ketransmigrasian.
c. Fasilatasi Pemberiaan Rekomendasi di Bidang Pendididkan dan
Budaya dan Pariwisata.
d. Fasilatasi Pemberiaan Rekomendasi di Bidang Kesejahteraan Sosial
e. Fasilatasi Pemberiaan Rekomendasi di Bidang Pemuda dan Olah
Raga
f. Pelaksanaan Evalusasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas
g. Pelaksanaan Tugas kedinasan lain sesuai Bidang Tugas, Fungsi.
h. Pelaksanaan Koordinasi Sosial dan Budaya dengan Sub Lain di
Lingkungan Kecamatan
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu
camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan
tugas camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi
pemerintahan, meliputi :
a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan
Pemberdayaan Masyarakat.
b. Pelaksanaan Pemberian Perijinan, Penetapan / Penyelenggaraan,
Fasilitasi, Pembinaan, Rekomendasi, Pengendalian,
Pengkoordinasian di Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan
Perikanan
c. Pelaksanaan Pemberian Perijinan, Penetapan / Penyelenggaraan,
Fasilitasi, Pembinaan, Rekomendasi, Pengendalian,
Pengkoordinasian di Bidang Pertambangan dan Energi
d. Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan dan Pengkoordinasian di Bidang
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
e. Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan dan Pengkoordinasian Pemberian
Perijinan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Perkoperasian dan
Perekonomian Masyarakat
f. Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan dan Pengkoordinasian Pemberian
Perijinan di Bidang Kesehatan.
g. Pelaksanaan Koordinasi Teknis Operasional Pelaksanaan Tugas
UPTD dan UPT dalam Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Kecamatan.
h. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas.
i. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain Sesuai dengan Bidang Tugas,
Fungsi dan Ketentuan yang berlaku
j. Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
dengan Sub Unit Kerja Lain di Lingkungan Kecamatan
SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA UMUM
1. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi.
2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum mempunyai tugas pokok
membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan
pelaksanaan tugas camat dalam bidang Pemeliharaan Prasarana
Umum.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi
pemerintahan, meliputi :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan serta
pemeliharaan prasarana umum.
b. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan
koordinasi pengumpulan data bidang jalan, penataan ruang dan
pemukiman
c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan,
fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi
pengumpulan data bidang Jalan, Jembatan dan Pengairan
d. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
e. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan,
fasilitasi, pembinaan, pemberian rekomendasi,
pengawasan/pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di
bidang lingkungan hidup
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas,
fungsi dan ketentuan yang berlaku
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2017 berkaitan
dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
anggaran 2017. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap
dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran
dana yang dibutuhkan.
Pada tahun anggaran 2017 review rancangan awal RKPD
terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai
Lampiran.
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Katapang Tahun 2017
merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan
pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan
RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung Tahun 2016–2020. Rencana Kerja (RENJA)
Kecamatan Katapang Tahun 2017 ini disusun dengan mengacu pada
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat
2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD
menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Bandung/Kota,
penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan
RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk
keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah
Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program
prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2017,
agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara
dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi
Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui
pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang
menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator
keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan
Katapang Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan
memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan
dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain,
dalam era globalisasi, Kecamatan Katapang dituntut untuk siap dan
sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga
mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan
dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra,
sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2017 yang akan
diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2017.
Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana
Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2017 hakekatnya merupakan Dokumen
Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara
menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus
memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah
pusat maupun provinsi.
3.1.1. Kebijakan Nasional
Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung. Kedudukan
Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga
Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang
dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, dengan Visi
“Terwujudnya Kecamatan Katapang MASAGI (maju, mandiri,
berdaya saing dan inovatif) melalui penyelenggaraan pelayanan
PASTI (pasti produknya, pasti syaratnya dan pasti waktunya)”.
Penjabaran makna dari Visi Kecamatan Katapang adalah
sebagai berikut :
1. Maju artinya diharapkan masyarakat Kecamatan Katapang maju
secara visioner dalam berpola fikir jauh ke depan dalam menggali
potensi sehingga menjadi masyarakat yang mandiri.
