peranan pengujian kendaraan bermotor di dishub kota bkt dalam meningkatkan pelayanan publik
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor
pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang kelancaran
mobilitas masyarakat untuk beraktivitas di sektor-sektor lain.Menyadari
hal itu, peningkatan sumber daya manusia dibidang pengujian kendaraan
bermotor merupakan salah satu prioritas program pembangunan yang
dilaksanakan di Pemko Bukittinggi terutama di Dinas Perhubungan Kota
Bukittinggi.
Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di sebelumnya
merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi namun sejak dikeluarkan
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah) kewenangan penyelenggaraan berada pada
Pemerintah Kabupaten/ Kota.
Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua
aspek yaitu: keamanan (safety) dan pencemaran (pollution). Aspek
keamanan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek
pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Di dalam
program pemeliharaan kendaraan bermotor terdapat komponen pengujian
yang lazim dikenal dengan Uji Kendaraan Bermotor (atau dalam bahasa
keseharian disebut Keur) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah c.q.
Instansi Perhubungan.
Peran system pengujian dalam pencapaian kriteria tersebut adalah
sangat menentukan, walaupun dalam implementasinya akan
menghadapai berbagai masalah yang sangat kompleks, karena
memerlukan suatu penanganan yang terpadu dalam memastikan
kelayakan jalan seluruh kendaraan bermotor secara berkesinambungan.
Pentingnya peranan Pengujian Kendaraan Bermotor ini bagi
masyarakat, dan bagi Pemerintahan Daerah, maka penulis tertarik untuk
membuat makalah tentang “ Peranan Unit Pengujian Kendaraan
Bermotor (UPTD) di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam
meningkatkan PAD dan Pelayanan terhadap Masyarakat.”
B. TUJUAN PENULISAN
1. Sejauh mana peranan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) di
Dishub Kota Bukittinggi dalam meningkatkan PAD dan pelayanan
terhadap masyarakat di daerah Kota Bukittinggi.
2. Memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat betapa
pentingnya Pengujian Kendaraan Bermotor bagi keselamatan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengujian Kendaraan Bermotor
Menurut UU LLAJ setiap kendaraan bermotor yang wajib diuji
yang beroperasi di jalan wajib diuji, namun PP Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi menegaskan bahwa kendaraan wajib
uji berkala adalah : Mobil bus, Mobil barang, Kendaraan khusus, Kereta
gandengan dan tempelan dan Kendaraan umum.
Sepeda motor dan kendaraan pribadi meskipun belum ada kewajiban uji
berkala namun sebenarnya sebelum diproduksi secara masal telah diuji
type oleh Departemen Perhubungan.
Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah
serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan
khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik
jalan.
Uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan
terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang
bangun dan rekayasa kendaraan bermotor , kereta gandengan atau kereta
tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan atau dirakit
dan atau dimpor secara masal serta kendaraan bermotor yang
dimodifikasi. Yang dimaksud modifikasi adalah perubahan yang
dilakukan pembuat dan/atau perakit dan/atau pemodifikasi kendaraan
bermotor terhadap ciri-ciri utama kendaraan dasarnya.
Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB dan
pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan
akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji.
B. Peranan dan Manfaat Pengujian Kendaraan Bermotor
Adapun pada prakteknya Pengujian kendaraan bermotor mempunyai
peran dan manfaat sebagai berikut :
1. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu
lintas, kebakaran, pencemaran lingkungan, kerusakan – kerusakan
berat pada waktu pemakaian.
2. Kendaraan bermotor yang telah lulus uji telah melalui serangkaian
pemeriksaan dengan peralatan mekanis akan terdeteksi dini adanya
kerusakan – kerusakan teknis agar tidak terjadi hal – hal yang
membahayakan atau kecelakaan. Misalnya ketika efisiensi rem
setelah diuji dengan brake tester hanya menunjukkan 40% padahal
menurut ketentuan minimal adalah 50%, secara teknis sangat
mungkin terjadi rem blong ketika beroperasi di jalan.
