rencana strategis dinas tata ruang tata...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS
DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN KOTA PADANG
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat
Illahi Robbi yang telah memberikan rahmat serta karunia-
Nya,atas tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2014-2019
Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Perumahan Kota Padang,
Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan
Perumahan yang merupakan rumusan pernyataan visi, misi,
tujuan, dan sasaran, strategi, kebijakan program dan
kegiatan Dinas TRTBP Kota Padang dalam mendukung
pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Rencana Strategis dirangkum dengan tujuan untuk
menyatukan komitmen bersama dalam proses pencapaian
harapan di masa yang akan datang, hendaknya Rencana
Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi
peningkatan kinerja bagi para pegawai di Dinas Tata Ruang
Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang didalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Laporan ini mungkin jauh daripada sempurna, namun
diharapkan kritik dan saran dari pembaca guna
kesempurnaannya. Semoga laporan ini bermanfaat, terima
kasih.
Padang, Desember 2014 Kepala Dinas
Ir. H. Afrizal. BR
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Maksud dan Tujuan 3
D. Sistematika Penulisan 3
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
A. Realisasi Program 5
B. Program Kegiatan Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung 5
C. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Program
Kegiatan 19
BAB III RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
A. Realisasi dan Capaian Kegiatan Tahun 2013 22
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 37
C. Dana Indikatif Beserta Perkiraan Maju
Berdasarkan Pagu Indikatif 51
BAB IV PENUTUP 54
DAFTAR TABEL
KATA PENGANTAR
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Jumlah PNS dan Non Dinas TRTBP Berdasarkan
Pendidikan Tahun 2014 8
2.2 Jumlah PNS Dinas TRTBP berdasarkan pendidikan
Tahun 2014 38
2.3 Data PNS Dinas TRTBP yang telah mengikuti
Pendidikan Teknis Tahun 2014 38
2.4 Inventaris barang Dinas TRTBP Tahun 2014 40
2.5 Indikator kinerja Terhadap capaian keluaran
(output) Rentsra Dinas TRTBP Tahun 2014 49
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Faktor pendorong dan penghambat internal
kelembagaan Dinas TRTBP Kota Padang 53
3.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas
TRTBP terhadap pencapaian visi, misi dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah56
3.3 Permasalahan pelayanan dinas TRTBP berdasarkan
telaahan RTRW berdasarkan factor penghambat dan
pendorong keberhasilan penanganannya 62
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN SASARAN, STRATEGIS DAN
KEBIJAKAN
4.1 Keterkaitan visi, misi Dinas TRTBP Kota Padang
Tahun 2014-2019 66
4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah dinas TRTBP
4.3 Strategi dan kebijakan 73
1
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah adalah untuk menjadikan Pemerintah agar
lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan
pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan
efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa Pemerintah
Kabupaten/Kota memiliki pemahaman yang lebih baik
mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka
daripada Pemerintah Pusat.
Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki
tiga fungsi utama, yaitu; fungsi Pelayanan berhubungan
dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan
langsung dengan masyarakat (public service), Fungsi
Pembangunan yang berhubungan dengan unit oganisasi
pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas
tertentu disektor pembangunan (development function), dan
Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian
kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-
tugas pemerintahan umum (regulation and function),
temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara
ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi
pemerintahan tersebut, menunjukan bahwa pelayanan publik
yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya
sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public
good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan
pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan
atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat
(fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-
lain. Dengan demikian terdapat 3 unsur penting dalam
pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi
pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah
Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan)
2
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang
berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang
diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan
(pelanggan).
Berdasarkan Perda No 14 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah maka dibentuk
Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dengan tugas
pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam Perwako No 59
Tahun 2012 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi
Dinas TRTBP yaitu sebagai SKPD pelaksana proses Perizinan
Mendirikan Bangunan (PIMB) atau sebagai SKPD
Penyelenggara Pelayanan di Kota Padang. Kota Padang
sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Barat dan merupakan
pusat pemerintahan, pendidikan, pariwisata, industri dan
perdagangan terlibat dalam bentuk kebutuhan akan wadah
atau ruang yang cukup besar untuk mendukung aktifitas
perekonomian dan fungsi pelayanan kota. Penataan ruang
menjadi pedoman untuk pengembangan fisik kota dan
menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Penataan
ruang merupakan alat untuk mengarahkan pembangunan di
wilayah kota terutama pada kawasan strategis dan
mengendalikan pembangunan pada kawasan sensitif terhadap
dampak negatif lingkungan.
Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah
memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan
pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab
tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu
meningkatkan kinerja dan profesionalisme, perubahan
perkembangan akan mempengaruhi penataan ruang dan
pengendalian pertumbuhan perumahan dan ini merupakan
tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD yang
diberikan kewenangan adalah Dinas Tata Ruang Tata
Bangunan dan Perumahan. Penyelenggaraan bangunan gedung,
penyediaan sarana dan prasarana permukiman, dan penataan
3
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
kawasan, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan
kondisi infrastruktur perkotaan maupun perdesaan guna
mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.
Dengan diterbitkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah maupun perencanaan jangka
pendek.Sementara sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja
Pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor
25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan
memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan
berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.
Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Tata Ruang
Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Tahun 2014
menyusun Rencana Strategis SKPD. Renstra SKPD merupakan
dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5
tahun guna mengoperasionalkan RPJMD yang disertai dengan
upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Tata
Bangunan dan Perumahan Tahun 2014-2019, merupakan bentuk
pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini
secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
untuk periode 5 (lima) tahun di tambah program untuk
tahun ke–6, sebagai antisipasi masa transisi Kepala
Daerah diakhir masa jabatan, sehingga Kepala Daerah
terpilih berikutnya sudah memiliki program kerja. Juga
4
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja
sesuai tugas dan fungsi SKPD.
Program yang disusun dalam Renstra Dinas TRTBP
bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan
yang sudah dicapai periode sebelumnya serta ditujukan
untuk akselerasi peningkatan IPM yang meliputi
peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli
masyarakat. Program disusun sesuai dengan kewenangan
Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya
program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang
meliputi indikasi pendanaan, tujuan dilaksanakan
kegiatan, sasaran dan target dari kegiatan dengan
memperhatikan rencana tata ruang.
1.2 Landasan Hukum
Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen
perencanaan pembangunan yang menjadi landasan
penyusunan Rencana Kerja ini adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang peranan dan
tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra
SKPD, keterkaitan visi misi Kepala Daerah terpilih;
5
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12.Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010;Nomor
0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010
tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dengan RPJMN 2010-2014;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kota Padang;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2012
tentang RPJMD Tahun 2014-2019.
6
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Dinas TRTBP Tahun 2014-2019
dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang
memuat program kegiatan pembangunan daerah yang menjadi
tolok ukur penilaian kinerja SKPD dalam menjalankan tugas
dan fungsinya serta untuk memudahkan seluruh aparatur
serta masyarakat dan instansi terkait dalam memahami dan
menilai program Dinas TRTBP lima tahun kedepan. Sedangkan
tujuannya yaitu :
1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kota Padang Tahun 2014-
2019 dengan ruang lingkup urusan penataan ruang dan
perumahan.
2. Memudahkan pemahaman aparatur dan stakeholders serta
pimpinan daerah dalam menyusun program secara terpadu
dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Padang.
3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD serta program
kegiatan yang diselaraskan dengan prioritas
pembangunan serta memperhatikan kondisi keuangan
daerah.
4. Sebagai pedoman/acuan dalam usulan program kegiatan
SKPD untuk 5 tahun kedepan.
1.4 Sistematika Penulisan
Bab 1 Pendahuluan terdiri dari
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematikan Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
7
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan
Kebijakan
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD
Bab VII Penutup
8
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
Sebagai salah satu SKPD pelayan publik khususnya
pelayanan perizinan, Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan
Perumahan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi
masyarakat untuk itu Dinas TRTBP mempunyai motto Prima
dan Profesional Dalam Pelayanan, Rencana Tindak :
- Melayani dengan senyum, sapa, sopan, santun dan sigap.
- Memberikan informasi layanan secara cepat, tepat,
terbuka dan tuntas.
- Mengakomodir semua kritikan, saran dan keluhan.
- Menciptakan suasana lingkungan pelayanan yang bersih,
aman dan nyaman.
Pembentukan organisasi Dinas Tata Ruang Tata Bangunan
dan Perumahan Kota Padang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah dan
Peraturan Walikota Padang Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas TRTBP.
Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan serta tugas
pembantuan.
9
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
`
Struktur organisasi adalah kerangka pembagian tanggung
jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang
dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi.
Struktur organisasi ini merupakan salah satu kelengkapan
penting bagi suatu organisasi dimana didalamnya
KEPALA
DINAS KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETERIAT
BIDANG
PEMETAAN
BIDANG
TATA RUANG
SEKSI SURVEY
DAN
PENGUKUR
AN
SEKSI
PERANCANGA
N RUANG
KOTA
SEKSI
PENGOLAHA
N SISTEM
BASIS TATA
RUANG
SEKSI PRASARANA
DAN
PERLENGKAP
AN KOTA
SUB
BAGIAN
UMUM
SUB
BAGIAN
KEUAGAN
SUB
BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG TATA
BANGUNAN
BIDANG
PERUMAH
AN
BIDANG
PENGAWASAN DAN
PENGADILAN
SEKSI
PENGARAHAN
ARSITEKTUR
DAN
KONTRUKSI
SEKSI PENGEMBANG
AN KAWASAN
PERUMAHAN
SEKSI PENYULUHAN
DAN PEMBINAAN
SEKSI UTILITAS DAN
KELAYAKAN
BANGUNAN
SEKSI SARANA DAN
PRASARANA
KAWASAN
PERUMAHAN
SEKSI
KONVERVASI
DAN
PENATAAN LINGKUNGAN
UNIT PELKSANA
TEKNIS DINAS
10
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
digambarkan tingkat tanggung jawab, wewenang dan
pemisahan fungsi. Maka dari itu dengan adanya struktur
organisasi ini akan mempermudah pembagian tugas sesuai
dengan bidangnya masing-masing. Pada Dinas Tata Ruang
Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas segala
kegiatan pengelolaan organisasi.
Struktur organisasi pada umumnya digambarkan dengan
petak-petak yang dihubungkan dengan garis horizontal dan
vertical, kotak menggambarkan nama jabatan atau fungsi,
sedangkan garis horizontal menggambarkan adanya garis
komdando. Manfaat dari adanya struktur organisasi yaitu :
1. Karyawan dapat melihat secara jelas kedudukan dalam
organisasi.
2. Menggambarkan jenjang karir yang jelas
3. Memberikan informasi yang jelas siapa yang
bertanggung jawab kepada apa/bidang apa.
