sistem regulasi keperawatan menghadapi globalisasi.unair.06.03.10
TRANSCRIPT
Sistem Regulasi Keperawatan Menghadapi
Globalisasi
Achir Yani S. HamidKetua Umum Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PP.PPNI)====================================
============
Tantangan utama untuk mencapai sasaran kesehatan di Asia Tenggara, termasuk Visi
Indonesia Sehat 2010
Tantangan yang dihadapi pemerintah: Ketidakmampuan untuk menjamin mutu
pemberi pelayanan dan pelayanan kesehatan Ketidakseimbangan SDM Terpilahnya pelayanan dan rendahnya cakupan Terbatasnya alokasi dan manajemen sumber
Tantangan Situasi Keperawatan di Asia Tenggara termasuk Indonesia:
Pemberian Asuhan: (mutu asuhan rendah, kondisi kerja buruk, ketidaksetaraan dan keadilan gender, waktu kerja panjang dan beban kerja berat vs gaji rendah, migrasi dan angka retensi perawat rendah, citra rendah)
Ketenagaan Perawat: (motivasi rendah, kepuasan kerja rendah, ketidaksesuaian utilisasi jenis dan jenjang, kekurangan perawat di tempat kerja, kurang perawat yang berkualifikasi, tidak ada sistem jenjang karir professional, kurang perlindungan risiko kerja)
Tantangan Situasi Keperawatan .….
Pendidikan: (tidak berdasarkan kompetensi, kurang koordinasi antara pendidikan dan pelayanan, kurang skill mix, kapasitas dan metode pengajaran yang tidak memadai, kurang fasilitas sumber pembelajaran)
Pengkawalan kebijakan: (kurangnya kebijakan yang mengatur pemberdayaan perawat dan memastikan mutu asuhan dan pelayanan publik yang aman)
International Council of Nurses (ICN):
“The establishment of higher levels of competence in the range of knowledge and skills needed to perform duties or support interventions, be they in clinical practice,
management, education, research, regulation or policy making”
Nursing service is a subsystem of health services which share common attributes:
Caring for, supporting and comforting clients; Continuously assessing and monitoring health
needs and responses to interventions; Advocacy and education of clients and
communities; Identifying care gaps and developing appropriate
responses; Delivering and coordinating health services across
the care spectrum
Definisi Keperawatan (ICN, 2007)
Keperawatan merupakan asuhan terhadap individu pada semua usia, keluarga, kelompok dan komunitas yang sakit maupun sehat pada semua tatanan pelayanan secara otonomi atau mandiri dan berkolaborasi
Keperawatan meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan asuhan keperawatan kepada yang sakit, tidak memiliki kemampuan, dan menghadapi kematian.
Peran kunci keperawatan lainnya: memberikan advokasi, promosi lingkungan yang aman, riset, partisipasi dalam penetapah kebijakan kesehatan dan manajemen sistem kesehatan, pendidikan.
Tantangan globalisasi masalah sistem …
“Migration is often a symptom of dysfunctional health care systems”
(ICN, 2008)
(Migrasi seringkali merupakan gejala sistem pelayanan kesehatan yang tidak berfungsi)
Kekurangan perawat dan migrasi Kompetensi standar global dan
budaya
Keragaman & SDM
Manajemen keragaman
Kesetaraan/keadilan sosial
Tantangan Globalisasi:.....Tantangan Globalisasi:.....
Push - Pull Factors
Positive factorsNeutral factorsNegative factors
OriginDestination
Intervening obstacles
Necessity is the mother of invention…
Source: Adapted from Peters and Larkin (1999)
PUSH PULL
PUSH (DORONGAN) harus lebih kuat dari PULL (TARIKAN)
Birokrasi sekitar TARIKAN tidak akan menyelesaikan masalah
Brain drain versus brain circulation
Tantangan Globalisasi:.....Tantangan Globalisasi:.....
Push factors: masalah dalam negeri terkait dengan penyebaran, pendayagunaan, dan kondisi kerja serta pemberdayaan perawat
Pull factors: kesejahteraan yang lebih baik dan transformasi IPTEK
Strategi jangka pendek dan menengahRef. ICN’s Position Statement Ethical
recruitment
12
Caring Economics: A Global Agenda
CARING is big business!Caring is marketing…Caring & outcomes…Caring takes time…Caring is a basic human need…
(Eisler, R., 2007, Creating a Caring Economics: The Real Wealth of Nations)
ICN & PPNI/INNA Position
Hak tiap individu perawat untuk bekerja di negara manapun dan dihargai sama berdasarkan kompetensi
Memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan yang setara dengan yang berlaku di negara lain
Solusi jangka pendek dan menengah, dan Pemerintah bertanggung jawab untuk penataan sistem SDM Kesehatan jangka panjang
14
Harapan Globalisasi…..
