perencanaan strategis alokasi dana desa di desa …
TRANSCRIPT
PERENCANAAN STRATEGIS ALOKASI DANA DESA DI DESA WANAYASA
KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG TAHUN 2015
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh
LISNA FAJRIANTI
NIM 6661120977
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, JANUARI 2017
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“MANJADDA WAJADA”
“MAN SHABARA ZHAFIRA”
“MAN SARA ALA DARBIWASHALA”
“SIAPA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH PASTI BERHASIL”
“SIAPA YANG BERSABAR PASTI BERUNTUNG”
“SIAPA MENAPAKI JALANNYA AKAN SAMPAI KETUJUAN”
Aku persembahkan catatan hasil perjuangan dan
kerjakerasku untuk Mamah & Bapak tercinta
Adek, Teteh Tersayang & ka Sayuda Terkasih.
Serta Guru dan teman-teman seperjuangan.
Abstrak
Lisna Fajrianti. NIM 6661120977. Skripsi. Perencanaan Strategis Alokasi
Dana Desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
Pembimbing I: Kandung Sapto Nugroho, M.Si dan Pembimbing II: Titi
Stiawati M.Si. Program Studi Ilmu Administratsi Negara. Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Penelitian ini membahas tentang Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa di
Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa di Desa
Wanayasa. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif . Penentuan
informan menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data dengan
melakukan observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Instrumen penelitian
ialah peneliti sendiri. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan triangulasi dan member check yang didasarkan dari teori Perencanaan
Strategis Bryson (2007) yang terdiri dari empat indikator yaitu masalah manusia,
masalah proses, masalah struktural dan masalah institusional. Teknik analisi data
menggunakan konsep dari Irawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang Tahun 2015 tidak optimal. Sumber daya manusia pemerintahan
Desa yang masih kurang terampil dan memahami Alokasi Dana Desa, kurangnya
partisipasi masyarakat Desa menyebabkan rendahnya swadaya gotong royong,
komunikasi yang terjalin di Desa Wanayasa sudah berjalan dengan baik,
sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan dengan optimal. Sarannya yaitu
Melakukan diklat atau mengadakan pelatihan-pelatihan kepada Sumber Daya
Manusia Pemerintahan Desa, Perlu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan desa, Mempertahankan komunikasi yang baik demi
pembangunan Desa, Pemerintahan Desa lebih serius dalam mensosialisasikan
Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa kepada Masyarakat Desa.
Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Desa, Penecanaan Starategis
Abstract
Lisna Fajrianti. NIM 6661120977. Thesis. Strategic Planning Village
Allocation Funds in the Village District of the helter Wanayasa Serang District.
Advisor I: Kandung Sapto Nugroho, M.Si and Advisor II: Titi Stiawati M.Si.
Administration Country Studies Program. Faculty of Social Science and
Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa.
This study discusses the Village Fund Allocation Strategic Planning in the Village
District of the helter WanayasaSerang District. The purpose of this study was to
determine the Strategic Planning Village Allocation Fund Village Wanayasa. This
study uses Descriptive Qualitative Methods. Determination of informants using
purposive technique. Data collection techniques by observation, interviews and
documentation. The research instrument is the researcher himself. Testing the
validity of the data in this study is done by triangulation and member checks that
are based on the theory of Strategic Planning Bryson (2007), which consists of
four indicators namely human problems, process problems, structural problems
and institutional problems. Data analysis technique using the concept of Irawan.
The results showed that the Strategic Planning Village Allocation Fund in the
Village District of the helter Wanayasa Serang District 2015 is not optimal.
Human resources The village administration is still lacking skilled and
understand the Village Fund Allocation, lack of community participation leads to
low self-supporting village mutual cooperation, communication is established in
the village Wanayasa already well underway, socialization do not run optimally.
suggesting that Conduct training or hold trainings to Human Resources Village
Government, should be to encourage people to participate in rural development,
Maintain good communication for the sake of building the village, Village
Government more serious socializing Strategic Planning Village Fund Allocation
for Rural Communities.
Keywords: Village Fund Allocation,Village, Strategic Planning
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah,
rahmat dan inayah-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang
berjudul Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa di Desa Wanayasa Kecamatan
Pontang Kabupaten Serang Tahun 2015) tanpa menemukan hambatan dan
kesulitan yang berarti.
Dalam Skripsi ini penulis berusaha menyampaikan beberapa hal mengenai
deskripsi beberapa permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian, landasan
teori, dan metode penelitian yang tertuang dalam proposal skripsi ini. Ucapan
terimakasih juga peneliti sampaikan kepada pihak yang telah memberikan arahan,
bimbingan, pelajaran, serta motivasi dan dukungan dalam upaya penyusunan
proposal skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
2. DR. Agus Sjafari S.Sos M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
ii
7. Riswanda Ph,D selaku Sekertaris Jurusan Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Arenawati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah
membimbing penulis dari awal hingga akhir.
9. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I
Skripsi yang selalu membimbing, memberikan ilmunya, serta memotivasi
penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Terimakasih atas segala
ilmu dan bantuannya.
10. Titi Stiawati, M.Si Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu
membimbing, memberikan ilmunya, serta memotivasi penulis dalam
menyelesaikan proposal skripsi ini. Terimakasih atas segala ilmu dan
bantuannya.
11. Semua Dosen dan Staff Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali
penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
12. Kabupaten Serang yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti.
13. Sub Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Serang yang telah memberikan
informasi kepada peneliti.
14. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Serang yang telah
memberikan informasi kepada peneliti
15. Anita, S.Pd Selaku Kepala Desa Wanayasa beserta stafnya yang telah
bersedia memberikan informasi .
iii
16. Kedua orang tua yang selalu membimbing dan mengantarkan anaknya
sampai ke dalam tahap perguruan tinggi. Terimakasih banyak bapak,
mamah tercinta.
17. Kakak dan Adikku, , Yani Nurkholishoh, S.Pdi, Wia Widianingsih, S.E,
Dini Yuliansih, Ardi Alfalahuddin dan keluarga besar. Terimakasih telah
memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal
Skripsi dan selalu memberikan dukungan yang teramat besar kepada
penulis.
18. Sayuda Anggoro Asih, S.Ikom yang selalu memberikan semangat dan
selalu menemani sehingga penulis dapat termotivasi untuk cepat
menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik. Terimakasih banyak atas
waktunya dan sukses selalu.
19. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman seperjuangan kelas C Administrasi
Negara angkatan 2012. Semoga kalian Sukses dunia akhirat.
Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh
karena itu peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat
membangun. Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam
Skripsi ini terjadi kesalahpahaman yang kurang berkenan selama penulis
melakukan penelitian. Terimakasih.
Serang, Januari 2017
Lisna Fajrianti
NIM :6661120977
iv
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR ORISINALITAS
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK
ABSRTACK
KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... v
DAFTAR TABEL ................................................................................................................. vii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ............................................................................................................ 1
1.2 Identifikasi Masalah .................................................................................................. 16
1.3 Batasan Masalah ........................................................................................................ 16
1.4 Perumusan Masalah ................................................................................................... 17
1.5 Tujuan Penelitian ....................................................................................................... 17
1.6 Manfaat Penelitian ..................................................................................................... 17
1.6.1 Manfaat Teoritis ............................................................................................ 17
1.6.2 Manfaat Praktis .............................................................................................. 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR
DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN
2.1 Tinjauan Pustaka ...................................................................................................... 19
2.1.1 Pengertian Manajemen Publik ......................................................................... 19
v
2.1.2 Defini Perencanaan .......................................................................................... 20
2.1.3 Pengertian Strategi .......................................................................................... 26
2.1.4 Perencanaan Strategis ...................................................................................... 28
2.1.4.1 Sistem Perencanaan Strategis .............................................................. 32
2.1.4.2 Proses Perencanaan Strategis ............................................................... 42
2.1.5 Alokasi Dana Desa ........................................................................................... 47
2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................................................ 49
2.3 Kerangka Berpikir .................................................................................................... 51
2.4 Asumsi Dasar ........................................................................................................... 55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ........................................................................... 56
3.2 Fokus Penelitian ....................................................................................................... 57
3.3 Lokasi Penelitian ...................................................................................................... 57
3.4 Definisi Konsep dan Definisi Oprasional ................................................................ 57
3.4.1 Definisi Konsep .............................................................................................. 57
3.4.2 Definisi Oprsional ........................................................................................... 58
3.5 Instrumen Penelitian ................................................................................................ 61
3.6 Informan Penelitian .................................................................................................. 61
3.7 Teknik Pengumpulan data ........................................................................................ 63
3.8 Pengujian Keabsahan Data ....................................................................................... 68
3.9 Jadwal Penelitian ...................................................................................................... 72
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ........................................................................................ 75
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Serang ............................................................. 77
vi
4.1.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang .............................. 80
4.1.3 Gambaran Umum Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Serang ................. 81
4.1.4 Gambaran Umum Kecamatan Pontang .......................................................... 85
4.1.5 Gambaran Umum Kantor Desa Wanayasa ..................................................... 84
4.2 Deskripsi Data Penelitian ............................................................................................. 96
4.2.1 Deskripsi Wilayah Penelitian ......................................................................... 96
4.2.2 Deskripsi Data ................................................................................................ 97
4.2.3 Daftar Informan Penelitian ............................................................................. 98
4.3 Deskripsi Hasil penelitian ........................................................................................... 105
4.3.1 Masalah Manusia dalam Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa ........... 107
4.3.2 Masalah Proses dalam perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa ............... 118
4.3.3 Masalah Struktural dalam perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa ......... 131
4.3.4 Masalah Institusional dalam Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa ..... 137
4.4 Pembahasan ............................................................................................................. 143
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ............................................................................................................. 153
5.2 Saran ........................................................................................................................ 155
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Serang Banten 9
Tahun Anggaran 2015
Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Aparatur Desa Wanayasa 12
Tabel 3.1 Informan Penelitian 61
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara Peneliti 2016 64
Tabel 3.3 Waktu Pelaksanaan Penelitian 72
Tabel 4.1 Deskripsi Informan Penelitian 103
Tabel 4.2 Program Kerja Karang Taruna Desa Wanayasa Kecamatan
Pontang Kabupaten Serang 2015/2016 112
Tabel 4.3 Sumber Daya Manusia Desa Wanayasa kecamatan Pontang 116
viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 54
Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis 69
Data Model Prasetya Irawan
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Serang 73
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Desa Wanayasa 94
Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
Gambar 4.3 Jembatan Di DesaWanayasaKecamatan Pontang 120
Gambar 4.4 Keadaan Sungai di Sepanjang Desa Wanayasa 122
Gambar 4.5 Susunan Keanggotaan TP. PKK Desa Wanayasa
Kecamatan Pontang 124
Gambar 4.6 Gambaran Aplikasi SIMAKDES 132
Gambar 4.7 Jadwal Musyawaran antar Desa 135
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam
rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai
dengan peraturan perundang undangan. (Undang-Undang no. 32 tahun 2004).
Pada proses otonomi daerah melahirkan pemerintahan baru dibawah dari
pemerintah pusat oleh karena itu proses otonomi daerah melahirkan sebuah
kebijakan-kebijakan, kebijakan tersebut jangan hanya menitik beratkan pada
sebuah pemerintahan kabupaten atau kota saja tetapi pemerintahan di bawahnya
seperti pemerintahan desa dirasa sangat penting untuk digali potensinya demi
terciptanya kemaslahatan dari pembangunan desa, oleh sebeb itu pemerintah
kabupaten kota bertanggung jawab atas pemerintahan desa yang sangat
membutuhkan perhatian lebih demi membangun pemerintahan desa yang mandiri,
maju dan berpotensi pada pendapatan dan pengolahan sumber daya pedesaan.
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 otonomi desa merupakan hak,
wewenang dan kewajiban untuk mngatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-
nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang
2
mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintah berdasarkan asul-usul
desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota
diserahkan pengaturannya kepada desa. Otonomi desa menghasilkan berbagai
interaksi antar individu dalam masyarkat atau merupakan hasil cipta, rasa dan
karsa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman, baik
keanekaragaman dari penataan desa, tata kehidupan masyarakat, potensi desa,
susunan pemerintahan desa, maupun tatanan pemerintahan yang sangat
dipengaruhi oleh keanekaragaman asal-usul dan adat istiadat masyarakatnya, oleh
karena itu dalam waktu bersamaan perlu pula dikembangkan program untuk
meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumber daya manusia
potensial yang ada di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan seperti para pelaku ekonomi. Tentang potensial, lembaga
kemasyarakat desa seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), LKMD
(Lembaga Ketahanan Masarakat Desa), karang taruna, tokoh masyarakat
pemangku adat, dan tokoh-tokoh agama. Dimasa yang akan datang peran unsur-
unsur pembangunan non pemerintahan harus menempati porsi yang besar karna
dengan hal itu akan mampu memberikan efek positif langsung kepada masyarakat
desa. Sedangkan Fasilitas dan koordinasi dari aparat pemerintahan menjadi posisi
paling tepat dalam pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan
pedesaan serta memberikan perhatian dan pengawasan kepada desa sehingga
pengeloaan kebutuhan dapat di kendalikan sesuai dengan sasaran pemerintah.
Di kutip dari berita Desa Membangun bahwa “Sejarah kelam hubungan
negara-desa diawali dengan lahirnya Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang
3
pemerintahan desa. Pemerintah menyeragamkan susunan kelembagaan dan
organisasi desa. Desa ditempatkan sebagai satuan wilayah pemerintahan di bawah
kecamatan. Usia Uundang-Undang ini cukup panjang, baru pada 1999 muncul
Undang-Undang Otonomi Daerah yang menghapus keberadaannya karena
dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” Pada Tahun 2014 muncul kebijakan
baru yang mengatur desa secara khusus, yaitu Undang-Undang No 6 tahun 2014
tentang Desa disahkan pada 18 Desember 2013 dan masuk dalam lembaran negara
no 6 tahun 2014 pada 15 Januari 2014. Undang-Undang Desa menempatkan desa
sesuai dengan amanat konstitusi dengan merujuk pasal 18B aya 2 dan Pasal 18
ayat 7. Dari berbagai perubahan undang-undang di harapkan dapat menghasilkan
beberapa solusi bagi pembangunan pedesaan yang tidak hanya memberikan
perubahan pada wacana ketetapan undang-undang tetapi dampak dari perubahan
dan kewenangan serta kebijakan dari undang undang akan mampu meberikan
kontribusi yang sesuai kepada masyarakat khususnya masyarakat pedesaan,
undang-undang menjadi patokan dari proses pemerintahan desa atau menjadi
kiblat dari pengelolaan pembangunan desa yang mampu meluruskan apa yang
benar dan apa yang salah. (Desamembangun.or.id)
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diketahui bahwa Dana
Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD,
4
adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.
Di kutip dari Kompasiana Bahwa “Cukup banyak faktor yang
menyebabkan masyarakat di pedesaan hidup dengan terpuruk, dan terpaksa pula
mereka harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba
kekurangan yang pada akhirnya berakibat kemiskinan berlangsung secara
sistematis dan menimbulkan permasalahan yang beragam baik dari segi ekonomi,
pendidikan, maupun kesehatan”. Beberapa faktor tersebut menjadikan pemerintah
harus memberikan sosusi khususnya masyarakat pedesaan yang pola pikirnya
masih mengandalkan apa yang diberikan oleh pemerintah, hal ini mendorong
pemeriintah melakukan beberapa program demi kemajuan desa dengan
melibatkan masyarakat langsung dalam pengelolaan potensi desa. Kegagalan
pemerintah dalam proses pengembangan potensi masyarakat desa harus menjadi
pelajaran untuk lebih memfokuskan apa yang sedang dan akan dibutuhkan oleh
masyarakat desa. Ancaman kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat membuat
pemerintah harus benar-benar eksta fokus pada beberapa solusi demi
menanggulangi masalah-masalah masyarakat walaupun banyak program-program
pemerintah yang masih belum dirasakan oleh masyarakat seperti alokasi dana
desa yang pada observasi awal penenlitian masyarakat desa kurang merasakan
dampak dari dana desa yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tujuan dari pemerintah
dengan melibatkan masyarakat langsung hal tersebut menurut pemerintah menjadi
5
hal paling efektif dan cepat untuk mencapai tujuan membangkitkan kemampuan
masyarakat dalam pembangunan pedesaan, unsur pemerintah menjadi lebih reaktif
memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran
sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah
masing-masing. (Kompasiana.com)
Masyarakat desa dipercaya mampu melihat potensi dan kebutuhan dari
masyarakatnya sendiri sehingga semuanya terpusat pada apa yang dibutuhkan dan
dirasakan oleh masyarakat ini yang membuat perhatian lebih untuk sebuah desa
dalam mengelola pemerintahan desa nantinya akan mampu mengembangkan
potensi di sebuah pedesaan, walaupun masih menemui banyak kendala,
pengelolaan dana desa tahun 2015 telah banyak memberikan kontribusi positif
terhadap pembangunan desa hal tersebut dipertegas oleh Menteri Desa yang
mengatakan bahwa “Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan
Jafar, penggunaan dana desa telah memberikan kontribusi positif terhadap
pembangunan desa, khususnya untuk perbaikan infrastruktur, sarana dan
prasarana dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. "Dana Desa
sebesar 89% untuk pembangunan di desa, kemudian untuk belanja pemerintahan
Desa 6%, pembinaan kemasyarakatan 3%, dan belanja untuk pemberdayaan
masyarakat sebesar 2%, untuk itu pembangunan pemerintahan pedesaan harus
sesuai dengan permasalahan yang ada” . Pada kenyataannya kontribusi positif
yang diberikan melalui dana desa masih banyak desa yang masih memiliki
infrastruktur desa yang masih buruk seperti di Desa Stagnan Kecamatan Pakong
Kabupaten Pemekasan yang dikutip oleh Koran Kabar bahwa “hingga saat ini,
6
realisasi anggaran tersebut masih belum jelas. Salah satu fakta di lapangan,
terdapat beberapa jalan desa kondisinya cukup buruk” . ini menjadi bukti nyata
bahwa salah satu tujuan dari Alokasi Dana Desa yaitu infrastuktur belum berjalan
dengan baik hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk melihat
dengan jelas desa-desa yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah
tentang penggunaan anggaran yang diprioritaskan pada beberapa kebijakan dalam
Alokasi Dana Desa. (KoranKabar.com)
Contoh lainnya adalah saat Menteri Desa mendatangi Desa Kadubera,
Picung, Pandeglang, Banten yang mengungkapkan kegelisahannya terhadap
daerah tersebut yang di kutip oleh berita Jpnn bahwa “Pasalnya, jalan yang yang
dilalui masih berupa tanah dengan sejumlah lubang di sana sini. Selain itu,
jembatan yang ada juga hanya terbuat dari batang bambu dan kondisinya sudah
sangat reot. Padahal, setiap hari dilalui masyarakat desa”. Hal ini menjadi
pertanyaan bagi masyarakat bahwa apa yang yang di katakan pemerintanh yang
meberikan kontribusi positif sebesar 89% untuk pembangunan desa belum dirasa
cukup untuk sebagian desa yang khususnya desa tertinggal.
(Jawaposnasionalnetwork.com)
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan
keuangan Desa. Pemerintahan daerah berwenang mengelola daerahnya sendiri
yang nantinya akan mengurus daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah
pusat, ini yang menjadi awal dari munculnya otonomi desa yang didasari atas
7
perimbangan pengelolaan keuangan desa yang bisa disebut dengan Alokasi Dana
Desa atau yang disingkat dengan ADD yang bertujuan untuk mengembangkan
potensi dari sebuah desa.
Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan dana
stimulus untuk Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan dari
pedasaan, selain itu Tujuan Alokasi Dana Desa adalah menanggulangi kemiskinan
dan mengurangi kesenjangan meningkatkan perencanaan dan penganggaran
pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan
pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai
keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan
pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi
masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong.
Menurut data statistik Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten
di Provinsi Banten. Ibu Kota dari Kabupaten Serang adalah Ciruas namun saat ini
pusat pemerintahanya masih berada di Kota Serang. Kabupaten ini berada di
ujung barat laut Pulau Jawa, berbatasan dengan Laut Jawa, dan Kota Serang di
utara, Kabupaten Tangerang di timur, Kabupaten Lebak di selatan, serta Kota
Cilegon di barat. Luas wilayah secara administratif tercatat 1.467,35 Km2 yang
terbagi atas 29 (dua puluh delapan) wilayah kecamatan dan 330 desa. Kecamatan
Pontang adalah salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Serang yang
memiliki 11 Desa yaitu Desa Domas, Kaserangan, Kelapian, Kubang Puji, Linduk
8
Pontang, Pulokencana, Singarajan, Suka Jaya, Sukanegara, Wanayasa. Kecamatan
Pontang adalah salah satu daerah yang perlu perhatian lebih oleh pemerintah
daerah dalam mengembangkan potensi yang ada di daerah Pontang, dengan
terbentuknya potensi di Kecamatan Pontang maka Pendapatan pada masing
masing Desa di Kecamatan Pontang akan berkembang dan pembangunan di desa
akan menjadi lebih maju dilihat dari potensi pertanian dan yang ada di Kecamatan
Pontang yang sebagian besar wilayahnya dikeliling oleh lahan-lahan pertanian ini
menunjukkan bahwa lahan pertanian yang terdapat di Kecamatan Pontang dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Desa kemudian dibantu dengan dana yang
disalurkan oleh pemerintah dapat membangunan Desa.
Berdasarkan tujuan dari Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pontang
memiliki beberapa masalah dalam hal perencanaan berdasarkan Undang-Undang
perencanaan pembangunan desa sebagai maksud pada ayat (1) disusun secara
berkala meliputi rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun dan rencana pembangunan tahunan Desa atau disebut
Rencana Kerja Pemerintahan Desa, merupakan penjabaran dari rencana
pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
Berdasarkan perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa atau disingkat dengan RPJMDes dan tahunan desa memberikan
suatu kesempatan bagi pemerintah desa dalam menjalakan roda pemerintahan
desa dengan mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Sebelum kepala desa mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi
mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arahan
9
organisasi. Dalam perencanaan kepala desa memutuskan “apa yang harus
dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang
melakukannya” jadi perencanaan memilih sekumpulan kegiatan dan pemutusan-
pemutusan yang selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaiman, dan oleh
siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di
waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan
akan dilaksanaakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat maka suatu
rencana harus diimplementasikan.
Berikut ini adalah data besaran angka alokasi dana desa yang di dapatkan
oleh setiap desa di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang :
Tabel 1.2
Pagu Alokasi Dana Desa
Kabupaten Serang Banten Tahun Anggaran 2015
Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Kab. Serang Tahun 2015
No Desa Jumlah
Penduduk
Jumlah
Penduduk
Miskin
Luas
Wilayah
Indeks
Kesulitan
Geografis
Alokasi Dana Desa
PerDesa
1 Domas 9.677 102 7,29 34,13 Rp.666.799.058
2 Kaserangan 8.477 91 2,84 46,12 Rp.654.329.597
3 Kelapian 6.801 73 1,60 42,22 Rp.643.062.467
4 Kubang Puji 10.333 122 6,84 42,28 Rp.670.966.610
5 Linduk 10.365 229 11,34 41,89 Rp.693.356.315
6 Pontang 8.264 80 1,20 25,35 Rp.639.590.805
7 Pulokencana 8.568 172 3,37 29,33 Rp.659.164.768
8 Singarajan 8.759 67 1,27 19,77 Rp.637.659.678
9 Suka Jaya 8.986 223 10,70 44,59 Rp.710.469.438
10 Sukanegara 5.211 71 3,12 35,33 Rp.636.945.443
11 Wanayasa 4.870 56 8,52 42,14 Rp.652.460.100
10
Pada penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara
memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD), untuk selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke
Rekening Kas Desa (RKD). Dilakukan secara bertahap yaitu terdapat 3 tahap
penyaluran dengan presentase tahap pertama 40% pada bulan April, tahap kedua
40% pada bulan Agustus dan tahap ketiga 20% pada bulang Oktober. Tabel di
atas adalah Pagu Alokasi Dana Desa yang disalurkan pada tahun 2015 dibagikan
pada 11 Desa yang tersebar di Kecamatan Pontang yang berkisar Rp.
7.264.804.279 Masing-masing anggaran yang diperoleh oleh Desa cara
pembagiannya berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas
wilayah Desa dan kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota, yaitu sebesar
10%. Tabel di atas adalah penggabungan dari anggaran Alokasi Dana Desa, Dana
Desa dan hasil pajak serta retribusi pajak daerah . Dapat dilihat di atas desa
Wanayasa mendaptkan dana sebesar Rp. 652.460.100 yang sedikit lebih besar
dibandingkan dengan Desa Sukanegara tetapi luas wilayah Wanayasa cukup luas
dibandingkan Sukanegara besaran dana diatas tidak dapat menggambarkan akan
membangdingkan jika alokasi dana desa yang dianggarkan lebih besar maka
perencanaannya lebih baik atau sebaliknya atau bahkan tidak optimal, bisa saja
dengan dana yang sedikit perencanaan dapat berjalan dengan optimal.
Berdasarkan observasi awal Desa Sukanegara memiliki infarstruktur yang
baik dibandingkan dengan Desa Wanayasa, hal tersebut membuat masyarakat
mudah untuk melakukan roda perekonomian dan kegiatan-kegiatan desa dapat
dilaksanakan dengan mudah, kepala desa sukanegara mengatakan bahwa”
11
partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam hal infrastruktur bisa
dikatakan baik sehingga setiap kegiatan yang mencakup tentang kegiatan
pemberdayaan atau pembinaan masyarakat ikut serta dalam hal pembangunan
desa. Dalam proses mengimplementasikan pada kenyataannya pelaksanaan
Alokasi Dana Desa masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya
permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam hal kemampuan
pengelolaan Alokasi dana Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan yang masih dikatakan belum baik.
Kembali pada tujuan awal alokasi Dana Desa yaitu sebagai dana stimulus
untuk desa dalam menjalankan pemerintaah dan pemberdayaan masyarakat yang
diberikan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan dari pedesaan, tujuan
tersebut diantaranya yaitu menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan
meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa,
pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan,
meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka
mewujudkan peningkatan sosial; Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan
keswadayaan dan gotong royong., pada hakikatnya tujuan Alokasi Dana Desa
diharapkan dapat tercapai, tetapi pada kenyataannya tujuan Alokasi Dana Desa di
Desa Wanayasa belum tercapai dikarenakan terdapat beberapa masalah
diantaranya masalah utama dari Alokasi Dana Desa khususnya di desa Wanayasa
Kecamatan Pontang Belum berjalan dengan yang diharapkan dari tujuan Alokasi
12
Dana Desa, yaitu yang pertama adalah masalah pengetahuan dari masyarakat yang
kurang mamahami apa itu Alokasi Dana Desa sehingga secara tidak langsung
masyarakat tidak merasakan dampak dari Alokasi Dana Desa, hal tersebut
diungkapkan oleh masyarakat Desa Wanayasa pada observasi awal yang merasa
bahwa pembangunan desa kurang dirasakan oleh masyarakat setempat
diantaranya kebutuhan masyarakat yang paling utama yaitu masalah sanitasi dan
air besih sehingga potensi yang terdapat di Desa Wanayasa yang sebagian besar
sebagai petani dan penambak ikan berdampak pada potensi pendapatan yang
masih rendah. Masalah lainnya adalah Masih Rendahnya Swadaya gotong royong
dari masyarakat Desa Wanayasa berdasarkan observasi awal masyarakat memang
mengatakan bahwa untuk swadaya gotong royong di desa Wanayasa memang
tidak seperti dulu masyarakatnya lebih memilih melakukan hal hal secara
individul hal tersebut salah satunya dikarenakan pemerintahan Desa Wanayasa
kurang menggerakan masyarakatnya untuk ikut serta dalam pembangunan seperti
sosialisasi saja jarang dilakukan terhitung sosialisasi hanya dilakukan satu kali
dalam 1 tahun seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa. Masalah selanjutnya
adalah tentang Masih kurang matangnya perencanaan dan penganggaran
berdasarkan observasi awal bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa lebih
diperuntukkan kepada oprasional Aparatur Desa sedangkan untuk penggunaan
fisik atau fasilitas desa hanya beberapa persen saja, hal tersebut dipertegas oleh
Kepala Desa yang menyatakan “memang untuk penggunaan fisik kita tidak
banyak melakukan perubahan yang drastis dikarena penggunaan dana untuk fisik
ternilai sangat besar dan oprasional aparatur desa akan berkurang kami tidak
13
merealisasian kebutuhan masyarakat seperti sanitasi air bersih dan pembebasan
lahan untuk tempat pemakaman umum”. Pernyataan tersebut mengkesampingkan
tujuan awal dari Alokasi Dana Desa yaitu untuk penganggaran pembangunan dan
peningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. Permasalahan utama lainnya
adalah pemberdayaan masyarakat yang belum tercapai, berdasarkan tujuan dari
Alokasi Dana Desa adalah memberdayakan masyarakat, menurut masyarakat
kegiatan pemberdayaan seperti meningkatkan pendapatan masyarakat atau
peningkatan potensi desa dapat dikatakan kurang, untuk Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) dengan kegiatan pembuatan produk makanan desa tidak
dilakukan dengan rutin hanya dilakukan selama 1 bulan sekali, sehingga untuk
pemberdayaan dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat tidak bisa
diandalkan, Pemerintahan desapun dirasa kurang dalam hal pembinaan kepada
masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat yang dipertegas dari
kepala desa yang menyatakan bahwa “kami tidak melakukan kegiatan yang
mengatas namakan peningkatan pemberdayan masyarakat sebagai contoh seperti
kegiatan posiandu kegiatan pembuatan produk makanan desa saja”. Dari masalah
masalah utama tersebut tidak lepas dari permasalahan-permasalahan lain ataupun
masalah pendukung.
Permasalahan pertama yaitu Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia
dari Aparatur Desa di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, tentang sumber
daya manusia aparatur desa yang masih rendah berdasarkan observasi awal
sebagian besar aparatur desa di Desa Wanayasa masih rendah dikarenakan
pendidikan terakhir hanya sampai Sekolah menengah akhir ini kemudian menjadi
14
persoalan dalam menghadapi permasalahn di desa karena aparatur desa yang
masih kurang memahami fungsi alokasi dana desa menurut Kepala Desa
Wanayasa “Faktanya memang aparatur Desa kurang memahami tentang fungsi
dari alokasi dana desa dikarenakan kurangnya pelatihan jadi hanya sekedar
melakukan apa yang harus dilakukan tanpa melakukan tidakan yang mendorong
masyarakat untuk maju dan berkembang.” Berikut ini adalah data sumber daya
aparatur desa di desa Wanayasa Kabupaten Serang.
Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Aparatur Desa Wanayasa
No Nama Jenis kelamin
(L/P)
Pendidikan
terakhir
Jabatan
1 Anita, S. Pd P S1 Kepala Desa
2 Mamad L SMA BPD
2 Ukon Hidayat, S. P L S1 Sekertaris Desa
3 Endang L SMA Bendahara
4 Abduhsolam L SMA Kasi Pemerintahan
5 Rahmatullah L SMA Staf Bagian Keuangan
6 Anipah L SMA Staf Pelaporan Umum
7 Ika Atikah L SMA Staf Bagian Pembangunan dan
Pemberdayaan masyarakat
8 Rohijah P SMA Kasi Kemasyarakatan
9 Sandra P SMA Staf Bagian Perencanaan
(Sumber : Data Kantor Kepala Desa Wanayasa, 2016)
Tabel di atas adalah gambaran umum sumber daya manusia Aparatur Desa
di Desa Wanayasa berdasarkan observasi awal. Ini kemudian menjadi masalah
awal dalam pemahaman dan perkembangan dalam mewujudkan pemberdayaan
15
masyarakan melalui alokasi dana desa, sumber daya aparatur desa dapat dikatakan
masih rendah ini di pertegas dari pernyataan kepala desa yang mengakui bahwa
ada ketidakpahaman aparatur desa atau staf desa yang kurang memahami tenang
cara memberdayakan masyarakat melalui dana alokasi dana desa hal tersebut
dirasa belum cukup untuk melaksanakan sisitem pemerintahan desa karena
ketidak pahaman dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa yang dibiayai
Oleh ADD hal tersebut akan menganggu pelaksanaan kegiatan yang di tujukan
kepada masyarakat desa yang kurang paham dengan Alokasi Dana Desa hal
tersebut berdampak pada partisipasi masyarakat yang tidak terdorong dalam hal
pembangunan desa karna sesungguhnya anggaran alokasi dana desa adalah
sebagai wadah untuk meningkatkan swadaya gotongroyong masyarakat dan
memberikan peningkatan potensi kepada sebuah desa.
Permasalahan kedua adalah, masih rendahnya partisipasi masyarakat
dalam swadaya gotong royong di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten
Serang yang wilayahnya cukup jauh dari perkotaan kepala desa menyatakan
bahwa “partisipasi masyarakat desa Wanayasa dalam kenyataannya memang
masih kurang terlihat dari setiap adanya pembagunan desa, sebagian besar
masyarakat tidak memperdulikan bahkan acuh dengan perkembangan desa
contohnya jika pihak desa melakukan pelatihan atau edukasi untuk merangsang
masyarakat dalam menambah pendapatan masyarakat itu kurang ikut serta
sehingga dampaknya tidak terlalu besar untuk masyarakat.
Ini menunjukkan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam melakukan
gotong royong demi pembangunan desa pada hakikatnya proses partisipasi
16
masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluhan, partisipasi perlu
dikembangkan dengan pola prosedural yaitu masyarakat atau kelompok sasaran
diharapkan berperan serta aktif pada berbagai tahap dalam proses aktifitas
pembangunan ekonomi, upaya lainnya dalam meningkatkan partisifasi masyarakat
yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan golongan miskin untuk
berpartisifasi dan bisa menolong perekonimian diri sendiri. Jika hal tersebut dapat
diterapkan maka diharapkan dapat terwujudnya tujuan pembangunan desa
selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi
masyarakat dapat dirasakan jika pemerintahan desa atau aparatur desa mampu
untuk mendrong masyarakat desa untuk bergerak dalam swadaya gotong royong
pada hal ini pemerintahan desa tidak meberikan kesempatan untuk membuat
masyarakat paham atas anggaran Dana yang diperuntukkan kepada desa sehingga
mereka bedampak pada partisipasi masyarakat yang rendah.
Permasalahan ketiga adalah Kurangnya komunikasi dari organisasi
pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Masyarakat, berdasarkan observasi awal
masyarakat mengatakan bahwa kurangnya komunikasi para perangkat desa dalam
melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang pembangunan desa,
perangkat desa masih kurang dapat merespon keluhan yang disampaikan oleh
masyaraka sehingga masyarakat desa tidak bisa memberikan keluhan-keluhan
kepada perangkat desa dalam memajukan pembangunan desa hal ini dapat
digambarkan bahwa perangkat desa belum mampu untuk merespon keluhan yang
disampaikan oleh masyarakat.
