pmk.07... · alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk...

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 /PMK.07/2020TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 205/ PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentangKebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19 ) dan/atau dalam rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019

{ COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa;

c. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran,

penatausahaan, pedoman penggunaan, dan

pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa,

perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang

Pengelolaan Dana Desa;

www.jdih.kemenkeu.go.id

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c,perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor205/ PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara danStabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Vims Disease 2019 ( COVID-19 ) dan/atau dalamrangka Menghadapi Ancaman yang MembahayakanPerekonomian Nasional dan/atau Stabilitas SistemKeuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentangDana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir kali denganPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentangKementerian Keuangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 51);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentangPerubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);


https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTahun~1945UUD.htm

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/39TAHUN2008UU.HTM

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/1TAHUN2020PERPPU.pdf

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/28TAHUN2015PERPRES.PDF

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/60TAHUN2014PP.HTM

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/54TAHUN2020PERPRES.pdf

- 3 -

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/ PMK.01/ 2018tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKeuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 87/ PMK.01/2019tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Keuangan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 641);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

205/ PMK.07/ 2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.

Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 29 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1(satu) angka yaitu angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya

disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negarayang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Negara kepada Daerah dan Desa dalamrangka mendanai pelaksanaan urusan yang telahdiserahkan kepada Daerah dan Desa.


https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/217~PMK.01~2018Per.pdf



- 4 -

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebutPemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan negara RepublikIndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden danmenteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerahadalah kesatuan masyarakat hukum yangmempunyai batas-batas wilayah berwenangmengatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalamsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsiatau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kotabagi daerah kota.

6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yangdisebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebutdengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalahkesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur danmengurus urusan pemerintahan, kepentinganmasyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisionalyang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangdiperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai


- 5 -

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaan kemasyarakatan, danpemberdayaan masyarakat.

9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desayang akan diterima oleh setiap Desa secara meratayang besarnya dihitung berdasarkan persentasetertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagidengan jumlah desa secara nasional.

10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung denganmemperhatikan status Desa tertinggal dan Desasangat tertinggal, yang memiliki jumlah pendudukmiskin tinggi.

11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepadadesa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung denganmemperhatikan jumlah penduduk Desa, angkakemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkatkesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

13. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnyadisingkat IKK adalah indeks yang mencerminkantingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkantingkat kemahalan harga prasarana fisik secararelatif antarDaerah.

14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnyadisebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkantingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkanvariabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisiinfrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

15. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi danayang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaanDana Desa.

16. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yangselanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabatpemegang kewenangan penggunaan anggarankementerian negara/ lembaga.

17. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara UmumNegara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah

unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan


- 6 -

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan danbertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yangberasal dari Bagian Anggaran Bendahara UmumNegara.

18. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yangselanjutnya disingkat BA BUN adalah bagiananggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagiananggaran kementerian negara/ lembaga.

19. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negarayang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuankerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantorpusat maupun kantor daerah atau satuan kerja dikementerian negara/ lembaga yang memperolehpenugasan dari Menteri Keuangan untukmelaksanakan kewenangan dan tanggung jawabpengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BendaharaUmum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUNadalah dokumen pelaksanaan anggarandisusun oleh PPA BUN.

21. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara UmumNegara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKABUN Dana Desa adalah dokumen perencanaananggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhandana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUNTransfer Non Dana Perimbangan.

22. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara UmumNegara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yangselanjutnya disingkat RDP BUN TKDD adalahdokumen perencanaan anggaran BA BUN yangmerupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerahdan Dana Desa.

23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yangselanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikalDirektorat Jenderal Perbendaharaan yangmemperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negarauntuk melaksanakan sebagian fungsi KuasaBendahara Umum Negara.

yang


- 7 -

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangselanjutnya disingkat APBN adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan negara yangdisetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan daerahdisetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnyadisebut APBDes adalah rencana keuangan tahunanPemerintahan Desa.

