setyanta nugraha inspektur utamaberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-knowledge-sharing... ·...
TRANSCRIPT
Setyanta Nugraha
Inspektur Utama
Agustus – akhir Oktober
Juli - AgustusDisampaikan setelah 6 bulan
Pelaksanaan APBN berakhir
dan dibahas paling lama
3 bulan sejak disampaikan
1 JANUARI-31 DESEMBER
LAPORAN REALISASI SM I
DAN PROGNOSIS SM II
PELAKSANAAN
APBN
3
Rapat Paripurna:
Pemandangan
Umum Fraksi-fraksi
Rapat Paripurna:
Jawaban Pemerintah
atas Pemandangan
Umum Fraksi-fraksi
Raker Badan Anggaran denganMenteri Keuangan membahas
RUU PertanggungjawabanPelaksanaan APBN dengan
Mempertimbangkan PU Fraksi,Tanggapan Pemerintah, Saran danPendapat Bamus, Keputusan Raker
Komisi, dan LKPP
Sebelum penetapan RUUPertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN, BAKN Dapat menyampaikan
Telaahannya terhadap LKPPYang telah diaudit oleh
BPK
Rapat Kerja
Badan Anggaran
dg Menteri Keuangan1. Pengantar Ketua
Badan Anggaran2. Laporan panitia kerja3. Pembacaan Naskah
RUU PertanggungjawabanPelaksanaan APBN
4. Pendapat Mini sbg sikap akhir fraksi
5. Pendapat Pemerintah6. Penandatanganan naskah
RUU 7. Pengambilan keputusan
untuk dilanjutkan padaPembicaraan Tingkat II
Rapat Paripurna
1. PenyampaianKetua BadanAnggaranhasil PembicaraanTingkat I.
2. PernyataanPersetujuan /atauPenolakan daritiap-tiap fraksi& anggota secaralisan
3. Pendapat akhirPresiden yang disampaikan olehMenteri yang mewakilinya.
RUU PERTANGGUNG
JAWABAN
PELAKSANAAN APBN
Rapat Paripurna
BPK menyampaikan
LHP-LKPP
LPPD (Laporan Pelaksanaan PemerintahanDaerah) yang dilaporkan kepada Pemerintahatasan (Bupati/Walikota kepada Gubernur, Gubernur kepada Mendagri) (AkuntabilitasVertikal);
LKPJ (Laporan KeteranganPertanggungjawaban) yang dilaporkan kepadaDPRD (Akuntabilitas Horisontal)
ILPPD (Informasi Laporan PelaksanaanPemerintahan Daerah) yang diinformasikankepada masyarakat (Akuntabilitas Horisontal).
Kepala DaerahmenyampaikanLaporanPertanggungjawabanPelaksanaan (LPP)APBD berupa Raperdayang diantaranyamemuat tentang LRA,Neraca, LAK dan CaLK.
LKPJ sebagai bentuk AkuntabilitasHorisontal bertujuan untuk mengetahuikeberhasilan atau kegagalan KepalaDaerah dalam menjalankan tugasnyaselama periode tertentu dan peningkatanefisiensi, efetifitas, produktifitas danakuntabilitas penyelenggaraanPemerintah Daerah melalui PengawasanDPRD.
Lapora
nKin
erj
a/Pela
yana
n
Laporan Keuangan
HubunganPilkada
LangsungdenganLKPJ
DPRD dan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki
kedudukan yang setara
Penyampaian LKPJ Kepala Daerah kepadaDPRD tidak berlangsung dalam konteks
menerima atau menolak, melainkanpenyampaian informasi dari Kepala Daerah kepada DPRD sebagai bahan menetapkan
kebijakan pemerintahan daerah dan
pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan.
Laporan keteranganpertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD mengenai tugasdesentralisasi bersifat progress report,
sehingga tidak berimplikasi padapemberhentian Kepala Daerah, kecualiterdapat indikasi tindak pidana dalam
pelaksanaannya.
• LKPJ disampaikan olehKepala Daerah
RAPAT PARIPURNA
• Dibahas oleh DPRD secarainternal sesuai dengan tatatertib
• Menetapkan keputusanDPRD
RAPAT DPRD
•Disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima dandisampaikan kepada KepalaDaerah dalam rapat paripurnayang bersifat istimewa sebagairekomendasi perbaikanpenyelenggaraan pemerintahanyang akan datang
•Apabila dalam 30 hari LKPJ tidakditanggapi, dianggap tidak adarekomendasi untukpenyempurnaan
KEPUTUSAN DPRD
Hasil pembahasan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah ditetapkan dalam keputusanDPRD berupa catatan-catatan dan rekomendasi yang sifatnya strategis untukdipedomani oleh KDh dalam pelaksanaan tugasnya. Catatan dan rekomendasisekurang kurangnya meliputi: Administratif, Politik/kebijakan dan hukum
Bila DPRD menemukan indikasimanipulasi danpenyalahgunaan wewenangyang mengarah pada tindakpidana, DPRD menggunakanhak-haknya untuk selanjutnyadiproses melalui penyidikanoleh aparat penegak hukum