peringatan - elibrary.unisba.ac.idelibrary.unisba.ac.id/files/10-2407_fulltext.pdfakuntansi...
TRANSCRIPT
PERINGATAN !!! Bismillaahirrahmaanirraahiim
Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh
1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi
2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini
3. Plagiarisme dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah
4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah
Selamat membaca !!!
Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh
UPT PERPUSTAKAAN UNISBA
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
No.106 TERHADAP PENGELOLAAN TRANSAKSI MUSYARAKAH
PADA BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG SERANG
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Syariah
Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah
Oleh :
Rd. FRENGKI F.A
10010205023
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
2010 / 1431 H
ii
PERSETUJUAN
Disetujui Oleh:
Pembimbing I Pembimbing II
(Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A) (Hj. Nunung Nurhayati, SE., M.Si., Ak)
Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari’ah Ketua Program Studi Keuangan dan Perbankan Syari’ah
(H. Asep Ramdan H, Drs., M.Si) (Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A)
iii
PENGESAHAN
Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh tim penguji skripsi pada hari kamis,
tanggal 19 Agustus 2010 dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Keuangan dan
Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung.
Bandung, 19 Agustus 2010 9 Ramadhan 1431 H
PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
Sekretaris
Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A
Ketua
H. Asep Ramdan H, Drs., M.Si
TIM PENGUJI
1. Prof. DR. H.M Abdurrahman., M.A _____________________
2. H. Abdurahman., Drs _____________________
3. N. Eva Fauziah. Dra., M.Ag _____________________
iv
Pahlawan bukanlah orang yang berani
menetakkan pedangnya ke pundak lawan
tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang
sanggup menguasai dirinya dikala ia marah.
(Nabi Muhammad Saw)
Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan
melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu
maka hidup akan tenteram.
Tanpa melupakan-Mu ya Allah
kupersembahkan karya kecil ini
sebagai bakti dan cintaku untuk
kedua orang tuaku,adik-adikku serta
orang-orang yang senantiasa menyayangiku
v
ABSTRAKSI Standar akuntansi keuangan syariah merupakan pedoman bagi bank atau
lembaga keuangan syariah untuk menggunakan sistemnya dalam melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terlefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam proses pencatatan transaksi keuangan dan pembuatan sistem laporan keuangan. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah berperan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah. Penerapan standar akuntansi bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Pengelolaan transaksi musyarakah berisi tentang penerapan prinsip bagi hasil, penerapan penggunaan dokumen dan penerapan pengawasan dalam setiap pengelolaan transaksi musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah. Beberapa rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah (1) bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.106 pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang, (2) bagaimana pengelolaan transaksi musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang, (3) bagaimana analisis penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.106 terhadap pengelolaan transaksi musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 106, (2) untuk mengetahui pengelolaan transaksi musyarakah, (3) untuk mengetahui secara analisis penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 106 dengan pengelolaan transaksi musyarakah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian analisis deskriftif dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang serta meminta data-data yang relevan dengan permasalahan yaitu, penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.106 terhadap pengelolaan transaksi musyarakah pada bank jabar banten syariah cabang serang.
Hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 dan pengelolaan transaksi musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang pada dasarnya telah sesuai dengan pedoman dan prinsip akuntansi musyarakah, ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan intern Bank Jabar Banten Syariah.
Dengan demikian kesimpulan hasil penelitian ini bahwa Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 terhadap pengelolaan transaksi musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan seperti teori-teori yang relevan maupun standar akuntansi keuangan syariah.
vi
KATA PENGANTAR
Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah
memberikan nikmat, rahmat dan hidayah serta tuntunan-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul : ”ANALISIS PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) N0.106 TERHADAP PENGELOLAAN
TRANSAKSI MUSYARAKAH PADA BANK JABAR BANTEN SYARIAH
CABANG SERANG ”.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan serta
pengalaman. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat
bagi penulis pada khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya.
Sembah sujud dai hati yang paling dalam kepada kedua orang tua tercinta
Ayahanda H. TETEN HERTIAMAN, Spd., M.Si dan Ibunda Hj. SAFRIDA, SE.,
MM yang tiada henti-hentinya telah memberikan dorongan bantuan baik moril
maupun materil, terutama do’a ikhlasnya di tengah malam dan kekhawatiran di setiap
harinya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, juga kepada adik-adikku
Fredi, Nanda dan Dinda yang selalu memberikan do’a dan dukungan yang tidak
ternilai bagi penulis.
vii
Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., MA selaku dosen pembimbing satu, serta kepada
Ibu Hj. Nunung Nurhayati, SE., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing dua yang
telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam
penyusunan skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih
yang sedalam-dalamnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufiq Siddiq Boesoirie, M.S., Sp.THT KL (K) selaku
Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak H. Asep Ramdan H, Drs., M.Si., selaku Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., MA., selaku Ketua Program Studi Keuangan
dan Perbankan Syariah.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan
bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama belajar di Jurusan Keuangan
Perbankan Syari’ah.
5. Pimpinan Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang Bapak Suhandi Ibrahim
dan pemimpin seksi pemasaran Bapak Baydowi serta seluruh pegawai BJBS
Serang terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam
melakukan penelitian skripsi ini.
6. Bapak Cepi pegawai Bank Jabar Banten Cilegon terima kasih atas bantuan yang
telah diberikan kepada Penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
viii
7. Keluarga besar penulis yang ada di Banten, Bandung dan Sumedang terima kasih
atas doa dan dukungannya.
8. Keluarga besar Hj. Harumiati SH., MH yang telah memberikan bantuan dan
semangatnya kepada penulis.
9. My beloved Dewi Silfia Rumayza (thanks for everything), beserta keluarga
yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, nasehat dan masukan-
masukan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kakak angkatku Mas Parwi, Bang Risman, Mas Aris, Mas Arif dan Mas Hardi
yang selalu memberikan dukungan serta do’a kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat terbaikku Sutomo, Fasni, Mamat, Jenul, Dumyati, Nofan,
Mimin, Hendra, Firmansyah, Faisol, Fais, Dadang, Gugum, Baijuri, Wawan,
Hifdi, Syafrudin, Nikmat, Holil, serta semua pihak yang tidak dapat penulis
sebutkan satu-persatu terimakasih untuk semua do’a dan dan memberikan
dukungan serta semangat yang begitu besar kepada penulis..
12. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan Agus, Hamdan, Hendarsyah, Heru,
Deni, Aldi, Asep, Iskandar, Arif, Aris, Zilfa dan rekan-rekan lainnya yang tidak
dapat disebutkan satu-persatu, serta adik-adik angkatan 06, 07, 08, 09 Jurusan
Keuangan Perbankan Syariah dan Peradilan Agama terima kasih atas do’a dan
dukungannya kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman Keluarga Mahasiswa Cilegon (KMC)- Bandung, Keluarga
Mahasiswa Tirtayasa (Kamayasa), Keluarga Mahasiswa Pandeglang
ix
(Kumandang), Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) dan Perhimpunan
Mahasiswa Banten (PMB)- Bandung.
14. Terima kasih juga kepada seluruh Alumni Fakultas Syariah dan Alumni
Keluarga Mahasiswa Cilegon atas nasehat dan dukungan kepada penulis.
Akhirul kalaam, penulis sekali lagi mengucapkan syukur atas nikmat yang
telah diberikan-Nya. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan senantiasa
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin yaa rabbal Alamiin.
Wassalaamu’alaikum, Wr. Wb
Bandung, Mei 2010
Penulis
x
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN ...........................................................................................
PENGESAHAN .............................................................................................
MOTTO .........................................................................................................
ABSTRAKSI .................................................................................................
KATA PENGANTAR ...................................................................................
DAFTAR ISI .................................................................................................
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................
ii
iii
iv
v
vi
x
xiv
xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..........................................................................
B. Rumusan Masalah ...................................................................................
C. Tujuan Penelitian ....................................................................................
D. Kerangka Pemikiran ................................................................................
E. Metode Penelitian ...................................................................................
1. Jenis Penelitian ...............................................................................
2. Sumber Data ...................................................................................
3. Teknik Pengumpulan Data ..............................................................
4. Analisis Data ..................................................................................
F. Sistematika Pembahasan ..........................................................................
1
6
6
7
17
17
17
18
19
20
xi
BAB II TEORI AKUNTANSI SYARIAH DAN TEORI
MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH
A. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Syariah .........................................
1. Pengertian Akuntansi ..........................................................................
2. Pengertian Akuntansi Syariah .............................................................
3. Ruang Lingkup Akuntansi Syariah .....................................................
4. Penerapan Akuntansi Keuangan .........................................................
B. Pengertian dan Pengklasifikasian Standar Akuntansi Syariah .................
1. Pengertian Standar Akuntansi Syariah ................................................
2. Tujuan Standar Akuntansi Syariah ......................................................
C. Pengertian dan Pengklasifikasian Transaksi Musyarakah ........................
1. Pengertian Musyarakah ......................................................................
2. Landasan Syariah Musyarakah ...........................................................
3. Rukun dan Syarat Musyarakah ...........................................................
4. Ketentuan Umum Musyarakah ...........................................................
5. Jenis-jenis Musyarakah ......................................................................
6. Manfaat dan Resiko Musyarakah ........................................................
D. Pengelolaan Transaksi Musyarakah pada Bank Syariah ..........................
1. Prinsip Transaksi Musyarakah ............................................................
2. Dokumen Transaksi Musyarakah ........................................................
3. Pengawasan Pengelolaan Transaksi Musyarakah ................................
E. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 Terhadap
Pengelolaan Transaksi Musyarakah ........................................................
22
22
23
24
24
29
29
30
30
30
31
33
35
35
36
37
37
39
40
41
xii
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat Bank Jabar Banten Syariah ............................................
B. Visi dan Misi ..........................................................................................
C. Budaya Perusahaan ...............................................................................
D. Prinsip-prinsip .......................................................................................
E. Produk Yang Ditawarkan .......................................................................
F. Struktur Organisasi ................................................................................
G. Uraian Jabatan .......................................................................................
43
46
46
47
48
57
59
BAB IV ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) No.106 TERHADAP PENGELOLAAN
TRANSAKSI MUSYARAKAH PADA BANK JABAR
BANTEN SYARIAH CABANG SERANG
A. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 Pada Bank
Jabar Banten Syariah Cabang Serang.......................................................
B. Pengelolaan Transaksi Musyarakah Pada Bank Jabar Banten Syariah
Cabang Serang .......................................................................................
C. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106
Terhadap Pengelolaan Transaksi Musyarakah Pada Bank Jabar Banten
Syariah Cabang Serang ..........................................................................
68
70
80
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................
B. Saran ......................................................................................................
84
85
xiii
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Skema Kerja Prinsip Al Musyarakah ....................................... 38
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang 58
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian di PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang
Serang
2. Surat Keputusan
3. Daftar Bimbingan Skripsi
4. Formulir Permohonan Pembiayaan Individual
5. Slip Setoran
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya
Bank Muamalat Indonesia tanggal 1 November 1991. Pada mulanya perbankan
syariah kurang mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat
pada undang-undang No. 7 tahun 1992 yang di dalamnya tidak menjelaskan
mengenai landasan hukum operasional perbankan syariah, namun setelah adanya
undang-undang No. 10 tahun 1998 perbankan syariah memiliki landasan hukum
yang cukup kuat. Undang-undang tersebut juga yang memberikan arahan bagi
bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah ataupun mengkonversi
secara total menjadi bank syariah. Apalagi dengan munculnya undang-undang No.
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka posisi perbankan syariah
semakin kuat. Hal ini dapat dilihat dari undang-undang No. 21 pasal 67 ayat 1
yang menyatakan UUS yang telah memiliki izin usaha dalam ketentuan ini adalah
UUS yang sudah ada berdasarkan izin pembukaan kantor cabang syariah pada
bank umum konvensional. (www.bi.go.id)
Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 bank yang berdasarkan prinsip
syariah berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution),
yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada
masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan
2
merupakan salah satu kegiatan yang menjadi sumber utama pendapatan bagi bank
syariah. (Muhammad, 2005 : 261)
Dalam menjalankan prinsip syariahnya, bank syariah juga harus
menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling
menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar
dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan perbankan
harus lebih lengkap agar mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan
kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada
nilai-nilai Islam. Di Indonesia, penerapan prinsip tersebut utamanya diatur dalam
peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 dan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 59.
