Apakah Hukum itu?Hans Kelsen: tata aturan sbg suatu sistem aturan2 ttg perilaku manusiaJeremy Bentham: himpunan kaidah yg ditetapkan & dipaksakan oleh kekuasaan neg yg dgnnya terjamin utk tiap org maksimum kebahagiaan yg dipahamkan sbg kebebasn utk mengemukakan diri dlm hak2 sendiri.Thomas Aquinas: tatanan rasio yg berfungsi menegakkan kebaikan bersama yg dibuat & diumumkan secara resmi oleh org yg memiliki kepedulian pd komunitas.HFA Vollmar: suatu aturan yg sebanyak mungkin hrs dipertahankan oleh pihak atasn & yg biasanya diberi sanksi jika tdk dijlnkn

HFA Vollmar: suatu aturan yg sebanyak mungkin hrs dipertahankan oleh pihak atasn & yg biasanya diberi sanksi jika tdk dijlnkn.Satjipto Rahardjo: suatu institusi yg bertujuan mengantarkan manusia kpd kehidupan yg adil, sejahtera & membuat manusia bahagia.Sudikno Mertokusumo: keseluruhan kumpulan peraturan2 atau kaidah2 dlm suatu kehidupan brsama.

Apakah Hukum Bisnis itu?Hukum Dagang/PerniagaanHukum Perusahaan Hukum EkonomiHukum Bisnis

Hukum Bisnis: suatu prangkt kaidah hkm yg mengatr ttg tata cara plaksanaan urusn/kegiatan dgg, industri/keuangan yg dihubungkn dgn produksi/pertukarn brg/jasa dgn menempatkan uang dr entrepreneuer dlm risiko ttt dgn usaha ttt dgn motif (dari entrepreneuer tersebut adalah utk mendapatkan keuntungan ttt).

Hukum Bisnis: ksluruhn di praturn2 hkm, baik yg trtulis maupun tdk trtulis, yg mengatr hak & kwajibn yg timbul dr prjanjian2 maupun prikatan2 yg terjadi dlm praktik bisnis.

Fungsi Hukum BisnisSbg sumber informasi yg berguna bg praktisi bisnis utk memahami hak2 & kewajibannya dlm praktik bisnis, agar terwujud watak & perilaku aktivitas di bid bisnis yg brkeadilan, wajar, sehat, & dinamis (yg dijamin oleh kepastian hukum).

ASAS HUKUM BISNISAspek KontrakAspek Kebebasn BerkontrakPacta Sunt Servanda

Aspek2 Hkm Kegiatan Bisnis1. Hukum dilihat dari sisi pelaku ekonomi. Berangkat dari tujuan ekonomi yang sesungguhnya yakni untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, maka hukum semata-mata dipandang sebagai faktor eksternal yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dalam rangka mengamankan kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai.2. Hukum dipandang dari sisi negara/pemerintah. Hukum dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.

Hkm Bisnis Berasaskan Keseimbangan

Asas keseimbangan kepentingan;Asas pengawasan publik; dan Asas campur tangan Negara terhadap kegiatan ekonomi.

Pelaku BisnisPelaku bisnis perorangan terdiri atas para wirausahawan, baik untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa, termasuk pengrajin-pengrajin di sektor industri kecil. Legalitasnya sebagai subyek pelaku bisnis tidak jelas. Kondisi seperti ini memerlukan pengaturan khusus:1. Kebijakan, meliputi berbagai perangkat hukum yang memberikan kebijakan-kebijakan terhadap pelaku bisnis yang lemah. Peraturan ini memberikan pengakuan tentang eksistensi pelaku perorangan sebagai pelaku ekonomi makro.

Lanjutan2. Izin/operasional a. Peraturan yang sifatnya membuka akses modal dan fasilitas lain agar pelaku yang bersangkutan mampu berdampingan dengan pelaku ekonomi yang lain. b. Peraturan yang sifatnya member legalitas berusaha (termasuk izin operasional dan izin usaha). c. Peraturan yang mengatur izin tempat usaha agar tidak mengganggu lingkungan usaha bagi masyarakat lingkungan tempat usaha dan kemitraan dengan pelaku bisnis besar termasuk pasar modern dan pasar tradisonal.

B. Pelaku Bisnis KorporasiPelaku bisnis korporasi adalah pelaku atau subyek yang bukan subyek hukum pribadi tetapi gabungan pribadi atau melainkan dua orang atau lebih yang membentuk kerjasama untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kerjasama ini mempunyai ciri khusus karena mereka yang bergabung mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin memperoleh keuntungan ekonomi. Padasarnya pelaku ekonomi korporasi terdapat dua kategori, yakni korporasi bukan badan hukum dan korporasi badan hukum.

Usaha, Perusahaan & pengusahaUsaha: setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dlm bid perekonomian yg dilakukan oleh setiap pengusaha utk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau labaPerusahaan: keseluruhan perbuatan yg dilakukan sec tdk terputus-putus, dgn terang-terangan, dlm kedudukan ttt & utk mencari laba (bagi diri sendiri).

PerusahaanMollengraaf, Perusahaan: keseluruhan perbuatan yg dilakukan sec terus menerus, bertindak keluar, utk mendptkan penghasilan, & cara memperniagakan brg2, menyerahkan brg2 atau mengadakan perjanjian2 perdagangan.Perusahaan: setiap btk usaha yg menjlnkan setiap jenis usaha yg bersifat tetap & terus menerus & yg didirikan, bekerja srta berkedudukan dlm wil NKRI, dg tujuan memperoleh keuntungn dan/atau laba.

PengusahaSetiap org perseorangan (org pribadi) atau pesekutuan atau BH yg mnjlnkan suatu jenis perusahaan.Perbuatan perniagaan: prbuatan membeli brg utk dijual lagi & bbrp perbuatan lainnya yg dimasukkan dlm golongn prbuatan prniagaan.