2. Mandiri artinya diharapkan masyarakat Kecamatan Katapang
dapat memanfaatkan potensi yang sudah ada.
3. Berdaya saing artinya Kecamatan Katapang diharapkan mampu
mengimbangi perkembangan pembangunan manusia, ekonomi,
sosial budaya dan lain-lain.
4. Inovatif artinya diharapkan masyarakat Kecamatan Katapang
dapat membuka potensi yang ada pada dirinya sehingga bisa
membuka dan mengembangkan kreasinya.
Memperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Katapang tersebut di
atas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses
perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar
setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan
secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam
perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi
di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan
berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.
Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan
komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses
pengambilan keputusan publik.
Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan
publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam
implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan
dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan
(acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan
akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.
Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai
unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional
Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah
kebijakan sebagai berikut:
1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi
struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi
pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan
tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM
aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM
di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung
pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan
kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh
provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
3. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development
Goal’s (MDG’s)
4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan
arah dalam implementasi pembangunan;
5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama
pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah;
6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan
hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin
meningkat
3.1.2. Kebijakan Provinsi
Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus
disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata
daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-
definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan
kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan
masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era
globalisasi.
Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan
Katapang yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen
pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang
memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain
meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja
terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku
aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan
perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK
sesuai dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat “Perencanaan
Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam
Penganggaran dan Pelaksanaannya”.
Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang
tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus
memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal
ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama
dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta
sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif
berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.
Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan
Kecamatan Katapang adalah pada awal proses dalam bentuk
penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen
Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar
dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD). Ke depan, Kecamatan Katapang diharapkan dapat
secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan
kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku.
3.1.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan
dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam
Renja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2017, yaitu:
Tujuan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional
2. Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi
pembangunan
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan
pembangunan
Sasaran Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan
evaluasi.
2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang
memadai.
3. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
4. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
5. Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap
program/kegiatan yang disepakati dianggarkan
6. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan
7. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata
ruang wilayah
8. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional
prosedur berlaku
9. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
10. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah
11. Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Teerwujudnya penataan
sistem administrasi
kependudukan yang
tertib dan terpadu serta
pelayanan kepada
masyarakat
Penduduk yang ber-KTP Prosentase masyarakat yang
memiliki KTP
Penduduk yang memiliki KK Prosentase masyarakat yang
memiliki KK
Retribusi Ijin Mendirikan
bangunan (IMB)
Prosentase bangunan yang
memiliki IMB lingkup
Kecamatan
Retribusi ijin gangguan
tempat usaha (HO)
Prosentase tempat usaha yang
sudah memiliki Ijin Gangguan
(HO)
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas
pembangunan daerah
Jumlah desa yang telah
melaksanakan musrenbang
desa
Prosentase jumlah usulan desa
dalam musrenbang lingkup
kecamatan
Meningkatnya
pengawasan kecamatan
terhadap daerah yang
beresiko dan rawan
bencana
Jumlah desa yang beresiko
dan rawan bencana lingkup
kecamatan katapang
Prosentase desa yang sudah
memiliki alat evakuasi untuk
bencana alam
3.2 Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan
Kabupaten Bandung Tahun 2017, prioritas pembangunan daerah yang terkait
dengan kegiatan operasional Kecamatan Katapang adalah Peningkatan
kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur
Kecamatan Katapang dalam pembangunan dan peningkatan kualitas
dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Tahun 2016, pelaksanaan kinerja Kecamatan Katapang Kabupaten
Bandung Tahun 2017 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang
anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung
yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung
Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.
Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi
dan misi Kecamatan Katapang dalam Rencana Kerja Kecamatan Katapang
Tahun 2017 direalisasikan melalui program dan kegiatan. Program dan
kegiatan terlampir pada dokumen Renja Kecamatan Katapang tahun 2017
ini.
BAB IV
P E N U T U P
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Katapang Tahun 2017 berfungsi
sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun
berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025.
Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis
tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah,
tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.
RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan
kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses
perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang
langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber
daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja
efisien dan efektif.
