pengadilan tinggi medan filemembaca surat gugatan penggugat tertanggal 16 januari 2015 dan terdaftar...
TRANSCRIPT
P U T U S A N Nomor : 134/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
TUAN SUWARDI, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 58 Tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Taman
Sari III Taman Polonia Nomor 80 Medan Kelurahan
Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan,
dalam hal ini memberi Kuasa Kepada OKTOMAN
SIMANJUNTAK, SH.MH dan SARONO, SH
(berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Desember
2014) beralamat di Jalan Merbau Lt.II No. 10 D
Medan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding
semula Penggugat;
L a w a n
I. BANK INTERNATIONAL INDONESIA (BII) Pusat di Jakarta, cq Bank
International Indonesia/ May Bank Kantor Cabang
Pembantu Medan, beralamat di Jalan Setia Budi
Medan/ Komplek Setia Budi Centre Nomor 7-A,
Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan
Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding I semula Tergugat I;
II. LINDA, Staff Marketing, Bank International Indonesia/ May Bank
Kantor Cabang Pembantu Medan, d/a Bank
International/ May Bank Kantor Cabang Pembantu
Medan, semula beralamat di Jalan Setia Budi
Medan/ Komplek Setia Budi Centre Nomor 7-A,
Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan
Sunggal, Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya tetapi setidak-tidaknya masih berada
diwilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 2 -
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2015 dan
terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Januari
2015 dengan Register Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut:
- Bahwa benar sekitar Bulan Nopember 2013 ,- Tergugat I melalui Tergugat II ,
(Staf Marketingnya) yang bernama Linda datang langsung kepada/
menjumpai Penggugat (TUAN SUWARDI.SE) dengan menawarkan Vasilitas
Kredit di BII/May Bank (Tergugat), dengan jumlah yang sangat menggiurkan
yakni sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) dan oleh
Penggugat tawaran kredit yang dikemukakan oleh Tergugat II Staff Marketing
Tergugat I tersebut diterima oleh Penggugat , dengan memberikan masukan
kepada Tergugat II yakni bahwa Penggugat akan memindahkan agunannya
dari Bank CIMB Niaga Medan kepada Bank International Indonesia /May
Bank Kantor Cabang Pembantu Medan (Tergugat I) ;
- Bahwa benar kemudian oleh Penggugat tentang maksud pemindahan
agunan kredit yang berada pada Bank CIMB Niaga Medan ke BII (Tergugat I)
telah disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan proses selama 20 (dua
puluh hari), dengan syarat dan atau catatan Penggugat harus membuka
Rekening sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah ) dan oleh Penggugat
telah membuka rekening sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah )
kemudian ditambah lagi Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) , sehingga berjumlah
sebesar Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian dengan tanpa konfirmasi oleh Tergugat I dan
Tergugat II kepada Penggugat dan jaminan /agunan yang diserahkan oleh
Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan atau sekalipun agunan
milik Penggugat tidak dapat dipindahkan (take over) dari Bank CIMB Niaga
Medan ke BII Cabang Pembantu Medan Jalan Setia Budi Medan . akan tetapi
oleh Tergugat I dan Tergugat II tetap mentranper uang Tergugat I ke rekening
Penggugat sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah );
- Bahwa kemudian untuk setoran Bank milik Penggugat jika dijumlahkan
ditambah dengan bunga berjalan menjadi berjumlah sebesar
Rp.116.000.000.-(seratus enam belas juta rupiah ) ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 3 -
- Bahwa kemudian berselang beberapa bulan (sekitar 3 bulan) yang
seyogianya jumlah uang yang ada pada Rekening Penggugat sebesar Rp.
12.116.000.000 ( dua belas milyar seratus enam belas juta rupiah ) , namun
setelah dicek kebenarannya uang Penggugat yang pada rekening Bank
hanya tinggal berjumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah ) , dengan demikian
tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai
perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat dengan cara diduga
telah membobol rekening Bank milik Penggugat sebesar 12.113.000.000._
(dua belas milyar seratus tiga belas juta rupiah ) ;
- Bahwa benar sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat baik
Materiel dan Immateriel sebesar Rp.12.163.000.000 ( dua belas milyar
seratus enam puluh tiga juta rupiah , dengan rincian sbb :
Kerugian Materiel :
Akibat perbuatan Tergugat penggugat mengalamai kerugian
Rp.12.113.000.000.-
Kerugian Immateriel .