27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnyadisingkat

penyimpanan uang negara yang ditentukan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

untuk menampung seluruh penerimaan negara dan

membayar seluruh pengeluaran negara pada bank

sentral.28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya

disingkatpenyimpanan uang daerah yang ditentukan olehgubernur, bupati, atau walikota untuk menampungseluruh penerimaan daerah dan membayar seluruhpengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

29. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKDadalah rekening tempat penyimpanan uangPemerintahan Desa yang menampung seluruh

penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh

pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.30. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya

disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai

kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa

yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi

dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COV7D-19).

yang

RKUN adalah rekening tempat

adalah rekening tempatRKUD


- 8 -

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 diubah, sehinggaPasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui

RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desasetiap Daerah kabupaten/ kota dan penyaluran danahasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerahkabupaten/ kota dan penyaluran dana hasilpemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkansurat kuasa pemindahbukuan Dana Desa daribupati/wali kota.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, denganketentuan:a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40%

(empat puluh persen);b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%

(empat puluh persen); danc. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20%

(dua puluh persen).(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiridilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60%

(enam puluh persen); danb. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%

(empat puluh persen) .

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

merupakan status Desa hasil penilaian yangdilakukan setiap tahun dan ditetapkan olehKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.


- 9 -

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 24 diubah,sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah KepalaKPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DanaDesa menerima dokumen persyaratan penyalurandari bupati/wali kota, dengan ketentuan:a. tahap I berupa:

1. peraturan bupati/wali kota mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana

Desa setiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa tahun anggaransebelumnya; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap IImenunjukkan realisasi penyerapan paling

sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

dan capaian keluaran menunjukkan paling

sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

2. laporan konvergensi pencegahan stuntingtingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;dan

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapankeluarga penerima manfaat BLT Desa.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran

dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:


- 10 -

a. tahap I berupa:1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara

pembagian dan penetapan rincian Dana Desasetiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaiankeluaran Dana Desa tahun anggaransebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaiankeluaran Dana Desa tahap I menunjukkanrealisasi penyerapan paling sedikit sebesar75% (tujuh puluh lima persen) dan capaiankeluaran menunjukkan paling sedikit sebesar50% (lima puluh persen);

3. laporan konvergensi pencegahan stuntingtingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapankeluarga penerima manfaat BLT Desa.

(3) Bupati/wali kota bertanggungjawab untukmenerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DanaDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aangka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruhDesa, dan wajib disampaikan pada saatpenyampaian dokumen persyaratan penyalurantahap I pertama kali.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2)huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-ratapersentase capaian keluaran dari seluruh kegiatansetiap desa.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dancapaian keluaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuankeluaran, dan capaian keluaran.


- 1 1 -

(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikandengan surat pengantar yang ditandatangani olehbupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kotaatau pejabat yang ditunjuk.Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy)dan/atau dokumen elektronik (softcopy) .Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimanadimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yangdisediakanPerbendaharaan.

(7 )

(8)

oleh Direktorat Jenderal

4. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) Pasalyaitu Pasal 24A dan Pasal 24B, yang berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 24A(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I,

Dana Desa disalurkan dengan persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1),dengan tambahan ketentuan:a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, denganbesaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas

persen), dengan persyaratan Peraturan KepalaDesa mengenai penetapan keluarga penerimamanfaat BLT Desa;

2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen),dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLTDesa bulan pertama; dan

3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen),dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLTDesa bulan kedua;


- 12 -

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap IIIdilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluransebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLTDesa.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap Isebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):a. Untuk Dana Desa yang diterima belum

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23dan memenuhi persyaratan

penyaluran sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (1); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLTDesa; dan

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudahdibelanjakan, diatur dengan ketentuan:1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, denganbesaran dan persyaratan setiap bulan masing-

masing:a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas

persen) , dengan persyaratan PeraturanKepala Desa mengenai penetapan keluarga

penerima manfaat BLT Desa;b) bulan kedua 15% (lima belas persen),

dengan persyaratan laporan pelaksanaanBLT Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), denganpersyaratan laporan pelaksanaan BLT Desabulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLTDesa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap IIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):

(4)ayat


- 13 -

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakansesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) danmemenuhi persyaratan penyaluran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLTDesa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKDsecara bertahap sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) maupunpenyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untukmembayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLTDesa dapat menggunakan Dana Desa tahapberikutnya.

