PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK

TANGGUNGAN DI BANK BRI LOMBOK UTARA

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

DADAG PRAYUDO

D1A 013 069

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2019

i

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK

TANGGUNGAN DI BANK BRI LOMBOK UTARA

Oleh :

DADAG PRAYUDO

D1A 013 069

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

ii

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BANK BRI LOMBOK UTARA

DADAG PRAYUDOD1A 013069

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Bagaimana prosedur pemberian perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di Bank BRI Lombok Utara ?

Apakah hambatan – hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dan cara mengatasinya di Bank BRI Lombok Utara ?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui prosedur – prosedur perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di Bank BRI Lombok Utara dan untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dan cara penyelesaiannya di Bank BRI Lombok Utara. Hasil penelitian yaitu bahwa pelaksanaan pemberian kredit didasarkan pada prinsip kehati – hatian.Adapun hambatan – hambatan yang terjadi disebabkan karena kredit macet.

Kata kunci : Perjanjian Kredit

IMPLEMENTATION OF CREDIT AGREEMENTS WITH GUARANTEE OF RESPONSIBILITY RIGHTS IN BRI BANK NORTH

LOMBOK

ABSTRACT

What is the procedure for granting credit agreements with collateral rights at BRI Bank North Lombok ?

What are the obstacles in the implementation of credit agreements with guaranteed mortgage rights and how to overcome them at BRI Bank North Lombok ?

The purpose of the research is to find out the procedures - credit agreement procedures with guaranteed Mortgage Rights in North Lombok BRI Bank and to find out the obstacles faced in the implementation of credit agreements with guaranteed Mortgage Rights and how to solve it at BRI Bank North Lombok. The results of the study are that the implementation of credit is based on the principle of prudence. The obstacles that occur are caused by bad credit.

Keyword :credit agreement

iii

I. PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan

nasional, salah satunya upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka

memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi

baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum,

sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang

mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah perbankan.

Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu

pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan

pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan

merupakan salah satu usaha bank konvesional yang telah banyak dimanfaatkan

oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.

Pengertian kredit disebut dalam Pasal 1 angka II Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bungs.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan kredit perbankan harus

didasarkan pads persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau dengan

istilah lain harus didahului dengan adanya pedanjian kredit.

i

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan

Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana

Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur,

dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh pars pihak.

Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko,

karena suatu risiko mungkin saja terjadi.Risiko yang umumnya terjadi adalah

risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan.1

Jaminan pokok yang dimaksud dalam pemberian kredit tersebut adalah

jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit

yang dimohon. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah proyek atau prospek usaha

yang dibiyai dengan kredit yang dimohon, sementara itu yang dimaksud benda di

sini adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon.Jenis

tambahan yang dimaksud adalah jaminan yang tidak bersangkutan langsung

dengan kredit yang dimohon.Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang

objeknya adalah benda milik debitur maupun perorangan, yaitu kesanggupan

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur.2

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini meliputi : 1. Bagaimana

prosedur pemberian perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di Bank

BRI Lombok Utara ? Dan 2. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan

perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dan cara mengatasinya di

Bank BRI Lombok Utara?

1http://mustain-billah.blogspot.com/2012/05/makalah-hukum-perdata-tentang-hukum.html. di akses 21 juli 2017 jam 10.302Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Oenerapan Asas Pemisahan Horisontal, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996, hlm. 206.

ii

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui prosedur-prosedur

perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di Bank BRI Lombok Utara

dan Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dan cara

penyelesaiannya di Bank BRI Lombok Utara. Sehingga memberikan manfaat

Secara.AkademikUntuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1 Program

Studi 1 Ilmu Hukum pada. Fakultas Hukum Universitas Mataram.Secara

TeoritisDiharapkan hasil penilitian ini mempunyai kegunaan

bagikeberadaan dan perkembangan ilmu hukum.Secara PraktisMenambah

wawasan dan cakrawala bagi penulis dalam kaitannya dengan pelaksanaan

perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan hambatan-hambatan

yang dihadapi dalam praktik Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang

terkait dengan materi penulisan hukum ini.Dapat digunakan sebagai

pedoman bagi penilitian-penelitian berikutnya.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut digunakan jenis Penelitian ini

merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang

menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya

kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

iii

II. PEMBAHASAN

Prosedur Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank

BRI Lombok Utara

Perusahaan Terbatas Bank BRI adalah sebuah perusahaan daerah

milik swasta yang berkedudukan dan melaksanakan operasionalnya di keca-

matan Pemenang.Bank BRI merupakan suatu usaha dibidang perbankan yang

bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas pokok Bank BRI

hampir sama dengan bank-bank lain pada umumnya, yaitu menghimpun dan

menyalurkan dana kepada masyarakat. Tujuan Bank BRI Wilayah Lombok

Utara antara lain:3

a. Memberikan modal pada golongan masyarakat ekonomi lemah di wilayah

Lombok Utara khususnya melalui kredit.