4. Memperlihatkan fungsi yang ada.
Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, tata
bangunan dan perumahan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang tata ruang, tata bangunan dan perumahan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang tata ruang,
tata bangunan dan perumahan;
d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur
penyelenggaraan urusan penataan ruang, penataan
bangunan, dan perumahan serta melaksanakan tugas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi
terwujudnya tata ruang kota yang tertib, teratur dan
seimbang serta tata letak bangunan dan perumahan yang
rapi, indah, nyaman dan asri.
Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas mempunyai
fungsi :
a. Menyusun kebijakan teknis bidang tata ruang, tata
bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan demi terwujudnya tata ruang kota
yang tertib, teratur dan seimbang serta tata letak
bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri;
b. Merumuskan sasaran strategis bidang tata ruang, tata
bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk mencapai tata ruang kota yang
tertib, teratur dan seimbang serta tata letak bangunan
yang rapi, indah, nyaman dan asri;
c. Merumuskan program kerja Dinas tata ruang, tata
bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan tata
ruang dan tata bangunan dapat terukur secara tepat dan
optimal;
d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan penataan ruang
dan penataan bangunan dengan para stakeholder terkait
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;
e. Menyelenggarakan urusan tata ruang, tata bangunan, dan
perumahan serta tugas pembantuan meliputi manajemen,
penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan demi terwujudnya penataan
12
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
ruang kota yang tertib, teratur dan seimbang serta
penataan bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri;
f. Mengendalikan penyelengaraan urusan penataan ruang dan
penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga
ketertiban, keteraturan dan keseimbangan tata ruang
kota serta menjaga kerapian, keindahan, kenyamanan dan
keasrian tata letak bangunan;
g. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan tata
ruang, tata bangunan, dan perumahan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian
hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan
efektif;
h. Mengarahkan penyelenggaraan urusan penataan ruang dan
penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas
yang tepat sasaran;
i. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan penataan ruang dan
penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan
pelaksanaan tugas secara komprehensif;
j. Melaporkan penyelenggaraan urusan tata ruang, tata
bangunan, dan perumahan secara periodik berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja;
k. Pengguna anggaran dinas;
l. Pengguna barang dinas; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas
13
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan
administrasi kepada seluruh satuan organisasi di
lingkungan Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan
dalam urusan umum, perizinan, perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, urusan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi
dan pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat mempunyai
fungsi :
a. Melakukan penyusunan administrasi kepegawaian,
perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga
dinas, keuangan, kearsipan dan perpustakaan dan
dokumentasi;
b. Menyusun anggaran, pembinaan organisasi tata
laksana, evaluasi, dan pelaporan;
c. Meningkatkan sumber daya manusia;
d. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada berbagai
pihak yang akan mengurus izin mendirikan bangunan;
e. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas
Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan; dan ;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum
mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan
pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, urusan
peralatan dan perlengkapan dinas, memeriksa permohonan
IMB dan ijin lainnya serta melakukan inventarisasi
terhadap pertambahan bangunan dan investasi.
Penjabaran tugas Sub Bagian Umum adalah :
a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
14
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
b. mengelola kearsipan;
c. melaksanakan urusan humas;
d. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau
perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;
e. melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alat-
alat kantor;
f. meneliti, memeriksa kelengkapan setiap permohonan IMB
dan Keterangan Rencana Kota;
g. memproses dan menyelenggarakan pemberian IMB, layak
huni dan KRK;
h. memberikan Nomor Registrasi IMB dan KRK serta
menyiapkan Plank IMB;
i. menghimpun data/dokumentasi yang berkaitan dengaan IMB
dan KRK;
j. melakukan inventarisasi terhadap pertumbuhan bangunan
dan investasi;
k. memproses dan menyelenggarakan pemberian izin
pembongkaran bangunan;
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Keuangan
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu
Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran
pendapatan dan belanja dinas, verifikasi,
perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban
keuangan dinas;
15
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan adalah :
a. menyusun program dan rencana keuangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi
keuangan;
c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran
uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti
uang, surat perintah pembayaran tambahan uang,
surat perintah pembayaran langsung gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
d. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;
e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan
menyiapkan laporan keuangan;
f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan
keuangan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Kepegawaian
(1) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu
Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi
kepegawaian.
(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah :
16
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data
kepegawaian;
b. Mengklarifikasikan dokumen pegawai;
c. Melaksanakan penataan dan penyimpanan dokumen
kepegawaian;
d. Membuat bezetting kepegawaian;
e. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan Sub Bagian
Kepegawaian; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pemetaan
(1) Bidang Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pemetaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
melakukan survei dan pengukuran, pengembangan sistem
basis tata ruang, pengelolaan sistim basis tata ruang
serta pelayanan pemetaan kepada masyarakat.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas Bidang Pemetaan mempunyai fungsi :
a. Membuat perencanaan dan perumusan kebijakan di
bidang pemetaan;
b. Melakukan survai dan pengukuran dalam rangka
penataan ruang kota dan pemberian pelayanan
pemetaan;
c. Mengumpul dan mengolah peta manual menjadi peta
digital;
d. Monitoring perkembangan data disesuaikan dengan
pelaksanaan di lapangan; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
17
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Seksi Survey dan Pengukuran
(1) Seksi Survey dan Pengukuran dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemetaan.
(2) Seksi Survey dan Pengukuran mempunyai tugas melakukan
survey dan pengukuran, pemasangan patok dalam rangka
penataan ruang kota serta pelayanan pemetaan kepada
masyarakat.
(3) Penjabaran tugas Seksi Survey dan Pengukuran adalah :
a. Melakukan kegiatan pengukuran lahan termasuk
menetapkan titik tinggi, polygon dan titik tetap
untuk area yang luasnya diatas 1000 M² secara manual
dan digital;
b. Melakukan kegiatan survei instansional, data
lapangan serta pengumpulan informasi ketataruangan
terkait bidang pemetaan;
c. Membuat peta digital, baik peta dasar maupun peta
lematik ;
d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang
(1) Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pemetaan.
(2) Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang mempunyai
tugas mengumpulkan dan mengolah data pemetaan menjadi
18
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
data digital serta evaluasi dan monitoring
perkembangan data sesuai dengan perkembangan Tata
Ruang Kota.
(3) Penjabaran tugas Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata
Ruang adalah :
a. Melakukan pengumpulan data manual bidang tata ruang
dan menjadikan data digital;
b. Melakukan pengelolaan basis data digital
ketataruangan;
c. Melakukan pengolahan data digital ketata ruangan;
d. Mengkomunikasikan sistem basis tata ruang kota;
e. Menyusun basis data digital, menyiapkan norma,
standar dan teknik analisa;
f. Menyimpan arsip data manual dan digital; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Tata Ruang
(1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas melakukan perencanaan tata ruang, penyusunan
perencanaan prasarana dan kelengkapan kota.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :
a. merencanakan pola ruang kota pada kawasan yang cepat
pertumbuhannya;
b. merencanakan penempatan kawasan perumahan, industri,
perdagangan dan pergudangan;
c. merencanakan fasilitas sarana dan prasarana serta
utilitas kota;
19
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
d. menyusun pola jaringan arus lalu lintas;
e. melakukan penelitian dan evaluasi kepadatan arus
lalu lintas; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Perancangan Ruang Kota
(1) Seksi Perancangan Ruang Kota dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Tata Ruang.
(2) Seksi Perancangan Ruang Kota mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang menyusun rencana pola ruang kota,
kawasan perumahan, penempatan fasilitas sarana dan
prasarana kota.
(3) Penjabaran tugas Seksi Perancangan Ruang Kota
sebagaimana adalah :
a. merencanakan penetapan fungsi kawasan yang sudah
ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah
Kota Padang;
b. merencanakan pola ruang kota terutama pada kawasan
yang sangat cepat pertumbuhannya dan kawasan
strategis;
c. merencanakan penempatan fasilitas sarana dan
prasarana kota serta utilitas dan kelengkapan kota;
d. merencanakan struktur ruang kota dalam rangka
menerbitkan KRK;
e. merumuskan persyaratan Planologis untuk suatu
kawasan;
f. menyusun peraturan-peraturan di bidang perencanaan
tata ruang beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknisnya;
20
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
g. memberikan rekomendasi tentang peruntukan kawasan
berdasarkan renacana tata ruang wilayah;
h. menyusun kerjasama antar kota di bidang penataan dan
pengendalian tata ruang kota;
i. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
j. menyelenggarakan proses penerbitan izin lokasi; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota
(1) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Tata Ruang.
(2) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota membantu Kepala
Bidang melakukan penelitian dan evaluasi kepadatan
arus lalu lintas, menyusun pola jaringan prasarana
kota dan melakukan evaluasi.
(3) Penjabaran tugas Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota
adalah :
a. merencanakan penempatan perlengkapan kota atau
aksesoris kota seperti billboard, gapura, neon sign,
halte, jembatan penyeberangan sesuai dengan Rencana
Teknik Ruang Kota;
b. menyusun pola jaringan arus lalu lintas;
c. mengusulkan sistem pola serta pedoman pengarahan
yang berkenan dengan jaringan transportasi kota,
prasarana kota seperti jaringan listrik, jaringan
air bersih, jaringan telepon, tower radio seluler
dan lain-lain;
d. mengadakan evaluasi dan monitoring, pola jaringan
arus lalu lintas, kepadatan lalu lintas, pola
jaringan prasarana kota seperti jaringan listrik,
21
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan
limbah dan lain-lain;
e. merencanakan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Tata Bangunan
(1) Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas di bidang teknis tata bangunan dan tata letak
bangunan.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :
a. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada berbagai
pihak yang akan mendirikan bangunan;
b. memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan dalam
penyusunan atau penetapan rencana bangunan yang
meliputi bidang arsitektur, konstruksi dan
kelengkapan bangunan lainnya;
c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan
rekomendasi teknis atas permohonan izin-izin,
undang-undang gangguan, pemasangan instalasi
listrik, telepon dan air minum;
d. melakukan pendataan, inventarisasi, menghimpun
berbagai informasi, serta melakukan pemetaan lokasi
dan keadaan fisik bangunan dalam rangka keperluan
penyusunan rencana atau kebijakan dalam pengaturan,
pengendalian tata letak bangunan; dan
22
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi
(1) Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Tata Bangunan.
(2) Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang melakukan penelitian
teknis, pengarahan dan petunjuk terhadap arsitektur
dan konstruksi, pemetaan dan pembuatan gambar situasi,
perhitungan nilai investasi bangunan serta besarnya
retribusi.