17
Permasalahan keempat adalah Kurangnya Sosialisasi dan pengarahan dari
Aparatur Desa di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. pemerintah desa kurang
maksimal dalam melakukan pengarahan dan bimbingan menurut kepala desa
Wanayasa sosialisasikan anggaran Alokasi Dana Desa kepada masyarakat yang
hanya dilakukan 1 kali dalam satu tahun itu sebabnya masyarakat tidak
memahami fungsi dan tujuan dari alokasi dana desa untuk begerak melakukan
perubahan dan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelolaan yaitu
pemerintah desa Alokasi Dana Desa dengan Masyarakat yang menyebabkan
banyaknya masyarakat yang tidak tahu apa itu Alokasi Dana Desa dan apa tujuan
dari dana tersebut sehingga tidak adanya pengarahan dari aparatur Desa dalam
membimbing masyarakat dalam melakukan Perubahan Desa kearah yang lebih
baik, kurangnya sosialisasi dalam perencanaan pembangunan di Desa dapat
dibuktikan berdasarkan observasi di Desa Wanayasa masih banyak masyarakat
yang tidak tahu apa itu Alokasi Dana Desa sehingga masyarakat tidak berperan
banyak dalam pembangunan Pedesaan hal tersebut berdampak pada tidak
sampainya keinginan atau kebutuhan dari masyarakat desa seperti membangunan
air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Wanayasa dan
penambak ikan Wanayasa yang membutuhkan air bersih untuk tambak ikan
mereka mengingat bahwa Desa Wanayasa berdasarkan letak Geografis adalah
wilayah yang dekat dengan kawasan indusri maka sistem perairan dan lingkungan
desa mereka tercemar oleh limbah dari kawasan industri sehingga menjadi
ancaman bagi masyarakat desa wanayasa untuk mendapatkan hal atas kehidupan
dan lingkungan yang layak bagi wilayahnya.
18
Permasalahan-permasalahan di atas menjadi pekerjaan rumah bagi
pemerintah yang memberikan dana kepada desa untuk mengembangkan potensi
pedesaan mengingat dana yang diberikan cukup besar kepada pemerintahan desa
sehingga harus dipertanggung jawabkan.
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan memilih judul “Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa di Desa
Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2015”
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan permasalahan di atas, untuk dapat mengkaji dan menganalisis
terhadap permasalahan yang telah disebutkan pada pembahasan latar belakang
masalah maka penelitian mengidentifikasi permasalahan tersebut yaitu :
1. Masyarakat Desa kurang merasakan dampak dari Aloksi Dana Desa di Desa
Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
2. Masih Rendahnya Swadaya gotong royong dari masyarakat Desa Wanayasa
Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
3. Masih kurang matangnya perencanaan dan penganggaran Pembangunan di
Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
4. Belum tercapainya pemberdayaan masyarakat di Desa Wanayasa Kecamatan
Pontang Kabupaten Serang.
1.3 Batasan Masalah
Dengan keterbatasan yang dimiliki penulis dalam melaksanakan penelitian,
baik dari segi waktu, tenaga dan kemampuan yang dimiliki, maka penulis
melakukan penelitian dengan objek atau lokasi penelitian di Kecamatan Pontang
19
Kabupaten Serang yaitu di Desa Wanayasa, kemudian yang menjadi batasan
penelitian ini yaitu tentang Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wanayasa
Kecamatan Pontang. Dengan harapan penelitian yang dilakukan mampu
memberikan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan dan objek yang
diteliti.
1.4 Rumusan Masalah
Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang masalah dan identifikasi
masalah maka penelitian ini akan membahas tentang beberapa permasalahan
tentang Perencanaan strategis Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu perlu diketahui
Bagaimana Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa di Desa Wanayasa
Kecamatan Pontang Kabupaten Serang?
1.5 Tujuan Penelitian
Dalam sebuah penelitian, peneliti harus menentukan tujuan yang ingin
dicapai sebab tanpa adanya tujuan yang jelas maka seorang peneliti akan
mengalami kesulitan. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang
hendak dicapai peneliti adalah untuk mengetahui Perencanaan Alokasi Dana Desa
di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
1.6 Kegunaan Penelitian
1.6.1 Manfaat Teoritis
Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan
untuk penelitian yang berhubungan dengan aspek perencanaan dapat menjadi
proses untuk mengembangkan cakrawala berfikir yang telah diperoleh di
bangku perkuliahan.
20
1.6.2 Manfaat praktis
Diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintahan
Kabupaten Serang, serta pihak-pihak yang terkait, dan para pelaksana
kegiatan yang berkenaan dengan upaya membangun Desa yang lebih baik.
21
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR
DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN
2.1 Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan sumber ide penelitian yang dapat
memberikan informasi tentang hal-hal yang harus diketahui dan memberian
informasi tentang pendekatan penelitian atau kegiatan peneliti, dimana peneliti
mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada
dalam kepustakaan ( sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian
lainnya) untuk menunjang penelitiannya, Hasan (2002: 25).
2.1.1 Pengertian Manajemen Publik
Manajemen pemerintahan (public management) adalah faktor utama
dalam suatu administrasi publik (public administration) untuk mencapai tujuan
yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi
serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia (Ramto, 1997: 14).
Dengan demikian manajemen pemerintahan, tidak lain adalah faktor upaya dalam
suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah
yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan
masyarakatnya (Kristiadi, 1994: 23).
“Menyebutkan bahwa, tugas pemerintah yang paling dominan adalah
menyediakan barang-barang publik (public utility) dan memberikan
pelayanan publik (public service) misalnya dalam bidang-bidang
pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, perkembangan perlindungan
tenaga kerja, pertanian, keamanan dan sebagainya.”
22
Secara konseptual dari dua istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa
manajemen pemerintahan mengandung arti sebagai suatu kegiatan atau usaha
untuk mencapai tujuan-tujuan negara dengan mengunakan sumber-sumber yang
dikuasai oleh negara.
Diskusi mengenai manajemen pemerintahan, ternyata tidak saja menyangkut
masalah kelembagaan, tetapi secara lebih luas berkenaan dengan penyelenggaraan
pemerintahan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya usaha-usaha
menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam negara. Lynn (1996: 20)
menjelaskan bahwa :
“Manajemen pemerintahan yang baik dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari
proses dan dari hasilnya. Manajemen pemerintahan sebagai proses, harus
lebih mengutamakan proses yang demokratis di atas segala rencana dan
tujuan yang telah ditentukan, sedangkan manajemen pemerintahan sebagai
hasil akan mengambarkan kesungguhan hati, pemakaian secara efisien akan
sumber-sumber yang terbatas dengan mengutamakan administrasi yang baik
di atas proses yang ada.”
Dari pengertian para ahli di atas disimpulkan bahwa manajemen publik
merupakan faktor utama yang paling dominan dalam organisasi atau pemerintahan
sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan mencakup
berbagai aspek seperti bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan,
pertanian dan sebagainya.
2.1.2 Definisi Perencanaan
Perncanaan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen yang
penting dan saling berkaitan. Empat fungsi manajemen tersebut adalah
merencanakan, mengorganisaskan, mengarahkan, dan mengendalikan.
Merencanakan (top plan) membutuhkan pemahaman di mana posisi daerah dan ke
23
mana mau melangkah ke depan, bagaimana formulasi visi dan misi, serta strategi
apa yang dipilih untuk mencapai target. Mengorganisasikan (to organise) adalah
bagaimana pemimpin daerah mengelola semua sumber daya yang dimiliki, baik
sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk menentukan apa yang
sudah direncanakan. Mengarahkan (to direct) adalah bagaimana pemimpin
mengarahkan sumber daya agar mencapai visi, misi dan terget yang telah
direncanakan dan ditetapkan dan memberikan motivasi dan melakukan
komunikasi secara terus-menerus. Mengendalikan (to control) merupakan fungsi
terakhir yang intinya mengevaluasi dan melaporkan kinerja organisasi dan
daerahnya.
Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen,
karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu
direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini di tunjukkan pada
masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi
dan situasi.
Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar resiko yang
ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan
direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah “memilih”, artinya
memilih tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa
alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanan pun tidak ada. Perencanaan
merupakan kumpulan dari beberapa keputusan. Menurut Terry (2009:43)
menyatakan bahwa :
“perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan
dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang apa yang akan
24
dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai dalam hubungan ini proses
“objective-setting” penyususnan tujuan sebagai suatu bagian dari proses
perencanaan.”
Perencanaan efektif haruslah didasarkan atas fakta-fakta dan informasi dan
tidak atas emosi dan keinginan. Fakta –fakta yang bersangkutan langsung dengan
situasi yang dalam pembahasan, dikaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan
manajer itu, cara berfikir reflektif diperlukan: imajinasi dan pandangan kedepan
sangat membantu. Seseorang perencana harus mampu untuk membayangkan pola
kegiatan yang di usulkan dengan jelas. Pada dasarnya perencanaan adalah suatu
proses intelektual. Dengan menggunakannya, para manajer mencoba memandang
ke depan, menduga-duga kemungkina-kemungkinan, bersedia siap untuk hal tak
terduga, memetakan kegiatan-kegiatan, dan mengadakan urutan-urutan yang
teratur untuk mencapai tujuan-tujuan. Dalam manajemen, perencanaan adalah
proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan
itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan
merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa
perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan
tak akan berjalan. Perencanaan berarti hal yang berbeda buat orang yang berbeda.
Bagi orang yang tak memiliki profesi tertentu, perencanaan dapat berarti suatu
kegiatan khusus yang memerlukan keahlian tertentu, sifatnya cukup rumit, banyak
menguras tenaga dan pikiran, serta menumbuhkan waktu tidak yang lama dalam
penyusunan. Akan tetapi, bagi orang lain perencanaan dapat berarti suatu
pekerjaan sehari-hari, tidak rumit, bahkan bisa saja orang tersebut tidak menyadari
bahwa dia telah melakukan perencanaan (Tarigan,2010: 35).
25
Berbagai pertanggung jawaban dalam perencanaan tergantung pada
besarnya dan tujuan organisasi serta fungsi atau kegiatan khusus manajer. Misal,
untuk perusahaahn-perusahaan konveksi, lebih cenderung hanya membuat
rencana-rencana jangka pendek dalam disain dan pembelian, karna kegiatan-
kegiatannya sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan mode. Toko buku atau
kelontong bahkan hanya memutuskan perhatiannya pada tujuan-tujuan musiman
atau tahunan. Tetapi perencanaan jangka panjang tetap dibutuhkan untuk menarik
personalia, pengembangan teknik-teknik produksi dan sebagainya. Bagaimanapun
juga, manajer hendaknya memahami perencanaan baik perencanan jangka panjang
maupun jangka pendek dalam kerangka perencanaan keseluruhan.
Sedangkan menurut Conyers dan Hills dalam Arsyad (2002:44)
perencanaan adalah “suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup
keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber
daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang”.
Berdasarkan definisi di atas Arsyad (2002:44) berpendapat ada empat elemen
dasar perencanaan, yaitu :
1. merencanakan berarti memilih
2. perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
3. perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
4. perencanaan berorientasi ke masa depan
Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan. Perencanaan adalah proses
dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perbedaan
pelaksanaan adalah hasil tipe dan tingkat perencanaan yang berbeda pula.
Perencanaan dalam organisasi adalah esensial, karena dalam kenyataannya
perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen
26
lainnya. Fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sebenarnya
hanya melaksanakan keputusan-keputusan perencanaan.
Sebelum manajer dapat mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi,
mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah
organisasi dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan “apa
yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa
yang melakukannya”. Jadi, Perencanaan adalah memilih sekumpulan kegiatan dan
pemutus selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.
Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu
yang akan datang dalam mana perencanaan yang baik dapat dicapai dengan
mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan
dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanaakan, serta periode sekarang pada
saat rencana dibuat maka suatu rencana.
Intisari Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perncanaan adalah
kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai
tujuan dan dalam perencanaan itu mengandung beberapa unsur diantaranya
sejumlah kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang
dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.
Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut
telah ditetapkan; rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses
implementasi dan pengawasan. Rencana-rencana mungkin memerlukan
modifikasi agar tetap berguna. “Perencanaan kembali” kadang-kadang dapat
manjadi faktor kunci pencapaian sukses akhir. Oleh karena itu perencanaan harus
27
mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan diri
dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin (Handoko, 2003:40).
Berdasarkan definisi di atas Handoko (2003: 79) berpendapat ada empat tahap
dasar perencanaan yaitu :
Tahap 1 : Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau
kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas,
organisasi akan menggunakan sumber daya–sumber dayanya secara tidak efektif.
Tahap 2 : Merumuskan keadaan saat ini
Pemahaman akan posisi perusaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau
sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk mencapi tujuan, adalah sangat
penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya
setelah keadaan perusaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk
menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan
informasi terutama keuangan dan data ststistik yang didapatkan melalui
komunikasi dalam organisasi.
Tahap 3 : Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan-hambatan
Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu
diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.
Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal
yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin
menimbulkan masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di
waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.
28
Tahap 4 : Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai
tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi mengembangan
berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif
tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memutuskan) di antara berbagai
alternatif yang ada.
Intisari Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan
mendatang untuk mencapai tujuan dan dalam perencanaan itu mengandung
beberapa unsur, diantaranya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya,
adanya proses, hasil yang dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu
tertentu.
2.1.3 Pengertian Strategi
Untuk melihat apakah strategi yang telah ditentukan tepat atau tidak, baik
pada tingkat organisasi maupun bisnis yang ditanggapi, tidak hanya terletak pada
akuratnya analisis strategik yang dilakukan dan tepatnya pilihan yang dijatuhkan
pada satu alternatif yang dipikirkan akan mendukung keseluruhan upaya untuk
mencapai tujuan dan berbagai sasaran serta mengembang misi yang telah
ditentukan, melainkan terutama dan pada analisis terakhir terjadi pada waktu
strategi tersebut diimplementasikan (Siagian, 2010: 24).
Menurut Hasibuan (2008: 86) strategi ialah “strategi pada dasarnya adalah
penentuan cara yang harus ditempuh agar kemungkinan memperoleh hasil yang
maksimal, efektif dan dalam waktu yang relatif singkat serta tepat menuju
tercapainya tujuan yang telah di tetapkan”. Sedangkan menurut Arifin dalam
29
Hasibuan (2008: 88) strategi ialah “Strategi pada dasarnya adalah merupakan
suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu
rangkaian pertahapan yang masing-masing merupakan jawaban yang optimal
terhadap tanggapan-tanggapan baru yang mungkin terjadi sebagai akibat dari
langkah sebelumnya dan keseluruhan proses ini terjadi dalam suatu arah tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya”. Sedangkan menurut Newman dalam Handoko
(2003: 86) mendefinisikan bahwa :
“Strategi adalah program untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dalam
melaksanakan misi. Kata “program” dalam definsi tersebut menyangkut
suatu peranan aktif, sadar dan rasional yang dimainkan oleh manajer dalam
merumuskan strategi organisasi.”
Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai
tujuan organisasi, dan memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya-sumber
daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi juga dapat
didefinisikan sebagai pola tanggapan organisasi terhadap lingkungannya
sepanjang waktu. Definisi ini mengandung arti bahwa setiap organisasi selalu
mempunyai strategi walaupun tidak secara eksplisit dirumuskan. Strategi
menghubungkan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya dengan
tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari lingkungan di luar perusahaan.
Intisari dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
pengertian strategis adalah sebuah pengarahan bagi organisasi dalam pemanfaatan
sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan dan
menyelasaikan misi organisasi serta mengarahkan sebuah organisasi dalam
mencapai suatu tujuan yang di tentukan.
30
2.1.4 Perencanaan Strategis
Perencanaan strategik menjadi semakin penting akhir-akhir ini. para
manajer manyadari bahwa perumusan tujuan dan strategi organisasi yang baik dan
jelas akan lebih dapat memberikan arah dan pedoman bagi organisasinya. Sebagai
hasilnya, organisasi berfungsi lebih baik menjadi lebih tanggap terhadap
perubahan lingkungan. Dengan perencanaan strategik, konsep organisasi menjadi
lebih jelas, sehingga memungkinkan manajer untuk merumuskan rencana-rencana
dan kegiatan-kegiatan yang memberi arah organisasi mencapi tujuannya. Di
samping itu, perkembangan lingkungan terjadi sangat pesat yang menambah
pentingnya perencanaan strategik, seperti (1) kenaikan tingkat perubahan
teknologi, (2) pertumbuhan kompleksitas pekerjaan manajerial, (3) peningkatan
kompleksitas lingkungan eksternal, dan (4) semakin panjangnya tenggang waktu
antara keputusan-keputusan sekarang dan hasil-hasil di waktu yang akan datang.
Menurut Stonner dan Wenkel (Bryson, 2007:105) mengemukakan lima
karakteristik perencanaan strategi yakni :
1. Berkaitan dengan pertanyaan dan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut
2. Memeberikan kerangka untuk perencanaan yang lebih terinci dan untuk
pengambilan keputusan sehari-hari.
3. Menyangkut kurun waktu yang lebih lama dari pada jenis perencanaan lainnya.
4. Membantu memusatkan energi dan sumber daya organisasi pada kegiatan yang
menyangkut prioritas tinggi.
5. Merupakan aktivitas dimana manajemen puncak harus secara efektif terlibat.
31
Menurut Bryson (2007:5) mendefinisian “perencanaan strategi sebagai
upaya yang di disiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting
membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan
organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu.”
Menurut Bryson (2007: 60) dalam bukunya “Perencanaan Strategis bagi
Organisasi Sosial” manfaat dari perencanaan strategis adalah :
1) Membantu organisasi berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-
strategi yang efektif
2) Memperjelas arah masa depan
3) Menciptakan prioritas
4) Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan
5) Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan
6) Membantu menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang
yang berada dibawah kontrol organisasi
7) Membantu membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi
8) Memecahkan masalah
9) Memperbaiki kinerja organisasi
10) Membantu menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif
11) Membangun kerja kelompok dan keahlian
Meski perencanaan strategis dapat memberikan seluruh manfaat di atas,
tidak ada jaminan semuanya akan tersedia. Karena satu hal, perencanaan strategis
hanyalah kumpulan konsep, prosedur dan alat. Perencanan strategis menurut
Antony dan kawan-kawan dalam Sukristono (1995: 77) ialah :
32
“Perencanaan yang mencakup proses penentuan tujuan dan perubahan
tujuan organisasi, serta penentuan sumber daya (resources) guna mencapai
tujuan tersebut di samping penentuan kebijakan untuk mengatur
penggunaan sumber daya yang bersangkutan.”
Kemudian perencanaan strategis sebagai aspek penentuan kegiatan pada
waktu yang akan datang oleh Stenier dalam Sukristono (1995: 79) dikemukakan
perencanaan strategis adalah “suatu proses identifikasi kesempatan (opportunities)
dan tantangan-tantangan (threats), disamping diupayakannya sebagai data untuk
dasar keputusan perusahaan yang lebih baik guna memanfaatkan kesempatan-
kesempatan dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada.”
Menurut Allison dan kaye (2005: 110) definisi perencanaan strategis
adalah proses sistematik yang dipekati organisasi dan membangun keterlibatan di
antara stakeholder utama-tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan
tanggapan terhadap lingkungan operasi.
Ada baiknya, kita mengingat kembali apa yang dinyatakan Quinn dalam
Iriantara (2004: 36) tentang kriteria strategi yang efektif yang mencakup beberapa
hal berikut :
1. Objektif yang jelas dan menentukan.
Semua ikhtiar diarahkan untuk mencapai pemahaman yang jelas, menentukan
dan bisa mencapai keseluruhan tujuan. Tujuan-tujuan spesifik bagi setiap unit
bisa saja berubah karena sengitnya kompetisi, namun tujuan strategis untuk
setiap unit/bagian harus tetap jelas sehingga memberikan kesinambungan dan
kohesi untuk pilihan-pilihan teknis pada kurun waktu pelaksanaan strategis.
Semua tujuan tidak perlu dibuat secara tertulis, namun yang terpokok bisa
dipahami dan menentukan.
33
2. Memelihara inisiatif
Strategi itu mesti menjaga kebebasan bertindak dan memperkaya komitmen.
Strategi itu mesti menentukan langkah dan menetapkan tindakan terhadap
peristiwa, bukannya bereaksi terhadap satu peristiwa. Postur reaktif yang
berkepanjangan akan menyamaikan ketidakpuasan, merendahkan moral, tidak
bisa memanfaatkan keuntungan waktu, dan tidak kelihatan lawan.
3. Konsentrasi
Strategi itu memusatkan kekuatan yang besar untuk waktu dan tempat yang
menentukan. Dengan begitu, kompetensi yang distingtif itu akan memberikan
keberhasilan yang lebih besar dengan sedikit sumber daya dan menjadi
landasan yang penting untuk memperoleh (atau keuntungan) yang lebih tinggi
dibandingkan dengan kompetitor.
4. Fleksibilitas.
Strategi hendaknya diniatkan untuk dilengkapi penyangga dan dimensi sumber
daya untuk fleksibilitas dan menuver. Cadangan kemampuan, kemampuan
melakukan manuver secara terencana, dan repositioning memungkinkan untuk
memanfaatkan sumber daya meninimal mungkin, namun tetap membuat lawan
tidak berdaya.
5. Kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi.
Strategi itu hendaknya memberikan kepemimpinan yang memiliki komitmen
dan tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan-tujuan pokok.
6. Kejutan.
34
Strategi itu hendaknya dipersiapkan untuk memanfaatkan kecepatan,
keberhasilan, dan kecerdasan, untuk menyerang lawan pada saat yang tak
terduga.
7. Keamanan
Strategi itu mesti mengamankan sumber daya dan semua operasi penting
organisasi.
Intisari dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan
strategis adalah sebagai aspek penentuan kegiatan pada waktu yang akan datang
atau sebagai upaya yang di disiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan
penting membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi. perencanaan
strategis harus menjadi acuan dalam setiap kegiatan tetapi harus melewati
berbagai langkah-langkah untuk menciptakan perencanaan strategis yang sesuai
dengan tujuan yang ditentukan, Perencanaan strategis dapat membantu organisasi
dan komunitas membangun kekutan dan mengambil keuntungan dari peluang
penting, sembari organisasi dan komunitas mengatasi atau meminimalkan
kelemahan dan ancaman srius. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi
dan komunitas menjadi lebih efektif lagi dalam dunia yang sangat bermusuhan.
2.1.4.1 Sistem Perencanaan Strategis
Sistem perencanaan strategis sering kali di pandang sebagai sistem dimana
para manajer membuat, melakukan, dan mengendalikan keputusan yang lintas
fungsi dan tingkat dalam perusahaan. Lorange dalam Bryson (2007: 65) misalnya,
berpendapat bahwa sistem perencanaan strategis apapun harus menangani empat
persoalan penting yaitu :
35
1. Kapan kita akan pergi? (misi)
2. Bagaimana kita akan pergi? (strategi)
3. Apa blueprint tindakan kita? (anggaran)
4. Bagaimana kita tahu jika kita berada diatas jalur? (kontrol)
Sistem perencanaan strategis berbeda-beda dalam beberapa dimensi.
Kekomprehensifan bidang keputusan yang tercakup, rasionalitas formal proses
keputusan, dan ketatnya kontrol yang dilakukan terhadap implementasi keputusan.
Sistem perencanaan strategis dapat diterapkan pada organisasi public dan
organisasi nirlaba, tanpa memperlihatkan sifat organisasi tertentu, masuk akan
untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan yang lintas tingkat dan fungsi
maupun untuk memusatkan pada bagian organisasi mengimplementasikan
strateginya dan menyelesaikan misinya.
Menurut Bryson (2007: 71) langkah pertama untuk mengimplementasikan
strategi yang telah ditetapkan adalah membuat perencanaan strategik. Inti dari apa
yang ingin dilakukan pada tahap ini adalah bagaimana membuat rencana
pencapaian (sasaran) dan rencana (program dan anggaran) yang benar-benar
sesuai dengan arah (misi-visi-goal) dan strategi yang telah ditentukan organisasi.
Program berisi tahapan-tahapan kegiatan yang merupakan urutan kegiatan
yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran strategik (the step-by step squence
of actions). Sedangkan dalam rumusan anggaran berisi rencana kegiatan/program
(biasanya tahunan) yang disertai taksiran sumber daya yang diperlukan untuk
menjalankan semua kegiatan yang direncanakan. Selain itu juga ditunjuk orang
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana kegitan.
36
1) Program
Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang
diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan
restrurisasi organisasi, perubahan budaya internal organisasi, atau awal dari suatu
usaha penelitian baru.
2) Anggaran
Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap
program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh
manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Anggaran tidak hanya
memberikan perencanaan rinci dan strategi baru dalam tidakan, tetapi juga
menetukan dengan laporan kauangan performa yang menunjukkan pengaruh yang
diharapkan dari kondisi keuangan organisasi.
3) Prosedur
Prosedur yang kadang disebut Standard Operating System (SOP). Prosedur adalah
sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan
secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur secara
khusus merinci berbagai aktifitas yang harus dikerjakan untuk menyesaikan
program-program organisasi.
Setelah strategi diformulasikan, strategi tersebut harus berkembang secara logis
dalam bentuk tindakan. Tahap inilah yang di sebut harus dikembangkan secara
logis dalam bentuk tindakan. Tahap inilah yang disebut dengan implementasi
strategi. Masalah implementasi ini cukup rumit, oleh karena itu agar penerapan
srategi organisasi dapat berhasil dengan baik, manajer harus memiliki gagasan
37
yang jelas tentang isu-isu yang berbeda dan bagaimana mengatasinya. Dalam
tahap ini masalah struktur organisasi, budaya perusahaan dan pola kepemimpinan
akan dibahas secara lebih mendalam. Implementasi strategi adalah proses dimana
manajemen mewujudnya srategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui
pengembangan program, anggaran, prosedur. Tindakan pengelolaan bermacam-
macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan
mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya organisasi (keuangan, manusia,
peralatan dan lain-lain) melalui strategi yang dipilih. Implementasi strategi
diperlukan untuk memperinci secara lebih jelas dan tepat bagaimana
sesungguhnya pilihan strategi yang telah diambil direalisasikan.
Bryson (2007:225) dalam bukunya “Perencanaan Strategis bagi Organisasi
Sosial” berpendapat bahwa perencanaan strategis tidak mengimplementasikan
dirinya sendiri. Orang menggunakan perencanaan strategis untuk memperkuat dan
melanjutkan prestasi organisasi harus menghadapi empat tantangan menuju
perencanaan strategi yang efektif. Empat tantangan yang dimaksud adalah :
1. Masalah manusia
Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian orang-
orang kunci harus difokuskan kepada isu, konflik dan preferensi kebijakan di
tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi. Manajemen perhatian dan
komitmen merupakan masalah bagi individu, kelompok, organisasi dan
komitmen.
38
a. Individu
Perlu dipahami karakter individu bahwa orang mempunya kemampuan
terbatas untuk menangani kompleksitas. Orang tidak akan memahami
sepenuhnya informasi yang diajukan kepada mereka, atau mereka akan meniru
banyak faktor dan secara keliru mendiagnosis situasinya. Perhatian khusus
harus dilakukan bukan dengan memberi terlalu banyak informasi kepada orang
yang terlibat dalam perencanaan strategis. Individu bersifat sangat adaptif dan
tidak mengakui perubahan bertahap.
Masalah yang lampau dapat memperbesar proporsi tanpa seorang pun
menyadari apa yang terjadi sebelumnya. Sekali krisis berkembang, peluang
untuk membuat perubahan yang dramatis dapat dipertinggi, tetapi secara
bersamaan memperbesar bahaya. Dalam krisis, individu suka menyendiri,
keras, mencari-cari dalih serta kecenderungan menyalahkan orang lain. Orang
yang bekerja dalam tugas yang berulang-ulang tidak memiliki perhatian kepada
apa yang mereka sedang kerjakan. Apa yang sering kita pikirkan adalah apa
yang akan kita kerjakan keesokan harinya. Dengan kata lain kita
mempergunakan mungkin 80 hingga 90% waktu kita untuk mengerjakan hal-
hal yang telah menjadi kebiasaan sementara kita memikirkan hal lain.
Jika perencanaan strategis menjadi tugas rutin, orang dapat kehilangan
kesadaran dan konsentrasi, serta maksud perencanaan strategis akan lenyap.
Metode-metode harus ditemukan agar perencanaan starategis menjadi sangat
“khusus”, sehingga orang-orang mencurahkan perhatian dan menjalankannya
dengan serius. Perencanaan strategis, agas menjadi efektif, harus memasukkan
39
pertimbangan tentang bagaimana menghentikan komitmen yang tidak
produktif pada saat yang sama karena perencanaan strategis mengikat cara
tindakan baru.
b. Kelompok
Kelompok memiliki karakteristik yang dapat memunculkan masalah bagi
perencanaan strategis. Kelompok memaksakan tekanan kuat untuk
menyesuaikan diri, individu cenderung menyesuaikan diri dengan nnorma
yang telah mapan dalam kelompok apapun baik karena mereka mempunyai
hasrat kuat untuk menyesuaikan diri didalamnya maupun kelompok
memaksakan tekanan kuat untuk menyesuaikan diri. Kelompok juga
berusaha meminimalkan konflik internal karena pembicaraan tentang isi
strategis hampir pasti memunculkan ketidaksepakatan yang serius,
kecenderungan yang pasti disesalkan bahwa kebanyakan kelompok akan
menindas diskusi. Harmonis kelompok akan menjadi prioritas yang lebih
tinggi ketimbang diskusi yang sungguh-sungguh mengenai masa depan
kelompok dan pilihan fundamental yang dihadapi. Terakhir, kelompok
heterogen yang sehari-harinya bekerja bersama-sama akan memperoleh
pandangan yang homogen dalam dua hingga tiga tahun.
c. Organisasi
Beberapa karakteristik juga memeprhadapkan masalah pada
perencanaan strategis. Paradoks lainnya dalam kehidupan orrganisasi adalah
sistem perencanaan strategis dapat mengesampingkan pemikiran strategis,
dengan cara yang sama ,repetisi dan kometensi dapat mengakibatkan
40
lemahnya konsentrasi dan kesadaran yang dengan demikian menimbulkan
kesulitan serius bagi individu, sehingga juga dapat memformalkan dan
sistem perencanaan repetitive menjadi sebab masalah yang mereka coba
hindari. Rata-rata MIS (Management Information System) atau laporan
penyelidikan lingkungan diisi dengan halaman angka dan grafik, apa yang
biasanya terjadi adalah bahwa orang menjadi jemu terhadap pesan-pesan
dalam laporan ini. Data numetik saja tidaklah mungkin berguna untuk
memformulasikan dan mengimplementasikan strategi. Orang harus
dihadapkan secara langsung pada situasi dimana secara pribadi, mereka
harus menghadapi isu itu dan harus memikirkan bagaimana membuat suatu
terjadi. Karakteristik selanjutnya adalah spesialisasi menyaring persepsi dan
memaksakan perilaku serta struktur dan sistem menggantikan
kepemimpinan.
d. Komunitas
Komunitas juga mempunyai sejumlah sifat yang memunculkan sejumlah
masalah serius bagi pelaksanaan perencanaan strategis. Komunitas terdiri
atas individu, kelompok serta organisasi dan karenanya menggambarkan
akumulasi karakteristik dan kesulitan yang dibahas sebelumnya. Sebagian
besar organisasi dalam komunitas apapun melambangkan solusi kepada
masalah lama. Tak ada organisasi dalam komunitas yang mengkin
mengandung masalah penting apapun. Di kebanyakan komunitas tidak ada
satu orang, kelompok, atau organisasi yang berkuasa.
41
2. Masalah Proses
Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi good currency.
Kearifan yang tidak konvensional harus diubah menjadi karifan yang
konvensional. Masalah proses yang terpenting dalam perencanaan strategi
adalah manajemen ide strategis menjadi “good currency” dengan kata lain
bagaimana anda menjual ide baru kepada cukup banyak orang bahwa
kearifan yang tidak konvensional diubah menjadi kearifan yang
konvensioanal. Beberapa prinsip muncul untuk mengelola ide (the life cycle
of ideas).
1. Kebutuhan dan ancaman, tetapi peluang adalah induknya penemuan.
2. Ide berjalan baik dalam anarki yang diorganisir tetapi implementasi ide
tersebut merupakan sesuatu yang sulit.
3. Ide merupakan tempat berkumpul bagi tindakan kolektif. Ide itu
melampaui orang dan organisasi yang terisolir orang dan struktur adalah
hasil samping dari ide yang sedang berubah.
4. Ide kali sumber daya sama dengan kekuasaan.
5. Setelah ide yang baik mati, berilah makam atau kuburan.
Lingkaran perencanaan strategis biasanya dimulai dengan apresiasi dan
artikulasi kebutuhan dan ancaman. Tetapi peluang juga dapat merebut perhatian,
meskipun tampaknya jarang dilakukan ketimbang kebutuhan dan ancaman, tujuan
khusus perencanaan strategis adalah menumbuh kembangkan apresiasi dan
artikulasi peluang.
42
Inti perencanaan strategis adalah manajemen ide strategis melalui
pernyataan apresiasi, artikulasi, adopsi, institusi, analisasi dan kerusakan.
Selanjutnya, proses pengembangan ide strategis lebih penting daripada
mengisolasi individu dan organisasi. Dalam hal demikian, menciptakan landasan
bagi koalisi cukup besar untuk menciptakan tindakan kolektif yang adalah tanda
resmi tindakan strategis yang efektif. Dengan kata lain ide kali sumber data
(orang, uang, waktu, keahlian, perhatian) sama dengan kekuasaan, termasuk
kekuasaan mempengaruhi perubahan strategis yang bermanfaat.
3. Masalah Struktural
Masalah struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan.
Lingkungan internal dan eksternal harus menjadi kaitan yang menguntungkan.
Masalah struktural dalam perencanaan strategis adalah mengkaitkan lingkungan
internal dan eksternal yang melintasi tingkat-tingkat, tantangan bagi para
perencana strategis adalah meyakinkan bahwa keseluruhan terletak dalam bagian-
bagiannya, mereka harus menggunakan pendekatan holografik dan bukan
pendekatan komposisional. Para perencana harus berusaha menempatkan
seluruhnya dalam tiap-tiap bagiannya, sehingga bagian-bagian itu
mempresentasikan seluruhnya. Bila hal ini dapat dilakukan maka masing-masing
bagian dari sistem akan mempunyai unsur-unsur penting bagi produksi
keseluruhan sistem.
Perencanaan strategis mungkin akan berhasil bila :
43
1. Perencanaan dan implementasi dipikirkan secara stimultan
2. Para perencana dan pelaksana dilibatkan secara stimultan melintas tingkat-
tingkat serta didalam dan diluar.
3. Implementasi dimulai sebelum perencanaan strategis lengkap
Haruslah di akui bahwa formulasi dan impementasi strategis merupakan prestasi
kolektif, bukan prestasi individu atau kelompok kecil. Manajemen hubungan
seluruh bagian dapat dibuat lebih mudah bila organisasi memiliki misi yang
disetujui secara luas, kesepakatan tentang visi dan misi akan melekatkan
keseluruhan kedalam bagian-bagian, yang mempermudah manajemen transisi
menjadi lebih mudah, dan akan memfasilitasi prestasi keberhasilan kolektif
bahwa perencanaan strategis selalu efektif.