b. Melindungi pengusaha kecil dari jeratan lintah darat;

c. Menggerakkan prinsip gemar menabung pada masyarakat pedesaan

Untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya Bank BRI membutuh-

kan sarana yang dapat menunjang tujuan pokoknya yaitu pembangunan

cabang-cabang Bank BRI secara merata dan seragam yang ditinjau dari aspek

filosofis, fungsi, dan fisik diseluruh wilayah NTB.4

Struktur organisasi diperlukan sebagai gambaran secara sistematis

tentang hubungan kerjasama dari orang-orang dalam rangka mencapai

3Hasil Wawancara dengan Yuva amiliaesa, selaku Kasie Kredit, Tanggal 11 Agustus 2017.

4Ibid, Tanggal 7 Agustus

iv

tujuan.Setiap badan usaha harus mempunyai struktur organisasi yang tepat

dan memuat pembagian tugas serta wewenang.

Struktur organisasi dapat menggambarkan kedudukan masing-

masing jabatan dalam suatu badan usaha sehubungan dengan wewenang dan

tanggungjawab yang ada pada masing-masing bidang kerja. Sementara itu,

struktur organisasi yang tepat dan jelas akan memudahkan pimpinan dalam

mengadakan pengawasan maupun meminta pertanggungjawaban pada bawa-

hannya.

Pemberian Kredit oleh PT. Bank BRI Lombok Utara

PT. Bank BRI Lombok Utara dalam memberikan kredit harus mendasarkan

pada prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga keuangan yang melepaskan

uangnya kepada masyarakat, PT. Bank BRI Lombok Utara harus bertindak

hati-hati dalam menetukan siapa yang patut diberikan kredit dan berapa

besarnya jumlah kredit yang diberikan setelah mengetahui apa jaminan yang

diberikan oleh calon debitur dan juga penerapan prinsip 5C (Collateral,

Capital, Capacity, Character, Condition of Economy) dengan baik5. Selain hal

tersebut, PT. Bank BRI Lombok Utara juga harus menjaga bahwa perjanjian

yang dibuat dengan calon debitur tidak cacat dan memenuhi syarat-syarat sah

perjanjian.Apabila sejak dini bank sudah bertindak hati-hati, dapatlah

diharapkan bahwa kredit yang diberikan kepada debitur terjamin dalam

pengembaliannya, yaitu dikembalikan sebelum atau tepat pada waktu yang

telah diperjanjikan.

5Hasil Wawancara dengan Yuva amiliaesa, selaku Mantri Kredit, Tanggal 11 Agustus 2017.

v

Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT)

Bagi debitur yang melakukan kredit di PT. Bank BRI Lombok

Utara jaminan Hak Tanggungan yang berupa hak atas tanah harus dibuatkan

APHT.Dalam hal ini subjek dari hak tanggungan yaitu orang perseorangan

atau badan hukum yang wajib membuat APHT kepada pejabat yang

berwenang yaitu PPAT.Subjek Hak Tanggungan yaitu pemilik hak atas

tanah mendaftarkan Objek Hak Tanggungan yang berupa tanah.Di dalam

mendaftarkan tanah wajib dilakukan sendiri oleh pemilik hak atas tanah

kecuali yang bersangkutan tidak dapat hadir pada penandatanganan

APHT,maka oleh pemilik hak atas tanah dibuat Surat Kuasa Membebankan

Hak Tanggungan(SKMHT)secara otentik.6

Di dalam pembuatan APHT ada beberapa hal yang wajib dican-

tumkan dalam surat perjanjiannya, seperti yang telah dirumuskan dalam

pasal 11 UUHT, yang mengatakan sebagai berikut:

Pasal 11(1). Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan:

a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;b. domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan

apabila di antara mereka ada yangberdomisili di luar Indone-sia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia,dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dican-tumkan, kantor PPAT tempat pembuatan AktaPemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih;

c. penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1);d. nilai tanggungan;e. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.

