perubahan rencana strategis dinas tata ruang dan
TRANSCRIPT
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 1
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2013 - 2018
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 2
KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT oleh karena dokumen
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Permukiman
periode tahun 2013 – 2018 ini telah diselesaikan. Perubahan Renstra ini disusun
berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 yang tercantum
dalam PERDA Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015
Tanggal 21 September 2015.
Dokumen Perubahan Renstra ini memuat arahan mandat undang-undang,
tugas, fungsi, kewenangan, visi, misi dan tujuan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, serta rincian program dan kegiatan
Dinas Tata Ruang dan Permukiman tahun 2013 – 2018. Selanjutnya Perubahan
Renstra ini dapat menjadi acuan bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam menyusun
program dan kegiatan setiap tahun mulai tahun 2013 sampai dengan 2018.
Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai langkah awal dalam
menentukan arah dan kebijakan kita agar tahapan perencanaan pembangunan
lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan bangsa indonesia
umumnya khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, Terima kasih,-
Makassar, 28 September 2015
Kepala Dinas,
Ir. H. A. BAKTI HARUNI, CES.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 3
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................................................................... i
Daftar Isi ................................................................................................ ii
BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................... I – 1
1.1. Latar Belakang ............................................................... I – 1
1.2. Landasan Hukum .................................................... I – 7
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................... I – 10
1.4. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya ........................................................................... I – 10
1.5. Sistematika Penulisan ..................................................... I – 11
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD ........................................... II – 1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ..................... II – 1
2.2. Sumber Daya SKPD ..................................................... II – 24
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .......................................... II – 27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD ........................................................................... II – 58
BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................ III – 1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD ................................................................ III – 1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih ........................................ III – 8
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Kabupaten /
Kota ........................................................................... III – 14
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis .......................................... III – 17
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .......................................... III – 22
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN .......................................................................... IV – 1
4.1. Visi dan Misi SKPD .................................................... IV – 1
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ......... IV – 2
4.3. Strategi dan Kebijakan ..................................................... IV – 15
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......... V – 1
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD ..................................................... VI – 1
BAB VII. PENUTUP ........................................................................... VII - 1
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 4
LAMPIRAN-LAMPIRAN ...........................................................................
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
merupakan salah satu Unit Kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pembentukannya berawal pada Dinas pekerjaan umum (PU) yang berdiri
antara tahun 1945 – 1964 sejak zaman Belanda yang dahulu bernama
Prasarana Wilayah (PW) dan berkembang menjadi Bidang pada Dinas
Pekerjaan Umum. PU ini adalah merupakan salah satu instansi di bawah
naungan Departemen Pekerjaan Umum yang berkedudukan di Jakarta
sebagai Pusat.
Pada tahap awal dengan perkembangan yang masih sangat
rawan, di tahap ini selain dapat membangun sarana jalan, gedung-gedung
maupun untuk kepentingan para penjajah yang ada di wilayah Republik
Indonesia, dengan nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi
Selatan. Selanjutnya antara tahun 1964 – 1970 dapat dilihat
perkembangan yang sedikit mengembirakan. Karena pada tahun ini
Departemen Pekerjaan Umum (PU) telah ditetapkan menjadi bagian dari
Cipta Karya Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 1970 sampai tahun 1986,
perkembangan pembangunan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 6
Umum sangat menggembirakan walaupun pada tahap ini juga Dinas
Pekerjaan Umum dituntut untuk selalu meningkatkan sarana
Perhubungan dan Perumahan. Dan pada tahap ini juga Departemen
Pekerjaan Umum mempunyai sebutan sebagai bidang Cipta Karya yang
ada di Makassar.
Hingga tahun 1986 sampai tahun 2001, periode ini Kantor wilayah
Departemen Pekerjaan Umum masih merupakan instansi sampai
dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemerintah Daerah No. 8 Tahun 1990
di Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Gubernur No. 241/111/Tahun
1991, tentang pembentukan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sulawesi
Selatan yang harus mampu tumbuh dan berkembang dengan kekuatan
sendiri. Oleh karena itu, usaha-usaha peningkatan terciptanya
pembangunan yang kuat, dan ini merupakan basis untuk mewujudkan
sasaran dan tujuan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
oleh Pemerintah.
Pemerintah terus mengembangkan regulasi untuk memperkuat
basis kinerja sesuai pembagian masing-masing urusan kedinasan.
Olehnya itu sejak Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 16 tanggal 31 Januari 2001, tentang pembentukan organisasi dan
tata kerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pronvisi Sulawesi Selatan
ditetapkan, maka periode ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya
berganti nama menjadi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan. Selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan pada tanggal 14 Desember 2009 telah menetapkan Peraturan
Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan Badan dan
Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah dilakukan
penyesuaian dengan berpedoman kepada PP. 41 Tahun 2007. PERDA
ini merupakan dasar hukum terbentuknya Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Selatan.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 7
Dinas Tata Ruang dan Permukiman secara vertikal berkoordinasi
dengan instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan serta Direktorat Jenderal Tata Ruang pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN. Saat ini kedua Kementerian
tersebut telah berpedoman kepada Rencana Strategi 2014 - 2019. Selain
itu di kabupaten / kota berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum,
Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta Dinas Kebersihan dan
Pertamanan.
Untuk menjalankan tugas dan fungsi SKPD selama 5 tahun
dimana hasil evaluasi tahun ke 2 masih diperlukan penyesuaian-
penyesuaian terhadap target-target kinerja SKPD, maka perlu di
dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Tata Ruang dan Permukiman. Pertimbangan dalam penyusunan Renstra
2013-2018 antara lain terbitnya Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015
tentang RPJMN 2015 – 2019; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan
Menteri Keuangan tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Penyusunan Perubahan
Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman saat ini dilakukan dengan
berpedoman pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN
yang memuat keterkaitan asas-asas tupoksi instansi pusat. Selain itu
pada tataran kabupaten dan kota juga dilakukan koordinasi tupoksi SKPD
terkait dalam hal penyelarasan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian Program dan Kegiatan .
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran dari Perubahan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 8
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD)
periode kedua Tahun 2013 – 2018 yang memuat Visi, Misi serta
Program dan kegiatan terkait tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran
dalam kerangka kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2013 - 2018 Revisi telah menetapkan 7 Misi dalam
mewujudkan Visi ” Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Nasional dan
Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 yaitu :
1) Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan
kerukunan intra dan antar umat beragama
2) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial
dan kelestarian Lingkungan
3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan
dan infrastruktur
4) Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan
global
5) Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum
6) Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa
7) Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih
.
Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas maka tujuan, kebijakan umum,
strategi dan sasaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan terkait hal tersebut meliputi :
1) Tujuan : Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur
- Kebijakan umum : Pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 9
- Strategi : Peningkatan keterjangkauan layanan dan
akses perumahan, penataan bangunan,
Pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
- Sasaran : Meningkatnya akses terhadap perumahan
dan kawasan permukiman yang layak dan
berkelanjutan
2) Tujuan : Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan
bersih.
- Kebijakan umum (A) : Penguatan manajemen pembangunan dan
pengendalian tata ruang
- Strategi (A.1) : Meningkatkan kualitas proses politik,
teknokratis, partisipatif, top down-bottom up
dalam pengarusutamaan gender yang makin
signifikan dan memperhatikan penuh kearifan
lokal
- Sasaran(A.1.1) : Terwujudnya perencanaan dan pengendalian
pembangunan yang berkualitas, responsif
gender dan memperhatikan kearifan lokal
- Kebijakan umum (B) : Penguatan kelembagaan dan tatalaksana
pemerintahan daerah serta pengembangan
transparansi birokrasi
- Strategi (B.1) : Penataan dan penguatan organisasi dan
manajemen SDM aparatur serta
penyempurnaan sistem pelayanan
- Sasaran (B.1.1) : Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana
pemerintahan daerah yang kuat dan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 10
transparan dalam mendukung reformasi
birokrasi
Tujuan, kebijakan dan sasaran sebagaimana diuraikan di atas akan
didukung pula oleh Program Fasilitasi dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman, Program Fasilitasi dan Pengembangan Perumahan,
Program Fasilitasi dan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan
Gedung, serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui
perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah yang
optimal.
RPJMN 2014-2019 yang menjadi pedoman Renstra Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya
dan Direktorat Jenderal penyediaan Perumahan yang didukung melalui
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dan
Program Pengembangan Perumahan serta Kementerian Agraria dan Tata
Ruang / BPN Ditjen Penataan Ruang melalui Program Perencanaan dan
Pemanfaatan Tata Ruang.
Sasaran umum yang akan dicapai terkait kebijakan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman adalah meningkatnya akses bagi
rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak,
aman, terjangkau dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta
utilitas yang memadai, serta memiliki jaminan kepastian hukum dalam
bermukim (secure tenure) untuk mendukung pencapaian target Millenium
Development Goals (MDGs). Sasaran lain yang ingin dicapai terkait
kebijakan penguatan manajemen pembangunan dan pengendalian tata
ruang adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat pusat dan
daerah. Sedangkan, sasaran khusus untuk sektor perumahan adalah
tersedianya akses bagi masyarakat terhadap perumahan baik perumahan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 11
baru maupun peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan
permukiman.
Di samping itu didukung pula dengan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja
SKPD, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan
dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD yang sangat urgen mendukung
agenda kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Revisi Provinsi
Sulawesi Selatan 2013 - 2018. Sehingga penyusunan Perubahan
Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan
jangka menengah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi Selatan
akan menjadi pedoman Rencana Kerja Tahunan periode 2013-2018.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Sulawesi Selatan didasarkan pada :
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas`dari KKN;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 12
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
g. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Maminasata;
k. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) dan Prinsip Good Governance Yang
diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja
pemerintahan;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 13
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Metropolitan
Mamminasata;
o. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
Nomor 241);
p. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 17
sebagaimana telah diubah dengan Tambahan Lembaran daerah
Tahun 2015 Nomor 283);
q. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009);
r. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 14
2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Nomor 9);
s. Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2009 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Tata Ruang
dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan;
t. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
u. Surat Edaran Gubernur Nomor 910/2370/BPPKB Tanggal 23 April
2012 tentang Penyusunan RKA-SKPD Responsif Gender Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013.
1.3 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas
Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi Selatan sebagai salah satu SKPD
Pemerintah Sulawesi Selatan adalah :
a. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD serta dasar dalam
penilaian kinerja Kepala SKPD.
b. Sebagai bahan evaluasi agar pembangunan dapat berjalan secara
lebih sistematis komprehensip dan tetap fokus pada pemecahan
masalah-masalah mendasar yang dihadapi daerah.
c. Sebagai perangkat manajerial dalam pengelolaan kepemerintahan
secara efektif, efisien dan akuntabel.
1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi Selatan
disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
2013 – 2018 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun
Renja Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Secara skematis hubungan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 15
antara Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi Selatan
Dapat dilihat Gambar 1.
Gambar 1 : Bagan Alir Perencanaan dan Penganggaran
1.5 Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi Selatan
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan; Menguraikan tentang latar belakang, Landasan
Hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra, Hubungan
SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya serta Sistematika
Penulisan.
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD; Menguraikan Tugas, Fungsi dan
Struktur Organisasi, Sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan
SKPD dan Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan
Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 16
Bab III Gambaran Umum Kondisi Daerah; Menguraikan identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD,
Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, Telaahan Renstra Kementerian dan Kabupaten/Kota,
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu strategis.
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi & Kebijakan; Menguraikan
tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran jangka
menengah SKPD, serta Strategi dan kebijakan yang akan
dilakukan untuk mewujudkan Tujuan serta Kebijakan SKPD
sejalan dengan prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
sasaran dan Pendanaan Indikatif; Menguraikan tentang Program
dan Kegiatan sesuai Tupoksi Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Yang mendukung Pembangunan Wilayah secara spesifik.
Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD ; Menguraikan tentang hubungan indikator kinerja
berdasarkan tugas dan fungsi SKPD terhadap tujuan dan sasaran
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
Bab VII Penutup
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 17
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah unsur pelaksana
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah. Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Tata
Ruang dan Permukiman diatur melalui :
- Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang tugas Pokok,
fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan;
- Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Balai Pengembangan
Sumber Daya Lokal Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan; dan
- Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Mamminasata Pada Dinas
Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 18
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan
Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 8
Tahun 2008 Pasal 157, mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan di bidang Tata Ruang dan Permukiman berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk
menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, maka Dinas Tata
Ruang dan Permukiman mempunyai fungsi sebagaimana pasal
158 yaitu :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan
permukiman meliputi penataan ruang, perumahan dan
permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, air bersih
dan penyehatan lingkungan permukiman;
b. penyelenggaraan urusan tata ruang dan permukiman meliputi
penataan ruang, perumahan dan permukiman, penataan
bangunan dan lingkungan, air bersih dan penyehatan
lingkungan permukiman;
c. pembinaan dan penyelenggaraan di bidang penataan ruang,
perumahan dan permukiman, penataan bangunan dan
lingkungan, air bersih dan penyehatan lingkungan
permukiman; dan
d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Secara umum tupoksi Dinas Tata Ruang dan Permukiman
telah dijelaskan di atas, maka terkait jabatan struktural tupoksi
tersebut di jabarkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun
2009 tentang Penjabaran Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah sebagai
berikut :
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 19
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tata Ruang
dan Permukiman
(1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh Kepala
Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
di bidang tata ruang dan permukiman berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat
(1), Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman
mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan
permukiman meliputi penataan ruang, perumahan dan
permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, air
bersih dan penyehatan lingkungan permukiman;
b. penyelenggaraan urusan tata ruang dan permukiman
meliputi penataan ruang, perumahan dan permukiman,
penataan bangunan dan lingkungan, air bersih dan
penyehatan lingkungan permukiman;
c. pembinaan dan penyelenggaraan di bidang penataan
ruang, perumahan dan permukiman, penataan
bangunan dan lingkungan, air bersih dan penyehatan
lingkungan permukiman; dan
d. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang
tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. menyusun program kegiatan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 20
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksaaan tugas
berjalan lancar;
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan;
d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merumuskan kebijakan jangka panjang dan menengah
di bidang Tata Ruang dan Permukiman;
g. merumuskan sasaran pembangunan di bidang tata
ruang dan permukiman;
h. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian
dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan
umum, perumahan, dan penataan ruang;
i. membina dan mengembangkan sumber daya bahan
bangunan lokal melalui UPTD pengembangan dan
pengujian bahan bangunan lokal;
j. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan
pengembangan kelembagaan UPTD Dinas Tata Ruang
dan Permukiman;
k. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan
jasa konstruksi dalam bidang Pekerjaan Umum;
l. menyelenggarakan kebijakan program, keuangan,
umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam
lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Tata
Ruang dan Permukiman;
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 21
n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas
pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan
teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian,
keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan
Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
b. pengelolaan urusan umum dan administrasi
kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pengoordinasian dan penyusunan program serta
pengolahan dan penyajian data;
e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan
tatalaksana;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang
tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 22
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk
mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan;
d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta
menyiapkan bahan penyusunan program Dinas Tata
Ruang dan Permukaan;
g. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan
kebijakan teknis di lingkungan Dinas Tata Ruang dan
Permukaan;
h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam
lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukaan
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan;
i. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan
evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
j. mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan
penyajian data dan informasi;
k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan
ketatausahaan;
l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan
administrasi umum dan kepegawaian;
m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan
administrasi keuangan;
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 23
n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan
pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam
lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan
urusan rumah tangga Dinas Tata Ruang dan
Permukiman;
p. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan
kehumasan;
q. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi
pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Penataan
Ruang
(1) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
pokok Kepala Dinas dalam hal pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan di bidang penataan ruang
yang mencakup perencanaan tata ruang wilayah,
pemanfaatan ruang wilayah, dan pengendalian tata ruang
wilayah.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :
a. penataan ruang wilayah provinsi (RTRW Provinsi);
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 24
b. penyusunan tata ruang wilayah provinsi dan rencana
teknis ruang strategis dan metropolitan;
c. pelaksanaan pembinaan penataan kota;
d. pelaksanaan pemantauan tentang sinkronisasi
(rencana tata ruang wilayah nasional dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi;
e. pengendalian pemanfaatan tata ruang lintas
kabupaten/kota dan kawasan;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang
tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penataan Ruang
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk
mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan;
d. membuat konsep,mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun rencana kebijakan di bidang penataan ruang
jangka panjang, menengah, dan pendek pada pemda
provinsi sulawesi selatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 25
g. merumuskan / menentukan sasaran menurut skala
prioritas tugas-tugas di bidang penataan ruang sesuai
situasi dan kondisi;
h. melaksanakan penyusunan tata ruang kawasan
khusus, kawasan andalan dan metropolitan;
i. melaksanakan pemantauan dari pusat ke provinsi
rencana tata ruang nasional;
j. melaksanakan tugas pengendalian pemanfataan tata
ruang lintas kabupaten, provinsi dan kawasan;
k. melaksanakan tugas pembinaan penataan kota;
l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka penataan ruang;
m. melaksanakan monitoring kegiatan bidang penataan
ruang;
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang
Penataan Ruang dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang
Perumahan dan Permukiman
(1) Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala
Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas pokok Kepala Dinas dalam hal pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengawasan di bidang
perumahan dan permukiman.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 26
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai
fungsi :
a. perencanaan dan pembangunan kawasan permukiman;
b. perencaan dan pembangunan peremajaan kota, rumah
susun, rumah PNS, TNI/Polri, Swasta dan Swadaya;
c. pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan
penyebarluasan standarisasi perumahan dan
permukiman;
d. pelaksanaan pembinaan dan pembangunan
perumahan dan permukiman;
e. pelaksanaan penanggulangan bencana dibidang
perumahan dan permukiman;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang
tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan dan
Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga
pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk
mengetahui tugas - tugas yang telah dan belum
dilaksanakan;
d. membuat konsep, mengoreks, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 27
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun rencana kebijakan dibidang pengembangan
permukiman jangka panjang, menengah, dan pendek
bidang perumahan dan permukiman;
g. merumuskan sasaran menurut skala prioritas tugas-
tugas di bidang perumahan dan permukiman sesuai
kondisi daerah;
h. melaksanakan pembinaan teknis kualitas permukiman
lintas kabupaten/kota;
i. melaksanakan pembinaan perencanaan dan
pembangunan kawasan peremajaan kota, rumah susun
dan permukiman baru;
j. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan kualitas
permukiman melalui penyuluhan, pelatihan, dan
penyebarluasan standarisasi pembangunan;
k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
l. melaksanakan monitoring kegiatan bidang perumahan
dan permukiman;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang
Perumahan dan Permukiman dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Penataan
Bangunan dan Lingkungan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 28
(1) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh
Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam hal pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengawasan di bidang
penataan bangunan dan lingkungan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
mempunyai fungsi :
a. penyusunan kegiatan bidang penataan bangunan dan
lingkungan;
b. pelaksanaan perencanaan, bantuan teknis bangunan
gedung bersejarah, rumah dinas dan bangunan umum
lainnya serta lingkungannya;
c. pelaksanaan pembangunan, bantuan teknis dan
revitalisasi bangunan gedung bersejarah, rumah dinas
dan bangunan umum lainnya serta lingkungannya;
d. pelaksanaan pemanfaatan, pengaturan, pengelolaan,
penghapusan bangunan negara dan rumah dinas;
e. pelaksanaan informasi harga bahan, teknologi
bangunan gedung;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang
tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penataan
Bangunan dan Lingkungan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 29
b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga
pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk
mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan;
d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun rencana kebijakan di bidang penataan
bangunan dan lingkungan jangka panjang, menengah,
dan pendek pada Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. merumuskan sasaran menurut skala prioritas tugas-
tugas di bidang penataan bangunan dan lingkungan
sesuai situasi dan kondisi;
h. melaksanakan perencanaan, bantuan teknis,
perencanaan bangunan gedung negara, dan rumah
dinas serta bangunan umum lain serta lingkungannya;
i. melaksanakan pembangunan, memberikan bantuan
teknis dan revitalisasi pembangunan gedung
bersejarah dan rumah dinas serta bangunan umum lain
serta lingkungannya;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang
Penataan Bangunan dan Lingkungan dan memberikan
saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusanb kebijakan;
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 30
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Air Bersih
dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
(1) Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan
Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan prasarana dan sarana
permukiman dan pengembangan infrastruktur perkotaan
dan perdesaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
Kepala Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan
Permukiman mempunyai fungsi :
a. pengembangan dan perumusan norma, stándar,
pedoman, dan manual bidang air bersih, air minum, air
limbah, persampahan, drainase, dan pengembangan
infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
b. pengembangan investasi bidang air bersih/air minum,
air limbah, persampahan, drainase, dan
pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
c. pengawasan, pengendalian, pembimbingan serta
fasilitasi pengembangan bidang air bersih/air minum,
air limbah, persampahan, drainase, dan
pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
d. pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air baku
dan air bersih/air minum;
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 31
e. pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber
daya manusia bidang air bersih/air minum, air limbah,
persampahan, drainase, dan pengembangan
Infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
f. pembinaan pengelolaan dan pengusahaan bidang air
bersih/air minum, air limbah, persampahan, drainase,
dan pengembangan infrastruktur perkotaan dan
perdesaan;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang
tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Air Bersih dan
Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk
mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan;
d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan penyusunan dan sosialisasi kebijakan,
norma, stándar, pedoman, dan manual yang meliputi
aspek perencanaan, pembangunan, pengawasan,
pemanfaatan, pengoperasian dan pemeliharaan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 32
Prasarana dan sarana permukiman dibidang air
bersih/air minum, air limbah, persampahan, drainase,
dan infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan
dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah
kabupaten/kota dan stakeholders terkait lainnya) yang
meliputi aspek perencanaan, pembangunan,
pengawasan, pemanfaatan, pengoperasian dan
pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman
dibidang air bersih / air minum, air limbah,
persampahan, drainase, dan infrastruktur perkotaan
dan perdesaan;
h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan
dan pengendalian yang meliputi aspek perencanaan,
pembangunan, pengawasan, pemanfaatan,
pengoperasian dan pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Permukiman dibidang air bersih / air minum, air
limbah, persampahan, drainase, dan infrastruktur
perkotaan dan perdesaan;
i. memfasilitasi kabupaten/kota dalam hal pembangunan
prasarana dan sarana permukiman dibidang air
bersih/air minum, air limbah, persampahan, drainase,
dan infrastruktur perkotaan dan perdesaan, khususnya
yang bersifat Lintas kabupaten/kota, kawasan khusus /
kawasan strategis / pilot project / kawasan rawan
bencana / kawasan terisolir / kawasan padat, kumuh
dan miskin;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Air
Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 33
memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas UPTD
Pengembangan Sumber Daya Lokal
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan
Sumber Daya Lokal dipimpin oleh Kepala UPTD
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Tata
Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dalam
melaksanakan pengujian dan pengembangan bahan
bangunan lokal dalam rangka pengendalian mutu.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
Kepala UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sistem
manajemen mutu;
b. Pelaksanaan evaluasi kemampuan teknik personil;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam
pengelolaan pengujian;
d. Pelaksanaan penelitian dan pengesahan hasil kajian
laboratorium pengujian.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. Membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan teknis
pengujian, sertifikasi mutu barang dan pengamatan
mutu barang;
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 34
b. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan
meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutu
secara berkelanjutan;
c. Mengkomunikasikan kepada organisasi tentang
pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan,
persyaratan perundang-undangan dan peraturan
lainnya;
d. Menjamin terpeliharanya integritas sistem manajemen
pada saat perubahan terhadap sistem manajemen
direncanakan dan diimplementasikan;
e. Mengsinkronisasikan penerapan sistem manajemen
mutu laboratorium pengujian;
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian;
g. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil audit maupun
kaji ulang sistem manajemen mutu;
h. Mengsinkronisasikan penyusunan rencana dan
program pengembangan UPTD SDL Provinsi Sulawesi
Selatan;
i. Melaksanakan urusan tata usaha UPTD SDL Provinsi
Sulawesi Selatan;
j. Menandatangani sertifikat pengujian dan kalibrasi;
k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan sesuai lingkup bidang tugasnya.