4. Masalah institusional/kelembagaan
Masalah institusional adalah pelaksanaan kepemimpinan transformatif. Masalah
terdulit yang harus dihadapi perencanaan strategis dapat dipecahkan hanya
melalui transformasi institusi. Transformasi semacam itu tidak dapat terjadi
tanpa kepemimpinan tang kuat. Masalah yang sangat sulit dalam perencanaan
strategis mancakup transformasi lembaga. Lembaga (institusional) adalah pola
interaksi yang sangat stabil, yang diorganisir di seputar ide penting.Pola-pola
interaksi dalam organisasi publik dan nirlana menjadi “lembaga” manakala pola
tersebut dimasuki nilai dan karakter-karakter kelembagaan membentang sebagai
produk sejarah yang mencakup pola yang terpadu dengan maksud tertentu dan
dengan dinamika. Perkembangan karakter lembaga dan komunitas sebagian
besar merupakan tanggung jawab kepemimpinan. Tugas utama kepemimpinan
44
lembaga adalah pendefinisian misi lembaga, pengejawantahan maksud menjadi
struktur dan sistemnya, pembelaan integritas dan pengaturan konflik
internal.seiring dengan itu maka bahwa tuga kepemimpinan transformasi adalah
melakukan redefinisi tujuan, pengejawatahan tujuan-tujuan baru menjadi
struktur dan sistem, penciptaan pembelaan-pembelaan baru sesuai dengan
tujuan-tujuan baru menjadi struktur dan sistem, penciptaan pembelaan-
pembelaan baru sesuai dengan tujuan-tujuan baru, dan pengaturan baru konflik
internal.
Intisari dari sistem perencanaan strategis adalah bahwa terdapat empat
tantangan dalam perencanaan strategis yang pertama yaitu masalah manusia
masalah Manajemen perhatian dan komitmen merupakan masalah bagi individu,
kelompok, organisasi dan komitmen, yang kedua adalah masalah proses dimana
maslah ini adalah tahapan pengelolaan sebuah organisasi dalam menjalankan
suatu tujuan, yang ke tiga adalah masalah struktural dimana maslah ini menjadi
salah satu yang harus diperhatikan mengingat sebuah lingkungan internal dan
eksternal yang melintasi tingkat-tingkat, tantangan bagi para perencana strategis
adalah meyakinkan bahwa keseluruhan terletak dalam bagian-bagiannya, mereka
harus menggunakan pendekatan holografik dan bukan pendekatan
komposisional dan yang terakhir adalah masalah institusional atau kelembagaan
mancakup transformasi lembaga.
2.1.4.2 Proses Perencanaan Strategis
Pendekatan perencanaan strategik (atau dapat disebut “manajemen
strategik”) merupakan penetapan serangkaian keputusan dan kegiatan dalam
45
perumusan dan implementasi strategi-strategi yang direncanakan untuk
mencapai tujuan-tujuan organisasi. Proses penyusunannya meliputi tidak kurang
dari 9 langkah. Sebagai umum model umum, langkah-langkah yang dibahas
dapat diterapkan dengan berbagai modifikasi, pada proses perencanaan strategik
setipa organisasi, baik organisasi besar, kecil, berorientasi laba maupun proses
penyususnan strategik dapat diuraikan sebagai berikut menurut Handoko (2003:
94) :
Langkah 1 : Penentuan misi dan tujuan, mencakup pernyataan-
pernyataan umum tentang misi, falsafah maksud, dan tujuan organisasi.
Perumusan misi dan tujuan merupakan tanggung jawab kunci yang bagi manajer
puncak. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawakan manajer.
Nilai-nilai ini dapat mencakup masalah-masalah sosial dan etika, atau masalah-
masalah umum seperti luas perusahaan, macam produk dan jasa yang akan
diproduksi atau cara pengorganisasian perusahaan.
Langkah 2 : Pengembangan profil perusahaan, yang mencerminkan
kodisi internal dan kemampuan perusahaan. Langkah ini dilakukan dengan
mengidentifikasikan tujuan-tujuan dan strategi-strategi yang ada sekarang
(existing). Suatu profil perusahaan adalah hasil analisis internal perusahaan
untuk mengidentifikasikan tujuan dan strategi sekarang, serta memerinci
kuantitas dan kualitas sumber daya perusahaan diwaktu yang lalu dan
kemapuannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi
strategi dalam pencapaian tujuan di waktu yang akan datang.
46
Langkah 3 : Analisis lingkungan eksternal, dengan maksud untuk
mengidentifikasikan cara-cara dalam mana perubahan-perubahan lingkungan
ekonomi, teknologi, sosial/budaya, dan politik dapat secara tidak langsung
mempengaruhi organisasi. Di samping itu prusahaan perlu mengidentifikasi
lingkungan lebih khusus, yang terjadi dari para penyedia, pasar organisasi, para
pesaing, pasar tenaga kerja, dan lembaga-lenbaga keuangan, di mana kekuatan-
kekuatan ini akan mempengaruhi secara langsung operasi perusahaan.
Langkah 4 : Analisa internal perusahaan kekuatan dan kelemahan
organisasi. Analisa ini dilakukan dengan memperbandingkan profil perusahaan
dan lingkungan eksternal. Tujuan analisa internal untuk mengidentifikasikan
kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan strategik yang penting bagi
perumusan strategi perusahaan. Secara konseptual, tujuan ini dapat dicapai
melalui identifikasi faktor-faktor internal strategik (sebagai contoh, saluran
distrinusi, lokasi, teknologi, dan struktur organisasi) dan penilaian faktor-faktor
tersebut. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan persaingan (atau sering,
disebut posisi persaingan), perumusan strategi organisasi diharapkan akan lebih
“tempat”.
Langkah 5 : Identifikasi kesempatan dan ancaman strategik identifikasi
tujuan dan strategi, analisa lingkungan, serta analisa lingkungan, serta analisa
kekuatan dan kelemahan organisasi dipadukan dalam langkah ke lima : penentuan
berbagai kesempatan yang tersedia bagi organisasi dan ancaman-ancaman yang
harus dihadapinya. Berbagai kesempatan dan ancaman ini dapat ditimbulkan
47
banyak faktor, antara lain perkembangan teknologi, perubahan kondisi pasar,
perubahan politik, atau prilaku konsumen/langganan.
Langkah 6 : Pembuatan keputusan strategik. Langkah selanjutnya
mencakup identifikasi, penilaian dan pemilihan berbagai alternatif strategik.
Peroses ini disebut proses pembuatan keputusan strategik.
Langkah 7 : Pengembangan strategi perusahaan. Setelah tujuh langkah
panjang dan strategi dipilih dan diterapkan, organisasi perlu menjabarkannya ke
dalam sasaran-sasaran jangka pendek (tahunan) dan strategi-strategi oprasional.
Tujuan dan strategi umum diterjemahkan dan diperinci menjadi berbagai strategi,
kebijaksanaan dan taktik (rencana, program dan anggaran) oprasional pada
masing-masing bidang fungsional organisasi.
Langkah 8 : Implementasi strategi, yang menyangkut kegiatan
manajemen untuk mengoprasikan strategi. Implementasi berarti peletakan
strategi menjadi kegiatan. Implementasi melibatkan penugasan tanggung jawab
atas sukses semua atau sebagai strategi kepada karyawan yang sesuai, diikuti
dengan alokasi sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan.
Lima variabel yang biasanya merupakan faktor-faktor kritis implementasi
strategi : tugas, orang, struktur, teknologi, dan sistem balas jasa. Keberhasilan
implementasi strategi-strategi perusahaan mensyaratkan bahwa metode-metode
implementasi yang dirancang dan dikelola akan menjadi efektif bila perusahaan
mampu mengintegrasikan faktor-faktor tersebut secara efisien.
Langkah 9 : Peninjauan kembali dan evaluasi. Proses ini sering disebut
“strategic control”. Setelah strategi diimplementasikan, manajer perlu senantiasa
48
memonitor secara periodik, atau pada tahap-taham kritis untuk menilai apakah
organisasi berjalan kearah tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Dua pernyataan
utama dalam proses peninjauan kembali dan evaluasi strategi adalah : (1) apakah
strategi diimplementasikan sesuai rencana ? dan (2) apakah strategi dapat
mencapai hasil-hasil yang diharapkan ?.
Bryson (2007:55) mengemukakan delapan langkah dalam proses
perencanaan strategis, proses ini lebih tertib, bersifat hati-hati dan partisipatif.
Langkah-langkah tersebut adalah :
1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Tujuan
langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang
penting pembuat keputusan (decision makers) atau pembentukan opini
(opinion leaders) internal dan eksternal tentang seluruh upaya perencanaan
strategis dan langkah perencanaan yang terpenting.
2. Mengidentifikasi mandate organisasi.
Mandat formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi adalah
keharusan yang dihadapi organisasi.
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
Misi organisasi yang berkaitan erat dengan mandatnya, menyediakan raison
de‟etre-nya, membenarkan sosial bagi keberadaannya, mengurangi konflik,
dan merencanakan masa depan.
4. Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman
Tim perencanaan harus mengeksploitasi lingkungan di lingkunagn organisasi
untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi.
49
5. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan
Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal, organisasi dapat
memantau sumber daya (inputs), strategi sekarang (process), dan kinerja
(outputs).
Intisari Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa proses
perencanaan strategis memiliki langkah-langkah yang efektif dalam mencapai
suatu tujuan atau permasalahan organisasi seperti masalah-masalah sosial dan
etika, atau masalah-masalah umum lainnya sehingga proses perencanaan strategis
dapat berjalan dengan baik.
2.1.4.3 Alokasi Dana Desa
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Alokasi Dana
Desa terdapat pada: 1)undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan daerah, pasal 212 ayat (3) mengenai Keuangan Desa. Sumber
pendapatan desa terdiri atas : a. pendapatan asli desa; b. Bagi hasil pajak daerah
dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; c. bagian dari dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diterima Kabupaten; d. Bantuan dari pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota; e. Hibah dan sumbangan
dari pihak ketiga. Pada pasal 212 ayat (5) dan (6) juga menjelaskan juga
tentantang pedoman pengelolaan kauangan desa secara umum. Pasal212 ayat (5)
berbunyi “Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala Desa yang
dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa”.
Pasal 212 ayat (6) berbunyi “Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan oleh
Bupati/Walikota dengan pedoman dalam Perundang-undangan”. 2) Peraturan
50
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa , Ketentuan umum pasal (1) ayat
(11) disebutkan bahwa “Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dan
perimbangan keuangan pusat dan daerahyang diterima Kabupaten/Kota”.
Tujuan Alokasi Dana Desa adalah: 1) Menanggulangi kemiskinan dan
mengurangi kesenjangan; 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran
pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 3) Meningkatkan
infrastruktur perdesaan; 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan,
sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5) Meningkatkan
ketentraman dan kenyamanan masyarakat; 6) Meningkatkan pelayanan pada
masyarakat dessa dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi
masyarakat; 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
masyarakat; 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Jadi Alokasi Dana Desa berasal dari dana perimbangan keuangan pusat
dan daerah yang telah dikurangi belanja pegawai pada suatu pemerintahan
Kabupaten/Kota yang kemudian dibagi secara proporsional pada suatu desa di
suatu Kabupaten/Kota dalam rangka menunjang pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan di Desa.
Intisari dari pengertian di atas Dapat di simpulkan bahwa alokasi dana
desa adalah sebuah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa
untuk menunjang pemberdayaan sebuah desa yang di danai dari bagi hasil pajak
daeran serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
51
kabupaten/kota dengan memenuhi beberapa prinsip seperti setiap kegiatan harus
melalui sebuah perencanaan, setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan,
setiap kegiatan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat desa, dan
alokasi dana desa harus dicatat didalam anggaran yang sesuai dengan mekanisme
yang berlaku.
2.2 Penelitian Terdahulu
Kajian penelitian tentang Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa di
Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang sejauh yang peneliti
ketahui belum ada yang meneliti, adapun penelitian dengan tema yang hampir
sama pernah dilakukan oleh Okta Rosalinda tahun 2014 dan Thomas tahunn 2013.
Penelitian yang dilakukan oleh Okta Rosalinda LPD (2014) dengan judul
“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan
Pedesaan” Studi Kasus di Desa Segoderejo dan Desa Ploso Kerep, kecamatan
Sumobito Kabupaten Jombang , Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif
Deskriptif, Teori yang digunakan adalah teori Abimanyu (1995:5) tentang
Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat . Hasil Penelitian
menyatakan bahwa tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini
dilihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk
perencanaan yang efektif karena waktu perencaan yang sempit, kurang
berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi
kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga
tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
52
Penelitian yang dilakukan oleh Thomas (2013) dengan judul “Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa
Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”, Metode yang digunakan
yaitu metode kualitatif Deskriptif, Teori yang digunakan adalah teori G.R Terry
dalam Malayu Hasibuan (2005:3) tentang Proses Manajemen. Hasil Penelitian
Menyatakan bahwa proses pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur
dan belanja operasional di Desa Sebawang telah berjalan sesuai dengan panduan
dan peraturan yang ada, kegiatan Belanja Publik dan Pemberdayaan masyarakat
belum berjalan secara maksimal, rendahnya sumber daya perangkat desa
merupakan ujung tombak pelaksana Alokasi Dana Desa menjadi salah satu
hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang, Koordinasi
yang kurang baik dari tim pelaksana ADD desa Sebawang dengan instansi yang
terkait dalam pengelolaan ADD.
Persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang penulis teliti dengan yang
dilakukan oleh Olta Rosalinda tahun 2014 dan Thomas tahun 2013 ialah
penelitiannya sama-sama membahas tentang alokasi dana Desa, serta metode yang
digunakan sama yaitu metode Kualitatif Deskriptif tetapi penelitian yang
dilakukan oleh Okta Rosalinda dan Thomas tidak mempunyai topik, lokasi, dan
aspek penelitian yang sama dengan penulis teliti yaitu mengkaji mengenai
perencanaan strategis alokasi dana desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang. Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah dan bila terdapat kesamaan adalah pada kajian pustaka atau teori yang
melandasi penelitian ini.
53
2.3 Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir adalah pemahaman yang paling mendasar yang
mendukung pemahaman selanjutnya, suatu tolak ukur yang mudah adalah apakah
kita telah memahami pemahaman yang paling mendasar tersebut, atau pertanyaan
sebelum itu apakah kita mengetahui pemahaman yang mendasari pemahaman-
pemahaman selanjutnya. Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang
bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan
sebagai masalah penting (Sugiyono, 2005:65)
Alur penelitian ini terdiri dari permasalahan yang muncul dalam latar
belakang masalah yang dirangkum dalam latar masalah, kemudian rumusan
masalah penelitian yang dianalisis dengan penggunaan teori yang relevan dengan
penelitian ini untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan penelitian ini. kerangka
berfiir menggambarkan konsep peneliti mengenai “Perencanaan Strategis Alokasi
Dana Desa di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang”, yang ditujukan untuk
menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan dari penelitianan
yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari
Bryson yang mengemukakan tantangan dalam Perencanaan Strategis yang terdiri
dari empat indikator yaitu Masalah Manusia, Masalah Proses, Masalah Struktural,
dan Masalah Institusional.
1. Masalah manusia
Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian
orang-orang kunci harus difokuskan kepada isu, konflik dan preferensi kebijakan
54
di tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi. Manajemen perhatian dan
komitmen merupakan masalah bagi individu, kelompok, organisasi dan
komitmen.
2. Masalah Proses
Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi good currency.
Kearifan yang tidak konvensional harus diubah menjadi karifan yang
konvensional. Masalah proses yang terpenting dalam perencanaan strategi adalah
manajemen ide strategis menjadi “good currency” dengan kata lain bagaimana
anda menjual ide baru kepada cukup banyak orang bahwa kearifan yang tidak
konvensional diubah menjadi kearifan yang konvensioanal. Beberapa prinsip
muncul untuk mengelola ide (the life cycle of ideas).
3. Masalah Struktural
Masalah struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan.
Lingkungan internal dan eksternal harus menjadi kaitan yang menguntungkan.
Masalah strukturan dalam perencanaan strategis adalah mengkaitkan lingkungan
internal dan eksternal yang melintasi tingkat-tingkat, tantangan bagi para
perencana strategis adalah meyakinkan bahwa keseluruhan terletak dalam bagian-
bagiannya, mereka harus menggunakan pendekatan holografik dan bukan
pendekatan komposisional. Para perencana harus berusaha menempatkan
seluruhnya dalam tiap-tiap bagiannya, sehingga bagian-bagian itu
mempresentasikan seluruhnya. Bila hal ini dapat dilakukan maka masing-masing
bagian dari sistem akan mempunyai unsur-unsur penting bagi produksi
keseluruhan sistem.
55
4. Masalah institusional/kelembagaan
Masalah institusional adalah pelaksanaan kepemimpinan transformatif.
Masalah terdulit yang harus dihadapi perencanaan strategis dapat dipecahkan
hanya melalui transformasi institusi. Transformasi semacam itu tidak dapat terjadi
tanpa kepemimpinan tang kuat. Masalah yang sangat sulit dalam perencanaan
strategis mancakup transformasi lembaga. Lembaga (institusional) adalah pola
interaksi yang sangat stabil, yang diorganisir di seputar ide penting.Pola-pola
interaksi dalam organisasi publik dan nirlana menjadi “lembaga” manakala pola
tersebut dimasuki nilai dan karakter-karakter kelembagaan membentang sebagai
produk sejarah yang mencakup pola yang terpadu dengan maksud tertentu dan
dengan dinamika. Perkembangan karakter lembaga dan komunitas sebagian besar
merupakan tanggung jawab kepemimpinan. Tugas utama kepemimpinan lembaga
adalah pendefinisian misi lembaga, pengejawantahan maksud menjadi struktur
dan sistemnya, pembelaan integritas dan pengaturan konflik internal.seiring
dengan itu maka bahwa tuga kepemimpinan transformasi adalah melakukan
redefinisi tujuan, pengejawatahan tujuan-tujuan baru menjadi struktur dan sistem,
penciptaan pembelaan-pembelaan baru sesuai dengan tujuan-tujuan baru menjadi
struktur dan sistem, penciptaan pembelaan-pembelaan baru sesuai dengan tujuan-
tujuan baru, dan pengaturan baru konflik internal.
Berikut adalah alur kerangka berfikir penelitian mengenai “Perencanaan
Strategis Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang”.
56
Gambar 2.1
Kerangka Berfikir
Input :
1. Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia dari Aparatur Desa
di Desa Wanayasa yang berdampak pada ketidak pahaman
tentang Alokasi Dana Desa.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam swadaya gotong
royong di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten
Serang.
3. Masyarakat Desa Wanayasa tidak merasakan dampak positif
dari anggaran Alokasi dana Desa
Sumber : Peneliti, 2016
Proses :
Kriteria atau indikator menurut Jhon M
Bryson (2007:227) adalah sebagai berikut :
1. Masalah Manusia
2. Masalah Proses
3. Masalah Struktural
4. Masalah Institusional/Kelembagaan
1. Menetapkan sasaran
2. Menetapkan cara yang tepat
3. Melaksanakan pekerjaan dan
menyelesaikan permasalahan
4. Mengendalikan kegiatan dan
proses pelayanan
5. Mengevaluasi pelaksanaan
tugas/pekerjaan
Output :
Perencanaan Strategis yang
tepat dalam anggaran Alokasi
Dana Desa di Desa Wanayasa.
Outcome :
Masyarakat Desa Wanayasa
dapat merasakan dampak dari
Alokasi Dana Desa Serta
meningkatkan Potensi Desa.
57
2.4 Asumsi Dasar
Asumsi dasar merupakan sebuah persepsi awal penelitian terhadap objek
yang diteliti. Asumsi yang disumpulkan didasarkan apada pengamatan peneliti di
lapangan yang mewujudkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang
memprihatinkan, dan sosialisasi yang diberikan untuk masyarakat masih kurang.
Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang dipaparkan di atas, peneliti
telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti
berasumsi bahwa dalam perencanaan strategis alokasi dana desa di Desa
Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang belum berjalan dengan optimal.
58
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara dan prosedur yang
sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan
maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah
tersebut (Ulber, 2010:12). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian itu yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:1), menyatakan bahwa :
“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan
untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berperan
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil
penelitiannya lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.”
Sedangkan metode penelitian kualitatif menurut Prasetya Irawan (2006:4.31),
menyatakan bahwa:
”Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang cenderung
bersifat deskriptif, naturalistik, dan berhubungan dengan “sifat data” yang
murni kualitatif. Temuan dalam penelitian kualitatif bersifat kakuistik,
unik, dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke konteks lain.
Nstrumen pengumpulan data dalam metode kualiatif tidak bersifat
terstruktur, terfokus “rigid”, dan spesifik, seperti dalam penelitian
kuantitatif, tetapi lebih bersifat longgar, fleksibel dan dapat berubah
sewaktu-waktu tergantung pada kebutuhan.”
Metode penelitian kualitatif ini sering disebut sebagai metode penelitian
naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Objek
dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah yaitu objek yang apa
59
adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti
memasuki objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah.
Pendekatan deskriptif digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah
yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian
pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana
adanya. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk
mendeskriptifkan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual mengenai
Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pontang Kabupaten
Serang.
3.2 Fokus Penelitian
Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif juga disebut sebagai batasan
masalah, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono,
2012:32). Adapun fokus penelitian ini adalah terkait dengan Perencanaan
Strategis Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Studi
Kasus Pada Desa Sukajaya dan Wanayasa.
3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian mengenai Perencanaan Strategis Alokasi dana Desa di
Kecamatan Pontang dilakukan di Desa Wanayasa sebagai zona inti.
3.4 Definisi Konsep dan Oprasional
3.4.1 Definisi konsep
Fenomena yang diamati dalam penelitian ini yaitu mengenai
Perencanaan strategis alokasi dana desa di Kecamatan Pontang. Perencanaan
adalah salah satu aspek penting dari manajemen dalam melaksanakan kegiatan
60
pemerintah salah satunya Alokasi Dana Desa untuk memberdayakan warga desa.
Adapun berdasarkan beberapa definisi mengenai perencanaan strategis alokasi
dana desa yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Peneliti menyimpulkan bahwa
secara konseptual, perencanaan strategis alokasi dana desa merupakan salah satu
upaya secara sistematis untuk menghadapi 4 tantangan yaitu masalah manusia,
masalah proses, masalah struktural, dan masalah institusional/lembaga. Seluruh
tantangan tersebut merupakan aspek yang saling berkesinambungan di dalam
perencanaan strategis alokasi dana desa.
3.4.1 Definisi oprasional
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa fenomena yang akan diamati
dalam penelitian ini yaitu mengenai perencanaan strategis alokasi dana desa di
Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Beberapa poin penting mengenai
fenomena yang akan diamati tersebut, peneliti akan menganalisis dengan
menggunakan teori Perencanaan Strategis yang dikemukakan oleh Bryson (2007),
dimana perencanaan strategis alokasi dana desa secara terpadu hendaknya
dilakukan pada empat tantangan yaitu, masalah manusia, masalah proses, masalah
struktural, dan masalah institusional/kelembagaan.
1. Masalah manusia
Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian orang-
orang kunci harus difokuskan kepada isu, konflik dan preferensi kebijakan di
tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi. Manajemen perhatian dan
komitmen merupakan masalah bagi individu, kelompok, organisasi dan
komitmen.
61
2. Masalah Proses
Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi good currency.
Kearifan yang tidak konvensional harus diubah menjadi karifan yang
konvensional. Masalah proses yang terpenting dalam perencanaan strategi
adalah manajemen ide strategis menjadi “good currency” dengan kata lain
bagaimana anda menjual ide baru kepada cukup banyak orang bahwa kearifan
yang tidak konvensional diubah menjadi kearifan yang konvensioanal.
3. Masalah Struktural
Masalah struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan.
Lingkungan internal dan eksternal harus menjadi kaitan yang menguntungkan.
Masalah strukturan dalam perencanaan strategis adalah mengkaitkan
lingkungan internal dan eksternal yang melintasi tingkat-tingkat, tantangan
bagi para perencana strategis adalah meyakinkan bahwa keseluruhan terletak
dalam bagian-bagiannya, mereka harus menggunakan pendekatan holografik
dan bukan pendekatan komposisional. Para perencana harus berusaha
menempatkan seluruhnya dalam tiap-tiap bagiannya, sehingga bagian-bagian
itu mempresentasikan seluruhnya. Bila hal ini dapat dilakukan maka masing-
masing bagian dari sistem akan mempunyai unsur-unsur penting bagi produksi
keseluruhan sistem.
4. Masalah institusional/kelembagaan
Masalah institusional adalah pelaksanaan kepemimpinan transformatif.
Masalah terdulit yang harus dihadapi perencanaan strategis dapat dipecahkan
hanya melalui transformasi institusi. Transformasi semacam itu tidak dapat
62
terjadi tanpa kepemimpinan tang kuat. Masalah yang sangat sulit dalam
perencanaan strategis mancakup transformasi lembaga. Lembaga
(institusional) adalah pola interaksi yang sangat stabil, yang diorganisir di
seputar ide penting. Pola-pola interaksi dalam organisasi publik dan nirlaba
menjadi “lembaga” manakala pola tersebut dimasuki nilai dan karakter-
karakter kelembagaan membentang sebagai produk sejarah yang mencakup
pola yang terpadu dengan maksud tertentu dan dengan dinamika.
Perkembangan karakter lembaga dan komunitas sebagian besar merupakan
tanggung jawab kepemimpinan. Tugas utama kepemimpinan lembaga adalah
pendefinisian misi lembaga, pengejawantahan maksud menjadi struktur dan
sistemnya, pembelaan integritas dan pengaturan konflik internal.seiring dengan
itu maka bahwa tuga kepemimpinan transformasi adalah melakukan redefinisi
tujuan, pengejawatahan tujuan-tujuan baru menjadi struktur dan sistem,
penciptaan pembelaan-pembelaan baru sesuai dengan tujuan-tujuan baru
menjadi struktur dan sistem, penciptaan pembelaan-pembelaan baru sesuai
dengan tujuan-tujuan baru, dan pengaturan baru konflik internal.
Berdasarkan definisi oprasional di atas menurut bryson ada empat
tantangan dalam perencanaan strategis yaitu masalah manusia, masalah proses,
masalah struktural dan masalah kelembagaan dari empat tantangan tersebut
terdapat beberapa indikator yaitu Manajemen perhatian, Komitmen, Manajemen
ide strategis, Pemahaman kebutuhan dan ancaman, Lingkungan interna
Lingkungan eksternal, Kepemimpinan transformatif, dan Pola interaksi. Dapat
di simpulkan bahwa masalah yang terdapat dalam Perencanaan Strategis
63
Alokasi Dana Desa Di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabuaten Serang,
teori model Bryson yang di gabungkan dengan kerangka berfikir peneliti dapat
menjadi acuan atau parameter bagi peneliti dalam menganalisis penelitian atau
permasalahan dalam perencanaan strategis di Desa Wanayasa.
3.5 Instrumen Penelitian
Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Pada kualitatif yang
menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri dan peneliti kualitatif siap
melakukan penelitian langsung kelapangan validasi terhadap peneliti sebagai
instrumen meliputi validasi pemahaman metode kualitatif, penguasaan
wawasan terhadap bidang yang diteliti , kesiapan peneliti untuk memasuki
objek yang penelitian baik secara akademik maupun logistik, yang melakukan
validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh
pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan
terhadap bidang yang diteliti serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan .
(Sugiyono (2008:222) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai humen
instrumen, berfungsi penerapan fokus penelitian memilih informan sebagai
sumber data melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data,
menafsirkan data dan melakukan kesimpulan atas temuananya.
3.6 Informan Penelitian
Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang
diperlukan selama proses penelitian. Informan ini terbagi menjadi dua, yaitu
informasi kunci (key informan) dan informan sekunder (secondary informan).
Adapun dalam penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik
64
Purposive yaitu teknik pengambilan data dari informan dengan pertimbangan
bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yg mengetahui
tentang perencanaan strategis alokasi dana desa di Kecamatan Pontang Kabupaten
Serang, sehingga mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang
diharapkan. Walaupun demikian dalam pelaksanaan penelitian di lapangan nanti,
tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan menggunakan teknik Snowball
disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada dilapangan.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah setiap orang
yang terkait dalam perencanaan strategis alokasi dana desa di Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang, diantaranya yaitu :
Tabel 3.1
Informan Penelitian
No Kategori Informan Informan Kode
Informan
Keterangan
1. I1.1 Instansi Pemerintahan a. Sub bagian pemerintahan
Desa Kabupaten Serang
b. Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang
c. Kepala desa Wanayasa
Kecamatan Pontang
d. Badan Permusyawaratan
Desa Wanayasa
e. Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Wanayasa
f. Karang taruna desa
Wanayasa
g. Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat
I1-1
I1-2
I1-3
I1-4
I1-5
I1-6
I1-7
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Secondary Informan
Secondary Informan
Secondary Informan
Secondary Informan
65
h. Pembinaan Kesajahteraan
Keluarga
I1-8 Secondary Informan
2. I2.2 Masyarakat Masyarakat Wanayasa I2-1 Secondary Informan
(Sumber: Peneliti, 2016)
3.7 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah populasi,tetapi dinamakan
“social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat
(place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara
strategis.sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi
dinamakan dengan narasumber, atau partisipan, atau informan.
Selanjutnya teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitan adalah mendapatkan
data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono,
2012:63).
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Wawancara
Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dan
informen dengan menggunakan pedoman wawancara (Nazir, 2009:193). Adapun
teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dalam penelitian ini adalah
wawancara mendalam. Wawancara mendalam (indepth inteview) adalah data
66
ynag diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang
pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informan penelitian. Informan
penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama
proses penelitian.
Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu
berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu penentuan informan yang terdiri dari
informan kunci dan informan sekunder, kriteria informan dan pedoman
wawancara disusun dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti. Selain itu,
sebelum melakukan wawancara peneliti juga melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
b. Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai.
c. Menjelaskan situasi atau badan yang melaksanakan.
d. Mempersiapkan pencatatan data wawancara.
Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberian motivasi kepada informan
untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga
informan untuk memberikan keterangan yang jujur., selanjutnya peneliti mencatat
keterangan-keterangan yang diperoleh dangan dengan cara pendekatan kata-kata
yang merangkainya kembali dalam bentuk kalimat (Nazir, 2009:200). Pada
penelitian ini, pwnwliti menggunakan wawancaratak terstruktur. Wawancara tak
terstruktur ini adalah wawanacara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk
pengumpulan datanya, namun pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa
67
garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun secara garis besar,
pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
Tabel 3.2
Pedoman Wawancara Peneliti 2016
No Dimensi Indikator Pertanyaan Informan
1. Masalah Manusia a. Manajemen
perhatian
b. Komitmen
1. Langkah apa yang dilakukan oleh
kepala desa dalam
memperhatikan masyarakat desa?
2. Proses dan kegiatan apa yang
dilakukan untuk memberdayakan
masyarakat desa?
1. Bagaimana pelayanan yang
dilakukan?
2. Bagaimana keterampilan pegawai?
I1-3
I1-3
I1-3, I1-4, I1-5
I1-3, I1-4, I1-5
2. Masalah Proses a. Manajemen ide
strategis
b. Pemahaman
kebutuhan dan
ancaman
1. Ide apa yang akan dilakukan dalam
perencanaan strategis ADD?
2. Apakah perencanaan sudah
berjalan dengan efektif?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat
?
1. Pemahaman kebutuhan
masyarakat desa?
2. Apakah Kendala
atau hambatan dari perencanaan?
I1-3, I1-5
I1-3, I1-5
I1-3, I1-6, I1-7,
I1-3, I2-1
I1-1, I1-2. I1-3
3. Masalah struktural a. Lingkungan
internal
b. Lingkungan
eksternal
1. Apakah pengawasan dan
pembinaan sudah berjalan dengan
efektif?
1. Bagaimana Komunikasi antar desa
dengan masyarakat.
I1-1, I1-2. I1-3
I1-3
68
4. Masalah institusional a. Kepemimpinan
transformatif
b. Pola interaksi
1. Bagaimana cara seorang
memimpin masyarakat desa?
2. Cara mengendalikan masyarakat?
1. Apakah terdapat sosialisasi
2. Bagaimana keterkaitan antara
masing masing instansi?
3. Bagaimana koordinasi antara
instansi
I1-1, I1-2. I1-3
I1-3,
I1-3, I2-1
I1-1, I1-2. I1-3
I1-1, I1-2. I1-3
(sumber: Peneliti, 2016)
2. Pengumpulan/Observasi
Observasi menurut Moloeng (2007:175) adalah kegiatan yang dilakukan
untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan,
perhatian, prilaku tak sadar,kebiasaan, dan sebagainya. Pengamatan/observasi
menurut Moloeng (2007:176) dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara
berperan serta, pengamat melalui cara berperan serta (partisipan) dan cara yang
tidak berperan serta (non partisipan). Pada pengamatan berperan serta,
pengamatan melakukan dua fungsi sekaligus yaitu sebagi pengamatan dan
sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. Namun
observasi tanpa berperan serta, pengamatan hanya melakukan satu fungsi yang
mengadakan pengamatan.
Dalam penelitian ini, teknik pengamatan/observasi yang digunakan
adalah observasi/pengamatan tanpa peran serta. Adanya keterbatasan waktu
menyebabkan peneliti hanya melakukan satu fungsi observasiyaitu hanya
melakukan pengamatan tanpa harus menjadi anggota resmi dari kelompok yng
69
diamati. Selain itu penelitian yang peneliti teliti bukan termasuk peneliti
antropologi sehingga melakukan observasi peran serta.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yng sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tertulis, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Dokumen yang berbentuk ilmiah tulisan misalnya catatan-catatan, peraturan,
kebijakan, laporan-laporan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto,
gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari
penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif
(Sugiyono, 2012:82).
Berdasarkan pernyataan diatas, dokumentasi dalam penelitian ini berupa
masterplan Desa Singarajan Dan Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten
Serang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan
Desa, RPJMDes Desa Wanayasa, RPJMDes Desa Singarajan dan dokumen
lainnya.
4. Studi Literatur/Keputusan
Studi Literatur/Keputusan merupakan pengumpulan data penelitian yang
diperoleh dari berbagai referensi bik buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan
dengan penelitian yang dilakukan.
Dalam sebuah penelitian kualitatif analisis data dilakukan sejak sebelum
peneliti memasuku lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.
70
Namun faktanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan
data. Data yang terkumpul darus dioleh sedemikian rupa sehingga menjadi
informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang
diteliti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus
sampai tuntas, sehingga datanya sedah jenuh. Analisis data kualitatif model
interaktif dari Prasetya Irawan (2006:5.27) yaitu:
1. Pengumpulan Data mentah
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah misalnya melalui
wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka. Pada tahap ini juga
digunakan alat bantu yang diperlukan, seperti tape recorder, kamera, dan lain-
lain. Catatan hasil wawancara hanya data yang apa adanya (varbatim), tidak
dicantumkan dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti.
2. Transkip Data
Pada data ini, peneliti merubah catatan dalam bentuk tulisan (apakah ini
berasal dari tape recorder atau catatan tulisan tangan). Peneliti ketik persis seperti
apa adanya (verbatim).
3. Pembuatan koding
Pada tahap ini, peneliti membaca ulang sebuah data yang sudah ditranskip.
Pada bagian-bagian tertentu dari transkp data tersebut akan menentukan hal-hal
penting tersebut nanti akan diberikan kode.
71
4. Kategorisasi data
Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara
“mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan
“kategori”.
5. Penyimpulan sementara
Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan meskipun masih bersifat
sementara. Kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data yang didapatkan tidak
dicampuradukkan dengan pikiran dan penafsiran peneliti.
6. Triangulasi
Menurut Prasetya Irawan, triangulasi adalah proses chek dan recheck
amtara satu seumber data dengan sumber data lainnya. Triangulasi dilakukan
dengan 3 cara, yaitu:
a. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan
teknik yang berbeda. Bila dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi.
b. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama
melalui sumber yang berbeda. Dalam hal ini bisa dengan teknik informan
purposif atau snowball.
c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan cara mananyakan hal yang sama tetapi
pada berbagai kesempatan misalnya, pada berbagai kesempatan misalnya,
pada waktu pagi, siang, atau sore hari.