3. Pemeriksaan emisi gas buang dimaksudkan untuk mencegah
pencemaran udara, terhadap kendaraan mesin diesel misalnya
dipersyaratkan maksimal 50% opasitas ketebalan asap.
4. Memberikan informasi kepada pengusaha/ pemilik tentang daya
angkut kendaraan, Muatan Sumbu Terberat serta Kelas jalan yang
terendah yang dapat dilalui.
5. Setiap kendaraan yang diuji akan diukur kemampuan daya angkut
maupun MST dipertimbangkan dari kelas jalan terendah yang akan
dilalui berikut kemampuan ban yang tersedia, sehingga dapat
mencegah kerusakan jalan dan jembatan maupun kendaraan itu
sendiri (dengan prasyarat pengusaha/ pemilik mematuhi ketentuan
daya angkut yang diberikan)
6. Memberikan saran – saran perbaikan kepada pengusaha/ pemilik
kendaraan.
Ketika diketahui terdapat penyimpangan dari standard/ ambang batas
yang ditentukan dan diperkirakan dapat berakibat fatal maka
disarankan perbaikan – perbaikan yang harus dilaksanakan sebelum
terjadi kerusakan yang lebih besar. Hal kecil saja misalnya lampu,
bila dibiarkan mati dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.
Objek yang diperiksa
Sistem pengujian yang ideal pada akhirnya akan mewujudkan
suatu kondisi system transportasi jalan sebagai berikut :
1. Meningkatnya efisiensi biaya transportasi yang berhubungan dengan
mobilitas manusia dan barang.
2. Minimalnya distorsi kelancaran lalu lintas jalan yang dikarenakan
jaminan terhadap kelaikan jalan dari seluruh kendaraan bermotor
yang beroperasi di jalan.
3. Mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh
factor teknis kendaraan bermotor.
4. Terkendalinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh
kendaraan bermotor.
5. Merangsang penggunaan bahan bakar yang aman bagi kesehatan dan
lingkungan.
6. Tersosialisasinya criteria laik jalan pada penggunaan kendaraan
bermotor di jalan.
7. Rangsangan terhadap perkembangan teknologi kendaraan bermotor
yang relevan terhadap standar kelaikan jalan yang ditentukan,
dikarenakan tuntutan kebutuhan pasar dan regulasi yang berkembang
secara dinamis.
8. Berkembangnya system pengujian kendaraan bermotor yang sejalan
dengan harmonisasi system pengujian kendaraan bermotor secara
global.
C. Dasar Hukum
1. Undang – Undang RI Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi
3. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM. 63 tahun 1993
tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta
Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus, Karoseri, Bak
Muatan serta Komponen – Komponennya
4. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM. 71 tahun 1993
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bemotor
D. Objek dan Persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor
1. Objek Retribusi
Peraturan Darerah Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 3 menentukan
bahwa objek retribusi adalah kendaraan bermotor, kereta gandengan,
kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan lain yang sejenis.
Untuk kendaraan bermotor yang dimaksud adalah mobil penumpang
umum, mobil bus, dan mobil barang. Jadi yang menjadi kendaraan wajib
uji meliputi :
1. Mobil penumpang umum ;
2. Mobil bus ;
3. Mobil barang ;
4. Kereta gandengan ;
5. Kereta tempelan ;
6. Kendaraan khusus.
Agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemara udara
dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan kendaraan bermotor
diuji secara berkala, uji berkala dimaksud berlaku selama 6 (enam) bulan.