(3) Penjabaran tugas Seksi Pengarahan Arsitektur dan
Konstruksi adalah :
a. melakukan penelitian teknis terhadap arsitektur dan
konstruksi serta kelengkapan bangunan lainnya yang
akan didirikan;
b. memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan
arsitektur, konstruksi dan kelengkapan bangunan
lainnya sesuai kondisi lahan, peruntukan, jumlah
tingkat bangunan yang akan didirikan atau
dimohonkan;
c. memberikan pengarahan, petunjuk dalam pemasangan
kelengkapan bangunan atau jaringan listrik, telepon,
air bersih, saluran air bersih, serta ketentuan
undang-undang gangguan;
d. melakukan pemetaan dan pembuatan gambar situasi
lapangan dan pemancangan tentang tata letak
bangunan;
23
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
e. melakukan penelitian, pengujian arsitektur,
konstruksi terhadap bangunan-bangunan yang
memerlukan ijin layak huni serta izin pembongkaran;
f. melakukan perhitungan nilai investasi bangunan serta
besar retribusi yang dikenakan;
g. menghimpun data-data atau dokumen yang berkaitan
dengan bidang tugasnya;
h. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan
(1) Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Tata Bangunan.
(2) Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang melakukan, memeriksa permohonan
IMB dan ijin lainnya serta melakukan inventarisasi
terhadap pertambahan bangunan dan investasi.
(3) Penjabaran tugas Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan
adalah :
a. melakukan penelitian teknis terhadap kelengkapan
utilitas bangunan;
b. memberikan pengarahan, petunjuk dalam pemasangan
kelengkapan bangunan atau jaringan listrik,
telepon, air bersih, saluran air bersih, parkir,
taman, penangkal petir serta ketentuan undang-
undang gangguan;
c. melakukan pemeriksaan teknis terhadap kelayakan
bangunan;
24
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
d. memproses dan menyelenggarakan penerbitan
sertifikat layak fungsi;
e. melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan
penyimpanan data serta legalisasi terhadap izin
pelaku teknis bangunan;
f. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Perumahan
(1) Bidang Perumahan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan tugas melaksanakan fasilitas dan
stimulasi pembiayaan, pembinaan, pengembangan dan
pembangunan perumahan.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perumahan
mempunyai fungsi :
a. menyiapkan rencana kegiatan bidang perumahan sebagai
bahan penyusunan program kerja dinas;
b. menyusun rencana teknis, melaksanakan pendataan
lingkungan perumahan dan kelayakan perumahan yang
memerlukan penataan, peremajaan, perbaikan atau
revitalisasi;
c. menyusun dan menyebarluaskan norma, standar, pedoman
dan manual lingkungan perumahan, kelayakan rumah,
sarana dan prasarana dasar perumahan serta utilitas;
d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bidang
perumahan;
e. penyelenggaraan fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas serta
pembiayaan perumahan;
25
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
f. pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan program bidang perumahan; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan
(1) Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perumahan.
(2) Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan bahan
kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan kawasan
perumahan.
(3) Penjabaran tugas Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan
adalah :
a. menyiapkan rencana, program dan kegiatan seksi
pengembangan kawasan perumahan;
b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan
kawasan perumahan;
c. menyiapkan bahan dan data penyusunan dan penerapan
norma, standar, pedoman dan manual di bidang
perumahan;
d. memberikan bantuan teknis perencanaan dan bantuan
fisik pembangunan kawasan perumahan sebagai
stimulan;
e. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha atau
pengembang perumahan, pengelola atau pengusaha
rumah sewa dan rumah kost (pondokan);
f. melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan
penyimpanan data, serta evaluasi kegiatan yang
telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan rumah formal dan swadaya;
26
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
g. menyusun program pengadaan rumah susun pada tanah
negara yang dibiayai dengan subsidi silang dari
alokasi pembangunan yang diperuntukan bagi bangunan
komersil;
h. menyiapkan kawasan siap bangun dan melakukan
pengkajian atas kebutuhan perumahan formal dan
swadaya;
i. memberikan saran dan pertimbangan terhadap
pencabutan atau pengalihan pembebasan, perumahan
yang ber sip, pemindahan tehadap penyelenggaraan
izin usaha pengelolaan perumahan;
j. melaksanakan kajian dan studi kelayakan di bidang
pengembangan perumahan baik secara fisik, sosial
budaya, dan peluang sumber pembiayaan;
k. melaksanakan pendaftaran dan pemberian
informasi/data tentang ketersediaan dan kebutuhan
perumahan bagi masyarakat;
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan
(1) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perumahan.
(2) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan
bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana dan
prasarana kawasan perumahan.
(3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan
Perumahan adalah :
27
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
a. menyiapkan rencana, program dan kegiatan seksi
sarana dan prasarana kawasan perumahan;
b. melakukan pendataan dan kajian/analisa terhadap
prasarana dasar, fasilitas umum dan fasilitas
sosial bagi pengembangan perumahan untuk
peningkatan sarana dan prasarana kawasan perumahan;
c. memeriksa proses penyerahan sarana dan prasarana
yang dibangun oleh pengembang pada tanah fasilitas
umum dan fasilitas sosial;
d. menyiapkan bahan penetapan harga sewa perumahan,
meneliti dan memproses izin penghunian perumahan,
usaha pembangunan perumahan, izin layak huni, izin
penggunaan bangunan serta izin usaha pengelolaan
perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan);
e. menyusun, menghimpun dan memelihara dokumen yang
berhubungan dengan sip, surat izin usaha
pembangunan perumahan, surat izin layak huni, surat
izin penggunaan bangunan dan surat izin usaha
pengelolaan perumahan, rumah sewa dan rumah kost
(pondokan);
f. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan
pemeliharaan prasarana dasar termasuk rehabilitasi
jaringan jalan, drainase primer lingkungan,
drainase sekunder lingkungan, jembatan lingkungan,
air bersih (hidran umum/kran umum) dan mandi cuci
kakus (mck) di kawasan perumahan;
g. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan
pemeliharaan sarana lingkungan pelayanan umum
termasuk rehabilitasi bangunan perniagaan atau
perbelanjaan, pendidikan, kesehatan, rekreasi,
peribadatan, dan olahraga, serta utilitas
lingkungan;
h. melakukan penelitian dan pengkajian tentang tata
tertib penghunian perumahan, tata tertib
28
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
pembangunan dan pemanfaatan bangunan perumahan,
inventarisasi terhadap rumah-rumah dinas/rumah
penguasaan pemerintah daerah, pengembangan
perumahan dan pengusaha pengelola perumahan, rumah
sewa dan rumah kost (pondokan);
i. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pengawasan dan Pengendalian
(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh
Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
(2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas
penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
penertiban dan penindakan terhadap bangunan yang
menyalahi ketentuan pemanfaatan tata ruang kota dan
IMB dan atau ijin lainnya sesuai dengan kewenangan
Dinas serta melakukan konservasi dan penataan
lingkungan.
(3) Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Pengawasan dan
Pengendalian mempunyai fungsi :
a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan
penyuluhan dan pembinaan, pengarahan, yang berkaitan
dengan tata ruang, tata bangunan dan perumahan;
a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
pekerjaan pembangunan fisik di lapangan
(arsitektur, konstruksi dan kelengkapan bangunan
lainnya) sesuai dengan IMB dan KRK yang telah
dikeluarkan;
29
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
b. melakukan pengawasan dan pengendalian pengembangan
kawasan perumahan;
c. memberikan pengarahan dan pembinaan dalam rangka
pelestarian bangunan-bangunan yang mengandung
nilai historis atau memiliki arsitektur tinggi
dalam rangka penataan lingkungan; dan
a. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Penyuluhan dan Pembinaan
(1) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengawasan dan Pengendalian.
(2) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang memberikan bimbingan,
penyuluhan dan petunjuk teknis tentang perencanaan
tata ruang dan tata bangunan, pengawasan kebenaran
arsitektur atau konstruksi atau kelengkapan bangunan,
memproses pengaduan berkaitan dengan pelanggaran atau
penyimpangan KRK dan IMB serta mengambil tindakan
sesuai ketentuan terhadap pelanggaran, penyimpangan,
penyalahgunaan pemanfaatan ruang kota dan IMB.
(3) Penjabaran tugas Seksi Penyuluhan dan Pembinaan
adalah :
a. memberikan bimbingan dan petunjuk tentang
perencanaan tata ruang, tata bangunan dan
perumahan;
b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada
masyarakat, swasta maupun instansi pemerintah
tentang persyaratan administrasi, teknis, prosedur
dan mekanisme penerbitan KRK dan IMB, tata tertib
penghunian perumahan, tata tertib pembangunan dan
30
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
pemanfaatan bangunan perumahan, inventarisasi
terhadap rumah-rumah dinas atau rumah penguasaan
pemerintah daerah, pengembangan perumahan dan
pengusaha pengelola perumahan, rumah sewa dan
rumah kost (pondokan);
c. menyiapkan bahan, jadwal dan rencana anggaran yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan;
d. melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruang kota;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan di lapangan disesuaikan dengan ijin
yang telah diterbitkan pada kawasan konservasi
(melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
pendirian bangunan berdasarkan IMB);
f. memberikan teguran atau peringatan atas
pelanggaran atau penyimpangan atau penyalahgunaan
Keterangan Rencana Kota dan IMB;
g. menghentikan kegiatan pelaksanaan bangunan yang
menyimpang atau melanggar dari KRK;
h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aspek
sosial dan ekonomi dalam aplikasi rencana tata
ruang kota;
i. melakukan pengusutan dan pemrosesan terhadap
penyimpangan yang berkaitan dengan tata ruang dan
tata bangunan serta mengambil tindakan terhadap
pelanggaran atau penyimpangan KRK dan IMB;
j. mempersiapkan berbagai data pendukung dalam rangka
mengambil tindakan atas berbagai pelanggaran KRK
dan IMB;
k. mempersiapkan, mengkoordinasikan dengan berbagai
unit kerja terkait untuk melaksanakan penindakan
atau penertiban terhadap penyimpangan,
pelanggaran, penyalahgunaan KRK dan IMB;
31
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
l. melakukan penertiban perumahan dalam rangka
penyelesaian permasalahan penghunian perumahan dan
pengendalian kegiatan pembangunan perumahan;
m. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan
(1) Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
(2) Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang melakukan pendataan,
rekomendasi, pengawasan, penertiban pelestarian
bangunan yang bernilai historis tinggi atau bernilai
arsitektur tinggi.