Dengan triangulasi data tersebut, maka dapat diketahui apakah
informan/narasumber memberikan data yang sama atau tidak. Jika
72
informan/narasumber memberikan data yang berbeda maka berarti datanya
belum valid. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi
sumber dan teknik.
7. Penyimpulan akhir
Kesimpulan akhir diambil ketika peneliti dudah merasa bahwa data
peneliti sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan data hanya berarti
ketumpang tindihan (redundant). Langkah-langkah dalam malakukan analisis data
menurut Prasetya Irawan (2006:5.27) secara lebih jelas dapat dilihat dalam
gambar sebagai berikut yaitu :
Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Prasetya Irawan
Sumber: (Irawan, 2006:5.27)
3.8 Pengujian Keabsahan Data
Uji keabsahan data dapat melalui triangulasi dan membercheck.
Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari
berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Secara
sederhana triangulasi merupakan proses membandingkan data-data yang telah
Pengumpulan
data mentah
Transkip
Data
Pembuatan
koding
Penyimpulan
Sementara
Triangulasi Penyimpulan Akhir
Kategoralisasi
Data
73
ditemukan oleh peneliti dengan data yang ditemukan oleh peneliti lain yang
menempati tema yang sama. Tujuan triangulasi untuk menguji validitas data serta
meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.
(Sugiyono,2007:32).
Penelitian mengenai “Perencanaan Strategis Alokasi dana Desa di Desa
Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang “. Menggunakan dua teknik
triangulasi pendekatan untuk menguji keabsahan data yang peneliti dapatkan dari
hasil penelitian lapangan. Berikut adalah teknik triangulasi pendekatan yang
digunakan peneliti, yang diantaranya:
a. Triangulasi Sumber, dapat dilakukan dengan mengecek data yang sudah
diperoleh dari berbagai sumber. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian
dipilih dan disajikan dalam bentuk tabel matriks. Data dari sumber yang
berbeda dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana
pandangan yang berbeda, mana yang lebih sfesifik.
b. Triangulasi teknik, dapat dilakukan dengan menggunakan cek data dari
berbagai macam teknik penyimpulan data. Misalnya dengan menggunakan
teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dari ketiga
teknik tersebut dibandingkan, adakah konsistensi. Jika berbeda, maka dapat
dijadikan catatan dan dilakukan pengecekan selanjutnya mengapa data bisa
berbeda (Fuad dan Nugroho, 2014: 19-20).
Berdasarkan pemaparan diatas, dalam menguji kebsahan data, peneliti
menggunakan dua teknik tiangulasi pendekatan. Dengan mengguanakan teknik
triangulasi sumber, peneliti memperoleh data dari kategori yang berbeda, yaitu
74
dari sudut pandang pemerintah, LSM dan Masyarakat. Sedangkan, teknik
triangulasi teknik, peneliti melakukan cek data dari berbagai sumber, yaitu
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hal ini dijadikan dasar oleh
peneliti, untuk mengetahui apakah data yang didapatkan terdapat perbedaan atau
tudak. Dan jika terdapat perbedaan, maka selanjutnya peneliti dapat melakukan
pengecekkan ulang di lapangan, mengapa data yang diterima berbeda, dan
digunakan sebagai catatan penelitian.
3.9 Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
yang bertempat di Desa Wanayasa dan Desa Singaraan. Adapun waktu penelitian
dilakukan mulai bulan Januari 2016 Sampai dengan Desember 2016, dengan
jadwal sebagai berikut :
75
Tabel 3.3
Waktu Pelaksanaan Penelitian
No
Kegiatan
Tahun 2016 2017
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des Jan
1. Observasi awal
2. Penyusunan proposal
3. Proses pencarian data di lapangan
4. Bimbingan Skripsi BAB I s/d BAB III
5. Proposal Skripsi
6. Revisi Proposal Skripsi
7. Bimbingan BAB IV & BAB V
8. Ujian Sidang Skripsi
9. Revisi Skripsi
76
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian
yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum
wilayah Kabupaten Serang, dan gambaran umum Kecamatan Pontang dan Desa
Wanayasa, Hal tersebut dipaparkan dibawah ini
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Serang
Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Ibu
kotanya adalah Ciruas namun saat ini pusat pemerintahanya masih berada di Kota
Serang. Kabupaten ini berada di ujung barat laut Pulau Jawa, berbatasan dengan
Laut Jawa, dan Kota Serang di utara, Kabupaten Tangerang di timur, Kabupaten
Lebak di selatan, serta Kota Cilegon di barat.
Gambar 4.1
Peta Kabupaten Serang
Sumber: Google
77
Geografi Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 1.467,35 km². Secara
geografis terletak posisi koordinat antara 105º7' - 105º22' Bujur Timur dan 5º50' -
6º21' Lintang Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa Sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang Sebelah barat berbatasan
dengan Kota Cilegon dan Selat Sunda Sebelah timur berbatasan dengan
Kabupaten Tangerang.
Secara topografi, Kabupaten Serang merupakan wilayah dataran rendah
dan pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778 m di atas permukaan
laut. Fisiografi Kabupaten Serang dari arah utara ke selatan terdiri dari wilayah
rawa pasang surut, rawa musiman, dataran, perbukitan dan pegunungan. Bagian
utara merupakan wilayah yang datar dan tersebar luas sampai ke pantai, kecuali
sekitar Gunung Sawi, Gunung Terbang dan Gunung Batusipat. Dibagian selatan
sampai ke barat, Kabupaten Serang berbukit dan bergunung antara lain sekitar
Gunung Kencana, Gurung Karang dan Gunung Gede. Daerah yang bergelombang
tersebar di antara kedua bentuk wilayah tersebut. Hampir seluruh daratan
Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar
tertutup oleh tanah endapan Alluvial dan batu vulkanis kuarter.
Potensi tersebut ditambah banyak terdapat pula sungai-sungai yang besar
dan penting yaitu Sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, Cipaseuran, Cipasang dan
Anyar yang mendukung kesuburan daerah-daerah pertanian di Kabupaten Serang.
Iklim di wilayah Kabupaten Serang termasuk tropis dengan musim hujan
antara November – April dan musim kemarau antara Mei – Oktober. Curah hujan
78
rata-rata 3,92 mm/hari. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 25,8º Celsius –
27,6º Celsius. Temperatur udara minimum 20,90º Celsius dan maksimum 33,8º
Celsius. Tekanan udara dan kelembaban nisbi rata-rata 81,00 mb/bulan.
Kecepatan arah angina rata-rata 2,80 knot, dengan arah terbanyak adalah dari
barat.
Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan, yaitu Anyar, Kecamatan
bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Carenang, Kecamatan Cikande, Cikeusal,
Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Kibin, Kopo, Kragilan,
Kramatwatu, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, Pontang, Pulo
Ampel, Tanara, Tirtayasa, Tunjung Teja, Lebak Wangi dan Waringin Kurung,
yang dibagi lagi atas sejumlah desa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan
Ciruas. Pada tanggal 17 Juli 2007 Kabupaten Serang dimekarkan menjadi Kota
Serang dan Kabupaten Serang.
Adapun visi dan misi dari Kabupaten Serang Berdasarkan UU no 14 tahun
1950 tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan
pemerintah Propinsi Jawa Barat maka berdirilah pemerintah kabupaten Serang
yang memiliki Visi yaitu :
”Terwujudnya Masyarakat Yang Berkualitas Menuju Kabupaten Serang Yang
Agamis, Adil Dan Sejahtera”
Sedangkan Misi Kabupaten Serang adalah :
1. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan
spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.
79
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas,
berakhlakul karimah dan berbudaya.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas
pelayanan dasar disemua wilayah.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta
memperkuat struktur perekonomian daerah
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
6. Mengembangkan kawasan strategis, cepat tumbuh, pesisir dan pulau-
pulau.
7. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta
didukung kondisi sosial, politik, keamanan yang kondusif dan strategis.
4.1.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu pimpinan
Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota bertugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta
memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota. Sekretaris Daerah untuk kabupaten/kota diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota. Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 Asisten; di mana Asisten
masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 bagian.
Tugas pokok dari Sekretariat Daerah Kabupaten Serang adalah :
80
Membantu bupati dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan dan
mengawasi sebagian tugas pemerintahan daerah dibidang sekertariat daerah.
Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Serang adalah :
1. perumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan sebagian tugas
Pemerintahan Daerah di bidang Sekertariat Daerah;
2. pengaturan penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di
bidang Sekertariat Daerah;
3. pelaksanaan penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di
bidang Sekertariat Daerah;
4. pengawasan penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan daerah di
bidang Sekertariat Daerah;
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
a. unusr pimpinan adalah Sekretaris Daerah;
sekretaris Daerah memiliki tiga asisten, yaitu :
1. Asisten I, membawahkan :
a. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
a) Sub Bagian Bina Pemerintahan Daerah;
b) Sub Bagian Bina Kesatuan Bangsa dan Perangkat
Kecamatan;
c) Sub Bagian Bina Administrasi Pertanahan.
b. Bagian Hukum, membawahkan :
a) Sub Bagian Perundang-undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia ;
81
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
c. Bagian Organisasi, membawahkan :
a) Sub Bagian Kelembagaan;
b) ub Bagian Ketatalaksanaan;
c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan.
d. Bagian Pemerintahan Desa, membawahkan :
a) Sub Bagian Administrasi Desa;
b) Sub Bagian Perangkat Desa;
c) Sub Bagian Kelembagaan Desa.
2. Asisten II, membawahkan :
a. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :
a) Sub Bagian Bina Produksi Daerah ;
b) Sub Bagian Bina BUMD;
c) Sub Bagian Promosi Unggulan Daerah.
b. Bagian Administrasi Pembangunan,membawahkan :
a) Sub Bagian Penyusunan Program;
b) Sub Bagian Pengendalian Program;
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
a) Sub Bagian Pembinaan Mental;
b) Sub Bagian BIna Keagamaan;
c) Sub Bagian Bina Kemasyarakatan.
d. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
82
a) Sub Bagian Sandi dan Jaringan Komunikasi;
b) Sub Bagian Protokoler;
c) Sub Bagian Kemitraan Media Masa.
3. Asisten III, membawahkan :
a. Bagian Umum, membawahkan :
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan;
c) Sub Bagian Keuangan.
b. Bagian Aset, membawahkan :
a) Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi;
b) Sub Bagian Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengawasan;
c) Sub Bagian Verifikasi Rencana Kebutuhan dan
Pemeliharaan
c. Bagian Akuntansi, membawahkan :
a) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
b) Sub Bagian Analisis Keuangan Daerah;
Dalam penelitian ini Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa di Desa
Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2015 peneliti mengambil
dari bagian pemerintahan desa yaitu Sub Bagian Administrasi Desa.
4.1.3 Gambaran Umum Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Serang
Bagian pemerintahan Desa adalah unsur bagian dari penunjang Pemerintah
Kabupaten Serang yang di pimpin oleh kepala bagian, yang berada dibawah dan
83
bertanggung jawab kepada sekretaris daerah kabupatn Serang. Dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bagian pemerintahan Desa yang
membawahi Sub Bagian Perangkat Desa dan Sub Bagian perangkat Desa
mempunyai tugas Merencanakan, Mengatur, Melaksanakan dan Mengawasi
penyelenggaraan urusan perangkat Desa Fungsinya adalah :
1. Perumusan Rencana kebijakan penyelenggaraan urusan perangkat Desa;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan perangkat desa;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan perangkat desa;
4. Pengawasan penyelenggaraan perangkat desa.
Sedangkan fungsi Sub Bagian Administrasi Desa memiliki tugas
Merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan
Administrasi Desa.
Fungsinya adalah :
1. perumusan Rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Desa
2. pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Desa
3. pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Desa
4. pengawasan penyelenggaraan Administrasi Desa
4.1.4 Gambaran Umum Kecamatan Pontang
Kecamatan Pontang Terletak di Kabupaten Serang Bagian utara. Pada
Awalnya Kecamatan Pontang Terdiri dari 11 Desa. Adapun 11 Desa yang
dimaksud yaitu Desa Sukajaya, Sukanegara, Kalapian, Keserangan, pulokencana,
Linduk, Kubangpuji, Singarajan, Pontang, Wanayasa Dan Domas. Sebagian Besar
84
wilayah Kecamatan Pontang Merupakan dataran. Namun demikian, ada beberapa
desa yang sebagian wilayahnya berupa pantai, yaitu Desa Sukajaya, Linduk Dan
Domas. Seluruh Desa di Kecamatan Pontang Memiliki ketinggian kurang dari 500
M diatas permukaan laut dengan kemiringan lahan kurang dari 15 Derajat
(landai). Luas Wilayah Kecamatan Pontang adalah Pada Tahun 2015 Adalah
58,09 Km 2. Desa Linduk Merupakan desa yang memiliki wilayah terluas dengan
luas wilayah 11,34 Km 2 Atau sekitar 19,52% Dari luas wilayah Kecamatan
Pontang. Desa Pontang Memiliki luas wilayah paling kecil diantara desa lainnya
yaitu 1,20 Km 2 Atau sekitar 2,07% Dari total keseluruhan desa di kecamatan.
Kecamatan Pontang memiliki Luas wilayah 58,09 Km 2 atau 3,96% dari
luas wilayah Kabupaten sebesar 1.467,35 Km 2 dan merupakan bagian dari 29
Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Kecamatan dengan luas 58,09 Km 2
tersebut memiliki jumlah kepadatan penduduk 693 jiwa/Km 2. Hal ini memiliki
pengertian bahwa setiap 1 Km 2 dihuni 693 peduduk.
Jumlah penduduk di Kecamatan Pontang mengalami kenaikan dari
tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 0,84%. Rasio Jenis Kelamin tidak mengalami
perubahan yaitu 109. Kepadatan Penduduk mengalami peningkatan yang
awalnya pada tahun 2014 sebesar 693 meningkat menjadi 698 pada tahun 2015.
Jumlah penduduk Kabupaten Serang tidak mengalami peningkatan sebesar
11.207 jiwa selama tahun 2015. Angka Rasio Jenis Kelamin Kabupaten
Serang mengalami perubahan, yaitu 103. Kepadatan penduduk Kabupaten
Serang mengalami peningkatan dari dari 1.024 menjadi 1.032.
85
Komposisi penduduk Kecamatan Pontang didominasi oleh
penduduk usia 0-19 tahun. Kelompok umur 10-14 tahun menempa urutan
terbesar, sedangkan kelompok umur 65 tahun keatas menempa urutan terkecil.
Rasio ketergantungan usia produktif (15-64) sebesar 68%, Sedangkan usia
tidak produktif (014 dan 65+) sebesar 32%. Jadi di kecamatan Pontang terdapat
sekitar 32% penduduk yang sudah tidak produktif.
Visi Kecamatan Pontang Kabupaten Serang yaitu :
“Terwujudnya Pelayanan Prima, Profesional dan Responsif dan berbasis
gender pada Kantor Kecamatan Pontang”
Guna mewujudkan komitmen terhadap pencapaian Visi maka kecamatanPontang
merumuskan Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat cepat dan akurat;
3. Meningkatkan budaya etos kerja pegawai dan masyarakat;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju sejahtera; dan
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di berbagai bidang.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kecamatan pontang
kabupaten memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
86
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-
undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat
kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Sedangkan fungsi Kecamatan Pontang Kabupaten Serang adalah :
a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatauan bangsa;
d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang
ketentraman dan ketertiban umum;
f. pelaksaaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
Susunan organisasi Kecamatan Pontang Kabupaten Serang adalah :
a. Unsur pimpinan adalah camat
b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat
Sekretariat Kecamatan membawahi :
87
1) Subag umum dan Kepegawaian;
2) Subag Penyusunan program dan Keuangan.
Camat membawahi 5 (lima) Seksi, yaitu :
1) Seksi Pemerintah
2) Seksi Pembangunan
3) Seksi Perekonomian
4) Seksi Kemasyarakatan
5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
c. Kelurahan/Desa adalah unsur pembantu camat yang paling bawah.
4.1.5 Gambaran Umum Kantor Desa Wanayasa
Wanayasa merupakan salah satu Desa masuk Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) terletak di Sebelah utara Pulau jawa di bawah
pemerintahan Administratif, saat itu masih Kewedanaan Pontang Kecamatan
Pontang kabupaten Serang Provinsi Banten, saat itu masih bergabung di Provinsi
Jawa Barat. Sejarah Nama Desa Wanayasa diambil dari kata Wana yang artinya
Hutan /Alas Yasa artinya Tua yang berarti hutan yang sangat tua, karena dulu
merupakan hutan yang sangat lebat ditumbuhi pohon mangrove wilayahnya
dibatasi oleh sungai Ciujung lama (kali asin) dan sungai Teluk (Cianyer) yang
bermuara di Laut Jawa. Desa Wanayasa dibentuk berdasarkan PP Nomor: 43
Tahun 1980 berasal dari pemekaran Desa Domas pada bulan Juli 1980. Adapun
yang pertama menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Wanayasa adalah H. Ony
Sanwani Q. Pada saat pemekaran Dari desa Domas masih mempunyai 3 Kampung
yaitu kampung Wanayasa, kampung sampan Kulon dan kampung pepetandengan
88
luas wilayah 800 Ha. Serta Jumlah penduduk saat itu sebanyak 1893 jiwa dan 503
Kepala Keluarga (KK).
Seiring perjalanan waktu, Desa wanayasa tumbuh dan berkembang dirinya
sesuai semangat Otonomi Daerah dimana setiap desa diberikan kewenangan untuk
mengatur, membangun serta mengurus dirinya sendiri baik asal usul, adat istiadat
maupun lainnya yang diakui berdasarkan Negara kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Secara Demografis Desa Wanayasa semakin hari makin berkurang luas
wilayahnya akibat dampak dari abrasi/ hempasan ombak yang menerjang bibir
pantai sehingga masyarakayt pemilik empang saat ini banyangyang kehilangan
lahan tanah sekitar 74 Ha.
Visi Kantor Desa Wanayasa yaitu :
“ Terwujudnya Masyarakat Desa Wanayasa Yang Bermartabat Melalui
Pembangunan Sosial dan Ekonomi Untuk Mencapai Masyarakat Yang Makmur
dan Sejahtera”
Visi Kantor Desa Wanayasa diwujudkan melalui Misi Kantor Desa Wanayasa
yang meliputi :
1. Mewujudkan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan
nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara;
2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan
akuntabel.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Desa Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan
89
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Desa. Serta memiliki fungsi
sebagai :
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama BPD;
b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD;
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai
APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
e. Membina kehidupan masyarakat desa;
f. Membina perekonomian desa;
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Untuk melaksanakan tugas Pokok dan fungsinya Kantor Desa Wanayasa
memiliki tugas pokok pada setiap kasi.
Tugas Kasi Pemerintahan adalah :
Melaksanakan sebagian tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan pelimpahan
kewenangan dari pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan umum dan
pemerintahan desa/kelurahan.
90
Sedangkan fungsi Kasi Pemerintahan adalah :
a. Penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan pelaksanaan tugas;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan
pemerintahan di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang pemerintah
kabupaten yang meliputi :
a) Pembinaan Pemilu/Pilkada;
b) Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
c) Pengelolaan tata batas wilayah Kabupaten( bagi kecamatan yang
berbatasan dengan kabupaten lain;
d) Pembinaan kependudukan dan catatan sipil; dan
e) Pemberian pelayanan umum/perizinan (surat izin, surat keterangn,
rekomendasi, akta, tanda identitas, dokumen, dan benda-benda /
surat-surat berharga dan lain-lain);
c. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan ditingkat kecamatan;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa/keluarahan;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi
ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh
pemerintah desa/kelurahan;
f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama derngan instansi terkait dibidang
tugasnya;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
91
h. Penyusunan bahan dan fasilitasi urusan keagrariaan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Tugas Pokok Kasi Pemberdayan Masyarakat adalah:
Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kabupaten
dibidang pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan fungsi Pemberdayan Masyarakat adalah:
1. Penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
a. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan dibidang
pemberdayaan masyarakat sesuai pelimpahan wewenang pemerintah
kabupaten yang meliputi :
b. Pembinaan ketenagakerjaan dan trnasmigrasi
c. Pembinaan keluarga berencana;
d. Pembinaan pemberdayaan keluarga, masyarakat perempuan dan
perlindungan anak;
e. Pembinaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan; dan
f. Pelayanan umum dan perizinan dibidang tugasnya
g. Menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
h. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat;
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh
pemerintahan desa/kelurahan;
92
j. Menyiapkan bahan koordinasidan kerjasama dengan instansi terkait
dibidang tugasnya;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; danMelaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang.
Tugas Pokok Kasi Kemasyarakatan adalah :
1. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi kemasyarakat
2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi kemasyarakat
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksaan tugas kepada
bawahan
4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam
upaya meningkatkan produktivitas kerja
5. Menyusun konsep kebijakan di bidang kemasyarakatan
6. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi
Kemasyarakatan
7. Melaksanakan pendapat, pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan
dan perburuhan
8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PMKS (Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial) dan kemiskinan
9. Melaksanakan fasilitas kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat
10. Melaksanakan pemantauan dan mengkoordinasikan tugas di bidang
kesehatan, kemasyarakatan dan pendidikan di wilayah kerjanya
11. Melaksanakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup beragama
93
12. Melaksanakan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat
13. Melaksanakan pelayanaan administrasi dalam penanganna masalah sosial
dan bencana di wilayah kerjanya
14. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
15. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan
16. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Seksi
Kemasyarakatan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
Tugas Pokok Kasi Pelayanan Umum adalah :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Memberikan petunjuk pelaksanaan program kerja kepada bawahan agar
tugas – tugas dapat berjalan dengan lancar;
3. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara memonitor dan mengevaluasi
sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
4. Menyiapkan bahan penyusunan program kependudukan, kebersihan dan
perijinan;
5. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan kegiatan –kegiatan kependudukan,
kebersihan dan perijinan;
6. Mengadakan pembinaan terhadap kegiatan – kegiatan kependudukan,
kebersihan dan perijinan;
7. Mengevaluasi hasil kegiatan kependudukan, kebersihan dan perijinan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
94
Tugas pokok Kepala Urusan Keuangan adalah :
1. Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan
Bendaharawan Desa
2. Menandatangani Rekening Desa
3. Menyusun pengajuan Pencairan Dana Desa / Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Bupati melalui BPMPD
4. Menerima pengajuan Nota Penggunaan Dana (NPD) dari PPTKDes
kemudian mengajukan ke Kepala Desa
5. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh
Bendahara Desa dan Kepala Desa selanjutnya diajukan kepada Bank yang
ditunjuk di outo debet
6. Menerima dan memeriksa SPJ kegiatan dan selanjutnya diserahkan kepada
Sekretaris Desa untuk disahkan
7. Menyusun laporan realisasi anggaran desa setiap semester.
Tugas Pokok Bendahara adalah :
Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 ayat (
disebutkan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan,
membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang
negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal
1 nomor urut 14 menyebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan
yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/daerah menerima, menyimpan,
membayar, dan atau mengeluarkan uang/surat berharga/barangbarang milik
95
Negara/daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9
Mei 2008 pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara fungsional
bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas pengelolaan
uang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari pengertian bendahara tersebut di
atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa bendahara mempunyai tugas dan
fungsi:
1. Menerima uang atau surat berharga/barang.
2. Menyimpan uang atau surat berharga/barang.
3. Membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang.
4. Mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada.
Tugas Pokok Dari Ketua Rw adalah :
1. Menggerakan Swadaya gotong royong partisipasi masyarakat diwilayahnya
2. Membantu kelancaran tugas pokok LPM di desa dan kelurahan dalam bidang
pembangunan.
Dalam rangka melaksanakan Tugasnya RW mempunyai fungsi yaitu :
1. Pengkordinansian pelaksanaan tugas tugas RW
2. Fasilitas dalam hubungan antar RW dan antar masyarakat dengan
Pemerintahan Desa atau kelurahan dan Daerah.
Tugas Pokok Dari Ketua RT adalah :
Membantu Menjalankan Tugas Pelayanan pada Masyarakat yang menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah.
96
1. Memelihara kerukunan hidup warga
2. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan
aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
Sedangkan Fungsi Ketua Rt adalah :
1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
2. Pemeliharaan keamanan ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan
aspirasi dan swadaya murni masyarakat
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.
97
Gambar 4.2
Struktur Organisasi Kantor Desa Wanayasa
kecamatan Pontang Kabupaten Serang
Sumber: Kantor Desa Wanayasa 2016
Kades
Kaur Umum
Kaur Keuangan Kaur Perencanaan dan
Pelaporan
Kasih
Kepemerintahan
Kasi Pembangunan dan
pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kasih
Kemasyarakatan
Bendahara
Ketua RW 01 Ketua RW 02
Ketua
Rt 01
Ketua
Rt 02
k
Ketua RT 2
Ketua
Rt 06
Ketua
Rt 05
Ketua
Rt 07
Ketua
Rt 04
Ketua
Rt 3
Sekdes
Ketua
Rt 08
BPD
98
4.2 Deskripsi Data Penelitian
Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari
hasil penelitian.Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik
analisa data kualitiatif. Dalam penelitian ini mengenai Perencanaan Strategis
Alokasi Dana Desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
,mengingat bahwa jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh berbentuk kata dan kalimat dari
hasil wawancara, observasi, serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Dalam
penelitian ini kata-kata dan tindakan orang yang di wawancara merupakan sumber
utama dalam penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan
menggunakan catatan tertulis. Berdasarkan teknik analisa data kualitatif, data-data
tersebut dianalisa selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil
wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka kemudian dilakukan ke
bentuk tertulis untuk mendapatkan polanya serta diberi kode-kode pada aspek-
aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan
pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi.
4.2.1 Deskripsi Wilayah Penelitian
Pada penelitian ini mengenai perencanaan strategis alokasi dana desa di
Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2015, peneliti
memfokuskan diri untuk melakukan penelitian pada Perencananaan Strategis
Alokasi Dana Desa dengan lokus Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten
Serang.
99
Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
Dari pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Alokasi Dana
Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil
pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.
Peneliti mengambil lokus pada Desa Wanayasa karna peneliti merasa bahwa Desa
Wanayasa dapat mewakili Desa-Desa yang lainnya yang menjadi target penetapan
Alokasi Dana Desa.
4.2.2 Deskripsi Data
Deskripsi data penelitian merupakan gambaran secara umum hasil dari
observasi yang dilakukan peneliti selama proses penelitian berlangsung. Dalam
penelitian ini mengenai Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa di Desa
Wanayasa Kecamatan Poantang Kabupaten Serang. Yang di gunakan peneliti
dalam menganalisis data yang dihasilkan data yang didapat selama proses
penelitian berlangsung adalah penelitian kualitatif sehingga data yang dihasilkan
dan diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat yang berasal dari
hasil wawancara dengan informan penelitian, hasil observasi di lapangan, catatan
lapangan penelitian hingga dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian
yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Proses pencarian dan
pengumpulan data dilakukan secara investigasi dimana peneliti melakukan
100
wawancara kepada informan yang berkaitan dengan masalah penelitan sehingga
informan yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Data-data tersebut merupakan data yang berkaitan mengenai Perencanaan
Strategis Alokasi Dana Desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten
Serang Tahun 2015. Pihak yang terkait dalam penelitian ini ialah Bagian
Pemerintahan Desa Kabupaten Serang, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang,
Kantor Desa Wanayasa, Perangkat desa, serta pihak lainnnya yang masih
berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul nantinya akan di poses
lebih lanjutoleh peneliti dengan menganalisis hasilpenelitian tersebut sehingga
menghasilkan pemahaman baru dari data yang telah didapatkan. Selain itu peneliti
juga peneliti melakukan triangulasi atau pengecekan data yang telah didapat
melalui sumber dan teknik yang berbeda.
4.2.3 Daftar Informan Penelitian
Pada bab sebelumnya mengenai metodologi penelitian, peneliti telah
menjelaskan dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan
teknik Purposive (bertujuan). Adapun pihak pihak yang peneliti tentukan
merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang
dibutuhkan dalam penelitian ini, karena pihak tersebut senantiasa
keseharianya berurusan dengan permasalahan yang peneliti baik secara langsung
maupun tidak langsung. Informan dalam penelitian ini adalah Stakeholder
(semua pihak) yang terlibat dan memiliki informasi mengenai Perencanaan
Strategis Alpkasi Dana Desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten
Serang Tahun 2015 adalah:
101
1. Ahmad Subhan, S.IP Kasubag Administrasi Desa Kabupaten Serang.
2. Jaenuri, S.Sos Subag Penyususnan Program Dan Keuangan Kecamatan
Pontang Kabupaten Serang.
3. Anita, S.Pd Kepala Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
4. Mamad Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wanayasa Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang.
5. Endang Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wanayasa Kecamatan Potang
Kabuaten Serang.
6. Ukon Ketua Karang Taruna Desa Wanayasa Kecamatan Potang Kabuaten
Serang
7. Ilham Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
8. Ninis Ketua Pembina Kesejahteraan Keluarga.
9. Cali Masyarakat Desa Wanayasa
Informan di atas merupakan informan utama dalam penelitian ini. adapun
data-data lain yang merupakan sebagai informasi-informasi pelengkap dari
informasi tang telah diberikan oleh informan. Setelah data mentah terkumpul
dengan baik maka peneliti membuat transkip data yaitu dengan merubah data-data
hasil wawancara, observasi maupun kajian pustaka ke dalam bentuk tulisan dan
melakukan pengkodingan. Kode Q menunjukkan pertanyaan wawancara
penelitian, sedangkan kode I menunjukkan informasi penelitian.
I1-1 merupakan kode informan untuk Kepala Sub Bagian Administrasi Desa
Kabupaten Serang, Ahmad Subhan, S.IP.
102
I1-2 merupakan kode informan untuk Penyusunan Program Dan Keuangan
Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, Jaenuri, S.Sos.
I1-3 merupakan kode informan untuk Kepala Desa Wanayasa Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang, Anita, S.Pd.
I1-4 merupakan kode informan untuk Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, Mamad.
I1-5 merupakan kode informan untuk Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa
Wanayasa Kecamatan Potang Kabuaten Serang, Endang.
I1-6 merupakan kode informan untuk Ketua Karang Taruna Desa Wanayasa
Kecamatan Potang Kabuaten Serang, Ukon.
I1-7 merupakan kode informan untuk Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,
Ilham.
I1-8 merupakan kode informan untuk Ketua Pembina Kesejahteraan Keluarga,
Ninis.
I 2-1 merupakan kode informan untuk Masyarakat Desa Wanayasa kecamatan
Pontang, Cali juali.
Setelah memberikan kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan
masalah penelitian sehingga polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi
berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian dilapangan dengan
membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Analisa data yang akan
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa
dimensi yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori
yang telah diuraikan sebelumnya.
103
Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan
adalah berupa catatan lapangan peneliti, seperti dokumen-dokumen yang peneliti
dapatkan baik dari Bagian Pemerintahan Desa, Kecamatan Pontang dan Kantor
Desa Wanayasa, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa, Kepala Kecamatan
Pontang, Kepala Desa Wanayasa, Perangkat Desa Wanayasa dan Masyarakat
Desa Wanayasa adalah informan peneliti.
Selanjutnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam
proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan.
Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Bahwa dalam proses
analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model analisis Prasetya
Irawan (2006:5.27), beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Diantaranya;
Pengumpulan Data mentah. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data
mentah misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka.
Pada tahap ini juga digunakan alat bantu yang diperlukan, seperti tape recorder,
kamera, dan lain-lain. Catatan hasil wawancara hanya data yang apa adanya
(varbatim), tidak dicantumkan dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti.
Transkip Data. Pada data ini, peneliti merubah catatan dalam bentuk
tulisan (apakah ini berasal dari tape recorder atau catatan tulisan tangan). Peneliti
ketik persis seperti apa adanya (verbatim).
Pembuatan koding. Pada tahap ini, peneliti membaca ulang sebuah data
yang sudah ditranskip. Pada bagian-bagian tertentu dari transkp data tersebut akan
menentukan hal-hal penting tersebut nanti akan diberikan kode.
104
Kategorisasi data. Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data
dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang
dinamakan “kategori”.
Penyimpulan sementara. Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan
meskipun masih bersifat sementara. Kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data
yang didapatkan tidak dicampuradukkan dengan pikiran dan penafsiran peneliti.
Triangulasi. Menurut Prasetya Irawan, triangulasi adalah proses chek
dan recheck amtara satu seumber data dengan sumber data lainnya. Triangulasi
dilakukan dengan 3 cara, yaitu:
d. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan
teknik yang berbeda. Bila dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi.
e. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui
sumber yang berbeda. Dalam hal ini bisa dengan teknik informan purposif atau
snowball.
f. Triangulasi waktu, dilakukan dengan cara mananyakan hal yang sama tetapi pada
berbagai kesempatan misalnya, pada berbagai kesempatan misalnya, pada waktu
pagi, siang, atau sore hari.
Dengan triangulasi data tersebut, maka dapat diketahui apakah
informan/narasumber memberikan data yang sama atau tidak. Jika
informan/narasumber memberikan data yang berbeda maka berarti datanya belum
valid. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber
dan teknik.
105
Penyimpulan akhir. Kesimpulan akhir diambil ketika peneliti sudah merasa
bahwa data peneliti sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan data hanya
berarti ketumpang tindihan (redundant).
Tabel 4.1
Deskripsi Informan Penelitian
No Instansi Informan Kode
Informan
Peran dan
Fungsi
1. BagianPemerintahan
Desa Kabupaten Serang
a. Sub Bagian Administrasi Desa
Kabupaten Serang, Ahmad
Subhan, S.IP
I1-1 Merencanakan,
mengatur,
melaksanakan
dan mengawasi
penyelenggaraan
urusan
Administrasi
Desa terkait
Alokasi Dana
Desa.
2. Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang
a. Penyususnan Program Dan
Keuangan Kecamatan
Pontang Kabupaten Serang,
Jaenuri, S.Sos
I1-2 Sebagai
pelaksana
penyiapan bahan
koordinasi dan
konsultasi di
bidang
perencanaan dan
keuangan terkait
ADD
3. Kepala desa Wanayasa
Kecamatan Pontang
a. Kepala Desa Wanayasa
Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang, Anita,
S.Pd.
I1-3 Yang
mengetahui
Kompetensi
Perangkat desa
di Desa
Wanayasa
4. Badan
Permusyawaratan Desa
Wanayasa
a. Ketua Badan
Permusyawaratan Desa
Wanayasa Kecamatan
Pontang Kabupaten Serang,
I1-4 Yang
Melaksanakan
pengawasan
terhadap
106
Mamad. pelaksanaan
Peraturan Desa
dan Peraturan
Kepala Desa;
5. Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Wanayasa
a. Ketua Tim Pelaksana
Kegiatan Desa Wanayasa
Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang, Endang.
I1-5 Yang
Melakukan
pelaksanaan
kegiatan Alokasi
Dana Desa
6. Karang Taruna Desa
Wanayasa
a. Ketua Karang Taruna Desa
Wanayasa Kecamatan
Pontang Kabupaten Serang,
Ukon.
I1-6 Yang
melakukan
pelaksanaan
kegiatan Desa
7. Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
a. Ketua Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
Desa Wanayasa Kecamatan
Pontang Kabupaten Serang,
Ilham.