Segi Hkm & Unsur PerniagaanBadan Usaha: akta pendirian, surat izin usahaKegiatan dlm bid ekonomiTerus menerusTerang-teranganKeuntungan dan/atau labaPembukuan

Urusan PerusahaanSegala macam urusan, baik yg bersifat materiil maupun yg bersifat immateriil yg termasuk dlm lingkungn perusahaanSegala sesuatu, yg berwujud benda maupun yg bukan benda, yg termasuk dlm lingkungn perusahaan ttt: gdg2, mebel, alat2 kantor, buku2, brg dagangn, piutang, nama perusahaan, merek, patent, goodwill, utang, relasi, langganan, rahasia perusahaan,ect.r

Urusan PerusahaanBenda tetap (tak bergerak): 1. Yg brtubuh: 2. Yg tak bertubuh: Benda bergerak: 1. Yg brtubuh: 2. Yg tak brtubuh: Yg bukan benda

Dokumen & Pembukuan Perusahaan Psl 6 (1) KUHD: kewajiban stiap pengusaha utk membuat pembukuan/catatan2 ttg harta kekayaan, trmasuk harta kekayaan dlm perusahaannya.Psl 6 (2) KUHD: stiap pngusaha hrs membuat neraca yg hrs ditandatanganinya sendiri.Neraca (Polak): - seluruh harta kekyaaan bsrta harganya - segala utang2 & saldonya

Jenis2 PerusahaanBerdsrkn btk Bdn Usahanya: UD, Persekutuan Prdt, Fa, CV, PT, KoperasiBrdsrkn kepemilikannya: Swasta & nasBrdsrkn jumlah/besarnya modal: besar, menengah, kecilBrdsrkn lingkup kegiatan usahanya: nasional & multinasional.

Perusahaan DagangSlh satu btk perusahaan perseorangn yg dilakukan oleh 1 org pngusaha dg ciri2 lainnya: a. Modal milik 1 org saja. b. Didirikn atas kehendak seorang pengusaha. c. Keahlian, teknologi, & manajemn dikelola 1 org. d. Bila tampak banyak org di perusahaan itu merupkn para pembantu pengusaha

e. Tentu sj bkn prusahan BH & tdk trmasuk prsekutuan/prkumpulnf. Risiko & untung rugi mnjd tanggungn sndirig. Tdk melalui proses pndirian prusahaan sbg mestinya, kcuali surat izin usaha dr kantor perdag set4.h. Wajib utk membuat catatan keuangan trmasuk kwajiban trhdp pajak & retribusi daerah.

Persekutuan PerdataPerkumpulan perdata, perserikatan perdata, maatschap/vennootschap/partnership.Suatu perj dg mana 2 org/lebih mngikatkn diri utk memasukkn sesuatu kedlm persekutuan dg maksud utk mmbagi keuntungn/manfaat yg diperoleh karenanya.Unsur utama Persekutuan Perdata: a. Msg2 hrs memasukkn sesuatu ke dlm persek (inbreng) b. Maksud dr persekutuan: utk mencari keuntungn yg brsifat kebendaan yg akan dibagi-bagi di antara anggota.

Inbreng: a. Sejumlah uang. b. Modal. c. Skill/tenaga.Berakhirnya Persekutuan Perdata: a. Dgn lewatnya wkt utk mn persek tlah diadakan. b. Dg musnahnya brg/diselesaikannya prbuatan yg mnjd pokok prsekutuan c. Akan kehendak semata-mata dr bbrpa/seorg sekutu d. Jika slh seorg sekutu mnginggal/dibwh pengampuan/dinyatakan pailit.

Persekutuan Firma (Fa)Vennotschap onder firma: persekutuan yg dijnkn dgn nama brsama.Tiap2 perserikatan yg didirikan utk mnjlnkn sesuatu perusahaan di bawah 1 nama brsama.Tahap2 mndirikan Persekutuan Firma: a. Pembuatan perjanjian pendirian/akta pend b. Pendaftaran/Kepaniteraan PN c. Pengumuman/BNRI.

Berakhirnya FirmaWkt pendiriannya tlah hbs.Atas kehendak anggota sblm wktnya hbsAnggota mngundurkn diriAnggota diberhentikn.Pembubarn slain krn wktnya pendiriannya tlh hbs hrs dg akta otentik & diumumkn dlm Berita Negara, jika lalai tdk mngikat pihak ke-3.

Persekutuan Komanditer (CV)CV merupakan kerjasama dalam menjalankan usaha antara beberapa orang anggota yang bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruh utang dengan satu atau beberapa orang pelepas uang. Pelepas uang adalah kedudukan khusus-pemberi modal yang disebut anggota pasif (sekutu diam, sleeping partner, sekutu komanditer).

Jenis KeanggotaanAnggota aktif/sekutu komplementrAnggota Pasif/sekutu komanditer

Mendirikan CVTdk terikat pd syarat materil tertentuBesarnya modal prsekutuan, uu tdk mngaturnya, tp sesuai dg kemampuan & ksepakatn para pendirinya.Sekutu aktif menyerahkn uang & brgSekutu pasif hanya menyerahkn uang sajaMengikuti formalitas ttt: via perj & dibuat dg akta otentik/notarisDikenl 2 mcm CV: CV terang2an & CV diam2

Mnjlnkn CV & Prtanggungjwbn AnggotaSmua anggota aktif brkerjasama utk mlaksanakn tugas2 di prskutuan demi trcapainya tuj brsamaAnggota aktif/pngurs:mmpunyai tgs & kwenangn mngurs CV dg saling bekrjasamaAda anggota yg diberi kwenangn lbih: utk menandatangani surt, mnrima & mngluarkn uang Prtanggungjwbn: penuh & pribadi sampai pd harta pribadi, trbtas.

Pembubarn CVWkt pendiriannya tlah hbsAtas kehendak anggota sblm wktnya hbsAnggota mngundurkn diriAnggota dibrhentikn

Pmbubarn slain krn wktnya tlh hbs hrs dg akta otentik & diumumkn dlm BN, jika lalai tdk mngikat pihak ke-3.