Profil Perawat Indonesia yang kompeten dengan standar global
Citra Sosial: pendidikan/ekonomi
Lingkungan dan perilaku sehat
Akses terhadap pelayanan kesehatan
Perlu Penataan
Tidak ada pengakuan professional karena tidak adanya Undang Undang Keperawatan dan Konsil keperawatan untuk mengatur kompetensi RN sesuai standar nasional
Kendala bahasa dan komunikasi Perbedaaan sistem jaminan sosial dan
sosialbudaya Brain circulation against brain drain
Konsekuensi yang tidak diinginkan (ICN, 2007):Distribusi perawat di manca negara
tidak seimbangRekrutmen tidak etis dan menindas
(abuse) perawatKehilangan sumber daya di negara
asalKehilangan pengakuan dan
martabat perawat karena masalah regulatori, legislatif dan akulturasi
MRA (Mutual Recognition Arrangement)10 Negara ASEAN
Implementation of MRA on January 1, 2010 No Nursing Act = no Nursing system:
@ No board examination for foreign nurses
@ No recognition for Indonesian nurses working in other countries
No protection for Indonesian people and nurses
18
Persiapan menghadapi MRA
RUU Keperawatan masuk dlm Agenda Prioritas Prolegnas DPR RI untuk disahkan 2010 No Urut 15 dari 55 RUU dan ke 1 dari 2 RUU yang terkait dengan kesehatan
Mensosialisasikan tentang standar kompetensi, kode etik dan RUU Keperawatan
Menetapkan standar kompetensi dan kode etik perawat sesuai UU No.36/2009 tentang Kesehatan
19
Persiapan menghadapi MRA
Menyiapkan Standar Continuing Professional Development in Nursing (CPDN)/PBP
Bersama Dityanwat menetapkan sistem jenjang karir professional perawat
Membentuk Kolegium Profesi (Ners) dan Kolegium Ners Spesialis (90%) akan dideklarasikan saat MUNAS PPNI,
Mei 2010
Persiapan menghadapi MRA… Membentuk Komite Uji Kompetensi Konsil Keperawatan
dan Sertifikasi berupa KNUKP sebagai embrio Komite Konsil Kep Indonesia, telah:
1. membentuk KNUKP Pusat dan Perwakilan
daerah.
2. menyiapkan mekanisme uji kompetensi
3. menyiapkan panduan & materi uji kompetensi
4. melakukan uji kompetensi di beberapa
propinsi (Sulsel, Jateng) bekerjasama dgn
Dinkes dan PPNI Prov21
Persiapan Pengaturan Sistem Uji Kompetensi Masa Transisi
Amandemen Permenkes 1239/2001:Prinsip dasar self-governance by profession:
KNUKP (Komite Nasional Uji Kompetensi Perawat):1. Melaksanakan uji kompetensi2. Menetapkan kelulusan uji
kompetensi 3. Memberikan sertifikasi
Pemerintah:1. Melakukan registrasi2.Memberikan lisensi
Undang Undang Keperawatan:
Komite Uji Kompetensi dan Registrasi
Komite Standar Pendidikan Profesi
Komite Praktik Keperawatan
Komite Disiplin Keperawatan
22
Amandemen Permenkes 1239/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat
23
OP PPNI DEPKES
Uji KompetentsiNasional implementasi
di daerah
Sertifikasioleh KNUKP
Nasional
Lisensi
Registrasi
DINKESKNUKP
Perwakilan KNUKPDi Daerah
Sistem uji kompetensi bersifat sementara dan secara utuh akan
otomatis dialihkan dari PPNI dan KNUKP ke Konsil dengan Komite Uji Kompetensi dan Registrasi apabila UU Keperawatan sudah disahkan.