Dalam menjalankan usahanya, perbankan syariah menawarkan beberapa
produk yaitu diantaranya murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah,
bai’, ijarah, qardh, sharf. (Heri Sudarsono, 2005 :80), sedangkan yang akan saya
bahas yakni pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama
antara dua pihak atau lebih dalam berusaha, yang keuntungannya dan kerugiannya
di tanggung bersama. (Drs. H. Hendi Suhendi, M.Si, 2002 : 127).
Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan musyarakah digunakan
untuk modal kerja atau investasi, dana dari bank merupakan partisipasi modal
bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam
mengelola usaha. Bank memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk
mengelola dana tersebut, sehingga terjadi hubungan baik dan saling
menguntungkan antara keduanya. Dari pembiayaan musyarakah bank akan
3
mendapatkan pendapatan bagi hasil dari usaha yang dikelola nasabah, dan
besarnya pendapatan bagi hasil harus dibagi secara proporsional antara bank dan
nasabah sesuai kesepakatan pada waktu akad.
Dalam mengaplikasikan pembiayaan musyarakah, perbankan syariah harus
menggunakan standar akuntansi berdasarkan prinsip syariah yang merupakan
pedoman bagi bank atau lembaga keuangan syariah untuk menggunakan
sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan
terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan
sistem laporan keuangan. Saat ini Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan
kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah yaitu
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59, dan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101-106. Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No.59 berisi tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian
komponen-komponen laporan keuangan bank syariah dan juga pengungkapan
umum laporan keuangan, serta tanggal efektif untuk penyusunan dan penyajian
laporan keuangan lembaga syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) 101-106 mempunyai beberapa perbedaan mendasar dengan aturan
sebelumnya, aturan yang baru memiliki tujuh standar yaitu berlaku untuk entitas
syariah dan konvensional, mempunyai empat tujuan LK (shariah compliance,
accountability on found, profitability) dan memiliki tiga metode pengukuran yakni
historis, current value serta realiable value.(www.scribd.com)
Standar akuntansi syariah sangat erat kaitannya terhadap pengelolaan
transaksi musyarakah karena standar akuntansi syariah tersebut berisi informasi
4
akuntansi yang berhubungan dengan pengelolaan transaksi musyarakah. Supaya
informasi akuntansi dapat bermanfaat bagi perbankan syariah atau pemilik usaha,
maka informasi tersebut disusun dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah.
Oleh karena itu, jika dalam melakukan transaksi musyarakah perbankan
syariah tidak menggunakan standar akuntansi syariah, maka dampaknya akan
merugikan salah satu pihak, hal tersebut dapat dilihat pada prinsip operasional
atas konsep pembagian keuntungan, yang dalam perbankan konvensional disebut
dengan sistem bunga yang akan merugikan salah satu pihak, karena sistem bunga
perhitungannya telah ditentukan oleh pihak bank sedangkan porsi jumlah bagi
hasil ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang
diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Bagi
hasil yang dalam islam disebut musyarakah merupakan hubungan kontrak antara
dua pihak, yang diatur oleh syariah, dengan memadukan sumber daya manusia
dengan sumber daya modal untuk menghasilkan profit dari proyek yang
dijalankan dengan cara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.(Muhammad, 2005
:369)
Dalam kontrak bagi hasil ini ada dua pihak yang saling berhubungan.
Pihak pertama financier, yaitu orang yang menyediakan dana yang dibutuhkan
untuk menjalankan usaha dengan maksud untuk menghasilkan laba (profit). Pihak
kedua adalah usahawan (mudharib) yang memiliki keahlian dan sepenuhnya
menjalankan peran usaha. Pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi
antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.
5
Sebaliknya, jika usaha mengalami kerugian yang ditimbulkan karena proses
normal, maka kerugian ditanggung oleh pemilik nmodal (shohibul mal).
(Muhammad, 2005 : 369)
Penelitian ini dilakukan pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang
karena Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang memiliki penerapan standar
akuntansi syariah yang baik dalam hal mengatur transaksi-transaksi khusus yang
berkaitan dengan aktifitas bank syariah seperti cepat dalam memberikan pinjaman
dan dalam penyusunan laporan keuangannya lebih teliti dan teratur
(www.pkes/org). Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang
perbankan, Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang merupakan bank yang
kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Sebagai penerapan syariah,
Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang menggunakan beberapa konsep di
dalam memasarkan produknya yaitu : bagi hasil, jual beli dan imbalan jasa.
Sedangkan produk yang dipasarkannya meliputi produk penyaluran dana
(Finanncing), produk penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (service).
Berdasarkan uraian di atas dan berbagai fenomena yang terjadi dalam
dunia perbankan, khususnya yang terjadi pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang
Serang maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul :
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
NO. 106 TERHADAP PENGELOLAAN TRANSAKSI MUSYARAKAH PADA
BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG SERANG. Sehingga dapat
memberikan informasi aktual serta kontribusi yang diperlukan untuk masa yang
akan datang.
6
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang penelitian di atas, penulis mencoba
merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi
pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah :
1. Bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 106 pada
Bank Jabar Banten Syariah Serang?
2. Bagaimana pengelolaan transaksi musyarakah pada Bank Jabar Banten
Syariah Serang?
3. Bagaimana Analisis penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.
106 terhadap pengelolaan transaksi musyarakah pada Bank Jabar Banten
Syariah Serang?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan topik pembahasan yang ingin penulis kaji, maka tujuan
penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 106
pada Bank Jabar Banten Syariah Serang.
2. Untuk mengetahui pengelolaan transaksi musyarakah pada Bank Jabar
Banten Syariah Serang.
3. Untuk mengetahui secara analisis penerapan standar akuntansi keuangan
(PSAK) No. 106 dengan pengelolaan transaksi musyarakah pada Bank
Jabar Banten Syariah Serang.
7
D. Kerangka Pemikiran
Akuntansi Islam (AI) atau Akuntansi Syariah pada hakekatnya adalah
penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Terdapat dua versi AI.
Pertama versi yang digunakan pada masa awal sejarah Islam yang mencerminkan
nilai-nilai kemasyarakatan yang secara penuh bersifat Islami yaitu pada era Nabi
Muhammad SAW, khulafaurrasyidin (yaitu 4 khalifah pertama setelah Nabi
Muhammad), dan pemerintahan Islam setelahnya. Kedua, versi AI yang
dikembangkan saat ini yang kegiatan ekonominya didominasi sistem kapitalis
yang berbeda dengan nilai Islam. Walaupun keduanya memiliki prinsip yang sama
yang berakar pada nilai Islam, terdapat perbedaan satu sama lain yang dipengaruhi
kondisi masyarakat pada masanya. (Muhammad Ismail, 2002)
Aplikasi akuntansi yang sejalan dengan prinsip syariah dan menjadi sarana
aktivitas mu’amalah didasari oleh prinsip pokok ajaran Islam yaang tertuang
dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi :
8
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. ( Departemen Agama RI, 2002 : 59 ).
9
Ayat ini menjelaskan, dengan adanya perintah membelanjakan di jalan
Allah, anjuran bersedekah dan larangan melakukan riba, maka tidak boleh tidak
manusia harus berusaha memelihara dan memperkembangkan hartanya, tidak
menyianyiakannya sesuai dengan ketentuan Allah. Hal ini menunjukan bahwa
harta itu sendiri bukan sesuatu yang dibenci Allah dan dicela agama Islam bahkan
Allah Swt. Disamping memberi perintah untuk itu, juga memberi petunjuk dan
menetapkan ketentuan-ketentuan umum serta hukum-hukum yang mengatur cara-
cara mencari, memelihara, menggunakan dan menafkahkan harta di jalan Allah.
Harta yang di peroleh sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah adalah harta yang
paling baik. (Tafsir Depag RI : Q.S. Al-Baqarah 282)
Banyak ahli yang mengajukan pengertian tentang akuntansi yang berasal
dari bahasa inggris accountancy. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut
(Warsono, Darmawan dan Ridha, 2008). Akuntansi adalah proses sistematis untuk
mengolah transaksi menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi para
penggunanya. Akuntansi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Input (masukan),
Proses (prosedur), Output (keluaran).
Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah pada bulan
November 1998 yang merupakan penyempurnaan terhadap UU No. 7 tahun 1992
beserta peraturan-peraturan pendukungnya memberikan ketegasan dan peluang
yang cukup besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-
undang ini menjadi indikasi prinsip syariah dalam bidang perbankan, disamping
prinsip atau sistem konvensional yang telah lama ditetapkan dalam perbankan
nasional.
10
Definisi Bank Syariah dalam UU No. 21 tahun 2008 Pasal 1 sebagai
berikut :
Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (UU RI No. 21 tahun 2008 : 39)
Menurut Remi Sjahdaemi (1991, 1) dalam bukunya Perbankan Islam dan
Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, pengertian bank syariah
adalah sebagai berikut:
Bank Syariah adalah bank berdasarkan prinsip syariah atau bank Islam seperti halnya bank konvensional yang berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.
Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan bank syariah adalah bank yang dalam operasinya tidak menggunakan
perangkat bunga dan menjadikan Al Quran dan Sunah Rasul dengan landasan
operasinya.
Adapun definisi keuangan Islam adalah sebagai berikut :
Keuangan (Asset) adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan asset yang lain, yang haknya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. ([email protected])
Sedang menurut literatur Akuntansi Islam (muhasabah) didefinisikan :
“suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut membantu pengambilan keputusan yang tepat.”(Muttaqinhasyim.wordpress.com)
11
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip
syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana
yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap
dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank berdasarkan pada
prinsip bagi hasil dan risiko (profit and loss sharing), prinsip jual beli atau prinsip
syariah lainnya.
Sifat usaha bank syariah dapat digolongkan menjadi tiga kegiatan
sebagaimana halnya bank konvensional, yaitu menghimpun dana (funding),
penyaluran dana (leading) dan pemberian jasa. Bank syariah dapat menghimpun
dana dari masyarakat, menyediakan bentuk simpanan yang meliputi giro
berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip mudharabah. Kegiatan
penyaluran dana merupakan kegiatan pokok bank melalui transaksi jual beli
berdasarkan murabahah, istishna, ijarah, salam dan jual beli lainnya. Pinjaman
bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah. Dan pemberian jasa
bank berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, qardh dan sebagainya.
Aktifitas yang dilakukan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana
ini harus sesuai dengan standar akuntansi perbankan yang sesuai dengan prinsip
syariah dan menjadi acuan dalam pembukuan, pelaporan maupun audit bagi
perbankan syariah. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai lembaga yang
berwenang dalam menetapkan standar keuangan dan audit bagi berbagai industri
atau instansi merupakan elemen penting dalam pengembangan perbankan syariah
di Indonesia, dimana perekonomian syariah tidak dapat berjalan dan berkembang
dengan baik tanpa adanya standar keuangan yang baik. Untuk itu pada tanggal 1
12
Mei 2002 secara resmi dewan standar akuntansi keuangan telah mengeluarkan
PSAK No. 59 yang terdiri dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan
keuangan bank syariah dan Peryataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
akuntansi keuangan syariah.
Kerangka Dasar Standar Akuntansi Keuangan No. 59 menyajikan konsep
yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi bank
syariah. Adapun isinya adalah sebagai berikut:
a. Karakteristik bank syariah menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah.
b. Para pemakai dan kebutuhan informasi, yaitu investasi pemilik, pembayar zakat dan pengawas syariah.
c. Tujuan akuntansi keuangan menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk atas transaksi yang belum selesai, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, dan memberikan informasi tentang kepatuhan terhadap prinsip syariah.
d. Tujuan laporan keuangan menyajikan informasi tentang kepatuhan bank terhadap konsep syariah, dan mengevaluasi sejauh mana tanggungjawab bank terhadap amanah dalam mengelola berbagai dana, dan informasi mengenai fungsi sosial bank termasuk penyaluran zakat.
e. Asumsi dasar yang dipakai, pada umumnya adalah dasar akrual kecuali dalam hal perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas.