Pasal 24B(1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur

Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (5), Dana Desa disalurkan denganpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (2), dengan tambahan ketentuan:

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanandalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, denganbesaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh

persen), dengan persyaratan Peraturan KepalaDesa mengenai penetapan keluarga penerimamanfaat BLT Desa;

2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), denganpersyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa

bulan pertama; dan3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan

persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desabulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakansesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan


- 14 -

memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan


(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salurDana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (5):a. Untuk Dana Desa yang diterima belum

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan

sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5)dan memenuhi persyaratan penyaluransebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (2); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLTDesa;




persen) , dengan persyaratan PeraturanKepala Desa mengenai penetapan keluargapenerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen),dengan persyaratan laporan pelaksanaanBLT Desa bulan pertama; dan


2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLTDesa; dan

c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakannamun tidak mencukupi untuk mendanai BLTDesa, Pemerintah Desa dapat mengajukan


- 15 -

permohonan penyaluran Dana Desa tahap IIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) .

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Pasal 25 diubah,sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumenpersyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota,dengan ketentuan:a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai

APBDes;b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa tahun anggaransebelumnya; dan

c. tahap III berupa:1. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap IImenunjukkan realisasi penyerapan palingsedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)dan capaian keluaran menunjukkan palingsedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stuntingtingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratanpenyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (2), kepala desa menyampaikan dokumenpersyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota,dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenaiAPBDes; dan

b. tahap II berupa:1. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya;


- 16 -

2. laporan realisasi penyerapan dan capaiankeluaran Dana Desa tahap I menunjukkanrealisasi penyerapan paling sedikit sebesar75% (tujuh puluh lima persen) dan capaiankeluaran menunjukkan paling sedikit sebesar50% (lima puluh persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan stuntingtingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2)huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-ratapersentase capaian keluaran dari seluruh kegiatansetiap desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dancapaian keluaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabelreferensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan,uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan,dan capaian keluaran.

(5) Bupati/wali kota melakukan verifikasi kesesuaiandokumen persyaratan penyaluran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisipenyerapan dan capaian keluaran sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) .

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (5) , bupati/wali kota menyampaikandokumen persyaratan penyaluran atas Desa yanglayak salur kepada Kepala KPPN selaku KPAPenyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksudpada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan inputdata, kepala desa menyampaikan perubahan tabelreferensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukanpemutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksudpada ayat (7) mengacu pada peraturan yang

ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.


- 17 -

6. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) Pasalyaitu Pasal 25A dan Pasal 25B, yang berbunyi sebagaiberikut:

Pasar 25A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap Isebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4),kepala desa menyampaikan dokumen persyaratanpenyaluran kepada bupati/ wali kota, denganketentuan:

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanandalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, denganbesaran dan persyaratan setiap bulan masing-

masing:1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas

persen), dengan persyaratan peraturan kepala

desa mengenai penetapan keluarga penerimamanfaat BLT Desa;

2. bulan kedua 15% (lima belas persen) , denganpersyaratan laporan pelaksanaan BLT Desabulan pertama; dan

3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen) , denganpersyaratan laporan pelaksanaan BLT Desabulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap IIIdilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluransebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);dan


(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap Isebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) :

a. Untuk Dana Desa yang diterima belumdibelanjakan, diatur dengan ketentuan:1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23

dan memenuhi persyaratan(4)ayat


- 18 -

penyaluran sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (1); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLTDesa; dan



masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belaspersen), dengan persyaratan peraturankepala desa mengenai penetapan keluargapenerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen) ,dengan persyaratan laporan pelaksanaanBLT Desa bulan pertama; dan


2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLTDesa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap IIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakansesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) danmemenuhi persyaratan penyaluran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLTDesa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKDsecara bertahap sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) maupunpenyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untukmembayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLTDesa dapat menggunakan Dana Desa tahapberikutnya.