I1-7 Yang
melakukan
Penumbuh
kembangan dan
penggerak
prakarsa,
partisipasi, serta
swadaya gotong
royong di Desa;
8. Pembinaan
Kesajahteraan Keluarga
a. Ketua Pembinaan
Kesajahteraan Keluarga Desa
Wanayasa Kecamatan
Pontang Kabupaten Serang,
Ninis .
I1-8 Yang
melakukan
pelaksanaan
program instansi
yang berkaitan
dengan
kesejahteraan
keluarga di Desa
9. Masyarakat Wanayasa Masyarakat Desa Wanayasa, Cali
Juali.
I2-1 Sebagai Sasaran
Kebijakan
pemerintahan
Desa Wanayasa
Kecamatan
Pontang
Kabupaten
Serang
Sumber : Peneliti 2016
107
Setelah memberikan kode-kode proses berikutnya dalah, kategorisasi data.
Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan sata mengikat
konsep-konsep (kata-kata) kunci daklam sebuah kategori melalui matriks
wawancara yang kemudian peneliti merinci isi dari kategori tersebut yaitu:
a. Kode Q1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar uritan pertanyaan.
b. Kode I1,2,3 dan seterusnya menadakan daftar urutan informan.
Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap perencanaan
strategis alokasi dana desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten
Serang, bagaimana respon masyarakat terhadap perencanaan strategis alokasi dana
Desa, tentang bagaimana pemerintahan desa menjalankan Perencanaan strategis
ADD, sampai sejauh mana peran pihak-pihak lain turut andil dalam perencanaan
strategis Alokasi Dana Desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten
Serang tahun 2015. Data yang telah di kumpulkan dalam penelitian ini, baik yang
diperoleh melaui wawancara, observasi dan dokumentasi akan dideskripsikan
dalam interpretasi hasil penelitian.
4.3 Deskripsi Hasil penelitian
Deskripsi hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti
dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti
gunakan yaitu menggunakan model Perencanaan Strategis Model Bryson
(2007:105), disebutkan bahwa ada empat tantangan dalam perencanaan Strategis,
tantangan tersebut diantaranya adalah masalah Manusuia, masalah proses, maslah
Strukturan dan terakhit Institusional.
108
Dengan penggunaan model tersebut peneliti berupaya menjawab rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana Perencanaan strategis Alokasi
Dana Desa di Desa Wanayasa Kecamatan pontang Kabupaten Serang” dan
pembahasan yang dilakukan berdasarkan urutan indikator pada model dalam
menjalankan aktivitas Perencanaan tersebut. Dalam mengumpulkan data melalui
wawancara ini, peneliti menggunakan teknik Purposif dan teknik Insidental, yang
mana teknik purposif ini merupakan penentuan informan dengan dengan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang
dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai
penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial
yang diteliti, sedangkan teknik insidental ialah penetapan informan ketika sedang
berada di lapangan melakukan penelitian. (Sugiyono, 2008:218).
Perencanaan strategik menjadi semakin penting akhir-akhir ini. para
manajer manyadari bahwa perumusan tujuan dan strategi organisasi yang baik dan
jelas akan lebih dapat memberikan arah dan pedoman bagi organisasinya. Sebagai
hasilnya, organisasi berfungsi lebih baik menjadi lebih tanggap terhadap
perubahan lingkungan. Dengan perencanaan strategik, konsep organisasi menjadi
lebih jelas, sehingga memungkinkan manajer untuk merumuskan rencana-rencana
dan kegiatan-kegiatan yang memberi arah organisasi mencapi tujuannya. Di
samping itu, perkembangan lingkungan terjadi sangat pesat yang menambah
pentingnya perencanaan strategik, seperti (1) kenaikan tingkat perubahan
teknologi, (2) pertumbuhan kompleksitas pekerjaan manajerial, (3) peningkatan
109
kompleksitas lingkungan eksternal, dan (4) semakin panjangnya tenggang waktu
antara keputusan-keputusan sekarang dan hasil-hasil di waktu yang akan datang.
4.3.1 Masalah Manusia dalam Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa
Salah satu Tantangan dalam proses perencanaan strategis adalah manusia
dimana manusia menjadi tolak ukur dalam proses membuat sebuah rencana,
perencanaan alokasi dana desa di desa Wanayasa akan berjalan dengan baik jika
masalah manusia tersebut bisa terkendali dengan baik. Manajemen perhatian dan
komitmen merupakan masalah bagi individu, kelompok, organisasi dan
komitmen. Bahwa individu, Perlu dipahami karakter individu bahwa orang
mempunya kemampuan terbatas untuk menangani kompleksitas. Orang tidak akan
memahami sepenuhnya informasi yang diajukan kepada mereka, atau mereka
akan meniru banyak faktor dan secara keliru mendiagnosis situasinya. Perhatian
khusus harus dilakukan bukan dengan memberi terlalu banyak informasi kepada
orang yang terlibat dalam perencanaan strategis. Individu bersifat sangat adaptif
dan tidak mengakui perubahan bertahap. Masalah yang lampau dapat
memperbesar proporsi tanpa seorang pun menyadari apa yang terjadi sebelumnya.
Sekali krisis berkembang, peluang untuk membuat perubahan yang dramatis dapat
dipertinggi, tetapi secara bersamaan memperbesar bahaya. Dalam krisis, individu
suka menyendiri, keras, mencari-cari dalih serta kecenderungan menyalahkan
orang lain. Orang yang bekerja dalam tugas yang berulang-ulang tidak memiliki
perhatian kepada apa yang mereka sedang kerjakan. Apa yang sering kita pikirkan
adalah apa yang akan kita kerjakan keesokan harinya. Dengan kata lain kita
mempergunakan mungkin 80 hingga 90% waktu kita untuk mengerjakan hal-hal
110
yang telah menjadi kebiasaan sementara kita memikirkan hal lain. Jika
perencanaan strategis menjadi tugas rutin, orang dapat kehilangan kesadaran dan
konsentrasi, serta maksud perencanaan strategis akan lenyap. Metode-metode
harus ditemukan agar perencanaan starategis menjadi sangat “khusus”, sehingga
orang-orang mencurahkan perhatian dan menjalankannya dengan serius.
Perencanaan strategis, agas menjadi efektif, harus memasukkan pertimbangan
tentang bagaimana menghentikan komitmen yang tidak produktif pada saat yang
sama karena perencanaan strategis mengikat cara tindakan baru. Kelompok,
Kelompok memiliki karakteristik yang dapat memunculkan masalah bagi
perencanaan strategis. Kelompok memaksakan tekanan kuat untuk menyesuaikan
diri, individu cenderung menyesuaikan diri dengan nnorma yang telah mapan
dalam kelompok apapun baik karena mereka mempunyai hasrat kuat untuk
menyesuaikan diri didalamnya maupun kelompok memaksakan tekanan kuat
untuk menyesuaikan diri. Kelompok juga berusaha meminimalkan konflik
internal karena pembicaraan tentang isi strategis hampir pasti memunculkan
ketidaksepakatan yang serius, kecenderungan yang pasti disesalkan bahwa
kebanyakan kelompok akan menindas diskusi. Harmonis kelompok akan menjadi
prioritas yang lebih tinggi ketimbang diskusi yang sungguh-sungguh mengenai
masa depan kelompok dan pilihan fundamental yang dihadapi. Terakhir,
kelompok heterogen yang sehari-harinya bekerja bersama-sama akan memperoleh
pandangan yang homogen dalam dua hingga tiga tahun. Organisasi, Beberapa
karakteristik juga menghadapkan masalah pada perencanaan strategis. Paradoks
lainnya dalam kehidupan orrganisasi adalah sistem perencanaan strategis dapat
111
mengesampingkan pemikiran strategis, dengan cara yang sama ,repetisi dan
kometensi dapat mengakibatkan lemahnya konsentrasi dan kesadaran yang
dengan demikian menimbulkan kesulitan serius bagi individu, sehingga juga dapat
memformalkan dan sistem perencanaan repetitive menjadi sebab masalah yang
mereka coba hindari. Rata-rata MIS (Management Information System) atau
laporan penyelidikan lingkungan diisi dengan halaman angka dan grafik, apa yang
biasanya terjadi adalah bahwa orang menjadi jemu terhadap pesan-pesan dalam
laporan ini. Data numetik saja tidaklah mungkin berguna untuk memformulasikan
dan mengimplementasikan strategi. Orang harus dihadapkan secara langsung pada
situasi dimana secara pribadi, mereka harus menghadapi isu itu dan harus
memikirkan bagaimana membuat suatu terjadi. Karakteristik selanjutnya adalah
spesialisasi menyaring persepsi dan memaksakan perilaku serta struktur dan
sistem menggantikan kepemimpinan. Komunitas, Komunitas juga mempunyai
sejumlah sifat yang memunculkan sejumlah masalah serius bagi pelaksanaan
perencanaan strategis. Komunitas terdiri atas individu, kelompok serta organisasi
dan karenanya menggambarkan akumulasi karakteristik dan kesulitan yang
dibahas sebelumnya. Sebagian besar organisasi dalam komunitas apapun
melambangkan solusi kepada masalah lama. Tak ada organisasi dalam komunitas
yang mengkin mengandung masalah penting apapun. Di kebanyakan komunitas
tidak ada satu orang, kelompok, atau organisasi yang berkuasa.
112
4.3.1.1 Manajemen Perhatian dalam Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa
Perhatian orang-orang kunci harus difokuskan kepada isu, konflik dan
preferensi kebijakan di tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi.
Manajemen perhatian dan komitmen merupakan masalah bagi individu,
kelompok, organisasi dan komitmen Bryson (2007:225). Dalam perencanaan
strategis manajemen dan komitmen menjadi dua hal yang penting dalam
menetukan tujuan tujuan organisasi ketika manajemen dan komitmen tidak
berjalan dengan baik maka proses dan sistem perencanaan tidak akan berjalan
dengan baik. Perencanaan strategis yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para
pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap manajemen perhatian dan
komitmen. Manajemen perhatian dan komitmen memiliki hubungan yang erat
dengan disposisi para pelaksana.
Pada penelitian ini salah satu pelaksana pengawasan perencanaan yang
melaksanakan pengawasan dan pembinaan Perencanaan Strategis Alokasi Dana
Desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Agen pelaksana
perencanaan yang melaksanakan adalah Kepala Desa Wanayasa Kecamatan
Pontang Kabupaten Serang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
Desa Wanayasa, Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas Melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa,
Tim Pelaksana kegiatan DesaWanayasa mempunyai tugas Yang Melakukan
pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, Karang Taruna Desa Wanayasa
mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan Desa, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat melakukan Penumbuh kembangan dan penggerak
113
prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong di Desa, Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga melakukan pelaksanaan program instansi yang berkaitan
dengan kesejahteraan keluarga di Desa, dan yang terakhir adalah Masyarakat
sebagai Sebagai Sasaran Kebijakan pemerintahan Desa Wanayasa Kecamatan
Pontang Kabupaten Serang. Pemahaman kebutuhan masyarakat dari instansi-
instansi terkait baik instansi pemerintah maupun Masyarakat terhadap
Perencanaan strategis Alokasi Dana Desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang tahun 2015 menjadi hal yang menjadi tolak ukur akan kan
perencanaan Strategis tersebut dapat mencapai tujuan Perencanaan. Untuk
menunjang itu semua adanya tindakan nyata, melakukan penyediaan fasilitas
masyarakat Desa adalah langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi
permasalahan di Desa kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat desa adalah
salah satu yang harus di perhatikan oleh kepala desa hal ini dapat dipertegas oleh
infpeman I1-3 selaku kepada Desa Wanayasa Kecamayan Pontang Kabupaten
Serang Anita, S.Pd menjelaskan bahwa:
“Memenuhi kebutuhan masyarakat pertama dengan keliling dulu dor to dor,
pendekatan langsung dengan masyarakat aja, seperti ada rumah masyarakat
yang mau roboh kita kondisikan kepada dinsos, kalau itu saya survei dulu
kebutuhan masyarakat kemudian kita lakukan murembang, kebutuhan yang
paling mendesak kami dahulukan seperti ambulan, ada kebutuhan
masyarakat yang masih belum bisa saya penuhi yaitu pembebasan tanah
wakaf untuk TPU karna beberapa kendala, itu adalah PR besar bagi saya,
alhamdulillah pegawai kami melayani warga dengan baik. Untuk
keterampilan sebenarnya pegawai kami sudah terampil dalam hal
administratif dan penggunaan alat penunjang kegiatan pemdes. (Wawancara/
Senin 07 November 2016 / pukul 10.00 WIB / dilakukan di Kantor Desa
Wanayasa kecamatan Pontang).
Dari wawancara dengan (I1-3) di atas menjelaskana bahwa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat kepala desa melakukan kegiatan keliling
114
melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang paling krusial
serta pelayanan yang dilakukan oleh kantor Desa Wanayasa sudah berjalan
dengan baik yaitu dengan melakukan kesigapan dalam melayani masyarakat Desa
Wanayasa. Melihat dari bertolak belakang dengan pernyataan yang diberikan
oleh (I1-3) dengan hasil temuan di lapangan, peneliti mencoba untuk mendapatkan
keterangan dan informan dari perangkat desa terkait yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan mengenai Perencanaan Strategis Alokasi dana Desa di
Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2015. Sisitem
perencanaa merupakan salah satu dasar yang dirancang sebagai sistem guna
memenuhi kebutuhan masyarakat Wanayasa dan merupakan komponen penting
dalam perencanaan Alokasi Dana Desa.
Hal serupa di ugkapkan oleh I1-6 sebagai ketua Karang Taruna yang
mengungkapkan bahwa :
“Kalau buat menuhin kebutuhan khususnya kaum muda kalau di
karang taruna kita kumpulin ketua pemuda setiap kampung
ngerundingin setiap kegiatan-kegiatan apapun seperti pertemuan
rutin setiap minggu, paling sering yah hanya sekedar ngobrol-
ngobrol aja paling kalo rame yah itu di tanggal 17an sama
kegiatan keagamaan yang setiap tahun rutin dilakukan. jadi kita
persiapkan segala keperluan kegiatan, padahalkan kegiatannya
bukan 17an aja tapi bidang keagaamaan juga kaya setiap ada
hari besar islam kita gerak buat ngadain kegiatan. kadang kita
juga sulit buat menggerakkan pemuda di sini rata-rata ketua
pemudanya istilahnya mah engga semangat kaya udah luntur jadi
masih banyak program kerja yang tidak jalan.”( (Wawancara /
kamis, 10 November 2016 / Pukul 09.30 WIB/ dilakukan di
Kantor Desa Wanayasa Kecamatan Pontang).
115
Tabel 4.2
Program Kerja Karang Taruna
Desa Wanayasa Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang Tahun 2015/2016
No Bidang Kegiatan Kegiatan Terlaksana Tidak
Terlaksana
1. Bidang Kesekretariatan Mengadakan pertemuan rutin
tiap malam minggu
Mengadakan Iuaran wajib
untuk anggota karang taruna
sebesar Rp 2000 / per
Pertemuan.
Mengadakan komunikasi dan
konsultasi dengan pihak –
pihak terkait dalam
menyelenggarakan suatu
kegiatan untuk kelancaran
dan hasil yang memuaskan.
Mengikuti forum komunikasi
/ pertemuan karang taruna di
tingkat Desa.
2. Bidang Lingkungan
Hidup
Pelatihan pengolahan sampah
menjadi kompos.
Pengadaan tempat sampah
organik & anorganik.
Menggalakan program
tamanisasi & Apotek hidup
di pekarangan rumah.
3. Bidang Olahraga Pengadaan peralatan
olahraga.
Menyelenggarakan turnamen
Voli dalam rangka HUT RI
ke 70.
116
4. Bidang Hubungan
Masyarakat
Sosialisasi karang taruna &
program – program kerja
karang taruna ke masyarakat.
mendistribusikan proposal
permohonan bantuan dana
kepada para donatur.
5. Bidang Pendidikan &
Pelatihan
Mengadakan program english
in holiday / kursus untuk
anak – anak sd selama
liburan sekolah.
6. Bidang Pengabdian
Masyarakat
Mengadakan kegiatan kerja
bakti rutin satu bulan sekali
Mengadakan kegiatan Donor
Darah ke PMI.
Mengadakan kegiatan
pemeriksaan kesehatan gratis
untuk masyarakat tidak
mampu.
7. Bidang Keagamaan
Mengadakan kegiatan TPA
(Taman Pendidikan Al-
Quran) sebulan penuh selama
bulan suci ramadhan.
Mengadakan kegiatan buka
bersama, tadarusan, Sahur –
sahur selama bulan suci
ramadhan.
Membantu pencatatan,
penerimaan, dan pembagian
zakat fitrah.
Mengadakan Kegiatan
Lomba Takbir Keliling Idul
Adha 1436 H tingkat Desa.
Membantu Pelaksanaan
kegiatan penyembelihan
hewan kurban saat Idul
Adha.
Sumber : Kantor Desa Wanayasa 2015
117
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa untuk
memenuhi kebutuhan kaum mudanya hanya di persiapkan segala pasilitas pada kegiatan
kemerdekan Indonesia dan kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali
saja dikarnakan setiap kegiatan lain masyarakat khususnya kaum muda tidak ikut serta
dalam proses pemberdayaan masyarakat khususnya kaum muda. Berdasar Pada tabel di
atas menunjukkan masih banyak program kerja yang tidak terlaksana seperti Bidang
Lingkungan Hidup dan Bidang Pengabdian Masyarakat yang masih menunjukkan
kegiatan yang tidak terlaksana ini menunjukkan bahwa lembaga karang taruna kurang
maksimal dalam menggerakkan masyarakat khususnya kaum muda.
4.3.1.2 Komitmen dalam perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa
Tantangan sebuah Perencanaan berikutnya adalah Komitmen, komitmen
memang sangat terkait dengan masalah keanggotaan organisasi. Untuk bisa berhasil di
dunia organisasi, seorang anggota organisasi harus memiliki dan menerapkan sikap
komitmen terhadap organisasi yang diikutinya. Istilah komitmen pada dasarnya merujuk
kepada kemampuan seseorang untuk bertahan dan setia menjalani aktivitas tertentu.
Seseorang yang mengaku memiliki sikap komitmen yang tinggi harus memiliki jiwa
kesetiaan dan juga ketahanan mental yang kuat. Orang yang memiliki sifat komitmen
tidak akan goyah dan malas hanya karena permasalahan yang sepele di dalam aktivitas
yang dijalaninya. Lebih dari itu orang yang memiliki jiwa komitmen akan terus
bertahan dan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah diucapkannya, dalam Proses
Perencanaan Strategis pihak-pihak yang terkait dalam melakukan Perencanaan Alokasi
Dana Desa harus berkomitmen untuk menjalankan sebuah perencanaan yang matang
dan sesuai tujuan dan cita-cita dari sebuah perencanaan, perencanaan yang baik butuh
118
sebuah rencana yang matang dan menitik beratkan pada kebutuhan masyarakat desa,
maka masyarakat desa membutuhkan perangkat desa yang mampu untuk berkomitmen.
Dalam proses Perencanaan Alokasi dana desa tentunya membutuhkan keterampiilan dan
pelayanan yang baik sehingga komitmen dari perangkat desa bisa terlaksana, tetapi pada
kenyataanya keterampilan dari pegawai kurang dalam hal pemahaman sistem
administratif Hal ini dipertegas oleh salah satu kepala Badan Permusyawaratan Desa
Desa Wanayasa Mamad (I1-4) yang mengatakan bahwa :
“Kalau dengan pelayanan Perangkat Desa Wanayasa sudah
lakukan dengan baik kepada masyarakat. Untuk masalah
ketrampilan pegawai Perangkat Desa cukup terampil, tapi
terkadang ada hal-hal yang mereka tidak paham kita tanyakan
kepada bendahara kerna beliau yang paling paham dalam hal
administratif Pemdes Komitmen pegawai ada saja yang masih
kurang dilematis karena mungkin kembali kepada latar belakang
status dan pendidikan tapi untuk selama ini sudah cukup memang
ada saja kurangnya misalnya dalam komitmen pengerjaan tugas
tapi kepala Desa juga sebagai pimpinan berkewajiban untuk
mengarahkan dan mengoreksi.”(Wawancara / Kamis, 10
November 2016 / Pukul 11.30 WIB / dilakukan di Kantor Desa
Wanayasa Kecamatan Pontang).
Dari hasil wawancara diatas dapat terlihat bahwa pelayanan yang dilakukan oleh
perangkat desa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sudah dilakukan dengan baik.
Peneliti menemukan temuan bahwa keterampilan pegawai dapat dikatakan kurang karna
dalam hal administratif pemerintahan desa selalu di limpahkan pada satu orang saja
yaitu Bendahara yang dapat di katakan cukup mengerti dalam hal tersebut.
Untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dalam hal perencanaan Strategis
Alokasi Dana Desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun
2015 melibatkan beberapa pihak untuk dapat menjalankan isi dari perencanaan tersebut.
Selain Kepala Desa Wanayasa sebagai pihak yang bertanggung jawab jawab dalam hal
119
pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kepala Badan permusyawaratan sebagai pihal
yang mengawasi perangkat desa dan fasilitator dari aspirasi masyarakat Desa, Tim
Pelaksana kegiatan adalah salah satu pihak yang dilibatkan. Tim pelaksana Kegiatan
adalah perangkat Desa yang memiliki kewenangan dalam mengatur sebuah kegiatan di
Desa menurut salah satu tim pelaksana kegiatan Desa Wanayasa yaitu Endang (I1-5)
mengatakan bahwa :
“Menurut saya, kami sudah melakukan pelayanan dengan baik
kalau masalah pemahaman sama keterampilan kita lumayan
kadang kalo engga paham sama kegiatan-kegiatan kita tanyakan
kepada bendahara, kalo bendahara engga ada kita suka bingung
harus melakukan apa.”(Wawancara / kamis, 10 November 2016 /
Pukul 10.30 WIB/ dilakukan di Kantor Desa Wanayasa
Kecamatan Pontang).
Tabel 4.3
Sumber Daya Manusia Aparatur Desa Wanayasa
No Nama Jenis
kelamin
(L/P)
Pendidikan
terakhir
Jabatan
1 Anita, S. Pd P S1 Kepala Desa
2 Mamad L SMA BPD
2 Hidayat, S. P L S1 Sekertaris Desa
3 Endang L SMA Bendahara
4 Abduhsolam L SMA Kasi Pemerintahan
5 Rahmatullah L SMA Staf Bagian Keuangan
6 Anipah L SMA Staf Pelaporan Umum
7 Ika Atikah L SMA Staf Bagian Pembangunan dan
120
Pemberdayaan masyarakat
8 Rohijah P SMA Kasi Kemasyarakatan
9 Sandra P SMA Staf Bagian Perencanaan
(Sumber : Data Kantor Kepala Desa Wanayasa, 2016)
Dari wawancara yang peneliti lakukan dapat ditemukan dan dipertegas
kembali bahwa keterampilan dan pemahaman terkait kegiatan Desa kurang
dipahami oleh perangkat desa ini yang menjadi temuan peneliti karna pada
dasarnya pemehaman dan keterampilan pegawai sangat penting untuk
menjalankan roda pemerintahan pada tingkat desa, terlihat pada tabel 4.1 yang
mengambarkan sumber daya aparatur dalam hal kualitas yang kurang hal tersebut
berdampak pada keterampilan yang dapat dikatakan kurang, sumber daya yang
baik akan menunjang kegiatan sesuai dengan tujuan dari desa mengingat tugas
dan fungsi perangkat desa cukup banyak sehingga membutuhkan sumber daya
yang sigap dan memahami tugas pada masing-masing bidang, dengan adanya
ADD yang dananya dapat dikatakan cukup besar yang mencakup oprasional gaji
perangkat desa maka proses penggunaan dana harus sesuai sasaran.
4.3.2 Masalah Proses dalam perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa
Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi good currency.
Kearifan yang tidak konvensional harus diubah menjadi karifan yang
konvensional. Masalah proses yang terpenting dalam perencanaan strategi adalah
manajemen ide strategis menjadi “good currency” dengan kata lain bagaimana
anda menjual ide baru kepada cukup banyak orang bahwa kearifan yang tidak
konvensional diubah menjadi kearifan yang konvensioanal. Beberapa prinsip
121
muncul untuk mengelola ide (the life cycle of ideas). Masalah proses adalah salah
satu tantangan dalam Perencanaan Strategis, untuk menentukan dan menjalankan
sebuah perencanaan tentu membutuhkan sebuah proses. Untuk mengatasi
hambatan sehubungan dengan proses di atas, muncul beberapa prinsip
pengelolaan lingkup ide-ide, yakni a) Kebutuhan dan ancaman, tetapi juga
peluang, adalah induknya penemuan, b) Ide berjalan baik dalam anarki yang
diorganisir, tetapi implemantasi ide tersebut merupakan sesuatu yang sulit, c) Ide
merupakan tempat berkumpul bagi tindakan kolektif, d) Ide itu melampaui orang
dan organisasi yang terisolir, e) Orang dan struktur adalah hasil samping dari ide
yang sedang berubah, f) Ide di kali sumber daya sama dengan kekuasaan, g)
setelah ide yang baik mati, maka kuburlah ide itu.
4.3.2.1 Manajemen Ide Strategis dalam Perencanaan Strategis
Alokasi Dana Desa
Ide merupakan tempat berkumpul bagi tindakan kolektif. Ide itu melampaui
orang dan organisasi yang terisolir orang dan struktur adalah hasil samping dari
ide yang sedang berubah. Inti perencanaan strategis adalah manajemen ide
strategis melalui pernyataan apresiasi, artikulasi, adopsi, institusi, analisasi dan
kerusakan. Selanjutnya, proses pengembangan ide strategis lebih penting daripada
mengisolasi individu dan organisasi. Dalam hal demikian, menciptakan landasan
bagi koalisi cukup besar untuk menciptakan tindakan kolektif yang adalah tanda
resmi tindakan strategis yang efektif. Dengan kata lain ide kali sumber data
(orang, uang, waktu, keahlian, perhatian) sama dengan kekuasaan, termasuk
kekuasaan mempengaruhi perubahan strategis yang bermanfaat. Seperti yang di
122
utarakan oleh I1-3 bahwa ide startegis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
adalah tindakan kolektif yang paling utama.
“Ya seperti yang saya sudah katakan tadi ketika ide sudah ada
tinggal kami survei kebutuhan masyarakat kemudian kita
lakukan musrembang, kebutuhan yang paling mendesak kami
dahulukan seperti ambulan dan jembatan sudah kami buat
mengingat akses di wilayah kami itukan di halangi oleh kali
jadi untuk memudahkan akses masyarakat kami buatkan
jembatan, dan yang sudah saya katakan juga tadi ada
kebutuhan masyarakat yang masih belum bisa saya penuhi
yaitu pembebasan tanah wakaf untuk TPU karna beberapa
kendala, itu adalah PR besar bagi saya”. (Wawancara/ Senin
07 November 2016 / pukul 10.00 WIB / dilakukan di Kantor
Desa Wanayasa kecamatan Pontang).
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa ide strategis yang
dilakukan oleh Desa wanayasa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah
dilakukan Dengan Baik, desa memberikan fasilitas kebutuhan kepada masyarakat.
Walaupun porsi Alokasi dana desa untuk fisik hanya 30% dan untuk oprasional
70% bukan berarti masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan haknya
dalam pemenuhan kebutuhan yang paling krusial bagi masyarakat, angka 70%
dalam Alokasi Dana Desa menjadi angka yang cukup tinggi dalam porsi gaji
untuk pemerintahan desa, ini menjadi kewajiban pemerintah desa dan Perangkat
Desa untuk memahami dan mencari ide stratrgis apa yang di butuhkan oleh
masyarakat Wanayasa. Hal tersebut di Pertegas oleh informan I1-5 yang
menyatakan bahwa :
“Perencanaan pemdes menurut saya sedah berjalan dengan
efektif terlihat bahwa cara kerja dan ide dari pemdes itu
sendiri sekarang sudah jalan kaya jembatan buat nyebrang
kali trus ambulan buat anter masyarakat yang lagi sakit parah,
paling ya itu yang belum pemdes capai ya masalah TPU
masyarakat pingin TPU tapi Masih ada kendala dan proses
yang panjang karna biaya.” (Wawancara / kamis, 10
123
November 2016 / Pukul 10.30 WIB/ dilakukan di Kantor Desa
Wanayasa Kecamatan Pontang).
Gambar 4.3
Jembatan di Desa Wanayasa Kecamatan pontang
Sumber: Desa Wanayasa Tahun 2016
Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti lakukan bahwa pemenuhan
kebutuhan masyarakat tidak bisa seluruhnya terpenuhi karna kendala biaya,
pemerintahan Desa wanayasa sudah mendirikan jembatan yang sangat bermanfaat
untuk digunakan untuk masyarakat tetapi kebutuhan akan Tempat Pemakanan
Umum tidak bisa diabaikan begitu saja itu adalah kebutuhan penting utuk
masyarakat Wanayasa, ini berarti ide yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa
Wanayasa belum sepenuhnya tercapai.
Pemenuhan kebutuhan masyarakat perlu dukungan darimasyarakat itu
sendiri Pada pembahasan terkait alokasi dana desa outputnya adalah
mensejahterakan dan memberikan pemberdayaan yang layak untuk masyarakat,
hal tersebut tidak luput dari partisipasi dan kendala dari luar dalam menjalankan
124
proses dan sistem pemerintahan desa oleh sebab itu partisipasi sangat penting
bukan hanya pemerintah desa atau perangkat desa saja yang bergerak tetapi untuk
menjalankan sebuah proses tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat,
Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan
pembangunan desa sangatlah penting peranannya, seperti kerjasama antara
masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan
membiayai pembangunan. seperti yang dinyatakan oleh I1-3 yang menyatakan
bahwa :
“Sejauh ini partisipasi masyarakat masih dirasa kurang yah
terlihat dari setiap adanya pembagunan desa, sebagian besar
masyarakat tidak memperdulikan bahkan acuh dengan
perkembangan desa contohnya jika pihak desa melakukan
pelatihan atau edukasi untuk merangsang masyarakat dalam
menambah pendapatan masyarakat itu kurang ikut serta
sehingga dampaknya tidak terlalu besar untuk masyarakat,
bahkan untuk gotong royong dalam hal kebersihan lingkungan
saja sulit bisa neng lisna liat kali-kali sepanjang desa
sampahnya sangat menumpuk sekali memang pihak pemdes
sudah menugaskan petugas kebersihan tapi itu hanya satu dan
itupun sudah berumur jadi mungkin masyarakat desa berfikir
bahwa kebersihan lingkungan sudah ada yang melakukannya
tetapi seharusnya itu adalah kewajiban bersama, terkait
kendala dari luar seperti permasalahan dari pihak ketiga kaya
indah kiat yang mengalirkan limbah ke desa kami yang
berdampak pada penambak ikan.” (Wawancara/ Senin 07
November 2016 / pukul 10.00 WIB / dilakukan di Kantor Desa
Wanayasa kecamatan Pontang).
125
Gambar 4.4
Keadaan Sungai Sepanjang Desa Wanayasa
Sumber : Desa Wanayasa Thun 2016
Hal serupa terkait partisipasi masyarakat desa wanayasa yang dinyatakan oleh I1-
7 yang menyatakan bahwa :
“Tugas kami sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat salah
satunya adalah pertisipasi masyarakat mendorong masyarakat
dalam swadaya gotong royong, teapi pada kenyataanya
masyarakat desa kami kurang mengindahkan istilah partisipasi,
mereka menjalankan hidup masing-masing bahkan untuk
mengenal tetangga sebelah aja ada saja yang kurang kenal satu
sama lain. Selain itu kami juga sebagai Lembaga pemeberdayaan
masyarakat menggali, pendayagunaan dan pengembangan
potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup,
jangankan untuk mengembangkan potensi sumber daya untuk
sekedar mebersihkan lingkungan saja sulit untuk bergerak, kalau
kendala dari luar sejauh ini belum ada. ((Wawancara / Kamis, 10
November 2016 / Pukul 10.00 WIB/ dilakukan di Kantor Desa
Wanayasa Kecamatan Pontang).
Untuk mempertegas pernyataan-pernyataan di atas tentu memerlukan pernyataan
dari berbagai pihak yang terkait seperti pernyataan dari I1-6 yang menyatakan
bahwa :
126
“Kalau untuk partisipasi masyarakat memang sulit yah untuk
gerak, yang selama ini masyarakat fikir karang taruna hanya
melakukan kegiatan seperti salah satunya 17 agustus yang rutin
di meriahkan, tetapi karang taruna juga memiliki tugas untuk
menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama
yang dihadapi generasi muda, jadi generasi muda di sini yah
begitu neng partisipasinya pas 17 agustusan, kendala dari luar
dari karang taruna kayanya engga ada neng.” (Wawancara /
kamis, 10 November 2016 / Pukul 09.30 WIB/ dilakukan di
Kantor Desa Wanayasa Kecamatan Pontang).
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan untuk membangun
pastisipasi masyarakat sulit padahal Setiap keberhasilan pembangunan desa
memerlukan peran serta masyarakat dapat dilihat bahwa sungai disepanjang
Desa Wanayasa dari tahun ketauhun tidak ada perubahan ini menandakan tidak
ada kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai, menyadari
bahwa kepentingan yang di prioritaskan dalam pembangunan desa adalah
kepentingan masyarakat. Namun kenyataannya, masyarakat belum mampu
mengartikan maksud pembangunan desa adalah untuk masyarakat desa itu sendiri.
Masyarakat lebih bersikap apatis dan menyerahkan semua masalah pemerintahan
kepada pemerintah desa. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam
pembangunan desa, mengingat posisi masyarakat dalam pembangunan desa
sangat strategis, dimana dukungan dan peran aktif masyarakat akan sangat
menbantu penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal berbeda terkait partisipasi
masyarakat desa Wanayasa yang dinyatakan oleh I1-8 yang menyatakan bahwa :
“Partisipasi masyarakat desa wanayasa di PKK sejauh ini masih
bagus kami mengeluarkan produk makanan seperti pembuatan
ikan dendeng, pembuatan bontot ikan karna di daerah kami ini kan
penghasil ikan, tetapi yang banyak bergerak ibu-ibu aja bapak-
bapaknya yang nambak ikannya, kami melakukan kegitan PKK
sebulan sekali saja. Paling kendalanya Cuma ngegeraking
127
kelompok kelpompok masing masing rt agak susah paling dari 8 rt
Cuma satu samapi dua rt aja yang ikut serta ” (Wawancara/
Selasa 06 November 2016 / pukul 10.00. WIB / dilakukan di rumah
kediaman ibu Ninis Desa Kampung Sampang Kulon Desa
Wanayasa).