Standar Akuntansi Perbankan Syariah berisi tentang aturan perlakuan
akuntansi (pengakuan, pengungkapan dan pencatatan) transaksi khusus yang
berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Pengakuan dan pengungkapan transaksi
bank syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna,
ijaroh, wadiah, qord. Pengakuan dan pengungkapan masing-masing jenis produk
bank ini bisa berbeda-beda dan sangat tergantung pada pengertian dan sifat
masing-masing produk.
13
Dalam menjalankan usahanya, perbankan syariah menawarkan beberapa
produk, diantaranya musyarakah. Adapun beberapa definisi musyarakah yang
dikemukakan oleh para ahli ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut :
Pengertian Musyarakah menurut Muhamad Syafii Antonio (2001, 90) dalam
bukunya Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, adalah:
Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan.
Pengertian Musyarakah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAK No. 106 (2007, 106.1) sebagai berikut:
Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.
Firman Allah dalam Surat An-Nissa, ayat 12 :
... ...
Artinya : ”..Maka mereka berserikat pada sepertiga....” (Departemen Agama RI,
2002 ; 102)
14
Sedangkan Dalil Al Hadist tentang Musyarakah adalah :
إن الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , عن أبي هريرة قالأنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من
(رواه أبو داود) بينهما“Dari Abu Daud, Rasulullah SAW: berkata: “Allah ta’ala telah berfirman: “Aku
yang menjagai dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak
mengkhianati yang lainnya. Maka apabila ia berkhianat , aku keluar dari antara
mereka”. (Al-Maktabah As-Syamilah, kitab subulu salam, Juz 9 : 284)
Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-
hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjungjung tinggi
amanah kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.
Adapun karakteristik dari transaksi musyarakah, menurut Pernyataan
Standar Akuntansi Keungan (PSAK) No. 106 (2007, 106.1) adalah:
Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk menandai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.
Menurut PSAK No. 106 tahun 2007 Tentang Akuntansi Musyarakah untuk
pertanggung jawaban pengelolaan transaksi musyarakah dan sebagai dasar
penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah
harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut,
yaitu :
15
1. Akuntansi Mitra Aktif (Nasabah)
Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas
untuk usaha musyarakah.
Pengukuran investasi musyarakah :
a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan
b. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat
selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih
tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam
ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama
masa akad musyarakah.
Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar
haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Kerugian
investasi musyarakah diakui sesuai porsi masing-masing mitra dan mengurangi
nilai aset musyarakah.
Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui
berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan
akuntansi mitra aktif atau pengelola yang dilakukan secara terpisah.
2. Akuntansi Mitra Pasif
Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan
aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah.
Pengukuran investasi musyarakah :
a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dan
16
b. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat
selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih
tersebut diakui sebagai :
1) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad, atau
2) Kerugian pada saat terjadinya.
Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar
bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah
diakui sesuai dengan porsi dana.
Berkaitan dengan perkembangan syariah tentu tidak luput dari
pembangunan ekonomi secara Islam karena kedua unsur ini sangatlah
berhubungan. Adapun masalah fundamental yang muncul yang berkaitan dengan
langkah ke depan pembangunan ekonomi Islam. Sangatlah diperlukan
keberadannya, karena akuntansi syariah merupakan suatu proses kajian yang
berkaitan dengan sejarah Islam yang mampu memberikan kontribusi dan manfaat
bagi kehidupan manusia dalam membangun suatu perekonomian yang baik,
kokoh dan mampu bertanggungjawab serta adil secara lahiriah maupun batiniah
dalam mencapai kesejahteraan dunia akhirat manusia itu sendiri sebagai pelaku
ekonomi yang berbasis dunia khususnya bagi umat muslim. Sehingga dalam
melakukan transaksi musyarakah perbankan syariah tidak menggunakan standar
akuntansi syariah, dampak yang sangat mendasar sekali terletak pada prinsip
operasional atas konsep pembagian keuntungan, yang dalam perbankan
konvensional disebut dengan sistem bunga yang akan merugikan salah satu pihak.
Karena sistem bunga perhitungannya telah ditentukan oleh pihak bank sedangkan
17
porsi jumlah bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil
usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang
disalurkan.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriftif
analisis, menurut Moch. Nazir (2003:54) bahwa metode penelitian deskriftif
analisis adalah suatu metode untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau
melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat
serta hubungan antar fenomenal yang diselidiki.
Metode penelitian deskritif analisis digunakan karena pada penelitian
deskritif analisis bertujuan untuk menggambarkan secara lebih mendalam
mengenai teknis analisis PSAK No. 106 yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten
Syariah untuk pengelolaan transaksi musyarakah.
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah tempat atau gudang penyimpan yang orisinil dari
data sejarah. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang
merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun
catatan-catatan yang ”jaraknya” telah jauh dari sumber orisinil.
18
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, maka dibutuhkan
data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini. Adapun teknik
pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah:
a. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara mencatat
atau memperoleh data secara langsung yang berupa salinan-salinan
dokumen perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
b. Wawancara
Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses tanya jawab, sambil
bertatap muka dengan bagian-bagian yang memiliki hubungan erat
dengan data yang penulis perlukan.
c. Studi Pustaka
Suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang
diperlukan, dengan cara mempelajari teori-teori yang berhubungan
dengan masalah-masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan
untuk mendapatkan landasan teori dan hasil tersebut akan digunakan
sebagai dasar untuk analisis atas data yang diperoleh dalam studi
lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan serta saran untuk
memecahkan masalah yang ada.
19
4. Analisis Data
Analisis yang dilakukan adalah berdasarkan data primer yang berasal dari
laporan keuangan perusahaan, dan data sekunder dari studi kepustakaan dan
pengumpulan data dari literature yang sudah ada dan mempunyai hubungan
dengan obyek penelitian yang kemudian akan diolah kembali untuk perbandingan
antara teori dengan praktik yang dilaksanakan pada Bank Jabar Banten Syariah
Cabang Serang.
Setelah data terkumpul melalui penelitian kepustakaan maupun lapangan,
kemudian langkah selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan, pemprosesan
dan penganalisaan dari data-data yang diperoleh. Masalah yang pertama dan
kedua yaitu bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan No. 106,
bagaimana pengelolaan transaksi musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah
Cabang Serang, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriftif. Fungsi analisis deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan atau memberi
gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi
sebagaimana adanya. Maka hasil dari teknik analisis data untuk masalah yang
pertama dan kedua ini mengenai penerapan standar akuntansi No. 106 dan
bagaimana transaksi pengelolaan musyarakah akan diuraikan.
Masalah yang ketiga, mengenai sejauh manakah penerapan standar
akuntansi keuangan No. 106 terhadap pengawasan pengelolaan transaksi
musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang, akan penulis bahas
dengan menggunakan analisis deskriptif. Kemudian penerapan standar akuntansi
20
keuangan No 106 serta pengelolaan transaksi musyarakah tersebut akan penulis
sajikan dalam bentuk uraian penjelasannya.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN, Pada bab pendahuluan ini berisi Latar
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran,
Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI, membahas tentang Pengertian Akuntansi
dan Akuntansi Syariah, membahas Pengklasifikasian Standar Akuntansi Syariah,
membahas Pengklasifikasian Transaksi Musyarakah, membahas Pengelolaan
Transaksi Musyarakah pada Bank Syariah, Membahas Penerapan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 terhadap Penelolaan Transaksi Musyarakah
pada Bank Syariah.
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN, Bab ini membahas
tentang sejarah singkat PT Bank Jabar Banten Syariah, Visi dan Misi, Budaya
Perusahaan, Prinsip-prinsip, Produk yang Ditawarkan, Struktur Organisasi, Uraian
Jabatan.
21
BAB IV ANALISIS, Pada bab ini membahas tentang Penerapan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 pada Bank Jabar Banten Syariah,
Pengelolaan Transaksi Musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah, Analisis
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 terhadap Pengelolaan
Transaksi Musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah.
BAB V PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis
22
BAB II
TEORI AKUNTANSI SYARIAH DAN TEORI MUSYARAKAH
DI BANK SYARIAH
A. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Syariah
1. Pengertian Akuntansi
Berbicara mengenai akuntansi sebagai bagian dari informasi yang tidak
terpisahkan dari suatu gagasan tugas manajemen dalam mencapai tujuannya
terutama dalam fungsi pengawasan dan perencanaan, dalam fungsi pengawasan
tugas akuntansi sangat strategis yaitu sebagai alat pembanding dan rencana.
Adapun maksud dari pembanding disini yaitu dimaksudkan untuk mengetahui
penyimpangan (variance) yang terjadi sehingga manajer dapat dengan mudah
melakukan perbaikan, penilaian, dan koreksi secara lebih dini. Pengertian
akuntansi dapat diartikan berbagai macam sesuai dengan yang mengartikannya.
Ada beberapa pengertian akuntansi yang dapat kita ketahui antara lain:
Menurut AICPA ( American Institute of Certified Publik Accountant)
berikut:
Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. (Sofyan Syafhri Harahap.Teori Akuntansi. 2000 : 4)
Menurut APB (Accounting Principle Board) Statement No.4 pengertian
akuntansi sebagai berikut:
23
Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang. Mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif. (Sofyan Syafhri Harahap.Teori Akuntansi. 2000 : 5)
Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa akuntansi itu
tidak hanya memberikan suatu informasi ekonomi tetapi juga dapat menafsirkan
hasilnya berupa suatu keputusan yang merupakan serangkaian proses
mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan
informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan
antara para pemakainya.
2. Pengertian Akuntansi Syariah
Pengertian akuntansi syariah dapat diartikan berbagai macam sesuai
dengan yang mengartikannya, ada beberapa pengertian akuntansi syariah yang
dapat kita ketahui antara lain, Pengertian akuntansi syariah menurut Muhammad
(2002, 146) dalam bukunya Pengantar Akuntansi Syariah adalah sebagai berikut:
Akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan filosofis terhadap nilai-nilai al-Quran yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi. Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2001, 300) dalam bukunya
Akuntansi Islam, pengertian akuntansi syariah adalah sebagai berikut:
Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berhubungan dengan aspek-aspek lingkungannya baik moral, sosial, ekonomi maupun politik yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi (Al-Falah) dan mengenal sepenuhnya kewajiban kepada tuhan, masyarakat individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas ekonomi, yaitu akuntan, auditor manajer, pemilik, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait lainnya sebagai bentuk ibadah.
24
Pengertian akuntansi syariah menurut Muhammad Syafi’i Antonio
(2002, 146) sebagai berikut:
Akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan filosofis terhadap nilai-nilai al-Qur’an yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi.
Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa akuntansi
syariah adalah ilmu dan teknologi berorientasi sosial dan pertanggung jawaban
yang universal yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan yang
terjadi di dalam lingkungnnya, baik sosial, ekonomi, politik, peraturan
perundangan, kultur, persepsi dan nilai (masyarakat) tempat akuntansi syariah
ditetapkan.
3. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Musyarakah Perbankan Syariah
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106
(2007,106.1) Ruang Lingkup Akuntansi Musyarakah adalah sebagai berikut:
a. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi
musyarakah.
b. Pernyataan ini tidak mencangkup pengaturan perlakuan akuntansi atas
obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.
4. Penerapan Akuntansi Keuangan Musyarakah
Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan
penyajian laporan keuangan bank syariah yaitu PSAK No. 59 dan PSAK No. 101-
106 yang berisi tentang :
25
1. Pengakuan Musyarakah
Untuk pertanggung jawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai
dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha
musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha
musyarakah tersebut.
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106
(2007, 106.2) pengakuan akuntansi sebagai berikut:
a. Akuntansi untuk Mitra Aktif 1) Pada saat akad, investasi musyarakah diakui pada saat
penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah. 2) Selama akad, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah
dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar: a) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah
pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau b) Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan
untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).
Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan penegembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).
3) Pada saat akhir akad, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.
4) Pengakuan hasil usaha, pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.
b. Akuntansi Mitra Pasif 1) Pada saat akad, investasi musyarakah diakui pada saat
pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.
26
2) Selama akad, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar: a) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah
pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau b) Nilai wajar aset nonkas musyarakah pada saat penyerahan
untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).
Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengemballian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).
3) Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.
4) Pengakuan hasil usaha, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.
2. Pengungkapan Musyarakah
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106
(2007,106.5) Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah,
tetapi tidak terbatas, pada:
a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana,
pembagiaan hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-
lain.
b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif
c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang
Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
(2003,63) hal-hal yang harus diungkapkan dari pembiayaan musyarakah antara
lain:
27
a. Rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan aktiva kas
atau non kas, modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan dan
sektor ekonomi.
b. Klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu (massa
akad), kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata.
c. Jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak
yang mempunyai hubungan istimewa.
d. Jumlah pembiayaan musyarakah yang telah direstrukturisasi dan
informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang
direstrukturisasi selama periode berjalan.
e. Besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan
penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi.
3. Pencatatan Musyarakah
Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
(2003,60) metode pencatatan dari pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:
a. Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada nasabah
Dr. Pembiayaan musyarakah XX
Cr. Kas/rekening mitra/kliring XX
b. Pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas kepada mitra
1) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku
Dr. Pembiayaan musyarakah XX
Dr. Kerugian penyerahan aktiva XX
Cr. Aktiva non-kas XX
28
2) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku
Dr. Pembiayaan musyarakah XX
Cr. Aktiva non-kas XX
Cr. Keuntungan penyerahan aktiva XX
c. Pengeluaran biaya dalam rangka akad musyarakah
Dr. Uang muka dalam rangka akad musyarakah XX
Cr. Kas/kliring XX
d. Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan
musyarakah
1) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya
pembiayaan musyarakah
Dr. Biaya akad musyarakah XX
Cr. Uang muka dalam rangka akad musyarakah XX
2) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan
musyarakah
Dr. Pembiayaan musyarakah XX
Cr. Uang muka dalam rangka akad musyarakah XX
e. Penerimaan pendapatan atau keuntungan musyarakah
Dr. Kas/rekening mitra/kliring XX
Cr. Pendapatan/keuntungan musyarakah XX
f. Pengakuan kerugian musyarakah
Dr. Kerugian musyarakah XX
Cr.Pembiayaan musyarakah XX
29
g. Pengembalian modal musyarakah non-kas dengan nilai wajar lebih
rendah dari nilai historis
Dr. Aktiva non-kas XX
Dr. Kerugian penyelesaian pembiayaan musyarakah XX
Cr. Pembiayaan musyarakah XX
h. Pengembalian modal musyarakah non-kas dengan nilai wajar lebih
tinggi dari nilai historis
Dr. Aktiva non-kas XX
Cr. Keuntungan penyelesaian pembiayaan musyarakah XX
Cr. Pembiayaan musyarakah XX
keterangan : Dr adalah debet Cr adalah credit xx adalah jumlah nilai atau nilai nominal
B. Pengertian dan Pengklasifikasian Standar Akuntansi Syariah
1. Pengertian Standar Akuntansi Syariah
Berbicara mengenai akuntansi, kita tidak cukup hanya mengenai
pengertian dari akuntansi saja tetapi kita juga harus tahu apa yang dimaksud
dengan standar akuntansi itu sendiri kemudian teknik akuntansi itu apa. Menurut
Sofyan Syafri Harahap (2008, 175) dalam bukunya Kerangka Teori Dan Tujuan
Akuntansi Syariah, pengertian standar akuntansi adalah sebagai berikut:
Standar Akuntansi adalah tata cara pencatatan, pengukuran,
pelaporan dan pengungkapan akibat transaksi yang dilakukan
terhadap laporan keuangan.
30
Adapun pengertian standar akuntansi menurut Muchtar Mandala
(1997, 65) adalah “Peraturan umum yang dijabarkan dari tujuan laporan
keuangan atau konsep teoritis akuntansi yang menjadi dasar dalam
pengembangan teknik akuntansi”.
Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa pengertian dari standar
akuntansi syariah itu sendiri pada dasarnya hampir sama dengan pengertian
standar akuntansi secara umum akan tetapi standar akuntansi syariah lebih
mengutamakan ke arah pola pertanggung jawaban yang menuju keadilan,
kebenaran antar sesama sesuai dengan syariah Islam. Standar Akuntansi Syariah
berisi tentang perlakuan akuntansi (pengakuan, pengungkapan dan pencatatan)
transaksi khususnya yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah.
2. Tujuan Standar Akuntansi Syariah
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106
(2007, 106.1) Tujuan Akuntansi Musyarakah adalah untuk mengatur pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah.
C. Pengertian dan Pengklasifikasian Transaksi Musyarakah
1. Pengertian Musyarakah
Berikut ini beberapa definisi musyarakah yang dikemukakan oleh para ahli
ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut :
Menurut Drs. H. Hendi Suhendi, M.Si, (2002 : 127) dalam bukunya
Fiqih Muamalah, pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau
lebih dalam berusaha, yang keuntungannya dan kerugiannya di tanggung bersama.
31
Menurut Prof. DR. Rachmat Syafe’i, MA (2004, 183) dalam bukunya
Fiqih Muamalah adalah sebagai berikut:
”Musyarakah adalah percampuran, yakni bercampurnya salah satu
dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara
keduanya.”
Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa musyarakah
merupakan akad atau kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-
masing pihak menyetorkan modalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan
kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan
modal masing-masing.
Pengertian Musyarakah menurut Pernyataan Standar Akuntansi
Keungan PSAK No. 106 (2007, 106.1) sebagai berikut:
Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. .
2. Landasan Syariah Musyarakah
a. Al-Quran
Dalil Al Quran tentang musyarakah menurut QS. An-Nissa ayat 12:
“... Maka mereka berserikat pada sepertiga...” ((Departemen Agama RI,
2002 ; 102)
32
Dalil Al Quran tentang musyarakah menurut QS. Shaad ayat 24:
…
“... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih...”. (Departemen Agama RI, 2002 ; 650)
Kedua ayat di atas menunjukan perkenaan dan pengakuan Allah SWT
akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-
Nissa : 12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris, sedangkan
dalam surat Shaad : 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari).
b. Al-Hadist
Dalil Al Hadist tentang Musyarakah adalah :
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
“Dari Abu Daud, Rasulullah SAW: berkata: “Allah ta’ala telah berfirman: “Aku yang menjagai dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Maka apabila ia berkhianat , aku keluar dari antara mereka”. (Al-Maktabah As-Syamilah, kitab subulu salam, Juz 9:284)
عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا :الله عليه وسلم قال
م ، إلا شرطا حرم حلالا ، أو أو أحل حراماوالمسلمون على شروطه )رواه الترمذي وصححه(أحل حراما
33
“Dari ’Amr bin ’Auf al-muzani ra, Rasulullah SAW: berkata: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram “riwayat shahih tirmidzi”. (Al-Maktabah As-Syamilah, kitab subulu salam, Juz 4:246)
Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-
hambaNya yang melakukan perkongsian selama saling menjungjung tinggi
amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.
c. Ijma
Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-mughni, berkata, “Kaum muslimin telah
berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat
perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.
3. Rukun dan Syarat Musyarakah
Sebagai mana yang diungkapkan oleh Dewan Syariah Nasional No.
08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, rukun dan syarat
syariah adalah sebagai berikut :
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan
tujuan kontrak (akad).
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
34
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan
hal-hal berikut:
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan
perwakilan.
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap
mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam
proses bisnis normal.
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk
mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi
wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan
memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian
dan kesalahan yang disengaja.
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau
menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
3. Objek akad berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.
4. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
b. Jika salah satu pihak tidak setuju menunaikan kewajibannya atau
tidak terjadi perselisihan diantara para pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
35
4. Ketentuan Umum Musyarakah
Norhasyimah Mohd. Yamin menyebutkan beberapa ketentuan
musyarakah, sebagaimana dikutip dalam buku Mervyn K Lewis dan Latifa M
Algaoud (2007, 71), yaitu :
1. Musyarakah dapat dilakukan untuk transaksi umum atau khusus dalam jangka waktu tertentu, yang bisa diperpanjang jika kedua mitra setuju.
2. Semua mitra harus menerima informasi berkala mengenai kemajuan usaha (progress report) dan pembiayaanya.
3. Para mitra harus bersepakat sebelum menjalin kontrak musyarakah yang baru dengan pihak lain.
4. Proporsi keuntungan yang akan dibagikan harus disepakati pada saat membuat perjanjian.
5. Rasio penanggungan kerugian bersama harus benar-benar sesuai dengan prosporsi investasi.
6. Idealnya, modal harus berupa uang, bukan barang. Jika dalam bentuk barang, harus dihitung dalam nilai moneter.
7. Perjanjian musyarakah berakhir apabila salah satu pihak meninggal atau mengundurkan diri dari kontrak.
5. Jenis-jenis Musyarakah
Musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah
akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau
kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau
lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam
sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset
tersebut. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang
atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.
Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.
Menurut Prof. Dr. Rachmat Syafe’i, MA (2001, 187) dalam bukunya
Fiqih Muamalah, Jenis Musyarakah akad terbagi menjadi:
36
a. Syirkah Al-Inan
Adalah dua orang yang bersekutu dalam harta milik untuk
berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian
bersama-sama.
b. Syirkah Mufawidhah
Adalah transaksi dua orang atau lebih untk berserikat dengan
syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan
keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut.
c. Syirkah A’Maal atau Abdan
Adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan
yang akan dikerjakan secara bersama-sama.
d. Syirkah Wujuh
Adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat
tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan
menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh
dibagi diantara mereka dengan syarat tertentu.
6. Manfaat dan Risiko Musyarakah
Manfaat dari musyarakah menurut Muhammad Syafii Antonio (2001, 93)
dalam bukunya Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, adalah sebagai berikut:
a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada
saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu
kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan
37
dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak
akan pernah mengalami negative spread.
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow
atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha
yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena
keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi yang akan dibagikan.
e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip
bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan
(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang
dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
Risiko dari musyarakah menurut Muhammad Syafii Antonio (2001, 94),
dalam bukunya Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik adalah sebagai berikut:
a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti
yang disebut dalam kontrak.
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabahnya tidak jujur.
D. Pengelolaan Transaksi Musyarakah pada Bank Syariah
1. Prinsip Transaksi Musyarakah
Prinsip Bagi Hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian
hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha
ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan
38
nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah
Musyarakah dan Mudharabah.
Menurut Muhammad Syafii Antonio (2001, 90 dan 95) dalam bukunya
Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, adalah:
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak
pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan
pihak lainnya menjadi pengelola.
Gambaran singkat mekanisme produk bank syariah dengan prinsip
musyarakah digambarkan dalam gambar berikut
Gambar 2.1
Skema Kerja Prinsip Al-Musyarakah
Sumber : Muhammad (2002, 99)
NASABAH BANK
Proyek Usaha
Keuntungan
Bagi Hasil Sesuai Nisbah
Sebagian Sebagian
Nisbah X% Nisbah X%
39
Penjelasan Skema Kerja Prinsip Al-Musyarakah :
a. Skema modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
b. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
c. Pemilik modal di percaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan, seperti : 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. 2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin
pemilik modal lainnya. 3) Memberi pinjaman kepada pihak lain. 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan
oleh pihak lain. 5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila
menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
6) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama.
7) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad
2. Dokumen Transaksi Musyarakah
Adapun dokumen yang digunakan dalam pengelolaan transaksi
musyarakah menurut Muhammad (2002, 286) dalam bukunya Manajemen Bank
Syariah, sebagai berikut:
a. Aplikasi permohonan proposal
b. Photo copy KTP pemohon
c. Photo copy kartu keluarga
d. Photo copy akta pendirian
e. Photo copy NPWP
f. Photo copy SIUP
g. Photo copy rekening bank
h. Photo copy agunan
i. Pertanggungan asuransi agunan
40
j. Akad pembiayaan musyarakah
k. Kuitansi pencairan
3. Pengawasan Pengelolaan Transaksi Musyarakah
Kelancaran operasi bank adalah kepentingan utama bagi manajemen
puncak (top management). Melalui pengawasan para manajer dapat memastikan
tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka
mengambil keputusan yang lebih baik.
Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata controlling.
Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian,
pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang
telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar
yang diminta, melukukan tindakan koreksi penyimpangan dan perbandingan
antara hasil (output) yang dicapai dengan masukan (input) yang digunakan.
Menurut Muhammad (2002, 214) dalam bukunya Manajemen Bank
Syariah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan proses
pengawasan pengelolaan transaksi musyarakah dimana pengawasan meliputi
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. b. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi
berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar
yang diminta. d. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. e. Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang
digunakan.
41
E. Penerapan Standar Akuntansi (PSAK) No. 106 Terhadap Pengelolaan
Transaksi Musyarakah pada Bank Syariah
Penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 106 yang diterapkan oleh
Bank Syariah secara umum sangat baik dalam penerapan standar akuntansi
keuangan dan pengelolaan transaksi musyarakah. Namun, terdapat kekurangan
dalam hal sumber daya manusia khususnya yang ada pada Bank Jabar Banten
Syariah. Selain itu, dengan diterapkannya penerapan standar akuntansi keuangan
dapat berdampak pada pengelolaan transaksi musyarakah yang terus mengalami
peningkatan.
Penerapan standar akuntansi keuangan yang dilakukan pada Bank Jabar
Banten Syariah memberikan peluang yang besar bagi pendapatan usaha
musyarakah, dalam praktiknya dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas
realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha
yang dilakukan secara terpisah. Karena Bank Syariah beroperasi berdasarkan
syariat Islam yang tidak hanya mencari keuntungan semata.
Pengelolaan musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang
terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri
untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar
penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah
harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah
tsersebut.
42
Oleh karena itu, jika dalam melakukan transaksi musyarakah perbankan
syariah tidak menggunakan standar akuntansi syariah, maka dampak yang sangat
mendasar sekali terletak pada prinsip operasional atas konsep pembagian
keuntungan, yang dalam perbankan konvensional disebut dengan sistem bunga
yang akan merugikan salah satu pihak. Karena sistem bunga perhitungannya telah
ditentukan oleh pihak bank sedangkan porsi jumlah bagi hasil ditentukan
berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama
periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.
43
BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat Bank Jabar Banten Cabang Syariah Serang
Bank Jabar adalah Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah Jawa Barat dan Banten. Pendirian Bank Jabar dilatarbelakangi dengan adanya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1960 yang menyatakan
bahwa perusahaan milik Belanda yang berada di Indonesia yang bernama N.V. Denis
(De Earte Nederlandhe Indische) dan berkedudukan di Bandung, dinasionalisasikan
dan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Sebagai
implementasinya, didirikan PD. Bank Karya Pembangunan berdasarkan Akta Notaris
Noezar No. 152 tanggal 21 Maret 1961. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961,
yang untuk selanjutnya dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor II/PD-DPRD/72
tanggal 20 Juli 1972, modal dasar Bank Jabar pertama kali ditetapkan sebesar Rp.
2.500.000.000.000,00 berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 1996.
Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang
diselenggarakan pada tanggal 16 April 2001, disetujui peningkatan modal dasar Bank
Jabar ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia Nomor 28/84/KEP/DIR tanggal 22 November 1992.
44
Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 1995, Bank Pembangunan Daerah pun
mempunyai sebutan ”Bank Jabar” dengan logo baru. Dalam rangka mengikuti
perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Akta Pendirian
Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan Akta perbaikan nomor 8 tanggal 15 April 1999
yang telah disahkan oleh Mentri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum
Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir segmen masyarakat yang
belum terlayani oleh Bank Jabar konvensional, khusus berkaitan dengan masalah
keyakinannya, dan dalam rangka mendukung program pemerintah Jawa Barat untuk
memberdayakan masyarakat pasca krisis moneter melalui program
DAKABALAREA yang berbasis bagi hasil, serta didukung oleh UU No. 7 tahun
1997 tentang Perbankan yang kemudian membuka peluang yang seluas-luasnya
kepada Perbankan Nasional untuk mendirikan Bank Syariah maupun kantor
cabangnya oleh Bank Konvensional, maka pada 20 Mei 2000 Bank Jabar mendirikan
Divisi dan Kantor Cabang Syariah yang terletak di Bandung dengan izin Bank
Indonesia melalui Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 2/29/DpG/DPIP
tanggal 15 Mei 2000. Dengan pendirian ini, maka PT. Bank Jabar merupakan bank
pertama di Jawa Barat dan diantara Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia
yang beroperasi dengan dual banking system.
PT Bank Jabar Banten juga mempunyai beberapa Kantor Cabang Syariah dan
Kantor Cabang Pembantu Syariah diantaranya Cabang Syariah Bandung, Cabang
45
Syariah Bekasi, Cabang Syariah Bogor, Cabang Syariah Cirebon dan Cabang Syariah
Tasikmalaya. Sedangkan untuk Kantor Cabang Pembantu Syariah diantaranya
Cabang Pembantu Syariah Banjar, Cabang Pembantu Syariah Cianjur, Cabang
Pembantu Syariah Cilegon, Cabang Pembantu Syariah Cimahi, Cabang Pembantu
Syariah Cikarang, Cabang Pembantu Syariah Depok, Cabang Pembantu Syariah
Garut, Cabang Pembantu Syariah Jatibarang, Cabang Pembantu Syariah Kuningan,
Cabang Pembantu Syariah Pandeglang, Cabang Pembantu Syariah Purwakarta,
Cabang Pembantu Syariah Karawang, Cabang Pembantu Syariah Soreang, Cabang
Pembantu Syariah Sukajadi dan Cabang Pembantu Syariah Tangerang.
Untuk memperluas jaringan pelayanan, Bank Jabar Banten membuka kembali
Cabang Syariah di Kota Serang yang beroperasi pada tanggal 26 April 2004 dan
direncanakan pada tahun-tahun mendatang jaringan Bank Jabar Banten kantor cabang
syariah terus bertambah.
Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan
Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26
November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29
November 2007 maka nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (call name) Bank Jabar Banten.
46
B. Visi dan Misi Bank Jabar Banten Syariah
1. Visi.
"Dengan iman dan takwa, Bank Jabar Banten Syari'ah adalah bank yang sehat
dan terpercaya, serta menjadi yang terdepan di Jawa Barat dan Banten"
2. Misi
Memperoleh laba yang wajar melalui penyediaan produk dan jasa perbankan
yang dibutuhkan masyarakat, mendorong pemberdayaan ekonomi, serta
berfungsi sebagai penyimpan uang daerah dalam rangka mewujudkan bank
yang berkembang secara sehat, dinamis, mandiri, dan terpercaya serta mampu
memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah.
C. Budaya Perusahaan
Enam Pilar Budaya Kerja Bank Jabar Banten
1. Bank Jabar Banten sebagai bank umum devisa milik Pemerintah Daerah
Jawa Barat berfungsi sebagai Penggerak dan Pendorong laju
pembangunan daerah, Pemegang Kas Daerah, dan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah.
2. Bank Jabar Banten berorientasi kepada pasar dan pembangunan daerah
Jawa Barat dan Banten.
47
3. Bank Jabar Banten secara berkesinambungan membina hubungan baik dan
saling menguntungkan dengan mitra usahanya.
4. Bank Jabar Banten sebagai suatu Badan Usaha Milik Daerah menghargai,
memperhatikan peranan dan kepentingan pimpinan dan pegawai.
5. Bank Jabar Banten memelihara semangat kebersamaan antara pimpinan
dengan segenap pegawai dengan falsafah silih asah, silih asih, dan silih
asuh.
6. Bank Jabar Banten memelihara suasana kerja yang sehat untuk mencapai
optimalisasi misi yang diemban.
D. Prinsip-prinsip Bank Jabar Banten Syariah
Prinsip yang dimiliki oleh Bank Jabar Banten Syariah secara umum adalah “
Mitra Amanah Menuju Maslahah” yakni Bank Jabar Banten Syariah mampu
menjadi mitra yang amanah bagi semua kalangan masyarakat dengan memberikan
pelayanan simpanan dana maupun pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan
dengan tujuan untuk sama-sama menuju kemaslahatan.
Maka, dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi, PT Bank
Jabar Banten Syariah memiliki prinsip-prinsip, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Kehati-hatian.
Kehati-hatian merupakan dasar utama dalam menentukan setiap langkah
dan tindakan guna mewujudkan misi dan visi Bank Jabar.
48
2. Terpercaya.
Nilai ini telah mengilhami Bank Jabar untuk menjadi bank kepercayaan
masyarakat.
3. Kebersamaan.
Prinsip ini selalu dibina untuk menjadikan Bank Jabar sebagai bank
kebanggaan masyarakat.
4. Bersahabat.
Menjaga dan menjalin hubungan yang baik dengan para nasabah.
5. Dinamis.
Kedinamisan dalam setiap kegiatan mengharuskan Bank Jabar untuk
selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah.
6. Kuat.
Kehandalan dan kekuatan yang dimiliki dari dalam diri Bank Jabar telah
menjadikan Bank Jabar yang kuat dan tetap bertahan sampai saat ini.
E. Produk yang Ditawarkan
Seperti halnya bank pada umumnya, Bank Syariah menawarkan produk bagi
para nasabahnya, anatara lain :
49
1. Penyaluran Dana (Financing)
Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk
pembiayaan syariah terbagi kedalam 4 kategori yang dibedakan
berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :
a. Prinsip Jual-Beli (Bai’)
1) Pembiayaan Murabahah
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan
nasabah. Dalam Murabahah, penjual harus memberi tahu harga
produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan
sebagai tambahannya.
2) Pembiayaan Salam
Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual
belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara
tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai.
3) Pembiayaan Istishna
Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna
pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali
(termin) pembayaran. Spesifikasi barang pesanan harus jelas
seperti jenis, macam, ukuran dan jumlah.
50
b. Prinsip Sewa (Ijarah)
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui
pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan
atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah ditandai adanya pemindahan
manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual
beli, namun perbedaan terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual
beli objek transaksinya adalah barang, maka ijarah objek transaksinya
adalah jasa.
Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang
disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal
ijarah muntahiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya
kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.
c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)
1) Pembiayaan Musyarakah
Transaksi musyarakah merupakan kerjasama dengan nasabah
untuk menjalankan usaha tertentu dimana bank dan nasabah sama-
sama mempunyai sharing dana, dengan nisbah keuntungan dan
kerugian disepakati didepan. Hal ini meliputi semua bentuk usaha
yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka bersama-
sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud
maupun tidak berwujud.
51
2) Pembiayaan Mudharabah
Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak
dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah
modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian
pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam
paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul maal dan
keahlian mudharib.
d. Akad Pelengkap
1) Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)
Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang
berhutang (muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban
membayar hutang (muhal alaih).
Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier
mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
2) Rahn (Gadai)
Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
52
Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan dalam
memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib
memenuhi kriteria :
a) Milik nasabah sendiri.
b) Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai
riil pasar.
c) Dapat dikuasai namun tidak bolah dimanfaatkan oleh bank.
3) Qardh
Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat
ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan
tanpa mengharapkan imbalan. Akad pinjaman dari bank (muqridh)
kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan
dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat
meminta jaminan atas pinjaman kepada muqtaridh. Pengembalian
pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.
4) Wakalah (perwakilan)
Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak
pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang
diwakilkan. Wakalah dalam implikasi perbankan terjadi apabila
nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya
53
melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso,
dan transfer uang.
5) Kafalah (Garansi Bank)
Kafalah juga berati mengalihkan tanggung jawab seseorang yang
dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai
jaminan. Bank dapat diberikan dengan tujuan menjamin
pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat
mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana
untuk fasilitas ini sebagai rahn.
2. Produk Penghimpunan Dana
Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan
deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam
penghimpunan dana masyarakat adalah :
a. Prinsip Wadiah
Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika
pemiliknya menghendaki. Wadiah yad adh-dhamanah yang diterapkan
pada produk rekening giro dan tabungan. Dalam wadiah yad adh-
dhamah, pada prinsipnya harta dan barang yang dititipkan boleh dan
dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Sedangkan dalam hal
wadiah yad al-amanah, pihak penerima titipan hanya berfungsi
54
sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk
menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
b. Prinsip Mudharabah
Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah penyimpan atau deposan
bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal), dan bank sebagai
mudharib (pengelola).