Sebagai seorang wiraswastawan telah mengalami kerugian Rp.
50.000.000.-
Jumlah………………………………………………………...Rp.12.163.000.000.-
yang harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II
kepada Penggugat;
- Bahwa sesuai dengan Arrest Lindenbaum –Cohen, yang juga menjadi
Jurisprudensi tetap di Indonesia , maka “ tiap perbuatan melanggar hukum
yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;
Bahwa kaedah mana telah ditafsirkan dan dijabarkan bahwa suatu perbuatan
yang dikatakan melanggar hukum dapat diukur dengan empat kriteria yakni :
a. Melanggar hak orang lain ;
b. Bertentangan dengan kewajiban dari si Pembuat ;
c. Bertentangan dengan kesusilaan ;
d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas
masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ;
- Bahwa landasan hukum tersebut diatas juga didukung dengan Pasal 1365
KUHPerdata yang berbunyi sbb :
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang
lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu
mengganti kerugian tersebut :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 4 -
- Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia/hampa ,
Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan
Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap harta kekayaan milik Tergugat
I dan Tergugat II baik yang bergerak dan yang tidak bergerak ;
- Bahwa khawatir Tergugat lalai dalam memenuhi keputusan dalam perkara
ini, maka beralasan dan pantas kepada Tergugat dihukum untuk membayar
uang paksa ( Dwang Soom ) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus ribu rupiah )
perhari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan
sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa disebabkan bukti-bukti yang dipunyai dan diajukan oleh Penggugat di
persidangan adalah bukti-bukti yang autentik , maka Penggugat mohon agar
Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo dapat memeriksa, mengadili
dan memutus perkara ini dengan Putusan Serta Merta ( Uit Voerbaar Bij
Voorrad) meskipun ada Verzet, banding dan Kasasi ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka selanjutnya
Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan segera memanggil
pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari yang telah ditetapkan
untuk itu seraya memberikan putusan serta merta ( Uit Voerbaar Bij Voorrad )
meskipun ada Verzet ,banding dan kasasi yang amarnya berbunyi sbb :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) yang
telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Medan ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dapat dikwalifisir
sebagai perbuatan melanggar hukum dan merugikan Penggugat baik
Materiel dan Immateriel ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi Materiel dan
Immateriel sebesar Rp.12.163.000.000. ( Dua belas milyar seratus enam
puluh tiga juta rupiah ) kepada Penggugat seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa ( Dwang
Soom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000 ( Lima ratus juta rupiah )
perhari , terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta ( Uit Voerbaar
Bij Voorrad) meskipun ada Verzet, banding dan Kasasi ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ;
ATAU.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 5 -
- Jika Peradilan berpendapat lain dalam perkara ini, maka berilah putusan
yang seadil2nya ( Ex Aequo Et Bono) ;
Membaca Jawaban dari Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya sebagai
berikut :
I. DALAM EKSEPSI.
Kurangnya pihak dalam perkara aquo (Exceptio Plurium Litis Consortium).
Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat dengan jelas menyebutkan dan
menerangkan bahwa dalam perkara aquo perjanjian dan kesepakatannya
dituangkan dalam akta Notaris yaitu Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 30
Desember 2013 yang diperbuat oleh Notaris Yanti, SH di Medan;
Bahwa oleh karena itu menurut hukum dan seharusnya bahwa Notaris
Yanti, SH harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;
Bahwa oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini,
dengan perkataan lain bahwa pihak-pihak dalam perkara ini masih kurang
sehingga gugatan Penggugat tersebut telah terjadi error in persona dengan
tidak lengkapnya/kurangnya pihak dalam perkara aquo (exceptio plurium litis
consortium). Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);
