regulasi dalam keperawatan 4
DESCRIPTION
xnlnsancnnmTRANSCRIPT
REGULASI
DALAM
KEPERAWATAN
LEXY OKTORA WILDA
LATAR BELAKANG
PERATURAN/REGULASI DALAM
PRAKTIK ASUHAN KEPERAWATAN
a. Seorang perawat profesional dalam
melaksanakan pelayanan asuhan
keperawatan, berpedoman pada standar
keperawatan dilandasi pleh etik dan etika
keperawatan dalam lingkupkewenangan
serta tanggung jawabnya
Tanggung jawab yang dimaksud adalah
dapat dipertanggungjawabkan dari segi
profesi kesehatan maupun segi hukum
b. Oleh karena itu seorang perawat
profesional dalam menjalankan praktik
asuhan keperawatan wajib mentaati
standar keperawatan, etika profesi dan
peraturan perundang - undangan
PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN DALAM PRAKTIK ASUHAN
KEPERAWATAN ANTARA LAIN :
a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 32
tahun 1996, tentang Tenaga
Kesehatan
b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
1239/MENKES/SK/XI/2001, tentang
Registrasi dan Praktik Perawat
c. Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor : 24 tahun 2004 tentang Majelis
Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah (MTKP)
SERTIFIKASI DAN REGISTRASI
Seorang perawat sebelum
melaksanakan Praktik Asuhan
Keperawatan wajib memiliki sertifikasi
kompetensi, Teregistrasi dan memilik
ijin
SERTIFIKASI
adalah proses pengakuan oleh MTKP /
Komite Tenaga Kesehatan/ Komite
Perawat terhadap kompetensi yang
meliputi pengetahuan, ketrampilan dan
sikap tenaga/ tenaga keperawatan
setelah yang bersangkutan tersebut
memenuhi persyaratan untuk profesi
tenaga kesehatan tertentu sesuai
dengan tuntutan bidang pekerjaannya
1) Pelaksanaan sertifikasi perawat di
provinsi Jawa Tengah diselenggarakan
oleh MTKP/ Komite Perawat dengan
metode OSCA
2) Pelaksanaan sertifikasi dapat
diselenggarakan di MTKP Semarang
atau di luar / Daerah, setelah
dinyatakan LULUS yang bersangkutan
akan memperoleh Sertifikast
Kompetensi
REGISTRASI
• adalah pencatatan resume tenga
kesehatan/keperawatan yang telah
mempunyai kualifikasi tertentu dan diakui
secara hukum untuk melakukan tindakan
profesinya
• Diprovinsi Jawa Tengah Registrasi Tenaga
Kesehatan dilaksanakan oleh MTKP, setelah
yang bersangkutan memiliki kompetensi
• Tenaga kesehatan yang telah terregistrasi
akan memperoleh sertifikat Regristasi
PERIJINAN DALAM PRAKTIK
KEPERAWATAN
SIP (SURAT IJIN PERAWAT)
SIK (SURAT IJIN KERJA)
SIPP (SURAT IJIN PRAKTIK PERAWAT)
SURAT IJIN PERAWAT (SIP)
1. Adalah bukti tertulis pemberian
kewenangan untuk menjalankan
pekerjaan keperawatan diseluruh
wilayah Indonesia
2. SIP diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi atas nama Menteri
Kesehatan
3. Kelengkapan permohonan SIP
meliputi:
Surat Permohonan
Biodata
Foto kopi/ Ijazah Pendidikan Perawat
Surat Keterangan Sehat dari Dokter
Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua)
lembar
Sertifikat kompetensi
Sertifikat Registrasi
4. SIP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperbaharui, serta merupakan dasar untu
memperoleh SIK dan atau SIPP
SURAT IZIN KERJA (SIK)
1. Adalah bukti tertulis yang diberikan
kepada perawat untuk melakukan
praktik keperawatan di sarana
Pelayanan Kesehatan (BP, RB, PKM,
RS, Praktik Kelompok)
2. SIK Perawat diterbitkan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Kelengkapan permohonan SIK Perawat
sbb :
Surat Pemohonan dengan melampirkan:
- Foto SIP yang masih berlaku
- Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi
( PPNI Kabupaten/Kota )
- Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana
Pelayanan Kesehatan yang menyatakan
tanggal mulai bekerja
- Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua)
lembar
4. SIK hanya berlaku pada 1 (satu)
sarana pelayanan diajukan dalam waktu
1 (satu) bulan setelah diterima bekerja
5. Masa berlakunya SIK sama dengan
SIP
SURAT IJIN PRAKTIK
PERAWAT (SIPP)
1. Adalah bukti tertulis yang diberikan
perawat untuk menjalankan praktik
perawat perorangan dan berkelompok
2. SIPP diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
3. SIPP hanya diberikan pada perawat
yang memiliki pendidikan keperawatan
dengan kompetensi lebih tiggi
4. Kelengkapan permohonan SIPP
sebagai berikut :
Surat permohonan dengan
melampirkan :
Foto copy ijazah Keperawatan
Surat keterangan pengalaman kerja
minimal 3 tahun dari pimpinan sarana
kesehatan tempat bekerja, khusus
untuk Ahli Madya Keperawatan
Foto kopi SIP yang masih berlaku
Surat Rekomendasi dar organisasi
profesi/PPNI Kab./Kota
Surat keterangan sehat dari dokter
Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2
lembar
5. SIK dan SIPP berlaku sepanjang SIP
belum habis masa berlakunya dan
selanjutnya diperbaharui kembali.