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan
pembangunan di dalam RENJA Kecamatan Katapang Tahun 2017 bertujuan
untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan
professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-
2020 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip
efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang
ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. RENJA Kecamatan Katapang tahun 2017, harus dilaksanakan secara
konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar
sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan
masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai
dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga
diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab
terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Katapang Tahun 2017 masih belum
sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010, pasal 287 karena pemahaman dan pemahaman
tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham.
4. Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2017 adalah dokumen
perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas
pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari
APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus
memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang
ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD
Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD
Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas).
6. RENJA Kecamatan Katapang Tahun 2017, harus menjadi dasar bagi
pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
4.3. Rencana Tindak Lanjut
Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan
salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus
diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap
keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif,
maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses
perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan
kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain
pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan
partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan
komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses
pengambilan keputusan publik.
Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas
dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi
dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada
peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai
warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun
kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang
penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan
pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk
melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang
harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan,
seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja
aparatur perencana.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal
tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang,
sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah
pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan
dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban
kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam
melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang
dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan
maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai
dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat
dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.
Demikian penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun
2017 ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan
seperlunya.
Katapang, Juni 2016 CAMAT KATAPANG
Drs. AGUS RIZAL, M.Si NIP.19680812 199010 1 001
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Bandung
Nama SKPD : Kecamatan Katapang
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Belanja Rutin
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Pelayanan Publik Yang Prima
40 % 308.580.000
Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Pelayanan Publik Yang Prima dengan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Memadai
60 % 362.780.000
x xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
17.400.000 APBD Kabupaten
19.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terfasilitasinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat
Kecamatan Katapang
250 HOK 17.400.000 SKPD 250 HOK 19.000.000
x xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
37.000.000 APBD Kabupaten
40.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Serta Tenaga IT Kantor Kecamatan Katapang
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Serta Tenaga IT Kantor Kecamatan Katapang Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Katapang
12 Bulan 37.000.000 SKPD 12 Bulan 40.500.000
x xx 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
20.000.000 APBD Kabupaten
25.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Katapang
8 Unit 20.000.000 SKPD 8 Unit 25.000.000
x xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
35.000.000 APBD Kabupaten
38.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Tenaga Pendukung Kebersihan Kantor (Cleaning Service)
Kecamatan Katapang
500 HOK 35.000.000 SKPD 500 HOK 38.000.000
x xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
15.000.000 APBD Kabupaten
17.500.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya dana untuk perbaikan peralatan kerja penunjang pelayanan administrasi kantor
Kecamatan Katapang
4 Jenis 15.000.000 SKPD 17.500.000
x xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
10.012.004 APBD Kabupaten
15.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penunjang Pelayanan Admnistrasi di Kantor Kecamatan Katapang
Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) sebagai Penunjang Pelayanan Administrasi Kantor Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
20 Jenis 10.012.004 SKPD 20 Jenis 15.000.000
x xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.000.000 APBD Kabupaten
14.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran
Kecamatan Katapang
15 Jenis 12.000.000 SKPD 15 Jenis 14.000.000
x xx 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000 APBD Kabupaten
9.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Lampu,Terminal Listrik, Rumah Lampu dan Alat Listrik Lainnya)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Lampu,Terminal Listrik, Rumah Lampu dan Alat Listrik Lainnya)
Kecamatan Katapang
10 Jenis 7.500.000 SKPD 10 Jenis 9.000.000
x xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
50.000.000 APBD Kabupaten
50.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penunjang pelayanan administrasi kantor (Lap Top dan Printer)
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunjang pelayanan administrasi kantor
Kecamatan Katapang
2 Jenis 50.000.000 SKPD 4 Jenis 50.000.000
x xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
30.000.000 APBD Kabupaten
50.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penunjang Sarana dan Prasarana Karyawan dan Karyawati Kecamatan
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Penunjang Sarana dan Prasarana Karyawan dan Karyawati Kecamatan
Kecamatan Katapang
3 Jenis 30.000.000 SKPD 5 Jenis 50.000.000
x xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
4.680.000 APBD Kabupaten
5.280.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Dana untuk pembeliaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan baik Lokal dan Nasional
Kecamatan Katapang
2 Jenis 4.680.000 SKPD 2 Jenis 5.280.000
x xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
25.000.000 APBD Kabupaten
27.500.000
Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat terbatas dan koordinasi
Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat terbatas dan koordinasi
Kecamatan Katapang
500 Box 25.000.000 SKPD 500 Box 27.500.000
x xx 01 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
30.000.000 APBD Kabupaten
35.000.000
Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
Tersedianya tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran
Kecamatan Katapang
500 HOK 30.000.000 SKPD 500 HOK 35.000.000
x xx 01 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
15.000.000 APBD Kabupaten
17.000.000
Penunjang perayaan hari-hari bersejarah (Ulang Tahun Kabupaten Bandung dan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia)
Tersedianya sarana dan prasarana perayaan hari-hari bersejarah (Ulang Tahun Kabupaten Bandung dan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia)
Kecamatan Katapang
2 Kegiatan 15.000.000 SKPD 2 Kegiatan 17.000.000
x xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Katapang
40 % 375.000.000
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Katapang
60 % 470.000.000
x xx 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
30.000.000 APBD Kabupaten
50.000.000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (AC, Water Heater dan Water Filter)
Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (AC, Water Heater dan Water Filter)
Kecamatan Katapang
3 Jenis 30.000.000 SKPD 3 Jenis 50.000.000
x xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
30.000.000 APBD Kabupaten
50.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor penunjang sarana dan prasarana publik
Kecamatan Katapang
3 Jenis 30.000.000 SKPD 5 Jenis 50.000.000
x xx 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
15.000.000 APBD Kabupaten
20.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Tersedianya rumah dinas camat yang representatif
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 15.000.000 SKPD 1 Kegiatan 20.000.000
x xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100.000.000 APBD Kabupaten
150.000.000
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/Pemeliharaan Gudang Arsip Kantor Kecamatan Katapang
Terpeliharanya Gudang Arsip Kantor Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
1 Paket 100.000.000 SKPD 1 Paket 150.000.000
x xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.100.000.000 APBD Kabupaten
1.100.000.000
Rehabilitasi gedung kantor (Aula Kantor) Kecamatan Katapang agar lebih representatif
Tersedianya gedung kantor (Aula Kantor) Kecamatan Katapang yang lebih representatif
Kecamatan Katapang
1 Paket 1.100.000.000 SKPD 1 Paket 1.100.000.000
x xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Tercapainya peningkatan disiplin aparatur pemerintahan Kecamatan Katapang
40 % 44.500.000
Tercapainya peningkatan disiplin aparatur pemerintahan Kecamatan Katapang
60 % 56.000.000
x xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
13.000.000 APBD Kabupaten
15.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kecamatan Katapang
26 Buah 13.000.000 SKPD 30 Buah 15.000.000
x xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
19.500.000 APBD Kabupaten
25.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kecamatan Katapang
26 Paket 19.500.000 SKPD 30 Paket 25.000.000
x xx 03 08 Pengadaan pakaian pelayanan publik
12.000.000 APBD Kabupaten
16.000.000
Pengadaan Pakaian Pelayanan Publik
Tersedianya Pakaian Pelayanan Publik bagi Karyawan dan Karyawati Katapang
Kecamatan Katapang
40 Buah 12.000.000 SKPD 40 Buah 16.000.000
x xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
40 % 15.000.000 Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
60 % 17.000.000
x xx 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
15.000.000 APBD Kabupaten
17.000.000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur pemerintahan di Wilayah Kecamatan Katapang
Terselenggaranya Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur pemerintahan di Wilayah Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 15.000.000 SKPD 1 Kegiatan 17.000.000
x xx 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tercapainya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40 % 40.000.000
Tercapainya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
60 % 45.000.000
x xx 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
40.000.000 APBD Kabupaten
45.000.000
Penyusunanan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip,Laptah,Renja, Renja Perubahan, LapSemester, LapPrognosis, LapTriwulan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, RKPD LapKeuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip,Laptah,Renja, Renja Perubahan, LapSemester, LapPrognosis, LapTriwulan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, RKPD LapKeuangan Akhir Tahun
Kecamatan Katapang
13 Dokumen 40.000.000 SKPD 13 Dukumen 45.000.000
Jumlah Belanja Renja Rutin
8.730.920.004 1.850.780.000
Belanja Renja
1 Urusan Wajib
1 6 Perencanaan Pembangunan
1 6 21 Program perencanaan pembangunan daerah
Terfasilitasinya Usulan-usulan Perencanaan Pembangunan Daerah
40 % 26.500.000
60 % 29.705.200
1 6 21 1
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
26.500.000
APBD Kabupaten
29.705.200
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
Terlaksananya kegiatan MUSRENBANG di Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 26.500.000
SKPD 29.705.000
1 01 Pendidikan
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal
Tercapainya Peningkatan Pendidikan bagi Masyarakat Kec.Katapang terutama bagi Masyarakat yang Putus Sekolah
40 % 26.500.000 60 % 32.000.000
1 01 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
26.500.000 APBD Kabupaten
32.000.000
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup bagi para pengangguran di Wilayah Kecamatan Katapang
Tercapainya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan terlaksananya pendidikan kecakapan hidup
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 26.500.000 SKPD 1 Kegiatan 32.000.000
1 02 Kesehatan
1 02 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
25 % 25.000.000 Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
50 % 30.000.000
1 02 29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
25.000.000 APBD Kabupaten
30.000.000
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Terlaksananya Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 25.000.000 SKPD 1 Kegiatan 30.000.000
1 08 Lingkungan Hidup
1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Wil.Kec.Katapang
40 % 28.000.000
Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
60 % 30.000.000
1 08 15 11
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
28.000.000 APBD Kabupaten
30.000.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan termasuk dengan pembentukan tim insentif reaksi cepat kebersihan
Tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kecamatan Katapang
2 Kegiatan 28.000.000 SKPD 2 Kegiatan 30.000.000
1 08 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
40 % 90.000.000
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
60 % 100.000.000
1 08 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
15.000.000 APBD Kabupaten
20.000.000
Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura
Terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat/Adipura
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 15.000.000 SKPD 1 Kegiatan 20.000.000
1 08 16 07 Pengkajian dampak lingkungan
75.000.000 APBD Kabupaten
80.000.000
Pengkajiaan dampak lingkungan di Wil.Kecamatan Katapang dengan melakukan kerjasama dangan pihak akademisi/pakar lingkungan sehingga menghasilkan dokumen kajian dampak lingkungan dalam upaya-upaya mengatasi kerusakan lingkungan di Kec.Katapang.
Terlaksananya pengkajiaan dampak lingkungan di Wil.Kecamatan Katapang dengan melakukan kerjasama dangan pihak akademisi/pakar lingkungan sehingga menghasilkan dokumen kajian dampak lingkungan dalam upaya-upaya mengatasi kerusakan lingkungan di Kec.Katapang.
Kecamatan Katapang
2 Kegiatan 75.000.000 SKPD 2 Kegiatan 80.000.000
1 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Terkelolanya ruang terbuka hijau (RTH) di Kec.Katapang