2. Persyaratan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor
a. Pengujian Pertama
Kendaraan yang telah memperoleh sertifikat uji tipe
(Departemen Perhubungan), pemilik kendaraan atau kuasa dari
kendaraan wajib uji mengajukan permohonan kepada Dinas dengan
menggunakan formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan :
1. Sertifikat registrasi uji tipe (Dishub Propinsi);
2. Persyaratan teknis kendaraan;
3. STNK dan BPKB;
4. Foto copy Tanda jati diri pemilik dengan melampirkan aslinya.
b. Pengujian Bekala
Pemilik kendaraan atau kuasa dari kendaraan wajib uji
mengajukan permohonan kepada Dinas dengan menggunakan
formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan :
1. tanda bukti lulus uji yang lama;
2. surat tanda nomor kendaraan;
3. tanda jati diri pemilik kendaraan;
4. Membayar biaya uji.
Pada pengujian berkala, hal-hal berikut ini diperiksa:
Sistem pengereman dan daya pengereman
Lampu-lampu dan daya pancar lampu utama
Emisi gas buang
Dimensi dan bobot kendaraan
Sistem kemudi beserta kaki-kakinya
Speedometer
c. Perubahan Status
Pemilik kendaraan atau kuasa dari kendaraan wajib uji
mengajukan permohonan kepada Dinas dengan menggunakan formulir
yang telah disediakan dan dilampiri dengan :
1. tanda bukti lulus uji yang lama;
2. surat tanda nomor kendaraan;
3. tanda jati diri pemilik kendaraan;
4. Membayar biaya uji.
5. Surat ijin trayek dan Kartu Pengawasan bagi kendaraan angkutan
umum.
d. Perubahan Bentuk
Pemilik kendaraan atau kuasa dari kendaraan wajib uji
mengajukan permohonan kepada Dinas dengan menggunakan formulir
yang telah disediakan dan dilampiri dengan :
1. tanda bukti lulus uji yang lama (buku uji);
2. surat tanda nomor kendaraan;
3. Surat keterangan rubah bentuk dari bengkel karoseri yang telah
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
4. Surat Registrasi Uji Tipe;
5. Legalitas kepemilikan
6. Membayar biaya pengujian.
e. Numpang Uji Kendaraan
Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar
wilayah pengujian yang bersangkutan, dengan mengajukan
permohonan kepada Dinas, dengan memenuhi persyaratan :
1. Melampirkan buku uji lama;
2. Melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
3. Membayar biaya uji.
f. Pemindahan pengujian dari wilayah domisili (Mutasi)
Pemilik kendaraan bermotor dapat melaksanakan mutasi
pengujian kendaraan bermotor dengan cara mengajukan permohonan
kepada Dinas, dengan memenuhi persyaratan :
1. Melampirkan buku uji lama;
2. Melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
3. Membayar biaya uji.
4. Surat keterangan pajak daerah (fiscal).
E. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor baik pada pengujian
statis maupun dinamis, dilaksanakan dengan menggunakan peralatan
yang memenuhi persyaratan standar pelayanan, meliputi :
Alat uji gas buang;
Alat uji suspense roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah
kendaraan bermotor;
Alat uji speedometer;
Alat uji rem;
Alat uji lampu;
Alat ukur berat;
Alat uji kincup roda depan;
Alat uji kaca;
Alat uji pengukur suara;
Alat ukur dimensi;
Kompresor udara;
Generator set;
Peralatan bantu..
Pengujian Kendaraan Bermotor Pengertian : Orang pribadi atau badan yang memiliki
kendaraan umum atau angkutan barang wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor untuk menentukan laik jalan atau tidaknya suatu kendaraan angkutan.
Instansi Pemroses : Dinas Perhubungan Kota BukittinggiSyarat-syarat Permohonan Izin
: Kendaraan Baru : 1. Foto Copy STNK;2. Foto Copy KTP Pemilik (dilampirkan
kalau identitas tidak sesuai dengan STNK);
Kendaraan Ulangan : 1. Foto Copy STNK;2. Foto Copy KTP Pemilik (dilampirkan
kalau identitas tidak sesuai dengan STNK);
Teknis Pemroses : 1. Loket 1 : Pendaftaran dilanjutkan dengan tes fisik kendaraan ( no. mesin dan no. chasis). Kemudian masuk ke uji dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemeriksaan lalu berita
pemeriksaan masuk ke loket 2;2. Loket 2 : Penaggalan masa berlaku dan
pengecapan dilanjutkan denngan penandatanganan buku uji (oleh strata 3);
3. Loket 3 : Penyerahan Flat uji kendaraan dan selanjutnya kendaraan dicat masa berlakunya.
Bentuk Izin : Pengujian Kendaraan Bermotor.Kewenangan Penandatanganan
: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
Jangka Waktu Penyelesaian Izin
: 30 (tiga puluh) menit.
