perumusan dan evaluasi rencana strategis inspektorat...
TRANSCRIPT
Perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat Utama
Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan
Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasanSekjen dan/atau Pimpinan DPR RI
Penyusunan laporan hasil pengawasan
Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama
1
2
3
4
5
6
7
AUDIT
1. Audit Kinerja
2. Audit Keuangan
3. Audit Dengan Tujuan
Tertentu
EVALUASI
1. Evaluasi SAKIP
2. Evaluasi Renstra
PENGAWASAN LAINYA
1. Pendampingan Auditi
2. Sosialisasi
3. Asistensi
4. Konsultansi
5. Pengawal RB
6. Penegak Integritas
7. Workshop
8. PPM
PEMANTAUAN
1. Pemantauan TLHP BPK
2. Pemantauan TPKN
3. Pemantauan Hasil Pengawasan Intern
4. Pemantauan Disiplin Pegawai
5. Pemantauan Penghapusan Aset
6. Pengelolaan LHKASN
7. Pengelolaan LHKPN
REVIU
1. Reviu RKA DPR
2. Reviu LK DPR
3. Reviu Lelang Pra DIPA
4. Reviu Revisi Anggaran
5. Reviu Penghematan
6. Reviu LK BMN
7. Reviu RK BMN
8. Reviu LK
9. Reviu RKKL
10. Reviu PBJ
11. Reviu Anggaran
Optimalisasi
12. Reviu LKJ
Strategic Business Partner dan Trusted
AdvisorMemberikan NilaiTambah OrganisasiMembantu
Pencapaian TujuanOrganisasi
PERGESERAN PARADIGMA
PENGAWASAN
LINGKUP
FUNGSI
SIFAT/
REKOMENDASI
PENDEKATAN
ORGANISASI
INDIKATOR
KINERJA
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Watcdog
Mengungkap Temuan
Mengganggu Proyek
Reaktif
Post Audit
Korektif
Subyek-Obyek
Win-Lose
Memenuhi Ketentuan
Jumlah Temuan
Watchdog, Konsultan, dan Katalisator
Memecahkan masalah
Membantu Klien
Proaktif
Post dan Pre-Audit
Korektif, Preventif, Prediktif
Subyek-Subyek (Partnership)
Win-Win
Alat/Tools Manajemen
Jumlah bantuan/manfaat
Pencapaian God Governance
Inspektur Utama
Es.I
Kabag TU
Es.III
Kasubag PK
Es.IV
PBK3
Kasubag Kepeg.Umum
Es.IVKasubag EvLap
Es.IV
PBK PBK20
PD
PU
PD
PU PU
PD0
1 3
1
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Deviasi : 5 Deviasi : 5 Deviasi : 7
Formasi
CPNS : 1
Formasi
CPNS : 4
Formasi
CPNS : 3
Peraturan Sekretaris Jenderal No 6
Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI
mengamanatkan bahwa,
Inspektorat Utama mempunyai
tugas untuk melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Sekjen dan
berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Peraturan Sekretaris Jenderal
Nomor 967 Tahun 2018 tentang
Penetapan Hasil Analisa Beban
Kerja di Lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR
RI
Inspektur I
Es.II
Auditor
Madya
Auditor
Utama
Auditor
Pertama
1
Inspektur II
Es.II
Auditor
Madya
Auditor
Utama
Auditor
Muda
Auditor
Muda
Auditor
Pertama
Auditor
Pelaksana
2
10
2
12
6
60
5
0
2 1
3 3
2 7
0
Auditor
Pelaksana0 2
Deviasi : 19 Deviasi : 7
Form CPNS : 5 Form CPNS : 6
BUDAYA ORGANISASIINSPEKTORAT UTAMA
EEFEKTIF DAN
EFISIEN
RRESPONSIF S
SOLUTIF
Penguatan Kompetensi SDM Ittama
dan Pemberdayaan SPI
Mendorong terwujudnya
Good Governance
Penguatan Tata Kelola Pengawasan
Pengawalan Kebijakan Strategis Setjen danBKD
Membangun Wilayah Bebas Korupsi
2 KPA,
20 PPKSUMBER DAYA
PE
NG
EN
DA
LIAN
INT
ER
NP
P N
O. 6
0 T
AH
UN
20
08
PENGENDALIAN
INTERN
Pagu
Anggaran
Pertemuan Tiga Pihak
Renja K/LRKP
Himpunan
RKA-KL
Rancangan
APBN
Pembicaraan Pendahuluan
NK RUU APBN
Sidang Kabinet
Pagu Indikatif
Alokasi
Anggaran
Penye-
suaian RKA-
KL
Penelaahan RKA-KL
Keppres AlokasiAnggaran
DIPA
UU APBN
Hasil
kesepa-
katan
√
Sidang Kabinet
Sidang Kabinet K/L
K/LKomisi DPR RI
Banggar DPR RI
K/LSetjen dan BK
KomisiBURT
Monitoring Pagu Indikatif &
Perencanaan BMN
BAPPENASKEMENKEU KEMENKEU
BAPPENAS KEMENKEU
1. Reviu RKA DPR
2. Reviu LK DPR
3. Reviu Lelang Pra DIPA
4. Reviu Revisi Anggaran
5. Reviu Penghematan
6. Reviu LK BMN
7. Reviu RK BMN
8. Reviu LK
9. Reviu RKKL
10. Reviu PBJ
11. Reviu Anggaran Optimalisasi
12. Reviu LKJ
RKA-KL
REVIU DALAM SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Sinergi Ittama dengan Biro
Perencanaan dan Keuangan
Kemenkeu
c.q. DJA:
Penelaahan
RKA-K/L
Menghasilkan RKA-
K/L yang berkualitas
Pasal 10
Dalam reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dapat dilakukan secara paralel
dengan penelitian oleh Biro/Unit Perencanaan K/L
Sehingga menjadi tanggung jawa Biro Perencanaan, Inspektorat, dan
unit Penyusun, bila terjadi permasalahan di kemudian hari
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran
K/L, RKA-K/L unit Eselon I yg telah ditandatangani disampaikan
kepada Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q.