Perseroan Terbts (PT)/Naamlooze Vennootschap (CV)Psl 36-56 KUHD.UU No. 1/1995 ttg PTUU No. 40/2007 ttg PTAlasan pergantian:Tdk sesuai dg perkmb ekonomi & dunia usaha baik nasional maupun internasionalUtk mnciptakn kesatuan hkm di bid perseroanMewujudkn asas demokrasi sesuai dgn Pancasila & UUD 1945

PERSEROAN TERBATASBH yg didirikan brdsrkn perjanjian, melalui kegiatan usaha dg modal dsr seluruhnya trbagi atas saham2 & memenuhi prsyaratan ttt (Psl 1 angka 2 UUPT No. 1/1995.BH yg merupakn prsekutuan modal, didirikan brdsrkn perjanjian, melakukan kgiatan usaha dg modal dsr yg sluruhnya trbagi dlm saham & memenuhi prsyaratan ttt (Psl 1 angka 1 UU No. 40/2007)

Status BH PTMempunyai kekayaan sendiri, terpisah dr kekayaan para anggotanya (modal yg dipisahkn).Mempunyai tujuan tersendiri yg brbeda dgn tujuan msg2 pndirinya.Memiliki hkm sendiriMempunyai organisasi yg tratur

TAHAP-Tahap Mendirikan PT I. Membuat Perjanjian Pendirian: akta otentik Akta Pendirian PT (APPT).II. Pengesahan: APPT KemenHukHAM dgn isi: 1. Nama & t4 kedudukn Perseroan 2. Jangka wkt brdirinya Perseroan 3. Maksud & tujuan srta kegiatan usaha Pers 4. Jlh modl dsr, modl dit4kn, modl disetr. 5. Alamat lengkap perseroanIII. Pendaftaran & Pengumuman

Jenis2 PTPT Tertutup: jika sahm perseroan yg beredar sec trbts di kalangan org2 ttt saja, anggota keluarga & tdk keluar dr lingkungn trsbt. Para pemegang sahm tdk saling kenal.PT Terbuka: jika saham perseroan yg beredar sec umum psr modl, go public. Di belakang nama PT diikuti tulisan Tbk.

Kedudukan Pemegang Saham pd PT Terbuka 1. Gol pemegang sahm yg mmpunyai keinginn utk memiliki perusahaan ybs (melalui saham yg dikuasainya). 2. Gol pemegang sahm yg brupa investor, di mn pemegang sahm ini lebih memandang sahm sbg komoditi dgg yg dpt diperjualbelikn sekwt-wkt. Mrk mengutamakn capital gain dp dividen.

Organ/Alat Perlengkapan PT1. RUPS a. Membrhentikn & mngangkt direksi & komisaris b. Meminta prtanggungjawabn dr direksi & komisaris c. Mengesahkn prhitungn laba rugi d. Mengesahkn pembagian dividen e. Memutuskn penambahn modl f. Mengesahkn perubahan AD g. Memutuskn pembubaran perseroan

Direksi & Komisaris Direksi bertugas dan berwenang mengurus dan menjalankan kegiatan PT sehari-hari untuk merealisasikan tujuan pendirian PT. Direksi sebagai pimpinan atau pengurus perseroan. Lazimnya direksi adalah pemegang saham mayoritas namun dalam praktiknya direksi diangkat dari kalangan profesional agar tercapai tujuan PT.

Komisaris bertugas dan berwenang untuk mengawasi direksi dalam menjalankan tugasnya serta memberi nasihat kepada direksi. Komisaris biasanya dari kalangan pemegang saham tetapi untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan tugasnya dapat diangkat dari pihak lain yang lazim dikenal dengan komisaris independen.

Menjalankan PT1. Direksi berpegang pada Anggaran Dasar, hasil-hasil RUPS dan Peraturan Perundang-undangan.2. Direksi semaksimal mungkin mewujudkan pencapaian tujuan perseroan.3. Direksi bertanggungjawab terhadap RUPS.4. Direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.5. Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya kecuali dapat dibuktikan, jika kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan atas tindakan yang menimbulkan kerugian, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Tanggung Jawab Pemegang SahamPemegang saham PT bertanggungjawab secara terbatas, sebesar modal (saham) yang dimiliki masing-masing.Sistem pertanggungjawaban terbatas tidak berlaku apabila:Persyaratan perseroan sbg BH belum atau tidak terpenuhi.Pemegang saham dg iktikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk pribadi.Pemegang saham terlibat dalam perbuatan onrechmatigedaad yang dilakukan oleh perseroan.Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Pembubaran PTKeputusan RUPS.Jangka waktu berdirinya telah berakhir.Penetapan pengadilan.Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan yang telah in kracht van gewijsde, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi.

Koperasi: UU No. 25/1992Pengertian a. Co-operation (Inggris) b. Cooperative (Belanda). c. Perkumpulan Koperasi (Co-operative Vereeniging) yang berarti kerjasama, antara beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Unsur-unsur dalam koperasi:

Badan usaha.Badan Hukum Anggota koperasi: perseorangan/koperasi Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat Dasar kegiatannya adalah kekeluargaan

Koperasi berwatak sosial artinya sifat sukarela, non-kapitalis, sosial, terbuka, swadaya, swakerta, swasembada. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Koperasi BertugasMemperbanyak produksi barang dan atau jasa yang diperlukan sehari-hari oleh rakyat.Memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan rakyat.Memperbaiki distribusi barang kepada masyarakat.Memperbaiki harga yang menguntungkan rakyat.Menyingkirkan penghasilan yang dikendalikan oleh lintah darat.Memperkuat perpaduan kapital dengan kemauan menabung dari masyarakat.Memelihara lumbung penyimpan padi yang disesuaikan dengan tuntutan keadaan.

MergerMerger (penggabungan usaha): penggabungan dr 2 perusahaan atau lebih dgn cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan & melikuidasi perusahaan2 lainnya.

Keterangan: PT Agogo masih tetap eksis & mengambil alih PT. ABG, sedangkan PT hilang diserap masuk ke PT AgogoPT AGOGOPT. ABG

Konsolidasi Konsolidasi (peleburan usaha): penggabungan dr 2 perusahaan atau lebih dgn cara mendirikan perusahaan baru & melikuidasi perusahaan2 yg ada.

lebur

Keterangan: di sini PT X dan PT Y bersama-sama meleburkan diri & membentuk perusahaan baru, PT WPT X PT WPT Y

AkuisisiAkuisisi: pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan.