(3) Penjabaran tugas Seksi Konservasi dan Penataan
Lingkungan adalah :
a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
pelestarian bangunan cagar budaya;
b. melakukan penataan, pembinaan, pengarahan dalam
rangka pelestarian bangunan yang bernilai cagar
budaya atau mengandung arsitektur tinggi,
konstruksi yang bercirikan nilai budaya masa lalu
termasuk Arsitektur Minang Kabau;
c. menginventarisir penyimpangan, pelanggaran yang
terjadi terhadap pelaksanaan izin pembangunan di
kawasan yang termasuk dilestarikan;
d. memberikan peringatan, teguran dan mengambil
tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi pada
kawasan yang dilestarikan;
32
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka pengendalian pembangunan di kawasan yang
dilestarikan;
f. melakukan pengawasan bangunan dan lingkungan pada
kawasan-kawasan perumahan dan kawasan strategi
lainnya serta sarana dan prasarana;
g. pengelolaan dan pengendalian penomoran bangunan
dan pengaturan nama-nama jalan di komplek
perumahan;
h. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dari beberapa uraian tugas pokok dan fungsi
diatas terlihat dengan jelas bahwa Dinas TRTBP Kota
Padang disamping sebagai SKPD Penyelenggara pelayanan
perizinan, juga sebagai SKPD penyusun kebijakan
teknis dibidang Tata Ruang Tata Bangunan dan
Perumahan. Sudah tentu pelaksanaan tugas ini tidaklah
mudah, harus didukung dengan 3 M yang memadai yaitu
Man (SDM), Money dan Methode (strategi). Man/Sumber
Daya Manusia, sejak terbentuknya Dinas TRTBP sebagai
bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota
Padang, tenaga teknis yang memiliki keahlian dibidang
pengukuran maupun arsitektur untuk proses perizinan
sangat minim sekali mengingat permohonan perizinan
yang masuk setiap harinya cukup banyak, dengan
perbandingan berkas perizinan 15 s.d 20 buah
ditangani oleh 5 orang tenaga teknis yang akan
memproses dari mulai pengukuran lapangan, pembuatan
laporan hasil survey, pembuatan gambar situasi dan
menuangkan laporan kedalam bentuk blad. Hal ini yang
membuat proses perizinan cukup lama, disamping masih
banyaknya ketidakjelasan prosedur atau protap
33
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
administrasi pengurusan permohonan perizinan sehingga
tertundanya kesiapan perizinan dalam bentuk Surat
Keputusan.
Money/anggaran; kurangnya dana untuk petugas
teknis turun kelapangan sebagai bentuk apresiasi atau
imbalan pemrosesan/operasional internal yang
mengakibatkan terbentuknya mind set dari petugas itu
sendiri atau sebagai dalih untuk mencari tambahan
dari balas jasa profesionalisme petugas turun
kelapangan atau pembuatan gambar sehingga terkadang
ada beberapa berkas yang luput dari percepatan
penyelesaian perizinan. Sedangkan fungsi Dinas TRTBP
sebagai SKPD perumus kebijakan dibidangnya, selama
ini dalam menjalankan program kegiatan maupun
koordinasi lintas instansi masih dalam ruang lingkup
wajar dan cukup optimal. Sedangkan untuk
methode/mekanisme, masih kurang disosialisasikan
kepada stakeholders terkait baik internal maupun
eksternal pengguna layanan, sehingga informasi yang
diterima oleh masyarakat sebagai pengguna layanan
sangat kurang terutama yang menyangkut prosedur
perizinan dan manfaat yang diterima.Berikut data yang
menggambarkan hasil dari proses perizinan selama
kurun waktu 5 tahun terakhir :
34
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Grafik 1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi
di Dinas TRTBP Kota Padang Tahun 2009-2013
0
2
4
6
8
10
12
2009 2010 2011 2012 2013
Target
Realisasi
Dinas TRTP merupakan salah satu SKPD penghasil PAD
(Pendapatan Asli Daerah) yang cukup besar berasal dari
Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Izin Mendirikan
Bangunan hal ini terlihat dari grafik diatas mengalami
peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2010
dengan target Rp.6,5 milyar terealisasi sebesar
Rp.7.049.273.398 atau 108,45%,-kesemuanya ini merupakan
peran serta dari seluruh pihak baik internal SKPD
maupun eksternal/stakeholders.
35
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Grafik 2. Perkembangan jumlah pengurusan IMB dan KRK
0
200
400
600
800
1000
1200
2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah IMB
Jumlah KRK
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Pemerintah Kota
Padang telah mengeluarkan kebijakan dalam pemberian
keringanan retribusi atau pemberian kemudahan
prosedural untuk bangunan masyarakat yang telah berdiri
namun belum memiliki IMB, sehingga dengan adanya
kebijakan ini kebutuhan masyarakat akan IMB dapat
dipenuhi, namun sebagian besar yang mengurus IMB adalah
bangunan-bangunan baru terkecuali pada tahun 2009
(pasca gempa) dimana masyarakat diberikan kemudahan
atau bahkan dibebaskan dari pembayaran retribusi bagi
bangunan yang runtuh, disamping itu pelimpahan
kewenangan dari Walikota Kepada Camat dan Lurah telah
efektif berjalan mengenai proses perizinan ini.
36
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Grafik 3. Perkembangan Bangunan Yang Disegel dan
Pengaduan Masyarakat Yang Diproses Tahun 2009-2013
0
20
40
60
80
100
120
2009 2010 2011 2012 2013
Bangunan
Disegel
Proses
Pengaduan
Dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Dinas TRTBP
juga mengadakan kegiatan seperti Sosialisasi Perda,
pemasangan plang segel, penghentian pekerjaan dan
pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang menyalahi
aturan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses tersebut diawali dengan pemberian surat teguran
atau peringatan terhadap masyarakat yang bermasalah hal
ini dilihat dari kasus yang ditangani. Sedangkan untuk
menyikapi pengaduan masyarakat, petugas akan turun
langsung ke lokasi yang bermasalah dan apabila ditemui
pelanggaran atau bertenangan dengan Perda maka petugas
akan memprosesnya. Hasil dari kegiatan tersebut dapat
terlihat dengan jelas pada grafik diatas.
37
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
2.2 Sumber Daya Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan
Perumahan Kota Padang
Sumber daya yang ada di Dinas Tata Ruang Tata
Bangunan dan Perumahan Kota Padang terdiri dari
penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat
pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti secara formal
dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung
penyelenggaraan kegiatan. Berikut gambaran umum mengenai
sumber daya manusia yang tersedia di Dinas TRTBP Kota
Padang Tahun 2014.
Tabel 2.1
Jumlah PNS dan Non PNS
Dinas TRTBP Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014
No Pendidikan PNS Non PNS Jumlah %
1 SD 0 1 1 0,971
2 SMP 1 0 1 0,971
3 SMA 40 6 46 44,66
4 D3 7 3 10 9,709
5 S1 27 4 31 30,09
6 S2 14 0 14 13,59
Jumlah 89 14 103 100%
Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas TRTBP 2014
Tabel 2.1 menunjukkan, pegawai Dinas TRTBP Kota
Padang berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas SD
sebesar 0,971% SMP sebesar 0,971% SMA sebesar 44,66% D3
sebesar 9,709% S1 sebesar 30,09% S2 sebesar 13,59%. Bila
dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai Dinas TRTBP Kota
Padang yang rata-rata berpendidikan S1 sebesar 30,09% dan
S2 sebesar 13,59%.
38
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Jumlah pegawai Dinas TRTBP Kota Padang berdasarkan
pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 2.2
Jumlah PNS
Dinas TRTBP Berdasarkan Golongan Tahun 2014
No Golongan PNS Jumlah %
1 Gol II 15 orang 15 17,045%
2 Gol III 67 orang 67 76,136%
3 Gol IV 6 orang 6 6,818%
Jumlah 88 orang 88 100 %
Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas TRTBP Tahun 2014
Berdasarkan tabel 2.2 diatas maka pegawai Dinas
TRTBP Kota Padang berdasarkan golongan terdiri atas
golongan II sebanyak 17,0458% golongan III sebanyak
76,1368% golongan III sebanyak 6,818% melihat komposisi
tersebut, pegawai Dinas TRTBP Kota Padang didominasi oleh
golongan III, sehingga untuk menunjang kinerja yang lebih
baik Dinas TRTBP memerlukan tambahan pegawai pada
golongan II dan I untuk tenaga teknis operator dan
administrasi.
Disamping pendidikan formal pegawai Dinas TRTBP juga
telah mengikuti pendidikan diklat teknis, dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 2.3
Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Tata Ruang Tata Bangunan
dan Perumahan Kota Padang Yang Telah Mengikuti Pendidikan
Diklat Teknis Tahun 2014
No Tingkat Diklat Teknis Jumlah Pegawai Yang Mengikuti
39
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
1 Kepemimpinan 1 orang
2 Perencanaan 2 orang (subbag umum, kasi
PAK)
3 Protokoler 1 orang
4 Kepegawaian 1 orang
5 KUR Manajemen Proyek 1 orang
6 Arsiparis 1 orang
7 Bendaharawan 2 orang
8 Peningkatan Disiplin 1 orang
9 Geo Survey dan Pemetaan 1 orang
10 TOT Penjenjangan 1 orang
11 Waskat 1 orang
Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas TRTBP Tahun 2014
2.3 Sarana dan Prasarana Pada Dinas TRTBP Kota Padang
Dinas TRTBP Kota Padang memiliki gedung kantor berlantai
2 dengan luas 504 m2 serta 1 gedung UPT Rusunawa ,
kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unit dan roda 2 37
unit, saluran telepon sebanyak 10 line, fasilitas
komputer terdiri dari 23 unit PC dan 12 unit laptop, AC
14 unit dalam kondisi baik, yang didukung oleh jaringan
internet yang bisa diakses di seluruh ruangan, serta
jaringan internet merupakan media komunikasi yang efektif
baik untuk kepentingan internal maupun untuk kepentingan
eksternal yang membutuhkan informasi. Dinas TRTBP
memiliki ruang rapat yang representatif dengan kapasitas
40 orang dengan dilengkapi oleh audio visual dan infokus
yang baik. Sarana lainnya yaitu tersedia ruang mushala
untuk beribadah serta 5 kamar mandi dalam keadaan layak
pakai.Berikut tabel peralatan dan perlengkapan kantor
penunjang kelancaran tugas sebagai berikut :
40
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Tabel 2.4
Inventaris Barang Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan
Perumahan Kota Padang Tahun 2014
No Jenis Barang Jumlah Barang
1 Meja tulis 25 unit
2 Meja kerja staf 53 unit
3 Meja ½ biro 18 unit
4 Meja rapat 2 unit
5 Meja biro eselon III dan
II
7 unit
6 Kursi biasa 53 unit
7 Kursi putar 20 unit
8 Kursi lipat 23 unit
9 Kursi kayu 18 unit
10 Kursi tamu 4 unit
11 Kursi kerja staf 32 unit
12 Lemari kaca 18 unit
13 Lemari kayu 6 unit
14 Lemari besi 8 unit
15 Lemari peta 4 unit
16 Lemari arsip 4 unit
17 Meja komputer 6 unit
18 CPU Komputer 23 unit
19 Monitor 23 unit
20 Printer 18 unit
41
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
21 Filing kabinet 11 unit
22 Filing arsip 9 unit
23 Papan pengumuman 8 unit
24 Wireles 2 unit
Sumber : Pengurus Barang Dinas TRTBP
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas TRTBP Kota Padang
Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Perda No 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kota Padang dan Perda No 14
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah serta Peraturan Walikota No 59 Tahun 2012
tentang Penjabaran Uraian dan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas TRTBP, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh
Dinas TRTBP adalah sebagai berikut :
1. Menyusun kebijakan teknis bidang tata ruang, tata
bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan demi terwujudnya tata
ruang kota yang tertib, teratur dan seimbang serta
tata letak bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri;
2. Merumuskan sasaran strategis bidang tata ruang, tata
bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk mencapai tata ruang
kota yang tertib, teratur dan seimbang serta tata
letak bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri;
3. Merumuskan program kerja Dinas tata ruang, tata
bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan
urusan tata ruang dan tata bangunan dapat terukur
secara tepat dan optimal;
42
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan penataan
ruang dan penataan bangunan dengan para stakeholder
terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan
dengan baik;
5. Menyelenggarakan urusan tata ruang, tata bangunan, dan
perumahan serta tugas pembantuan meliputi manajemen,
penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan demi terwujudnya penataan
ruang kota yang tertib, teratur dan seimbang serta
penataan bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri;
6. Mengendalikan penyelengaraan urusan penataan ruang dan
penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga
ketertiban, keteraturan dan keseimbangan tata ruang
kota serta menjaga kerapian, keindahan, kenyamanan dan
keasrian tata letak bangunan;
7. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan tata
ruang, tata bangunan, dan perumahan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian
hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan
efektif;
8. Mengarahkan penyelenggaraan urusan penataan ruang dan
penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas
yang tepat sasaran;
9. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan penataan ruang dan
penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan
pelaksanaan tugas secara komprehensif;
10. Melaporkan penyelenggaraan urusan tata ruang, tata
bangunan, dan perumahan secara periodik berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja;
43
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
11. Pengguna anggaran dinas;
12. Pengguna barang dinas; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas
pelaksanaan tugas/kegiatan, maka Dinas TRTBP perlu
memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan
pengganggaran dalam rangka mewujudkan good governance dan
clean government serta didukung oleh kinerja aparatur
yang berkualitas.