PRAKTIK PROFESI KEPERAWATAN
• STANDAR PROFESI
• KEWENANGAN
• KEWENANGAN PERAWAT
• KEWAJIBAN
• LARANGAN
• SANKSI
STANDAR PROFESI
1. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan
tugasnya berkewajiban untuk mematuhi
standar profesi dan hak pasien (UU
Nomor:23 tahun 1992 Ps. 53 ayat (2)
2. Standar Profesi adalah pedoman yang harus
dipergunakan sebagai petunjuk dalam
menjalankan profesi secara baik
3. Dokter atau perawat dalam melaksanakan
tugasnya harus menghormati Hak Pasien
antara lain : hak informasi, hak untuk
memberikan persetujuan, Hak atas rahasia
kedokteran, dan Hak atas pendapat kedua
KEWENANGAN
Lingkup dalam pelayanan asuhan
keperawatan sebagai berikut :
1. Asuhan keperawatan Anak (usia 28
hari sampai 18 tahun)
2. Asuhan keperawatan Maternitas
3. Asuhan keperawatan Medikal Bedah
4. Asuhan keperawatan Jiwa
5. Asuhan keperawatan Keluarga
6. Asuhan keperawatan Komunitas
7. Asuhan keperawatan Gerontik
KEWENANGAN PERAWAT
Dalam melaksanakan Praktik
Keperawatan berkaitan lingkup Asuhan
Keperawatan mencakup :
1. Melaksanakan asuhan keperawatan
yang meliputi : pengkajian, penetapan
diagnosa keperawatan, perencanaan
tindakan, melaksanakan tindakan
keperawatan, evaluasi keperawatan
dan mendokumentasi hasil
keperawatan yang dilaksanakan
3. Tindakan keperawatan meliputi : intervensi
keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan
dan konseling keperawatan
4. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan
berdasarkan permintaan tertulis dari dokter (Kep.
MENKES Nomor: 1239/MENKES/SK/
XI/2001,Pasal:15
5. Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa
seseorang /px, perawat berwenang untuk
melakukan pelayanan di luar kewenangan,
pelayanan dalam keadaan darurat ini ditujukan
untuk penyelamatan jiwa (Kep. MENKES Nomor :
1239 / MENKES /SK/XI/2001, pasal:20)
KEWAJIBAN
Dalam melaksanakan kewenangan praktik praktik
asuhan keperawatan perawat berkewajiban untuk :
1. Menghormati hak pasien
2. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani
3. Menyimpan kerahasiaan identitas dan data
kesehatan pribadi pasien
4. Memberikan informasi yang berkaitan dengan
kondisi dan tindakan yang akan dilakukan
5. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan
dilakukan
6. Membuat dan memelihara rekam medis dengan
baik (PP Nomor : 32 Tahun 1996, Ps : 22. jo. Kep.
Menkes Nomor : 1239/MENKES / XI/2001, Ps : 16)
LARANGAN
1. Perawat yang telah mendapatkan SIK atau
SIPP dilarang :
Menjalankan praktik selain ketentuan yang
tercantum dalam izin
Melakukan pembuatan yang bertentangan
dengan standar profesi
2. Perawat yang memberikan pertolongan
dalam keadaan darurat atau menjalankan
tugas di daerah terpencil yang tidak ada
tenaga kesehatan lain, dikecualikan dari
larangan tersebut ( Kep. MENKES nomor ;
1239 /MENKES /XI/2001, Ps : 31)
SANKSI
1. Dalam Kep. MENKES Nomor : 1239
/MENKES / XI/ 2001, Ps : 37, disebutkan
terhadap perawat yang dalam
melaksanakan praktik keperawatan
melanggar kewenangan dan larangan
dikenakan sanksi administratif sebagai
berikut :
Pelanggaran ringan : pencabutan izin
selama – lamanya 3 (tiga) bulan
Pelanggaran sedang : pencabutan izin
selama – lamanya 6 (enam) bulan
Pelanggar berat : pencabutan izin selama 1
(satu) tahun
2. Dalam Kep. MENKES Nomor : 1239 /
MENKES /XI /2001, Ps : 38, disebutkan
terhadap perawat yang dalam
melakukan praktik keperawatan dengan
sengaja tidak memiliki ijin, melanggar
standar profesi, melanggar kewajiban
dipidana denda paling banyak Rp.
10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor : 32
Tahun 1996 Pasal : 35, tentang Tenaga
Kesehatan.
SEKRETARIAT MTKP
1. Pendaftaran
2. Penerimaan berkas
3. Penerimaan Sertifikat
Kom[etensi &
Registrasi
4. Pengiriman SK + SR
5. Pengambilan SIP
6. Penyerahan SIP ke
Pemohon
KOMITE PERAWAT
1. Penerimaan Biodata
2. Penerimaan
pembayaran
3. Uji Kompetensi
4. Penerbitan Sertifikat
Kompetensi (SK)
5. Penerbitan Sertifikat
Registrasi (SR)
PEMOHON
PERAWAT
DINAS KESH. PROV. JATENG
1. Penerimaan SK + SR
2. Penerbitan SIP
BIODATA
SK + SR
1
3 2
SK + SR
SIP