Keterangan: PT A mengambil alih kepemilikan PT B, sementara nama PT B masih tetap eksis. PT APT B

PemisahanPemisahan: perbuatan hkm yg dilakukan oleh perseorangan utk memisahkn usaha yg mengakibatkn seluruh aktiva & pasiva perseroan beralih karena hkm kpd 2 perseroan atau lebih atau sebagian aktiva & pasiva perseroan beralih krn hkm kpd 1 perseroan atau lebih.Pola 1:

Keterangan: PT AR berakhir entitas bisnis & eksistensi hkmnya, mengadakan pemisahan aset & membentuk perusahaan baru, PT ARS & PT ARM PT ARPT ARSPT ARM

Pola 2:

Keterangan: di sini PT SM msh eksis sbg perusahaan, & mengadakan pemisahan aset dg membentuk perusahaan baru lagi PT SLPT SMPT SL

Tujuan Merger, Konsolidasi, Akuisisi & SeparasiMembeli product line/lines utk melengkapi product lines dr perusahaan yg akan mengambil alih/menghilangkn ketrgantungn perusahaan tsrbt pd product lines/service lines yg ada pd saat ini.Utk memproleh akses pd teknologi baru/teknologi yg lebih baik yg dimiliki oleh perusahaan yg mnjd obyek merger, konsolidasi, atau akuisisi.Memperoleh psr/planggan2 baru yg tdk dimilikinya, namun dimiliki oleh prusahaan yg mnjadi obyek merger, konsolidasi, atau akuisisi.Memperoleh hak2 pemasaran & hak2 produksi yg blm dimilikinya, namun dimiliki oleh perusahaan yg menjadi obyek merger, konsolidasi, atau akuisisi.

Memperoleh kpastian atas pemasokan bahan2 baku yg kualitasnya baik yg selama ini dipasok oleh perusahaan yg mnjd obyek merger, konsolidasi, atau akuisisi.Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yg berlebih & tdk terpakai (idle).Mengurangi atau menghambat persaingan.Mempertahankan kontinuitas bisnis.

Kelebihan Merger:Memakai nama perusahaan pengambil alihBiaya lebih kecilTidak diperlukan surat izin usaha baruKekurangan Merger: menimbulkan polemik baru.

Kelebihan konsolidasi:Memakai nama perusahaan baruMenghilangkan polemik dr msg2 perusahaanKekurangan konsolidasi:Berbiaya lebih mahalDiperlukan surat izin usaha yg baru

Kelebihan akuisisi:Masih memakai nama lamaTdk diperlukan surat izin usaha baruKekurangan akuisisi:Kurang efisienMdh terjd duplikasi/pemborosanKepemilikn perusahaan berubah

Kelebihan pemisahan/separasi:Msh memakai nama lama & baru (pola 2)Tdk/perlu surat izin baru (pola 2)Tdk perlu program rasionalisasi (pola 2)Kekurangan separasi:Tdk memakai nama lama (pola 1)Perlu surat izin baru (pola 1)Melalui program rasionalisasi (pola 1)

KepailitanPailit: suatu usaha bersama utk mendapatkn pembayaran bagi semua kreditur sec adil & tertib, agar semua kreditur mendapat pembayarn mnurut imbangn besar kecilnya piutang msg2 dgn tdk berebutn.Kepailitan; sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yg pengurusan & pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasn hakim pngawas.UU No. 37/2004: KPKPU

Asas2 terhdp KPKPUAsas keseimbanganAsas kelangsungan usahaAsas keadilanAsas integrasi

Siapa yg dpt dinyatakan PailitYg dpt dinyatakan pailit: seorg debitur (berutang) yg sdh dinyatakan tdk mampu membayar utang2nya lagi.Pailit dpt dinyatakan atas:Permohonan debitur sendiriPermohonan 1/lebih krediturnya. Sblm diputuskn pengadilan wajib memanggil debiturnya Pailit hrs dg putusan pengadilanPailit bisa atas permintaan kejaksaan utk kepentingan umum, pengadilan wajib memanggil debitur.

Bila debiturnya bank, permohonan pailit hanya dpt diajukan oleh BIBila debiturnya Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring & penjaminan, Lembaga Penyimpan & penyelesaian, permohoan pailit hanya dpt diajukn oleh BapepamDlm hal debitur Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun/BUMN yg bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dpt diajukan oleh Menkeu

Permohonan Pernyataan PailitPermohonan pernyataan pailit dpt diajukan kpd:Ketua Pengadilan, & Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pd tgl permohonan yg bersangkutan ajukan.Bila debitur dlm keadaan berhenti membayar (uang pokok maupun bunganya).Bila terdpt dua/lebih kreditur & debitur tdk membayar lunas sedikitnya satu utang yg tlh jatuh wkt & dpt ditagih.Tujuan pernyataan pailit sebenarnya: utk mendptkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur (segala harta benda disita/dibekukan) utk kepentingan semua org yg mengutangkannya (kreditur).Prinsipnya kepailitan itu: suatu usaha bersama utk mendptkan pembayaran bagi semua org berpiutang secara adil.

Akibat dijatuhkannya PailitDebitur kehilangan sgala haknya utk menguasai & mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, & lain sebagainya, serta segala sesuatu yg diperoleh selama kepailitan sejak tgl putusan pernyataan pailit diucapkan.Utang2 baru tdk dijamin oleh kakayaannya.Utk melindungi kepentingan kreditur, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit blm diucapkan, kreditur dpt mengajukan permohonan kpd pengadilan utk:

Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian/seluruh kekayaan debitur;Menunjuk kurator sementara utk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kpd kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur. Harus diumumkan di dua surat kbr.

Golongan Org BerpiutangGolongan separatisen: kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek/hak agunan atas kebendaan lainnya, biasanya disebut kreditur preferen: para kreditur yg mempunyai hak didahulukan, disebut demikian karena para kreditur yg tlh diberikan hak utk mengeksekusi sendiri haknya & melaksanakan seolah-olah tdk ikut campur. Dlm arti lain, kreditur ini dpt menyelesaikan secara terpisah di luar urusan kepailitan. Meskipun demikian, utk melaksanakannya menurut ketentuan undang2 para kreditur tdk bisa langsung begitu saja melaksanakannya.

Golongan dgn hak Privilege:org2 yg mempunyaim tagihan yg diberikan kedudukan istimewa, sbg cth: penjual brg yg blm menerima bayarannya, mereka ini menerima pelunasan terlebih dulu dr pendapatan penjualan brg yg bersangkutan setelah itu barulah kreditur lainnya (kreditur konkuren).