2.5 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Tata Ruang Tata
Bangunan dan Perumahan Kota Padang
Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang
akan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan
Perumahan Kota Padang lima tahun kedepan, diidentifikasi
dari permasalahan yang terjadi yaitu :
1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang
sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM dimasing-masing bidang
yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi
pendidikan dan keahlian.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah,
sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada
para karyawan yang ada.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik
dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
5. Belum adanya protap yang jelas tentang pelaksanaan
perizinan.
6. Koordinasi, sharing data dan informasi belum berjalan
dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang
belum optimal.
44
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
7. Sistem pengendalian dan evaluasi serta penggunaan dan
tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan
pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai
input.
Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas maka
sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja Dinas
TRTBP telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian
yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan
Perumahan menyusun strategi yang mengacu pada faktor
kekuatan dan kelemahan lingkungan internal serta faktor
peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.
Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal
Dinas TRTBP Kota Padang adalah sebagai berikut :
1. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan.
2. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki
sekarang.
3. Pengelolaan keuangan secara otonomi.
4. Tersedia produk-produk perencanaan yang dihasilkan.
5. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik.
6. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai.
7. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja
pada Dinas TRTBP dan pola komunikasi yang lancar
antar atasan dan bawahan.
Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada
lingkungan internal adalah sebagai berikut :
1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu
unit organisasi.
2. Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan
kompetensi kualifikasi pendidikan.
45
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah
sehingga mempengaruhi inisiatif dan innovasi staf.
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang
dibutuhkan.
5. Belum lengkapnya basis data yang akurat dan terkini.
Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada
lingkungan eksternal adalah sebagai berikut :
1. Peran SKPD sebagai perumus kebijakan dibidang tata
ruang tata bangunan dan perumahan semakin strategis
dalam meenentukan arah pembangunan daerah. Produk
yang dihasilkan menjdai pedoman dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan
yang diamanatkan dalam Undang-undang.
2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis
teknologi informasi sehingga memudahkan dan
mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik
itu melalui jaringan internet, telepon dan komputer.
3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan
tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif
sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan
kegiatan yang lebih partisipatif.
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap
tuntutan pembangunan daerah.
5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal
dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia tersedia.
6. Banyaknya pusat-pusat pendidikan, penelitian dan
pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk
menjalin kemitraan bagi pengembangan pembangunan
daerah.
46
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan
eksternal adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya implementasi dokumen yang
dihasilkan dengan pelaksanaan program/kegiatan
pembangunan.
2. Perundang-undangan yang senantiasa bisa berubah
dalam jangka waktu relatif deklat.
3. Masih adanya pemahaman yang berbeda dalam
menterjemahkan substansi penataan.
4. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan
cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan
sosial, ekonomi dan budaya.
5. Belum tersedianya petunjuk operasional yang
mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan
multi tafsir dan akhirnya menimbulkan konflik antar
pusat dan daerah.
Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan
pendekatan SWOT. Dari hasil analisis SWOT kemudian
disusun strategi untuk lima tahun kedepan sebagai
berikut :
1. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan
informasi.
2. Peningkatan produk penataan yang implementatif.
3. Peningkatan Kesejahteraan aparatur.
4. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola
pendekatan pelayanan prima.
5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM.
6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan
fungsinya.
47
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
7. Penerapan sistem reward and punishment yang
berkeadilan.
8. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan
mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan
penganggaran.
9. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi
kewilayahan.
10. Peningkatan partisipatif masyarakat.
11. Terjalinnya komunikasi dan sinkronisasi dalam
mensinergikan perencanaan pembangunan.
12. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi
dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya.
Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan
prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya
mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis
tapisan yang berdasarkan 9 indikator yaitu :
a. Waktu pelaksanaan strategi.
b. Besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan
sasaran.
c. Biaya yang diperlukan.
d. Pelaksanaan strategi memerlukan pengembangan baru,
perubahan yang konsekuen, penyesuaian terhadap
perundang-undangan, penambahan fasilitas dan
penambahan tenaga kerja/staf.
e. Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah.
f. Akibat yang ditimbulkan apabila salam dalam
melaksanakan strategi.
g. Dampak yang timbul terhadap dinas-dinas lainnya.
h. Sensitivitas strategi terhadap aspek sosial,
ekonomi dan politik.
48
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Berdasarkan hasil analisis tapisan yang telah
dilakukan, menghasilkan rumusan 6 strategi utama dari
12 alternatif strategi Dinas TRTBP yaitu :
1. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan
informasi.
2. Peningkatan produk penataan yang implementatif.
3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola
pendekatan pelayanan prima.
4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM.
5. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan
fungsinya.
6. Penerapan sistem reward and punishment yang
berkeadilan.
Dengan penjelasan bahwa sesuai visi dan misi SKPD
pada lima tahun kedepan, perlunya memanfaatkan
teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan
seperti peningkatan band with dari 1 MB menjadi 3 MB
pada jaringan internet yang digunakan sebagai sarana
informasi kepada masyarakat dan instansi lainnya yang
membutuhkan informasi penataan ruang, bangunan dan
perumahan. Perlunya menciptakan produk-roduk penataan
yang implementatif yang dapat menghasilkan output
sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan
capaian program yang direncanakan yang bermanfaat
bagi masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan
daerah secara signifikan.
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perlu
dilakukan pendekatan pelayanan prima yang handal,
tanggap/responsif dengan keyakinan, peduli dan
berwujud (tangible). Untuk mewujudkan itu semua perlu
ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia sesuai
49
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mumpuni
serta reward and punishment yang berkeadilan.
2.6 Analisis Indikator Kinerja Terhadap Capaian Sasaran
Renstra Dinas TRTBP Kota Padang
Analisis bertujuan untuk menilai keserasian,
keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian
sasaran pelaksanaan Renstra sesuai dengan urusan yang
menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi masing-
masing bidang yang ada dilingkungan Dinas TRTBP.
Tabel 2.5
Indikator Kinerja Terhadap Capaian Keluaran (Output)
Renstra Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota
Padang Tahun 2014
No Indikator Kinerja Capaian Output Renstra
Dinas TRTBP Kota Padang
1 Meningkatnya kemampuan
pegawai dibidang teknis
Jumlah pegawai yang
memiliki keahlian bidang
tata ruang, tata bangunan
dan perumahan
2 Meningkatnya peralatan
kerja dan perlengkapan
kantor yang memadai
Persentase pemenuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor
3 Meningkatnya pemenuhan
operasional perkantoran
Persentase pemenuhan
operasional perkantoran
4 Meningkatnya ketepatan
waktu penyusunan dokumen
kegiatan
Persentase ketepatan waktu
penyusunan dokumen
5 Meningkatnya kesesuaian
program/kegiatan yang
direncanakan terhadap
program/kegiatan yang
Persentase kesesuaian
program/kegiatan yang
direncanakan terhadap
program/kegiatan yang
50
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
disepakati dianggarkan disepakati dianggarkan
6 Meningkatnya capaian
pelaksanaan tahapan
evaluasi pembangunan
Persentase capaian
pelaksanaan tahapan
evaluasi pembangunan
7 Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan ruang
terhadap rencana tata
ruang wilayah
Persentase implementasi
pemanfaatan ruang terhadap
Perda Tata Ruang
8 Meningkatnya pelayanan
perkantoran sesuai
standar operasional
prosedur berlaku
Persentase pemenuhan
pelayanan
9 Meningkatnya pemanfaatan
hasil pengembangan
kegiatan
Persentase pemanfaatan
data hasil pengembangan
kegiatan
10 Meningkatnya kelengkapan
data spasial/peta digital
Persentase pengolahan data
spasial/peta digital
Berdasarkan data diatas dapat kita sampaikan bahwa
sasaran rencana strategis Dinas TRTBP Kota Padang Tahun
2014-2019 dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas
pelayanan bagi masyarakat (publik) perlu dilakukan dengan
pendekatan pelayanan yang prima, handal, tanggap dengan
keyakinan, peduli dan berwujud serta memanfaatkan
teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan,
sehingga menghasilkan produk-produk penataan yang lebih
implementatif. Pencapaian produk-produk perencanaan yang
implementatif perlu didukung oleh manajemen (pimpinan)
dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai
dengan tugas dan fungsinya dan profesionalisme serta
penerapan sistem reward and punishment yang berkeadilan.
51
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting
dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana
pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang
telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat
dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian
prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tugas dan fungsi Dinas TRTBP dalam memberikan pelayanan,
senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan
inetrnal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna
layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari
masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari
perencanaan yang tidak boleh diabaikan .