Jangka Waktu Berlakunya
: 6 ( enam ) bulan.
F. Terminologi
Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Bukittinggi yang saat ini
didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 16 Tahun
2004 Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000
Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, mengatur beberapa istilah yang
umum digunakan, diantaranya adalah disebut dibawah ini..
1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Dinas adalah lembaga teknis daerah yang membidangi pengujian
kendaraan bermotor
3. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji
dan atau memeriksa bagian-bagian dan fungsi kerja operasional suatu
system dalam kendaraan berotor, kereta gandengan, kereta tempelan
dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan
teknis dan laik jalan.
4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan
teknis yang berada pada kendaraan itu.
5. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
6. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
tempat duduk sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi.
7. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat
duduk lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.
8. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan
bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang
yang pengangkutannya untuk kepelua khusus atau mengangkut
barang-barang khusus.
9. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil
penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
10. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian
bebannya ditumpu oleh kendaraan.
11. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat
itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
12. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk
menentukan kelaikan jalan.
13. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor terhadap setiap
kendaraan bermotor yang wajib uji yang dilakukan pada periode
waktu tertentu.
14. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang
harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya
pencemara udara dan kebisingan lingkungan pada waktu
dioperasikan
G. Peranan UPKB Dishub Kota Bukittinggi terhadap pelayanan publik
1. Meningkatkan pelayanan Publik
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah,
khususnya kepada Pemerintah Kabupaten / Kota untuk
menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan menggunakan
prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberi kewenangan
untuk mengurus dan mengatur urusan yang telah menjadi
kewenangan daerah.
Kewenangan yang dimiliki daerah antara lain membuat
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta,
prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada
peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan kewenangan yang
dimiliki, pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota
wajib meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah masing-
masing dengan melaksanakan pelayanan prima.
Untuk itu dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan
publik yang prima yang diberikan oleh Pemerintah Daerah khususnya
dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dengan
memberikan pelayanan terhadap masyarakat melalui Unit Pengujian
Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No. 63 Tahun 2003 hakekat dari pelayanan adalah pemberian
pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan
kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.
Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) di Dinas
Perhubungan Kota Bukittinggi memberikan pelayanan yang
membantu kesiapan operasional dan perpanjangan usia pakai
(kelaikan teknis, ekonomis) sarana kerja atau benda, diberikan oleh
penguji teknis, mutu, ahli pemeliharaan dan perawatan kelaikan
teknis kendaraan bermotor.
2. Meningkatkan PAD Kota Bukittinggi
Layanan publik di suatu daerah tentu bertujuan untuk dapat
meningkatkan kepuasan masyarakat yang nantinya berdampak pada
meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).
Kebijaksanaan dari Unit Pengujian Kendaraan Bermotor tentu
saja mendatangkan Pendapatan daerah yang berasal dari restribusi
yang dikenakan pengguna kendaraan bermotor saat melakukan Uji
Kelaikan Kendaraan..
Sejak 11 Agustus 2008 mulai diberlakukan Peraturan Daerah
(Perda) No. 05 tahun 2008 merupakan perubahan atas Perda No. 04
Tahun 2003 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Retribusi pengujian berkala kendaraan sebagaimana diatur perda
tersebut meliputi sejumlah biaya yang dikeluarkan ketika melakukan
pengujian berkala kendaraan bermotor seperti yang dapat dilihat dari
tabel1.