Pengurus Harta PailitHakim Pengawas Hakim pengawas (rechter commisaris) Psl 65 UU No. 37/2004: hakim yg diangkat oleh pengadilan utk mengawasi pengurusan & pemberesan harta pailit. Kalau masalah kepailitannya besar (kakap) dpt diangkat panitia kreditur.Memimpin rapat verifikasi, rapat utk mengesahkan piutang2. Kurator Tugas-tugas Kurator:Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.Segala perbuatan kurator tdk hrs mendpt prsetujuan dr debitur (meskipun dipersyaratkan).

Debitur melakukan pinjaman dr pihak ketiga (dlm rangka meningkatkan nilai harta pailit)Kurator itu bisa BHP (Balai Harta Peninggalan), atau kurator lainnya.Syarat menjadi kurator:Org perseorangan yg memiliki keahlian khusus utk itu (mengurus atau membereskan harta pailit & berdomisili di wilayah RI)Terdaftar di Kementerian Hukum & HAM RI

Pergantian KuratorSeorg kurator dpt diganti, pengadilan dpt mengganti, memanggil, mendengar kurator, atau mengangkat kurator tambahan:Atas permohonan kurator sendiri;Atas permohonan kurator lainnya, jika ada;Usulan hakim pengawas;Atas permintaan debitor pailit;Atas usul kreditor konkuren.

Tanggungg JawabTerhdp kesalahan atau kelalaian dlm tugas pengurusan atau pemberesan yg menyebabkan kerugian terhdp harta pailit.Kurator yg ditunjuk utk tugass khusus berdsrkan putusan prnyataan pailit, berwenang utk brtindak sndiri sebatas tugasnya.Kurator hrs menyampaikan kpd hakim pngawas mengenai keadaan harta pailit & pelaksanaan tugasnya setiap tiga bln.Upah kurator ditetapkn brdsrkn pedoman yg ditetapkn Menurut Kementerian hukum dan HAM.

Keadaan SurseancePenundaan kwajiban debitor utk membayar utang2nya dgn maksud debitor yg memiliki iktikad baik utk menyelesaikan sluruh atau sbagian utang2nya dgn cara damai.Keadaan yg demikian disebut Keadaan Surseance di mn yg pailit dpt mengajukan permohonan kpd pengadilan (niaga/komersial) utk suatu pengunduran umum dr kewajibannya utk membayar utang2nya dgn maksud utk mengajukan renc perdamaian, baik sluruh atau sbagian utang kpd kreditor.

Keadaan SurseanceKeadaan surseance dpt diajukan:Hrs prsetujuan lebih setengah kreditor konkuren yg haknya diakui/sementara diakui;Hdr & mewakili paling sedikit 2/3 dr tagihan yg diakui/semntara diakui;Prsetujuan lbih dr jlh kreditor yg piutangnya dijamin dgn gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek,/ hak agunan atas kebendaan lainnya yg hdr & mewakili paling sedikit 2/3 bagian sluruh tagihn kreditor/kuasanya yg hdr dlm sidang;Diumumkan di dua koran & Berita Negara RIApabila PKPU tetap disetujui, penundaan trsbut brikut perpanjangannya tdk boleh melebihi 270 hr stlah putusan penundaan kwajiban pembayaran utang smntara diucapkan.

Keadaan InsolventieKeadaan insolventie adalah suatu keadaan debitor sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi utk membayar utang-utangnya. Utk hal ini kreditor diberi wkt 2 bln utk menggunakan hak khususnya terhdp keadaan insolventie tersebut.

Tugas & Fungsi Pengadilan NiagaMemeriksa & memutuskn permohonan pernyataan pailit & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);Berwenang memeriksa & memutuskan perkara lain di bidang perniagaan;Prosedur yg diterapkn bisa lebih cepat dlm hal:Perkara slesai dlm 30 hari;Tdk ada banding, langsung Kasasi ke Mahkamah Agung (MA), putusan dlm 30 hari;Dimungkinkan diajukan Peninjauan Kembali (PK)

Pasar ModalDsr hkm: UU No. 8/1995 ttg Pasar Modal (UUPM).Eksistensi UUPM utk mendukung tujuan pembangunan nasional: terciptanya suatu masyarakat adil & makmur brdsrkn Pancasila & UUD 1945.Pasar Modal: kegiatan yg bersangkutn dg penawaran umum & perdagangan efek, perusahaan publik yg berkaitan dgn efek (Psl 1 UUPM).Pasar Modal: seluruh kegiatan yg mempertemukan penawaran & permintaan dana jangka panjang; pusat keuangan, bank & firma yg meminjamkan uang secara besar-besaran; pasar atau bursa modal yg memperjualbelikan surat berharga yg berjangka wkt lebih dari satu tahun.

Jenis2 Pasar ModalPasar Perdana: penjualan perdana efek/penjualan efek oleh perusahaan yg menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pd pasar perdana, efek dijual dgn harga emisi, sehingga perusahaan yg menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Emisi: suatu kegiatan menerbitkan efek utk ditawarkan kpd masyarakat.Pasar sekunder: penjualan efek setelah penjualan pd pasar perdana berakhir. Pd psr sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan & penawaran efek tersebut. Bagi yg dpt memenuhi syarat mendaftar dpt menjual efeknya di dlm bursa efek, sedangkan bagi efek yg tdk memenuhi syarat listing dpt menjual efeknya di luar bursa efek: bursa paralel.

Bursa Paralel: pelengkap dr bursa efek yg ada. Bagi perusahaan penerbit efek (emiten) dpt menjual efeknya melalui bursa. Tdk semua efek yg diterbitkan oleh perusahaan yg menjual sahamnya kpd masyarakat (go public) dpt menjual sahamnya di bursa efek. Ini disebabkan persyaratan utk mendaftar di bursa efek cukup berat & sangat ketat. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yg go public memperjualbelikan efeknya, apabila tdk dpt memenuhi persyaratan yg ditentukan oleh bursa efek. Pd umumnya, efek yg didaftarkan di bursa paralel diterbitkan oleh perusahaan2 dg modal relatif kecil. Perusahaan2 ini perlu tambahan dana utk membiaya investasi perusahaan, namun mrk tdk mampu memenuhi persyaratan yg ditentukan oleh bursa efek.