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas UPTD
Mamminasata
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Mamminasata
dipimpin oleh Kepala UPTD mempunyai tugas pokok
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 35
melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Tata Ruang
dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang
bersifat lintas wilayah dalam kawasan Metropolitan
Mamminasata (Kota Makassar, Kabupaten Maros,
Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar) di bidang pekerjaan
umum, perumahan dan penataan ruang.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
Kepala UPTD Mamminasata mempunyai fungsi :
a. Memberikan “advis planning” masukan perencanaan
terhadap perencanaan yang dilakukan oleh kabupaten /
kota se wilayah Mamminasata;
b. Mementau dan mengendalikan pembangunan
perkotaan Mamminasata;
c. Mengelola data base yang terkait dengan implementasi
pembangunan Mamminasata;
d. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
pembangunan yang bersifat lintas wilayah;
e. Mensosialisasikan atau menyebarluaskan rencana
pembangunan ke setiap pemerintah daerah,
masyarakat dan stakeholders;
f. Memberikan izin/ rekomendasi pelaksanaan
pembangunan yang sifatnya lintas;
g. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit pengelola
proyek yang dibentuk untuk pelaksanaan proyek di
dalam badan-badan pemerintah terkait, baik dalam
lingkup pemerintah daerah maupun pemerintah;
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 36
a. Memberikan “advis planning” masukan perencanaan
terhadap perencanaan yang dilakukan oleh kabupaten /
kota se wilayah Mamminasata;
b. Memberikan izin / rekomendasi pelaksanaan
pembangunan yang sifatnya lintas;
c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan
pembangunan di wilayah Metropolitan Mamminasata;
d. Memberikan laporan secara periodik tentang hasil
evaluasi kepada Ketua BKSPMM;
e. Melaksanakan tugas lainnya yang diinstruksikan
Kepala Dinas dan Ketua BKSPMM.
❖ Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan
Mamminasata (BKSPMM)
Kawasan Mamminasata merupakan salah satu Kawasan
Strategis Nasional (KSN) yang merupakan satu kesatuan
ekosistem wilayah, ekonomi, sosial dan budaya dengan luas
total luas areal + 2.476 km2, meliputi seluruh wilayah Kota
Makassar (174,86 km2), seluruh wilayah kabupaten Takalar
(557,34 km2), sebagian wilayah kabupaten Gowa (681,59 km2
dari total 1.883,33 km2) dan sebagian wilayah kabupaten Maros
(1.061,71 km2 dari total 1.619,11 km2).
Untuk mendukung pengembangan Wilayah Metropolitan
Mamminasata tersebut di atas maka berdasarkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 16 tahun 2007 Tentang
Pembentukan Badan Kerja Sama Pembangunan Metropolitan
Mamminasata (BKSPMM), Dinas Tata Ruang dan Permukiman
ditunjuk sebagai Sekretariat BKSP ini. Tugas badan ini adalah
mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 37
pembangunan infrastruktur skala kawasan yang berada dalam
wilayah Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros,
Sungguminasa dan Takalar).
Unit teknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari
BKSPMM ditetapkan terdiri dari aparat PNS yang memiliki
keahlian antara lain dalam bidang prasarana, lingkungan dan
keuangan dan aturan perundangan. Untuk itu pada tahun 2009
dilakukan struktur BKSPMM dimana tugas-tugas unit teknis ini
diambil alih oleh UPTD Mamminasata sebagai unsur struktural
pemerintah, sementara BKSPMM diperlengkapi dengan
anggota yang berasal dari unsur non pemerintah yang disebut
Nara Sumber.
Berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur tersebut di
atas, dana operasional kegiatan rutin BKSPMM bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
Sulawesi Selatan yang berada pada Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.
Adapun peran dan tanggung jawab BKSPMM sebagai
berikut :
1. Menyelesaikan permasalahan pembangunan yang bersifat
lintas wilayah dalam kawasan Mamminasata
2. Memfasilitasi proses pembangunan kawasan mamminasata
demi terwujudnya :
a) Kawasan yang ramah lingkungan, aman, nyaman, serasi,
manusiawi dan berkelanjutan.
b) Pembangunan ekonomi Sulawesi selatan dan Kawasan
Timur Indonesia yang terkemuka, dan
c) Keselarasan antara koordinasi dan pengendalian.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 38
3. Mewujudkan peran koordinasi dan kerjasama antar seluruh
stakeholder di kabupaten/kota dalam kawasan
Mamminasata.
2.1.2 Struktur Organisasi SKPD
Secara Struktural organisasi Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Sulawesi Selatan dipimpin oleh pejabat setingkat
Kepala Dinas (Eselon II.a) yang dibantu oleh beberapa pejabat lain
pada jaringan struktur dibawahnya antara lain Sekretaris, Kepala
Bidang dan Kepala UPTD (Eselon III.a) serta Kepala Sub Bagian
dan Kepala Seksi (Eselon IV.a) dengan kualifikasi seperti pada
tabel 1 di bawah ini :
Tabel 1 : Jumlah Jabatan Struktural Berdasarkan Eselonisasi
JABATAN LAKI-LAKI
(Orang) PEREMPUAN
(Orang) JUMLAH (Orang)
Eselon II.a 1 - 1
Eselon III.a 6 1 7
Eselon IV.a 18 3 21
Total 25 4
29
Dari tabel di atas terlihat jumlah jabatan struktural
berdasarkan Eselonisasi berjumlah 29 orang, dan saat ini (per
September 2015) seluruh jabatan struktural telah mempunyai
pejabat yang defenitif dengan perbandingan status gender (laki-laki
86,21% dan perempuan 13,79%) . Sehubungan dengan hal
tersebut Status Eselonisasi dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Eselon II.a ; yang dalam ini Kepala SKPD yaitu Kepala Dinas
Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 39
2. Eselon III.a ; yang dalam ini adalah Sekretaris Dinas, Para
Kepala Bidang dan Kepala UPTD
3. Eselon IV.a ; yang dalam hal ini adalah Para Kepala Sub
Bagian dan Kepala Seksi
Dari uraian tesebut di atas matriks kelembagaan dapat
ditampilkan melalui Bagan Struktur Organisasi yang telah
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
sebagaimana tertera pada Gambar 2 di bawah ini :
Kep
ala
Din
as
Sekre
tari
s
Kep
ala
Su
b B
ag
ian
keu
an
ga
n
Kep
ala
Su
b B
ag
ian
Pro
gra
m
Kep
ala
Su
b B
ag
ian
Um
um
& K
ep
eg
aw
aia
n
Kep
ala
Bid
an
g
Air
Bers
ih d
an
Pen
ye
hata
n
Lin
gku
ng
an
Perm
ukim
an
Kep
ala
Bid
an
g
Peru
mah
an
dan
Perm
ukim
an
Kep
ala
UP
TD
Pen
gem
ba
ng
an
Su
mb
er
Daya L
okal
Kep
ala
UP
TD
Mam
min
asata
Kep
ala
Sek
si
Air
bers
ih
Kep
ala
Sek
si
Pen
yeh
ata
n L
ing
ku
ng
an
Perm
ukim
an
Kep
ala
Sek
si
Infr
astr
uk
tur
Perd
es
aan
dan
Perk
ota
an
Kep
ala
Sek
si
Pen
gem
ba
ng
an
Kaw
asan
Peru
mah
an
&
Perm
ukim
an
Kep
ala
Sek
si
Sta
nd
ari
sasi P
eru
mah
an
dan
Perm
ukim
an
Kep
ala
seksi
Sara
na d
an
Pra
sara
na
Peru
mah
an
&
perm
ukim
an
Kep
ala
Su
b B
ag
ian
Tata
Us
ah
a U
PT
D P
SD
L
Kep
ala
Se
ksi
Sta
nd
ari
sasi
dan
So
sia
lis
asi
B
ah
an
Ba
ng
un
an
UP
TD
PS
DL
Kep
ala
Se
ksi
Pen
gu
jian
Jam
inan
Mu
tu &
Iden
tifi
kasi
Ba
ha
n B
an
gu
nan
L
ok
al
UP
TD
PS
DL
Kep
ala
Su
b B
ag
ian
Tata
Us
ah
a U
PT
D
Mam
min
asata
Kep
ala
Sek
si
Info
rmasi
dan
Tata
Laksa
na U
PT
D
Mam
min
asata
Kep
ala
Se
ksi
Pen
gaw
as
an
dan
Pen
gen
dali
an
UP
TD
M
am
min
asata
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 40
2.2 Sumber Daya SKPD
Sumber daya Pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan sampai saat ini berjumlah 193 orang (Per Desember
2014) dengan kualifikasi sebagai berikut :
1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :
Jumlah pegawai saat ini untuk seluruh jabatan struktural
maupun staf dan fungsional lainnya terdaftar sebanyak 193 orang
yang terdiri dari laki-laki 139 orang ( 72,02%) dan perempuan
54 orang (27,98%) . Adapun komposisi pegawai berdasarkan
kualifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :
Tabel 2 : Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
KUALIFIKASI PENDIDKAN
LAKI-LAKI (Orang)
PEREMPUAN (Orang)
JUMLAH (Orang)
Starta Tiga (S.3) 1 - 1
Strata Dua (S.2) 39 11 50
Strata Satu (S.1) 47 30 77
Kep
ala
Bid
an
g
Pen
ata
an
Ru
an
g
Kep
ala
Bid
an
g
Pen
ata
an
Ba
ng
un
an
da
n
Lin
gku
ng
an
Kep
ala
Sek
si
Pere
ncan
aan
Tata
Ru
an
g
Wilayah
Kep
ala
Sek
si
Pen
gen
dali
an
Tata
Ru
an
g
Wilayah
Kep
ala
Sek
si
Pem
an
faata
n R
uan
g
Wilayah
Kep
ala
Sek
si
Pem
bin
aan
Tek
nis
Ban
gu
na
n G
ed
un
g-
Ged
un
g
Kep
ala
Sek
si
Pen
ata
an
Ba
ng
un
an
da
n
Revit
ali
sasi K
aw
asa
n
Kep
ala
Sek
si
info
rmasi
dan
Pem
an
faata
n G
ed
un
g-
Ged
un
g
Jab
ata
n
Fu
ng
sio
nal
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 41
Diploma/Sarjana
Muda 12 3 15
SLTA / Sederajat 34 10 44
SLTP / Sederajat 1 - 1
SD / Sederajat 5 - 5
Total 139 54 193
2. Berdasarkan Kualifikasi Kepangkatan :
Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi kepangkatan untuk
seluruh jabatan struktural maupun staf dan fungsional lainnya
terdaftar sebanyak 193 orang yang terdiri dari laki-laki 143 orang
( 74,09%) dan perempuan 50 orang (25,81%) . Adapun komposisi
pegawai berdasarkan kualifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di
bawah ini :
Tabel 3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Kepangkatan
KUALIFIKASI KEPANGKATAN
LAKI-LAKI (Orang)
PEREMPUAN (Orang)
JUMLAH (Orang)
Golongan IV 19 4 23
Golongan III 104 36 140
Golongan II 18 10 28
Golongan I 2 - 2
Total 143 50 193
Berdasarkan kondisi SDM sebagaimana tersebut di atas, maka
secara kuantitas jumlah sarjana baik unsur teknis maupun non teknik lebih
besar bila dibandingkan dengan sarjana muda maupun tingkat SLTA
dengan masa kerja yang cukup bervariasi. Di samping itu dengan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 42
dukungan ruang, peralatan maupun perlengkapan kantor mengindikasikan
bahwa tugas Dinas Tata Ruang dan Permukiman pada masa yang akan
datang, khususnya dalam memberikan pembinaan dan bantuan teknis
kepada Kabupaten / Kota di Propinsi Sulawesi Selatan dapat
dilaksanakan.
Selain hal tersebut di atas, saat ini Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Menguasai asset tanah seluas
31.275 m2 termasuk di dalamnya digunakan sebagai Gedung Perkantoran
seluas 600 M2 dengan didukung oleh sejumlah asset lainnya senilai
Rp. 249.708.316.389,2 sebagaimana tercantum dalam rekapitulasi asset
SKPD tahun 2014 pada Tabel 4.
Tabel 4 : Rekapitulasi Asset SKPD Sampai Akhir 2014
DAFTAR ASSET TETAP
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
No Jenis Asset Tetap Nilai Asset Rincian
1 Tanah 62,550,000,000 62,550,000,000
2 Peralatan 12.273.996.625
1. Alat Berat 1,263,883,000
2. Alat Angkutan 7,408,675,550
3. Alat Bengkel -
4. Alat Pertanian dan Peternakan -
5. Alat kantor dan Rumah Tangga 2,422,791,825
6. Alat Studio dan Kumunikasi 194,858,000
7. Alat Ukur 14,950,000
8. Alat kedokteran -
9. Alat Laboratorium 955,438,250
10. Alat Keamanan 13,400,000
3 Gedung dan Bangunan 113,863,215,299
1. Bangunan 107,211,034,799
2. Monumen 6,652,180,500
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 219,129,800,950
1. Jalan dan Jembatan 124,557,390,550
2. Bangunan Air 28,078,030,000
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 43
3. Instalasi 28,453,837,600
4. Jaringan 38,040,542,800
5 Asset Tetap Lainnya 71,211,000
1. Buku dan Perpustakaan 64,771,000
2. Barang Bercorak Kesenian / Budaya 6,440,000
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (*) 1.361,684,000
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan 1,361,684,000
7 Belanja Asset Lainnya 165,295,000
1. Asset Tak Berwujud 165,295,000
Jumlah 445,129,041,274 445,129,041,274
Akumulasi Penyusutan Asset 159,706,886,484.8 159,706,886,484.8
Asset Bersih 249,708,316,389.2
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
bertekad memberikan pelayanan yang professional dan terpercaya
dengan mewujudkan penataan ruang yang optimal dan lingkungan
permukiman yang layak huni yang mengutamakan kepuasan masyarakat
pada umumnya dan instansi terkait pada Pemerintah Provinsi dan
kabupaten/kota, dalam hal ini memenuhi peraturan perundang undangan
yang berlaku serta sesuai dengan sistem Manajemen Mutu ISO 9001.
Untuk memenuhi komitmen tersebut, segenap personil Dinas Tata
Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa bertekad
meningkatkan :
a. Transparansi, ketepatan dan kecepatan pelayanan
b. Pembangunan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia
c. Pemenuhan standard sarana dan prasarana dinas
d. Peningkatan kualitas permukiman yang tertib dan sehat
e. Fasilitasi pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 44
Dinas Tata Ruang dan Permukiman senantiasa melakukan
perbaikan secara berkelanjutan terhadap sistem yang telah
dikembangkan, dengan tetap memperhatikan efektifitas penerapannya,
tanpa mengabaikan pemenuhan terhadap persyaratan standar
internasional ISO 9001:2008 dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan terbagi atas 2 urusan yaitu : 1) Urusan Penataan Ruang
dan 2) Urusan Perumahan dan Permukiman, yang reviuw pencapaiannya
dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 45
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 46
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 47
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 48
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 49
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 50
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 51
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 52
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 53
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 54
❖ Urusan Penataan Ruang
Urusan Penataan Ruang pada prinsipnya diarahkan kepada
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, dalam pembangunan dan
pengembangan sarana dan prasarana kawasan. Sebagai salah satu
bagian penting dari tahapan pengembangan kewilayahan, Penataan
Ruang bertujuan mewujudkan suatu wilayah menjadi satu kesatuan dalam
mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih melalui kebijakan
penguatan manajemen pembangunan dan pengendalian tata ruang.
Oleh karena itu kinerja penataan ruang diarahkan pada sasaran
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang
berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal dengan
prioritas program yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang
ditunjang kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan
pengembangan kewilayahan sesuai pola dan struktur ruang terpadu.
Pelaksanaan program penyelenggaraan tata ruang oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memasuki babak baru sejak
ditetapkannya PERDA Revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Perda Nomor 9 tahun 2009 yang
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 55
merupakan pedoman dalam perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini merupakan
wujud konsistensi dari UU No. 26 tahun 2007 tentang revisi RTRW
Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Sehubungan dengan tersebut
seluruh Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Daerah Kabupaten /
Kota diwajibkan untuk menyusun dokumen RTRW sampai dengan
rencana teknis / rinci terkait penataan ruang lainnya yang kemudian
menjadi pedoman dan rujukan dalam mensinergikan setiap pembangunan
dan pengembangan wilayah.
Memenuhi rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 0,58
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memfasilitasi seluruh
kabupaten dan kota dalam rangka pendampingan penyusunan RTRW,
sehingga koneksitas setiap perencanaan pada suatu wilayah dapat
menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan terpadu. Hingga Akhir
Tahun 2014 dari 24 Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan telah 23
Kabupaten/Kota yang menetapkan perda RTRW Kabupaten/Kota yaitu
Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Parepare, Enrekang, Tana Toraja,
Jeneponto, Takalar, Barru, Bantaeng, Wajo, Gowa, Maros, Sidrap,
Pangkep, Toraja Utara, Soppeng, Palopo, Pinrang, Sinjai, Bulukumba,
Selayar dan Bone. Sementara Kota Makassar masih dalam proses
persetujuan di DPRD Kabupaten/Kota.
Walaupun RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota telah sebagian
besar di-PERDAkan, namun pemanfaatannya belum optimal karena
masih kurangnya ketersediaan informasi tentang tata cara pemanfaatan
ruang wilayah yang mudah diakses oleh setiap pengguna ruang baik
untuk kepentingan pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha. Oleh
karena itu sebagai tindak lanjut penerapan RTRW Provinsi maupun
kabupaten/kota, sampai tahun 2014 melalui Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang telah dilakukan fasilitasi dan pendampingan penyusunan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 56
Rencana Tata Ruang kepada Seluruh Kabupaten / Kota dengan
persentase pencapaian 100 % dalam rangka percepatan proses
penyusunan PERDA RTRW dan RDTR Kabupaten / Kota. Hal ini telah
didukung sejak pada tahun 2009 dengan diluncurkan
Website www.tataruang-sulsel.com dalam rangka memudahkan
masyarakat dan stake holder untuk mengakses informasi pembangunan
SKPD.
Selain itu penyusunan rencana teknis ruang/kawasan (RTR)
dengan Peninjauan kembali RTRW Provinsi telah diupayakan
kelanjutannya. Sehubungan dengan hal tersebut penyusunan produk RTR
kawasan strategis Provinsi juga telah dilakukan yaitu RTR Kws Lahan
Pangan Berkelanjutan dan RTR Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial,
Budaya dan Pariwisata COI (Kedua produk RTR tersebut siap diajukan
kepada legislatif untuk di PERDAkan. Sedangkan untuk RDTR kawasan
strategis kabupaten kota yang difasilitasi antara lain 14 RDTR kawasan
kab/kota (lanjutan) yaitu : Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Kab. Sinjai, Lanj.
RDTR Kws. Perkotaan Kab. Barru, Lanj. RDTR Kws. Emas Garongkong
Kab. Barru, Lanj. RDTR Kws. Pesisir Kab. Barru, Lanj. RDTR Kws.
Perkotaan Kab. Pangkep, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Masamba Kab.
Lutra, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Belopa Kab. Luwu, Lanj. RDTR Kws.
Perkotaan Malili Kab. Lutim, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Kab.
Bulukumba, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Kab. Pinrang, lanj. RDTR Kws.
Perkotaan Bontomatene kab. Selayar, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan
Pasimasunggu Kab. Selayar, lanj. RDTR Kws. Kota Baru Kab. Gowa,
Lanj. RDTR Kws. Kota Baru Kab. Maros.