Biro Perencanaan /Unit Perencanaan K/L untuk DITELITI; dan
APIP K/L untuk DIREVIU
Reviu RKA-K/L unit Eselon I oleh APIP K/L dilakukan untuk
memberikan KEYAKINAN TERBATAS (limited assurance) dan
memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan
1. Perlu adanya Kebijakan Strategis Sekjen setiap tahun sebagai acuan
unit kerja dalam mengusulkan anggaran, termasuk penguatan
kewenangan Biro Renkeu
2. Standar Harga dan Barang, SBM-SBK idealnya disampaikan pada saat
unit kerja menyusun usulan, tidak pada saat penyerahan DIPA
3. Penelitian belum optimal
4. Reviu dengan waktu sangat terbatas, tidak jarang hanya 1-2 hari
5. Usulan tidak disertai data dukung (ToR, RAB, Price List, dll)
6. Belum seluruh rencana pengadaan masuk RUP-SiRUP
3 Mei
Juml
LHP
Juml
Temuan
Jumlah
Rekomendasi
Status
1
Status
2
Status
3
Status
4
14 175 336 201 99 36 0
60% 29% 11% 0%
Jumlah Rekomendasi dan TLHP sampai dengan Semester II 2018
ittama.dpr.go.id
1
REVISI DIPA
2
DEVIASI PENARIKAN
DANA TERHADAP
RENCANA HLM III
DIPA
3
PAGU MINUS
5
PENYERAPAN
ANGGARAN
6
PENYELESAIAN
TAGIHAN
7
PENYAMPAIAN
DATA
KONTRAK
4
RETUR SP2D
9
PENYAMPAIAN
LPJ
BENDAHARA
Dispensasi
SPM
KESALAHAN
SPM
8
PENGELOLAA
N UP
RENKAS/SPD
HARIAN
10 11 12
Jumlah Revisi
Anggaran K/L
dibandingkan
jumlah DIPA
Besarnya gap
antara realisasi
dengan RPD
pada halaman III
DIPA
Presentase pagu
minus belanja
pegawai
terhadap total
pagu
Jumlah SP2D
yang
mengalami
retur
Presentase
realisasi
belanja
terhadap
pagunya
Jumlah
penyelesaian
tagihan yang
tepat waktu
pada SPM LS non
belanja Pegawai
(17 hari kerja )
Jumlah data
kontrak yang
tepat waktu
disampaikan
ke KPPN (5
hari kerja)
Jumlah
pengajuan GUP
yang tepat
waktu (s.d. 30
hari kalender)
Ketepatan waktu
penyampaian
LPJ ke KPPN
(maks tgl 10 bln
berikutnya
Rasio jumlah
dispensasi SPM
terhadap seluruh
SPM yang
diterbitkan
Rasio jumlah
SPM yang
dikembalikan
terhadap seluruh
SPM yang
diajukan
Ketepatan waktu
penyampaian
renkas/RPD
harian sebelum
tagihan diajukan
ke KPPN
A. Kesesuaian Perencanaan
dan PenganggaranB. Efektifitas Pelaksanaan
Kegiatan
C. Kepatuhan Terhadap
Regulasi
D. Efisiensi Pelaksanaan
Kegiatan
100
5.00
87,19
4.36
Nilai Bobot (%)
Nilai Akhir99,83
4.99
99,84
4.9989,30
17.86
82,59
16.32
84,00
8.4099,00
9.90
91.67
0.00
100.00
5.00
97.75
4.89
95.35
4.77
Nilai
Total
86.48
Nilai
Akhir
91.03
Konversi bobot 95 %
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018
Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) menjadi ukuran
evaluasi kinerja
pelaksanaan anggaran
yang memuat 12
indikator dan
mencerminkan aspek
kesesuaian perencanaan
dan pelaksanaan
anggaran, kepatuhan
pada regulasi, serta
efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan.
IKPA 2018 DPR-RI 91.03
Peringkat IKPA KL tahun 2018 :
penilaian kinerja pelaksanaan anggaran KL tahun 2018, rerata nilai IKPA seluruh KL
mencapai 93,1 dari indeks maksimal 100
KL dengan Pagu Besar ( > dari Rp10 triliun): Peringkat 1 Kementerian Keuangan,
Peringkat 2 Kementerian Kesehatan, dan Peringkat 3 Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
KL dengan Pagu Sedang (Rp2,5 triliun s.d. Rp10 triliun): Peringkat 1
Kementerian Luar Negeri, Peringkat 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika,
dan Peringkat 3 Kementerian Dalam Negeri.
KL dengan Pagu Kecil (kurang dari Rp2,5 triliun): Peringkat 1 BPKP, Peringkat 2
Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Peringkat 3 Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.