Terminologi dlm Pasar ModalPenawaran umum: kegiatan penawaran efek yg dilakukan oleh emiten utk menjual efek kpd masyarakat.Efek: surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyetoran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, & setiap derivatif dr efek.Perusahaan publik: perseroan yg sahamnya telah dimiliki sekurang2nya oleh 300 pemegang saham & memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3 milyar.Emiten: pihak yg melakukan penawaran umum.Bursa efek: pihak yg menyelenggarakan & menyediakan sistem &/sarana utk mempertemukan penawaran jual & beli efek pihak2 lain dgn tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

ProspektusSetiap informasi tertulis sehubungan dgn penawaran umum dgn tujuan agar pihak lain membeli efek. Prospektus sekurang-kurangnya memuat:Uraian ttg penawaran umum;Tujuan & penggunaan dana penawaran umum;Analisis & pembahasan mengenai kegiatan & keuangan;Risiko usaha;Data keuangan;Keterangan dari segi hukum;Informasi mengenai pemesanan & pembelian efek;Keterangan ttg anggaran dasar.

LPPMKustodian: pihak yg memberikan jasa penitipan efek & harta lain yg berkaitan dg efek srta jasa lain, trmasuk menerima dkan transaksi efek, & mewakili pemegang rekening yg menjadi nasabahanya. Biro Administrasi Efek: pihak yg berdsarkan kontrak dgn emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek & pembagian hak yg berkaitan dgn efek.Wali Aamanat: pihak yg mewakili kepentingan pemegang efek yg brsifat hutang.

PPPMAkuntan. Akuntan yg telah memperoleh izin dr Menteri & terdaftar di Bapepam;Konsultan hukum. Ahli hukum yg memberikan pendapat hkm kpd pihak lain & terdaftar di Bapepam.Penilai. Pihak yg memberikan penilaian atas aset perushaan & terdaftar di Bapepam.Notaris. Pejabat umum yg berwenang membuat akta otentik & terdaftar di Bapepam.Profesi lain yg ditetapkan dgn Peraturan Pemerintah.

Badan Pengawas Pasar ModalPelaksanaan pembinaan, pengaturan, & pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yg berada di bawah & bertanggungjawab kpd Menteri Keuangan.Mengingat Pasar Modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha & sbg wahana investasi bagi para pemodal yg memiliki peranan yg strategis utk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar bisa dilaksanakan secara teratur, wajar, & efisien. Utk itu, secara operasional Bapepam diberi kewewenangan & kewajiban utk membina, mengatur, & mengawasi setiap pihak yg melakukan kegiatan di pasar modal.

Pengawasan tersebut dpt dilakukan dgn menempuh upaya2, baik yg bersifat preventif dlm btk aturan, pedoman, pembimbingan, & pengarahan maupun secara refresif dlm btk pemeriksaan, penyidikan, & pengenaan sanksi.Bapepam sbg ujung tombak penegakan hkm di pasar modal mempunyai tugas sebagai:Lembaga pembinaLembaga pengaturLembaga pengawasTujuan pembinaan, pengaturan, & pengawasan kegiatan pasar modal oleh Bapepam: mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yg teratur, wajar, & efisien serta melindungi kepentingan pemodal & masayarakat.

PERLINDUNGAN KONSUMEN UU No. 8/1999 ttg Perlindungan Konsumen. Dlm kegiatan bisnis terdpt hubungan yg saling membutuhkan antara pelaku usaha & konsumen.Kepentingan pelaku usaha: memperoleh laba (profit) dr transaksi dgn konsumen.Kepentingan konsumen: memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhdp produk tertentu.Perlindungan konsumen: segala upaya yg menjamin adanya kepastian hukum utk memberi perlindungan kpd konsumen.Konsumen: setiap org pemakai brg &/jasa yg tersedia dlm masyarakat, baik bg kepentingan diri sendiri, keluarga, org lain, maupun makhluk hidup lain & tdk utk diperdagangkan.

Dpl, konsumen: pengguna akhir (end user) dr suatu produk: setiap pemakai brg &/jasa yg tersedia dlm masyarakat, baik bg kepentingan diri sendiri, keluarga, org lain, maupun makhluk hidup lain, & tdk utk diperdagangkan.Pelaku usaha: setiap org perseorangan/bdn usaha, baik yg berbtk BH maupun bkn BH yg didirikan & berkedudukan/melakukan kegiatan dlm wilayah hkm RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dlm berbagai bidang ekonomi.

Asas Perlindungan KonsumenPerlindungan konsumen diselenggarakan sbg usaha bersama berdasarkan lima asas yg relevan dlm pembangunan nasional:Asas manfaat: dimaksudkan utk mengamanatkan bhw segala upaya dlm menyelenggarakan perlindungan konsumen hrs memberikan manfaat sebesar-besarnya bg kepentingan konsumen & pelaku usaha secara keseleuruhan;Asas keadilan: dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwiujudkan secara maksimal & memberikan kes4an kpd konsumen & pelaku usaha utk memperoleh haknya & melaksanakan kewajibannya secara adil.

Asas keseimbangan: dimaksudkan utk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, & pemerintah dlm arti materiil & spiritual;Asas keamanan & keselamatan konsumen: dimaksudkan utk memberikan jaminan atas keamanan & keselamatan kpd konsumen dlm penggunaan, pemakaian, & pemanfaatan brg/jasa yg dikonsumsi/digunakan;Asas kepastian hkm: dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hkm & memperoleh keadilan dlm penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hkm.

Tujuan Perlindungan KonsumenMeningkatkan kesadaran, kemampuan, & kemandirian konsumen utk melindungi diri;Mengangkat harkat & martabat konsumen dgn cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian brg &/jasa;Meningkatkan pemberdayaan konsumen dlm memilih, menentukan, & menuntut hak2nya sbg konsumen;Menetapkan sistem perlindungan konsumen yg mengandung unsur kepastian hkm & keterbukaan informasi serta akses utk mendapatkan informasi;Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlin konsumen, sehingga tumbuh sikap yg jujur & bertanggung jwb dlm berusaha;Meningkatkan kualitas brg &/jasa yg menjamin kelangsungan usaha produksi brg &/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, & keselamatan konsumen.