3. Jasa Perbankan
Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara
pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang kelebihan
dana (surplus unit), bank syariah dapat pula melakukan berbagai
pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan
berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :
a. Sharf (bagi hasil Valuta Asing)
b. Ijarah (Sewa)
c. Kiriman Uang
d. Inkaso
e. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS
BPIH)
f. Dana talangan BPIH
55
4. Pembiayaan Program Dakabalarea
Disamping melayani produk-produk diatas, Bank Jabar Banten juga
melayani pembiayaan melalui program DAKABALAREA sebagai bentuk
kepedulian Pemerintah Propinsi Jawa Barat terhadap masyarakat Jawa
Barat dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya
pengentasan kemiskinan. Program ”DAKABALAREA” merupakan
program kegiatan yang dikaitkan dengan upaya menciptakan suatu
dorongan semangat untuk mencapai kehidupan yang berkecukupan dan
diambil dari akronim (singkatan) falsafah hidup orang priangan yang
terdiri dari:
a. Dahareun Loba, artinya makanan banyak, sebagai akibat dari
meningkatnya produksi.
b. Kabeuli ku ra’yat, artinya terbeli oleh rakyat, dalam hal ini berarti
rakyat harus mempunyai penghasilan, baik melalui penciptaan
lapangan kerja maupun kesempatan kerja.
c. Barudak tetep bisa sakola kalayan ra’yat jagjag waningkas, artinya
anak-anak tetap masih bisa sekolah dan masyarakat secara fisik hidup
sehat sekalipun dalam kesulitan dan menurunnya kemampuan akibat
krisis ekonomi.
56
d. Layanan Ningkat, hade tur rancage, artinya pelayanan umum mudah,
tidak birokratis dan membebani masyarakat, bahkan tidak
menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
e. Reformasi Lancar, artinya tegak keadilan, dihargainya hak-hak asasi,
perwujudan demokrasi dalam pengambilan keputusan dan hapusnya
nepotisme, kolusi serta korupsi dalam melaksanakan keputusan dan
pembangunan.
f. Anu miskin ngurangan tur nu iman jeung nu taqwa nambahan, artinya
keluarga miskin berkurang serta yang beriman dan bertaqwa
bertambah, untuk meletakkan dasar dan sumber moral bagi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pembiayaan Program Dakabalarea dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan
modal kerja dan atau investasi dengan prinsip syariah yang disediakan untuk
kelompok peminjam (perorangan, koperasi dan kelompok usaha lainnya) guna
mengembangkan usaha di bidang perdagangan dan jasa skala mikro dengan
persyaratan ringan dan mudah serta disesuaikan dengan kondisi usaha kecil dan
mikro.
57
F. Struktur Organisasi
PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah serang dipimpin oleh seorang
Pemimpin Cabang yang membawahi seksi pemasaran, pelayanan administrasi dan
kontrol intern cabang. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang pemimpin seksi
yang dibantu oleh beberapan orang staf sesuai unit kerjanya. Masing-masing seksi
dan unit kerjanya bertanggung jawab terhadap jabatannya menurut struktur organisasi
dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Bila digambarkan, maka struktur
organisasi PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Serang adalah sebagai
berikut :
58
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang
Sumber : Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Serang
Pemimpin Seksi KIC (Kontrol Intern Cabang)
Irawan
Pemimpin Cabang
Suhandi Ibrahim
Pemimpin Seksi Pemasaran
Baydowi
Ass. Pemasaran Dana
Ass. Pemasaran Pembiayaan
Ass. Supervisi Pembiayaan
Ass. Analisa Pembiayaan
Ass. Office Chanelling
Ass. Gadai
Ass. Dana Dan Jasa
Ass. Administrasi Umum
Ass. Akuntansi & EDP
(Elektronikal Data Procecing)
Ass. Administrasi Pembiayaan
Ass. Teller
Ass. Costemer Service
Pemimpin Seksi UPA (Umum Pelayanan Administrasi)
Hambali
59
G. Uraian Jabatan
Berdasarkan struktur organisasi di atas terdapat uraian jabatan sebagai berikut:
1. Pemimpin Cabang
a. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas cabang
dalam usaha memasarkan produk dan jasa Bank serta memberikan
layanan unggul kepada nasabah.
b. Melaksanakan seluruh tugas pokok Cabang secara efektif dan efisien
serta membina hubungan kerja dengan semua pihak (intern dan
ekstern) dalam upaya menunjang kelancaran tugas operasional dan
mengamankan kepentingan Cabang khususnya serta Bank pada
umumnya.
c. Melakukan pengembangan, pengendalian dan pengelolaan
administrasi secara efisien.
d. Mengendalikan dan meningkatkan kualitas usaha/bisnis di daerah
kerja/operasinya dalam upaya memberikan kontribusi laba yang nyata
terhadap laba Bank secara keseluruhan serta memberikan kontibusi
terhadap program pemberdayaan ekonomi daerah.
e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen
secara utuh, konsisten dan kontinyu.
60
f. Bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan kepatuhan
terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
2. Pemimpin Seksi Pemasaran
a. Menyusun dan merencanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Unit serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Cabang.
b. Memasarkan Pembiayaan segmen ritel kepada nasabah/bukan nasabah.
c. Memasarkan dana dan jasa Bank Dalam Negeri kepada nasabah/bukan
nasabah.
d. Memproses permohonan dan mengelola Pembiayaan komersil segmen
ritel.
e. Melakukan penjualan silang (cross selling) produk dan jasa Bank
dalam negeri.
f. Melakukan pembianaan kepada debitur komersil segmen ritel dan
nasabah dana segmen ritel.
g. Melakukan pemantauan kepada debitur komersil segmen ritel.
h. Melakukan penelitian potensi ekonomi dan penyusunan peta bisnis
Pembiayaan dana dan jasa Bank Dalam Negeri di daerah kerja cabang.
3. Asisten Pemasaran Dana
a. Memasarkan Pembiayaan segmen ritel kepada nasabah/bukan nasabah.
b. Memasarkan bisnis kartu.
61
c. Melakukan penjualan silang (cross selling) produk dana dan jasa
bank.
d. Melakukan perbaikan/penyelesaian temuan hasil pemerikasaan audit
pada Seksi Pemasaran.
e. Mengelola kinerja Seksi Pemasaran baik secara periodik maupun
insidentil.
4. Asisten Pemasaran Pembiayaan
a. Menyusun dan merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Unit serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank.
b. Memasarkan Pembiayaan segmen ritel kepada nasabah/bukan nasabah.
c. Memproses permohonan dan mengelola Pembiayaan komersil segmen
ritel.
d. Melakukan penjualan silang (cross selling) produk dana dan jasa Bank
dalam negeri.
e. Melakukan pembinaan kepada debitur komersial lancar segmen ritel.
f. Melakukan pemantauan kepada debitur komersial segmen ritel.
g. Melakukan penelitian potensi ekonomi dan menyusun peta bisnis
pembiayaan di daerah kerja Cabang.
5. Asisten Analisa Pembiayaan
a. Merencanakan, melakukan serta mengelola penyelamatan Pembiayaan
bermasalah segmen ritel.
62
b. Memproses permohonan penyelesaian Pembiayaan bermasalah
segmen ritel.
c. Melakukan pembinaan kepada debitur Pembiayaan bermasalah
segmen ritel.
d. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan mutu portepel Pembiayaan
segmen ritel.
6. Asisten Supervisi Pembiayaan
a. Menyusun dan merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Unit.
b. Merencanakan, melakukan serta mengelola penyelamatan Pembiayaan
bermasalah segmen ritel.
c. Memproses permohonan penyelesaian Pembiayaan bermasalah
segmen ritel.
d. Melakukan pembinaan kepada debitur Pembiayaan bermasalah
segmen ritel.
e. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan mutu portepel Pembiayaan
segmen ritel.
f. Melakukan koordinasi dengan BUPLN, Pengadilan Negeri dan
Instansi terkait lainnya dalam upaya penyelesaian Pembiayaan
bermasalah segmen ritel.
g. Melakukan konsultasi/koordinasi dengan kantor pusat dalam upaya
penyelamatan Pembiayaan bermasalah.
63
7. Asisten Gadai
a. Menerima Surat Akad Gadai Syariah yang telah tercantum nomor
rekening.
b. Membukukan atau mengadministrasikan pinjaman gadai dan
membuat kwitansi pencairan.
c. Mencatat Surat Akad Gadai Syariah dalam buku administrasi Gadai
Syariah petugas administrasi sebagai bukti pencocokan pada saat serah
terima surat akad gadai syariah antara petugas administrasi dan
petugas teller.
d. Memproses pencairan dana kepada rekening nasabah dan
mendistribusikan surat akad gadai syariah serta kwitansi kepada
petugas teller.
e. Menyimpan barang jaminan pada ruang khasanah.
f. Membuat catatan bulanan berupa Buku Gudang mengenai keberadaan
atau jumlah barang jaminan di dalam khasanah.
8. Asisten Office Chanelling
a. Menyelesaikan transaksi yang berkaitan dengan produk-produk
Syariah yang dilakukan oleh asisten di kantor Cabang Konvensional
b. Penyelesain transaksi office chanelling kantor cabang konvesional di
bawah penyeliaannya.
c. Pemenuhan kelengkapan buku tabungan, bilyet deposito, dan
kelengkapan lainnya yang dibutuhkan.
64
d. Membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap layanan
produk Syariah.
9. Pemimpin Seksi UPA (Unit Pelayanan Administrasi)
a. Berkoordinasi dengan kasir dan teller dengan pengelolaan persediaan
uang kas kantor layanannya.
b. Mendistribusikan perbaikan langkah kerja dengan Pemimpin Cabang
Syariah juga memfasilitasi dan menyelesaikan keluhan nasabah.
c. Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
produk jasa/ transaksi yang dikelola oleh kantor besar, atau pihak
ketiga lainya, yang dilakukan oleh asisten antara lain Phone plus,
ATM Center, Gadai Syariah.
d. Bertanggung jawab atas kualitas Service level pada unit dibawah
kelolaannya sesuai standar yang ditetapkan.
e. Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
produk dalam negeri atau luar negeri dan jasa lainnya untuk nasabah
perorangan (Walk in Customer) yang dilakukan oleh penyelia dan
asisten pelayanan nasabah.
10. Asisten Teller
a. Teller selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan
dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang.
b. Mengatur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam
tempat khasanah bank.
65
c. Pelaksanaan transaksi keuangan tunai, setoran dan pembayaran.
d. Pelaksanaan mutasi uang tunai antar teller kantor kas.
e. Berkewajiban membuat laporan kas harian.
11. Asisten Customer Service
a. Melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur pelaksanaan operasi Bank
Jabar Banten Syariah dan peraturan operasi Bank Jabar Banten
Syariah.
b. Melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi intern dan instruksi
operasional yang dibuat oleh regional dan cabang.
c. Memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh nasabah.
d. Bertanggung jawab terhadap file-file database nasabah pemilik dana.
12. Asisten Administrasi Pembiayaan
a. Mengelola administrasi pembiayaan.
b. Mengelola penerbitan jaminan bank.
c. Meneliti dokumen pembiayaan segmen ritel.
d. Melaksanakan pemantauan kepada debitur pembiayaan standar.
e. Melaksanakan perbaikan/penyelesaian temuan hasil audit dan temuan
Kontol Intern Cabang.
f. Menyusun laporan unit secara periodik maupun insidentil.
13. Asisten Akuntansi dan EDP (Elektronikal Data Procecing)
a. Memeriksa kebenaran/akurasi transaksi keuangan.
b. Mengendalikan likuiditas cabang.
66
c. Mengelola penyimpangan dokumen akuntansi.
d. Mengelola daftar Pos Terbuka (rekonsiliasi) antar kantor, rekening
perantara dan rekening sementara lainnya.
e. Menyusun dan merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Unit.
f. Mengelola output/laporan keuangan harian dari sistem.
g. Melakukan perbaikan/penyelesaian temuan hasil audit unit yang
bersangkutan.
h. Mengelola laporan unit secara periodik maupun insidentil.