Selain itu dukungan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan
rasio persatuan luas wilayah ber HPL/HGB 18,00 telah dilakukan Lanjutan
Perencanaan kawasan RTH / Hutan kota untuk penghijauan. Pada tahun
di tahun 2014 untuk Kab. Takalar, Gowa, Maros dan Enrekang serta
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 57
penyusunan DED Hutan Kota di Kab/kota : Maros, Pangkep, Pinrang,
Barru, Sidrap, Soppeng, Bone, Wajo, Luwu, Lutra, Palopo, Enrekang,
Tator, Torut, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba dan Selayar.
Selain itu fasilitasi pembangunan kawasan RTH / Hutan kota di Sulsel
dilaksanakan di 2 Kawasan kab/kota yaitu Kab. Enrekang dan Luwu.
Sosialisasi juga telah dilakukan terkait pedoman penyusunan RDTR
Kab/kota dan Kawasan Strategis Provinsi, sedangkan untuk sosialisasi
pengembangan kota hijau dilakukan di 3 Kab/Kota : Wajo, Bone dan
Soppeng.
Untuk mewujudkan pengembangan kewilayahan pada kawasan
/Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Mamminasata dilaksanakan
berdasarkan payung hukum Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata. Perpres
tersebut merupakan bentuk dukungan pelaksanaan pembangunan dan
pengembangan di kawasan Terpadu Mamminasata. Demikian pula
terhadap arahan RTRWN tentang penetapan Metropolitan Mamminasata
menjadi pusat kegiatan nasional.
Seiring dengan ditetapkannya Perpres tersebut, sebelumnya
beberapa hal telah ditindaklanjuti antara lain perencanaan seperti
Rencana Induk Sistem (RIS) dan Feasibility Study (FS) Air bersih
Maminasata, RIS Infrastuktur Kota Baru Mamminasata, DED Air Bersih
Kota Baru dan RTR kawasan Maritim Mamminasata dan Ranperda Kota
Baru Metropolitan Mamminasata. Kemudian di tahun 2014 telah di bangun
Galeri Mamminasata yang dapat menyajikan informasi dan data terkait
perencanaan dan pengembangan wilayah di Kawasan Strategis
Mamminasata.
Dalam melaksanakan urusan ini, anggaran berbasis kinerja telah
dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi
Selatan. Adapun anggaran tersebut senantiasa mengalami peningkatan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 58
yang besaran disesuaikan berdasarkan tahapan-tahapan perencanaan di
periode I RPJMD 2008-2013 yang kemudian dilanjutkan ke periode
RPJMD berikutnya tahun 2013-2018. Hal ini menunjukkan bahwa
perhatian Pemerintah Sulawesi Selatan sangat besar seperti yang tertera
pada tabel 6 dan tabel 7.
Beberapa hal yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun
2013 telah tersusun RDTR kawasan strategis Provinsi, Masterplan dan
DED RTH di 32 kawasan kabupaten / kota Sulawesi Selatan diantaranya
Penyusunan RTR Kawasan Hijau di Makassar, Maros dan Takalar di
tahun 2008, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis
Kabupaten / Kota dilakukan untuk Kabupaten Bone, Soppeng, Sidrap,
Pinrang dan Luwu di tahun 2010 dan kabupaten Luwu Utara, Pangkep,
Maros, Gowa, Luwu Timur dan Takalar di tahun 2011 dan 2012. Selain itu
juga telah di lakukan penyusunan DED RTH serta Hutan Kota pada
Kabupaten/Kota Makassar, Parepare, Gowa, Jeneponto, Bulukumba,
Bone Luwu Utara dan Luwu Timur di tahun 2009 dan Kabupaten Luwu,
Enrekang dan Sinjai di Tahun 2011.
Selain itu juga telah dilakukan Penyusunan DED Pasar Tradisional
untuk 24 Kabupaten / kota dalam rangka Pemanfaatan Ruang untuk
infrastruktur masyarakat diantaranya seperti Pasar Pute Kab. Maros ;
Pasar Tammarupa, Kab. Pangkep ; Pasar Tompo Lemo-Lemo Kab. Barru
; Pasar Lalabata Kab. Sidrap ; Pasar Taroang Kab. Jeneponto ; Pasar
Baruga Kab. Bantaeng; Pasar Bajo Kab. Bone; Pasar Tokarau Kab. Torut;
Pasar Lahan Baru Kab. Luwu dan Pasar Tarue kab. Luwu Utara di tahun
2010. Ini merupakan salah satu bagian dari pencapaian 100 % dari
fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lintas kabupaten/kota
dan kawasan strategis lainnya seperti DED Penataan Kawasan Fort
Rotterdam dan kawasan Maccini Sombala di Kota Makassar.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 59
Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang juga
telah dilaksanakan kepada aparat pemerintah Kabupaten/Kota dengan
telah melibatkan 300 orang sampai dengan tahun 2013 dengan
persentase pencapaian di atas 100 % . Dengan meningkatnya
pengetahuan SDM aparat kabupaten /kota maka diharapkan dapat
berperan serta sebagai fasilitator informasi pembangunan khususnya
dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan kepada
masyarakat.
Untuk mewujudkan pengembangan pembangunan kewilayahan
pada Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh Mamminasata, pada tahun 2010 telah disusun Buku SOP
pelaksanaan pembangunan Mamminasata. Dalam pelaksanaannya
hingga tahun 2013 telah mengeluarkan 46 izin prinsip dalam rangka
pengawasan pengendalian pembangunan dan pengembangan wilayah
pada kawasan Mamminasata dalam hal ini persentase pencapaian
di atas 100 %. Selain itu juga telah disusun DED percontohan ruang
terbuka hijau di 4 kawasan se Mammimasata (Makassar, Maros, Gowa
dan Takalar) yang ditunjang dengan pelaksanaan sosialisasi program Go
Green kepada 80 orang di 4 kawasan se-Mamminasata.
Dalam beberapa hal Dinas Tata Ruang dan Perkiman Provinsi
Sulsel juga telah berhasil meraih penghargaan khususnya pada urusan
Penataan Ruang antara lain yaitu :
• Penghargaan Peringkat I (Provinsi Sulawesi Selatan) ; Kategori
Provinsi dengan Terbitnya PERDA RTRW yang pertama secara
Nasional pada tahun 2009 yaitu PERDA No. 9 Tahun 2009 yang
mengakomodasi tindak lanjut PP. No. 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang yang diberikan oleh Kementerian PU.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 60
• Juara III (Provinsi Sulawesi Selatan) ; Kategori Provinsi Sub Bidang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Penilaian Kinerja Pemerintah
Daerah Bidang Penataan Ruang) Tahun 2011 oleh Kementerian PU.
❖ Urusan Perumahan dan Permukiman
Urusan Perumahan dan Permukiman pada prinsipnya diarahkan
kepada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
kawasan perumahan dan permukiman. Sebagai salah satu bagian penting
dari tahapan pelaksanaan pengembangan infrastruktur kewilayahan,
yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur
melalui kebijakan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
Oleh karena itu kinerja urusan perumahan dan permukiman
diarahkan pada sasaran meningkatnya akses terhadap perumahan dan
kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan dengan prioritas
program yaitu Program Fasilitasi dan Pengembangan Kawasan
Permukiman, Program Fasilitasi dan Pembinaan Perumahan dan Program
Fasilitasi dan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Gedung yang
ditunjang kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan
pengembangan kewilayahan sesuai pola dan struktur ruang terpadu.
Sampai dengan Tahun 2014 di Sulawesi Selatan terdapat
sebanyak kurang lebih 1.919.139 unit rumah. Jika dibanding tahun 2008
Jumlah rumah tercatat 1.776.419 unit (bertambah 142.720 unit rumah
atau 8,03 %). Kebutuhan rumah bagi masyarakat juga terjadi peningkatan
yaitu di tahun 2008 dimana backlog perumahan sekitar 356.786
meningkat menjadi sekitar 396.027 unit rumah. Kondisi tersebut terjadi
oleh karena laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan
kemampuan masyarakat dan pengembang swasta dalam menyediakan
perumahan. Kebutuhan rumah pertahun rata-rata 20.000 unit yang
sementara baru dapat menyediakan rumah lebih kurang 12.200 unit
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 61
pertahun. Seiring dengan hal tersebut jumlah Rumah Tangga Miskin
(RTM) yang masih terdapat pada beberapa kabupaten / kota belum
ditunjang dengan fasilitas prasarana dan sarana yang memadai dan
sehat.
Kualitas lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman yang
masih belum layak dan terutama kawasan kumuh masih terdapat
4.106,70 Ha (0,100 %) yang belum tertangani hingga tahun 2014. Luas
genangan secara umum juga masih terdapat 1.838.44 Ha di berbagai
kawasan sampai dengan saat ini.
Sementara itu capaian pelayanan air bersih terlindungi-perpipaan
sampai tahun 2014 mencakup 60,09 % (kawasan perkotaan 75,46% dan
kawasan pedesaan 50,69 %), ini menjadi bagian dari pencapaian cakupan
air bersih penduduk sebesar 87,37 %. Untuk cakupan pelayanan sanitasi
saat ini mencapai 82,61 % rumah tangga terakses sarana dan prasarana
sanitasi. Penanganan pengelolaan persampahan seyogyanya menjadi
perhatian serius kita bersama. Cakupan pelayanan pengelolaan
persampahan di Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2014, luas TPA
mencakup 141 Ha dengan kapasitas daya tampung 7.129 m3/Hr.
perkiraan produksi sampah masyarakat 8.072.01 m3/Hr dengan volume
sampah tertangani 6.656,83 m3/Hr sementara atau masih terdapat 82,47
% yang dapat terangkut ke TPA. Cakupan pelayanan air limbah sampai
saat ini telah terbangun IPLT sebanyak 8 Unit yang tersebar di beberapa
kabupaten/kota diantaranya Makassar, Pare-pare dan Bone serta juga
telah dibangun 2 unit IPAL di Makassar
Oleh karena itu peran serta bersama perlu terus di tingkatkan
dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang
menjadi bagian tanggung jawab dan sinergitas bersama antara
pemerintah, swasta dan masyarakat. Keterbatasan kemampuan
Pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana perumahan dan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 62
infrastruktur dasar bagi masyarakat kurang mampu, peningkatan kualitas
lingkungan kawasan permukiman kumuh padat perkotaan, dukungan
sarana dan prasarana permukiman skala besar kawasan siap bangun
(kasiba) Lingkungan siap bangun (lisiba), penataan kawasan permukiman
tertinggal serta terisolir, pengembangan dan peningkatan bangunan dan
lingkungan gedung Pemerintah dan infrastruktur kawasan Rusunawa
sampai dengan pengendalian terhadap antisipasi resiko bagi pencemaran
lingkungan membutuhkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam
mengembangkan meningkatkan kualitas maupun kuantitas infrastuktur
perumahan dan permukiman.
Beberapa upaya telah dilakukan antara lain pengembangan dan
sarana dan prasarana infrastruktur pada kawasan perumahan sampai
dengan Tahun 2014 seperti jalan lingkungan permukiman sepanjang
404.189,02 m’ dan drainase lingkungan termasuk di dalamnya terkait
drainase tersier air limbah sepanjang 155.693,77 m’. yang tersebar pada
berbagai kawasan yaitu pada kawasan perumahan dan permukiman
PNS/TNI/POLRI, Kasiba Lisiba, Rusun, Swasta, kawasan permukiman
masyarakat berpenghasilan rendah, kurang mampu dan kumuh, kawasan
strategis, kawasan permukiman penduduk perdesaan dan KTP2D.
Dengan terbukanya aksesibilitas tersebut akan lebih memudahkan
keterjangkauan terhadap kawasan - kawasan perumahan dan
permukiman termasuk kawasan strategis yang pada akhirnya
meningkatkan kualitas dan taraf hidup bagi masyarakat . Selain itu luas
genangan yang senantiasa terjadi pada saat-saat tertentu dapat
berkurang, sehingga dampak fenomena banjir dapat dikendalikan dan
ditekan secara maksimal.
Mendukung pencapaian rasio rumah layak huni sebesar 0,30
Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan peningkatan kualitas rumah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dengan melakukan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 63
peningkatan kualitas bagi rumah rakyat miskin sebanyak 969 unit rumah
yang tersebar di 24 kabupaten / kota. Hal ini merupakan wujud dari
perhatian Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/kota dalam membantu peningkatan derajat dan
kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Lebih lanjut dukungan pada kebijakan, strategi dan program
perumahan sampai dengan saat ini juga telah disusun Dokumen RP4D
Provinsi Sulawesi Selatan dan Dokumen Rencana pedoman perumahan
DED Skala Kawasan pada 188 kawasan di 24 Kabupaten/ kota, yang
ditunjang dengan peningkatan SDM aparat kabupaten/kota dalam
pengembangan bidang perumahan sebanyak 335 orang.
Pemerintah juga telah membangun 3 unit sarana gedung
perkantoran, merehabilitasi 17 unit gedung perkantoran seperti kantor
desa di beberapa kabupaten/kota, membangun 9 unit fasilitas umum bagi
masyarakat seperti tempat pemulasaran jenazah, merehabilitasi 7 unit
fasilitas umum bagi masyarakat seperti gedung sarana ibadah,
puskesmas, Aula Gedung Serba Guna, gedung Kartini Prov. Sulsel serta
kawasan pengrajin emas. Membangun dermaga sebanyak 5 unit di 5
lokasi kabupaten/kota, menata 6 lokasi lingkungan sebagai sarana
penunjang gedung perkantoran dan sarana umum bagi masyarakat
seperti kawasan lahan parkir kantor Bappeda Prov. Sulsel,
merampungkan landasan patung Sultan Hasanuddin dan penataan
lingkungan kawasan stadion Barombong seluas 2,5 Ha.
Penataan Kawasan Centre Point of Indonesia (COI) Dinas Tata
Ruang dan Permukiman telah melaksanakan pembangunan jalan akses
kawasan Centre Point of Indonesia (COI) sepanjang 2.900 m dan Talud
Penahan Ombak Kawasan COI sepanjang 300 m. Selain itu juga
diantaranya telah merampungkan penyusunan dokumen Perencanaan,
DED dan Sayembara Desain Pembangunan Wisma Negara yang
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 64
diharapkan menjadi pedoman teknis dan bagian dari tindak lanjut
perencanaan terpadu kawasan COI. Selain itu pula sebagai bentuk
dukungan moril bagi kepentingan publik di sektor sosial ekonomi dan
budaya yang bernuansa nasional.
Dukungan Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis Bangunan
Gedung juga telah dilaksanakan kepada 453 orang dalam rangka
pembinaan Aparat kabupaten/ kota dalam hal pengelolaan bangunan
gedung Negara/ Daerah, yang dipadankan pada dokumen acuan harga
satuan pembangunan bangunan gedung yang telah tersusun dan
dilakukan penyesuaian setiap tahunnya hingga 2013.
Selain itu dalam rangka upaya meningkatkan kepastian hukum bagi
bangunan gedung Negara dan Rumah Dinas telah dilaksanakan
sosialisasi terhadap 50 orang aparat kabupaten / kota dalam hal peraturan
pemanfaatan bangunan gedung Negara. Ini diharapkan agar setiap
personil aparat kabupaten/kota dapat mengimplementasikan segala jenis
peraturan perundang-undangan berlaku terhadap bangunan gedung
Negara maupun Rumah Dinas sehingga menjadi terpelihara dengan baik
melalui adanya kepastian dan perlindungan status hukum.
Dalam rangka peningkatan dan pengembangan layanan air bersih
telah di lakukan penyediaan sistem jaringan air minum di 331 kawasan
Perdesaan dan 52 kawasan Perkotaan. Dengan adanya infrastruktur
tersebut, masyarakat dapat dengan mudah menjangkau ketersediaan
penyediaan air bersih / minum baik di kawasan perkotaan maupun di
pedesaan. Selain itu layanan sanitasi juga telah diupayakan secara
maksimal melalui pembangunan PS drainase air limbah sepanjang
58.601,64 m', 33 unit MCK, dan tersedianya 47 unit kontainer, 6 unit Arm
roll truck dan 19 unit motor sampah yang tersebar di 24 kabupaten / kota
se Sulawesi Selatan, yang diharapkan mobilitas penanganan solusi
masalah air limbah dan persampahan lebih cepat dan terarah, sehingga
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 65
menjadikan aspek derajat kesehatan lingkungan dan masyakarat dapat
lebih meningkat dan terjamin.
Bentuk dukungan bintek telah dilakukan kepada 50 orang aparat
kabupaten/kota dalam hal pengelolaan air bersih/minum dan kepada 500
orang aparat kabupaten/kota dalam hal pengelolaan air limbah dan
persampahan. Untuk itu diharapkan agar setelah mengikuti bintek tersebut
aparat kabupaten/kota dapat meningkat pemahamannya tentang
pembangunan, permasalahan dan solusi terhadap kedua sektor tersebut.
Beberapa upaya juga telah dilakukan, seperti pada program
Lingkungan Sehat Perumahan dengan diterbitkannya 2 Dokumen AMDAL
Perumahan dan permukiman seperti AMDAL Perumahan PNS di
Manggala, Makassar dan AMDAL Kawasan Permukiman jalan Hertasning
Baru, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, Makassar.
Sehingga dengan tersedianya dokumen tersebut dapat digunakan oleh
stake holder dan masyarakat sebagai pedoman dalam rangka
peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan masyarakat.
Bentuk dukungan penyuluhan dan pengawasan juga telah
dilaksanakan kepada 315 orang aparat dan masyarakat dalam rangka
peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kualitas lingkungan sehat
perumahan dan permukiman yang diharapkan kepentingan publik
dikedepankan terhadap seluruh aspek pembangunan yang dilaksanakan
baik Pemerintah maupun Swasta.
Secara khusus pada penataan kawasan Taman Maccini Sombala
(MOI) melalui APBD telah dilaksanakan Penyusunan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan dan Pembangunan
prasarana dan sarana lingkungan (jogging track) di Tahun 2010.
Kemudian dilanjutkan di tahun 2011 dengan pembuatan Lavatory,
Resapan air limbah, Pembangunan jaringan air minum, Penimbunan
kawasan dan perencanaan kantor BNN Prov. Sulsel di kawasan MOI.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 66
Sedangkan dukungan sumber dana APBN juga telah dikucurkan dengan
pembangunan PSD RTH Kawasan MOI, PSD PRK Kawasan MOI dan
Pembuatan jalan akses dan saluran air hujan kawasan MOI tahun 2011.
Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui
Penanggulangan korban kebakaran dan bencana telah dilaksanakan
antisipasi, mitigasi dan penanggulangan pasca bencana alam dengan
menerbitkan dokumen hasil koordinasi identifikasi sebagai bahan untuk
penanggulangan bencana alam dan kondisi darurat untuk 13 kab/kota.
Dengan demikian hasil identifikasi tersebut dapat dijadikan oleh stake
holder maupun masyarakat sebagai bahan kajian terhadap daerah /
kawasan yang dianggap rawan terhadap bencana alam sehingga dapat
dipahami dan ditindak lanjuti dalam rangka upaya penanganan pasca
bencana dan kondisi darurat.
Selajan dengan hal tersebut di atas juga telah disinergikan dengan
melakukan pembangunan dan rehabilitasi rumah warga masyarakat pasca
bencana alam sebanyak 29 unit serta membangun PS. jalan lingkungan
sepanjang 304 m'. Hal ini merupakan penanganan dan tindak lanjut dari
identifikasi beberapa daerah rawan bencana maupun daerah pasca
bencana yang dimaksud agar mengurangi beban psikologis dan materil
masyarakat yang terkena dampak tersebut.
Perwujudan Keunggulan Lokal melalui pelayanan peningkatan
Sarana dan Prasarana Olah Raga antara lain dengan membangun 4 Unit
arena Olah Raga di Kawasan KOR Sudiang seperti GOR Sudiang,
Lapangan Panahan, Stadion Atletik dan Areal Motorcross . Selain itu PS
pendukung juga telah di bangun pada kawasan tersebut antara lain jalan
kompleks KOR Sudiang 175 m', Pagar depan kompleks Stadion dan jalan
lingkungan ke Stadion Atletik sepanjang 463 m'. Dengan terbangunnya
beberapa venue di kawasan Olah Raga Sudiang diharapkan agar tingkat
partisipatif masyarakat dapat meningkat khususnya untuk berolah raga
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 67
dan juga terlaksananya berbagai even pertandingan olah raga maupun
perlombaan ketangkasan. Sehingga dapat melahirkan jiwa raga yang
sehat yang kemudian dapat memacu prestasi-prestasi atlet baik dikancah
nasional maupun internasional. Kelanjutan program ini tidak dilaksanakan
lagi sejak tahun 2010 karena telah menjadi bagian dari tupoksi Dinas
Pemuda dan Olah Raga.
Selain itu dalam rangka mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai
daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia melalui Program Fasilitasi
dan Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan gedung telah dilakukan
Revitalisasi pada 13 Kawasan Cagar Budaya dan 30 Bangunan
Bersejarah seperti Gedung Societte de Harmony Kota Makassar,
Kawasan Mesjid Tua Katangka Kabupaten Gowa, Kawasan Bola Saoraja
“Pajalele” Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten
Pinrang, Kawasan Pekuburan Islam “Bakie” Rappang Kabupaten Sidrap,
Kawasan Balla Lompoa Tolo Bangkala Kabupaten Jeneponto, Kawasan
Mesjid Tua Kota Palopo dan Kawasan Makam Raja Putabangun I (Rilaju
Dio) Kabupaten Selayar. Dengan dilaksanakan revitalisasi pada kawasan
tersebut menjadikannya lebih berkualitas dan terpelihara, sehingga dapat
menarik para pengunjung baik wisatawan nusantara maupun
mancanegara untuk datang dan menyaksikan obyek tersebut. yang mana
kemudian dampak tersebut secara tidak langsung memberikan kontribusi
positif kepada daerah dan masyarakat sekitar.