40 % 30.000.000 Terkelolanya ruang terbuka hijau (RTH) di Kec.Katapang
60 % 35.000.000
1 08 24 06 Pemeliharaan RTH 30.000.000 APBD Kabupaten
35.000.000
Pemeliharaan RTH Halaman Kantor Kec.Katapang
Terpeliharanya RTH Halaman Kantor Kec.Katapang
Kecamatan Katapang
2 Kegiatan 30.000.000 SKPD 2 Kegiatan 35.000.000
1 09 Pertanahan
1 09 16
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Terlaksananya sosialisasi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
40 % 22.290.000
Terlaksananya sosialisasi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
60 % 26.000.000
1 09 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan
22.290.000 APBD Kabupaten
26.000.000
Penyuluhan hukum pertanahan kepada aparatur dan masyarakat Kec.Katapang
Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan kepada aparatur dan masyarakat Kec.Katapang
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 22.290.000 SKPD 1 Kegiatan 26.000.000
1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Terlaksananya penataan administrasi kependudukan
40 % 25.000.000 Terlaksananya penataan administrasi kependudukan
60 % 27.000.000
1 10 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan
25.000.000 APBD Kabupaten
27.000.000
Sosialisasi kebijakan kependudukan kepada aparatur dan warga Masyarakat Kec.Katapang
Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan kepada aparatur dan warga Masyarakat Kec.Katapang
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 25.000.000 SKPD 1 Kegiatan 27.000.000
1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 11 18
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Tercapainya peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
40 % 50.000.000
Tercapainya peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
60 % 50.000.000
1 11 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
50.000.000 APBD Kabupaten
50.000.000
Pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi perempuan (PKK), seperti sosialisasi-sosialisasi, Lomba-lomba, penyediaan dana rapat koordinasi, pemberian makan tambahan dan kegiatan-kegiatan lainnya
Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan (PKK), seperti sosialisasi-sosialisasi, Lomba-lomba, penyediaan dana rapat koordinasi, pemberian makan tambahan dan kegiatan-kegiatan lainnya
Kecamatan Katapang
5 Kegiatan 50.000.000 SKPD 5 Kegiatan 50.000.000
1 13 Sosial
1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Tercapainya peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
25 % 27.000.000 50 % 30.000.000
1 13 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
27.000.000 APBD Kabupaten
30.000.000
Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Tercapainya Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 27.000.000 SKPD 1 Kegiatan 30.000.000
1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Terciptanya Iklim usaha kecil menengah yang kondusif di Wilayah Kecamatan Katapang
40 % 24.000.000
Terciptanya Iklim usaha kecil menengah yang kondusif di Wilayah Kecamatan Katapang
60 % 30.000.000
1 15 15 02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
24.000.000 APBD Kabupaten
30.000.000
Sosialisasi tentang PIRT dan Halal bagi UKM di wilayah Kecamatan Katapang
Terselenggaranya sosialisasi tentang PIRT dan Halal bagi UKM di wilayah Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 24.000.000 SKPD 1 Kegiatan 30.000.000
1 17 Kebudayaan
1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Terlaksananya pengelolaan keragaman budaya di Wilayah Kecamatan Katapang
40 % 75.000.000
Terlaksananya pengelolaan keragaman budaya di Wilayah Kecamatan Katapang
60 % 80.000.000
1 17 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
75.000.000 APBD Kabupaten
80.000.000
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Terselenggaranya festival budaya daerah di Wil.Kec.Katapang
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 75.000.000 SKPD 1 Kegiatan 80.000.000
1 18 Kepemudaan dan Olahraga
1 18 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Meningkatnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama bagi kaum muda-mudi di wilayah Kecamatan Katapang
25 % 29.000.000 50 % 32.000.000
1 18 18 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
29.000.000 APBD Kabupaten
32.000.000
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Terselenggaranya Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 29.000.000 SKPD 1 Kegiatan 32.000.000
1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Terselenggaranya pembinaan dan pemasyarakatan ollahraga di Wil.Kecamatan Katapang
40 % 93.500.000 60 % 105.000.000
1 18 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
65.000.000 APBD Kabupaten
70.000.000
Penyelenggaraan kompetisi olahraga di Wilayah Kecamatan Katapang
Terselenggaranya kompetisi olahraga di Wilayah Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 65.000.000 SKPD 1 Kegiatan 70.000.000
1 18 20 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
28.500.000 APBD Kabupaten
35.000.000
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dengan pemberian sarana dan prasarana olahraga yang memadai
Tercapainya Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dengan pemberian sarana dan prasarana olahraga yang memadai
Kecamatan Katapang
2 Kegiatan 28.500.000 SKPD 2 Kegiatan 35.000.000