6Ibid.

vi

Lalu lebih lanjut dalam ayat (2) pasal ini juga menjelaskan dan

mengatur mengenai janji-janji yang dapat dicantumkan kedalam surat per-

janjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, janji-janji tersebut antara

lain:

(2). Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain:

a. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menen-tukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;

b. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;

c. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola obyekHak Tanggungan ber-dasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi letak obyek Hak Tanggungan apabila debi-tor sungguh-sungguh cidera janji;

d. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkanobyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegahmenjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidakdipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang;

e. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaansendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji;

f. janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek Hak Tanggungan tidakakan dibersihkan dari Hak Tanggungan;

g. janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungantanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;

h. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh se-luruh atau sebagian dari ganti rugiyang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek HakTanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untukkepentingan umum;

i. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh se-luruh atau sebagian dari uangasuransi yang diterima pemberi

vii

Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek HakTanggungan diasuransikan;

j. janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada waktueksekusi Hak Tanggungan;

k. janji yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Janji-janji yang dicantumkan pada ayat ini sifatnya fakultatif dan

tidak mempunyai pengaruh terhadap sahnya akta.Pihak-pihak bebas menen-

tukan untuk menyebutkan atau tidak menyebutkan janji-janji ini dalam Akta

Pemberian Hak Tanggungan.

Dengan dimuatnya janji-janji tersebut dalam Akta Pemberian Hak

Tanggungan yang kemudian didaftar pada Kantor Pertanahan, janji-janji ter-

sebut juga mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan

Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank BRI Lombok Utara dan Cara

Mengatasinya.

PT. Bank BRI Lombok Utara menghendaki bahwa setiap kredit yang

diberikan akan berjalan lancar, namun di dalam operasionalnya tidak

selamanya berjalan demikian, terdapat juga kendala-kendala atau

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PT. Bank BRI Lombok

Utaradalam pemberian kredit khususnya dalam pelaksanaan pemberian kredit

dengan jaminan Hak Tanggungan.Guna menjamin kelancaran kreditnya,PT.

Bank BRI Lombok Utara melakukan upaya-upaya untuk mengatasi setiap

permasalahan-permasalahan yang timbul.Permasalahan-permasalahan tersebut

adalah sebagai berikut:7

7Hasil Wawancara dengan Yuva amiliaesa, selaku Mantri Kredit, Tanggal 11 Agustus 2017.

viii

Tanah yang Belum Bersertifikat Dijadikan Jaminan Hak Tanggungan

dalam Perjanjian Kredit.

Jika ternyata tanah yang akan dijadikan jaminan hak tanggungan belum

mempunyai sertifikat, maka pihak bank akan membantu pendaftaran tanah

tersebut bersamaan dengan pemberian hak tanggungan oleh pihak bank. Hal

ini sesuai dengan pasal 10 ayat 3 Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 yang

menjelaskan:

(3) Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang be-rasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendafta-ran hak atas tanah yang bersangkutan.

Dalam hal ini pihak Bank BRI akan membantu melengkapi persyara-

tan apa saja yang diharuskan ada untuk mendaftarkan Tanah Ulayat tersebut,

ini dimaksudkan untuk menghindari “klaim” atas tanah yang ternyata bukan

merupakan haknya sehingga dapat menimbulkan permasalahan dikemudian

hari yang dapat melibatkan pihak Bank sebagai Penerima Hak tanggungan atas

tanah tersebut. Karena perlu diketahui Tanah Ulayat yang dapat dialihkan men-

jadi hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada

atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”.

Beberapa kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya dalam

eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan

hukum bagi kepentingan kreditur.

Hambatan Yuridis.

ix

Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala atau hambatan

yuridis adalah : / 1. Adanya penjelasan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang

Hak Tanggungan yang dapat disimpulkan bahwa Kreditur berhak

mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil pen-jualan obyek

Hak Tanggungan dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada

piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya

menjadi hak pemberi Hak Tanggungan. Dari ketentuan tersebut berarti

utang yang harus dibayar Debitur setinggi-tingginya/maksimal adalah

sebesar nilai tanggungan yang disebut dalam sertifikat Hak Tanggungan

itu. Sedangkan biasanya Kreditur menetapkan jumlah hutangnya yang

macet lebih besar dari apa yang tertuang dalam Sertifikat hak

Tanggungan, karena adanya hutang pokok ditambah bunga dan

ditambah dengan denda. : 2. Kendala lain yang berhubungan dengan

janji yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) j yaitu janji bahwa

pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan

pada waktu eksekusi Hak Tanggungan. Akan tetapi kebanyakan

Debitur tidak sukarela mengosongkan obyek Hak tanggungan itu. : 3.