- 19 -

Pasal 25B(1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur

Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (5) , Dana Desa disalurkan denganketentuan:

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanandalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, denganbesaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluhpersen) , dengan persyaratan peraturan kepaladesa mengenai penetapan keluarga penerimamanfaat BLT Desa;

2. bulan kedua 20% (dua puluh persen) , denganpersyaratan laporan pelaksanaan BLT Desabulan pertama; dan

3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), denganpersyaratan laporan pelaksanaan BLT Desabulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakansesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) danmemenuhi persyaratan penyaluran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan


(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salurDana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (5):

a. Untuk Dana Desa yang diterima belumdibelanjakan, diatur dengan ketentuan:1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan

sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5)dan memenuhi persyaratan penyaluransebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (2); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLTDesa.

7www.jdih.kemenkeu.go.id

- 20 -




persen) , dengan persyaratan Peraturan

Kepala Desa mengenai penetapan keluarga

penerima manfaat BLT Desa;b) bulan kedua 15% (lima belas persen),

dengan persyaratan laporan pelaksanaan

BLT Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan

persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa

bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT

Desa; dan

c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan

namun tidak mencukupi untuk mendanai BLTDesa, Pemerintah Desa dapat mengajukan

permohonan penyaluran Dana Desa tahap II

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 1

(satu) ayat yaitu ayat (1A) , sehingga Pasal 32 berbunyisebagai berikut:

Pasal 32

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk

membiayai pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan

kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja

Pemerintah Desa.


- 21 -

(1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalamrangka menanggulangi dampak ekonomi ataspandemi Corona Vims Disease 2019 { COVID-19) ,antara lain berupa:a. kegiatan penanganan pandemi Corona Vims

Disease 2019 (COV7D-19); dan/ataub. jaring pengaman sosial di Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksudpada ayat berpedoman pada prioritaspenggunaan Dana Desa yang ditetapkan olehMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi.

(1)

8. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasalyaitu Pasal 32A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupaBLT Desa kepada keluarga miskin atau tidakmampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan danmelaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1);

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitmemenuhi kriteria sebagai berikut:a. keluarga miskin atau tidak mampu yang

berdomisili di Desa bersangkutan; danb. tidak termasuk penerima bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, danKartu Pra Kerja.

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkanData Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari

Kementerian Sosial.


- 22 -

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratusribu rupiah) per keluarga penerima manfaat perbulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga)bulan.

(6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ,dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yangditerima Desa yang bersangkutan.

(7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desasebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidakmencukupi, kepala desa dapat menggunakan DanaDesa melebihi batasan tersebut setelah mendapatpersetujuan dari bupati/wali kota atau pejabat yangditunjuk.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,penetapan data keluarga penerima manfaat BLTDesa dan pelaksanaan pemberian BLT Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olehKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritaspenggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 ayat (1A) dan ayat (2) setelahmendapat persetujuan bupati/wali kota.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), bupati/ wali kotamemastikan pengalokasian Dana Desa untukkegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi

dan/atau kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.


- 23 -

(3) Persetujuan bupati/ wali kota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasirancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaanDana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLTDesa.Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapatmelakukan pendampingan atas penggunaan DanaDesa.Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedomanyang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

(1)

(2)

(3)

11. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasalyaitu Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkandan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2) ,dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluranDana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;

(2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidakmenganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatanBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A

ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan DanaDesa sebesar 50% (lima puluh persen) dari DanaDesa yang akan disalurkan pada tahap II tahunanggaran berikutnya.


- 24 -

12. Mengubah Lampiran huruf c format laporan realisasipenyerapan dan capaian keluaran Dana Desa padaPasal 50 dan menambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h,sehingga Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50Ketentuan mengenai:

format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 25A,dan Pasal 25B,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

h.

13. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyisebagai berikut:

Pasal 52Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatifsisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai

dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakanatau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaranberikutnya dengan bupati/wali kota paling lambat

minggu kedua bulan Oktober 2020.

Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD

Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018

hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober2020.

Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di

RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambatbulan Juli 2020.

Bupati/wali kota melakukan rekonsiliasi dengan

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik danDana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desatahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetoroleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015

(1)

(2)

(3)

(4)


- 25 -

sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan keRKD paling lambat akhir bulan November 2020.