Gambar 4.4
Susunan Keanggotaan TP. PKK Desa Wanayasa
Kecamatan Pontang
Sumber : Desa Wanayasa Tahun 2016
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan I1-8
masih ada sedikit partisipasi pada lingkungan pembinaan kesejahteraan Keluarga
(PKK) pada dasarnya Partisipasi perlu dikembangkan dengan pola prosedural
yaitu masyarakat atau kelompok sasaran diharapkan berperan serta aktif pada
berbagai tahap dalam proses aktifitas pembangunan ekonomi. Upaya
128
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan golongan miskin untuk
berpartisipasi. Hal ini dimaksudkan agar mereka berpartisipasi dan bias menolong
perekonomian diri sendiri. Program-program pembangunan sosial ekonomi yang
hendak dikembangkan perlu diperhatikan. Masyarakat adalah Sasaran kebijakan
dari pemerintahan desa sehingga sangat perlu memberikan pernyataannya,
pernyataan tersebut dilakukan oleh I2-1 yang menyatakan bahwa :
“Kalo partisipasi dari kita emeng kurang neng yah mau gimana
kita masih sibuk ngurusin kebutuhan kaluarga, ya paling kalo ada
kegiatan gotong royong sedikit doang yang ikutan emang gotong
royong juga udah hampir engga ada kayanya.” (Wawancara/
Senin 07 November 2016 / pukul 15.00. WIB / dilakukan di rumah
kediaman bapak cali Desa Kampung Sampang Kulon Desa
Wanayasa)
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa permasalahan
partisip asi masyarakat sangat berperan penting tetapi pada kenyataannya
partisipasi masyarakat Desa Wanayasa dapat dikatakan kurang terlihat dari
beberapa pernyataan yang di lontarkan oleh berbagai pihak yang merasa
partisipasi masyarakat desa Wanayasa dapat dikatakan rendah dalam hal
pembangunan Desa, Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan
kehidupan yang lebih makmur dan sejarhtera bagi masyarakat, dalam upaya
pembangunan partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting
karena pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu
sendiri dan dengan adanya peran paertisipasi masyarakat dalam prose
pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang
diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah tersebut. Selain itu untuk
mengembangkan dan melembagakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
129
harus diciptakan perubahan sautu persepsi pemerintah dalam pembangunan serta
untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan
sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik yang diberikan oleh
masyarakat karena kritik merupakan salah satu bentuk dari pertisipasi masyarakat.
Kesimpulan dari wawancara yang dilakukan peneliti bahwa manajemen
ide strategis yang dilakukan oleh Pemerintahan desa Wanayasa belum berjalan
dengan baik terlihat dari partisipasi masyarakat yang terlihat sangat kurang ada
kebutuhan masyarakat yang masih belum terpenuhi sehingga masyarakat
membutuhkan waktu dalam realisasi ide yang dilakukan Pemerintahan Desa
Wanayasa.
4.3.2.2 Pemahaman kebutuhan dan Ancaman dalam perencanaan
Strategis Alokasi Dana Desa
Pemahaman kebutuhan Masayarakat adalah salah satu hal yang penting
mengingat tujuan Dari Alokadi Dana Desa adalah sebagai bantuan dana
rangsangan untuk Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan dari
pedasaan, selain itu Tujuan Alokasi Dana Desa adalah menanggulangi kemiskinan
dan mengurangi kesenjangan meningkatkan perencanaan dan penganggaran
pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan
pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai
keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan
pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi
130
masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong. Dengan
pemehaman kebutuhan masyarakat maka dapat mengurangi kesenjangan
masyarakat seperti yang di nyatakan oleh informan I1-3 yang menyatakan bahwa :
“Sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saya
sangat paham tetapi kembali lagi bahwa dana desa sudah di
bagi-bagi untuk kepentingan yang lain wajar jika ada
kebutuhan yang belum bisa di penuhi. Saya berfikir kebutuhan
desa yang paling mendesak saja yang saya dahulukan, kembali
lagi bahwa kebutuhan yang mendesak saja yang saya dahulukan
tapi namanya masyarakat sekarang inginnya didahulukan
merasa paling butuh bantuan padahal ada yng jauh lebih
membutuhkan.” (Wawancara/ Senin 07 November 2016 / pukul
10.00 WIB / dilakukan di Kantor Desa Wanayasa kecamatan
Pontang)
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan menurut I1-3 sudah
melakukan tahapan-tahapan dalam pemenuhan kebutuhan seperti kebutuhan
masyarakat apa saja yang di dahulukan, berbeda dengan pernyataan yang di
lontarkan oleh I2-1 yang menyatakan bahwa :
“Emang ada masyarakat yang pernah sekali kepala Desa
bertemu dengan mereka tapi kalo di kampung saya ini belum
pernah jadi istilahnya mah kades engga terlalu merhatiin
masyarakatnya kelilingnya engga rata harusnya kan perkampung
didatengin biar masyarakatnya seneng jadi kenal juga sama
kadesnya.” (Wawancara/ Senin 07 November 2016 / pukul 15.00.
WIB / dilakukan di rumah kediaman bapak cali Desa Kampung
Sampang Kulon Desa Wanayasa).
Dengan pernyataan diatas menyatakan bahwa Pemerintahan Desa
Wanayasa belum maksimal dalam pemahanaman kebutuhan masyarakat Desa
sehingga masyarakat merasa pemerintahan Desa kurang memperhatikan
masyarakat, Pemerintahan Desa bukan hanya melakukan proses administratif saja
berdasarkan Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 otonomi desa
merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri
131
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan
nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang
mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintah berdasarkan usul-usul
desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota
diserahkan pengaturannya kepada desa. Otonomi desa menghasilkan berbagai
interaksi antar individu dalam masyarkat atau merupakan hasil cipta, rasa dan
karsa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman, baik
keanekaragaman dari penataan desa, tata kehidupan masyarakat, potensi desa,
susunan pemerintahan desa, maupun tatanan pemerintahan yang sangat
dipengaruhi oleh keanekaragaman asal-usul dan adat istiadat masyarakatnya, oleh
karena itu dalam waktu bersamaan perlu pula dikembangkan program untuk
meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumber daya manusia
potensial yang ada di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan seperti para pelaku ekonomi, hal tersebut menegaskan bahwa
masyarakat harus didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan Desa.
Pemahaman akan kebutuhan masyarakat dan ancaman dalam pemenuhaan
memiliki kendala atau hambatan seperti yang di nyatakan oleh I1-1
“Begini neng Sebagian besar kepala desa mengeluhkan
kekurangan dana, padalah sudah bisa di katakan cukup tetapi
kepala desa setiap melakukan perencanaan suka berlebihan
banyak yang ingin di benas seharusnya kan di lihat dulu mana
kebutuhan masyarakat yang paling mendsak jangan semuanya
ingin dibangun, tapi ada sedikit kepala desa juga yang datang
dan kebingungan dengan sisa uang yang masih banyak karna
amsyarakatnya sudah berperan aktif dalam pembangunan jadi
potensi Desanya dikelola dengan baik neng. untuk kendala dan
hambatan adalah yang kita semua tau masyarakat sekarang sulit
bergerak untuk memajukan desa itu adalah pr kami untuk
membina desa untuk berperan aktif.” (Wawancara/ Kamis, 03
132
November 2016 / Pukul 15.30 WIB / dilakukan di Kantor Bagian
Pemerintahan Desa Kabupaten Serang).
Berdasarkan pernyataan I1-1 menyatakan bahwa tantangan dalam
perencanaan strategis yang dilakukan oleh desa terkendala oleh perencanaan yang
krang matang sehingga pemahaman akan kebutuhan yang mendesak kurang
dipahami oleh masyarakat hal tersebut dipertegas oleh I1-2 yang menyatakan
bahwa :
“Neng lisna kalo kami ini kan kecamatan bertugas hanya
membimbing dan negawasi Pemerintahan desa dan yang
mengawasi dan membimbing kami adalah kabupaten, selama
kami mengawasi pemerintahan desa sebagian besar kepala desa
mengeluhkan tentang perencanaan jadi masih banyak Desa
yang pembangunannya belum merata masih mengeluhkan
tentang anggara, kalau Kendala lainnya dari ADD yah begitu
neng kalau ada kegiatan-Kegiatan seperti pembangunan yang
saya tau masyarakat desa selalu meminta imbalan yang besar
yang mungkin berfikir desa memiliki banyak uang karna
anggaran ADD 1 miliar jadi partisipasi masyarakatnya yang
menurut saya kurang”. (Wawancara/ Senin 07 November 2016 /
pukul 13.30 WIB / dilakukan di Kantor Kecamatan Pontang)
Berdaraskan wawancara yang dilakukan oleh peneliti I1-2 menyatakan
bahwa perencanaan ADD dikatakan belum maksimal karna terkendala pada ide
penencanaan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pada hakikatnya
Perencanaan strategis adalah sekumpulan konsep, prosedur dan alat-alat (sumber-
sumber yang tersedia) sebagai upaya yang konkrit dan disiplin untuk membuat
satu keputusan dan tindakan dalam melaksanakan perencanaan yang efektif dan
effisien. Sehingga membuat masyarakatnya nyaman dan memenuhi
kebutuhannya.
133
4.3.3 Masalah Struktural dalam perencanaan Strategis Alokasi Dana
Desa
Pada hakekatnya permasalahan yang timbul dalam suatu organisasi
menjadikan konflik dimana kelanjutannya tidak ada nya komunikasi dan
informasi yang menemui sasaran. Konflik itu sendiri merupakan suatu
pertarungan menang kalah antara perorangan atau kelompok jadi diperlukan
motivasi dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginannya untuk
melakukan kegiatan tertentu dalam mencapai tujuan. Menemui kepuasan sebuah
sistem dari suatu peranan dan hubungan berlanjut. Pemerintah Desa jarang sekali
mendapat suatu masalah dengan pemecahan masalah yang jelas dan cepat.
Bahkan, mereka menghadapi secara langsung masalah struktural yang sedang
berlangsung dengan sangat tangguh dengan suatu jawaban yang tidak mudah.
Masalah Struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan.
Lingkungan internal dan eksternal harus menjadi kaitan yang menguntungkan.
Masalah struktural dalam perencanaan strategis adalah mengkaitkan lingkungan
internal dan eksternal yang melintasi tingkat-tingkat, tantangan bagi para
perencana strategis adalah meyakinkan bahwa keseluruhan terletak dalam bagian-
bagiannya, mereka harus menggunakan pendekatan holografik dan bukan
pendekatan komposisional. Para perencana harus berusaha menempatkan
seluruhnya dalam tiap-tiap bagiannya, sehingga bagian-bagian itu
mempresentasikan seluruhnya. Bila hal ini dapat dilakukan maka masing-masing
bagian dari sistem akan mempunyai unsur-unsur penting bagi produksi
keseluruhan sistem.
134
4.3.3.1 Lingkungan Intenal dalam Perencanaan strategis Alokasi Dana
Desa
Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam
organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan
khusus pada Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa sendiri sesuai konsep masa
kini merupakan kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas dan
kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk posisi tertentu.
Dengan demikian analisis lingkungan internal akan meliputi analisis mengenai
sumber daya manusia, kapabilitas dan kompetensi inti yang dimiliki oleh
Pemerintahan Desa. Lingkungan Internal yaitu berbagai hal atau pihak yang
terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari dalam suatu perencanaan dan
memepengaruhi langsung setiap program dan kebijakan perencanaan. Lingkungan
internal Desa Wanayasa tidak lepas dari berbagai masalah salah satunya adalah
pengawasan, bimbingan, sosialisasi dan komunikasi, pemerintahan desa
Wanayasa, dalam masalah tersebut I1-1 menyatakan bahwa :
“Sejauh ini sudah efektif, Kami memberikan wewenang kepada
kecamatan untuk terjun langsung membina dan mengawasi
kepala desa dan pemerintahan desa, kami hanya melakukan
pengawasan dan pembinaan kepada kecamatan dan
mengintruksikan hal-hal terkait. Kami membina dalam
pembuatan APBDes,pengelolaan keuangan penyusunan
RPJMDes dan kedepannya kami akan melakukan pembinaan
terkait pengelolaan aset Desa, inovasi dari pemerintahan desa
kabupaten tahun 2015 kemarin menciptakan yang namanya
SIMAKDES (Sistem Manajemen Aplikasi Keuangan Desa) yang
memudahkan dari sistem pengawasan manajemen setiap Desa.
Kami membimbing, melakukan pelatihan, dan sosialisasi kepada
kecamatan yang nantinya kecamatan yang meneruskan kepada
pemerintahan desa di bawah kepala desa, kami hanya membuat
kebijakan atau regulasi seperti surat bupati untuk mengatur
135
desa.” (Wawancara/ Kamis, 03 November 2016 / Pukul 15.30
WIB / dilakukan di Kantor Pagian Pemerintahan Desa
Kabupaten Serang).
Gambar 4.6
Gambaran Aplikasi SIMAKDES
Sumber : Facebook Pemerintahan Desa Kabupaten Serang Tahun 2015.
Berdasarkan wawancara denga I1-1 pada sistem pengawasan di masing-
masing desa menggunakan aplikasi yang di Sebut SIMAKDES (Sistem
Manajemen Aplikasi Keuangan Desa) dengan aplikasi tersebut memudahkan
sisitem pengawasan dari pemerintah untuk mengawasi setiap pengelolaan
keuangan di Desa.
Pernyataan yang serupa juga diutarakan I1-2 Kepala kecamatan Pontang
Kabupaten serang yaitu :
“Untuk pembinaan dan pengawasa kami diberikan wewenang
oleh kabupaten untuk mengawasi dan membimbing desa
langsung, kalau dulu jika ada maslah terkait pemerintahan desa
selalu dilakukan dan diselesaikan oleh kabupaten tetapi
sekarang kabupaten memerikan tugas kepada kecamatan untuk
langsung mengawasi dan membimbing desa, kita hanya
melakukan pengawasan jika di desa ada kegiatan seumpama
ada kesulitan dalam hal administratif untuk pencairan add kami
bimbing mereka datang langsung ke kecamatan. Dalam hal
136
pengawasan seperti ada pembangunan kami hanya mengawasi
volumenya saja.” (Wawancara/ Senin 07 November 2016 /
pukul 13.30 WIB / dilakukan di Kantor Kecamatan Pontang)
Untuk mempertegas pernyataan di atas informan I1-3 selaku kepala desa
Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang mengungkapkan pernyataanya
terkait masalah lingkungan internal dalam perencanaan strategis alokasi dana desa
di desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang menyatakan bahwa :
„Terkait pengawasan dan bimbingan biasanya dari pihak
kecamatan langsung tetapi hanya sesekali saja, seperti jika ada
kegiatan pembangunan di Desa pihak kecamatan datang dan
terkait bimbingan jika ada masalah terkait administratif Pemdes
atau kekurangan berkas prihal Alokasi Dana Desa kami datang
ke Kecamatan kalau untuk pengawasan dari pemerintahan desa
kabupaten bentuk pengawasannya dari SIMAKDES (Sistem
Manajemen Aplikasi Keuangan Desa) jadi pusat bisa perikas
sistem manajemen kita dari aplikasi tersebut.” (Wawancara/
Senin 07 November 2016 / pukul 10.00 WIB / dilakukan di
Kantor Desa Wanayasa kecamatan Pontang)
Berdasarka wawancara yang peneliti lakukan di atas dapat disimpulkan
bahwa sistem pengawasan dan bimbingan sudah berjalan efektif dalam hal
pembagian tugas dan wewenang, Kebupaten melakukan pengawasan kepada
tingkat Kecamatan dan Kecamatan memberikan pengawasan dan bimbingan
kepada Desa dalam hal sistem pemerintahan Desa. Pembagian tugas dan
wewenang dirasa efektif dan memudahkan berbagai pihak dalam menjalankan
sistem pemerintahan segingga tidak ada ketumpah tindihan pekerjaan pada
masing-masing instansi.
137
4.3.3.2 Lingkungan Eksternal dalam Perencanan Strategis Alokasi
Dana Desa
Dalam pembahasan manajemen tidak lepas pada masalah lingkungan.
Lingkungan disini diartikan sebagai segala sesuatu yang ada didalam maupun
diluar pemerintahan Desa Wanayasa dalam Perencanaan Sytrategis, Sedangkan
menejemen adalah proses membuat perencanaan, pengorganisasian, memimpin
dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan
semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Lingkungan eksternal
adalah semua eleman yang ada di luar organisasi yang relevan untuk operasi.
Unsur – unsur diluar organisasi sulit dikendalikan namun berpengaruh terhaadap
organisasi. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri atau memenuhi kebutuhannya
sendiri. Organisasi mengambil input seperti bahan baku, uang, tenaga kerja, dan
energi dari lingkungan eksternal yang mengubahnya menjadi produk atau jasa
sebagai output. lingkungan eksternal membutuhkan komunikasi antar organisasi
yang lain maka komunikasi yang baik akan menunjang sebuah keberhasilan bagi
organisasi. Berdasarkan pembahasan di atas informan I1-3 menyatakan bahwa :
“Komunikasi khususnya antar lembaga yah sangat baik, setiap
lembaga sering datang ke kantor mendiskusikan setiap kegiatan
yang dilakukan, sejauh ini komunikasi kami lancar tidak ada
kendala apapun karna lingkup desa yah jadi tidak terlalu sulit
untuk sekedar bertemu atau berbincang untuk komunikasi bukan
hanya pada lingkup desa kami saja tapi desa lain juga kami
melakukan musyawarah terkait pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan desa yang lebih baik ”. (Wawancara/ Senin 07
November 2016 / pukul 10.00 WIB / dilakukan di Kantor Desa
Wanayasa kecamatan Pontang)
138
Gambar 4.7
Jadwal Musyawarah antar Desa
Sumber : Kantor Desa Wanayasa Tahun 2015
Pernyataan yang serupa juga diutarakan I1-4 Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Pontang Kabupaten serang yaitu :
“Kalau komunikasi kami udah bagus kami mengadakan
musrembang kepada masyarakat untuk mengetahui apa
kebutuhan darimasyarakat desa dan mengadakan musyawarah
dengan Desa-Desa tetangga untuk tukar pikiran dengan
mereka.” (Wawancara / Kamis, 10 November 2016 / Pukul
11.30 WIB / dilakukan di Kantor Desa Wanayasa Kecamatan
Pontang).
Berdasarkan Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti bahwa komunikasi
yang dilakukan oleh desa wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten serang sudah
berjalan dengan baik. Terlihat dari kegiatan musyawarah yang dilakukan
perangkat desa Dengan Desa lain dan lingkungan internal seperti lembaga-
139
lembaga desa Wanayasa yang selalu melakukan komunikasi dengan baik dengan
perangkat desa lainnya.
4.3.4 Masalah Institusional dalam Perencanaan Strategis Alokasi
Dana Desa
Masalah Institusional adalah pelaksanaan kepemimpinan transformatif.
Masalah tersulit yang harus dihadapi perencanaan strategis dapat dipecahkan
hanya melalui transformasi institusi. Masalah yang sangat sulit dalam
perencanaan strategis mencakup transformasi lembaga. Lembaga (institusional)
adalah pola interaksi yang sangat stabil, yang diorganisir diseputar ide penting.
Berbicara mengenai pola-pola interaksi dalam borganisasi menjadi lembaga
manakala pola tersebut dimasuki oleh nilai dan karakter. Perkembangan karakter
lembaga dan komunitas sebagian besar merupakan tanggung jawab
kepemimpinan. Dalam hal ini tugas utama kepemimpinan lembaga adalah
pendefinisian misi lembaga, struktur dan sistemnya, pembelaan integritasnya dan
pengaturan konflik internal. Satu yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah
jika para pemimpin gagal dalam tugas kepemimpinan transformatif, integritas
lembaga akan dipertanyakan. Hilangnya integritas lembaga menyebabkan
penyimpangan organisasi.
4.3.4.1 Kepemimpinan Transformatif dalam Perencanaan Strategis
Alokasi Dana Desa.
Tugas “kepemimpinan transformatif” adalah melakukan perumusan tujuan
lembaga secara jelas. Menjamin kesinambungan tujuan baru menjadi struktur dan
sistem. Penciptaan dukungan baru sesuai dengan tujuan baru, dan pengatasan
140
konflik internal. Jika para pemimpin gagal dalam tugas tersebut, maka integritas
lembaga atau komunitas akan dipertanyakan. Hilangnya integritas menyebabkan
penyimpangan organisasi. Ketika orang kehilangan tujuannya penunjuk arahnya
akan mengalami kekacauan, selanjutnya akan kehilangan integritas dan akhirnya
akan mengalami kehilangan kompetensi distingtif. Perkembangan karakter
lembaga dan komunitas sebagian besar merupakan tanggung jawab
kepemimpinan. Tugas utama kepemimpinan lembaga adalah pendefinisian misi
lembaga,struktur dan sistemnya, pembelaan integritas dan pengaturan konflik
internal. Pada kepemimpinan trasformatid dalam perencanaan strategis alokasi
dana desa tentu harus mengetauhi cara seorang pemimpin untuk memimpin
masyarakatnya , hal tersebut di nyatakan oleh I1-1 yang menyatakan bahwa :
“Masyarakat desa membutuhkan pemimpin yang teladan,
memotivasi dan mendorong warga dan bawahannya melakukan
perubahan yang positif untuk desanya, sejauh ini masih banyak
kepala desa yang memiliki jiwa pemimpin yang baik dan ada juga
yang kurang baik, seperti kemarin ada kasus korupsi di salah
satu desa tidak perlu saya katakan desa mana yang terpenting hal
tersebut sedang di proses oleh pihak berwajib dan yang
melapirkan adalah masyarakat desanya sendiri yang merasa
tidak menyukai gaya kepemimpinan Kepala Desa mereka.”
(Wawancara/ Kamis, 03 November 2016 / Pukul 15.30 WIB /
dilakukan di Kantor Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten
Serang).
Berdasarkan wawancara dengan I1-1 yang menyatakan bahwa
kepemimpinan dalam Hal memimpin masyarakat Desa Harus melakukan
pendekatan untuk memotivasi dan mendorong masyarakatnya, seperti halnya
pernyataan dari I1-3 yang menyatakan bahwa :
“Cara saya itu dengan pendekatan langsung kepada
masyarakat memberikan dorongan dan motivasi untuk
membangun desa karna partisipasi dari masyarakat sangat
141
penting untuk pembangunan di desa kami, untuk
mengendalikan masyarakat Kami memfasilitasi dan masalah
yang ada pada masyarakat seperti dalam bidang pertanian
seperti air yang kekurangan air, penangkarikan atau tambak
yang airnya tercemar oleh limbah pabrik-pabrik tertentu,
terkait hal itu kami sudah bicarakan dengan Bupati tetapi
belum ada tindakan apapun.” (Wawancara/ Senin 07
November 2016 / pukul 10.00 WIB / dilakukan di Kantor Desa
Wanayasa kecamatan Pontang).
Dengan pernyataan yang dilontarkan oleh I1-3 mengambarkan bahwa yang
dilakukan oleh kepala desa yaitu dengan pendekatan kepada masyarakat desa,
bukan hanya cara kepala desa memimpin tetapi bagaimana cara mengendalikan
masyarakat, sejauh ini kepala desa mengendalikan masyarakat dengan berbagai
pendekatan seperti mengetahui maslah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat
desa. Pada dasarnya Keberhasilan Kepada Desa dalam kepemimpinannya
wilayahnya, akan terpulang kepada kemampuan Kepala Desa itu sendiri di dalam
memimpin untuk mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak
masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dan kerjasama untuk
mencapai tujuan program pemerintah mengenai Partisipasi masyarakat dalam
pembangunan. Karena, semakin kuat kemampuan Kepala Desa dalam
kepemimpinannya, maka semakin kuat pula turut serta masyarakat dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat.
4.3.4.2 Pola Interaktif Dalam Perencanaan Strategis Alokasi Dana
Desa
Lembaga (institusional) adalah pola interaksi yang sangat stabil, yang
diorganisir di seputar ide penting. Pola-pola interaksi dalam organisasi publik dan
nirlaba menjadi “lembaga” manakala pola tersebut dimasuki nilai dan karakter-
142
karakter kelembagaan membentang sebagai produk sejarah yang mencakup pola
yang terpadu dengan maksud tertentu dan dengan dinamika. Pola interaksi pada
Pemerintahan Desa memang sangat penting demi kelancaran pembangunandan
tujuan-tujuan dari pemerintah, Dalam pola interaksi terkait Alokasi Dana Desa
tentu membutuhkan interaksi antar masyarakat Desa Khususnya masyarakat Desa
Wanayasa Kecamatan Pontang yaitu dalam hal sosialisasi dan komunikasi dari
Perangkat Desa Wanayasa Seperti yang telah I1-3 yang menyatakan bahwa :
“Sosialisasi hanya dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun.
Komunikasi berjalan dengan baik seperti saya meluangkan
waktu untuk berbincang dengan ibu-ibu karna mungkin kepala
desanya wanita jadi ibu-ibu terkadang suka cerita tentang
maslah yang paling bisa sampai pada maslah pribadi atau
dapat dikatakan masalah rumah tangga.” (Wawancara/ Senin
07 November 2016 / pukul 10.00 WIB / dilakukan di Kantor
Desa Wanayasa kecamatan Pontang).
Dari wawancara yang dilakukan Peneliti sosialisasi hanya dilakukan 1 kali
dalam 1 tahun terkait pemahaman Alokasi Dana Desa dan program serta kegiatan
dari Pemerintah Desa ini yang disayangkan bahwa sosialisai yang dilakukan
sangat kurang sehingga masyarakat desa tidak memahami Alokasi Dana Desa dan
tidak ikut serta dalam Program dan Kegiatan pemerintah desa kususnya Desa
Wanayasa. Hal Serupa juga di katakan oleh I2-1 Sebagai Masyarakat Desa
Wanayasa yang menyatakan bahwa:
“Sosialisasi disini mah jarang neng paling ada sekali doang, kalau
kaya Alokasi Dana Desa kami kurang paham yang kami tau cuma
dana 1 milyar buat desa tapi engga tau buat apa uangnya paling
kayanya sih buat jembatan yang kemaren itu doang deh sama
ambulan, kegiatan sama program juga kami kurang ikut soalnya
kaya ga ada kegiatan apa apa sih paling kegiatan 17 agustusan aja
yang paling rame,Kalau ngobrol-ngobrol sama kepala desa engga
pernah tapi kebetulan kepala desanya kan wanita jadi sering
143
ngobrolnya sama ibu-ibu.” (Wawancara/ Senin 07 November 2016
/ pukul 15.00. WIB / dilakukan di rumah kediaman bapak cali Desa
Kampung Sampang Kulon Desa Wanayasa)
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat di simpulkan
bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Wanayasa
sangat kurang terbukti dari pernyataan masyarakat wanayasa yang mengeluhkan
kurangnya sosialisasi dan komunikasi padahal dalam proses Perencanaan Strategis
terkait Alokasi Dana Desa memerlukan sosialisasi dan komunikasi untuk
menetukan hal-hal yang di butuhkan oleh masyarakat seperti rencana menengah
tahunan atau RPJMDesa yang rencananya dilakukan untuk 1 (satu) tahun
Kedepan memerlukan rencana yang sigap dalam menetukan nasib pembangunan
yntuk 1 tahun kedepan.
pada pola interaksi yang dilakukan oleh pemerintahan desa
memiliki permasalahan dalam hal koordinasi hal tersebut di lontarkan oleh
I1-1 yang menyatakan bahwa :
“Terkait dengan keterkaitan antara instansi instansi atau SKPD
yah dapat dikatakan kaitannya sangat erat sekali selama ini
SKPD yang terkait dengan pembangunan desa berjalan sendiri-
sendiri jadi kurang koordinasi kepada desa, seharusnya SKPD
saling koordinasi kepada dalam kegiatan-kegiatan yang
mencakup pembangunan seperti jikalau desa membutuhkan paud
maka koordinasi dengan dinas pendidikan, untuk pembangunan
infrastruktur koordinasi dengan Pekerjaan Umum dan lain
sebagainya dengan itu maka semua akan berjalan dengan baik
sesuai dengan tujuan bersama.” (Wawancara/ Kamis, 03
November 2016 / Pukul 15.30 WIB / dilakukan di Kantor Bagian
Pemerintahan Desa Kabupaten Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa keterkaitan
antara SKPD keberadaannya sangat dibutuhkan untuk proses pembangunan
khususnya di Desa tetapi hal ttersebut tidak di lakukan dalam hal koordinasi
144
kepada desa dalam program pembangunan di desa, tidak adanya pola interaksi
antara masing-masih instansi yang terkait. Hal serupa di ungkapkan oleh informan
I1-3 yang menyatakan bahwa:
“Koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal pembangunan
desa dirasa kurang karna bekerja sendiri-sendiri, seperti PU
kemarin yang membangun ajalan mereka tidak koordinasi
terlebih dahulu dengan kami, sebenrnya keterkaitan antara
SKPDitu sangat terkait sekali tatapi yah begitu benerja sendiri
sendiri seperti dinas sosial yang survei warga yang
membutuhkan dana renovasi rumah tidak melakukan
koordinasi dengan kami padahal kami yang jauh lebih tau
siapa yang pantas untuk mendapatkan sehingga maenimbuklan
rasa ketidakadilan, hal tersebut juga berdampak pada
pemahaman masyarakat bahwa bantuan tersebut bersumber
dari desa.”(Wawancara/(Wawancara/ Senin 07 November
2016 / pukul 10.00 WIB / dilakukan di Kantor Desa Wanayasa
kecamatan Pontang).
Terkait interaksi yang menghasilkan koordinasi antara masing masing
instansi, dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa koordeinasi yag
dilakukan kepada SKPD terkait pembangunan Desa tidak berjalan dengan baik
tetapi dalam hal koordinasi antaran kabupaten kecamatan dan desa berjalan
dengan baik seperti pernyataan yang di ungkapkan oleh I1-2 yang menyatakan
bahwa :
“Kami selalu melakukan koordinasi kepada pemdes kabupaten
dan tentunya kepala desa yah untuk menjalankan peroses
pemerintahan yang baik demi tujuan-tujuan pembangunan,
selama ini koordinasi yang kami lakukan sangat baik kepada
Kabupaten maupun Desa.” (Wawancara/ Senin 07 November
2016 / pukul 13.30 WIB / dilakukan di Kantor Kecamatan
Pontang).
Dari wawancara yang dilakukan oleh Peneliti maka penulis dapat
menarik kesimpulan bahwa penting adanya peningkatan kerjasama antar satuan
145
perangkat daerah dengan lembaga atau organsasi lain guna memperlancar dalam
merealisasikan program pembangunan khususnya di Desa. Interaksi dalam hal
kerjasama sebenarnya bukan hal yang sulit tapi karena adanya sikap masa bodoh
dan keengganan berkomunikasi dengan baik. Perkembangan karakter lembaga dan
komunitas sebagian besar merupakan tanggung jawab kepemimpinan. Satu yang
perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah jika para pemimpin gagal dalam tugas
kepemimpinan transformatif, integritas lembaga akan dipertanyakan. Hambatan-
hambatan kunci dalam pelaksanaan Strategi tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
4.4 Pembahasan
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 otonomi desa
merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mngatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan
nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang
mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintah berdasarkan usul-usul
desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota
diserahkan pengaturannya kepada desa. Otonomi desa menghasilkan berbagai
interaksi antar individu dalam masyarkat atau merupakan hasil cipta, rasa dan
karsa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman, baik
keanekaragaman dari penataan desa, tata kehidupan masyarakat, potensi desa,
susunan pemerintahan desa, maupun tatanan pemerintahan yang sangat
dipengaruhi oleh keanekaragaman asal-usul dan adat istiadat masyarakatnya, oleh
karena itu dalam waktu bersamaan perlu pula dikembangkan program untuk
meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumber daya manusia
146
potensial yang ada di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan seperti para pelaku ekonomi. Tentang potensial, lembaga
kemasyarakat desa seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), LKMD
(Lembaga Ketahanan Masarakat Desa), karang taruna, tokoh masyarakat
pemangku adat, dan tokoh-tokoh agama. Dimasa yang akan datang peran unsur-
unsur pembangunan non pemerintahan harus menempati porsi yang besar karna
dengan hal itu akan mampu memberikan efek positiflangsung kepada masyarakat
desa. Sedangkan Fasilitas dan koordinasi dari aparat pemerintahan menjadi posisi
paling tepat dalam pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan
pedesaan serta memberikan perhatian dan pengawasan kepada desa sehingga
pengeloaan kebutuhan dapat di kendalikan sesuai dengan sasaran pemerintah.
dalam proses pembangunan membutuhkan sebuah perencanaan yang baik, tetapi
pada kenyataannya membuat sebuah perencanaan tidak mudah ada beberapa
tantangan seperti yang dikatakan oleh Bryson yang jika dilihat dari masing-
masing indikator yaitu sebagai berikut :
1. Masalah manusia
Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian
orang-orang kunci harus difokuskan kepada isu, konflik dan preferensi kebijakan
di tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi. Manajemen perhatian dan
komitmen merupakan masalah bagi individu, kelompok, organisasi dan
komitmen.
147
a. Manajemen Perhatian
Perhatian orang-orang kunci harus difokuskan kepada isu, konflik dan
preferensi kebijakan di tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi.
Manajemen perhatian dan komitmen merupakan masalah bagi individu,
kelompok, organisasi dan komitmen Bryson (2007:225). Manajemen perhatian
dan komitmen memiliki hubungan yang erat dengan disposisi para pelaksana.
Pada penelitian ini salah satu pelaksana pengawasan perencanaan yang
melaksanakan pengawasan dan pembinaan Perencanaan Strategis Alokasi Dana
Desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Agen pelaksana
perencanaan yang melaksanakan adalah Kepala Desa Wanayasa Kecamatan
Pontang Kabupaten Serang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
Desa Wanayasa, pada proses manajemen perhatian pada wawancara yang
dilakukan peneliti menjelaskana bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
kepala desa melakukan kegiatan keliling melakukan survei untuk mengetahui
kebutuhan masyarakat yang paling krusial serta pelayanan yang dilakukan oleh
kantor Desa Wanayasa sudah berjalan dengan baik yaitu dengan melakukan
kesigapan dalam melayani masyarakat Desa Wanayasa. Melihat pernyataan yang
diberikan oleh Kepela Desa dengan hasil temuan di lapangan yang mengatakan
bahwa langkah untuk memperhatikan masyarakat desanya sudah dilakukan
dengan berbagai cara sehingga dapat dikatakan untuk sekedar memperhatikan
masyarakat desa sudah baik sehingga proses dan kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik.
148
b. Komitmen
Istilah komitmen pada dasarnya merujuk kepada kemampuan seseorang
untuk bertahan dan setia menjalani aktivitas tertentu. Seseorang yang mengaku
memiliki sikap komitmen yang tinggi harus memiliki jiwa kesetiaan dan juga
ketahanan mental yang kuat. Orang yang memiliki sifat komitmen tidak akan
goyah dan malas hanya karena permasalahan yang sepele di dalam aktivitas yang
dijalaninya. Lebih dari itu orang yang memiliki jiwa komitmen akan terus
bertahan dan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah diucapkannya, dalam
Proses Perencanaan Strategis pihak-pihak yang terkait dalam melakukan
Perencanaan Alokasi Dana Desa harus berkomitmen untuk menjalankan sebuah
perencanaan yang matang dan sesuai tujuan dan cita-cita dari sebuah perencanaan,
perencanaan yang baik butuh sebuah rencana yang matang dan menitik beratkan
pada kebutuhan masyarakat desa, maka masyarakat desa membutuhkan perangkat
desa yang mampu untuk berkomitmen. Berdasarkan wawancara yang dilakukan
oleh peneliti bahwa keterampilan dan pemahaman terkait kegiatan Desa kurang
dipahami oleh perangkat desa ini yang menjadi temuan peneliti karna pada
dasarnya pemehaman dan keterampilan pegawai sangat penting untuk
menjalankan roda pemerintahan pada tingkat desa, sumber daya yang baik akan
menunjang kegiatan sesuai dengan tujuan dari desa mengingat tugas dan fungsi
perangkat desa cukup banyak sehingga membutuhkan sumber daya yang sigap
dan memahami tugas pada masing-masing bidang, dengan adanya ADD yang
dananya dapat dikatakan cukup besar yang mencakup oprasional gaji perangkat
desa maka proses penggunaan dana harus sesuai sasaran.