Hak KonsumenHak atas kenyamanan, keamanan, & keselamatan dlm mengkonsumsi brg &/jasa; hak utk memilih brg &/jasa serta mendptkan brg &/jasa tersebut sesuai dgn nilai tukar & kondisi serta jaminan yg dijanjikan;Hak atas informasi yg benar, jelas, & jujur mengenai kondisi & jaminan brg &/jasa; Hak utk didengar pendpt & keluhannya atas brg &/jasa yg digunakan;Hak utk mendptkn advokasi, perlindungan konsumen, & upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak utk mendptkn pembinaan & pendidikan konsumen;Hak utk diperlakukan/dilayani secara benar & jujur serta tdk diskriminatif;Hak utk mendptkan kompensasi, ganti rugi &/penggantian jika brg/jasa yg diterima tdk sesuai dgn perjanjian & tdk sebagaimana mestinya;Hak2 yg diatur dlm ketentuan perundang-undangan lain.

Kewajiban KonsumenMembaca/mengikuti petunjuk informasi & prosedur pemakaian/pemanfaatan brg &/jasa, demi keamanan & keselamatan;Beriktikad baik dlm melakukan transaksi pembelian brg 7/jasa;Membayar sesuai dgn nilai tukar yg disepakati;Mengikuti upaya penyelesaian hkm sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak Pelaku UsahaHak menerima pembayaran yg sesuai dgn kesepakatan mengenai kondisi & nilai tukar brg &/jasa yg diperdagangkan;Hak utk mendptkn perlindungan hkm dr tindakan konsumen yg beriktikad tdk baik;Hak utk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dlm penyelesaian hkm sengketa konsumen;Hak utk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hkm bhw kerugian konsumen tdk diakibatkn oleh brg &/jasa yg diperdagangkan;Hak2 yg diatur dlm ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku UsahaBeriktikad baik dlm kegiatan usahanya;Memberikan informasi yg benar, jelas, & jujur mengenai kondisi & jaminan brg &/jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, & pemeliharaan.Memperlakukan/melayani konsumen secara benar & jujur serta tdk diskriminatif;Menjamin mutu brg &/jasa yg diproduksi &/diperdagangkan berdsrkn ketentuan standar mutu brg &/jasa yg berlaku;

Memberi kes4an kpd konsumen utk menguji &/ mencoba brg &/jasa yg dibuat &/yg diperdagangkan;Memberi kompensasi, ganti rugi, &/penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, & pemnafaatan brg &/jasa yg diperdagangkan;Memberi kompensasi ganti rugi &/ penggantian bila brg &/jasa yg diterima/dimanfaatkan tdk sesuai dgn perjanjian;

Perbuatan yg dilarang bagi pelaku usahaLarangan bg pelaku usaha yg berhub dgn brg 7/jasa yg diperdagangkn:Tdk memenuhi/tdk sesuai dgn standar yg dipersyaratkan dr ketentuan perundang-undangan;Tdk sesuai sesuai dgn berat bersih, isi bersih/neto, & jlh dlm hitungan sebagaimana dinyatakan dlm label/etiket brg trsbut;Tdk sesuai dgn ukuran, takaran, timbangan, & jlh dlm hitungan menurut ukuran yg sebenarnya;Tdk sesuai dgn kondisi, jaminan, keistimewaan,/kemanjuran sebagaimana dinyatakan dlm label, etiket,/keterangan brg &/jasa tersebut;

Tdk sesuai dgn mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,/penggunaan ttt sebagaimana dinyatakan dlm label, etiket,/keterangan brg &/jasa trsbut; Tdk sesuai dgn janji yg dinyatakan dlm label, etiket trsebut, keterangan, iklan,/promosi brg &/jasa tersebut;Tdk mencantumkan tgl kedaluwarsa/jangka wkt penggunaan/pemanfaatan yg paling baik atas brg ttt. Jangka wkt penggunaan/pemanfaatan yg paling baik: terjemahan dr kata best before yg biasa digunakan dlm label produk makanan;Tdk mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan halal yg dicantumkan dlm label;

Tdk memasang label/membuat penjelasan brg yg memuat nama brg, ukuran, berat/isi bersih/neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama,& alamat pelaku usaha, serta keterangan lain utk penggunaan yg menurut ketentuan hrs dipasang/dibuat; Tdk mencantumkan informasi &/petunjuk penggunaan brg dlm bhs Indonesia sesuai dgn ketentuan perundang-undangan yg berlaku;Memperdagangkan brg yg rusak, cacat/bekas, & tercemar tanpa memberikan informasi yg lengkap;Memperdagangkan sediaan farmasi & pangan yg rusak, cacat/bekas, & tercemar, dgn/tanpa memberikan informasi secara lengkap.

Larangan bagi pelaku usaha yg berhub dgn kegiatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu brg &/jasa secara tdk benar &/seolah-olah:Brg trsbut tlh memenuhi &/memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu ttt, sejarah,/guna ttt;Brg tersebut dlm keadaan baik;Brg &/jasa trsbt tlh mendptkan &/memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan ttt, keuntungan ttt, ciri2 kerja,/aksesori ttt;Brg &/jasa trsbut dibuat oleh perusahaan yg mempunyai sponsor, persetujuan,/afiliasi;Brg &/jasa tersebut tersedia;Brg trsbt tdk mengandung cacat tersembunyi;

Brg trsbt merupakan kelengkapan dr brg ttt;Brg trsbt berasal dr daerah ttt;Secara langsung/tdk langsung merendahkan brg &/jasa lain;Menggunakan kata2 yg berlebihan, seperti aman, tdk berbahaya, tdk mengandung risiko,/efek sampingan tanpa keterangan yg lengkap;Menawarkan sesuatu yg mengandung janji yg blm pasti.

Larangan bagi pelaku usaha yg berhub dgn kegiatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu brg &/jasa secara tdk benar &/menyesatkan mengenai:Harga & tarif suatu brg &/jasa;Kegunaan suatu brg &/jasa;Kondisi, tanggungan, jaminan, hak,/pengganti rugi suatu brg &/jasa;Tawaran potongan harga/hadiah menarik yg ditawarkn;Bahaya penggunaan brg &/jasa.

ANTI MONOPOLI & PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATUU No. 5/1999 ttg Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tdk Sehat.Monopoli: penguasaan atas produksi &/pemasaran brg &/atas penggunaan jasa ttt oleh satu pelaku usaha/satu kelompok pelaku usaha.Praktik monopoli: pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu/lebih pelaku usaha yg mengakibatkan dikuasainya produksi &/ pemasaran atas brg &/ jasa ttt, sehingga menimbulkan persaingan usaha tdk sehat & bisa merugikan kepentingan umum.Pemusatan kekuatan ekonomi: penguasaan yg nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu/lebih pelaku usaha sehingga dpt menentukan harga brg &/jasa.