Bupati/wali kota menyetorkan sisa Dana Desa diRKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksudpada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulanDesember 2020.Dalam hal bupati/wali kota tidak menyetorkan sisaDana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud padaayat (5) , Menteri Keuangan memperhitungkan sisaDana Desa tersebut melalui pemotongan DanaAlokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahunanggaran berikutnya.Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau DanaBagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ,ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuanganyang ditandatangani oleh Direktur JenderalPerimbangan Keuangan atas nama MenteriKeuangan.Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidakdianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020,sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saatpenyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran

2020 .

Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporanrealisasi penyerapan dan capaian keluaran DanaDesa tahun anggaran sebelumnya.

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

14. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasalyaitu Pasal 53A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangkapelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur


- 26 -

Jenderal Perbendaharaan baik secara bersama-samamaupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal II1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran

2020:

a. yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada

bupati/wali kota dan/atau sudah diajukan ke KPPN;

dan

b. yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepadaKPPN namun diperlukan penyesuaian/ perbaikan

dokumen,

penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebutdilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana

Desa.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.


- 27 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakartapada tanggal 20 April 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 384

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Umum

\T / jTITIN KRISNI^TI JNIP 197301l-3;4.^a03".2 002


-28

-

LAM

PIRA

NPE

RATU

RAN

MEN

TERI

KEU

AN

GA

NR

EPU

BLI

KIN

DO

NES

IAN

OM

OR

40/P

MK. 07

/202

0TE

NTA

NG

PER

UB

AH

AN

ATA

SPE

RA

TUR

AN

MEN

TER

IK

EUA

NG

AN

NO

MO

R20

5/P

MK

.07

/201

9TE

NTA

NG

PEN

GEL

OLA

AN

DA

NA

DES

A

C.

FOR

MA

TL

APO

RA

NR

EA

LIS

ASI

PEN

YE

RA

PAN

DA

NC

APA

IAN

KE

LU

AR

AN

DA

NA

DE

SA

LAPO

RA

NR

EALI

SASI

PEN

YER

APA

ND

AN

CA

PAIA

NK

ELU

AR

AN

DA

NA

DE

SAT

AH

AP

TAH

UN

AN

GG

AR

AN

PEM

ERIN

TAH

DE

SAK

ECA

MA

TAN

KA

BU

PAT

EN

/KO

TA

Pag

uD

esa

Rp.

Rek

enin

gA

NG

GA

RA

NR

EA

LIS

ASI

SISA

DU

RA

SIU

PAH

KPM

BLT

UR

AIA

NK

ELU

AR

AN

VO

LU

ME

KE

LU

AR

AN

CA

RA

PEN

GA

DA

AN

%C

APA

IAN

KEL

UA

RA

NT

EN

AG

AK

ER

JAU

RA

IAN

KET

12

bb

dR

p.R

p.R

p.O

ran

gH

ari

Rp

KK

Rp

ac

ac

12

34

56

78

=6-7

910

121

311

14

15

4PE

ND

APA

TAN

42

TR

AN

SFE

R2

14

DA

NA

DES

AJU

ML

AH

PEN

DA

PATA

N

5B

ELA

NJA

1B

IDA

NG

PEN

YEL

ENG

GA

RA

AN

PEM

ER

INT

AH

AN

11

SUB

BID

AN

G

11

01

KEG

IATA

N

dst.

11

02

ww

w.jd

ih.k

emen

keu.

go.id

-29

-

2B

IDA

NG

PEL

AK

SAN

AA

NPE

MB

AN

GU

NA

ND

ESA

12

SUB

BID

AN

G

KEG

IATA

N2

101 02

dst.

21

3B

IDA

NG

PEM

BIN

AA

NK

EMA

SYA

RA

KA

TAN

DE

SA3

1SU

BB

IDA

NG

31

01K

EGIA

TAN

102

dst .

3 4B

IDA

NG

PEM

BE

RD

AY

AA

NK

EM

ASY

AR

AK

AT

AN

DE

SA4

1SU

BB

IDA

NG

KEG

IATA

N4

101

dst.