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tercapainya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
40 % 24.500.000
Tercapainya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
60 % 31.000.000
1 19 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
24.500.000 APBD Kabupaten
31.000.000
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terlaksananya pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 24.500.000 SKPD 1 Kegiatan 31.000.000
1 19 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
40 % 76.500.000
Terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
60 % 81.000.000
1 19 16 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
54.000.000 APBD Kabupaten
54.000.000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah dengan penyediaan dana untuk piket kantor
Tercapainya Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah dengan penyediaan dana untuk piket kantor
Kecamatan Katapang
720 HOK 54.000.000 SKPD 720 HOK 54.000.000
1 19 16 06 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
22.500.000 APBD Kabupaten
27.000.000
Pelaksanaan forum kewaspadaan dini masyarakat
Terlaksananya forum kewaspadaan dini masyarakat
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 22.500.000 SKPD 1 Kegiatan 27.000.000
1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Tercapainya pengembangan wawasan kebangsaan
40 % 38.000.000 Tercapainya pengembangan wawasan kebangsaan
60 % 42.000.000
1 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
38.000.000 APBD Kabupaten
42.000.000
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan Terfasilitasinya sarana, prasarana dan akomodasi acara-acara keagaman di Will.Kecamatan Katapang
Terfasilitasinya sarana, prasarana dan akomodasi acara-acara keagaman di Will.Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
5 Kegiatan 38.000.000 SKPD 5 Kegiatan 42.000.000
1 19 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Tercapainya kewaspadaan masyarakat dalam menanggulangi bencana alam dan korban bencana alam
40 % 25.000.000 60 % 30.000.000
1 19 22 07 Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam
25.000.000 APBD Kabupaten
30.000.000
Sosialisasi penanggulangan bencana alam bagi warga masyarakat Wilayah Kecamatan Katapang
Terselenggaranya Sosialisasi penanggulangan bencana alam bagi warga masyarakat Wilayah Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 25.000.000 SKPD 1 Kegiatan 30.000.000
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
40 % 23.000.000
Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
60 % 25.000.000
1 20 17 19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
23.000.000 APBD Kabupaten
25.000.000
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah/pajak daerah
Terlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah/pajak daerah
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 23.000.000 SKPD 1 Kegiatan 25.000.000
1 20 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
40 % 145.000.000
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Sosialisasi ADPD, Raksa, Dana Desa, Pilgup serta kegiatan-kegiatan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat lainnya
60 % 140.000.000
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
145.000.000 APBD Kabupaten
140.000.000
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Sosialisasi ADPD, Raksa, Dana Desa, Pilgup serta kegiatan-kegiatan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat lainnya)
Tercapainya Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Sosialisasi ADPD, Raksa, Dana Desa, Pilgup serta kegiatan-kegiatan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat lainnya)
Kecamatan Katapang
7 Kegiatan 145.000.000 SKPD 7 Kegiatan 140.000.000
1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di wilayah Kecamatan Katapang
40 % 28.000.000
Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di wilayah Kecamatan Katapang
60 % 30.000.000
1 22 18 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
28.000.000 APBD Kabupaten
30.000.000
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang manajerial /pengelolaan pemerintahan desa
Tercapainya pemahaman aparatur desa dalam bidang manajerial /pengelolaan pemerintahan desa
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan 28.000.000 SKPD 1 Kegiatan 30.000.000
1 22 20 Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
Tercapainya pengembangan pemberdayaan masyarakat desa
40 % 22.500.000
Tercapainya pengembangan pemberdayaan masyarakat desa
60 % 27.500.000
1 22 20 Peningkatan Keterampilan Bagi Generasi Muda
22.500.000 APBD Kabupaten
Peningkatan keterampilan bagi generasi muda dalam upaya pengembangan kreasi dan kreativitas pemuda
Terbentuknya wadah dan ajang pengesah keterampilan bagi generasi muda dalam upaya pengembangan kreasi dan kreativitas pemuda
Kecamatan Katapang
2 Kegiatan 22.500.000 SKPD 2 Kegiatan 27.500.000
Jumlah Belanja Renja Sektor
954.290.000 1.014.205.200
Jumlah Belanja Renja Kewilayahan
- -
Jumlah Total 9.685.210.004 2.864.985.200
Mengetahui/Menyetujui,
a.n Kepala Bappeda,
Verifikator,
Kabid Renbang Kesos dan
Pemerintahan Kasubid Renbang
Pemerintahan CAMAT KATAPANG
NIA NINDIAWATI, M.Si
NURHAZANAH, S.STP
Drs. AGUS RIZAL, M.Si
NIP. 19730326 199903 2 003
NIP. 19840307 200312 2 001
NIP. 19600812 199010 1 001