149
2. Masalah Proses
Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi good currency.
Kearifan yang tidak konvensional harus diubah menjadi karifan yang
konvensional. Masalah proses yang terpenting dalam perencanaan strategi adalah
manajemen ide strategis menjadi “good currency” dengan kata lain bagaimana
anda menjual ide baru kepada cukup banyak orang bahwa kearifan yang tidak
konvensional diubah menjadi kearifan yang konvensioanal. Beberapa prinsip
muncul untuk mengelola ide (the life cycle of ideas).
a. Manajemen Ide Strategi
Ide merupakan tempat berkumpul bagi tindakan kolektif. Ide itu
melampaui orang dan organisasi yang terisolir orang dan struktur adalah hasil
samping dari ide yang sedang berubah. Inti perencanaan strategis adalah
manajemen ide strategis melalui pernyataan apresiasi, artikulasi, adopsi, institusi,
analisasi dan kerusakan. Selanjutnya, proses pengembangan ide strategis lebih
penting daripada mengisolasi individu dan organisasi. Dalam hal demikian,
menciptakan landasan bagi koalisi cukup besar untuk menciptakan tindakan
kolektif yang adalah tanda resmi tindakan strategis yang efektif. Kesimpulan dari
wawancara yang dilakukan peneliti bahwa manajemen ide strategis yang
dilakukan oleh Pemerintahan desa Wanayasa belum berjalan dengan baik masih
ada kebutuhan masyarakat yang masih belum terpenuhi sehingga masyarakat
membutuhkan waktu dalam realisasi ide yang dilakukan Pemerintahan Desa
Wanayasa serta partisipasi masyarakat yang dikatakan sangat kurang Pada
kenyataanya Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa
150
permasalahan partisipasi masyarakat sangat berperan penting tetapi pada
kenyataannya partisipasi masyarakat Desa Wanayasa dapat dikatakan kurang
terlihat dari beberapa pernyataan yang di lontarkan oleh berbagai pihak yang
merasa partisipasi masyarakat desa Wanayasa dapat dikatakan rendah dalam hal
pembangunan Desa. oleh sebab itu partisipasi sangat pnting bukan hanya
pemerintah desa atau perangkat desa saja yang bergerak tetapi untuk menjalankan
sebuah proses tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat, Partisipasi
masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan
pembangunan desa sangatlah penting peranannya, seperti kerjasama antara
masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan
membiayai pembangunan.
b. Pemahaman ide strategi
Pemahaman kebutuhan Masayarakat adalah salah satu hal yang penting
mengingat tujuan Dari Alokadi Dana Desa adalah sebagai bantuan dana
perangsang untuk Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan dari
pedasaan, selain itu Tujuan Alokasi Dana Desa adalah menanggulangi kemiskinan
dan mengurangi kesenjangan meningkatkan perencanaan dan penganggaran
pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan
pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai
keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan
pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi
151
masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa perencanaan ADD
dikatakan belum maksimal karna terkendala pada ide penencanaan untuk
pemenuhan kebutuhan masyarakat pada hakikatnya Perencanaan strategis adalah
sekumpulan konsep, prosedur dan alat-alat (sumber-sumber yang tersedia) sebagai
upaya yang konkrit dan disiplin untuk membuat satu keputusan dan tindakan
dalam melaksanakan perencanaan yang efektif dan effisien. Sehingga membuat
masyarakatnya nyaman dan memenuhi kebutuhannya.
3. Masalah Strtuktural
Masalah struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan.
Lingkungan internal dan eksternal harus menjadi kaitan yang menguntungkan.
Masalah strukturan dalam perencanaan strategis adalah mengkaitkan lingkungan
internal dan eksternal yang melintasi tingkat-tingkat, tantangan bagi para
perencana strategis adalah meyakinkan bahwa keseluruhan terletak dalam bagian-
bagiannya, mereka harus menggunakan pendekatan holografik dan bukan
pendekatan komposisional.
a. Lingkungan Internal
Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam
organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan
khusus pada Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa sendiri sesuai konsep masa
kini merupakan kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas dan
kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk posisi tertentu.
Dengan demikian analisis lingkungan internal akan meliputi analisis mengenai
sumber daya manusia, kapabilitas dan kompetensi inti yang dimiliki oleh
152
Pemerintahan Desa. Berdasarka wawancara yang peneliti lakukan di atas dapat
disimpulkan bahwa sistem pengawasan dan bimbingan sudah berjalan efektif
dalam hal pembagian tugas dan wewenang, Kebupaten melakukan pengawasan
kepada tingkat Kecamatan dan Kecamatan memberikan pengawasan dan
bimbingan kepada Desa dalam hal sistem pemerintahan Desa. Pembagian tugas
dan wewenang dirasa efektif dan memudahkan berbagai pihak dalam menjalankan
sistem pemerintahan segingga tidak ada ketumpah tindihan pekerjaan pada
masing-masing instansi.
b. Lingkungan Eksternal
Lingkungan eksternal adalah semua eleman yang ada di luar organisasi yang
relevan untuk operasi. Unsur – unsur diluar organisasi sulit dikendalikan namun
berpengaruh terhaadap organisasi. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri atau
memenuhi kebutuhannya sendiri. Organisasi mengambil input seperti bahan baku,
uang, tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal yang mengubahnya
menjadi produk atau jasa sebagai output. Pada pembahasan tersebut lingkungan
ekternal terkait alokasi dana desa tentu pada masyarakat Desa itu sendiri karna
pada outputnya alokasi Dana Desa adalah mensejahterakan dan memberikan
pemberdayaan yang layak untuk masyarakat, hal tersebut tidak luput dari
komunikasi antar instansi, lembaga maupun masyarakat, Berdasarkan Wawancara
yang dilakukan oleh Peneliti bahwa komunikasi yang dilakukan oleh desa
wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten serang sudah berjalan dengan baik.
Terlihat dari kegiatan musyawarah yang dilakukan perangkat desa Dengan Desa
153
lain dan lingkungan internal seperti lembaga-lembaga desa Wanayasa yang selalu
melakukan komunikasi dengan baik dengan perangkat desa lainnya
4. Masalah Institusional
Masalah institusional adalah pelaksanaan kepemimpinan transformatif.
Masalah terdulit yang harus dihadapi perencanaan strategis dapat dipecahkan
hanya melalui transformasi institusi. Transformasi semacam itu tidak dapat terjadi
tanpa kepemimpinan tang kuat. Masalah yang sangat sulit dalam perencanaan
strategis mancakup transformasi lembaga.
a. Kepemimpinan Transformatif
Tugas “kepemimpinan transformatif” adalah melakukan perumusan tujuan
lembaga secara jelas. Menjamin kesinambungan tujuan baru menjadi struktur dan
sistem. Penciptaan dukungan baru sesuai dengan tujuan baru, dan pengatasan
konflik internal. Jika para pemimpin gagal dalam tugas tersebut, maka integritas
lembaga atau komunitas akan dipertanyakan. Berdasarkan observasi dan
wawancara yang dilakukan peneliti bahwa yang dilakukan oleh kepala desa yaitu
dengan pendekatan kepada masyarakat desa, bukan hanya cara kepala desa
memimpin tetapi bagaimana cara mengendalikan masyarakat, sejauh ini kepala
desa mengendalikan masyarakat dengan berbagai pendekatan seperti mengetahui
maslah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa.
b. Pola interaksi
Pola interaksi pada Pemerintahan Desa memang sangat penting demi
kelancaran pembangunan dan tujuan-tujuan dari pemerintah, pada pola interaksi
yang dilakukan oleh pemerintahan desa memiliki permasalahan dalam hal
154
koordinasi, Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti maka penulis
dapat menarik kesimpulan bahwa penting adanya peningkatan kerjasama antar
satuan perangkat daerah dengan lembaga atau organsasi lain guna memperlancar
dalam merealisasikan program pembangunan khususnya di Desa, tetapi pada
kenyataannya pola interaksi yang dibangun di desa kurang maksimal dikarenakan
sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan antara instasi terkait dalam
pembangunan tidak terjalin dengan baik. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh
pemerintahan Desa Wanayasa sangat kurang terbukti dari pernyataan masyarakat
wanayasa yang mengeluhkan kurangnya sosialisasi dan komunikasi padahal
dalam proses Perencanaan Strategis terkait Alokasi Dana Desa memerlukan
sosialisasi dan komunikasi untuk menetukan hal-hal yang di butuhkan oleh
masyarakat seperti rencana menengah tahunan atau RPJMDesa yang rencananya
dilakukan untuk 1 (satu) tahun Kedepan memerlukan rencana yang sigap dalam
menetukan nasib pembangunan untuk 1 tahun kedepa.
155
156
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Penelitian mengenai Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa di Desa
Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang tahun 2015 dapat disimpulkan
Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa di Desa Wanayasa belum berjalan
dengan optimal. Hal ini dikarenakan berbagai hambatan atau kendala yang
dialami yaitu :
Pertama, berdasarkan aspek Masalah Manusia dalam perencanan
strategis yaitu Sumber daya manusia yang masih rendah hal tersebut di karenakan
keterampilan dan pemahaman terkait kegiatan Desa masih kurang dipahami oleh
perangkat desa ini yang menjadi temuan peneliti karna pada dasarnya pemahaman
dan keterampilan pegawai sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan
pada tingkat desa.
Kedua, berdasarkan Aspek masalah proses dalam perencanaan strategis
yaitu partisipasi masyarakat yang masih rendah dikarenakan masih banyak
masyarakat yang tidak paham dengan penggunaan alokasi dana desa sehingga
masih rendahnya swadaya gotong royong yang diadakan oleh desa yang
berdampak pada kemajuan desa.
Ketiga, berdasarkan Aspek masalah struktural yang berkaitan dengan
lingkungan internal dan eksternal pada aspek ini komunikasi di Desa Wanayasa
sudah berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan komunikasi yang terjalin
157
antara lingkungan internal maupun lingkungan eksternal di Desa Wanayasa
Kecamatan Pontang Kabupaten Serang berjalan dengan semestinya.
Keempat, berdasarkan aspek institusional yaitu Kegiatan sosialisasi
yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Wanayasa belum optimal terbukti dari
pernyataan masyarakat wanayasa yang mengeluhkan kurangnya sosialisasi dalam
proses Perencanaan Strategis terkait Alokasi Dana Desa pihak Desa melakukan
sosialisasi hanya dilakukan 1 kali dalam satu tahun itu sebabnya masyarakat tidak
memahami fungsi dan tujuan dari alokasi dana desa untuk begerak melakukan
perubahan
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas,
maka peneliti memberikan saran agar Perencanaan Strategis Alokasi dana Desa di
Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam meningkatkan
pemberdayaan dan pembangunan Desa, yaitu :
1. Melakukan diklat atau mengadakan pelatihan-pelatihan kepada Sumber Daya
Manusia Pemerintahan Desa Wanayasa Kecamatan tidak hanya para pegawai
tetapi juga untuk ketua lembaga-lembaga tingkat Desa sehingga dengan adanya
diklat atau pelatihan tersebut akan dapat meningkatkan kualitas dan
ketrampilan para pegawainya serta nantinya akan berdampak pada tingginya
komitmen pegawai dalam melakukan tugas.
2. Pemerintahan Desa Wanayasa Perlu mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan desa sehingga ide-ide strategis yang
dilakukan oleh pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik karena jika
158
pembangunan tidak disertai dengan partisipasi swadaya gotong royong dari
masyarakat maka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak akan
berjalan dengan baik seperti melakukan pendekatan-pendekatan secara
personal maupun kelompok kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa
partisipasi demi terwujudnya tujuan dari sebuah Desa.
3. Mempertahankan komunikasi yang baik demi pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa khususnya Desa Wanayasa kecamatan Pontang
kabupaten Serang sehingga dimasa depan menjadi wilayah yang tidak
dikatakan pinggiran tetapi wilayah yang maju.
4. Pemerintahan Desa lebih serius dalam mensosialisasikan Perencanaan Strategis
Alokasi Dana Desa di Desa Wanayasa, Pemerintah Desa memberikan
sosialisasi kepada masyarakat untuk menggerakkan rasa swadaya gotong
royong di Desa Wanayasa.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Allison, M & Jude Kaye. 2005. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba.
Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Arsyad, L. 2002. Pengantar Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Bryson, J.M. 2007. Perencanaan strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta :
Pustaka Pelajar.
Fuad, Anis & Kandung Sapto N, 2014. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Handoko, T.H. 2003. Manajemen. Yogyakarta : BPFE.
Hasan, M. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Analisinya.
Bogor : Ghalia Indonesia.
Iriantara, Y. 2004. Manajemen Strategi Public Relations. Jakarta : Ghalia
Indonesia.
Irawan, Prasetya. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Jakarta: Modul
Universitas Terbuka.
Kristiadi, J.B. 1994. Administrasi/Manajemen Pembangunan. Jakarta: LAN – RI.
Kuncoro, Mudrajad. 2012. Perencanaan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
Lynn, Laurance. 1996. Manajemen Publik Sebagai Seni, Ilmu Pengetahuan dan
Profesi. New Jersey : Catahan House Publisher Hic.
Moloeng, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Nazir. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ramto, Bun Yamin, 1997. Inovasi Kebijakan Publik Sebagai Strategi
Menghadapi Dinamika Sosial dan Global. FISIP – UNPAD 1994.
Siagian, S. 2010. Manajemen Strategi. Jakarta : Bumi Aksara.
Silalahi, Ulber. 2012. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT Bumi
Aksara.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Tarigan, R. 2010. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : Bumi Aksara.
Terry, G.R. & Rue, Leslie W. 2010. Dasar-Dasar Manajemen . Jakarta : Bumi
Aksara.
Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, aplikasi dan implementasinya dalam
pelaksanaan otonomi daerah). Bandung : Mandar Maju.
Widjaja, HAW. 2008. Otonomi Desa. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
Dokumen :
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Sub Bagian Pemerintahan Desa, 2016. Laporan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun
2015 : Kabupaten Serang.
Kantor Kepala Desa Wanayasa, 2016. Daftar Sumber Daya Manusia Aparatur
Desa Wanayasa.
Sumber Lain :
Lailatul Aliya, Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Serang,
UNTIRTA, FISIP, 2015.
Okta Rosalinda, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang
Pembangunan Pedesaan, UNBRA, 2014.
Thomas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan
Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana
Tidung, universitas Mulawarman, 2013.
Matrik Hasil Wawancara Reduksi data
1. Masalah Manusia
a. Manajemen Perhatian
No
I
Q1
Langkah Apa saja yang dilakukan oleh kepala Desa dalam memerhatikan
Masyarakat Desa dan proses/kegiatan apa yang dilakukan untuk
memberdayakan masyarakat Desa ?
1. I1-1 Memenuhi kebutuhan masyarakat pertama dengan keliling dulu dor to dor,
pendekatan langsung dengan masyarakat aja, seperti ada rumah masyarakat
yang mau roboh kita kondisikan kepada dinsos, kalau itu saya survei dulu
kebutuhan masyarakat kemudian kita lakukan murembang, kebutuhan yang
paling mendesak kami dahulukan seperti ambulan, ada kebutuhan
masyarakat yang masih belum bisa saya penuhi yaitu pembebasan tanah
wakaf untuk TPU karna beberapa kendala, itu adalah PR besar bagi saya,
alhamdulillah pegawai kami melayani warga dengan baik. Untuk
keterampilan sebenarnya pegawai kami sudah terampil dalam hal
administratif dan penggunaan alat penunjang kegiatan pemdes.
2. I1-6 Kalau buat menuhin kebutuhan khususnya kaum muda kalau di karang
taruna kita kumpulin ketua pemuda setiap kampung ngerundingin setiap
kegiatan-kegiatan apapun seperti pertemuan rutin setiap minggu, paling
sering yah hanya sekedar ngobrol-ngobrol aja paling kalo rame yah itu di
tanggal 17an sama kegiatan keagamaan yang setiap tahun rutin dilakukan.
jadi kita persiapkan segala keperluan kegiatan, padahalkan kegiatannya
bukan 17an aja tapi bidang keagaamaan juga kaya setiap ada hari besar
islam kita gerak buat ngadain kegiatan. kadang kita juga sulit buat
b. Komitmen
2. Masalah Proses
a. Manajemen Ide Strategis
No
I
Q3
Ide perencanaan apa yang akan dilakukan dalam perencanaan strategis Alokasi
Dana Desa, apakah sudah efektif dan bagai mana partisipasi masyarakat desa
Wanayasa?
menggerakkan pemuda di sini rata-rata ketua pemudanya istilahnya mah
engga semangat kaya udah luntur jadi masih banyak program kerja yang
tidak jalan.
No
I
Q2
Bagaimana pelayanan dan keterampilan Perangkat Desa Wanayasa
Kecamatan Pontang Kabupaten Serang?
1. I1-4 Kalau dengan pelayanan Perangkat Desa Wanayasa sudah lakukan dengan
baik kepada masyarakat. Untuk masalah ketrampilan pegawai Perangkat
Desa cukup terampil, tapi terkadang ada hal-hal yang mereka tidak paham
kita tanyakan kepada bendahara kerna beliau yang paling paham dalam hal
administratif Pemdes Komitmen pegawai ada saja yang masih kurang
dilematis karena mungkin kembali kepada latar belakang status dan
pendidikan tapi untuk selama ini sudah cukup memang ada saja kurangnya
misalnya dalam komitmen pengerjaan tugas tapi kepala Desa juga sebagai
pimpinan berkewajiban untuk mengarahkan dan mengoreksi.
I1-5 Menurut saya, kami sudah melakukan pelayanan dengan baik kalau masalah
pemahaman sama keterampilan kita lumayan kadang kalo engga paham
sama kegiatan-kegiatan kita tanyakan kepada bendahara, kalo bendahara
engga ada kita suka bingung harus melakukan apa.
1. I1-3 Ya seperti yang saya sudah katakan tadi ketika ide sudah ada tinggal kami
survei kebutuhan masyarakat kemudian kita lakukan musrembang, kebutuhan
yang paling mendesak kami da hulukan seperti ambulan dan jembatan sudah
kami buat mengingat akses di wilayah kami itukan di halangi oleh kali jadi
untuk memudahkan akses masyarakat kami buatkan jembatan, dan yang sudah
saya katakan juga tadi ada kebutuhan masyarakat yang masih belum bisa saya
penuhi yaitu pembebasan tanah wakaf untuk TPU karna beberapa kendala, itu
adalah PR besar bagi saya.
2. I1-5 Perencanaan pemdes menurut saya sedah berjalan dengan efektif terlihat bahwa
cara kerja dan ide dari pemdes itu sendiri sekarang sudah jalan kaya jembatan
buat nyebrang kali trus ambulan buat anter masyarakat yang lagi sakit parah,
paling ya itu yang belum pemdes capai ya masalah TPU masyarakat pingin
TPU tapi Masih ada kendala dan proses yang panjang karna biaya
3. I1-3 Sejauh ini partisipasi masyarakat masih dirasa kurang yah terlihat dari setiap
adanya pembagunan desa, sebagian besar masyarakat tidak memperdulikan
bahkan acuh dengan perkembangan desa contohnya jika pihak desa melakukan
pelatihan atau edukasi untuk merangsang masyarakat dalam menambah
pendapatan masyarakat itu kurang ikut serta sehingga dampaknya tidak terlalu
besar untuk masyarakat, bahkan untuk gotong royong dalam hal kebersihan
lingkungan saja sulit bisa neng lisna liat kali-kali sepanjang desa sampahnya
sangat menumpuk sekali memang pihak pemdes sudah menugaskan petugas
kebersihan tapi itu hanya satu dan itupun sudah berumur jadi mungkin
masyarakat desa berfikir bahwa kebersihan lingkungan sudah ada yang
melakukannya tetapi seharusnya itu adalah kewajiban bersama, terkait kendala
dari luar seperti permasalahan dari pihak ketiga kaya indah kiat yang
mengalirkan limbah ke desa kami yang berdampak pada penambak ikan
4. I1-6 Kalau untuk partisipasi masyarakat memang sulit yah untuk gerak, yang selama
ini masyarakat fikir karang taruna hanya melakukan kegiatan seperti salah
satunya 17 agustus yang rutin di meriahkan, tetapi karang taruna juga memiliki
tugas untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama
yang dihadapi generasi muda, jadi generasi muda di sini yah begitu neng
partisipasinya pas 17 agustusan, kendala dari luar dari karang taruna kayanya
engga ada neng.
5. I1-7 Tugas kami sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah
pertisipasi masyarakat mendorong masyarakat dalam swadaya gotong royong,
teapi pada kenyataanya masyarakat desa kami kurang mengindahkan istilah
partisipasi, mereka menjalankan hidup masing-masing bahkan untuk mengenal
tetangga sebelah aja ada saja yang kurang kenal satu sama lain. Selain itu kami
juga sebagai Lembaga pemeberdayaan masyarakat menggali, pendayagunaan
dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan
hidup, jangankan untuk mengembangkan potensi sumber daya untuk sekedar
mebersihkan lingkungan saja sulit untuk bergerak, kalau kendala dari luar
sejauh ini belum ada.
6. I1-8 Partisipasi masyarakat desa wanayasa di PKK sejauh ini masih bagus kami
mengeluarkan produk makanan seperti pembuatan ikan dendeng, pembuatan
bontot ikan karna di daerah kami ini kan penghasil ikan, tetapi yang banyak
bergerak ibu-ibu aja bapak-bapaknya yang nambak ikannya, kami melakukan
kegitan PKK sebulan sekali saja.
7. I2-1 Kalo partisipasi dari kita emeng kurang neng yah mau gimana kita masih sibuk
ngurusin kebutuhan kaluarga, ya paling kalo ada kegiatan gotong royong
sedikit doang yang ikutan emang gotong royong juga udah hampir engga ada
kayanya.
b. Pemahaman Kebutuhan dan Ancaman
No
I
Q4
Bagaimanakah Pemahaman kebutuhan dan Ancaman dalam perencanaan
Strategis Alokasi Dana Desa ?
1. I1-3 Sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saya sangat paham tetapi
kembali lagi bahwa dana desa sudah di bagi-bagi untuk kepentingan yang lain
wajar jika ada kebutuhan yang belum bisa di penuhi. Saya berfikir kebutuhan
desa yang paling mendesak saja yang saya dahulukan, kembali lagi bahwa
kebutuhan yang mendesak saja yang saya dahulukan tapi namanya masyarakat
sekarang inginnya didahulukan merasa paling butuh bantuan padahal ada yng
jauh lebih membutuhkan.
2. I2-1 Emang ada masyarakat yang pernah sekali kepala Desa bertemu dengan mereka
tapi kalo di kampung saya ini belum pernah jadi istilahnya mah kades engga
terlalu merhatiin masyarakatnya kelilingnya engga rata harusnya kan
perkampung didatengin biar masyarakatnya seneng jadi kenal juga sama
kadesnya.
3. I1-1 Begini neng Sebagian besar kepala desa mengeluhkan kekurangan dana,
padalah sudah bisa di katakan cukup tetapi kepala desa setiap melakukan
perencanaan suka berlebihan banyak yang ingin di benas seharusnya kan di
lihat dulu mana kebutuhan masyarakat yang paling mendsak jangan semuanya
ingin dibangun, tapi ada sedikit kepala desa juga yang datang dan kebingungan
dengan sisa uang yang masih banyak karna amsyarakatnya sudah berperan aktif
dalam pembangunan jadi potensi Desanya dikelola dengan baik neng. untuk
kendala dan hambatan adalah yang kita semua tau masyarakat sekarang sulit
bergerak untuk memajukan desa itu adalah pr kami untuk membina desa untuk
berperan aktif.
4. I1-2 Neng lisna kalo kami ini kan kecamatan bertugas hanya membimbing dan
negawasi Pemerintahan desa dan yang mengawasi dan membimbing kami
adalah kabupaten, selama kami mengawasi pemerintahan desa sebagian besar
kepala desa mengeluhkan tentang perencanaan jadi masih banyak Desa yang
pembangunannya belum merata masih mengeluhkan tentang anggara, kalau
Kendala lainnya dari ADD yah begitu neng kalau ada kegiatan-kegiatan seperti
pembangunan yang saya tau masyarakat desa selalu meminta imbalan yang
besar yang mungkin berfikir desa memiliki banyak uang karna anggaran ADD
1 miliar jadi partisipasi masyarakatnya yang menurut saya kurang”.
3. Masalah Struktural
a. Lingkungan Intenal
No I
Q5
Bagaimanakah Lingkungan Intenal dalam Perencanaan strategis Alokasi
Dana Desa?
1. I1-3 Sejauh ini sudah efektif, Kami memberikan wewenang kepada kecamatan
untuk terjun langsung membina dan mengawasi kepala desa dan
pemerintahan desa, kami hanya melakukan pengawasan dan pembinaan
kepada kecamatan dan mengintruksikan hal-hal terkait. Kami membina
dalampembuatan APBDes,pengelolaan keuangan penyusunan RPJMDes dan
kedepannya kami akan melakukan pembinaan terkait pengelolaan aset Desa,
kami membimbing, melakukan pelatihan, dan sosialisasi kepada kecamatan
yangnantinya kecamatan yang meneruskan kepada pemerintahan desa di
bawah kepala desa, kami hanya membuat kebijakan atau regulasi seperti
surat bupati untuk mengatur desa.
2. I1-2 Untuk pembinaan dan pengawasa kami diberikan wewenang oleh kabupaten
untuk mengawasi dan membimbing desa langsung, kalau dulu jika ada
maslah terkait pemerintahan desa selalu dilakukan dan diselesaikan oleh
kabupaten tetapi sekarang kabupaten memerikan tugas kepada kecamatan
untuk langsung mengawasi dan membimbing desa, kita hanya melakukan
pengawasan jika di desa ada kegiatan seumpama ada kesulitan dalam hal
administratif untuk pencairan add kami bimbing mereka datang langsung ke
kecamatan. Dalam hal pengawasan seperti ada pembangunan kami hanya
mengawasi volumenya saja
3. I1-3 Terkait pengawasan dan bimbingan biasanya dari pihak kecamatan langsung
tetapi hanya sesekali saja, seperti jika ada kegiatan pembangunan di Desa
pihak kecamatan datang dan terkait bimbingan jika ada masalah terkait
administratif Pemdes atau kekurangan berkas prihal Alokasi Dana Desa kami
datang ke Kecamatan.
b. Lingkungan Eksternal
No I
Q6
Bagaimanakah Lingkungan Eksternal dalam Perencanaan strategis Alokasi
Dana Desa?
1. I1-3 Lingkungan eksternal seperti Komunikasi khususnya antar lembaga yah
sangat baik, setiap lembaga sering datang ke kantor mendiskusikan setiap
kegiatan yang dilakukan, sejauh ini komunikasi kami lancar tidak ada
kendala apapun karna lingkup desa yah jadi tidak terlalu sulit untuk sekedar
bertemu atau berbincang untuk komunikasi bukan hanya pada lingkup desa
kami saja tapi desa lain juga kami melakukan musyawarah terkait
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang lebih baik.
2. I1-4 Lingkungan Eksternal Kalau komunikasi kami udah bagus kami
mengadakan musrembang kepada masyarakat untuk mengetahui apa
kebutuhan darimasyarakat desa dan mengadakan musyawarah dengan Desa-
Desa tetangga untuk tukar pikiran dengan mereka.
4. Masalah institusional
a. Kepemimpinan Transformatif
No I
Q7
Bagaimanakah cara seorangmemimpin masyarakat desa dan cara
mengendalikannya?
1. I1-1 Masyarakat desa membutuhkan pemimpin yang teladan, memotivasi dan
mendorong warga dan bawahannya melakukan perubahan yang positif untuk
desanya, sejauh ini masih banyak kepala desa yang memiliki jiwa pemimpin
yang baik dan ada juga yang kurang baik, seperti kemarin ada kasus korupsi
di salah satu desa tidak perlu saya katakan desa mana yang terpenting hal
tersebut sedang di proses oleh pihak berwajib dan yang melapirkan adalah
masyarakat desanya sendiri yang merasa tidak menyukai gaya
kepemimpinan Kepala Desa mereka.
2. I1-3 Cara saya itu dengan pendekatan langsung kepada masyarakat memberikan
dorongan dan motivasi untuk membangun desa karna partisipasi dari
masyarakat sangat penting untuk pembangunan di desa kami, untuk
mengendalikan masyarakat Kami memfasilitasi dan masalah yang ada pada
masyarakat seperti dalam bidang pertanian seperti air yang kekurangan air,
penangkarikan atau tambak yang airnya tercemar oleh limbah pabrik-pabrik
tertentu, terkait hal itu kami sudah bicarakan dengan Bupati tetapi belum ada
tindakan apapun
b. Pola Interaktif
No I
Q8
Bagaimana keterkaitan antara masing-masing instansi dan bagaimana
koordinasinya?
1. I1-3 Sosialisasi hanya dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Komunikasi berjalan
dengan baik seperti saya meluangkan waktu untuk berbincang dengan ibu-ibu
karna mungkin kepala desanya wanita jadi ibu-ibu terkadang suka cerita
tentang maslah yang paling bisa sampai pada maslah pribadi atau dapat
dikatakan masalah rumah tangga.
2. I2-1 Sosialisasi disini mah jarang neng paling ada sekali doang, kalau kaya Alokasi
Dana Desa kami kurang paham yang kami tau cuma dana 1 milyar buat desa
tapi engga tau buat apa uangnya paling kayanya sih buat jembatan yang
kemaren itu doang deh sama ambulan, kegiatan sama program juga kami
kurang ikut soalnya kaya ga ada kegiatan apa apa sih paling kegiatan 17
agustusan aja yang paling rame,Kalau ngobrol-ngobrol sama kepala desa
engga pernah tapi kebetulan kepala desanya kan wanita jadi sering ngobrolnya
sama ibu-ibu.
3. I1-1 Terkait dengan keterkaitan antara instansi instansi atau SKPD yah dapat
dikatakan kaitannya sangat erat sekali selama ini SKPD yang terkait dengan
pembangunan desa berjalan sendiri-sendiri jadi kurang koordinasi kepada
desa, seharusnya SKPD saling koordinasi kepada dalam kegiatan-kegiatan
yang mencakup pembangunan seperti jikalau desa membutuhkan paud maka
koordinasi dengan dinas pendidikan, untuk pembangunan infrastruktur
koordinasi dengan Pekerjaan Umum dan lain sebagainya dengan itu maka
semua akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan bersama.
4. I1-3 Koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal pembangunan desa dirasa kurang
karna bekerja sendiri-sendiri, seperti PU kemarin yang membangun ajalan
mereka tidak koordinasi terlebih dahulu dengan kami, sebenrnya keterkaitan
antara SKPDitu sangat terkait sekali tatapi yah begitu benerja sendiri sendiri
seperti dinas sosial yang survei warga yang membutuhkan dana renovasi
rumah tidak melakukan koordinasi dengan kami padahal kami yang jauh lebih
tau siapa yang pantas untuk mendapatkan sehingga maenimbuklan rasa
ketidakadilan, hal tersebut juga berdampak pada pemahaman masyarakat
bahwa bantuan tersebut bersumber dari desa.
5. I1-2 Kami selalu melakukan koordinasi kepada pemdes kabupaten dan tentunya
kepala desa yah untuk menjalankan peroses pemerintahan yang baik demi
tujuan-tujuan pembangunan, selama ini koordinasi yang kami lakukan sangat
baik kepada Kabupaten maupun Desa.
MEMBER CHECK
Nama : Ahmad Subhan, S.IP
Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Administrasi Desa Kabupaten Serang
Lisna : Apakah Kendala atau hambatan dari perencanaan?
Pak Subhan : Dalam hal proses dan kegiatan untuk memberdayakan itu yangtau adalah
kepala desa itu sendiri karna kami hanya membina dan mengawasi saja,
untuk kendala dan hambatan adalah yang kita semua tau masyarakat
sekarang sulit bergerak untuk memajukan desa itu adalah pr kami untuk
membina desauntuk berperan aktif tanpa imbalan-imbalan karna kultur
masyarakat yang membiasakan diri dengan meminta sebuah imbalan
sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat yang rendah.
Lisna : Apakah sumber daya manusia yang dimiliki dirasa memadai?
Pak subhan : kalau dalam segi kualitas kami sangat memadai tetapi untuk kuantitas
atau jumlah pegawai sangat kurang bayangkan kami mengatur desa di
hampir 30 kecamatan.
Lisna :Apakah pengawasan dan pembinaan sudah berjalan dengan baik dan
efektif?
Pak Subhan : kami membimbing, melakukan pelatihan, dan sosialisasi kepada
kecamatan yang nantinya kecamatan yang meneruskan kepada
pemerintahan desa di bawah kepala desa, kami hanya membuat
kebijakan atau regulasi seperti surat bupati untuk mengatur desa.
Lisna : Bagaimana cara seorang memimpin masyarakat desa?
Pak Subhan : Masyarakat desa membutuhkan pemimpin yang teladan, memotivasi dan
mendorong warganya melakukan perubahan yang posituf untuk desa.
Lisna : Bagaimana keterkaitan antara masing masing instansi?
Pak Subhan : Terkait dengan keterkaitan antara instansi instansi atau SKPD yah
kaitannya sangat erat sekali selama ini SKPD yang terkait dengan
pembangunan desa berjalan sendiri-sendiri jadi kurang koordinasi
kepada desa, seharusnya SKPD saling koordinasi kepada dalam
kegiatan-kegiatan yang mencakup pembangunan seperi jikalau desa
membutuhkan paud maka koordinasi dengan dinas pendidikan, untuk
pembangunan infrastruktur koordinasi dengan Pekerjaan Umum dan lain
sebagainya dengan itu maka semua akan berjalan dengan baik sesuai
dengan tujuan.
MEMBER CHECK
Nama : Jaenuri, S.Sos
Pekerjaan : Penyusun Program dan Keuangan Kecamatan Pontang
Lisna : Apakah pengawasan dan pembinaan sudah berjalan dengan baik dan efektif?
Pak Jaenuri : Untuk pembinaan dan pengawasa kita hanya melakukannya jika di desa ada
kegiatan seumpama ada kesulitan dalam hal administratif untuk pencairan
add kami bimbing dalam hal pengawasan seperti ada pembangunan kami
hanya mengawasi volumenya saja
Lisna : Apakah Kendala atau hambatan dari perencanaan?
Pak Jaenuri : Kendala dari ADD yah begitu neng kalo ada kegiatan-kegiatan masyarakat
desa selalu meminta uang yang mikirnya desa duitnya banyak gara gara
ADD 1miliar jadi partisipasi masyarakatnya yang menurut saya kurang.
Lisna : Bagaimana keterkaitan antara masing masing instansi?
Pak Jaenuri : Keterkaitan antara masing masing instansi sebenernya saling terkait tapi yah
begitu keluhan kepala desa-kepala desa yang mengeluhkan tidak adanya
koordinasi dari SKPD terkait pembangunan desa. Kami selalu melalkukan
koordinasi kepada pemdes kabupaten.
MEMBER CHECK
Nama : Anita, S.Pd
Pekerjaan : Kepala Desa Wanayasa
Lisna :Langkah apa yang dilakukan oleh kepala desa dalam memperhatikan
masyarakat desa?
Ibu Anita : Memenuhi kebutuhan masyarakat pertama dengan keliling dulu dor to dor,
pendekatan langsung dengan masyarakat aja, seperti ada rumah masyarakat
yang mau roboh kita kondisikan kepada dinsos
Lisna : Bagaimana pelayanan yang dilakukan?