14. Asisten Administrasi Umum
a. Mengelola administrasi kepegawaian.
b. Mengelola logistik dan kerumahtanggaan.
c. Mengelola transportasi.
d. Mengelola pelayanan komunikasi.
e. Mengelola petty cash
15. Asisten Dana dan Jasa
a. Menyusun dan merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Unit.
b. Mengelola administrasi transaksi jasa bank.
c. Mengelola kegiatan Bank Operasional untuk KPKPN.
d. Menyeleksi Daftar Pos Terbuka transaksi transfer antar cabang.
e. Mengelola administrasi transaksi kliring.
67
f. Mengelola daftar hitam/nasabah cek/bilyet giro kosong.
g. Melakukan entry data transaksi kliring/pemindahbukuan ke dalam
sistem.
h. Menyusun laporan kinerja unit secara periodik maupun insidental.
16. Pemimpin Seksi KIC (Kontrol Intern Cabang)
a. Memeriksa semua Asset yang ada di perusahaan
b. Memeriksa keseluruhan Laporan teller
68
BAB IV
ANALISIS PENERAPAN STÁNDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) No. 106 TERHADAP PENGELOLAAN
TRANSAKSI MUSYARAKAH PADA BANK JABAR BANTEN
SYARIAH CABANG SERANG
A. Pelaksanaan Standar Akuntansi Syariah pada Bank Jabar Banten
Syariah Cabang Serang
1. Pengakuan Transaksi Musyarakah
Pengakuan pembiayaan musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah
Cabang Serang adalah sebagai berikut :
a. Pembiayaan musyarakah diakui pada saat membayar tunai atau
penyerahan aktiva non-kas kepada mitra musyarakah.
b. Biaya-biaya yang timbul akibat akad musyarakah tidak dapat diakui
sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari
seluruh mitra musyarakah.
c. Pengakuan keuntungan/pendapatan dan kerugian musyarakah :
1) Pendapatan diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah
bagi hasil yang telah disepakati.
2) Rugi diakui pada periode terjadinya secara proporsional sesuai
dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah.
69
d. Pada saat akad pembiayaan musyarakah berakhir, keuntungan yang
belum diterima bank dari mitra musyarakah diakui sebagai piutang
musyarakah jatuh tempo.
e. Pada saat akad diakhiri, saldo pembiayaan musyarakah yang belum
diterima diakui sebagai piutang musyarakah jatuh tempo.
2. Pengungkapan Transaksi Musyarakah
Hal-hal yang harus diungkapkan dari pembiayaan musyarakah pada Bank
Jabar Banten Syariah Cabang Serang antara lain :
a. Rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan aktiva kas atau
non kas, modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan dan sektor
ekonomi.
b. Klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu (masa
akad), kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata.
c. Jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak yang
mempunyai hubungan istimewa.
d. Besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan penyisihannya untuk
setiap sektor ekonomi.
3. Pencatatan Transaksi Musyarakah
Pencatatan transaksi musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang
Serang adalah sebagai berikut :
a. Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada nasabah
Dr. Pembiayaan musyarakah XX
Cr. Rekening mitra XX
70
b. Pada saat nasabah membayar biaya administrasi
Dr. Rekening Nasabah XX
Cr. Pendapatan administrasi XX
Cr. Rekening Notaris XX
Cr. Rekening Asuransi XX
c. Pada saat nasabah membayar pokok pembiayaan musyarakah
Dr. Rekening nasabah XX
Cr. Pembiayaan musyarakah XX
d. Penerimaan pendapatan atau keuntungan musyarakah
Dr. Rekening nasabah XX
Cr. Pendapatan/keuntungan musyarakah XX
e. Pengakuan kerugian musyarakah
Dr. Kerugian musyarakah XX
Cr. Pembiayaan musyarakah XX
B. Pelaksanaan Pengelolaan Transaksi Musyarakah pada Bank Jabar
Banten Syariah Cabang Serang
1. Prinsip Transaksi Musyarakah
Prinsip transaksi yang digunakan Bank Jabar Banten Syariah Cabang
Serang untuk produk pembiayaan musyarakah adalah prinsip bagi hasil (profit
sharing). Berdasarkan prinsip ini, Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang
berfungsi sebagai mitra dengan pembagian keuntungan yang diperoleh akan
dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad.
71
Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang tidak diperkenankan mengubah
atau mengurangi nisbah bagi hasil tanpa adanya kesepakatan dari para pihak yang
terlibat dalam kerjasama perkongsian dana tersebut. Apabila terjadi perubahan
komposisi modal maka secara otomatis porsi nisbah juga berubah.
Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama oleh
para pemilik modal menurut porsi modal masing-masing. Namun jika kerugian
dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola/nasabah maka
kerugian tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah.
Jika salah satu pemilik modal keluar dari perjanjian, ingkar janji atau
mengundurkan diri, maka usaha atau proyek yang sudah disepakati sebelumnya
tidak langsung berakhir, kecuali pemilik modal tersebut mencari penggantinya.
2. Dokumen Transaksi Musyarakah
Dokumentasi atas kegiatan pembiayaan musyarakah merupakan salah satu
aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh. Begitu
banyak dokumen yang harus ditata dan disimpan dengan baik yang sebagian
diantaranya dapat berfungsi sebagai alat pengaman bagi Bank Jabar Banten
Syariah Cabang Serang atas fasilitas pembiayaan musyarakah yang diberikan
kepada nasabah. Semuanya itu harus didokumentasikan sebaik mungkin dengan
tetap menjaga kelengkapan, keabsahan dan kerapihan maupun keamanan
penyimpanannya.
Jenis dokumen yang diperlukan dan wajib diadministrasikan dengan baik,
harus ditetapkan secara jelas, sesuai dengan jenis fasilitas pembiayaan yang
diberikan. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah data dan legalitas
72
nasabah, dokumen yang berkaitan dengan proses persetujuan fasilitas pembiayaan
musyarakah, akad-akad serta dokumen jaminan.
Bank harus memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum
atas setiap dokumen pembiayaan musyarakah yang diberikan, baik yang akan
diterbitkan oleh bank maupun yang diterima dari pemohon fasilitas pembiayaan
musyarakah.
Adapun dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan transaksi
musyarakah pada Bank Jabar Banten Cabang Syariah Serang sebagai berikut :
1. Aplikasi permohonan/proposal
2. Photo copy KTP pemohon
3. Photo copy kartu keluarga
4. Photo copy akta pendirian
5. Photo copy NPWP
6. Photo copy SIUP
7. Photo copy rekening bank
8. Photo copy agunan
9. Pertanggungan asuransi agunan
10.Akad pembiayaan musyarakah
11.Perjanjian Pengikatan Jaminan
12.Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan musyarakah
13.Kuitansi pencairan
73
3. Pengawasan Pengelolaan Transaksi Musyarakah
Pelaksanaan aktivitas pembiayaan musyarakah pada hakikatnya
merupakan amanah dan karenanya harus dikelola dengan sungguh-sungguh serta
dipertanggung jawabkan berdasarkan tuntunan syariah. Segala bentuk
penyimpangan maupun hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank
dan secara otomatis juga bagi para pemilik dana yang menginvestasikan dana atau
menitipkan dananya di bank harus dihindari, dicegah atau segera diluruskan
kembali.
Untuk itu, bank wajib memiliki sistem dan pola pengawasan yang efektif
terhadap berbagai kegiatan pembiayaan musyarakah, mulai dari proses
persetujuan, pencairan fasilitas pembiayaan musyarakah sampai dengan
pelunasannya kembali.
Pengawasan pengelolaan transaksi musyarakah yang dilakukan pada Bank
Jabar Banten Syariah Cabang Serang, sebagai berikut :
1. Menentukan Standar Pembiayaan Musyarakah
Dalam kegiatan pengawasan, yang pertama kali harus dilakukan adalah
menentukan standar pembiayaan musyarakah yang menjadi ukuran dan
pola untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan produk yang dihasilkan.
Standar ini harus jelas, objektif sesuai dengan keadaan dan sumber daya
yang baik. Sistem pengawasan yang baik adalah:
a. Standar pembiayaan musyarakah hendaknya merupakan prestasi yang
dapat diukur, baik bersifat keuangan maupun non-keuangan.
74
b. Prestasi yang dicapai hendaknya dibandingkan dengan standar
pembiayaan musyarakah, kemudian dianalisis untuk menjelaskan
deviasinya dengan standar.
c. Deviasi antara prestasi yang terjadi dengan standar pembiayaan
musyarakah yang ditetapkan harus merupakan isyarat akan perlunya
koreksi atau perbaikan guna mencegah terjadinya deviasi yang lebih
besar di kemudian hari.
d. Standar ini sendiri harus pula dievaluasi secara berkala untuk
memungkinkan perbaikannya.
2. Pengukuran dan pengamataan terhadap jalannya operasional pembiayaan
musyarakah
3. Pelaksanaan kegiatan operasional pembiayaan musyarakah harus selalu
diawasi dengan cermat. Untuk keperluan tersebut dibuat catatan sebagai
laporan perkembangan proses manajemen. Berdasarkan catatan itu
hendaknya dilakukan pengukuran prestasi, baik secara kuantitatif maupun
kualitatif. Hasil evaluasi itu dijadikan bahan laporan untuk dievaluasi lebih
lanjut.
4. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang
diminta.
Prestasi pekerjaan harus diberikan penilaian dengan memberikan
penafsiran, apakah sesuai dengan standar pembiayaan musyarakah, sejauh
mana terdapat penyimpangan dan apa saja faktor-faktor penyebabnya.
75
5. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan pembiayaan musyarakah
Tindakan koreksi, selain untuk mengetahui adanya kesalahan juga
menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan
memberikan cara bagaimana memperbaikinya agar kembali kepada
standar dan rencana yang seharusnya. Tindakan koreksi sangat perlu dan
harus dilakukan agar jangan berlarut-larut, karena dapat menimbulkan
kerugian yang lebih besar.
6. Perbandingan hasil (output) dengan masukan (input)
Setelah proses pelaksanaan operasional pembiayaan musyarakah selesai
segera diberikan pengukuran dengan membandingkan hasil yang diperoleh
dengan sumber daya digunakan serta standar pembiayaan musyarakah
yang ditetapkan.
Sebagai pedoman operasional dan alat pengawasan transaksi musyarakah,
Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang memiliki Buku Pedoman Pembiayaan
Musyarakah yang berisi tentang pedoman prosedur pembiayaan musyarakah oleh
bank syariah dimulai dari tahap permohonan pembiayaan musyarakah, tahap
penilaian pembiayaan musyarakah, tahap analisis data, tahap persetujuan
pembiayaan musyarakah, tahap realisasi pembiayaan musyarakah sampai tahap
monitoring pembiayaan musyarakah.
1. Tahap permohonan pembiayaan musyarakah
Langkah pertama yang terkait dengan pemberian pembiayaan musyarakah
adalah adanya permohonan dari calon debitur. Adapun persyaratan yang
harus dipenuhi adalah :
76
a. Penyusunan usulan pembiayaan usaha (proposal) oleh anggota
kelompok atau perorangan dan pendamping yang berisi data kelompok,
profil usaha, rencana penggunaan pembiayaan serta data penunjang
lainnya.
b. Pengajuan pembiayaan musyarakah dari lembaga ekonomi/kelompok
usaha/perorangan yang diajukan kepada bank beserta rekomendasi dari
dinas instansi atau lembaga Pemerintah terkait sebagai tim teknis dan
atau pelaksana teknis yang melakukan seleksi awal calon debitur
pengguna pembiayaan musyarakah serta data penunjang lainnya.
c. Mengisi formulir pembukaan fasilitas pembiayaan musyarakah.