II. DALAM POKOK PERKARA.
1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat
tertanggal 23 Januari 2015 termasuk perbaikan gugatan tertanggal 24
Februari 2015 kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh
Tergugat I dalam persidangan;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam pokok perkara ini
secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan (ge eenheid)
yang tidak dapat dipisahkan dengan Eksepsi Tergugat I diatas sehingga
tidak perlu diulang lagi;
3. Bahwa adapun hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat
adalah dikarenakan adanya permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh
Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2013 kepada Tergugat I dengan
tujuan melakukan take over kredit dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sesuai
Aplikasi Permohonan Kredit oleh Penggugat tertanggal 08 Oktober 2013,
sehingga berdasarkan aplikasi permohonan kredit tersebut kemudian
Tergugat I telah menyetujui permohonan fasilitas kredit yang diajukan
Penggugat sesuai surat Tergugat I No. S.2013.7297/DIR RETAIL-RB
SUMATERA-DP04 tanggal 30 Desember 2013 perihal : Surat Penawaran
Kredit ("Surat Penawaran Kredit");
4. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2013 pihak Tergugat I telah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 6 -
menyetujui permohonan Penggugat tersebut dengan ditandatanganinya
Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 30 Desember 2013 yang diperbuat
oleh dan dihadapan Yanti, SH, Notaris di Medan jo. Syarat dan Ketentuan
Umum Perjanjian Kredit Nomor : 124/SKU/MEDAN/2013 tertanggal 30
Desember 2013 yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi oleh Yanti,
SH, Notaris di Medan sesuai dengan Nomor : 963/Leg/XII/2013 ;
5. Bahwa dengan telah ditandatangani bersama perjanjian kredit serta syarat
dan ketentuan umum perjanjian kredit tersebut, maka antara Penggugat
dengan Tergugat I telah terjadi kesepakatan diantara para pihak sehingga
apa yang tertuang dalam perjanjian kredit serta syarat dan ketentuan
umum perjanjian kredit tersebut adalah sah dan mengikat (vide Pasal 1320
KUHPerdata) dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak serta
harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya
(vide Pasal 1338 KUHPerdata) serta perjanjian tersebut adalah merupakan
akta otentik/sempurna (vide Pasal 1870 KUHPerdata);
6. Bahwa sebelum dilaksanakannya take over kredit dari PT. Bank CIMB
Niaga, Tbk kepada Tergugat I, maka sesuai kesepakatan bersama para
pihak yang telah dituangkan dalam akta perjanjian kredit No. 54 tanggal 30
Desember 2013 yang diperbuat dihadapan Notaris Yanti, SH di Medan
maka telah disepakati beberapa hal penting yaitu :
Penggugat harus membuka rekening pada Tergugat I (vide Pasal 4.1.);
Membayar biaya provisi sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen)
per tahun dari pagu fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran, 0,8% (nol
koma delapan persen) flat untuk pinjaman berjangka I (PB I) dan
pinjaman berjangka II (PB II) (vide Pasal 3.3.);
Biaya administrasi kredit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
(vide Pasal 3.4.);
Kemudian harus ada konfirmasi outstanding untuk take over dari PT.
Bank CIMB Niaga, Tbk (vide Pasal 4.2.);
Asli 5 (lima) sertifikat yang akan menjadi jaminan harus diserahkan oleh
Penggugat kepada Tergugat I maksimal 4 (empat) hari sejak tanggal hari
ini (H+4) dengan kata lain asli sertifikat jaminan harus sudah diterima
oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal 03 Januari 2014 (vide
Pasal 7.2. f);
Apabila terjadi kelalaian/pelanggaran oleh Debitur/Penggugat, maka
Bank berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 12.1, 12.1.1, 12.2., 12.2.2 dan 12.2.3 Syarat dan Ketentuan
Umum Perjanjian Kredit;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 7 -
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya terdaftar
pada tanggal 23 Januari 2015 pada halaman 1 alinea 2 dan 4 adalah telah
diakui Penggugat dan telah sesuai dengan Pasal 3 angka 3.3.
Provisi/Komisi dan angka 3.4. Biaya Administrasi Kredit Akta Perjanjian
Kredit No. 54 tanggal 30 Desember 2013 yang diperbuat dan
ditandatangani dihadapan Notaris Yanti, SH di Medan, dimana Debitur (i.c.