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan lainnya yang dilakukan
yaitu 22 unit Pasar Desa pada kawasan Strategis dan Agropolitan
diantaranya Pasar Desa Aeng Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten
Takalar, Pasar Desa Paitana Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto,
Pasar Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Pasar Desa
Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dan Pasar Desa
Bambapuang Kecamatan Angngeraja Kabupaten Enrekang. Dengan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 68
tersediaanya infrastruktur dasar tersebut akan membangkitkan perputaran
ekonomi kawasan dapat lebih berkembang, sehingga potensi peningkatan
taraf hidup masyarakat produsen dan konsumen di pedesaan menjadi
lebih baik dan sejahtera. Akan tetapi setelah melakukan konsultasi
Program dan Anggaran Dokumen DPA tahun 2011 di Pusat (Kementerian
Dalam Negeri dan Keuangan) berikutnya tidak lagi diprogramkan – oleh
pihak Kemendagri dan Kemenkeu dialihkan menjadi bantuan keuangan,
dan saat ini menjadi kewenangan dan tupoksi Dinas Perdagangan.
Selain itu telah dilaksanakan penyusunan Dokumen / buku Data /
Informasi Bidang Keciptakarya-an untuk keperluan penyusunan
perencanaan, serta ikut serta dalam pelaksanaan pameran pembangunan
sulsel sebanyak 7 kali tahun 2008 – 2013 (Pameran SIDE Sulawesi in
Cooporated Development Expo dan Pameran Sulex tahun 2011). Dengan
terbitnya buku data informasi yang didukung oleh keikutsertaan Dinas
Tarkim dalam pelaksanaan Pameran diharapkan Pengetahuan
Masyarakat akan keberadaan Dinas Tata Ruang dan Permukiman
menjadi lebih luas melalui perencanaan dan hasil pembangunan yang
dicapai oleh SKPD. Dan oleh sebab itu selanjutnya dapat menjadi bagian
dalam setiap pengambil kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja
pembangunan khususnya prasarana dan sarana infrastruktur
keciptakaryaan.
Pada Program Pengembangan Sumber Daya Lokal telah
dilaksanakan peningkatan SDM dan pengetahuan aparat yang mengikuti
pelatihan dalam hal standar prosedur manual bidang permukiman
sebanyak 37 Orang dan SDM aparat pemerintah dalam hal pengujian
bahan bangunan dengan kursus pengujian sebanyak 28 Orang. Hal ini
ditunjang dengan peningkatan SDM dan pengetahuan aparat yang
mengikuti sosialisasi Peraturan bangunan gedung dan Norma, Standar
pedoman manual (NSPM) Bahan Bangunan sebanyak 280 orang. Hal ini
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 69
diharapkan agar pengembangan sumber daya lokal yang berhubungan
dengan standar prosedural perkim dan NSPM bangunan gedung dan
yang terutama adalah dalam hal pengujian bahan bangunan menjadi
sarana pengendalian dan evaluasi bahan dan material lokal yang
digunakan, sehingga ke depan dapat menghasilkan obyek obyek
pembangunan infrastruktur yang baik dan berkualitas.
Sejalan dengan pelaksanaan program tersebut di atas juga telah
menerbitkan buku pedoman Standarisasi Bahan Bangunan Lokal
sebanyak 24 Edisi, menerbitkan 6 edisi majalah dan 3.000 Exp Leaflet
tentang informasi bangunan gedung dan norma permukiman, serta yang
tidak kalah pentingnya melaksanakan pengujian bahan bangunan lokal
dengan menerbitkan 2.733 Rekomendasi hasil uji bahan bangunan yang
berkualitas standar dan layak.
Di samping itu pada program perencanaan dan pengembangan
Kota-kota Menengah dan Besar juga telah dilakukan penyusunan Laporan
Bulanan- Triwulan dan Tahunan per Jenis Kegiatan sebanyak
102 Dokumen dan Laporan Bulanan daftar Alokasi per Paket
Kabupaten/Kota sebanyak 72 Dokumen. Dokumen RENJA 2008 hingga
2014, dokumen Usulan Program dan Kegiatan SKPD 2009 hingga 2014
serta dokumen Renstra SKPD 2008-2013 juga telah disusun.
Dalam rangka pelaksanaan pendampingan kegiatan APBN yang
berbasis koordinasi penanggulangan dan pengendalian permasalahan
infrastruktur dasar masyarakat juga telah dilaksanakan koordinasi
pelaksanaan bantuan melalui PAMSIMAS, USDRP, AMPL, SANIMAS dan
PPIP Tahun 2008 hingga 2014 dengan produk dokumen pelaporan. Dan
untuk penanganan infrastruktur kawasan Mamminasata juga telah
dilakukan koordinasi dan sinkronisasi program perencanaan pengelolaan
layanan Air Bersih Mamminasata Tahun 2012 hingga 2014 dan laporan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 70
koordinasi dan sinkronisasi program perencanaan pengelolaan
Persampahan Mamminasata Tahun 2012 hingga 2014 yang tertuang
dokumen laporan.
Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pemerintah telah
dilaksanakan melalui Program Pelayanan administrasi perkantoran
dengan capaian kegiatan penatausahaan administrasi PS perkantoran
pada tahun 2008 hingga 2014 yang terlaksana dalam rangka peningkatan
pelayanan jasa administrasi perkantoran melalui peningkatan kualitas dan
kuantitas prasarana dan sarana perkantoran selama 6 tahun. Juga telah
dilaksanakan koordinasi dan konsultasi pada tahun 2008 hingga 2014
dalam rangka pemantapan kinerja Program dan Kegiatan SKPD dengan
PEMDA kab/Kota dan Instansi Pemerintah Pusat.
Pada tahun 2008-2014 untuk pelayanan jasa keuangan telah
dilakukan penataan tertib administrasi keuangan dalam rangka pelayanan
penatausahaan administrasi keuangan. Untuk penataan administrasi
kepegawaian juga telah dilaksanakan penyusunan Dok. Lap. Hasil
Penyusunan SIMPEG, Dokumen Hasil Penyusunan ANJAB, Dokumen
Analisis kebutuhan Pegawai, Dokumen Hasil Penyidikan Pegawai Tahun
2008 hingga 2014, serta peningkatan kualitas SDM sebanyak 362 orang
aparat SKPD dengan mengikuti, berbagai Diklat, kursus, pelatihan,
sosialisasi dan seminar.
Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi PNS telah dilakukan
selama tahun 2008-2012 dengan tersediannya jasa layanan konsultasi
kesehatan dan obat-obatan pada poliklinik kesehatan unit kantor ke –PU-
an. Terhadap pelayanan kehumasan juga telah dilaksanakan
penyebarluasan informasi Dinas Tarkim baik kegiatan kedinasan maupun
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 71
kegiatan kerjasama dengan pihak lain di tahun 2008-2011 dan 2013-2014.
Hal ini dilakukan dengan melibatkan kalangan media baik cetak maupun
elektronik sebagai wujud dukungan moril terhadap kinerja SKPD.
Pelaksananaan pelayanan dan kegiatan KORPRI Dinas Tarkim selama
Tahun 2008-2014 juga telah dilaksanakan dengan turut serta dalam
berbagai kegiatan baik yang dilaksanakan oleh organisasi induk maupun
oleh intern kedinasan seperti keikutsertaan sebagai peserta pada pekan
olah raga Korpri tingkat Provinsi Sulsel dan pelaksanaan peringatan hari-
hari besar lainnya.
Selama tahun 2008-2009 tersedianya 32 orang jasa
PTT/kontrakan di lingkungan Dinas Tarkim yang dibiayai melalui APBD
Prov. Sulsel dalam rangka menunjang kinerja SKPD tahun 2008-2009
(100 %). Kebijakan ini tidak dilanjutkan lagi di tahun berikutnya oleh
karena mengadopsi kebijakan pusat yang kemudian ditindaklanjuti oleh
inpektorat provinsi yang mengharuskan setiap PTT/kontrakan diserap oleh
SKPD melalui pihak ketiga sebagai penyedia jasa. Di samping itu juga
telah tersedia Unit Layanan Pengadaan SKPD yang diharapkan
terpenuhinya tertib pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa
SKPD tahun 2011-2014.
Selain itu juga dilaksanakan Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dengan capaian kinerja
tersusunnya dokumen LAKIP SKPD tahun 2008-2014, Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran, Dokumen laporan keuangan prognosis realisasi
anggaran, Dokumen laporan keuangan akhir tahun serta Dokumen RKA
dan DPA SKPD tahun 2008-2014 baik pokok maupun perubahan.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 72
Dalam beberapa hal, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulsel juga telah meraih penghargaan khususnya pada urusan
perumahan, yaitu : Sertifikat ISO 9001 kepada SKPD Dinas Tata Ruang
dan Permukiman ; tentang Sistem Manajemen Mutu Standart Operational
Prosedure (SOP) pada tahun 2011 dan 2014
Sumber-sumber PAD dari beberapa kegiatan yang selama ini
dilakukan pada lingkup Dinas Tarkim terdiri dari : Retribusi pelayanan jasa
ketatausahaan, Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan Retribusi
Penyelenggaraan Perizinan Lingkup Pemerintah Provinsi. Tercatat selama
5 tahun terakhir rata-rata realisasi PAD sebesar 33,28 % akan tetapi
berbanding terbalik terhadap pertumbuhan target PAD yang mengalami
penurunan -0,26 %. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan sistem
penerimaan PAD belum dilakukan secara maksimal, sehingga target PAD
tahunan sering di turunkan.. Regulasi yang menjadi payung hukum dalam
rangka mendukung peningkatan PAD kiranya perlu dilakukan peninjauan
kembali, khususnya sumber-sumber yang masih tetap diharapkan dapat
berkontribusi.
Saat ini Retribusi pemakaian kekayaaan daerah dengan
mengoptimalkan sewa laboratorium UPTD Sumber Daya Lokal sebagai
penyumbang PAD. Sumber pendapatan lainnya seperti Retribusi
pelayanan jasa ketatausahaan tidak diperkenankan lagi di lanjutkan,
sementara Retribusi penyelenggaraan perizinan lingkup pemerintah
Provinsi dalam hal ini izin pemanfaatan ruang di kawasan Mamminasata
dikelola menjadi manajemen satu atap kepada SKPD Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah (BKPMD), dimana Dinas Tata Ruang dan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 73
Permukiman hanya melaksanakan dukungan teknis SDM terkait
penyelenggaraan perizinan tersebut.
Di samping hal tersebut di atas pengelolaan sistem Belanja Daerah
selama 5 tahun terakhir jumlah anggaran pendanaan pelayanan Dinas
Tata Ruang dan Permukiman mengalami pertumbuhan rata-rata 25,42 %,
sedangkan realisasinya juga meningkat rata-rata 14,28 % (Lihat Tabel 6).
Hal ini disebabkan oleh tingkat pelayanan akan sarana dan prasarana
infrastruktur perumahan dan permukiman termasuk penyempurnaan
regulasi-regulasi pembangunan dan pengembangan kawasan untuk
kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, sehingga otomatis
anggaran yang dibutuhkan juga semakin besar.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 74
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Permukiman terkait pada
urusan Penataan Ruang dan urusan Perumahan Permukiman. Sampai
saat ini SKPD telah berkontribusi aktif baik terhadap pembangunan fisik
kedaerahan maupun terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang ada, maka tantangan
dalam pembangunan Urusan Penataan Ruang dan Perumahan
Permukiman adalah sebagai berikut
a. Meningkatkan kualitas pedoman dan regulasi yang didukung oleh
sistem pengendalian terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang
Wilayah Provinsi maupun kabupaten / kota.
b. Meningkatkan keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana
bidang perumahan dan permukiman baik yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi maupun kabupaten / kota.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 75
c. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan aparat dan masyarakat
terhadap aspek kesehatan di lingkungan permukiman perkotaan dan
perdesaan.
d. Memperluas akses pelayanan prasarana dan sarana bidang
perumahan dan permukiman di seluruh kabupaten / kota.
e. Meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dan masyarakat
dalam mendukung pembangunan prasarana dan sarana bidang
perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan.
f. Mengembangkan dan memaksimalkan sumber –sumber PAD dengan
membuat regulasi terkait agar dapat mendorong peningkatan PAD
SKPD.
Pada Periode 5 tahun pertama (2008-2013) Dinas Tarkim telah
mempunyai Standart Operational Procedure (SOP) sebagai pedoman
pada masing-masing bidang agar pelayanan SKPD menjadi transparan
dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai
dengan monitoring dan evaluasi setiap program dan kegiatan. Hal ini telah
dilakukan audit eksternal oleh lembaga independen selama kurun waktu
3 tahun terakhir agar pertanggung jawaban terhadap mekanisme
pelayanan internal lebih terukur. Untuk itu SOP di lingkup Dinas Tata
Ruang dan Permukiman ini perlu dipertahankan agar pelayanan dapat
dimaksimalkan dalam rangka pengembangan layanan SKPD selanjutnya.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya pengembangan
kinerja program dan kegiatan terkait pelayanan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan anggaran yang
cukup besar untuk memfasilitasi tahap perencanaan sampai dengan
pelaksanaan dan pengawasannya. Beberapa program teknis diantaranya
Program Pengembangan kinerja pengelolaan air bersih dan penyehatan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 76
lingkungan, Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman dan
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang akan dilaksanakan di
beberapa kabupaten / kota Sulawesi Selatan. Selain itu pula dukungan
anggaran non teknis juga dilakukan melalui Program pelayanan
administrasi perkantoran, Program peningkatan kapasitas dan kinerja
SKPD dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan
dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD. Adapun Perubahan proyeksi
kebijakan alokasi anggaran pelayanan SKPD tahun 2013 – 2018 dapat
dilihat pada tabel 7 di bawah ini.
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
3.1.1 Urusan Penataan Ruang
Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas 45.751,91 KM2 telah
memiliki Perencanaan Wilayah Propinsi yang ditetapkan melalui PERDA
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 . Dalam rencana tersebut telah
disebutkan arahan pemanfaatan ruang Propinsi Sulawesi Selatan yang
secara garis besar bertujuan agar lebih akomodatif dan realistis dalam
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang bagi masyarakat,
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 77
swasta dan pemerintah daerah. Untuk itu hak dan kewajiban dalam
penyelenggaraan tata ruang, termasuk usaha pemenuhan kebutuhannya
secara adil dan berkelanjutan, diharapkan berpedoman pada peraturan
tersebut dalam usaha mewujudkan tatanan perikehidupan yang harmonis
antar sektor maupun wilayah.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan telah memfasilitasi seluruh kabupaten / kota dalam
penyusunan RTRW masing-masing wilayah, dan sampai saat ini 23
kabupaten / kota telah mem PERDA kan dokumen tersebut kecuali Kota
Makassar yang sampai saat ini masih dalam proses persetujuan di DPRD
Kota.
Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26
BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
3.1.1 Urusan Penataan Ruang
Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas 45.751,91 KM2 telah
memiliki Perencanaan Wilayah Propinsi yang ditetapkan melalui PERDA
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 . Dalam rencana tersebut telah
disebutkan arahan pemanfaatan ruang Propinsi Sulawesi Selatan yang
secara garis besar bertujuan agar lebih akomodatif dan realistis dalam
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang bagi masyarakat,
swasta dan pemerintah daerah. Untuk itu hak dan kewajiban dalam
penyelenggaraan tata ruang, termasuk usaha pemenuhan kebutuhannya
secara adil dan berkelanjutan, diharapkan berpedoman pada peraturan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 78
tersebut dalam usaha mewujudkan tatanan perikehidupan yang harmonis
antar sektor maupun wilayah.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan telah memfasilitasi seluruh kabupaten / kota dalam
penyusunan RTRW masing-masing wilayah, dan sampai saat ini 23
kabupaten / kota telah mem PERDA kan dokumen tersebut kecuali Kota
Makassar yang sampai saat ini masih dalam proses persetujuan di DPRD
Kota.
Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomo 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang, RTRWP Sulawesi Selatan merupakan
pedoman untuk penyusunan RPJP Propinsi, RPJM Propinsi, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Propinsi Sulawesi
Selatan; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan
perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor;
penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang
kawasan strategis propinsi Sulawesi Selatan dan penataan ruang wilayah
kabupaten/kota.
Disamping itu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi
Sulawesi Selatan, juga telah dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa
dan Takalar) dalam satu konsep yang saling bersinergi dan berkoneksitas
yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2011, sehingga
pengembangan daerah yang termasuk dalam wilayah Metropolitan
Mamminasata dilaksanakan berdasarkan potensi dan keunggulan yang
dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota.
Dalam rangka pengembangan kawasan strategis Metropolitan
Mamminasata, beberapa regulasi terkait 11 program prioritas
Mamminasata telah susun antara lain Rencana Induk Sistem (RIS) dan
Feasibility Study (FS) Air bersih Maminasata, RIS Infrastuktur Kota Baru
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 79
Mamminasata, DED Air Bersih Kota Baru dan RTR kawasan Maritim
Mamminasata.
Secara umum permasalahan dalam penyelenggaraan
penataan ruang di Propinsi Sulawesi Selatan dapat dikemukakan
sebagai berikut :
Dalam aspek perencanaan tata ruang : (1) Penyempurnaan
regulasi atas kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah masih kurang
memadai khususnya dukungan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
atau rencana rinci lainnya pada kawasan Strategis maupun
kawasan andalan Provinsi dan Kabupaten/kota sehingga
menyebabkan Rencana Tata Ruang belum maksimal digunakan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan maupun
dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang di daerah
sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang; (2) Belum maksimalnya sistem
informasi penataan ruang kepada masyarakat dan dunia usaha,
sehingga pemanfaatan ruang kawasan sesuai rencana tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dalam aspek pemanfaatan ruang: (1) Rencana Tata Ruang
kurang dimanfaatkan secara optimal sebagai acuan penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), maupun dalam penetapan lokasi
program dan kegiatan APBD; (2) Masih kurangnya ruang-ruang
terbuka publik dan RTH baik skala provinsi maupun regional
Mamminasata; (3) Menurunnya kualitas lingkungan Mamminasata.
Dalam pengendalian pemanfaatan ruang: (1) Belum
maksimalnya fungsi penertiban pemanfaatan ruang yang
diakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan audit pemanfaatan
ruang di seluruh Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; (2) Tidak
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 80
terkendalinya kawasan-kawasan strategis nasional dan provinsi
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi lahan.
Selain hal tersebut di atas, penataan sistem kepegawaian,
pengelolaan keuangan dan asset SKPD masih diperlukan
peningkatan kinerja dan layanan yang maksimal mengingat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah menekankan
pentingnya hal tersebut, dan di samping itu opini WTP terhadap
Pemerintah Daerah sekarang ini perlu dipertahankan.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka pada Renstra
Perubahan Tahun 2013-2018 diperlukan penanganan yang serius
dalam kegiatan terkait Program Penyelenggaraan Penataan
Ruang, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD serta Program
Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja
SKPD.
3.1.2 Urusan Perumahan dan Permukiman
Penciptaan lingkungan pemukiman yang sehat erat
kaitannya dengan penyediaan perumahan yang layak disertai
dengan penataan seluruh infrastruktur dan utilitas pendukungnya
seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan limbah, ruang terbuka hijau,
serta fasilitas sosial dan fasiltas umum lainnya.
Sehubungan hal tersebut di atas penyediaan perumahan di
Sulawesi Selatan saat ini terdapat sebanyak kurang lebih 1,9 Juta
unit rumah, dimana kesenjangan pemenuhan kebutuhan rumah
(backlog) yang cukup besar yaitu sekitar 300.000 unit rumah.
Kondisi tersebut terjadi oleh karena laju pertumbuhan penduduk
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 81
yang tidak seimbang dengan kemampuan masyarakat dan
pengembang (developer) dalam menyediakan perumahan,
Kebutuhan rumah pertahun rata-rata 20.000 unit yang sementara
baru dapat menyediakan rumah lebih kurang 12.200 unit pertahun.
Pemenuhan kebutuhan rumah masih terkendala oleh beberapa
faktor antara lain belum mantapnya sistem pembiayaan
perumahan, belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan
perumahan dan permukiman, dan terbatasnya akses masyarakat
khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam
memenuhi kebutuhan perumahan yang layak.
Masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan rumah
yang diakibatkan ketidakmampuan mereka menjangkau harga
rumah di pasar formal. Efisiensi biaya pembangunan perumahan
per meter persegi diharapkan dapat dilakukan, sehingga harga jual
rumah dapat pula ditekan menjadi lebih murah. Untuk itu pihak
pengembang dapat lebih mengefisienkan pembangunan
perumahannya, untuk membantu MBR dalam pemenuhan
kebutuhan perumahan. Selain itu pemerintah juga akan terus
berupaya dalam membantu peningkatan kualitas dan memfasilitasi
penyediaan rumah layak huni.
Seiring dengan hal tersebut di atas jumlah rumah tangga
miskin (RTM) yang masih terdapat pada beberapa kabupaten / kota
yang tidak ditunjang dengan fasilitas prasarana dan sarana yang
memadai dan sehat. Kualitas lingkungan perumahan dan
pemukiman yang masih belum layak serta beberapa kawasan
perumahan yang masih terdapat titik genangan diperlukan
ketersediaan infrastruktur dasar kawasan perumahan baik di
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 82
perkotaan dan perdesaan sebagai pendukung terwujudnya
lingkungan yang layak huni.
Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang terus
meningkat hal tersebut sangat mendesak untuk diwujudkan,
disamping penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaaan
sampai saat ini masih terus dilakukan, mengingat laju pertambahan
kawasan kumuh tidak seimbang dengan laju penanganan kawasan
permukiman kumuh. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat sekitar
4.000 Ha (0,11 %) kawasan permukiman kumuh perkotaan, dimana
target MDGs secara nasional sebelum Tahun 2020 seluruh
wilayah perkotaan di Indonesia bebas dari permukiman kumuh.
Cakupan akses air bersih perpipaan – terlindungi penduduk
di Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan mencapai
87,37 %, dimana dukungan pelayanan air minum oleh PDAM baru
mencapai 60,09%. Hal ini menunjukkan bahwa di provinsi ini masih
terdapat sekitar 40 % rumah tangga yang belum tercakup dalam
pelayanan air bersih perpipaan oleh PDAM kabupaten/kota. Selain
itu dalam rangka menjaga kondisi pencapaian MDGs provinsi
dengan cakupan sektor air bersih penduduk minimal 80 %
diperlukan adanya kebijakan prioritas baik Pemerintah Pusat,
Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi
laju pertumbuhan penduduk maupun masyarakat urban di wilayah
ini.
Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama
disebabkan oleh terbatasnya akses, terbatasnya penguasaan
sumber air dan menurunnya mutu sumber air. Masyarakat miskin,
terutama di perkotaan, masih banyak yang memanfaatkan air
sungai dan sumur galian yang sudah tercemar untuk berbagai
macam keperluan, seperti mandi, memasak, mencuci, bahkan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 83
untuk minum. Di pedesaan, meskipun tersedia sejumlah sumber air
dengan kualitas baik, namun sulit dijangkau karena belum memiliki
jaringan ke rumah-rumah.
Menurunnya sumber air baku antara lain disebabkan oleh
kerusakan daerah hulu sungai yang cenderung terus berlangsung
dimana tutupan lahan hutan berubah menjadi lahan terbuka yang
mengakibatkan besarnya limpasan air permukaan dan
menyusutnya infiltrasi. Hal ini menyebabkan turunnya ketersediaan
air permukaan dan ketersediaan air tanah. Ancaman keberlanjutan
sumberdaya air juga disebabkan akibat terjadinya penggunaan air
tanah yang tidak terkendali, baik penggunaan air permukaan
maupun penyedotan air bawah tanah. Bagi pemerintah,
peningkatan jangkauan pelayanan air bersih disebabkan karena
lokasi pemukiman yang terpencar-pencar sehingga untuk membuat
jaringan yang mencakup seluruh lokasi membutuhkan dana yang
sangat besar.
Di samping itu penanganan terhadap sanitasi lingkungan
diharapkan senantiasa terjadi peningkatan walaupun saat ini
cakupan sanitasi masyarakat mencapai 82,61 %. Di lain pihak
kualitas air baku menurun akibat pencemaran air seperti yang
terjadi pada sungai-sungai yang mengalir melalui kawasan industri,
kawasan permukiman, dan kawasan pertanian yang menghasilkan
banyak limbah. Selain itu, juga disebabkan karena pengeloaan
limbah yang belum optimal, baik limbah padat maupun limbah cair,
dari industri maupun dari rumah tangga, termasuk pengeloaan
tinja.
Permasalahan utama lainnya yaitu pengelolaan limbah
pencemaran yang mencakup rendahnya pelayanan air limbah, dan
rendahnya perilaku masyarakat dalam penanganan air limbah.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 84
Selain itu menurunnya kualitas pelayanan dan pengelolaan
persampahan, pencemaran udara dan air yang diantaranya
disebabkan oleh menurunnya kualitas pengelolaan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA). Saat ini jumlah produksi sampah
diperkirakan mencapai 8.072.01 m3/Hr atau 2.946.284 M3/tahun
sedangkan jumlah sampah yang ditangani sekitar 6.656,83 m3/Hr
atau 2.429.743 M3/tahun (82,47 %). Seiring dengan bertambahnya
jumlah penduduk, pola pikir masyarakat utamanya penduduk urban
masih membutuhkan pembinaan- pembinaan selain pembangunan
infrastruktur fisik dan penyediaan prasarana dan sarana pendukung
lainnya. Untuk itu jangkauan pelayanan sanitasi masih perlu
ditingkatkan termasuk kawasan-kawasan terpencil, sehingga
dukungan pendanaan sangat diperlukan.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka pada Perubahan
Renstra Tahun 2013-2018 diperlukan kebijakan yang berpihak
pada masyarakat dalam hal pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan
baik di perkotaan maupun perdesaan. Adapun dukungan Program
yang akan dilaksanakan yaitu Program Fasilitasi dan
Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Program Fasilitasi dan
Pembinaan Perumahan serta Program Fasilitasi dan
Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Gedung.
3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.2.1 Visi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
tahun 2010, visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 85
merupakan substansi utama yang akan dijabarkan sesuai sistem
perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka
visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013 – 2018 yang
akan dituangkan dalam Renstra SKPD adalah sebagai berikut :
“ Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional
dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”
Dari rumusan visi tersebut di atas dapat ditarik benang merah dalam
rangka perwujudan hal tersebut adalah sebagai berikut :
- Sulawesi Selatan Pilar Sebagai Utama Pembangunan Nasional
- Sulawesi Selatan sebagai Simpul Jejaring dan
- Sulawesi Selatan sebagai Pusat Akselerasi Kesejahteraan.
Mendasari visi tersebut di atas maka Dinas Tata Ruang dan
Permukiman menjadi bagian dan berkontribusi dalam mendukung
visi tersebut sebagai berikut :
- Simpul Jejaring adalah menggambarkan tentang kondisi
Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul
distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan
kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara di
luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia.
- Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran kondisi Sulawesi
Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir
tinggal landas dan mamasuki awal kematangan ekonomi. Pada
saat itu, indeks pembangunan manusia berada pada kategori
menengah-tinggi, pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata
nasional, pendapatan perkapita sekitar Rp. 59 Juta/tahun, angka
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 86
kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata nasional, agro
industri berkembang pesat serta industry manufaktur dan jasa
berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini juga ditandai
oleh kondisi di mana Sulawesi Selatan semakin kuat
mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin
bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan
internasional.
3.2.2 Misi
Misi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan
sebagai upaya-upaya umum yang yang hendak dilakukan dalam
rangka perwujudan Visi tersebut di atas. Adapun Misi dalam RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah sebagai berikut :
1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religious
dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan
social dan kelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan,
kesehatan dan infrastruktur.
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional,
nasional dan global.
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan
bangsa.
7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan
bersih.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 87
Dari 7 misi pokok RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Tata
Ruang dan Permukiman mempunyai keterkaitan Misi antara lain :
- Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas layanan
infrastruktur.
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya meningkatkan
keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya
rumah tangga miskin) serta infrastruktur permukiman termasuk
infrastruktur penduduk pulau kecil dan terluar yang berkualitas
yang didalamnya terdapat partisipasi penerima manfaat yang
adil antara laiki-laki dan perempuan.
- Misi 7 : Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik
dan bersih.
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya peningkatan
kualitas reformasi birokrasi, perbaikan sistem pelayanan,
perencanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian
pembangunan, pengembangan sistem akuntabilitas dan
transparansi, pengelolaan keuangan dan asset daerah, yang
berkualitas sensitive gender dan memperhatikan kearifan lokal.
3.2.3 Program Strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pembangunan perumahan dan permukiman masih
dihadapkan pada tiga permasalahan pokok yaitu :
1) Keterbatasan penyediaan rumah
2) Meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah
yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana
lingkungan dan utilitas umum yang memadai dan
3) Permukiman kumuh yang semakin meluas.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 88
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa:
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-
Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40
menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal
serta berkehidupan yang layak. Olehnya itu penyediaan perumahan
dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara
Indonesia
Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi
prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati
kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman maka
penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-
prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi
komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat
(The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements)
dan Millenium Development Goals (MDGs). Untuk itu, Pemerintah
bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat
bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas
permukiman dan lingkungannya
Sejalan dengan amanat di atas, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 menetapkan bahwa
sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka
panjang adalah terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai
serta didukung oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 89
berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa
kumuh.
Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan
peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta
peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman,
melalui pembangunan rumah baru layak huni yang terdiri dari RSH
Bersubsidi, RSH dan RS Non Subsidi, Rumah Khusus, serta Rumah
Pasca Bencana, Pembangunan Rusunawa, Pembangunan
Rusunami dengan peran serta swasta.
Dalam rangka mendukung perwujudan sasaran tersebut di
atas RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan juga telah menetapkan
11 program strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih tahun 2013 – 2018. Dinas Tata Ruang dan Permukiman
akan melaksanakan program prioritas Gratis Paket Bantuan
Peningkatan Kualitas Rumah Rakyat Miskin, yang mana akan
dilaksanakan kepada 5.000 unit rumah sasaran penerima manfaat
selama periode ini.
Program strategis ini merupakan bentuk dukungan dari
program pencapaian rumah layak huni, yang saat ini mencapai
1.919.837 unit dengan jumlah penduduk sebesar 8.317.289 jiwa
atau rasio rumah layak huni berada pada 0,23.
Selain program strategis tersebut di atas, Pemerintah provinsi
Sulawesi Selatan juga melaksanakan Program Direktif yang
tentunya akan berpengaruh multiplayer efek terhadap
pengembangan daerah khususnya pada kawasan strategis. Salah
satu program tersebut adalah Pembangunan Wisma Negara di
Kawasan Strategis Pengembangan Centre Point of Indonesia (COI).
COI bukan hanya untuk private sektor, tapi juga ada Ruang Terbuka
Hijau dan kawasan publik. Pemerintah Provinsi telah berkoordinasi
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 90
dengan Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, terkait dukungan pembiayaan
Wisma Negara.
Wisma Negara tentunya akan menjadi perhatian bersama
Pihak Eksekutif (Pemerintah Provinsi Sulsel) dan Legislatif (DPRD
Provinsi Sulsel) karena Program pelaksanaan Pembangunan
Wisma Negara telah menjadi bagian Program Kementerian PU-
PERA dan Pemerintah Provinsi sebagaimana telah dituangkan
dalam RPJMD dan Perubahan RPJMD 2013-2018.
Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD
terhadap pencapaian visi dan misi program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah disajikan pada Tabel 8 di bawah ini.
Tabel 8 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi
Kesejahteraan Pada Tahun 2018
No
Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH
terpilih
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1
Misi : Meningkatkan
akses dan kualitas
pelayanan
pendidikan,
kesehatan dan
infrastruktur.
Masih banyak kelompok masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah dan pada umumnya bertempat tinggal di rumah tidak layak huni
Masih lemahnya
kemampuan
ekonomi masyarakat
yang sebagian dari
mereka masih
bermukim wilayah
kurang sehat
Adanya keinginan kuat
Pemerintah mengangkat
derajat kehidupan dan
kesehatan kepada setiap
rumah tangga miskin
sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal
28 H ayat (1) bahwa: setiap
orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan
yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh
pelayanan kesehatan dan
Undang- Undang Nomor 39
tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia pasal 40
menegaskan bahwa setiap
orang berhak untuk
bertempat tinggal serta
berkehidupan yang layak.
Olehnya itu penyediaan
perumahan dan
permukiman merupakan
hak dasar bagi setiap Warga
Negara Indonesia
Program Fasilitasi
dan dan Pembinaan
Perumahan
Program Fasilitasi
dan
Penyelenggaraan
Bangunan dan
Belum adanya
dukungan sarana
prasarana yang
representative bagi
Masih rendahnya
pemahaman
kalangan legislatif
terkait pentingnya
Kementerian PU-PERA dan
Pemerintah Provinsi telah
mengagendakan
pembangunan Wisma
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 91
Lingkungan Gedung
tamu- tamu Negara
serta ruang publik
yang memadai
dukungan sarana
prasarana yang
representatif bagi
Tamu Kenegaraan
dan Publik
Negara ke dalam dokumen
Renstra Kementerian
PUPERA dan RPJMD
Provinsi Sulsel 2013-2018
3.3 Telahaan Renstra Kementerian dan Renstra Kabupaten / Kota
Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah unit kerja Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari koordinasi
vertikal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
khususnya Direktorat Jenderal Cipta karya dan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan. Selain itu Direktorat Jenderal Tata Ruang dan
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Permasalahan pelayanan urusan penataan ruang dan permukiman
terkait Renstra kementerian dan renstra Kabupaten Kota dapat dilihat
pada Tabel 9 di bawah ini.
Tabel 9
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian dan Renstra Kabupaten/Kota beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian dan Renstra kabupaten/Kota
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1 Terwujudnya perumusan dan
pelaksanaan kebijakan dan
standarisasi teknis bidang
penataan ruang
Penyempurnaan regulasi atas kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah masih kurang memadai khususnya dukungan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau rencana rinci lainnya pada kawasan Strategis maupun kawasan andalan Provinsi dan Kabupaten/kota sehingga menyebabkan Rencana Tata Ruang belum maksimal digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata ruang sesuai RTRW Baik skala provinsi maupun kab/kota. Disamping itu system pengendalian pemanfaatan ruang seringkali dihadapkan pada faktor politis kedaerahan.
Dengan adanya UU No. 26 tahun 2007 seyogyanya dilakukan sosialisasi maupun pembinaan terkait tata ruang wilayah baik kepada stake horder, pemerintah maupun masyarakat.
Belum maksimalnya sistem informasi penataan ruang kepada masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemanfaatan ruang kawasan sesuai rencana tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 92
mestinya
Tidak terkendalinya kawasan-kawasan strategis nasional, provinsi maupun kabupaten / kota sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi lahan
Masih kurangnya ruang-ruang terbuka publik dan RTH baik skala provinsi maupun regional Mamminasata dengan prasarana dan sarana penunjang yang responsive gender
Terbatasnya ruang / kawasan di perkotaan untuk ruang publik maupun RTH
UU. Nomor 26 Tahun 2007 mensyaratkan RTH minimal 30 %, sementara SPM Bidang penataan ruang sebesar 20 % RTH ber HPL/HGB Publik
Menurunnya kualitas lingkungan Mamminasata
Pendampingan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum kabupaten/kota dan Peningkatan pelayanan air minum terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan dan perdesaan
Masih kurangnya cakupan pelayanan air bersih perpipaan dan sumber air bersih terlindungi di masyarakat
Terbatasnya sumber air bersih yang terlindungi dan layak dikonsumsi masyarakat
UU No. 23 Tahun 2014 dan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 mendukung sepenuhnya peningkatan pelayanan air bersih masyarakat
Penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan
Meningkatnya permukiman kumuh di perkotaan
Terdapat kelompok masyarakat yang menetap di kawasan kumuh tetap bertahan dengan kondisi infrastruktur yang kurang baik
UU No. 23 Tahun 2014 dan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 mendukung sepenuhnya penanganan luas permukiman kumuh kawasan perkotaan
Pembangunan infrastruktur pada kawasan perumahan, permukiman baru dan kawasan – kawasan strategis
Masih terdapat genangan pada beberapa kawasan di kabupaten/kota
Pada beberapa kawasan perumahan dan permukiman kondisi infrastruktur terkesan kurang dilakukan pemeliharaan oleh masyarakat sekitar
UU No. 23 Tahun 2014 dan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 mendukung sepenuhnya penanganan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan kawasan strategis lainnya baik di perkotaan maupun pedesaan
Masih terdapat kawasan-kawasan yang terisolasi dan belum terjangkau pengembangan jaringan infrastruktur jalan lingkungan
Penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau
Masih terdapat kawasan strategis, tradisional dan kawasan bersejarah kurang mendapat perhatian terkait penataan bangunan dan lingkungannya. Selain itu masih kurangnya daya dukung RTH bagi publik
Pemerintah Kab/Kota sering kali dihadapkan berbagai kepentingan
Diperlukan perencanaan yang matang sehingga tindak lanjut Penataan yang diprioritaskan
Pengembangan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) sebagai sarana pendukung peningkatan dan pengembangan nilai dan standar penataan bangunan
Lemahnya layanan pusat informasi kepada aparat provinsi /kabupaten/kota maupun masyarakat luas terkait peran PIP2B
Peran PIP2B Provinsi Sulsel masih kurang mendapat perhatian oleh masyarakat luas
Sarana Gedung PIP2B telah tersedia sehingga peran serta dalam pengembangan sektoral dapat
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 93
dan lingkungan gedung ditingkatkan melalui berbagai Pameran maupun sosialisasi lintas sektoral dan masyarakat luas
Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah
Masih terdapat kawasan yang belum tersentuh infrastruktur air limbah
Pemeliharaan terkait sarana dan prasarana air limbah oleh masyarakat masih kurang diperhatikan
UU No. 23 Tahun 2014 dan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 mendukung sepenuhnya Pengembangan infrastruktur kawasan terkait layanan air limbah merupakan PS dasar masyarakat
Peningkatan pelayanan infrastruktur drainase
Masih terdapat kawasan di kabupaten/kota yang mengalami genangan
Pemeliharaan terkait sarana dan prasarana drainase oleh masyarakat masih kurang diperhatikan
UU No. 23 Tahun 2014 dan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 mendukung sepenuhnya Pengembangan infrastruktur kawasan terkait penanggulangan luas genangan merupakan PS dasar masyarakat
Peningkatan pelayanan infrastruktur persampahan
Masih terdapat kawasan di kabupaten/kota yang belum dapat memenuhi standar tehadap penangulangan persampahan
Perilaku masyarakat dan ketersediaan infrastuktur masih kurang memadai
UU No. 23 Tahun 2014 dan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 mendukung sepenuhnya penanganan infrastruktur persampahan baik di perkotaan maupun pedesaan
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWP Sulsel adalah merupakan rencana penataan ruang
darat, laut dan udara, utamanya struktur dan pola ruang wilayah
provinsi ini, yang menentukan rencana sektoral penataan ruang
lintas kabupaten kota. Selain dari pada itu RTRWP Sulsel memberi
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 94
arahan, peluang dan tanggungjawab kepada kabupaten dan kota
agar terbangun sistem swatata dalam penataan ruang wilayah
yang bukan lintas daerah.
Struktur ruang wilayah Provinsi Sulsel direncanakan
pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan,
pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri,
perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi skup
nasional dan maupun provinsi yang ada di wilayah ini, yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sistem transportasi ini
menjadi orientasi pengembangan sistem transportasi yang lebih
mikro sehingga kapasitas pelayanannya sampai ke pusat-pusat
permukiman dan pusat-pusat kegiatan produksi skala mikro
perdesaan. Dalam hal ini kabupaten dan kota diberi peluang dan
arahan untuk secara mandiri melakukan swatata pusat-pusat
kegiatan skup kabupaten maupun yang lebih mikro. Secara fisik
interkoneksi antar pusat-pusat tersebut didukung oleh rencana
pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan
informasi dan telekomunikasi, sistem jaringan energi dan sistem
jaringan sumber daya air. Secara sistemik prasarana dan sarana
lintas kabupaten kota tersebut direncanakan mempunyai daya
dukung efektif agar terwujud sinergitas kegiatan fungsional antar
pusat-pusat kegiatannya.
Pola ruang wilayah Provinsi Sulsel direncanakan
pengembangannya dengan penatagunaan ruang baik darat, laut
maupun udara dalam kawasan lindung maupun kawasan budidaya
yang bersifat lintas kabupaten dan atau kota. Sedangkan
penatagunaan ruang yang berskup internal kabupaten atau kota
diserahkan wewenang dan tanggungjawabnya kepada kabupaten
dan kota masing-masing.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 95
Prasarana wilayah maupun pemanfaatan ruang yang
memerlukan sinergitas dan atau mempunyai dampak signifikan
lintas provinsi akan diatur berdasarkan RTRWN, RTR Pulau
Sulawesi, Sistem transportasi nasional maupun peraturan,
perundang-undangan, rencana dan kebijakan dalam tataran
nasional atau lintas provinsi lainnya yang berlaku.
Permasalahan pelayanan urusan penataan ruang dan
permukiman terkait Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat
pada Tabel 10 di bawah ini.
Tabel 10 Hasil Telaahan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Provinsi
No
Rencana Struktur Ruang
dan Pola Ruang Wilayah
terkait Tugas dan Fungsi
SKPD
Struktur dan Pola
Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana
Struktur dan Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 - Struktur ruang wilayah
Provinsi Sulsel
direncanakan
pengembangannya
dengan penataan
pusat-pusat
pemerintahan, pusat-
pusat permukiman,
pusat-pusat kegiatan
industri, perdagangan
barang dan jasa serta
simpul transportasi
skup nasional dan
maupun provinsi yang
ada di wilayah ini, yang
secara hierarkis
memiliki hubungan
fungsional.
- Pola ruang wilayah
Provinsi Sulsel
direncanakan
pengembangannya
dengan penatagunaan
ruang baik darat, laut
maupun udara dalam
kawasan lindung
maupun kawasan
budidaya yang bersifat
Struktur dan Pola
Ruang diarahkan
pada pengembangan
kawasan-kawasan
perkotaan khususnya
penataan
infrastruktur
kawasan perumahan
dan permukiman.
Selain itu dukungan
terhadap sektor –
sektor lainnya yang
bersentuhan
langsung kepada
layanan kawasan
strategis dan
kawasan andalan
baik skala provinsi
maupun kabupaten /
kota.
Berdasarkan pada UURI
No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional
dan UURI 26 Tahun
2007 tentang Penataan
Ruang, maka RTRWP
Sulawesi Selatan
disusun agar sinkron
dan merupakan matra
ruang Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sulawesi
Selatan. Selanjutnya
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi
Sulawesi Selatan,
Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
(RKPD) Pemprov
Sulawesi Selatan,
Rencana Strategis
(Renstra) SKPD maupun
Rencana Kerja (Renja)
Tahunan SKPD di
lingkungan Pemprov
Rencana Struktur
dan Pola Ruang
menjadi landasan
dan pedoman dalam
perencanaan,
pelaksanaan sampai
dengan monitoring
dan evaluasi terkait
pelayanan SKPD.