2. Tahap penilaian pembiayaan musyarakah
Setelah memo ijin proses disetujui oleh Pemimpin Seksi Pemasaran dan
kelengkapan permohonan pembiayaan musyarakah diterima oleh Analis
Pembiayaan maka proses penilaian segera dilakukan. Maksud penilaian
tersebut adalah untuk mengetahui banyak tidaknya usaha yang akan
dibiayai, adapun analisisnya sebagai berikut :
a. Pengumpulan data
Tujuan pengumpulan data adalah untuk mendapatkan informasi yang
lengkap dan up to date mengenai gambaran keadaan calon penerima
pembiayaan musyarakah. Langkah-langkah pengumpulan data sebagai
berikut:
1) Membuat rencana pengumpulan data
77
2) Pelaksanaan dilakukan secara langsung kepada sumber data
3) Melakukan konfirmasi atas data yang diiterima
4) Menentukan sumber data.
b. Verifikasi data
Tujuan verifikasi data adalah untuk menentukan kewajaran, ketepatan
dan kebenaran data informasi yang sudah terkumpul. Teknik verifikasi
data yang dilakukan sebagai berikut:
1) On the spot (OTS) yaitu pemeriksaan setempat terhadap semua
data yang penting
2) Konfirmasi melalui korespondensi atau telepon baik kepada
nasabah maupun kepada pihak ketiga yang berkaitan
3. Tahap analisa data
Penilaian terhadap calon penerima pembiayaan musyarakah, dilakukan
melalui penilaian kelayakan calon debitur, meliputi:
a. Aspek manajemen
Meneliti jenis usahanya serta struktur organisasi dan susunan pengurus
kelompok usaha.
b. Aspek teknis
Meneliti lokasi, sistem pengadaan bahan baku dan pembantu serta tenaga
kerja yang dimiliki. Tenaga serta peralatan yang digunakan merupakan
faktor yang dapat menentukan keberhasilan penyelesaian pekerjaan.
78
c. Aspek pemasaran
Meneliti daerah pemasaran, golongan konsumen, potensi pasar dan
persaingan serta rencana omset kelompok usaha.
d. Aspek keuangan
Meneliti struktur permodalan, perhitungan kebutuhan pembiayaan
musyarakah serta proyeksi keuangan kelompok usaha.
e. Aspek jaminan
Meneliti kelayakan usaha dan tabungan di bank sebagai jaminan atas
pembiayaan musyarakah.
f. Kesimpulan rekomendasi
Hasil dari analisa pembiayaan musyarakah tertuang dalam memo
pembahasan pembiayaan musyarakah. Laporan analisis ini
direkomendasikan kepada pemimpin cabang sebagai dasar pengambilan
keputusan pembiayaan musyarakah yang dimohon oleh calon penerima
pembiayaan musyarakah.
4. Tahap persetujuan pembiayaan musyarakah
Setelah Pimpinan Cabang menerima laporan analisis pembiayaan
musyarakah dalam bentuk Memo Pembahasan Pembiayaan Musyarakah
dari Pimpinan Seksi Pemasaran dan menelitinya, maka beliau menuliskan
jumlah uang yang disetujui dalam bentuk angka dan huruf. Selanjutnya
jumlah nominal tersebut menjadi plafond pembiayaan musyarakah yang
disetujui dan disahkan dengan dibubuhkanya tanda tangan Pemimpin
79
Cabang Bank Jabar Banten Syariah Serang. Persetujuan pembiayaan
musyarakah tersebut diberitahukan kepada calon penerima pembiayaan
musyarakah dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Persetujuan.
Pembiayaan (SP4) serta dibuat Perikatan Pembiayaan dan Surat Sanggup
Membayar Utang (Surat Askep dari debitur atau peminjam).
5. Tahap realisasi pembiayaan
Prosedur yang dijalankan dalam proses realisasi pembiayaan musyarakah
adalah :
a. Menandatangani kuitansi realisasi pembiayaan musyarakah.
b. Mengajukan jadwal penarikan pembiayaan musyarakah.
c. Menginput data master debitur ke dalam program komputer.
6. Tahap monitoring pembiayaan musyarakah
Setiap nasabah yang telah merealisasikan pembiayaan wajib membuat
laporan periodik seperti yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan
dikirimkan setiap bulan. Bank mengevaluasi laporan periodik dari nasabah
yang meliputi rencana dan realisasi. Apabila dari hasil evaluasi ditemukan
indikasi adanya penyimpangan, maka pihak bank harus melakukan
pengamanan dan langkah-langkah penyelesaian yang meliputi:
a. Mengklasifikasi hasil laporan periodik nasabah
b. Melakukan penelitian lapangan
c. Melakukan tindakan pencegahan dan atau penyelesaian masalah.
80
C. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
No. 106 Terhadap Pengelolaan Transaksi Musyarakah Pada Bank Jabar
Banten Syariah Cabang Serang
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai penerapan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 terhadap pengelolaan transaksi
musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang, maka dapat
diketahui sebagai berikut:
Pertama, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 pada
Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang berpedoman pada akuntansi
musyarakah, ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan intern Bank Jabar Banten
Syariah. Hal ini dapat dilihat antara lain dari:
1. Adanya penerapan pengakuan transaksi musyarakah yang dilakukan Bank
Jabar Banten Syariah Cabang Serang sesuai dengan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 tentang akuntansi musyarakah, yang
mengungkapkan tentang :
a. Pembiayaan musyarakah diakui pada saat membayar tunai atau
penyerahan aktiva non-kas kepada mitra musyarakah.
b. Pendapatan diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil
yang telah disepakati.
c. Rugi diakui pada periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan
kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah.
81
d. Pada saat akad pembiayaan musyarakah berakhir, keuntungan dan saldo
pembiayaan musyarakah yang belum diterima bank dari mitra musyarakah
diakui sebagai piutang musyarakah jatuh tempo.
2. Adanya penerapan pengungkapan transaksi musyarakah yang sesuai dengan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 tentang akuntansi
musyarakah, yang mengungkapkan tentang :
a. Rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan aktiva kas, modal
mitra, jenis valuta, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
b. Pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu (masa akad), kualitas
pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata.
c. Jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak yang
mempunyai hubungan istimewa.
d. Besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan penyisihannya untuk
setiap sektor ekonomi.
3. Adanya penerapan metode pencatatan transaksi musyarakah yang sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 tentang
akuntansi musyarakah, yang mengungkapkan tentang transaksi pada saat
bank membayar uang tunai kepada nasabah, pada saat nasabah membayar
administrasi, pada saat nasabah membayar pokok pembiayaan musyarakah,
pada saat penerimaan pendapatan musyarakah dan pada saat pengakuan
kerugian musyarakah.
82
Kedua, pelaksanaan Pengelolaan Transaksi Musyarakah yang diterapkan
pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang dapat dikatakan efektif, hal ini
disebabkan oleh :
1. Adanya penerapan prinsip bagi hasil dalam pengelolaan transaksi
musyarakah pada Bank Jabar Banten Cabang Syariah Serang untuk produk
pembiayaan musyarakah adalah prinsip bagi hasil (profit sharing).
Berdasarkan prinsip ini, Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang
berfungsi sebagai mitra dengan pembagian keuntungan yang diperoleh
akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad..
2. Adanya penerapan penggunaan dokumen pada setiap transaksi
musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang, meliputi
Aplikasi permohonan/proposal, Photo copy KTP pemohon, Photo copy
kartu keluarga, Photo copy akta pendirian, Photo copy NPWP, Photo copy
SIUP, Photo copy rekening bank,Photo copy agunan, Pertanggungan
asuransi agunan, Akad pembiayaan musyarakah, Perjanjian Pengikatan
Jaminan, Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan musyarakah, dan
Kuitansi pencairan..
3. Adanya penerapan pengawasan pengelolaan transaksi musyarakah pada
Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang, dapat dilihat dengan adanya
buku pedoman operasional dan alat pengawasan terhadap transaksi
musyarakah yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Syariah Cabang
Serang yang berisi tentang pedoman prosedur pembiayaan musyarakah
oleh bank syariah dimulai dari Tahap permohonan pembiayaan
83
musyarakah, Tahap penilaian pembiayaan musyarakah, Tahap analisis
data, Tahap persetujuan pembiayaan musyarakah, Tahap realisasi
pembiayaan musyarakah sampai Tahap monitoring pembiayaan
musyarakah.
.
84
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Analisis
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 Terhadap Pengelolaan
Transaksi Musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang, maka penulis
mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 pada Bank Jabar
Banten Syariah Cabang Serang pada dasarnya telah diterapkan sesuai dengan
pedoman dan prinsip akuntansi musyarakah, ketentuan Bank Indonesia, dan
ketentuan intern Bank Jabar Banten Syariah.
2. Pengelolaan transaksi musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang
Serang pada dasarnya sesuai dengan prinsip akuntansi musyarakah serta
pelaksanaan pengelolaan disertai beberapa pengawasan pengelolaan transaksi
musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang.
3. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 terhadap
Pengelolaan Transaksi Musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang
Serang pada dasarnya telah sesuai dengan standar dan teori yang telah
ditetapkan, sehingga dapat menunjang pengelolaan transaksi musyarakah
yang ada pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang.
85
B. Saran
1. Untuk pelaksanaan transaksi musyarakah, sebaiknya Bank Jabar Banten
Syariah Cabang Serang tidak selalu menggabungkan modalnya dalam bentuk
kas tetapi dapat menggunakan asset non kas seperti bangunan, mesin,
kendaraan untuk keperluan usaha dan asset non kas lainnya.
2. Agar pelaksanaan pengelolaan transaksi musyarakah dapat dilaksanakan
dengan efektif, sebaiknya pemimpin Bank Jabar Banten Syariah Cabang
Serang dapat meningkatkan pengawasan terhadap pembiayaan musyarakah
yang diberikan pada nasabah, dengan cara nasabah harus memberikan laporan
keuangannya secara rutin tiap bulannya agar pihak bank mengetahui
perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Adanya
pengawasan yang ketat dari pihak bank guna menghindari kecurangan yang
dilakukan oleh nasabah.
3. Bagi akademisi yang akan melakukan penelitian diharapkan melakukan kajian
yang lebih luas dan mendalam lagi, baik dalam tatanan konseptual maupun
praktis agar konsep penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.106
tentang pengelolaan transaksi musyarakah benar-benar sesuai dengan prinsip
syariah.
86
DAFTAR PUSTAKA
Antonio, M Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Gema Insani: Jakarta.
Al-Maktabah As-Syamilah, Kitab Subulu Salam Juz 4 : 246
Al-Maktabah As-Syamilah, Kitab Subulu Salam Juz 9 : 284
Bank Indonesia. 2003. Pedoman Akuntansi perbankan Syariah Indonesia. Biro Perbankan Syariah: Indonesia.
Departemen Agama RI. 2002. Al Qur’an dan Terjemahannya.
Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
Darmawan, Warman dan Rida. 2008. Akuntansi Itu Ternyata Logis dan Mudah. Buku Akuntansi.
Harahap, Sofyan Syafri. 2001. Akuntansi Islam. Bumi Aksara : Jakarta.
Harahap, Sofyan Syafri. 2008. Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah. Pustaka Quantum : Jakarta.
IAI. 2009. PSAK No. 59 : Akuntansi Perbankan Syariah. Salemba Empat: Jakarta.
IAI. 2009. PSAK No. 106 : Akuntansi Musyarakah. Salemba Empat : Jakarta
Muhammad. 2002. Pengantar Akuntansi Syariah. Salemba Empat: Jakarta.
Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Edisi V. Jilid I. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia Tahun 2007 dan 2008 Tentang Bank Syariah dan
Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
Syafe’i, Rahmat. 2004. Fiqih Muamalah. Pustaka Setia : Bandung.
Sjahdaeni, Sultan Remi. 1999. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Pustaka Utama Grafiti : Jakarta.
87
Sugiyono. 2007. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta : Bandung.
UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Warsono, Darmawan dan Ridha. 2008. Akuntansi Itu ternyata Logis dan Mudah. Asgard Chapter.
Bandung, Mei 2010 Penulis
Rd. Frengki F.A
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama : Rd. Frengki Ferdinan Ali
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 15 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Komp.TWI FWA 35C No.01 Rt/Rw 05/05
Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Banten
Telepon : 085624035517
0818108924 Pendidikan 1993-1998 : SDN Samangraya 2 1998-2001 : SLTP Negeri 2 Cilegon 2001-2004 : SMA Negeri 3 Cilegon Pengalaman Organisasi 2006-2007 : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 2008-2009 : Dewan Amanat Mahasiswa (DAM) 2007-2009 : Pengurus Keluarga Mahasiswa Cilegon Banten (KMC) Pengalaman Pekerjaan KKL Di Bank Jabar Banten KCPS Soreang