Kendala lain yang sering terjadi yaitu adanya perlawanan oleh

pemegang Hak Tanggungan itu sendiri terhadap eksekusi atas

permohonan pemegang Hak Tanggungan pertama. Tentang masalah

ini tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tetapi

ada dalam Materi Hukum Acara Perdata.

Hambatan Non Yuridis.

x

Dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, sering timbul

hambatan-hambatan diluar prediksi yaitu pihak-pihak tereksekusi

dengan sengaja mengerahkan masanya untuk menghambat jalannya

eksekusi, dengan cara-cara mengerahkan masa untuk memblokade

dan memblokir jalan dan letak obyek eksekusi agar Team/

Pelaksana Eksekusi tidak bisa masuk kelokasi.

xi

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh serta hasil-hasil pembahasan permasalahan

pada bab IV,makadapat diambil kesimpulan sebagai berikut: / 1. Tata cara

pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan padaPT. Bank

BRI Lombok Utaraadalah sebagai berikut: a. Pemberian kredit oleh PT. Bank BRI

Lombok Utaradidasarkan pada prinsip kehati-hatian yaitu bank harus bertindak

hati-hati dalam menentukan siapa yang patut untuk diberikan kredit dan berapa

besarnya jumlah kredit yang diberikan setelah mengetahui jaminan yang diberikan

oleh calon debitur.Bank juga harus menjaga bahwa perjanjian yang dibuat dengan

calon debitur tidak cacat dan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. ; b.

Setelah pihak Bank BRI melakukan analisa terhadap calon debitur yang akan

mengajukan kredit dengan jaminan hak tanggungan dan memenuhi kriteria calon

debitur yang telah ditentukan oleh Bank, maka selanjutnya pihak bank akan

melakukan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dilakukan

di PPAT Ambar Susanti, SH., M.Kn, hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (2)

yangbertujuan untuk mendaftarkan hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan

agar kepastian hukumnya terjamin,baik itu meliputi kepastian tentang subjek

haknya maupun objek haknya. ; c. Selanjutnya setelah dibuatnya Akta Pemberian

Hak Tanggungan yang telah disetujui oleh PPAT, lalu dilakukan

pengiriman/penyerahanAkta Pemberian Hak Tanggungan paling lambat 7 hari

setelah ditandatanganinya APHT tersebut, dikirimkan kepada Kantor Badan

Pertanahan Nasional sesuai dengan lokasi Tanah yang menjadi Hak tanggungan

xii

untuk dilakukan pendataan dan dikeluarkannya Surat Hak Tanggungan oleh

BPNKabupaten Lombok Utara yang berlokasi di Tanjung Kecamatan Pemenang,

dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pihak kreditur yakni

pihak Bank BRI sebagai pemegang hak tanggungandan Debitur sebagai pemberi

Hak Tanggungan serta mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 2. PT. Bank

BRILombok Utaramelakukan upaya-upaya untuk mengatasi setiap hambatan-

hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak

Tanggungan guna kelancaran kredit yang diberikan kepada para debitur.Adapun

hambatan yag terjadi disebabkan karena kredit macet yang disebabkan karena

overmacht,wanprestasi, adapun upaya-upaya yang dilakukanPT. Bank BRI

Lombok Utarauntuk membantu debitur adalah dengan cara menormalisasi

keadaan sehingga usaha debitur kembali stabildan melakukan restrukturisasi

kredit yang bersangkutan dengan catatan usaha yang dijalankan oleh debitur

berkembang dengan baik, ada itikad baik dari debitur untuk melaksanakan

kewajibannya.Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut diharapkan debitur

dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran kredit yang belum terlunasi.

xiii

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang

Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Oenerapan Asas Pemisahan Horisontal, Citra

Aditya Bakti, Jakarta, 1996

Wawancara

Wawancara dengan Yuva amiliaesa, selaku Kasie Kredit

Internet

Mustain Billah : http://mustain-billah.blogspot.com/2012/05/mak alah-hukum-

perdata-tentang-hukum.html

xiv