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat
kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang
terjadi yaitu :
1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang
sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang
yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi
pendidikan dan keahlian.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah,
sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi dan
kreativitas para karyawan yang ada.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik
dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
5. Belum komitnya prosedur perizinan dalam lingkungan
internal SKPD.
52
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
6. Hasil suatu kajian belum sepenuhnya berkaitan
langsung dengan kebijakan penataan dan hasilnya belum
sepenuhnya ditindaklanjuti.
7. Sharing data belum berjalan dengan baik, karena
pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal.
8. Sistem pengendalian dan evaluasi serta penggunaan dan
tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan
pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input
bagi kebutuhan perencanaan.
Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi
permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor
kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka
akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka
panjang.
Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan diatas,
kapasitas Dinas TRTBP sebagai organisasi penata ruang,
bangunan dan perumahan di Kota Padang perlu diperkuat
agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan
secara baik. Faktor pendorong dan penghambat secara
internal kelembagaan Dinas TRTBP yang terkait dengan
tujuan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 3.1
53
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Tabel 3.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Internal
Kelembagaan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan
Perumahan Kota Padang
Tujuan Jangka
Menengah
Permasalahan
Pelayanan
Penghambat Pendorong
1. Tersedianya
SDM yang handal
dan profesional
di bidangnya
masing-masing
Terbatasnya
kualitas dan
kuantitas SDM
Penempatan
Pegawai yang
tidak sesuai
dengan
kebutuhan
Tingginya
motivasi
pegawai dalam
melaksanakan
tugas, adanya
pemberian
penghargaan
dan hukuman
berdasarkan
kinerja
2.Terlaksananya
tata kelola
birokrasi yang
baik dan bersih
(good and clean
govenance)
Terbatasnya
peralatan
pendukung yang
tersedia
Belum
tertatanya
sistem
pengelolaan
basis data dan
aset dengan
baik
Memanfaatkan
sarana dan
prasarana
secara
optimal
3.Tersedianya
dokumen
perencanaan
penataan
pembangunan
tepat waktu,
operasional,
fokus,
berkelanjutan,
tuntas dan
partisipatif
berdasarkan
asas manfaat
Kurangnya
koordinasi
dengan
stakeholders
dalam
penyusunan
program
pembangunan
tahunan
sehingga tidak
tepat waktu
Peran aktif
dari SKPD
terkait
terhadap
perencanaan dan
tindaklanjutnya
yang masih
kurang
Adanya
komitmen
bersama dalam
mewujudkan
program
pembangunan
54
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
dan kebutuhan
4.Terciptanya
koordinasi
perencanaan
penataan dan
pembiayaan
pembangunan
yang rasional
dan
proporsional,
transparan,
akuntabel dalam
rangka
efisiensi dan
efektifitas
penggunaan
anggaran
Belum
terlaksananya
perencanaan
penataan
secara e-
planning
Sistem
elektronik yang
belum memadai
Keterbukaan
informasi dan
komunikasi.
5.Terlaksananya
kajian dan
penelitian yang
komprehensif
dan inovatif
dalam rangka
optimalisasi
pemanfaatan
potensi sumber
daya yang
tersedia
sebagai dasar
penyusunan
dokumen
penataan
Belum
sinergisnya
perencanaan
sesuai dengan
potensi daerah
Pemanfaatan
sumber daya
alam yang masih
belum tepat
guna, masih
kurangnya
aparatur
dibidang
penelitian
Daerah
memiliki
potensi yang
cukup memadai
6.Terlaksananya
pengendalian
penataan Kota
Padang yang
efektif dan
Masih
kurangnya
peran
pengendalian,
monitoring dan
Jadwal penataan
sering tidak
tepat waktu
Tersedianya
alat
komunikasi
yang dapat
diakses kapan
55
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
efisien evaluasi
penataan
saja
7.Tersedianya
basis data yang
akurat dalam
bentuk analisis
yang dapat
diakses dengan
sistem online
Terbatasnya
data yang
valid dan
berkualitas
Koordinasi
dengan SKPD dan
stakeholder
dibidang yang
terkait data
masih kurang
Adanya
keinginan
bersama antar
SKPD dan
pihak terkait
dalam
penyelarasan
data.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
Terpilih
Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah
terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang
akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah
terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan Dinas TRTBP yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah
tersebut. Hasil identifikasi Dinas TRTBP tentang faktor-
faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah
terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis
pelayanan Dinas TRTBP. Dengan demikian, isu-isu yang
dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada
kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan
pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar
dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
56
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Tabel 3.2
Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas TRTBP
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan,
Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan
Berbudaya.
N
o
Misi
Program
KDH dan
Wakil KDH
Permasalahan
Pelayanan
Faktor
Penghambat
Faktor
Pendorong
1 Menjadikan
Kota Padang
Sebagai
pusat
perdagangan
wilayah
barat
Sumatera
a. Program
Perencanaan
Tata Ruang
Minimnya
data/informasi
hasil kajian
yang dijadikan
acuan bagi
perencanaan
penataan
Masih kurangnya
pendukung
pengolah
data/informasi
hasil penelitian
Adanya
sarana
prasarana
penunjang
operasiona
l
b. Program
Pemanfaatan
Ruang
Data/informasi
masih bersifat
umum
Belum ada data
yang lebih rinci
c. Program
Pengendalia
n
Pemanfaatan
Ruang
Aturan proses
perijinan yang
belum
disepakati
serta
penyelesaian
Protap perizinan
yang belum
disepakati serta
petugas lapangan
yang tidak
mematuhi aturan
Adanya
aturan
kepegawaia
n
57
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
permasalahan
bangunan yang
belum tuntas
2. Menjadikan
Kota Padang
sebagai
daerah
tujuan
wisata yang
nyaman dan
berkesan
a. Pengembanga
n ruang
terbuka
hijau
Belum
tersedianya
sarana dan
kajian ruang
terbuka publik
dan hijau
Minimnya
data/informasi
pendukung
pengolahan
penyelenggaraan
ruang terbuka
publik dan hijau
Supporting
pemerintah
b. Pemberdayaa
n komunitas
perumahan
Belum
tertatanya
wisata kota
lama dan
penanganan
lingkungan
permukiman
kumuh
Minimnya
data/informasi
yang menjadi
acuan dalam
penataan wisata
kota lama dan
penataan
lingkungan
permukiman kumuh
Adanya
juknis
penataan
kota lama
3. Menciptakan
kota padang
yang aman,
bersih,
asri,
tertib,
bersahabat
dan
menghargai
kearifan
58
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
lokal
a. Program
pengembanga
n perumahan
Belum
terintegrasiny
a konsep, data
dan informasi
potensi
permasalahan
Belum
terintegrasinya
konsep, data dan
informasi potensi
permasalahan dan
penanggulangan
Tersediany
a
teknologi
dan sumber
daya
4. Mewujudkan
tata kelola
pemerintah
yang baik,
bersih dan
melayani
a. Program
pengembanga
n data dan
informasi
Belum adanya
sistem data
yang dapat
dijadikan
bahan acuan
proses
kegiatan
Masih
kurangnya/minimny
a pendukung
pengolah data
informasi proses
kegiatan
Adanya
jaringan
internet
dan sarana
prasarana
penunjang
operasiona
l
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra
Provinsi
Pelaksanaan program kegiatan di Dinas Tata Ruang
Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang yang berhubungan
dengan kebijakan nasional apabila dilihat dari prioritas
nasional seperti halnya peningkatan iklim investasi dan
usaha, apabila dikaitkan dengan perizinan yang
dikeluarkan oleh Dinas TRTBP sangat erat kaitannya
terutama menyangkut dengan peningkatan invetasi di Kota
Padang, setiap proses perizinan yang bernilai lebih dari
1 triliun Dinas TRTBP membebaskan nilai retribusinya atau
dikenal dengan istilah zero cost, begitu juga dengan yang
lainnya seperti halnya dengan mengeluarkan Perwako
tentang keringanan bagi rumah yang sudah dibangun batasan
59
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
untuk bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 2011
kebawah, hal ini tentu sangat mempengaruhi peningkatan
investasi dan usaha di kota Padang. Disamping adanya
aturan yang mengaitkan antara Pengurusan Perizinan Tempat
Usaha (SITU) dengan pengurusan Perizinan Mendirikan
Bangunan (PIMB).
Untuk implementasi kebijakan nasional dalam program
kegiatan, Dinas TRTBP Kota Padang telah melaksanakan
beberapa program kegiatan seperti Kegiatan Pemrosesan
Permohonan Perizinan, Kegiatan Monitoring dan Koordinasi
Pelaksanaan Kegiatan Perizinan, Kegiatan Penyuluhan
Kepada Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Tentang IMB dan
Perda, dari beberapa kegiatan yang disebutkan diatas
membuktikan bahwa Dinas TRTBP turut andil dalam
mengimplemetasikan dan mensukseskan salah satu dari
prioritas pembangunan nasional yaitu peningkatan iklim
investasi dan usaha.
Disamping peningkatan iklim investasi dan usaha ada
juga prioritas pembangunan nasional yang telah
dilaksanakan oleh Dinas TRTBP dalam bentuk program
kegiatan antara lain percepatan pembangunan infrastruktur
dengan kegiatannya penyusunan RDTRK suatu kawasan dimana
dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah melahirkan 2
kawasan yang berbeda untuk penetapan Rencana Detail Tata
Ruang Kota (RDTRK) ini antara lain kawasan aie pacah, dan
bungus sedangkan untuk Tahun 2014 direncanakan 2 kawasan
yang berbeda lainnya yaitu indarung dan tahura bung
hatta.
Pada tahun 2013 ada beberapa kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas TRTBP untuk penataan kawasan
kumuh dan perumahan antara lain sosialisasi peraturan
perundang-undangan dibidang perumahan, pembangunan sarana
dan prasarana serta utilitas rusunawa Kota Padang,
operasional rusunawa dan pengembalian jaminan rusunawa,
60
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
dari beberapa kegiatan diatas output yang diharapkan
adalah terciptanya kenyamanan dan kelayakan hunian
rusunawa.
Berikut tabel yang menerangkan perkembangan dalam
jumlah mengenai program kegiatan diatas :
NO JENIS KEGIATAN JUMLAH
TAHUN 2012
JUMLAH
TAHUN 2013
KET
1 Perkembangan Jumlah
Kawasan yang
memiliki RDTRK
2
1
Tahun 2012
penggabungan
dengan Tahun
2011
2 Perkembangan
Bangunan ber IMB
883 913
3 IMB Keringanan 78 132
Melihat isu strategis Pemerintah Propinsi khususnya
Dinas Tarkim dikaitkan dengan tupoksi Dinas TRTBP Kota
Padang untuk tahun 2015 memiliki kesamaan persepsi untuk
meningkatkan penyelenggaraan ruang terbuka publik dan
ruang terbuka hijau, hal ini dapat terlihat dari Program
Kegiatan Dinas TRTBP untuk tahun 2015 dengan kegiatan
kajian penyelenggaraa ruang terbuka publik dan ruang
terbuka hijau disetiap kecamatan. Berikut tabel yang
menunjukkan rasio perkembangan luas ruang terbuka hijau,
ijin lokasi dan jumlah rumah di Kota Padang :
No Jenis 2012 2013
1 Rasio Ruang Terbuka
Hijau
36,98% 43,77%
2 Ijin Lokasi 100% 100%
3 Jumlah Rumah 153.477 155.809
61
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan
atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah
yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Untuk
melihat wilayah sebagai kesatuan geografis perlu
dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Padang mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan
terdapat 3 stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu
pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah
kabupaten/kota.