Hal ini merupakan
bagian yang tidak
terpisahkan dalam
rangka keterpaduan
program dan
kegiatan yang
berhubungan
langsung sektor
penataan ruang dan
permukiman
khususnya terkait
pengembangan
kewilayahan
(permukiman dan
kawasan strategis).
Penataan ruang
wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan
dilakukan dengan
menyusun indikasi
program utama yang
sinergis dengan
RTRWN dan
dilakukan secara
bertahap mengacu
pada tahun
perencanaan, yaitu:
(a) lima tahun
pertama
2009~2014; (b) lima
tahun ke dua
20115~2019; (c)
lima tahun ke tiga
2020~2024; dan
lima tahun ke empat
2025~2029.
Secara umum
program-program
utama berisi:
a. Perwujudan
Struktur Ruang
Provinsi meliputi
Perwujudan
sistem perkotaan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 96
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dinas Tata Ruang dan Permukiman berdasarkan
kewenangan yang diberikan melaksanakan urusan terkait
penataan ruang dan urusan perumahan dan permukiman.
Identifikasi program dan kegiatan yang direncanakan akan
dilaksanakan pada Perubahan Rencana Strategis (Rensta) tahun
2013 – 2018.
Permasalahan pelayanan urusan penataan ruang dan
permukiman terkait analisis kajian lingkungan hidup strategis dapat
dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.
Tabel 11 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
lintas kabupaten dan
atau kota. Sedangkan
penatagunaan ruang
yang berskup internal
kabupaten atau kota
diserahkan wewenang
dan tanggungjawabnya
kepada kabupaten dan
kota masing-masing.
Sulawesi Selatan secara
matra ruang mengacu
pada RTRWP Sulawesi
Selatan. Oleh karena itu
indikasi program yang
disusun dalam RTRWP
Sulawesi Selatan ini
perlu dijadikan acuan
lokasi program dan
kegiatan dalam
penyusunan rencana-
rencana pembangunan
tahunan seperti RKPD
Pemprov Sulawesi
Selatan maupun Renja
SKPD
provinsi,
Perwujudan
sistem
transportasi
provinsi,
Perwujudan
jaringan
prasarana
wilayah lainnya.
b. Perwujudan Pola
Ruang Provinsi
meliputi :
Perwujudan
kawasan lindung,
Perwujudan
kawasan budi
daya,
Perwujudan
pengembangan
kawasan
strategis provinsi
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi Terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 97
1 Kapasitas daya
dukung dan daya
tampung lingkungan
hidup untuk
pembangunan
Belum optimalnya
layanan air bersih
sanitasi
lingkungan
permukiman
termasuk dalam
hal pengelolaan
persampahan
dimana masih
terdapat
kabupaten / kota
dengan tingkat
ketersediaan
infrastruktur air
bersih dan
sanitasi
lingkungan bagi
masyarakat yang
terbatas dan
mempunyai
timbunan sampah
yang besar
Air Bersih dan Sanitasi
lingkungan sebagai salah
satu aspek pembangunan
memiliki fungsi penting
dalam menunjang tingkat
kesejahteraan
masyarakat, karena
berkaitan dengan
kesehatan, pola hidup,
kondisi lingkungan
permukiman serta
kenyamanan dalam
kehidupan sehari-hari.
Air Bersih dan Sanitasi
seringkali dianggap
sebagai urusan
“belakang”, sehingga
sering termarjinalkan dari
urusan-urusan yang lain,
namun seiring dengan
tuntutan peningkatan
standart kualitas hidup
masyarakat, semakin
tingginya tingkat
pencemaran lingkungan
dan keterbatasan daya
dukung lingkungan itu
sendiri menjadikan
sanitasi menjadi salah
satu aspek pembangunan
yang harus diperhatikan
2 Perkiraan mengenai
dampak dan risiko
lingkungan hidup
Semakin besarnya
resiko terjadinya
alih fungsi lahan
baik di kawasan
Mamminasata dan
di seluruh
kabupaten / kota.
selain itu
kurangnya Ruang
Terbuka Hijau
(RTH) di kawasan
Perkotaan untuk
memenuhi UU No.
26 tahun 2007
Keseimbangan
pembangunan yang
optimal suatu kawasan
ditentukan oleh aspek
perencanaan terpadu
terkait sarana dan
prasarana infrastruktur
maupun penataan
bangunan dan lingkungan
yang ditunjang
pengembang RTH yang
memadai
Dampak resiko
pemanasan global ke
depan akan semakin
besar yang diperparah
dengan keterbatasan
lahan sebagai akibat
perkembangan kawasan
perkotaan. Oleh karena
itu penyediaan kawasan
Ruang terbuka Hijau
(RTH) bagi publik perlu
diperhatikan yang
diperkuat dengan
mekanisme penanganan
perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian kawasan
yang baik.
• Dalam
pelaksanaan
reklamasi dapat
mempengaruhi
daya dukung
lingkungan dan
ekosistem
pesisir
• Adanya
pengembangan
Centre Point of
Indonesia dapat
meningkatkan
kawasan
tersebut
sebagai area
bisnis dengan
segala
konsekwensi
sosial ekonomi
masyarakat
• Perlu memperhatikan
kondisi lingkungan
yang dituangkan
dalam dokumen
pengelolaan
lingkungan
• Melakukan kajian yang
komprehensif terkait
aktivitas yang
dilakukan pada
wilayah pesisir baik
pada areal
pengembangan
maupun areal yang
terpengaruh
• Perlu memperhatikan
kondisi akses sosial
ekonomi masyarakat
sekitar kawasan yang
semula bermata
pencaharian
petani/penggarap
kerang laut.
• Dalam pengembangan
setiap kawasan
berskala besar
diperlukan dokumen-
dokumen penunjang
terkait daya dukung
lingkungan (AMDAL)
serta Rencana Tata
Ruang kawasan
• Aspek lain seperti
Keberpihakan terhadap
layanan infrastruktur
dan dukungan ruang
publik yang
representatif bagi
masyarakat,
Pemerintah dan Dunia
Usaha
3 Kinerja layanan/jasa
ekosistem
Terjadinya
kesenjangan
antar kawasan
sebagai akibat
rendahnya
layanan terkait
dengan
aksesibilitas pada
kawasan andalan
dan strategis dan
juga sarana dan
prasarana
kawasan terpencil
Tantangan
pengembangan
infrastruktur terkait
aksesibilitas masyarakat
semakin meningkat
sehingga pemerataan
pembangunan menjadi
salah satu agenda
penting
Ketersediaan infrastruktur
yang memadai khususnya
PS dasar yang baik dapat
meningkatkan mobilitas
kinerja, yang pada
akhirnya bermuara
terhadap peningkatan
ekonomi dan taraf hidup
masyarakat
4 Efisiensi Belum Tantangan pembangunan Adanya pemetaan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 98
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Perencanaan pembangunan bidang penataan ruang dan
perumahan permukiman merupakan salah satu bagian dari kerangka
keterpaduan perencanaan pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan
yang bertujuan untuk dapat bersinegi dan memberikan kontribusi dalam
pemecahan permasalahan pembangunan daerah.
pemanfaatan
sumber daya alam
maksimalnya
pemetaan sumber
daya lokal dalam
mendukung
layanan
kebutuhan
infrastruktur dari
pusat produksi ke
pemasaran pada
kawasan andalan
maupun kawasan
strategis lainnya
baik di tataran
kewenangan
pusat, provinsi
maupun
kabupaten/kota.
berkelanjutan ialah
menjaga kawasan dan
lingkungan hunian yang
aman, nyaman, produktif
dan berkelanjutan tanpa
mengakibatkan degradasi
lingkungan , yang dapat
merusak lingkungan dan
memberikan dampak
yang buruk terhadap
kehidupan sosial ekonomi
masyarakat sekarang dan
di masa mendatang.
terhadap sumber-sumber
daya alam, dalam hal ini
sumber bahan bangunan
lokal yang berkualitas
menjadi salah satu bagian
penting dalam
pengembangan kualitas
infrastruktur
5 Tingkat kerentanan
dan kapasitas
adaptasi terhadap
perubahan iklim
Pengembangan
rencana
pembangunan,
khususnya
pembangunan
skala lokal wajib
mengintegrasikan
adaptasi terhadap
perubahan iklim,
memperkuat
adaptasi
utamanya proses
penyesuaian
perencanaan dan
desain termasuk
pengembangan
sumber daya lokal
terhadap dampak
cuaca ekstrim dan
perubahan iklim
fenomena perubahan
iklim (climate change),
terkait pembangunan
infrastruktur pekerjaan
umum dan permukiman
juga dihadapkan oleh
tantangan untuk
mengantisipasi dampak
akibat perubahan iklim.
Upaya serta respon
terhadap pengelolaan
infrastruktur dalam
mengantisipasi bencana
yang terkait dengan
perubahan iklim seperti
penurunan ketersediaan
air, banjir, kekeringan,
tanah longsor, dan intrusi
air laut
Adanya pengujian
terhadap sumber-sumber
daya alam, dalam hal ini
sumber bahan bangunan
lokal yang berkualitas
menjadi salah satu bagian
penting dalam
pengembangan kualitas
infrastruktur
6 Tingkat ketahanan
dan potensi
keanekaragaman
hayati
Belum optimalnya
pengembangan
dan pemasaran
terhadap potensi
keanekaragaman
hayati tanpa
dukungan sektor
pembangunan
infrastruktur yang
baik
Pada masa mendatang,
kekeringan akan semakin
mengancam ketahanan
pangan daerah dan
nasional. Kenyataan
bahwa Indonesia
khususnya Sulawesi
Selatan merupakan
wilayah yang memiliki
risiko tinggi terhadap
bencana alam maupun
bencana yang dipicu oleh
kegiatan manusia
(antropogenik). Dan ini
menjadi isu aktual,
termasuk dalam
kaitannya dengan
pembangunan
infrastruktur
Ketersediaan infrastruktur
dasar mendukung sektor
produksi sangat
diperlukan, oleh karena
itu Pembangunan dan
pengembangannya akan
dioptimalkan untuk
menjaga stabilitas
ketahanan pangan
daerah.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 99
Sehubungan dengan hal tersebut, berikut beberapa Isu Strategis
terkait permasalahan internal maupun eksternal dalam rangka
pencapaian sasaran pelayanan SKPD.
3.5.1 Isu-isu strategis urusan penataan ruang
1. Penyempurnaan regulasi atas kualitas Rencana Tata Ruang
Wilayah masih kurang memadai khususnya dukungan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) atau rencana rinci lainnya pada
kawasan Strategis maupun kawasan andalan Provinsi dan
Kabupaten/kota sehingga menyebabkan Rencana Tata Ruang
belum maksimal digunakan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberian
perizinan pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana
diamanahkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang.
2. Belum maksimalnya sistem informasi penataan ruang kepada
masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemanfaatan ruang
kawasan sesuai rencana tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
3. Tidak terkendalinya kawasan-kawasan strategis nasional,
provinsi maupun kabupaten / kota sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi lahan.
4. Masih kurangnya ruang-ruang terbuka publik dan RTH baik
skala provinsi maupun regional Mamminasata dengan
prasarana dan sarana penunjang yang responsive gender.
5. Menurunnya kualitas lingkungan Mamminasata
6. Belum adanya usaha maksimal terhadap sistem penataan dan
layanan asset SKPD
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 100
3.5.2 Isu-isu strategis bidang perumahan dan permukiman
1. Kondisi cakupan pelayanan air bersih yang bersumber dari
perpipaan terlindungi masih tergolong rendah jika penduduk
tidak memperolehan sumber-sumber air bersih lainnya.
2. Kondisi prasarana dan sarana pendukung layanan penyehatan
lingkungan permukiman banyak mengalami degradasi.
3. Masih tingginya produksi sampah masyarakat yang belum dapat
didaur ulang melalui usaha komposting.
4. Masih banyak kelompok masyarakat yang tergolong
berpenghasilan rendah dan pada umumnya bertempat tinggal di
rumah tidak layak huni.
5. Masih terdapat beberapa kawasan permukiman yang mengalami
banyak genangan dan rawan banjir
6. Meningkatnya permukiman kumuh di perkotaan
7. Masih rendahnya usaha aparat pemerintah dalam upaya
mendorong peningkatan kesetaraan gender terkait pembinaan
teknis bidang perumahan dan penyehatan lingkungan
permukiman .
8. Kondisi cagar budaya dan bangunan bersejarah pada beberapa
kabupaten/kota telah mengalami degradasi dan sebagian
kawasan lainnya kurang mendapat perhatian.
9. Kondisi infrastruktur dan penataan kawasan strategis provinsi
masih kurang mendapat perhatian maksimal.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 101
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI & KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.1.1 V i s i
Berdasarkan kondisi umum saat ini dan kondisi yang dinginkan di
masa yang akan datang maka Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai Visi :
“Terwujudnya penataan ruang yang optimal,
lingkungan permukiman dan perumahan yang layak huni”.
4.1.2 M i s i
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 102
Untuk mencapai visi maka Dinas Tata Ruang dan Permukiman akan
menjalankan Misi :
1. Mewujudkan Rencana Tata Ruang sebagai alat kendali
pembangunan infrastruktur, gedung negara dan bangunan
lainnya;
2. Mewujudkan kualitas permukiman yang tertib dan sehat,
berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;
3. Mewujudkan perumahan yang terjangkau dan layak huni.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar
penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Adapun Tujuan dan
sasaran SKPD sebagaimana tertera di bawah ini.
4.2.1 Tujuan
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang
perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,
memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah
yang dihadapi. Adapun tujuan SKPD dalam hal ini adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan infrastruktur
2. Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih
4.2.2 Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 103
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Adapun sasaran SKPD dalam hal ini adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya akses dan layanan infrastruktur terhadap kawasan
permukiman yang layak dan berkelanjutan
2. Meningkatnya pembinaan dan pelayanan terhadap kawasan
perumahan yang layak dan berkualitas
3. Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan
bangunan dan lingkungan gedung
4. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang
berkualitas, responsive gender dan memperhatikan kearifan lokal.
5. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah
yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung
reformasi birokrasi
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD
selanjutnya disusun dalam Tabel 12 di bawah ini.
Tabel 12
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja SKPD
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
2013 2014 2015 2016 2017 2018
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Infrastruktur
Meningkatnya akses dan layanan infrastruktur terhadap kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan
Persentase rumah tangga berakses air bersih di sulsel mencapai 88 %
Persentase rumah tangga berakses air bersih
83,26% 87,37% 87,45% 87,50% 87,75% 88%
Persentase rumah tangga bersanitasi di Sulsel mencapai 85 %
Persentase rumah tangga bersanitasi
75,53% 82,61% 83,00% 83,41% 84,20% 85%
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 104
Persentase penanganan sampah masyarakat di Sulsel mencapai 85 %
Persentase penanganan sampah 81,85% 82,47% 83,09% 83,72 84,34% 85%
Meningkatnya Ketersediaan sistem jaringan pelayanan air bersih di 264 kawasan perdesaan dan perkotaan
Ketersediaan sistem jaringan pelayanan air bersih di 264 kawasan perdesaan dan perkotaan
25 kws perdesaan
(12.500 Jiwa)
21 kws perdesaan
(10.500 Jiwa)
29 kws perdesaan
(14.500 Jiwa)
18 kws perdesaan (9.000
Jiwa)
18 kws perdesaan (9.000
Jiwa)
18 kws perdesaan (9.000
Jiwa)
32 kws perdesaan
(16.000 Jiwa)
18 kws perdesaan (9.000
Jiwa)
18 kws perdesaan (9.000
Jiwa)
18 kws perdesaan (9.000
Jiwa)
28 kws perdesaan
(14.000 Jiwa) dan 1
Kws Perkotaan (500 Jiwa)
14 kws perdesaan (7.000
Jiwa) dan 1 Kws
Perkotaan (500 Jiwa)
14 kws perdesaan (7.000
Jiwa) dan 1 Kws
Perkotaan (500 Jiwa)
14 kws perdesaan (7.000
Jiwa) dan 1 Kws
Perkotaan (500 Jiwa)
Meningkatnya Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi perdesaan menjadi 61 %
Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi perdesaan
45,78% 50,69% 54,42% 56,65% 58,88% 61,00%
Meningkatnya Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi perkotaan Menjadi 85,26 %
Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi perkotaan
62,73% 75,46% 81,63% 82,84 % 84,05 % 85,26%
Luas kawasan pembebasan lahan IPA Regional Mamminasata
- 1 Kawasan
(4 Ha) - - -
Panjang drainase tersier yang terbangun mencapai 26.268 m'
Panjang drainase tersier yang terbangun
14.000 m' 6.268 m' 5.500 m' 5.500 m' 4.500 m' 4.500 m'
Jumlah MCK yang terbangun sebanyak 7 unit
Jumlah MCK yang terbangun 3 Unit 3 Unit 2 Unit 2 Unit
Jumlah kontainer yang tersedia sebanyak 15 unit
Jumlah kontainer yang tersedia 10 Unit 3 Unit 2 Unit
Jumlah Arm Roll Truck yang tersedia sebanyak 5 unit
Jumlah Arm Roll Truck yang tersedia
5 Unit
Jumlah Motor sampah tiga roda yang tersedia sebanyak 8 unit
Jumlah Motor sampah tiga roda yang tersedia
4 Unit 2 Unit 2 Unit
Rasio aparat laki-laki dan perempuan yang terbina tentang teknik pengolahan air limbah dan persampahan
50 orang (67 : 33 ) %
- 50 orang
(63 : 37 ) %
50 orang (60 : 40 )
%
50 orang (55 : 45 )
%
50 orang (50 : 50 )
%
Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan 3R masyarakat pada 2 kawasan kab/kota
Jumlah kawasan kab/kota yang menjadi percontohan pengelolaan persampahan melalui sistem komposting 3R
1 Kws 1 Kws
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 105
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-PAMSIMAS Tingkat Provinsi
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-
PAMSIMAS
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-PAMSIMA
S
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-PAMSIMA
S
1 Dok. Laporan pelaksan
aan PPMU-
PAMSIMAS
1 Dok. Laporan pelaksan
aan PPMU-
PAMSIMAS
1 Dok. Laporan pelaksan
aan PPMU-
PAMSIMAS
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-AMPL Tingkat Provinsi
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-AMPL
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-
AMPL
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-
AMPL
1 Dok. Laporan pelaksan
aan PPMU-AMPL
1 Dok. Laporan pelaksan
aan PPMU-AMPL
1 Dok. Laporan pelaksan
aan PPMU-AMPL
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-SANIMAS Tingkat Provinsi
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-
SANIMAS
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-SANIMAS
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-SANIMAS
1 Dok. Laporan pelaksan
aan PPMU-
SANIMAS
1 Dok. Laporan pelaksan
aan PPMU-
SANIMAS
1 Dok. Laporan pelaksan
aan PPMU-
SANIMAS
Bertambahnya Panjang jalan lingkungan pada kawasan strategis menjadi 42.745 m'
Panjang jalan lingkungan pada kawasan strategis 17.500 m' 19.145 m' 5.800 m' 6.500 m' 5.800 m' 5.500 m'
Meningkatnya pembinaan dan pelayanan terhadap kawasan perumahan yang layak dan berkualitas
Menurunnya Persentase kawasan kumuh menjadi 0,095 %
Persentase kawasan kumuh
0,105 % 0,100 % 0,099 % 0,093 % 0,094 % 0,095 %
Rasio rumah layak huni menjadi 0,195
Rasio rumah layak huni
0,190 0,191 0,192 0,193 0,194 0,195
Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi bantuan peningkatan kualitas rumah
1.000 Unit 1.000 Unit 1.000 Unit
1.000 Unit
1.000 Unit
Bertambahnya panjang jalan lingkungan 95.435 m' dan Drainase lingkungan 37.894 m' yang terbangun pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D Rusun dan swasta
Panjang jalan dan Drainase lingkungan pada yang terbangun pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D Rusun dan swasta
Jalan Lingkungan 17.385 m'
dan Drainase
Lingkungan 944 m'
Jalan Lingkungan 47.500 m'
dan Drainase
Lingkungan 15.000 m'
Jalan Lingkungan
5.800 m' dan
Drainase Lingkungan
4.800 m'
Jalan Lingkungan 1100 m' dan
Drainase Lingkungan 1.500
m'
Jalan Lingkungan 2.400 m' dan
Drainase Lingkungan 2.000
m'
Jalan Lingkungan 4.100 m' dan
Drainase Lingkungan 3.000
m'
Jalan Lingkungan
5.700 m' dan
Drainase Lingkungan
1.800 m'
Jalan Lingkungan 700 m'
dan Drainase Lingkungan 500 m'
Jalan Lingkungan 1.600 m' dan
Drainase Lingkungan 800 m'
Jalan Lingkungan 1.700 m' dan
Drainase Lingkungan 1.450
m'
Jalan Lingkungan
2.500 m' dan
Drainase Lingkungan
2.000 m'
Jalan Lingkungan 800 m'
dan Drainase Lingkungan 700 m'
Jalan Lingkungan 1.750 m' dan
Drainase Lingkungan 1.400
m'
Jalan Lingkungan 2.400 m' dan
Drainase Lingkungan 2.000
m'
Jumlah dokumen rencana tindak penanganan kawasan kumuh
4 Dok 3 Dok 3 Dok 4 Dok
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 106
Meningkatnya Panjang jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kumuh 21.900 m'
Panjang jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah, dan kumuh
658 M' 17.500 M' 2.100 M' 750 M' 750 M' 800 M'
Jumlah aparat yang Bertambah pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan bidang perumahan
30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
Jumlah dokumen penyelenggaraan pengembangan perumahan
- - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Jumlah Dokumen strategi penetapan kebijakan perumahan dan permukiman
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Bertambahnya Jumlah rumah yang ter fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas layak sebanyak 5.000 unit
Jumlah unit rumah yang di fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas layak
- 1.000 Unit
rumah 1.000 Unit
rumah
1.000 Unit
rumah
1.000 Unit
rumah
1.000 Unit
rumah
Rasio laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam sosialisasi dan tindak lanjut pemeliharaan lingkungan sehat perumahan (45 : 55) % dari 240 Orang
(64: 36) % dari 40 peserta
(60: 40) % dari 80 peserta
(56: 44) % dari 120 peserta
(52: 48) % dari
160 peserta
(48: 52) % dari
200 peserta
(45: 55) % dari
240 peserta
Jumlah dokumen Pelaksanaan PPMU-PPIP Tingkat Provinsi Sulsel
1 Dok. Pelaksanaan PPMU-PPIP
1 Dok. Pelaksanaan PPMU-
PPIP
1 Dok. Pelaksanaan PPMU-
PPIP
1 Dok. Pelaksan
aan PPMU-PPIP
1 Dok. Pelaksan
aan PPMU-PPIP