Penggugat) telah mengakui wajib membayar provisi dan administrasi kredit
sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada Tergugat I dan
hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 Syarat
dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit angka 4.3.1. dan angka 4.3.3. huruf
a yang menyatakan bahwa pembayaran provisi dan administrasi tersebut
harus dibayar pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani;
8. Bahwa pengakuan Penggugat sebagaimana telah disebutkan dalam
gugatannya tersebut adalah merupakan dalil yang tidak terbantahkan lagi
(Notoire Feiten) dan telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971 yang amar
keputusannya berbunyi “suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu
pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari
pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti” jo.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1055 K/Sip/1973 tanggal 13
Agustus 1974 yang amar putusannya berbunyi “apa yang diakui oleh pihak
lawan dianggap terbukti secara sah” jo. Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925
KUHPerdata;
9. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani
bersama tersebut, Tergugat I telah sepakat memberikan fasilitas kredit
kepada Penggugat dalam bentuk :
a. Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah);Pinjaman Berjangka (PB) I sebesar Rp. 7.000.000.000,-
(tujuh milyar rupiah);
b. Pinjaman Berjangka (PB) II sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar
rupiah);
c. Pinjaman Berjangka (PB) Line sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan
milyar rupiah);
Bahwa salah satu dari fasilitas kredit tersebut yaitu pinjaman berjangka (PB
I) akan digunakan untuk melaksanakan pembayaran hutang Penggugat
kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sekaligus untuk melakukan take over
(vide Pasal 2.2.1 b);
10. Bahwa adapun jaminan/agunan yang telah dijanjikan oleh Penggugat akan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 8 -
diserahkan kepada Tergugat I setelah terjadi take over dari PT. Bank CIMB
Niaga, Tbk adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Akta Perjanjian
Kredit No. 54 tertanggal 30 Desember 2013 yang diperbuat oleh dan
dihadapan Yanti, SH, Notaris di Medan, antara lain sebagai berikut :
Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya
Medan, Kec. Medan Petisah, Kel. Sekip, seluas 70 M2 sesuai dengan
Sertifikat Hak Guna Bangunan No.777/Sekip, yang dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tercatat atas nama
Suwardi/Penggugat;
Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya
Medan, Kec. Medan Petisah, Kel. Sekip, seluas 91 M2 sesuai dengan
Sertifikat Hak Guna Bangunan No.779/Sekip, yang dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tercatat atas nama Suwardi,
SE/Penggugat;
Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya
Medan, Kec. Medan Petisah, Kel. Sekip, seluas 44 M2 sesuai dengan
Sertifikat Hak Guna Bangunan No.780/Sekip, yang dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tercatat atas nama
Suwardi/Penggugat;
Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya
Medan, Kec. Medan Petisah, Kel. Sekip, seluas 46 M2 sesuai dengan
Sertifikat Hak Guna Bangunan No.781/Sekip, yang dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tercatat atas nama Suwardi,
SE/Penggugat;
Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya
Medan, Kec. Medan Petisah, Kel. Sekip, seluas 48 M2 sesuai dengan
Sertifikat Hak Guna Bangunan No.782/Sekip, yang dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tercatat atas nama Suwardi,
SE/Penggugat;
11. Bahwa terjadinya pencairan fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman berjangka
(PB) I sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan pinjaman
berjangka (PB) II sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) harus
dikreditkan ke rekening koran Suwardi/Penggugat terlebih dahulu dan pada
saat yang sama didebet kembali dan dikreditkan ke rekening penampunan
Tergugat I, namun penggunaan/penarikan fasilitas pinjaman berjangka I
(PB I) dan pinjaman berjangka II (PB II) tersebut baru dapat dilakukan
Penggugat apabila telah ada konfirmasi outstanding untuk take over
fasilitas kredit Penggugat dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk/Bank CIMB
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 9 -
Niaga sesuai dengan ketentuan :
Pasal 4.1 Perjanjian Kredit, yang berbunyi (kami kutip
selengkapnya) : "Fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) I sebesar Rp.
7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan Fasilitas Pinjaman
Berjangka (PB) II sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
dapat dicairkan terlebih dahulu ke rekening penampungan Bank
(BII) jo.