Tabel 1. Biaya Pengujian Berkala KendaraanUPKB Kota Bukittinggi Berdasarkan Perda No. 5 tahun 2008
Uraian Biaya Jenis KendaraanBiaya Administrasi Formulir
Rp 7.500
Biaya Jasa Pengujian ( Upah Uji )
Rp 25.000 Untuk Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus
Rp 15.000 Untuk jenis kendaraan mobil penumpang dan gandengan
Biaya pembuata dan pengecatan tanda samping
Rp 15.000
Biaya Uji, kawat dan Segel
Rp 6.000
Biaya Buku Uji Rp 7.500Total secara keseluruhan
Rp 61.000 Untuk Mobil Bus dan Barang
Total secara keseluruhan
Rp 51.000 Unutk angkuran sewa dan taksi
*) Khusus denda keterlambatan dalam pengujian dibebankan dua persen.
Tabel. 2 Biaya Penilaian Persentase Teknis KendaraanUPKB Kota Bukittinggi Berdasarkan Perda No.5 Tahun 2008
Khusus retribusi penilaian persentase teknis
Rp 25.000 Sepeda Motor
Rp 50.000 Kendaraan mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang
Biaya Lain yaitu :
1. Perda No. 18 tahun 2003 tentang retribusi izin usaha angkutan yang
menjelaskan bahwa bagi angkutan umum dengan kapasitas tempat
duduk 9-16 orang dikenakan retribusi izin usaha
Rp15.000.unit/tahun
2. Perda nomor 16/1999 tentang retribusi izin trayek menjelaskan
bahwa kendaraan angkutan umum dengan kapasitas tempat duduk
9-15 orang dikenakan retribusi izin trayek Rp60.000/tahun/unit
Berdasarkan data junlah kendaraan yang datang uji berkala di
Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) Dishub Kota
Bukittinggi Dapat dilihat dari grafik berikut :
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 20094639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
Grafik UPKB Kota Bukittinggi
Dari Grafik dapat kita lihat adanya peningkatan kesadaran
dari pengguna kendaraan bermotor untuk selalu melakukan Uji
Kendaraan Bermotor di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB)
di Dishub Kota Bukittinggi yang bertempat di daerah Gadut, Kab.
Agam, yang sekaligus menunjukkan adanya peningkatan tiap tahun
terhadap PAD Kota bukittinggi.
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Adapun pada prakteknya Pengujian kendaraan bermotor mempunyai
peran dan manfaat sebagai berikut :
1) Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu
lintas, kebakaran, pencemaran lingkungan, kerusakan – kerusakan
berat pada waktu pemakaian.
2) Kendaraan bermotor yang telah lulus uji telah melalui serangkaian
pemeriksaan dengan peralatan mekanis akan terdeteksi dini adanya
kerusakan – kerusakan teknis agar tidak terjadi hal – hal yang
membahayakan atau kecelakaan. Misalnya ketika efisiensi rem
setelah diuji dengan brake tester hanya menunjukkan 40% padahal
menurut ketentuan minimal adalah 50%, secara teknis sangat
mungkin terjadi rem blong ketika beroperasi di jalan.
3) Pemeriksaan emisi gas buang dimaksudkan untuk mencegah
pencemaran udara, terhadap kendaraan mesin diesel misalnya
dipersyaratkan maksimal 50% opasitas ketebalan asap.
4) Memberikan informasi kepada pengusaha/ pemilik tentang daya
angkut kendaraan, Muatan Sumbu Terberat serta Kelas jalan yang
terendah yang dapat dilalui.
5) Setiap kendaraan yang diuji akan diukur kemampuan daya angkut
maupun MST dipertimbangkan dari kelas jalan terendah yang akan
dilalui berikut kemampuan ban yang tersedia, sehingga dapat
mencegah kerusakan jalan dan jembatan maupun kendaraan itu
sendiri (dengan prasyarat pengusaha/ pemilik mematuhi ketentuan
daya angkut yang diberikan)
6) Memberikan saran – saran perbaikan kepada pengusaha/ pemilik
kendaraan.
Ketika diketahui terdapat penyimpangan dari standard/ ambang batas
yang ditentukan dan diperkirakan dapat berakibat fatal maka
disarankan perbaikan – perbaikan yang harus dilaksanakan sebelum
terjadi kerusakan yang lebih besar. Hal kecil saja misalnya lampu,
bila dibiarkan mati dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.
Objek yang diperiksa
B. SARAN