Po77 dominan: keadaan dimn pelaku usaha tdk mempunyai pesaing yg berarti di psr bersangkutn dlm kaitan dgn pangsa psr yg dikuasai,/pelaku suaha mempunyai po77 tertinggi di antara pesaingnya di psr bersangkutn dlm kaitan dgn kemampuan keuangan, kemampuan akses pd pasokan,/penjualan, serta kemampuan utk menyesuaikan pasokan,/permintaan brg/jas ttt.Persaingan usaha tdk sehat: persaingan antarpelaku usaha dlm menjlnkan kegiatan produksi &/pemasaran brg &/jasa yg dilakukan dgn cara tdk jujur/melawan hkm/menghambat persaingan usaha.Pelaku usaha di Indonesia dlm menjlnkan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dgn memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha & kepentingan umum.

Tujuan Pembtkan UU No.5/1999Menjaga kepentingan umum & meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sbg slh 1 upaya utk meningkatkan kesejahteraan rakyat;Mewujudkan iklim usaha yg kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yg sehat sehingga menjamin adanya kepastian kes4an berusaha yg sama bagi pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah, & pelaku usaha besar;Mencegah praktik monopoli &/persaingan usaha tdk sehat yg ditimbulkan oleh pelaku usaha;Terciptanya efektivitas & efisiensi dlm kegiatan usaha.

Perjanjian yg dilarangPenguasaan produksi &/pemasaran brg &/jasa (perjanjian oligopoli);Petapan harga/mutu suatu brg &/jasa yg hrs dibayar oleh konsumen/pelanggan pd psr bersangkutan yg sama, penetapan harga secara diskriminatif terhdp brg &/jasa yg sama utk pembeli yg berbeda, penetapan harga di bawah harga psr & larang menjual kembali brg/jasa yg dibeli dgn harga yg lebih rendah dp harga yg tlh diperjanjikn (perjanjian penetapan harga);Pembagian wilayah pemasaran/lokasi pasar terhdp brg &/jasa (perjanjian pembagian wilayah);Penghalangan utk melakukan usaha yg sama baik utk tujuan pasar dlm negeri maupun luar negeri. Penolakan penjualan setiap brg/jasa (perjanjian pemboikotan);

Kegiatan yg dilarangKegiatan monopoli: penguasaan atas produksi & pemasaran brg &/jasa;Kegiatan monopsoni: penerimaan pasokan/menjadi pembeli tunggal atas brg &/jasa dlm psr bersangkutan; Kegiatan penguasaan pasar;Kegiatan persekongkolan.

Kontrak Bisnis (Perjanjian)Kontrak: contracts, overeenkomst, perjanjian. Kontrak: peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji utk melakukan atau tdk melakukan suatu perbuatan ttt, biasanya secara tertulis.Asas dlm kontrak: Pacta sunt servanda: kontak, perikatan, perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat), oki: harus dipatuhi/ditaati.Kontrak yg dibuat menimbulkan hubungan yg disebut perikatan.

Syarat2 sahnya KontrakMenurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat2 sahnya suatu kontrak:Kecakapan para pihak yg membuat kontrak;Kesepakatan mereka yg mengikatkan dirinyaSuatu hal (obyek) tertentu;Sesuatu sebab yg halal.Syarat kecakapan & syarat kesepakatan: syarat subyektif.Syarat suatu hal (obyek) tertentu & sesuatu sebab yg halal: syarat obyektif.

Asas2 dlm Standar KontrakAsas kepercayaan;Asas persamaan hak (equality before the law);Asas keseimbangan;Asas moral;Asas kepatutan;Asas kebiasaan;Asas kepastian hukum.

Sumber Hukum KontrakPersetujuan para pihak;Undang-Undang karena suatu perbuatan: Yg dibolehkan undang-undang (zaakwaarneming) Yg berlawanan dgn hkm: onrechtmatigedaad (1365 KUH Perdata): karyawan yg membocorkan rahasia perusahaan.

RisikoProf. R. Subekti, risiko berarti kewajiban utk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yg menimpa benda yg dimaksudkan dlm kontrak. Di sini berarti beban utk memikul tanggung jwb dr risiko itu hanyalah kpd slh satu pihak saja.

WanprestasiPsl 1234 KUH Perdata, prestasi adalah seseorg yg menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, & tdk melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorg:Tdk melakukan apa yg disanggupi akan dilakukan;Melaksanakan apa yg dijanjikannya, tdk sebagaimana dijanjikan; Melakukan apa yg dijanjikan tetapi terlambat;Melakukan sesuatu yg menurut kontrak tdk boleh dilakukannya.

Keadaan MemaksaProf. R. Subekti: utk dpt dikatakan suatu keadaan memaksa (force majeure, overmacht), bila keadaan itu:Di luar kekusaannya;Memaksa;Tdk dpt diketahui sebelumnya.Keadaan memaksa ada yg bersifat mutlak (absolute): bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor).Keadaan memaksa yg bersifat tdk mutlak (relative): suatu keadaan di mana kontrak msh dpt dilaksanakan, tetapi dgn biaya yg lebih tinggi: terjadi perubahan harga sec mendadak akibat dr regulasi pemerintah terhdp produk ttt; krisis ekonomi mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara.

Macam-macam KontrakPerjanjian kredit:Perj kredit uang (perj kartu kredit);Perj kredit brg (perj sewa beli, perj sewa guna usaha)Perjanjian Leasing (kredit barang);Perjanjian keagenan & distributor;Perjanjian Franchising & Lisensi

Pola Umum Anatomi Sebuah KontrakJudul kontrak;Pembukaan kontrak;Pihak-pihak dlm kontrak: pihak I Pihak II;Latar belakang kontrak;Isi Kontrak;Penutup kontrak.

Tahapan-tahapan KontrakPra kontrak; negoisasi, MoU, studi kelayakan & negoisasi lanjutan;Kontrak; penulisan naskah awal, pembahasan naskah, penulisan naskah akhir & dilanjutkan dgn tanda tangan;Pasca kontrak; dimulai dg pelaksanaan kontrak, penafsiran kontrak & penyelesaian sengketa.

***