41

02

5B

IDA

NG

PEN

AN

GG

UL

AN

GA

NB

EN

CA

NA

,K

EA

DA

AN

DA

RU

RA

TD

AN

ME

ND

ESA

KD

ESA

51

SUB

BID

AN

GPE

NA

NG

GU

LA

NG

AN

BE

NC

AN

A5

100

PEN

AN

GG

ULA

NG

AN

BEN

CA

NA

500

5B

elan

jaT

akT

erdu

ga1

4

Bel

anja

Tak

Ter

duga

51

005

14

005

101

Bel

anja

Tak

Ter

duga

51

4

ww

w.jd

ih.k

emen

keu.

go.id

-30

-

1.St

erili

sasi

fasi

litas

umum

dan

fasi

litas

sosi

alD

esa

* )2.

Peny

edia

anO

bat -o

bata

n* )

3.Pe

mbu

atan

Rua

ngIs

olas

i Diri

/Kar

antin

aM

andi

ri* )

4 .Pe

nyed

iaan

Ala

tPer

lindu

ngan

Diri

( Mas

ker,

APD

untu

kR

elaw

an, d

st)*

)

5.P

embu

atan

Ant

isep

tik( h

and

sani

tize

r )/D

isin

fekt

an* )

6. d

ll* )

52

SUB

BID

AN

GK

EAD

AA

ND

AR

UR

AT

52

00K

EAD

AA

ND

AR

UR

AT

52

005

4B

elan

jaT

akT

erdu

ga

52

005

41

Bel

anja

Tak

Ter

duga

52

005

101

Bel

anja

Tak

Ter

duga

4

53

SUB

BID

AN

GK

EAD

AA

NM

END

ESA

K

53

00K

EAD

AA

NM

END

ESA

K

53

005

Bel

anja

Tak

Ter

duga

4

5B

elan

jaT

akT

erdu

ga3

005

41

53

005

101

Bel

anja

Tak

Ter

duga

4

1 .B

antu

anL

angs

ung

Tun

ai( B

LT)*

)

BLT

Bul

anP

erta

ma

BLT

Bul

anke

dst

ww

w.jd

ih.k

emen

keu.

go.id

-31

-

6PE

MB

IAY

AA

N

62

Pen

gelu

aran

Pem

biay

aan

Peny

erta

anM

odal

Des

a6

22

Peny

erta

anM

odal

Des

a6

22

1

JUM

LA

HPE

MB

IAY

AA

N

JUM

LA

H(P

EN

DA

PAT

AN

-BE

LA

NJA

-PE

MB

IAY

AA

N)

Tid

akm

engi

kat

pada

peno

mor

anda

nna

ma

kegi

atan

.*

2020

Kep

ala

Des

a

ww

w.jd

ih.k

emen

keu.

go.id

-32

-

PET

UN

JUK

PEN

GIS

IAN

LA

POR

AN

RE

AL

ISA

SIPE

NY

ER

APA

ND

AN

CA

PAIA

NK

EL

UA

RA

ND

AN

AD

ESA

Ura

ian

Nom

orK

olom

1di

isid

enga

nK

ode

Rek

enin

gse

suai

deng

anA

PBD

esa

1K

olom

2di

isid

enga

nur

aian

pend

apat

an, b

elan

jada

npe

mbi

ayaa

nya

ngm

engg

unak

anD

ana

Des

a2

Kol

om3

diis

i den

gan

urai

anke

luar

an. M

isal

:Pem

bang

unan

Jala

n3

Kol

om4

diis

i den

gan

jum

lah

volu

me

kelu

aran

yang

terd

iri j

umla

hda

nsa

tuan

kelu

aran

. Mis

al: 5

00m

eter

4K

olom

5di

isi d

enga

nca

rape

ngad

aan.

Mis

al: s

wak

elol

a ,ko

ntra

ktua

l5

Kol

om6

diis

i den

gan

jum

lah

angg

aran

dala

msa

tuan

Rup

iah

6K

olom

7di

isi d

enga

nju

mla

hre

alis

asid

alam

satu

anR

upia

h7

Kol

om8

diis

i den

gan

selis

ihan

tara

angg

aran

dan

real

isas

idal

amsa

tuan

Rup

iah

8K

olom

9di

isi d

enga

npe

rsen

tase

capa

ian

kelu

aran

deng

anpe

rhitu

ngan

seba

gai

beri

kut:

9a.