PPNI mengamanatkan kepada KNUKP untuk melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi
Sertifikasi yang dikeluarkan oleh PPNI/KNUKP menjadi dasar bagi Pemerintah untuk meregistrasi dan memberi lisensi
Peran dan fungsi KNUKP dan perwakilannya di daerah diatur sesuai dengan azas efisiensi dan effectiveness sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
24
Standar profesi dan pembentukan KNUKP serta perangkat
kerja ditetapkan dengan SK Ketua Umum PP PPNI sesuai kaidah profesi tentang self governance by profession dan pertimbangan kesiapan lembaga KNUKP dengan perangkatnya
Standar profesi yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Umum PP PPNI selanjutnya diendorse oleh Menkes sebagai wakil Pemerintah
Perawat yang mendapatkan sertifikasi, teregistrasi dan terlisensi secara nasional akan diakui untuk bekerja dimanapun dalam wilayah Indonesia
25
UU Tenaga Kesehatan silahkan, tapi Sistem Keperawatan perlu diatur tersendiri secara utuh dlm
bentuk UU Keperawatan
MRA untuk Kedokteran dan Kedokteran Gigi telah ada UU No. 29/2004 tentang Kedokteran, tapi belum untuk keperawatan
Konsekuensi keperawatan sbg profesi perlu credentialing system yang diatur dalam UU
UU Nakes sangat umum tidak akan dapat menampung seluruh substansi keperawatan yang diinginkan
26
…..dalam bentuk UU Keperawatan..
Pengalaman UU No.23/’92 diamanatkan 16 PP, tapi setelah 17 tahun hanya 4 PP yang ada, lalu keperawatan kapan?
Kesiapan tenaga kesehatan yang lain tentunya tidak sama UU kesehatan memungkinkan keperawatan dgn UU
tersendiri (psl 21 ayat 3) Bagaimana dg dokter yang juga sbg nakes, UUPK 29/2004
apakah akan diamandemen? RUU Kep sudah masuk Prolegnas DPR RI untuk
diselesaikan 2010
27
Solusi Globalisasi… Catatan ICN (2008) “Tidak ada satupun
tindakan yang akan dapat menyelesaikan krisis keperawatan, karena masalah keperawatan amat kompleks dan solusi harus multi dimensi dan komprehensif”
Globalisasi mempengaruhi tiap sistem, oleh karena itu perlu reformasi sistem pelayanan kesehatan secara global.
Solusi GlobalisasiICN memprioritaskan 5 area intervensi untuk
mengatasi krisis global tenaga perawat: Kebijakan anggaran sektor kesehatan dan
ekonomi makro Kebijakan dan perencanaan SDM, termasuk
regulasi Lingkungan praktik yang positif dan kinerja
organisasi Rekrutmen dan retensi dalam mengatasi
maldistribusi nasional dan migrasi perawat ke LN
Kepemimpinan Keperawatan
Solusi Globalisasi Berkolaborasi untuk berbagi visi, membangun
jejaring transnasional, membina hubungan professional yang sinergi, menyusun kebijakan dan kesepakatan yang mengedepankan kepentingan Perawat, Negara asal dan Negara yang dituju
Bekerjasama dalam mengumpulkan data, mengkordinasikan sumber untuk solusi optimal dan menguatkan serta memberdayakan infrastruktur yang sudah untuk mengefektifkan pengelolaan migrasi
Memerlukan upaya inter-professional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan global
Praktisi kesehatan perlu menyiapkan diri, proaktif dan berkolaborasi.
Upaya PPNI Melindungi Perawat Indonesia bekerja di LN:
Perawat Indonesia a.l. di: Kuwait, Qatar, UEA, Netherlands, USA, Japan, Malaysia, Singapore, etc
G to G - IJEPA scheme: PPNI/INNA yang menseleksi kompetensi kandidat bekerjasa sama dengan Depkes
Menggunakan jejaring PPNI/INNA’ untuk melindungi Perawat Indonesia:
1. Membentuk PPNI/INNA branches in Kuwait, Qatar dan Belanda, Japan (sedang diproses)
2. Anggota istimewa NNAs negara tempat bekerja31
GLOBALISASI PERAWAT INDONESIAGLOBALISASI PERAWAT INDONESIA
Globalisasi Profesi & Mutu
• Regulasi yang mengatur SistemAkreditasi, Uji Kompetensi, Sertifikasi,
Registrasi danLisensi
Internasionalisasi Praktik ProfessionalInternasionalisasi Praktik Professional
Pengembangan Keperawatan sebagai Profesi
Pengakuanpublik
Pendidikan
Pelayanan RisetKehidupa
n
Keprofesian
GLOBALISASI TITIK MASUK
IPTEK
KEBUTUHAN &KECENDERUNGAN
KESEHATAN
Jakarta Declaration (10 Asian NNAs)25 November 2009
The Nursing Act is urgently needed to regulate the nursing system, to set the required competences, to protect the individual as the recipient of nursing care, and to direct the nurses as a caring profession.
The Nursing Act provides the basis for recognition of the profession across countries and ensures accurate data on the numbers and competencies of those registered
34
Together we make a
difference
Thank you