Ibu Anita : Untuk pelayanan kami sudah maksimal dalam melayani warga Wanayasa,
alhamdulillah pegawai kami melayani warga dengan baik
Lisna : Bagaimana keterampilan pegawai?
Ibu Anita :Untuk keterampilan sebenarnya pegawaikami sudah terampil dalam hal
administratif dan penggunaan alat penunjang kegiatan pemdes, hanya saja
pegawai kami sebagian besar kurang memahami ADD dan membebankan
semua kepada Bendahara kami karna bendahara kami saja yang cukup paham
ADD dengan baik.
Lisna : Ide apa yang akan dilakukan dalam perencanaan strategis ADD?
Ibu Anita : itu survei dulu kebutuhan masyarakat kemudian kita lakukan musrembang,
kebutuhan yang paling mendesak kami dahulukan seperti ambulan, ada
kebutuhan masyarakat yang masih belum bisa saya penuhi yaitu pembebasan
tanah wakaf untuk TPU karna beberapa kendala, itu adalah PR besar bagi
saya.perencanaan sudah berjakan dengan baik dan efektif.
Lisna : Pemahaman kebutuhan masyarakat desa?
Ibu Anita : Sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saya sangat paham tetapi
kembali lagi bahwa dana desa sudah di bagi-bagi untuk kepentingan yang
lain wjar jika ada kebutuhan yang belum bisa di penuhi. Saya berfikir
krbutuhan desa yang paling mendesak saja yang saya dahulukan, kembali
lagi bahwa kebutuhanyang mendesak saja yang saya dahulukan tapi namanya
masyarakat sekarang inginnya didahulukan merasa paling butuh bantuan
padahal ada yng jauh lebih membutuhkan.
Lisna : Apakah terdapat sosialisasi?
Ibu Anita : hanya dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun.
Lisna : Bagaimana Komunikasi antar desa dengan masyarakat?
Ibu Anita : sejauh ini Komunikasi berjalan dengan baik.
Lisna : Bagaimana partisipasi masyarakat ?
Ibu Anita : partisipasi masyarakat kurang
Lisna : Apakah ada Kendala dari luar?
Ibu Anita : Sistem aplikasi dari kabupaten yang membuat kami agak bingung karna dalam
1 tahun beberapa kali aplikasi berubah-ubah, itu adalah sistem aplikasi untuk
pelaporan administratif pemdes itu yang agak menyulitkan kami.
Lisna : Bagaimana cara seorang memimpin masyarakat desa?
Ibu Anita : Cara saya itu dengan pendekatan langsung kepada masyarakat. Kami
memfasilitasi dan masalah yang ada pada masyarakat seperti dalam bidang
pertanian seperti air yang kekurangan air, penangkarikan atau tambak yang
airnya tercemar oleh limbah pabrik-pabrik tertentu, terkait hal itu kami sudah
bicarakan dengan buoati tetapi belum dala tindakan apapun.
Lisna : Bagaimana koordinasi antara instansi?
Ibu Anita : Koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal pembangunan dsa dirasa kurang
karna bekerja sendiri-sendiri, seperti PU kemarin yang membangun ajalan
mereka tidak koordinasi terlebih dahulu dengan kami, sebenrnya keterkaitan
antara SKPD itu sangat terkait sekali tatapi yah begitu benerja sendiri sendiri
sepertidinas sosial yang survei warga yang membutuhkan dana renovasi
rumah tidak melakukan koordinasi dengan kami padahal kami yang jauh
lebih tau siapa yang pantas untuk mendapatkan bantuan.
MEMBER CHECK
Nama : Mamad
Pekerjaan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wanayasa
Lisna : Bagaimana pelayanan yang dilakukan?
Pak Mamad : Pelayanan yang dilakukan oleh pegawai menurut saya sudah baik mereka
malayani masyarakat dengan baik.
Lisna : Bagaimana keterampilan pegawai?
Pak Mamad : Kalau keterampilan menurut saya sudah baik juga
Lisna : Apakah perencanaan sudah berjalan dengan efektif?
Pak Mamad : tugas utama kami untuk desa adalah mengawasi roda pemerintahan desa,
menyetujui kebijakan di desa, membuat perdes melalui persetujuan kepala
desa dan menampung aspirasi masyarakat.
Lisna : Bagaimana Pemahaman Kebutuahan Desa ?
Pak Mamad : ya selama ini masyarakat sekarang selalu merasa kekurangan sampai
kebutuhan yang tidak terlalu mendesakpun mereka selalu mengeluh tetapi
tidak ada perubahan yang mendorong masyarakat untuk berubah dan
membangun desa wanayasa sebagian besar seperti itu neng.
Lisna : Apakah perencanaan sudah berjalan dengan efektif?
Pak Mamad : Perencanaan pemdes menurut saya sedah berjalan dengan efektif
Lisna : bagaimana partisipasi masyarakat desa ?
Pak Mamad : partisipasi masyarakat yang masih kurang mungkin karna kami kirang
melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan baik sehingga masyaakat
kurang partisipatif.
Lisna : bagaimana pemahaman perangkat desa tentang ADD?
Pak Mamad :Menurut saya kalo masalah pemahaman ADD perangkat desa kurang
memahami yah ini bendaharanya doang yang menurut saya paling pinter.
MEMBER CHECK
Nama : Endang
Pekerjaan : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wanayasa
Lisna : Bagaimana pelayanan yang dilakukan di Kantor desa Wanayasa ?
Pak Endang : Menurut saya, kami sudah melakukan pelayanan dengan baik kalau masalah
pemahaman.
Lisna : Bagaimana keterampilan perangkat desa ?
Pak Endang : keterampilan kita lumayan kadang kalo engga paham sama kegiatan-
kegiatan kita tanyakan kepada bendahara, kalo bendahara engga ada kita
suka bingung juga harus melakukan apa.
Lisna : apakah Perencanaan sudah berjalan dengan efektif ?
Pak Endang : Perencanaan pemdes menurut saya sedah berjalan dengan efektif terlihat
bahwa cara kerja dan ide dari pemdes itu sendiri sekarang sudah jalan kaya
jembatan buat nyebrang kali trus ambulan buat anter masyarakat yang lagi
sakit parah, paling ya itu yang belum pemdes capai ya masalah TPU
masyarakat pingin TPU tapi Masih ada kendala dan proses yang panjang
karna biaya.
MEMBER CHECK
Nama : Ukon
Pekerjaan : Ketua Karang Taruna Desa Wanayasa
Lisna : Bagaimana pemenuhan kebutuahan masyarakat desa ?
Pak Ukon : Kalau buat menuhin kebutuhan khususnya kaum muda kalau di karang taruna
kita kumpulin ketua pemuda setiap kampung ngerundingin setiap kegiatan-
kegiatan apapun seperti pertemuan rutin setiap minggu, paling sering yah
hanya sekedar ngobrol-ngobrol aja paling kalo rame yah itu di tanggal 17an
sama kegiatan keagamaan yang setiap tahun rutin dilakukan. jadi kita
persiapkan segala keperluan kegiatan, padahalkan kegiatannya bukan 17an aja
tapi bidang keagaamaan juga kaya setiap ada hari besar islam kita gerak buat
ngadain kegiatan. kadang kita juga sulit buat
Lisna : Bagaimana partisipasi masyarakat Wanayasa ?
Pak Ukon : Kalau untuk partisipasi masyarakat memang sulit yah untuk gerak, yang
selama ini masyarakat fikir karang taruna hanya melakukan kegiatan seperti
salah satunya 17 agustus yang rutin di meriahkan, tetapi karang taruna juga
memiliki tugas untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial
terutama yang dihadapi generasi muda, jadi generasi muda di sini yah begitu
neng partisipasinya pas 17 agustusan, kendala dari luar dari karang taruna
kayanya engga ada.
MEMBER CHECK
Nama : Ilham
Pekerjaan : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Wanayasa
Lisna : Bagaimanakah Pertisipasi masyarakat desa Wanayasa ?
Pak Ilham : Tugas kami sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah
pertisipasi masyarakat mendorong masyarakat dalam swadaya gotong royong,
teapi pada kenyataanya masyarakat desa kami kurang mengindahkan istilah
partisipasi, mereka menjalankan hidup masing-masing bahkan untuk mengenal
tetangga sebelah aja ada saja yang kurang kenal satu sama lain. Selain itu kami
juga sebagai Lembaga pemeberdayaan masyarakat menggali, pendayagunaan
dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan
hidup, jangankan untuk mengembangkan potensi sumber daya untuk sekedar
mebersihkan lingkungan saja sulit untuk bergerak, kalau kendala dari luar
sejauh ini belum ada.
MEMBER CHECK
Nama : Ninis
Pekerjaan : Ketua pembinaan kesejahteraan Keluarga Desa Wanayasa
Lisna : Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Desa ?
Ibu Ninis : Partisipasi masyarakat desa wanayasa di PKK sejauh ini masih bagus kami
mengeluarkan produk makanan seperti pembuatan ikan dendeng, pembuatan
bontot ikan karna di daerah kami ini kan penghasil ikan, tetapi yang banyak
bergerak ibu-ibu aja bapak-bapaknya yang nambak ikannya, kami melakukan
kegitan PKK sebulan sekali saja.
MEMBER CHECK
Nama : Cali Juali
Pekerjaan : Masyarakat Desa Wanayasa
Lisna : bagaimana Kepala Desa memperhatikan Warga Desa :
Pak Cali : Emang ada masyarakat yang pernah sekali kepala Desa bertemu dengan
mereka tapi kalo di kampung saya ini belum pernah jadi istilahnya mah kades
engga terlalu merhatiin masyarakatnya kelilingnya engga rata harusnya kan
perkampung didatengin biar masyarakatnya seneng jadi kenal juga sama
kadesnya.
Lisna : Bagaimana partisipasi Masyarakat Desa Wanayasa ?
Pak Cali : Kalo partisipasi dari kita emeng kurang neng yah mau gimana kita masih
sibuk ngurusin kebutuhan kaluarga, ya paling kalo ada kegiatan gotong royong
sedikit doang yang ikutan emang gotong royong juga udah hampir engga ada
kayanya.
Lisna : Bagaimana Sosialisasi yang Dilakukan Pemerintahan Desa Wanayas?
Pak Cali : Sosialisasi disini mah jarang neng paling ada sekali doang, kalau kaya
Alokasi Dana Desa kami kurang paham yang kami tau cuma dana 1 milyar
buat desa tapi engga tau buat apa uangnya paling kayanya sih buat jembatan
yang kemaren itu doang deh sama ambulan, kegiatan sama program juga kami
kurang ikut soalnya kaya ga ada kegiatan apa apa sih paling kegiatan 17
agustusan aja yang paling rame,Kalau ngobrol-ngobrol sama kepala desa
engga pernah tapi kebetulan kepala desanya kan wanita jadi sering ngobrolnya
sama ibu-ibu.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
SALINAN
- 2 -
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama
lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah
unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan
keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan
untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke
- 3 -
APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2
(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1
(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3
(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili
Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. menetapkan PTPKD;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
Pasal 4
(1) PTPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat
Desa,terdiri dari:
a. Sekretaris Desa;
b. Kepala Seksi; dan
- 4 -
c. Bendahara.
(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 5
(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku
koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan
pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
APBDesa;
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
Pasal 6
(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai
pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah
ditetapkan di dalam APBDesa;
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan;
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Pasal 7
(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada
Urusan Keuangan.
(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
BAB IV
APBDesa
Pasal 8
- 5 -
(1) APBDesa,terdiri atas:
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut
kelompok dan jenis.
(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut
kelompok, kegiatan, dan jenis.
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok
dan jenis.
Bagian Kesatu
Pendapatan
Pasal 9
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a, meliputi semua
penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Transfer; dan
c. Pendapatan Lain-Lain.
(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
a. Hasil usaha;
b. Hasil aset;
c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
d. Lain-lain pendapatan asli desa.
(4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah
kas desa.
(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar
desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah
membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga,
barang yang dinilai dengan uang.
(7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil
pungutan desa.
Pasal 10
(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
a. Dana Desa;
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- 6 -
c. Alokasi Dana Desa (ADD);
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam
APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh
puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas
jenis:
a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Pasal 11
(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b,
antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan
yang berlokasi di desa.
Bagian Kedua
Belanja Desa
Pasal 12
(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai
penyelenggaraan kewenangan Desa.
Pasal 13
(1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga.
(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
a. Pegawai;
b. Barang dan Jasa; dan
- 7 -
c. Modal.
Pasal 14
(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan
untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
serta tunjangan BPD.
(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap
bulan.
Pasal 15
(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. alat tulis kantor;
b. benda pos;
c. bahan/material;
d. pemeliharaan;
e. cetak/penggandaan;
f. sewa kantor desa;
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;
k. upah kerja;
l. honorarium narasumber/ahli;
m. operasional Pemerintah Desa;
n. operasional BPD;
o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas
pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat desa.
(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
Pasal 16
(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk
pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai
- 8 -
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
Pasal 17
(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat
melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam,
sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/walikota.
(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam
belanja tidak terduga.
Pasal 18
(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.
(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan
pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang
digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi
belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum
diselesaikan.
(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa
- 9 -
dalam tahun anggaran berkenaan.
(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
Pasal 19
(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari
:
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Desa.
(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya
dibebankan dalam satu tahun anggaran.
(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
peraturan desa.
(4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari
penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan
pada rekening tersendiri.
(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 20
(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan
RKPDesa tahun berkenaan.
(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala
Desa.
(3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 10 -
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan
disepakati bersama.
(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
Pasal 21
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota
melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa.
(3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
(4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
Pasal 22
(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan
Keputusan Bupati/Walikota.
(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan
berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat
melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa
bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
Pasal 23
(1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
kepada camat atau sebutan lain.
(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa.
(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
- 11 -
pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.
(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4)
dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi
Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada
Bupati/Walikota.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 24
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa
dilaksanakan melalui rekening kas desa.
(2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka
pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
Pasal 25
(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang
ditetapkan dalam peraturan desa.
(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
(3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dalam Peraturan Bupati/Walikota.
Pasal 26
(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai
yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala
desa.
(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah
disahkan oleh Kepala Desa.
Pasal 27
- 12 -
(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai
dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris
Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan
atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
Pasal 28
(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
Pasal 29
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
c. Lampiran bukti transaksi
Pasal 30
(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam
permintaan pembayaran;
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara
melakukan pencatatan pengeluaran.
Pasal 31
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 32
- 13 -
Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 33
(1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun berjalan;
c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
dan/atau
d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
Pasal 34
(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah
dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala
Desa tentang perubahan APBDesa.
(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.
Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 35
(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.
(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan
kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Pasal 36
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2),
menggunakan:
a. buku kas umum;
- 14 -
b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
c. buku Bank.
Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 37
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati/Walikota berupa:
a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.
(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan
realisasi APBDesa.
(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
Pasal 38
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran
berkenaan;
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
Pasal 39
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam
- 15 -
pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
Pasal 40
(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara
tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio
komunitas, dan media informasi lainnya.
Pasal 41
(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota
melalui camat atau sebutan lain.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
Pasal 42
Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana
Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja,
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan
Bupati/Walikota.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44
(1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa,
Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa.
Pasal 45
- 16 -
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 46
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diund
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2093.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.
ta
pada tanggal
MENTERI
ttd
DDDDDDDDDDDDD
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.
SALINAN
- 2 -
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
- 3 -
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
- 4 -
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 2
(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota.
(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa
dengan semangat gotong royong.
(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.
(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
(5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga
pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
(6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.
Pasal 3
Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 5 -
(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
Pasal 5
(1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.
(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
Bagian Kedua Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1
Umum
Pasal 6
(1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan
pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. penetapan dan penegasan batas Desa;
b. pendataan Desa;
c. penyusunan tata ruang Desa;
d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
e. pengelolaan informasi Desa;
f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
(3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman; 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- 6 -
b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Desa; 2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini; 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai
kondisi Desa.
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara
lain: 1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa; 3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan; 5. penggilingan padi; 6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian; 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan; 10. kapal penangkap ikan;
11. cold storage (gudang pendingin); 12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam; 14. kandang ternak; 15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak; 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 1. penghijauan;
2. pembuatan terasering; 3. pemeliharaan hutan bakau; 4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai; 6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
c. pembinaan kerukunan umat beragama;
d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
e. pembinaan lembaga adat;
f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- 7 -
b. pelatihan teknologi tepat guna;
c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat
Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa; 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan, 4. kelompok tani, 5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan, 7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak, 9. kelompok pemuda;dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
Pasal 7
(1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan
mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.
(3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
c. pengkajian keadaan Desa;
d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
g. penetapan RPJM Desa.
Paragraf 2 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Pasal 8
(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. kepala Desa selaku pembina; b. sekretaris Desa selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur
masyarakat lainnya. (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh)
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan
perempuan.
(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 8 -
Pasal 9
Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
Paragraf 3 Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
Pasal 10
(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a.
(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa.
(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
(4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.
Pasal 11
(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan
dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa.
(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.
- 9 -
Paragraf 4 Pengkajian Keadaan Desa
Pasal 12
(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
(2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
(3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan data Desa;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
(4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam
rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
Pasal 13
(1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
(2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya
alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
(3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
(4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran
laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
(5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
Pasal 14
(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang
pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Pasal 15
(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- 10 -
(2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus
unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. kelompok tani;
f. kelompok nelayan;
g. kelompok perajin;
h. kelompok perempuan;
i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
j. kelompok masyarakat miskin;dan
k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
(4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 16
(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan
dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan
sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
(3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
(4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat
menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
Pasal 17
(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
format usulan rencana kegiatan.
(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
Pasal 18
(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan
Desa. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita
acara.
- 11 -
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
a. data Desa yang sudah diselaraskan;
b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat.
Pasal 19
(1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil
pengkajian keadaan Desa.
(2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan
Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
Pasal 20
(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.
Pasal 21
(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan
menyepakati sebagai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi
berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.
(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh
perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- 12 -
Pasal 22
(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.
(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Pasal 23
(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan
berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
(3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim
penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.
Pasal 24
(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah
disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
(2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 25
(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM
Desa.
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat; b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan;
- 13 -
e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
Pasal 26
(1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
(2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
Paragraf 8
Penetapan dan perubahan RPJM Desa
Pasal 27
(1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26.
(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
(3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
Pasal 28
(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
- 14 -
Bagian ketiga Penyusunan RKP Desa
Paragraf 1 Umum
Pasal 29
(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari
pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.
(4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
Pasal 30
(1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:
a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah
Desa; b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
e. penyusunan rancangan RKP Desa; f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan
Desa; g. penetapan RKP Desa;
h. perubahan RKP Desa; dan i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.
Paragraf 2 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
Pasal 31
(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
(2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar
usulan RKP Desa.
(3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- 15 -
Pasal 32
(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal
dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.
Paragraf 3 Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Pasal 33
(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. kepala Desa selaku pembina; b. sekretaris Desa selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh)
dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan
perempuan.
(5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan
Juni tahun berjalan.
(6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
Pasal 34
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan
masuk ke desa;
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- 16 -
Paragraf 4 Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan
Masuk ke Desa
Pasal 35
(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:
a. pagu indikatif Desa; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
Pasal 36
(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:
a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah
kabupaten/kota.
(2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana
program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
a. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke
dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
Pasal 37
(1) Bupati/walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
(2) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada
pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 17 -
(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun
berjalan.
Paragraf 5 Pencermatan Ulang RPJM Desa
Pasal 38
(1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa
Pasal 39
Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
b. pagu indikatif Desa;
c. pendapatan asli Desa;
d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota;
e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
Pasal 40
(1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan
Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
a. ketua; b. sekretaris;
c. bendahara; dan d. anggota pelaksana.
(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.
Pasal 41
(1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui
kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- 18 -
d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa.
(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang
pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan
infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam format rancangan RKP Desa.
Pasal 42
(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri
rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
Pasal 43
(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota.
(2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
(4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
Pasal 44
(1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan
rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim
penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.
Pasal 45
(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- 19 -
(2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 46
(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
Pasal 47
(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
a. pagu indikatif Desa;
b. pendapatan asli Desa;
c. swadaya masyarakat Desa;
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 20 -
(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa
yang meliputi:
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
Pasal 48
(1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.
(2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
(4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang
RKP Desa.
Paragraf 8 Perubahan RKP Desa
Pasal 49
(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena
dampak terjadinya peristiwa khusus;
- 21 -
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar
atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
Pasal 50
(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.
(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya
peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
(3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.
Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
Pasal 51
(1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 kepada bupati/walikota melalui camat.
(2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
(3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan
kecamatan dan kabupaten/kota.
(4) Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil
pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah
- 22 -
diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu Umum
Pasal 52
(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
(3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
(4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB
Desa.
Pasal 53
(1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau
program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke
dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
(4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa
yang diselenggarakan oleh BPD.
(5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor
dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar
pertimbangan keberatan dimaksud.
(6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) kepada bupati/walikota melalui camat.
- 23 -
Pasal 54
(1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
(2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur
masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Tahapan Persiapan Paragraf 1
Umum
Pasal 55
Tahapan persiapan meliputi:
a. penetapan pelaksana kegiatan;
b. penyusunan rencana kerja;
c. sosialisasi kegiatan;
d. pembekalan pelaksana kegiatan;
e. penyiapan dokumen administrasi;
f. pengadaan tenaga kerja; dan
g. pengadaan bahan/material.
Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan
Pasal 56
(1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum
dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala
Desa.
(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar
Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.
Pasal 57
Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja
Pasal 58
(1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa.
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
a. uraian kegiatan;
b. biaya;
c. waktu pelaksanaan;
- 24 -
d. lokasi;
e. kelompok sasaran;
f. tenaga kerja; dan
g. daftar pelaksana kegiatan.
(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
Paragraf 4
Sosialisasi Kegiatan
Pasal 59
(1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan
rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
b. musyawarah dusun;
c. musyawarah kelompok;
d. sistem informasi Desa berbasis website;
e. papan informasi desa; dan
f. media lain sesuai kondisi Desa.
Paragraf 5 Pembekalan Pelaksana Kegiatan
Pasal 60
(1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
(2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
(4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
a. kepala Desa;
b. perangkat Desa;
c. Badan Permusyawaratan Desa;
d. pelaksana kegiatan;
e. panitia pengadaan barang dan jasa;
f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
g. lembaga pemberdayaan masyarakat.
- 25 -
Pasal 61
(1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:
a. pengelolaan keuangan Desa;
b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
c. pembangunan Desa.
(2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban
keuangan.
(3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
(4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa,
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota dalam peraturan
bupati/walikota.
Paragraf Keenam
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan
Pasal 62
(1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa.
(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
b. dokumen APB Desa;
c. dokumen administrasi keuangan;
d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
e. daftar masyarakat penerima manfaat;
f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat
kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat
untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
Desa;dan
k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.
- 26 -
Paragraf 7 Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material
Pasal 63
Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
Pasal 64
(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:
a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
b. pendaftaran calon tenaga kerja;
c. pembentukan kelompok kerja;
d. pembagian jadwal kerja; dan
e. pembayaran upah dan/atau honor.
(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang
tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
Pasal 65
(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa,
sekurang-kurangnya melakukan:
a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
Pasal 66
(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong
masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
e. penetapan jadwal kerja.
(2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang
tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- 27 -
Pasal 67
(1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-kurangnya
mengadministrasikan dokumen:
a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau
pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;
b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a
dilakukan melalui APB Desa.
Pasal 68
(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan
hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
(3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah
tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.
(4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 69
(1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan
gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.
(2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.
(3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1 Umum
Pasal 70
Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- 28 -
b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.
Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan
Pasal 71
(1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan
pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.
(3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
Pasal 72
(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara lain:
a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
b. pengaduan masyarakat;
c. masalah, kendala dan hambatan;
d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
e. perubahan kegiatan.
(2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi
perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.
Paragraf 3 Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa
Pasal 73
(1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari
masyarakat Desa.
- 29 -
(4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat
perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang
membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.
Pasal 74
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan
cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh
per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per
seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
(3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada
setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.
Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 75
(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang
kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:
a. kenaikan harga yang tidak wajar; b. kelangkaan bahan material; dan/atau
c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
(2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
peraturan bupati/walikota.
Pasal 76
(1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan
pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
(2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan ketentuan: a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa
dilakukan melalui: 1. swadaya masyarakat, 2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- 30 -
b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan
disetujui oleh kepala Desa. (3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal
pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 77
(1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur
Desa.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi
kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
(5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
Pasal 78
(1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
(2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat; b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
c. penetapan status masalah; dan d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
(3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan
penyelesaian masalah;
d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
(4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan
perdamaian melalui musyawarah desa. (5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.
- 31 -
Paragraf 6 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 79
(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan kepada kepala Desa.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang
diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Pasal 80
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format
laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri
dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
(3) Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Paragraf 7 Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pasal 81
(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
(3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- 32 -
(4) Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan
akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 82
(1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).
(2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa.
(3) Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan
masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
(5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan
perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Paragraf 8
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa
Pasal 83
(1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan
dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.
(2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu
dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan
pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan
kegiatan pembangunan Desa.
(3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
(4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
BAB III
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 84
(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- 33 -
(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
Pasal 85
(1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada
tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan
administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
(4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.
Pasal 86
(1) Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa;
b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan
realisasi pelaksanaan APB Desa;
c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan
Desa; dan
d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
(2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota
melakukan:
a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB
Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- 34 -
Pasal 87
Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 88
(1) Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
(2) Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun
2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 89
Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan
peraturan bupati/walikota.
Pasal 90
Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 91
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA, ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2094. Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.
Jumlah
Penduduk
Rasio Jumlah
PendudukBobot
Jumlah
Penduduk
Miskin
Rasio Jumlah
Penduduk
Miskin
Bobot Luas WilayahRasio Luas
WilayahBobot
Indeks
Kesulitan
Geografis
Rasio Indeks
Kesulitan
Geografis
Bobot
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) = (7) + (10) + (13) + (16) (18) (19)= (4) + (18)
DANA DESA
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
No. Kecamatan Alokasi Dasar
Alokasi Berdasarkan Formula
Pagu Dana Desa
per-Desa
Jumlah Penduduk
Desa
Jumlah Penduduk Miskin Luas Wilayah IKG
Total Bobot
Alokasi
Berdasarkan
Formula
264 PONTANG DOMAS 247,952,164 9,677 0.006 0.16% 102 0.002 0.06% 7.29 0.005 0.05% 34.13 0.003 0.08% 0.36% 32,124,067 280,076,231
265 PONTANG KASERANGAN 247,952,164 8,477 0.006 0.14% 91 0.002 0.05% 2.84 0.002 0.02% 46.12 0.004 0.11% 0.33% 29,390,999 277,343,163
266 PONTANG KELAPIAN 247,952,164 6,801 0.005 0.11% 73 0.001 0.04% 1.60 0.001 0.01% 42.22 0.003 0.10% 0.27% 24,260,767 272,212,931
267 PONTANG KUBANG PUJI 247,952,164 10,333 0.007 0.17% 122 0.002 0.07% 6.84 0.005 0.05% 42.28 0.003 0.10% 0.40% 35,634,840 283,587,004
268 PONTANG LINDUK 247,952,164 10,365 0.007 0.17% 229 0.004 0.14% 11.34 0.008 0.08% 41.89 0.003 0.10% 0.49% 44,262,891 292,215,055
269 PONTANG PONTANG 247,952,164 8,264 0.005 0.14% 80 0.001 0.05% 1.20 0.001 0.01% 25.35 0.002 0.06% 0.25% 22,884,666 270,836,830
270 PONTANG PULOKENCANA 247,952,164 8,568 0.006 0.14% 172 0.003 0.10% 3.37 0.003 0.03% 29.33 0.002 0.07% 0.34% 30,520,154 278,472,318
271 PONTANG SINGARAJAN 247,952,164 8,759 0.006 0.15% 67 0.001 0.04% 1.27 0.001 0.01% 19.77 0.002 0.05% 0.24% 21,767,377 269,719,541
272 PONTANG SUKA JAYA 247,952,164 8,986 0.006 0.15% 223 0.004 0.13% 10.70 0.008 0.08% 44.59 0.004 0.11% 0.47% 42,045,685 289,997,849
273 PONTANG SUKANEGARA 247,952,164 5,211 0.003 0.09% 71 0.001 0.04% 3.12 0.002 0.02% 35.33 0.003 0.09% 0.24% 21,296,831 269,248,995
274 PONTANG WANAYASA 247,952,164 4,870 0.003 0.08% 56 0.001 0.03% 8.52 0.006 0.06% 42.14 0.003 0.10% 0.28% 25,071,820 273,023,984
Jumlah
Penduduk
Rasio
Jumlah
Penduduk
Bobot
Jumlah
Penduduk
Miskin
Rasio
Jumlah
Penduduk
Miskin
BobotLuas
Wilayah
Rasio Luas
WilayahBobot
Indeks
Kesulitan
Geografis
Rasio
Indeks
Kesulitan
Geografis
Bobot
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)(17) = (7) + (10) + (13) + (16) (18) (19)= (4) + (18)
ALOKASI DANA DESA
Luas Wilayah IKG
Total
Bobot
Alokasi
Berdasarkan
Formula
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
No. Kecamatan Desa Alokasi Dasar
Alokasi Berdasarkan Formula
Pagu Alokasi Dana
Desa per-Desa
Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin
264 PONTANG DOMAS 287,787,690 9,677 0.006 0.16% 102 0.002 0.06% 7.29 0.005 0.05% 34.13 0.003 0.08% 0.36% 37,285,058 325,072,748
265 PONTANG KASERANGAN 287,787,690 8,477 0.006 0.14% 91 0.002 0.05% 2.84 0.002 0.02% 46.12 0.004 0.11% 0.33% 34,112,901 321,900,591
266 PONTANG KELAPIAN 287,787,690 6,801 0.005 0.11% 73 0.001 0.04% 1.60 0.001 0.01% 42.22 0.003 0.10% 0.27% 28,158,456 315,946,146
267 PONTANG KUBANG PUJI 287,787,690 10,333 0.007 0.17% 122 0.002 0.07% 6.84 0.005 0.05% 42.28 0.003 0.10% 0.40% 41,359,865 329,147,555
268 PONTANG LINDUK 287,787,690 10,365 0.007 0.17% 229 0.004 0.14% 11.34 0.008 0.08% 41.89 0.003 0.10% 0.49% 51,374,083 339,161,773
269 PONTANG PONTANG 287,787,690 8,264 0.005 0.14% 80 0.001 0.05% 1.20 0.001 0.01% 25.35 0.002 0.06% 0.25% 26,561,273 314,348,963
270 PONTANG PULOKENCANA 287,787,690 8,568 0.006 0.14% 172 0.003 0.10% 3.37 0.003 0.03% 29.33 0.002 0.07% 0.34% 35,423,464 323,211,154
271 PONTANG SINGARAJAN 287,787,690 8,759 0.006 0.15% 67 0.001 0.04% 1.27 0.001 0.01% 19.77 0.002 0.05% 0.24% 25,264,482 313,052,172
272 PONTANG SUKA JAYA 287,787,690 8,986 0.006 0.15% 223 0.004 0.13% 10.70 0.008 0.08% 44.59 0.004 0.11% 0.47% 48,800,665 336,588,355
273 PONTANG SUKANEGARA 287,787,690 5,211 0.003 0.09% 71 0.001 0.04% 3.12 0.002 0.02% 35.33 0.003 0.09% 0.24% 24,718,339 312,506,029
274 PONTANG WANAYASA 287,787,690 4,870 0.003 0.08% 56 0.001 0.03% 8.52 0.006 0.06% 42.14 0.003 0.10% 0.28% 29,099,811 316,887,501
Realisasi Penerimaan
Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
Tahun 2014
Proporsi Realisasi
Penerimaan Hasil
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Tahun 2014
Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
No. Kecamatan Desa
Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
Merata
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional
Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah
264 PONTANG DOMAS 54,070,533.00 103,508,709 0.0006450 7,579,546 61,650,079
265 PONTANG KASERANGAN 54,070,533.00 13,865,399 0.0000864 1,015,310 55,085,843
266 PONTANG KELAPIAN 54,070,533.00 11,373,755 0.0000709 832,856 54,903,389
267 PONTANG KUBANG PUJI 54,070,533.00 56,831,027 0.0003541 4,161,518 58,232,051
268 PONTANG LINDUK 54,070,533.00 101,793,536 0.0006343 7,453,950 61,524,483
269 PONTANG PONTANG 54,070,533.00 4,580,045 0.0000285 335,379 54,405,912
270 PONTANG PULOKENCANA 54,070,533.00 46,578,475 0.0002902 3,410,763 57,481,296
271 PONTANG SINGARAJAN 54,070,533.00 11,162,429 0.0000696 817,382 54,887,915
272 PONTANG SUKA JAYA 54,070,533.00 407,131,794 0.0025370 29,812,701 83,883,234
273 PONTANG SUKANEGARA 54,070,533.00 15,293,487 0.0000953 1,119,883 55,190,416
274 PONTANG WANAYASA 54,070,533.00 115,779,341 0.0007215 8,478,077 62,548,610
Provinsi (36) Provinsi Banten
Kabupaten (04) Kab. Serang
No. KdKec Kecamatan KdDesa Desa JP JP PEMDA JPM JPM PEMDA LW LW PEMDA IKG
Data Dasar Penghitungan Dana Desa
86 122 PONTANG 009 DOMAS 4276 9,677 186 107 8.98 7.29 34.13
87 122 PONTANG 011 KASERANGAN 4577 6,801 70 73 3.59 1.60 46.12
88 122 PONTANG 006 KELAPIAN 4161 8,477 140 92 2.01 2.84 42.22
89 122 PONTANG 008 KUBANG PUJI 5310 10,333 85 124 8.65 6.84 42.28
90 122 PONTANG 003 LINDUK 5192 10,365 170 229 14.34 11.34 41.89
91 122 PONTANG 001 PONTANG 4118 8,264 78 80 1.62 1.20 25.35
92 122 PONTANG 004 PULOKENCANA 3990 8,568 264 174 3.91 3.37 29.33
93 122 PONTANG 010 SINGARAJAN 4618 8,759 52 67 1.61 1.27 19.77
94 122 PONTANG 013 SUKA JAYA 3837 8,986 410 224 13.52 10.70 44.59
95 122 PONTANG 002 SUKANEGARA 2600 5,211 57 71 3.98 3.12 35.33
96 122 PONTANG 012 WANAYASA 2566 4,870 26 56 9.04 8.52 42.14
RIWAYAT HIDUP
Nama : Lisna Fajrianti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 24 Juli 1994
Agama : Islam
Alamat : Ling, Cilaku Rt 01 Rw 01 Kelurahan Banjar Sari
Kecamatan Cipocok Jaya Serang Banten
Email : [email protected]
Moto Hidup : Man jadda wa jada, Man shabara zhafira, Man sara
ala darbi washala. (siapa yang bersungguh-sungguh
pasti berhasil, siapa yang bersabar pasti beruntung,
siapa menapaki jalan-Nya akan sampai tujuan.
Pendidikan Formal :
SDN Banjar Sari 1
SMP N 10 KOTA SERANG
SMA N 6 KOTA SERANG
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Pengalaman organisasi :
Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP UNTIRTA
Sekertaris Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP UNTIRTA