Keg

iata

npe

mba

ngun

an/p

emel

ihar

aan

/pen

gem

bang

anfi

sik

dihi

tung

sesu

aipe

rkem

bang

anpe

nyel

esai

anfi

sik

dila

pang

anda

nfo

tob .

Keg

iata

nno

nfi

sik

dihi

tung

deng

anca

ra:

Pen

yele

saia

nke

rtas

kerj

a /ke

rang

kaac

uan

kerj

ayan

gm

emua

t lat

arbe

laka

ng,t

ujua

n,l

okas

i ,ta

rget

/sas

aran

,dan

angg

aran

,seb

esar

30%

;

Und

anga

npe

laks

anaa

nke

giat

an, d

afta

rpe

sert

ape

lati

han

dan

konf

irm

asi

peng

ajar

,seb

esar

50%

;K

egia

tan

tela

hte

rlak

sana

, seb

esar

80%

;dan

Lap

oran

Pel

aksa

naan

Keg

iata

nda

nFo

to, s

ebes

ar10

0%K

olom

10,

11,d

an12

dala

mra

ngka

pela

ksan

aan

prog

ram

cash

for

wor

kysn

gdi

isi

hany

aun

tuk

kegi

atan

Dan

aD

esa

pada

Bid

ang

Pel

aksa

naan

Pem

bang

unan

Des

a.10

Kol

om13

dan

14da

lam

rang

kape

laks

anaa

nja

ring

peng

aman

sosi

alpr

ogra

mB

antu

anL

angs

ung

Tun

aike

pada

kelu

arga

pene

rim

am

anfa

atya

ngdi

isi

hany

aun

tuk

kegi

atan

Dan

aD

esa

pada

bida

ngB

idan

gPe

nang

gula

ngan

Ben

cana

,Kea

daan

Dar

urat

Dan

Men

desa

kD

esa.

11

Kol

om15

diis

i den

gan

kete

rang

an,m

isal

: ber

apa

kelu

aran

yang

tela

hte

rlak

sana

(kua

ntit

as)

12

ww

w.jd

ih.k

emen

keu.

go.id

-33

-

H. F

OR

MA

TLA

POR

AN

PELA

KSA

NA

AN

BA

NTU

AN

LAN

GSU

NG

TUN

AI

DE

SA

LAPO

RA

NPE

LAK

SAN

AA

NB

AN

TUA

NLA

NG

SUN

GTU

NA

ID

ESA

(BLT

-DES

A)

KEC

AM

ATA

ND

ESA

KA

BU

PATE

N

TAN

DA

TAN

GA

N/

CA

PJE

MPO

LN

AM

AK

EPA

LAK

ELU

AR

GA

/Y

AN

GM

EWA

KIL

ITA

NG

GA

LPE

NER

IMA

AN

NO

NIK

JUM

LAH

PEN

ERIM

AA

N

i2

34

56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ww

w.jd

ih.k

emen

keu.

go.id

-3

4-

13 14 15

YA

NG

MEM

BAY

AR

KA

UR

/KA

SI( P

KA

)TE

LAH

DIV

ERIF

KA

SIO

LEH

SEK

RET

AR

IAS

DES

A

)(

()

MEN

GET

AH

UI

KEP

ALA

DES

A

()

MEN

TERI

KEU

AN

GA

NR

EPU

BLI

KIN

DO

NES

IA,

ttd .

SRI

MU

LYA

NI I

ND

RA

WA

TI

Salin

anse

suai

deng

anas

linya

Kep

ala

Bir

oU

mu

u.b .

Pit.

Kep

ala

Bag

iid

min

istr

asi K

emen

teri

an

TITI

NK

RIS

NI

NIP

1973

0115

192

002

ww

w.jd

ih.k

emen

keu.

go.id

pmk.07... · alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk...

Documents