Perda RTRW Kota Padang telah ditetapkan sejak Tahun
2012 dengan nomor 4 Tahun 2012 yang memuat tentang RTRW
Kota Padang Tahun 2010-2030 yang mana didalamnya
terkandung peruntukan ruang di wilayah Kota Padang, agar
ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukkannya
dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemuka saat ini,
dimana terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas
manusia.
Dari perjalanan penataan dan pemanfaatan ruang
selama ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul
antara lain sebagai berikut :
1.Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam
pemanfaatan ruang.
2.Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan
ruang, hal ini disebabkan tidak tersampaikannya
informasi tentang peraturan penataan ruang dan
kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan
pemanfaatan ruang.
3.Belum sepenuhnya RTR dijadikan acuan bagi pembangunan
daerah.
62
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
4.Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi
bidang penataan ruang.
Adapun telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas TRTBP
Berdasarkan Telaahan RTRW beserta faktor penghambat dan
pendorong keberhasilan penanganannya.
No RTRW terkait
tugas dan
fungsi SKPD
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat
Faktor
Pendorong
1 Sosialisasi
RTRW
Belum
dilaksanakan
secara berkala,
berkelanjutan
dan menyeluruh
Anggaran
dan
Mekanisme
UU No 26
Tahun 2007
tentang
Penataan
Ruang
2 Pelayanan
data dan
Informasi
Peta
Belum optimal
hasil kajian
untuk bahan
perencanaan
penataan
Anggaran
dan SDM
UU No 14
Tahun 2008
tentang
Keterbukaan
Informasi
Publik
3 Pengendalian
Penataan
Ruang
BKPRD (Badan
Koordinasi
Penataan Ruang
Daerah) belum
optimal
dilaksanakan
Peraturan
Kepala
Daerah
belum
direvisi
UU No 26
Tahun 2007
tentang
Penataan
Ruang
4 Evaluasi
Pemanfaatan
Ruang
Belum
dilaksanakan
secara optimal
masih bersifat
parsial
Anggaran
dan
Prosedur
UU No 26
Tahun 2007
tentang
Penataan
Ruang
63
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Sedangkan permasalahan dibidang Lingkungan Hidup
berkaitan dengan masalah persampahan, masalah persampahan
di Kota Padang adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas
Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang layak baik secara
teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain
menampung timbunan sampah juga meminimalisir bahaya
penimbunan sampah tersebut baik secara fisik, kimia
maupun biologi. Terkait dengan pengelolaan persampahan
dihubungkan dengan tupoksi Dinas TRTBP yaitu dengan
ditetapkannya kawasan Air Dingin sebagai Tempat
Pembuangan Sampah Akhir di Kota Padang, namun untuk
rencana pembangunan depo sementara Tempat Pembuangan
Sampah di tiap kecamatan belum dapat dilakukan, hal ini
terkendala akibat penentuan lokasi fasum yang tepat untuk
masing-masing depo tersebut belum jelas. Disamping
masalah persampahan ada juga masalah keberadaan penambang
galian non c di sekitar bantaran sungai, hal ini terkait
dengan belum adanya peraturan Kepala Daerah yang mengatur
tentang tindakan tegas bagi penambang tersebut sehingga
sangsi yang diberikan masih berdasarkan Perda RTRW.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan
dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada
periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka
panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan,
sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan
identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan
lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Dinas
TRTBP Kota Padang yaitu :
1. Kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai standar
kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan
kondisi yang akhir-akhir ini menjadi penting untuk
64
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
menunjang aktivitas kinerja Dinas dalam penyusunan
dokumen sehingga menjadi lebih terarah dan terukur.
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran
yang akan dicapai oleh Dinas TRTBP, faktor peluang
yang ada di lingkungan eksternal menjadi penting,
agar jumlah SDM yang dibutuhkan sudah terpenuhi juga
memiliki SDM yang berpotensi, profesional sesuai
tugas dan fungsinya.
2. Terlaksananya tata kelola birokrasi yang baik dan
bersih (good and clean govenance, dengan menerapkan
prosedur yang jelas serta menghasilkan SDM yang
berkualitas diharapkan berjalannya program kegiatan
SKPD serta pelayanan kepada masyarakat dapat
menghasilkan tata kelola birokrasi yang baik dan
bersih.
3. Perlunya inovasi dibidang perencanaan tata ruang
sebagai bentuk perwujudan visi SKPD yaitu terciptanya
tata ruang, tata bangunan dan kawasan permukiman yang
berkualitas dengan sistem informasi yang transparan,
akuntabel dan implementatif.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program
kegiatan baik rutin maupun tambahan untuk
meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan
proses perencanaan dengan melibatkan stakeholders
untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi
pembangunan kota secara lebih terstruktur.
65
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
BAB IV
VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas TRTBP
Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan
bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya
agar tetap konsisten dan dapat eksis, aspiratif,
inovatif dan produktif. Visi tersebut menentukan arah
dan tujuan perencanaan sekaligus menggambarkan kondisi
yang ingin dicapai dan menjadi komitmen seluruh pihak
yang berkepentingan (stakeholders) dengan perencanaan
tersebut. Terselenggaranya good governance merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan
aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita
bangsa dalam bernegara. Dalam rangka tersebut
diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Visi Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan
Kota Padang dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala
Daerah yang ditetapkan dalam RPJM Kota Padang Tahun
2014-2019 yaitu : Mewujudkan Padang Menjadi Kota
Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera,
Religius dan Berbudaya.
Berdasarkan pada visi diatas dan melihat kondisi
Pemerintah Kota Padang serta sesuai dengan tupoksi dari
SKPD maka Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan
Kota Padang menetapkan visi untuk periode 2014-2019
yaitu: “Terciptanya tata ruang, tata bangunan dan
kawasan permukiman yang berkualitas dengan sistem
informasi yang transparan, akuntabel dan implementatif
Tahun 2019”.
Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat
mendorong efektivitas dan efisiensinya perencanaan
66
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
pembangunan yang professional maka rumusan misi Dinas
TRTBP Kota Padang Tahun 2014-2019 adalah sebagai
berikut:
1. Mewujudkan kualitas manajemen data secara Informasi
Teknologi dan mengembangkan perumusan kebijakan
teknis penataan kota dalam sistem yang transparan,
akuntabel dan implementatif
2. Mewujudkan rencana tata ruang kota yang sesuai
dengan kaidah dan aturan.
3. Mendukung penataan perumahan, kawasan/lingkungan
permukiman beserta sarana dan prasarana pendukung
yang berkelanjutan.
4. Menciptakan penataan bangunan yang sesuai dengan
rencana kota
5. Meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap
pelanggaran dan penyimpangan izin mendirikan
bangunan
6. Menjaga bentuk arsitektur bangunan cagar budaya dan
atau bersejarah.
Tabel 4.1
Keterkaitan Visi dan Misi
Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota
Padang
Dengan Visi Misi Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-
2019
Visi Pemerintah Kota Padang
Tahun 2014-2019
Visi Dinas TRTBP Kota
Padang Tahun 2014-2019
Mewujudkan Padang Menjadi
Kota Pendidikan,
Perdagangan dan Pariwisata
Yang Sejahtera, Religgius
dan Berbudaya
Terciptanya tata ruang,
tata bangunan dan kawasan
permukiman yang
berkualitas dengan sistem
informasi yang
transparan, akuntabel dan
implementatif Tahun 2019
67
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Misi Pemerintah Kota Padang
Tahun 2014-2019
Misi Dinas TRTBP Kota
Padang Tahun 2014-2019
1. Mewujudkan pendidikan
yang berkualitas untuk
menghasilkan SDM yang
beriman, kretaif dan
berdaya saing.
2. Menjadikan kota padang
sebagai pusat
perdagangan wilayah
barat sumatera.
3. Menjadikan kota padang
sebagai daerah tujuan
wisata yang nyaman dan
berkesan.
4. Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
dan pengembangan ekonomi
kerakyatan.
5. Menciptakan kota padang
yang aman, bersih, asri,
tertib, bersahabat dan
menghargai kearifan
local
6. Mewujudkan tata kelola
pemerintah yang baik,
bersih dan melayani.
1. Mewujudkan kualitas
manajemen data secara
Informasi Teknologi
dan mengembangkan
perumusan kebijakan
teknis penataan kota
dalam sistem yang
transparan, akuntabel
dan implementatif
2. Mewujudkan rencana
tata ruang kota yang
sesuai dengan kaidah
dan aturan.
3. Mendukung penataan
perumahan,
kawasan/lingkungan
permukiman beserta
sarana dan prasarana
pendukung yang
berkelanjutan.
4. Menciptakan penataan
bangunan yang sesuai
dengan rencana kota
5. Meningkatkan
pengawasan dan
penertiban terhadap
pelanggaran dan
penyimpangan izin
mendirikan bangunan
6. Menjaga bentuk
arsitektur bangunan
68
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
cagar budaya dan atau
bersejarah.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas TRTBP Kota
Padang
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah
ditetapkan oleh Dinas TRTBP Kota Padang, maka unit
organisasi harus merumuskan Visi dan Misi tersebut
kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa
perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan
dan sasaran Dinas TRTBP Kota Padang pada umumnya
didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan
setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar
Dinas TRTBP mampu mencapai tujuan dan sasarannya.
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan
misi,dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi.
Adapun tujuan stratejik dari Dinas TRTBP Kota Padang
sebagai berikut :
1. Meningkatnya jumlah warga masyarakat yang mengurus
Advice Planning dan IMB.
2. Mewujudkan perencanaan kota yang berwawasan
lingkungan.
3. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat Dinas
TRTBP dalam pemberian pelayanan.
4. Meminimalkan pelanggaran dan penyimpangan advice
planning dan IMB di Kota Padang.
5. Mewujudkan kelestarian kawasan kota lama dan aset
bangunan bersejarah.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur
yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan
69
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan
dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan
kegiatan. Adapun sasaran Dinas TRTBP tahun 2014-2019
antara lain :
1. Terwujudnya kualitas manajemen data secara IT dan
perumusan kebijakan teknis penataan kota dalam sistem
yang transparan, akuntabel dan implementatif.