1 Dok. Pelaksan
aan PPMU-PPIP
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Gedung
Meningkatnya persentase perwujudan kawasan COI mencapai 25 %
Persentase Perwujudan kawasan COI - 5% 7% 9% 12% 15%
Meningkatnya persentase pembangunan Wisma Negara mencapai 22 %
Persentase Pembangunan Wisma Negara - 11,00% 18,40% 20% 22%
Bertambahnya kawasan di kab/kota yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 30 kws
Jumlah kawasan di kab/kota yang dilakukan Penataan Bangunan dan Lingkungan
5 kawasan 14
kawasan 4 kawasan
4 kawasan
4 kawasan
4 kawasan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 107
Jumlah tahapan pembangunan Menara COI dari timur indonesia bangkit
- - -
Sayembara &
Perencanaaan
Pembangunan
Tahap I -
Jumlah tahapan pembangunan museum 1.000 pahlawan nusantara
- - - -
Sayembara &
Perencanaaan
Pembangunan
Tahap I
Jumlah tahapan pembangunan Mesjid Rahimakumullah
- - - - Perencan
aaan -
Jumlah Gedung Perkantoran yang terbangun
1 Unit /kws
Jumlah Gedung perkantoran dalam pemeliharaan
1 Unit /kws
Jumlah bangunan / gedung negara yang mengalami peningkatan nilai
1 Unit /kws
Jumlah fasilitas umum masyarakat yang mengalami peningkatan nilai
2 Unit/kws 2 Unit /kws
Jumlah fasilitas sosial yang terbangun
2 Unit/kws
Jumlah kawasan dalam pematangan / penimbunan lahan
2 Unit/kws
Jumlah kawasan COI yang dilakukan penataan lingkungan
1 Kws 1 Kws
Jumlah tahapan pembangunan Aula Wisma Negara (2 Tahap) 100%
Jumlah tahapan pembangunan Aula wisma negara - -
Tahap I (59 %)
Tahap II (100 %)
-
Jumlah tahapan Pembangunan Gedung Utama Wisma Negara (3 tahap) 30 %
Jumlah tahapan Pembangunan Gedung Utama Wisma Negara
Tahap I (10 %)
Tahap II (18 %)
Tahap III (30 %)
Jumlah fasilitas gedung negara yang terbangun dan terehabilitasi
1 unit
Jumlah aparat provinsi dan kab/kota yang terbina setelah mengikuti bintek / sosialisasi tentang penataan bangunan dan lingkungan
25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang
Jumlah dokumen harga satuan bangunan gedung
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
jumlah laporan verifikasi dan registrasi dokumen perencanaan
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 108
Jumlah software program dan pengembangan sistem verifikasi dan registrasi dokumen perencanaan
- 1
program
Jumlah laporan pengelola teknis - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Jumlah dokumen pendataan bangunan gedung
- 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Jumlah Aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosialisasi Perpres 73 Tahun 2011 ttg bangunan Gedung
60 Orang
Jumlah Aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosialisasi pendataan bangunan Gedung
30 Orang
Jumlah Aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosialisasi Penatausahaan Rumah Negara
60 Orang
Jumlah Aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosialisasi Penyusunan Harga Satuan bangunan Gedung
60 Orang
Jumlah Aparat yang terbina setelah mengikuti Sosialisasi pembinaan Pengelola teknis bangunan Gedung
60 Orang
Jumlah kawasan cagar budaya yang direvitalisasi 18 Kws
Jumlah kawasan cagar budaya yang direvitalisasi 2 Kws 5 Kws 2 Kws 2 Kws 2 Kws 2 Kws
Jumlah bangunan bersejarah yang direvitalisasi 4 bangunan
Jumlah bangunan bersejarah yang direvitalisasi 1 Bgn - 1 Bgn 1 Bgn 1 Bgn 1 Bgn
Rehabilitasi Ruang Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel
1 Kali 1 Kali
Rehabilitasi dan pengembangan fasilitas penunjang Kantor Gubernur
1 Kali 1 Kali
Rehabilitasi kawasan kebun Raya Enrekang
1 Kws (Tahap I)
1 Kws (Tahap II- Lanjutan)
1 Kws (Tahap III- Lanjutan)
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 109
Jumlah aparat yang terlatih dalam hal standar prosedur manual bidang pemukiman
3 orang 5 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang
Jumlah aparat pemerintah yang bertambah kualitas SDM tentang Pengembangan dan pemberdayaan SDL
3 orang 1 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang
Jumlah dokumen Pemetaan sumber bahan bangunan lokal
1 Dok - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Jumlah dokumen yang terbit tentang pedoman standarisasi bahan bangunan
4 buku Pedoman
4 buku Pedoman
4 buku Pedoman
4 buku Pedoman
4 buku Pedoman
4 buku Pedoman
Jumlah peserta sosialisasi SNI Bahan bangunan
75 orang 75 orang 75 orang 75 orang 75 orang 75 orang
Jumlah aparat Provinsi yang bertambah penetahuannya dalam hal pengujian bahan bangunan melalui kursus dan pelatihan
3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang
Jumlah Rekomendasi yang terbit hasil uji bahan bangunan
400 Rekomendas
i hasil uji
400 Rekomendasi hasil uji
400 Rekomendasi hasil uji
400 Rekomendasi hasil
uji
400 Rekomendasi hasil
uji
400 Rekomendasi hasil
uji
Jumlah majalah yang terbit tentang informasi bangunan gedung dan norma permukiman
1 Majalah 1 Majalah 1 Majalah 1 Majalah 1 Majalah 1 Majalah
Jumlah ketersediaan sistem informasi website tentang PIP2B
1 Sistem Website
1 Sistem Website
Th-1
1 Sistem Website
Th-2
1 Sistem Website
Th-3
1 Sistem Website
Th-4
1 Sistem Website
Th-5
Jumlah Pelaksanaan Seminar PIP2B
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Mewujudkan Keperintahan yang Baik dan Bersih
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, sensitif gender dan memperhatikan kearifan lokal
Rasio ketaatan terhadap RTRW
Rasio ketaatan terhadap RTRW
0,52 0,58 0,63 0,66 0,68 0,73
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
17,73 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00
Jumlah produk peninjauan kembali RTRW Provinsi
Jumlah produk peninjauan kembali RTRW Provinsi
- 1 Produk
P.K. RTRW Provinsi
- - - -
Jumlah Produk Revisi RTRW Provinsi Sulsel
1 Produk Revisi RTRW Provinsi
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 110
Jumlah Produk Legislasi Revisi RTRW Provinsi Sulsel
1 Produk Legislasi
Revisi RTRW Provinsi
Jumlah produk RTR kawasan strategis Provinsi
Jumlah produk Legislasi RTR kawasan strategis Provinsi
2 Produk RTR Kws
2 Produk RTR Kws
1 Produk RTR Kws
1 Produk RTR Kws
Jumlah produk Naskah Akademik dan KLHS RTR kawasan strategis Provinsi
1 Produk NA dan KLHS RTR Kws
2 Produk NA dan
KLHS RTR Kws
2 Produk NA dan
KLHS RTR Kws
1 Produk NA dan KLHS
RTR Kws
1 Produk NA dan KLHS
RTR Kws
Jumlah DED Hutan Kota / RTH Kabupaten / Kota
19
Kab/kota 1 Kab/kota
1 Kab/kota
1 Kab/kota
2 Kab/kota
Jumlah perencanaan kawasan RTH / Hutan kota untuk penghijauan
Jumlah perencanaan kawasan RTH / Hutan kota untuk penghijauan
3 Kws 4 Kws 4 Kws 4 Kws 4 Kws 4 Kws
Jumlah aparat kab/kota yang bertambah pengetahuannya terkait pedoman penyusunan RDTR
50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang
Jumlah aparat kab/kota yang bertambah pengetahuannya terkait penyusunan kawasan strategis provinsi
50 Orang 50 Orang
Jumlah masyarakat yang bertambah pengetahuannya terkait rencana pengembangan KSP dan KSN
- - - 50 Orang 50 Orang 50 Orang
Jumlah kawasan kab/kota yang difasilitasi dalam penyusunan RDTR Kab/kota
5 kws Kab/kota
5 kws Kab/kota
5 kws Kab/kota
5 kws Kab/kota
5 kws Kab/kota
5 kws Kab/kota
Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi penyusunan/ revisi RPI2JM
- 2 Kab/kota 2 Kab/kota 2
Kab/kota 2
Kab/kota 2
Kab/kota
Jumlah frekwensi Rapat Koordinasi penyusunan program KSP dan KSN berdasarkan RTRW
1 kali Rakor
(50 orang)
1 kali Rakor
(50 orang)
1 kali Rakor
(50 orang)
1 kali Rakor
(50 orang)
1 kali Rakor
(50 orang)
Jumlah aparat yang terbina dalam pengembangan sistem infokom penataan ruang
50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang
Jumlah kawasan yang terfasilitasi dalam pembuatan RTH / Hutan kota di Sulsel
Jumlah kawasan yang terfasilitasi dalam pembuatan RTH / Hutan kota di Sulsel
1 kws 16 kws 1 kws 1 kws 1 kws
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 111
Frekwensi monev pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRWN dan RTRWP
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah aparat yang terbina dalam pengendalian pemanfaatan ruang prov. Sulsel
50 orang 50 orang - - - -
Jumlah PERGUB yang terbit terkait penyelenggaraan penataan ruang
1 Dok. PERGUB
- - - - -
Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian tata ruang lintas kab/kota
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Jumlah aparat yang terbina dalam pengendalian pemanfaatan ruang prov. Sulsel
50 orang 50 orang 50 orang
Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan tata ruang termasuk data RTH / Hutan Kota
1 Dok 1 Dok 3 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Jumlah aparat kab/kota dan Provinsi yang bertambah pengetahuannya terkait pengendalian Tata Ruang (NSPK, SPM, PPNS)
50 orang - - 50 orang - -
Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi
- - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Jumlah dokumen Rencana Detail penataan kawasan KSN Mamminasata
Jumlah dokumen Rencana Detail penataan kawasan KSN Mamminasata
- - 3 Produk dokumen
2 Produk dokumen
Jumlah Dokumen sinkronisasi program prioritas di KSN Perkotaaan Mamminasata
Jumlah Dokumen sinkronisasi program prioritas di KSN Perkotaaan Mamminasata
- - 1 Produk dokumen
1 Produk dokumen
Tersediannya sistem informasi berbasis GIS
sistem infomasi GIS
th- 2013 - -
sistem infomasi GIS th-
2016
sistem infomasi GIS th-
2017
sistem infomasi GIS th-
2018
Tersediannya buletin mamminasata
4 Edisi buletin
4 Edisi buletin
4 Edisi buletin
4 Edisi buletin
4 Edisi buletin
4 Edisi buletin
Tersediannya portal website mamminasata
Portal Website Th-
2013
Portal Website Th-2014
Portal Website Th-2015
Portal Website Th-2016
Portal Website Th-2017
Portal Website Th-2018
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 112
Tersediannya galeri penataan ruang mamminasata
1 galeri
Jumlah pertemuan sinkronisasi pelaksanaan program prioritas perkotaan Mamminasata
1 kali
Jumlah aparat yang mengetahui informasi terkait pemanfaatan Galeri Mamminasata
- - 50 Orang - - -
Jumlah pelaksanaan operasional dan maintenance Galeri Mamminasata
1 Tahun
Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan Mamminasata
- 50 orang aparat
50 orang aparat
50 orang aparat
50 orang aparat
50 orang aparat
Jumlah dokumen NSPK dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang KSN perkotaan Mamminasata
- 1 dok. NSPK
1 dok. NSPK
1 dok. NSPK
Jumlah aparat yang terbina tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan Mamminasata
- 50 orang aparat
50 orang aparat
50 orang aparat
50 orang aparat
50 orang aparat
Jumlah frekwensi monitoring dan evaluasi 11 program prioritas KSN perkotaan Mamminasata
2 kali setahun
2 Kali setahun
2 Kali setahun
2 Kali setahun
2 Kali setahun
2 Kali setahun
Jumlah PERGUB tentang manual perizinan kawasan strategis Mamminasata
1 Pergub
Jumlah DED RTH kawasan strategis Mamminasata
Jumlah DED RTH kawasan strategis Mamminasata -
1 DED RTH
2 DED RTH
1 DED RTH
2 DED RTH
Bertambahnya kuantitas RTH di Mamminasata
Bertambahnya kuantitas dan kualitas RTH Mamminasata
- - 2 obyek
RTH 2 obyek
RTH 2 obyek
RTH
Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya melalui Sosialisasi program RTH kawasan Mamminasata
50 Orang 50 Orang 50 Orang
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 113
Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya melalui Sosialisasi persampahan (komposting) 3R kawasan Mamminasata
- 50 Orang 50 Orang
Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan pembuatan sumur resapan (Biopori) pengendali banjir kawasan Mamminasata
- - 50 Orang 50 Orang
Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan pengelolaan kawasan perkotaan Mamminasata
- 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang
Jumlah Lembaga dan masyarakat yang terbina dalam rangka peningkatan kualitas kawasan perkotaan Mamminasata
- 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang
Bertambahnya pengetahuan aparat setelah melakukan studi komparatif teknologi / Kelembagaan perkotaan Mamminasata
- 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah dokumen penatausahaan pengelolaan administrasi perkantoran UPTD MM
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Jumlah dokumen Pelaksanaan PPMU-Air Bersih Mamminasata
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Jumlah dokumen Pelaksanaan PPMU-Persampahan Mamminasata
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
Tercapainya Tata kelola administrasi pemerintahan SKPD yang baik untuk menjamin kinerja yang optimal
Tercapainya Tata kelola administrasi pemerintahan SKPD yang baik untuk menjamin kinerja yang optimal
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Banyaknya waktu yang tersedia dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan jasa perkantoran
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 114
Jumlah dokumen Kehumasan / layanan informasi SKPD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Banyaknya waktu efektif yang tersedia dalam rangka tertib pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa SKPD
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Jumlah dokumen partisipasi SKPD dalam pelaksanaan kegiatan KORPRI
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Banyaknya waktu efektif dalam pemantapan koordinasi kinerja program dan kegiatan SKPD
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah SKPD, mendukung mempertahankan opini "WTP" Provinsi Sulsel
Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah SKPD, mendukung mempertahankan opini "WTP" Provinsi Sulsel
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Jumlah dok. Laporan keuangan CALK, LRA dan Neraca
Jumlah dok. Laporan keuangan CALK, LRA dan Neraca
3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok
Jumlah aparat provinsi yang meningkat pengetahuannya terkait administrasi kepegawaian
30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
Jumlah dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai
1 dok dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai
1 dok dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai
1 dok dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai
1 dok dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai
1 dok dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai
1 dok dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai
Jumlah Dokumen Tata Administrasi Asset SKPD
Jumlah Dokumen Tata Administrasi Asset SKPD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 115
Meningkatnya sistem perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD dalam mendukung Prov. Sulsel 3 Besar Nasional
Meningkatnya sistem perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD dalam mendukung Prov. Sulsel 3 Besar Nasional
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD
Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD
1 Dok. Renja Tahun 2014
1 Dok. Renja Tahun 2015
1 Dok. Renja Tahun 2016
1 Dok. Renja Tahun 2017
1 Dok. Renja Tahun 2018
1 Dok. Renja Tahun 2019
Jumlah dok. RKA dan DPA Pokok dan perubahan
Jumlah dok. RKA dan DPA Pokok dan perubahan
4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok
Jumlah Laporan Bulanan-Triwulan-Tahunan per Jenis Kegiatan dan dokumen laporan bulanan per paket kab/kota
Jumlah Laporan per Jenis Kegiatan dan dokumen laporan bulanan per paket kab/kota
13 Dok. Laporan per
Jenis Kegiatan
dan 12 Dok. Laporan
Bulanan per Paket
Kab/Kota
13 Dok. Laporan per Jenis Kegiatan dan 12 Dok.
Laporan Bulanan
per Paket Kab/Kota
13 Dok. Laporan per Jenis Kegiatan dan 12 Dok.
Laporan Bulanan
per Paket Kab/Kota
13 Dok. Laporan per Jenis Kegiatan dan 12 Dok.
Laporan Bulanan
per Paket Kab/Kota
13 Dok. Laporan per Jenis Kegiatan dan 12 Dok.
Laporan Bulanan
per Paket Kab/Kota
13 Dok. Laporan per Jenis Kegiatan dan 12 Dok.
Laporan Bulanan
per Paket Kab/Kota
Jumlah dokumen LAKIP SKPD
Jumlah dokumen Laporan Kinerja SKPD
1 Dok. LAKIP
1 Dok. LAKIP
1 Dok. LAKIP
1 Dok. LAKIP
1 Dok. LAKIP
1 Dok. LAKIP
Jumlah buku informasi SKPD, Data Base Keciptakaryaan dan Dokumen identifikasi bidang penatan ruang dan permukiman kab/kota
1 Buku informasi SKPD, 1 Dok. Data
Base Keciptakarya
an dan 6 Dok. PJM kawasan Kab/kota
1 Buku informasi SKPD, 1 Dok. Data
Base Keciptakaryaan dan 5
Dok. Identifikasi
data sektoral urusan Tata
Ruang dan permukiman Kab/kota
1 Buku informasi SKPD, 1 Dok. Data
Base Keciptakaryaan dan 5
Dok. Identifikasi
data sektoral urusan Tata
Ruang dan permukiman Kab/kota
1 Buku informasi SKPD, 1
Dok. Data Base
Keciptakaryaan dan
5 Dok. Identifikas
i data sektoral urusan Tata
Ruang dan
permukiman
Kab/kota
1 Buku informasi SKPD, 1
Dok. Data Base
Keciptakaryaan dan
5 Dok. Identifikas
i data sektoral urusan Tata
Ruang dan
permukiman
Kab/kota
1 Buku informasi SKPD, 1
Dok. Data Base
Keciptakaryaan dan
5 Dok. Identifikas
i data sektoral urusan Tata
Ruang dan
permukiman
Kab/kota
Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan SKPD
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
4.3 Strategi dan Kebijakan
4.3.1 Strategi
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka
strategi yang akan ditempuh sebagai berikut :
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 116
1. Peningkatan keterjangkauan layanan dan akses perumahan,
penataan bangunan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas proses politik, teknokratis, partisipatif, top
down-bottom up dalam pengarusutamaan gender yang makin
signifikan dan memperhatikan penuh kearifan lokal.
3. Penataan dan penguatan organisasi dan manajemen SDM
aparatur serta penyempurnaan sistem pelayanan.
4.3.2 Kebijakan Umum
Dalam mewujudkan strategi sebagaimana tersebut di atas,
maka kebijakan akan diarahkan pada kebijakan internal dan kebijakan
eksternal yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Kebijakan
internal merupakan kebijakan yang akan ditempuh dalam mengelola
pelaksanaan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab
Dinas Tata Ruang dan Permukiman sedangkan kebijakan eksternal
adalah kebijakan yang memerlukan koordinasi lintas SKPD maupun
lintas wilayah dalam rangka sinkronisasi program. Adapun kebijakan
tersebut meliputi 1) Pengembangan Perumahan dan kawasan
Permukiman ; 2) Penguatan manajemen pembangunan dan
pengendalian tata ruang ; 3) Penguatan kelembagaan dan tata
laksana pemerintahan daerah serta pengembangan transparansi
birokrasi. Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran strategi dan
kebijakan dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini.
Tabel 13
Tujuan Sasaran, Strategi dan kebijakan
VISI (Pemerintah Provinsi ) : Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018
VISI (SKPD) : Terwujudnya penataan ruang yang optimal, lingkungan permukiman dan
perumahan yang layak huni
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 117
MISI 3 (Pemerintah Provinsi ) : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan,
kesehatan dan infrastruktur MISI (SKPD) : - Mewujudkan kualitas permukiman yang tertib dan sehat, berwawasan
lingkungan serta berkelanjutan - Mewujudkan perumahan yang terjangkau dan layak huni
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur
Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan :
1. Meningkatnya akses dan layanan infrastruktur terhadap kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan
2. Meningkatnya pembinaan dan pelayanan terhadap kawasan perumahan yang layak dan berkualitas
3. Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan gedung
Peningkatan keterjangkauan layanan dan akses perumahan, penataan bangunan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
MISI 7 (Pemerintah Provinsi ) : Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih
MISI (SKPD) : Mewujudkan Rencana Tata Ruang sebagai alat kendali pembangunan
infrastruktur, gedung negara dan bangunan lainnya. 2. Meningkatkan
perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih
1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal
1. Meningkatkan kualitas proses politik, teknokratis, partisipatif, top down-bottom up dalam pengarusutamaan gender yang makin signifikan dan memperhatikan penuh kearifan lokal
1. Penguatan manajemen pembangunan dan pengendalian tata ruang
2. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan
2. Penataan dan penguatan organisasi dan manajemen SDM aparatur serta penyempurnaan sistem pelayanan
2.Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah serta pengembangan transparansi
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 118
dalam mendukung reformasi birokrasi
birokrasi
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Berdasarkan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan dan tupoksi Dinas
Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi Selatan, maka program yang akan
dilaksanakan meliputi :
A. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 119
B. Program Fasilitasi dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.
C. Program Fasilitasi dan Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
D. Program Fasilitasi dan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan
Gedung
E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
F. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.
G. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan dan
Sistem Evaluasi Kinerja SKPD.
Adapun uraian kegiatan untuk masing-masing program dapat diuraikan
sebagai berikut :
A. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang mendukung tujuan
mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih serta sasaran
terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang
berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal. Untuk
mewujudkan hal tersebut di perlukan kegiatan-kegiatan yang dapat
memacu kinerja sistem perencanaan tata ruang yang baik, demikian pula
dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang bersih dari
intervensi dan keluar dari peraturan yang berlaku, Utamanya mewajibkan
setiap kegiatan mengacu pada PERDA Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun
kegiatan yang mendukung program tersebut di atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Penyusunan Rencana Ruang Kawasan / Wilayah.
2. Kegiatan : Sosialisasi pedoman penyusunan kawasan strategis
Provinsi dan RDTR kab/kota.
3. Kegiatan : Sosialisasi Produk Rencana Tata Ruang
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 120
4. Kegiatan : Koordinasi dan fasilitasi Rencana Tata Ruang Lintas
Kab/Kota.
5. Kegiatan : Sinkronisasi program Kawasan Strategis Provinsi dan
Nasional.
6. Kegiatan : Pembinaan teknis pemanfaatan ruang.
7. Kegiatan : Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang.
8. Kegiatan : Pelatihan aparat perencanaan, pengendalian dan
pemanfaatan ruang.
9. Kegiatan : Koordinasi dan fasilitasi pengendalian tata ruang
kab/kota.
10. Kegiatan : Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Kegiatan : Penyusunan rencana detail kawasan strategis nasional
Mamminasata.
12. Kegiatan : Penyusunan data dan informasi kawasan strategis
Nasional Mamminasata.
13. Kegiatan : Koordinasi dan pengendalian kawasan strategis
Nasional Mamminasata.
14. Kegiatan : Peningkatan kualitas kelestarian lingkungan kawasan
strategis nasional Mamminasata.
15. Kegiatan : Peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan KSN
perkotaan Metropolitan Mamminasata.
16. Kegiatan : Penatausahaan dan pengelolaan administrasi
perkantoran UPTD Mamminasata.
17. Kegiatan : PPMU – Air Bersih Mamminasata
18. Kegiatan : PPMU – Persampahan Mamminasata
B. Program Fasilitasi dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Program Fasilitasi dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
mendukung tujuan Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 121
serta sasaran meningkatnya akses dan layanan infrastruktur terhadap
kawasan permukiman yang layak dan keberlanjutan . Untuk mewujudkan
hal tersebut di perlukan kegiatan-kegiatan yang dapat memacu kinerja
sistem pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan yang baik serta
memenuhi standar hidup sehat. Adapun kegiatan yang mendukung
program tersebut di atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air
minum Wilayah I
2. Kegiatan : Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air
minum Wilayah II
3. Kegiatan : Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air
minum Wilayah III
4. Kegiatan : Pembebasan lahan IPA Regional Mamminasata
5. Kegiatan : Penyediaan sarana prasarana air limbah dan
persampahan.
6. Kegiatan : Pembinaan teknik pengolahan air limbah dan
persampahan.
7. Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan.
8. Kegiatan : PPMU - PAMSIMAS Tingkat Provinsi.
9. Kegiatan : PPMU - AMPL Tingkat Provinsi
10. Kegiatan : PPMU - SANIMAS Tingkat Provinsi
11. Kegiatan : Penataan infrastruktur lingkungan kawasan strategis.
C. Program Fasilitasi dan Pembinaan Perumahan
Program Fasilitasi dan Pembinaan Perumahan mendukung tujuan
meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur sasaran
Meningkatnya Pembinaan dan Pelayanan terhadap Kawasan Perumahan
yang layak dan berkualitas . Untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 122
kegiatan-kegiatan yang dapat memacu kinerja sistem pembinaan dan
pengembangan kawasan perumahan. Adapun kegiatan yang
mendukung program tersebut di atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana Kawasan
Perumahan Wilayah I
2. Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana Kawasan
Perumahan Wilayah II
3. Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana Kawasan
Perumahan Wilayah III
4. Kegiatan : Pembangunan infrastruktur perumahan masyarakat
kurang mampu dan Kumuh
5. Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang
perumahan.
6. Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan.
7. Kegiatan : Strategi penetapan kebijakan perumahan dan
permukiman.
8. Kegiatan : Peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
9. Kegiatan : Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat
perumahan.
10. Kegiatan : PPMU - PPIP Tingkat Provinsi.
D. Program Fasilitasi dan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan
Gedung
Program Fasilitasi dan Penyelenggaraan Bangunan dan
Lingkungan Gedung mendukung tujuan meningkatkan akses dan kualitas
layanan infrastruktur sasaran Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan
Penyelanggaraan Bangunan dan Lingkungan Gedung . Untuk
mewujudkan hal tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat
memacu kinerja pembinaan dan pengembangan kawasan dengan
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 123
penataan bangunan dan lingkungan yang baik serta memenuhi standar.
Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut di atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Bangunan dan
Lingkungan Gedung.
2. Kegiatan : Pembangunan Gedung Wisma Negara
3. Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Gedung Negara
4. Kegiatan : Pembinaan teknis bangunan gedung.
5. Kegiatan : Pengembangan nilai dan geografi sejarah.
6. Kegiatan : Pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur
pengembangan sumber daya lokal.
7. Kegiatan : Penyusunan harga satuan dan pemetaan bahan
bangunan lokal.
8. Kegiatan : Penguatan sistem pengujian bahan bangunan lokal.
9. Kegiatan : Pengelolaan Pusat Informasi Pengembangan
Permukiman dan Bangunan (PIP2B).
E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan administrasi perkantoran mendukung tujuan
Meningkatkan perwujudan keperintahan yang baik dan bersih serta
sasaran terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah
yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi. Untuk
mewujudkan hal tersebut di perlukan kegiatan-kegiatan yang dapat
memacu kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang baik serta
memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Adapun kegiatan yang
mendukung program tersebut di atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Penatausahaan administrasi dan pemeliharaan
prasarana - sarana perkantoran.
2. Kegiatan : Pengelolaan Layanan Informasi SKPD.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 124
3. Kegiatan : Penatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa SKPD.
4. Kegiatan : Penatalaksanaan KORPRI SKPD.
5. Kegiatan : Penatausahaan simpul koordinasi dan konsultasi SKPD.
F. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD mendukung
tujuan Meningkatkan perwujudan keperintahan yang baik dan bersih serta
sasaran terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah
yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi. Untuk
mewujudkan hal tersebut di perlukan kegiatan-kegiatan yang dapat
memacu peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD yang baik serta
memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Adapun kegiatan yang
mendukung program tersebut di atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Penataausahaan Administrasi Keuangan.
2. Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD.
3. Kegiatan : Penatausahaan administrasi kepegawaian.
4. Kegiatan : Penatausahaan administrasi asset daerah SKPD.\
G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan
Sistem Evaluasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan
Sistem Evaluasi Kinerja SKPD mendukung tujuan Meningkatkan
perwujudan keperintahan yang baik dan bersih serta sasaran terwujudnya
kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan
transparan dalam mendukung reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan hal
tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat memacu kinerja
peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 125
kinerja SKPD yang baik serta memenuhi standar penilaian maksimal.
Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut di atas terdiri dari :
1. Kegiatan : Penyusunan program-kegiatan dan RKA-DPA SKPD.
2. Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja
SKPD.
3. Kegiatan : Penyusunan data dan informasi SKPD
4. Kegiatan : Partisipasi Pameran pembangunan SKPD.
Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 (Tabel 14) : Perubahan Rencana
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif SKPD pelayanan 5 tahun ke-2 Dinas Tata Ruang dan Permukiman
periode tahun 2013 – 2018.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2013-2018 mendukung
agenda kebijakan dan prioritas program yang telah ditetapkan dalam RPMD
Sulawesi Selatan 2013-2018. Renstra ini memberikan penguatan peran dalam
pelaksanaan program dan kegiatan termasuk pro responsive gender serta
menjadi dasar dalam mengevaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja
tahunan dan lima tahunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi Selatan.
Adapun indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD adalah sebagai berikut :
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 126
1. Tujuan : Mewujudkan Keperintahan yang baik dan Besih
Sasaran : Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
yang berkualitas , responsive gender dan memperhatikan
kearifan lokal
Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
a. Outcome : - Rasio ketaatan terhadap RTRW
- Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber
HPL/HGB.
b. Output :
- Jumlah produk peninjauan kembali RTRW Provinsi
- Jumlah Produk Revisi RTRW Provinsi Sulsel
- Jumlah Produk Legislasi Revisi RTRW Provinsi Sulsel
- Jumlah Produk Legislasi RTR kawasan strategis Provinsi
- Jumlah Produk Naskah Akademik dan KLHS RTR Kawasan Strategis
Provinsi
- Jumlah DED Hutan Kota / RTH Kabupaten/Kota
- Jumlah Perencanaan kawasan RTH / Hutan kota untuk Penghijauan.
- Jumlah aparat kabupaten/kota yang bertambah pengetahuannya
terkait pedoman penyusunan RDTR.
- Jumlah aparat kabupaten/kota yang bertambah pengetahuannya
terkait penyusunan kawasan strategis provinsi.
- Jumlah masyarakat yang bertambah pengetahuannya terkait rencana
pengembangan KSP dan KSN.
- Jumlah kawasan kab/kota yang difasilitasi penyusunan RDTR kab/kota
- Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan/revisi RPIJM
- Jumlah frekwensi Rapat koordinasi penyusunan program KSP dan
KSN berdasarkan RTRW
- Jumlah aparat yang terbina dalam pengembangan sistem infokom
penataan ruang
- Jumlah kawasan yang terfasilitasi dalam pembuatan RTH / Hutan kota
Di SulSel
- Frekwensi monev pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan
RTRWN dan RTRWP
- Jumlah aparat yang terbina dalam pengendalian pemanfaatan ruang
prov. SulSel
- Jumlah Pergub yang terbit terkait penyelenggaraan penataan ruang
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 127
- Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian tata ruang
lintas kab/kota
- Jumlah aparat yang terbina dalam pengendalian pemanfaatan ruang
Prov. Sulsel.
- Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan tata ruang termasuk data
RTH/Hutan kota
- Jumlah aparat kabupaten/kota dan provinsi yang bertambah
pengetahuannya terkait pengendalian tata ruang (NSPK, SPM,
PPNS).
- Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis
provinsi.
- Jumlah dokumen Rencana Detail penataan kawasan KSN
Mamminasata.
- Tersedianya sistem informasi berbasis GIS
- Tersedianya buletin Mamminasata
- Tersedianya portal website Mamminasata
- Jumlah Pelaksanaan Operasional dan Maintenance Galeri
Mamminasata
- Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan perundang
– undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan Mamminasata
- Jumlah dokumen NSPK dalam rangka pengendalian pemanfaatan
ruang KSN perkotaan mamminasata
- Jumlah aparat yang terbina tentang peraturan perundang – undangan
terkait pengelolaan KSN perkotaan mamminasata
- Jumlah frekwensi monitoring dan evaluasi program prioritas KSN
perkotaan mamminasata
- Jumlah Pergub tentang manual perizinan Kawasan Strategis
Mamminasata
- Jumlah DED RTH kawasan strategis mamminasata
- Bertambahnya kuantitas dan kualitas RTH Mamminasata
- Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya melalui sosialisasi
program RTH kawasan Mamminasata
- Jumlah aparat yang bertambah pengetahuaannya melalui sosialisasi
persampahan 3R kawasan mamminasata
- Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan pembuatan sumur
resapan pengendali banjir kawasan mamminasata
- Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan pengelolaan kawasan
perkotaan Mamminasata
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 128
- Jumlah lembaga dan masyarakat yang terbina dalam rangka
peningkatan kualitas Kawasan Perkotaan Mamminasata
- Bertambahnya pengetahuan aparat setelah melakukan studi
komparatif teknologi / kelembagaan perkotaan mamminasata
- Jumlah dokumen penatausahaan pengelolaan administrasi
perkantoran UPTD MM
- Jumlah dokumen pelaksanaan PPMU-Air Bersih Mamminasata
- Jumlah dokumen pelaksanaan PPMU-Persampahan Mamminasata
Sasaran : Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan
daerah yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam
mendukung reformasi birokrasi
Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Outcome : - Tercapainya Tata kelola administrasi pemerintahan SKPD
yang baik untuk menjamin kinerja yang optimal
b. Output :
- Banyaknya waktu yang tersedia dalam rangka peningkatan kualitas
dan kualitas pelayanan administrasi dan jasa perkantoran.
- Jumlah dokumen Kehumasan SKPD.
- Banyaknya waktu efektif yang tersedia dalam rangka tertib
pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa SKPD.
- Jumlah dokumen partisipasi SKPD dalam pelaksanaan kegiatan
KORPRI.
- Banyaknya waktu efektif dalam pemantapan koordinasi kinerja
program dan kegiatan SKPD.
Indikator Kinerja Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
a. Outcome : - Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan
dan asset daerah SKPD, mendukung
mempertahankan opini "WTP" Provinsi Sulsel.
b. Output :
- Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan.
- Jumlah dok. Laporan keuangan CALK, LRA dan Neraca.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 129
- Jumlah aparat provinsi yang bertambah pengetahuannya terkait
administrasi kepegawaian.
- Jumlah dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis
kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai.
- Jumlah Dokumen Tata Administrasi Asset SKPD.
Indikator Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD.
a. Outcome : - Meningkatnya sistem perencanaan dan evaluasi kinerja
SKPD dalam mendukung Prov. Sulsel 3 Besar Nasional.
b. Output :
- Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD.
- Jumlah dok. RKA dan DPA Pokok dan perubahan.
- Jumlah Laporan Per Jenis Kegiatan dan dokumen laporan bulanan per
paket kab/kota.
- Jumlah dokumen Laporan Kinerja SKPD.
- Jumlah buku informasi SKPD, Data Base Keciptakaryaan dan
Dokumen identifikasi sektoral bidang penataan ruang dan permukiman
kabupaten/kota .
- Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan SKPD.
2. Tujuan : Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Infrastruktur
Sasaran : Meningkatnya Akses dan Layanan Infrastruktur terhadap
Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan
Indikator Kinerja Program Fasilitasi dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman.
a. Outcome : - Persentase rumah tangga berakses air minum
: - Persentase rumah tangga bersanitasi
: - Persentase penanganan sampah
b. Output :
- Ketersediaan sistem jaringan pelayanan air bersih di 264 kawasan
perdesaan dan perkotaan.
- Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi
perdesaan.
- Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi
perkotaan.
- Luas kawasan pembebasan lahan IPA Regional Mamminasata.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 130
- Panjang drainase tersier yang terbangun.
- Jumlah MCK yang terbangun.
- Jumlah kontainer yang tersedia.
- Jumlah Arm Roll Truck yang tersedia.
- Jumlah Motor sampah tiga roda yang tersedia.
- Rasio aparat laki-laki dan perempuan yang terbina tentang teknik
pengolahan air limbah dan persampahan.
- Jumlah kawasan yang mengelola persampahan melalui sistem
komposting.
- Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-Pamsimas Tingkat
Provinsi.
- Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-AMPL Tingkat Provinsi.
- Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-Sanimas Tingkat
Provinsi.
- Panjang jalan lingkungan pada kawasan strategis.
Sasaran : Meningkatnya pembinaan dan pelayanan terhadap kawasan
perumahan yang layak dan berkualitas
Indikator Kinerja Program Fasilitasi dan Pembinaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
a. Outcome : - Persentase Kawasan Kumuh
: - Rasio Rumah Layak Huni
: - Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi bantuan
peningkatan kualitas rumah
b. Output :
- Panjang jalan dan drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan
perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D dan Rusun
- Jumlah dokumen rencana tindak penanganan kawasan kumuh
- Panjang jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman
masyarakat berpenghasilan rendah dan kumuh
- Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya tentang peraturan
perundang-undangan bidang perumahan.
- Jumlah dokumen penyelenggaraan pengembangan perumahan.
- Jumlah Dokumen strategi penetapan kebijakan perumahan dan
permukiman.
- Jumlah unit rumah yang di fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas
layak.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 131
- Rasio laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam sosialisasi
dan tindak lanjut pemeliharaan lingkungan sehat perumahan (45 : 55)
% dari 240 Orang.
- Jumlah dokumen Pelaksanaan PPMU-PPIP Tingkat Provinsi Sulsel.
Sasaran : Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan
Bangunan dan Lingkungan Gedung
Indikator Kinerja Program Fasilitasi dan Penyelenggaraan Bangunan
dan Lingkungan Gedung
a. Outcome : - Persentase Perwujudan Kawasan COI
: - Persentase Pembangunan Wisma Negara
: - Jumlah kawasan di kabupaten/kota yang dilakukan
penataan bangunan dan lingkungan
b. Output :
- Jumlah tahapan pembangunan Menara COI dari timur indonesia
bangkit.
- Jumlah tahapan pembangunan museum 1.000 pahlawan nusantara.
- Jumlah tahapan pembangunan Mesjid Rahimakumullah.
- Jumlah gedung perkantoran yang terbangun
- Jumlah gedung perkantoran dalam pemeliharaan
- Jumlah bangunan / gedung Negara yang mengalami peningkatan nilai
- Jumlah fasilitas umum masyarakat yang mengalami peningkatan nilai
- Jumlah fasilitas sosial yang terbangun
- Jumlah kawasan dalam pematangan lahan / penimbunan lahan
- Jumlah kawasan di COI yang dilakukan penataan lingkungan
- Jumlah tahapan Pembangunan Gedung Serbaguna (Aula) Wisma
Negara.
- Jumlah tahapan Pembangunan Gedung Utama Wisma Negara.
- Jumlah fasilitas Gedung Negara yang terbangun dan terehabilitasi
- Jumlah aparat provinsi dan kab/kota yang terbina setelah mengikuti
bintek / sosialisasi tentang penataan bangunan dan lingkungan.
- Jumlah dokumen harga satuan bangunan gedung.
- Jumlah laporan verifikasi dan registrasi dokumen perencanaan.
- Jumlah software program dan pengembangan sistem verifikasi dan
registrasi dokumen perencanaan.
- Jumlah laporan pengelola teknis.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 132
- Jumlah dokumen pendataan bangunan gedung.
- Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti
sosialisasi Perpres 73 Tahun 2011 tentang bangunan gedung
- Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti
sosialisasi pendataan bangunan gedung
- Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti
sosialisasi piñatausahaan Rumah Negara
- Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti
sosialisasi penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung
- Jumlah aparat yang terbina setelah mengikuti sosialisasi Pembinaan
Pengelola Teknis Bangunan Gedung.
- Jumlah kawasan cagar budaya yang direvitalisasi.
- Jumlah bangunan bersejarah yang direvitalisasi.
- Rehabilitasi Ruang Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur
- Rehabilitasi dan pengembangan fasilitas penunjang Kantor Gubernur
- Rehabilitasi Kawasan Kebun Raya Enrekang
- Jumlah aparat yang terlatih dalam hal standar prosedur manual bidang
pemukiman.
- Jumlah aparat pemerintah yang bertambah kualitas SDM tentang
Pengembangan dan pemberdayaan SDL.
- Jumlah dokumen Pemetaan sumber bahan bangunan lokal.
- Jumlah dokumen yang terbit tentang pedoman standarisasi bahan
bangunan.
- Jumlah peserta sosialisasi SNI bahan bangunan.
- Jumlah aparat Provinsi yang bertambah pengetahuannya dalam hal
pengujian bahan bangunan melalui kursus dan pelatihan.
- Jumlah Rekomendasi yang terbit hasil uji bahan bangunan.
- Jumlah majalah yang terbit tentang informasi bangunan gedung dan
norma permukiman.
- Jumlah ketersediaan sistem informasi website tentang PIP2B.
- Jumlah pelaksanaan Seminar PIP2B.
Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2 (Tabel 15) : Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah SKPD pelayanan 5 tahun ke-2 Dinas Tata Ruang dan
Permukiman periode tahun 2013 – 2018.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 133
BAB VII
PENUTUP
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu 2013-
2018 guna mendukung agenda kebijakan dan prioritas program yang telah
ditetapkan dalam Perubahan RPMD Sulawesi Selatan 2013-2018. Perubahan
Renstra ini dapat memberikan penguatan peran para stakeholder dalam
pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi Selatan.
Perubahan Renstra Dinas Tarkim Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 (Revisi) I - 134
Selain hal tersebut Renstra ini akan dijadikan dasar dalam mengevaluasi dan
laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
Pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan Perubahan
Renstra dan Renja tentunya tidak terlepas dari ketersediaan dana yang
dialokasikan dalam APBD Propinsi Sulawesi Selatan. Sehingga pelaksanaan
program dan kegiatan perlu dievaluasi setiap tahunnya dan dijadikan sebagai
dasar dalam menilai keberhasilan kinerja SKPD. Rasionalisasi pendanaan
hendaknya dapat dikalkulasikan secara cermat, sehingga dalam kurun waktu
2013-2018 seluruh program dan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan,
Harapan kami semoga Perubahan Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita
semua dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih serta
bebas dari KKN.