2. Terwujudnya penataan kota sesuai dengan perencanaan
kota.
3. Terciptanya tata bangunan yang berkualitas dengan
sistem informasi yang transparan, akuntabel dan
implementatif.
4. Terciptanya ketertiban dan keteraturan mendirikan
bangunan sesuai dengan rencana kota.
5. Terwujudnya kelestarian arsitektur bangunan cagar
budaya dan atau bersejarah.
70
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran
untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka
kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja
Satuan Target
pada
tahun
ke 1
Target
pada
tahun
ke 2
Target
pada
tahun
ke 3
Target
pada
tahun
ke 4
Target
pada
tahun
ke 5
1. Meningkat
nya
jumlah
warga
masyaraka
t yang
mengurus
Advice
Planning
dan IMB.
1. Terwujud
nya
kualitas
manajemen
data
secara IT
dan
perumusan
kebijakan
teknis
penataan
kota
dalam
sistem
yang
transpara
n,
akuntabel
dan
implement
atif.
- Jumlah
pegawai
yang
memiliki
keahlian
komputer
/IT
- Persenta
se
pemenuha
n system
informas
i
teknolog
i
- Persenta
se
pemenuha
n
peralata
n/perlen
gkapan
kantor
Orang
%
%
5
65
30
5
35
30
5
40
5 5
2. Mewujud
kan
perencan
aan kota
yang
berwawas
an
lingkung
an.
2.Terwujudny
a penataan
kota
sesuai
dengan
perencanaa
n kota.
- Persenta
se
ketepata
n waktu
penyusun
an
dokumen
- Persentas
e
implement
%
%
%
42,11
10
20
10,53
10
20
21,05
20
20
10,53
30
20
15,79
30
20
71
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
2. asi
perencana
an tata
kota
- Persentas
e
pemenuhan
pelayanan
3.Meningka
tnya
kemampuan
dan
keterampil
an aparat
Dinas
TRTBP
dalam
pemberian
pelayanan.
Terciptanya
tata
bangunan
yang
berkualitas
dengan
sistem
informasi
yang
transparan,
akuntabel
dan
implementat
if
- Jumlah
pegawai
yang
berkuali
tas
dibidang
teknis
dan IT
- Persenta
se
ketepata
n waktu
pelayana
n
- Persenta
se
pemenuha
n
pelayana
nadminis
trasi
perkanto
ran
Orang
%
%
10
42,11
20
10
10,53
20
10
21,05
20
10
10,53
20
10
15,79
20
4.Meminima
lkan
pelanggara
n dan
penyimpang
an advice
planning
dan IMB di
Kota
Padang.
Terciptanya
ketertiban
dan
keteraturan
mendirikan
bangunan
sesuai
dengan
rencana
kota.
- Persenta
se
capaian
pelaksan
aan
kegiatan
- Persenta
se
pemenuha
n
%
%
%
20
20
20
20
20
20
20
20
30
20
20
15
20
20
15
72
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
operasio
nal
- Persenta
se
implemen
tasi
peratura
n
perundan
g-
undangan
5.Mewujudk
an
kelestar
ian
kawasan
kota
lama dan
aset
bangunan
bersejar
ah.
Terwujudnya
kelestarian
arsitektur
bangunan
cagar
budaya dan
atau
bersejarah.
- Persenta
se
capaian
pelaksan
aan
kegiatan
- Persenta
se
implemen
tai
penaatan
cagar
budaya
dan
bangunan
bersejar
ah
%
%
20
10
20
10
20
20
20
30
20
30
4.3 Strategi dan Kebijakan
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan
dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan
komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan
program. Secara lengkap strategi dan kebijakan Dinas
TRTBP Kota Padang dapat dijelaskan sebagai berikut :
73
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Misi : 1. Meningkatnya jumlah warga
masyarakat yang mengurus Advice
Planning dan IMB
Strategi : 1
2
3
Meningkatkan kualitas SDM pegawai
SKPD.
Memperjelas proses/protap
perijinan
Meningkatkan pengelolaan kualitas
data yang dapat dipertanggung
jawabkan.
Kebijakan : 1
2
3
Melaksanakan pendidikan dan
pelatihan
Memfasilitasi aparatur untuk
mengikuti pelatihan/pendidikan
Membuat system informasi perizinan
yang jelas dan akurat
Misi : 2. Mewujudkan perencanaan kota yang
berwawasan lingkungan.
Strategi : 1.
2
3
Tingkatkan koordinasi data yang
valid
Tingkatkan analisis data yang
valid dan berkualitas serta dapat
dipertanggung jawabkan
Tingkatkan integrasi dan
sinkronisasi perencanaan kegiatan
Kebijakan : 1
2
Meningkatkan koordinasi data untuk
pelaksanaan kegiatan
Meningkatkan pengelolaan kualitas
data yang valid sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan
Misi : 3 Meningkatnya kemampuan dan
keterampilan aparat Dinas TRTBP
dalam pemberian pelayanan.
74
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Strategi : 1
2
3
Tingkatkan kualitas pengendalian,
monitoring dan evaluasi
Tingkatkan kualitas sarana dan
prasarana yang mendukung kegiatan
Tingkatkan kualitas SDM/aparatur
Kebijakan : 1
2
Melaksanakan pendidikan dan
pelatihan
Pelaksanaan pengembangan pusat
data yang terintegrasi
Misi : 4 Meminimalkan pelanggaran dan
penyimpangan advice planning dan
IMB di Kota Padang.
Strategi : 1
2
Tingkatkan pengawasan dan
pengendalian
Tingkatkan kualitas pengendalian,
monitoring dan evaluasi
Kebijakan : 1 Pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian secara tepat waktu
Misi : 5 Mewujudkan kelestarian kawasan
kota lama dan aset bangunan
bersejarah.
Strategi : 1.
2
3
Tingkatkan pelaksanaan
inventarisasi kawasan kota lama
dan asset bangunan bersejarah
Tingkatkan pengelolaan kawasan
kota lama dan asset bangunan
bersejarah
Tingkatkan koordinasi data yang
valid sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan
Kebijakan : 1
Meningkatkan pelaksanaan kegiatan
inventarisasi kawasan kota lama
75
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
2
3
dan asset bangunan bersejarah
Meningkatkan pengelolaan kawasan
kota lama dan asset bangunan
bersejarah
Meningkatkan koordinasi data yang
valid sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan
76
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bab sebelumnya telah diuraikan visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maupun program
Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan yang secara
langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program/kegiatan
SKPD yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program
Pembangunan Kota Padang yang berisi prioritas terpilih
untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Tata
Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Tahun 2014-
2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
77
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Dari tabel diatas dapat terlihat, Dinas TRTBP selama
5 tahun akan melaksanakan 13 program yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Tata Ruang
6. Program Pemanfaatan Ruang
7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10. Program Pengembangan Data Dan Informasi
11. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
12. Program Pengembangan Perumahan
13. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Tiga belas program tersebut terdiri atas 55 kegiatan
dengan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan
(outputnya) masing-masing yang diharapkan dapat
mendukung pencapaian visi dan misi Dinas TRTBP Kota
Padang lima tahun kedepan.
78
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
BAB VI
INDIKATOR KINERJA
DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang
dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau
indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada
bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit
organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar
pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.
Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk
menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan
pemerintah daerah kepada masyarakat.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitaif dan atau
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator
kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan
diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau
melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan,
tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai
dan berfungsi.
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
merupakan suatu isntrumen pertanggung jawaban yang
terdiri dari berbagai indicator dan mekanisme kegiatan
pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara
menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban
pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi
organisasi.
Pada sektor public seperti entitas pemerintah, sistem
akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya
mengukur kinerja dan menentukan indicator kinerja yang
tepat. Problematik tersebut timbul karena sector public
memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sector
79
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan
utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian
besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur
kuantitas maupun kualitasnya.
Indikator kinerja Dinas TRTBP mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas
TRTBP dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu
80
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
Pada tabel 6.1 ini menjelaskan bahwa indikator
kinerja Dinas TRTBP Kota Padang yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD terdiri atas 11 indikator yang sebagian
besar output akhir merupakan dokumen serta laporan untuk
dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kota
Padang.
Program dari Dinas TRTBP Kota Padang yang
berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran
dalam RPJMD adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Perencanaan Tata Ruang
3. Program Pemanfaatan Ruang
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5. Program Pengembangan Data dan Informasi
6. Program Pengembangan Ruang Terbuka HIjau
7. Program Pengembangan Perumahan
8. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
81
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
BAB VII
PENUTUP
Untuk menjawab berbagai isu-isu strategis yang ada
dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang tentang
RPJMD Kota Padang maka Dinas TRTBP menyusun Rencana
Strategis Tahun 2014-2019 yang disesuaikan dengan Perda
tersebut yang berisi visi, misi dan tujuan organisasi.
Penyusunan Renstra Dinas TRTBP periode tahun 2014-2019
ini merupakan resntras untuk lima tahun kedepan baik yang
telah dilaksanakan maupun sedang dan akan dilaksanakan
yang mengacu pada RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode tahun 2014-
2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,
ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta
komitmen bersama organisasi. Renstra Dinas TRTBP harus
dijadikan acuan kerja bagi semua bidang di Dinas TRTBP
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Diharapkan semua bidang dapat melaksanakannya dengan
akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan
kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.
Renstra Dinas TRTBP Tahun 2014-2019 merupakan dasar
untuk pelaksanaan tugas pokok fungsi serta demi
terwujudnya visi, misi SKPD. Dalam renja ini mencakup
perencanaan program kegiatan, sasaran, target dan manfaat
yang diharapkan dengan usulan program kegiatan tersebut.
Renstra Dinas TRTBP merupakan dokumen perencanaan yang
bersifat indikatif dan memuat berbagai program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas TRTBP
dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas
Nasional, SPM dan MDGs.
Secara umum dokumen Rencana Strategis Tahun 2014-
2019 ini adalah sebuah garis kebijaksanaan dari
Pemerintah Kota Padang yang disusun sebagai acuan dalam
82
Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019
membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan
pembangunan dengan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan
kemampuan daerah. Secara teknis Renja ini dijabarkan oleh
Dinas TRTBP lebih lanjut dalam bentuk program-program
kerja, yang selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran
aparatur Dinas TRTBP agar tercipta sinergi dalam
pelaksanaannya.
Dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan
kejelasan bagi seluruh komponen yang terlibat, dan
memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah,
khususnya bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan
sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap deviasi
pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga
pada akhirnya pembangunan di Kota Padang khususnya pada
tahun 2014-2019 benar-benar akan terwujud sesuai arah
kebijakan yang telah ditentukan dalam mewujudkan cita-
cita masyarakat Kota Padang.