Pasal 4.2 Perjanjian Kredit, yang berbunyi (kami kutip
selengkapnya) : "Pinjaman Berjangka (PB) I dan Pinjaman
Berjangka (PB) II dengan total Rp. 12.000.000.000,- (dua belas
milyar rupiah) ditarik dari rekening penampungan dengan kondisi
harus ada konfirmasi outstanding untuk take over fasilitas dari Bank
CIMB Niaga;
12. Bahwa setelah Tergugat I menyetorkan fasilitas kredit tersebut ke rekening
Penggugat dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan disepakati
dalam Perjanjian Kredit No. 54 tertanggal 30 Desember 2013 pada Pasal 7
tentang Kewajiban-kewajiban Debitur angka 7.2. huruf f, maka Penggugat
berkewajiban menyerahkan asli sertifikat sebagai jaminan/agunan kepada
Tergugat I (isi Pasal 7 angka 7.2. huruf f kami kutip selengkapnya), sebagai
berikut :
Pasal 7 angka 7.2. yang menyatakan : "Disamping kewajiban-kewajiban
yang harus dilakukan oleh Debitur sebagaimana tercantum dalam pasal 9
Syarat dan Ketentuan Umum. Debitur dengan ini berjanji dan menyetujui
selama Fasilitas Kredit tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas
atas seluruh jumlah uang yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit,
maka Debitur wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
f. Asli sertifikat akan diterima maksimal 4 (empat) hari sejak tanggal hari
ini (H+4) dan dilakukan pengikatan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT), apabila 4 (empat) hari sejak tanggal hari ini
(H+4) tidak diterima maka wajib dilakukan pengikatan ulang Perjanjian
Kredit (PK)";
13. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 7 angka 7.2. huruf f tersebut
diatas, maka Penggugat harus menyerahkan asli sertifikat tersebut
terhitung sejak tanggal pembuatan perjanjian kredit yakni tanggal 30
Desember 2013 +4 hari atau selambat-lambatnya tanggal 03 Januari 2014,
akan tetapi Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya dimana sampai
lewatnya waktu tersebut, Penggugat tidak juga menyerahkan asli sertifikat
yang akan menjadi jaminan/agunan kepada Tergugat I setelah dilakukan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 10 -
take over dari CIMB Niaga, namun sebaliknya Penggugat menerima
penambahan jumlah fasilitas kredit dari CIMB Niaga Medan sehingga
proses take over batal dan jaminan pelunasan fasilitas kredit tidak dapat
dipindahkan dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, pernyataan ini dikuatkan lagi
oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 angka 3;
14. Bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi dan tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana telah disepakati bersama dan telah dituangkan
dalam Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 30 Desember 2013, hal ini
terbukti dari :
Sampai lewatnya 4 hari dari perjanjian kredit tanggal 30 Desember 2013,
Penggugat belum menyerahkan asli sertifikat jaminan kepada Tergugat I;
Menurut pengakuan dari Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar
pada tanggal 23 Januari 2015 pada poin 3 mengakui bahwa tidak ada
konfirmasi outstanding dari PT. CIMB Niaga, Tbk agar fasilitas kredit
tersebut dapat ditake over;
Bahwa oleh karena proses take over fasilitas kredit Penggugat dari PT.
CIMB Niaga, Tbk batal dilakukan maka jaminan pelunasan fasilitas kredit
tidak dapat dipindahkan dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk kepada
Tergugat I;
Bahwa surat pernyataan Penggugat tertanggal 30 Desember 2013 diatas
materai secukupnya yang sah menurut hukum menyatakan bahwa
Penggugat akan menyerahkan kelima jaminan sertifikat tersebut kepada
Tergugat I akan tetapi kenyataannya Penggugat tidak pernah
menyerahkannya kepada Tergugat I;
15. Bahwa setelah Tergugat I melakukan follow-up secara intens dan berulang-
ulang kali menghubungi Penggugat sejak tanggal 31 Desember 2013 yang
tujuannya menanyakan tentang penyerahan asli sertifikat-sertifikat yang
akan dijaminkan, maka Penggugat menyatakan masih belum dapat
menyerahkan asli sertifikat-sertifikat tersebut;
16. Bahwa Tergugat I telah berupaya untuk mencari kejelasan kepada
Penggugat untuk penyerahan asli sertifikat-sertifikat yang akan dijaminkan
kepada Tergugat I dan akhirnya Penggugat mengakui dengan sendirinya
bahwa asli sertifikat-sertifikat yang akan dijaminkan tersebut kepada
Tergugat I tidak dapat diserahkan karena PT. Bank CIMB Niaga,
Tbk/Bank CIMB Niaga tidak bersedia jaminannya di take over oleh
Tergugat I;
17. Bahwa Tergugat I sebelum melaksanakan pendebetan rekening, Tergugat I
telah menghubungi Penggugat secara lisan sehingga Penggugat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 11 -
mengetahui secara pasti dan jelas kondisi pendebetan yang terjadi serta
Penggugat tidak keberatan atas dilakukannya pelunasan dan pendebetan
biaya oleh Tergugat I sehingga jelaslah Penggugat mengetahui dengan
benar bahwa uang yang tersedia dalam rekening penampungan tersebut
telah ditarik/didebet untuk pembayaran biaya-biaya, provisi yang telah
disepakati bersama Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana telah
dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 30 Desember
2013, sehingga dengan demikian pendebetan tersebut tidaklah dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena pendebetan
tersebut dilakukan oleh Tergugat I adalah disebabkan bahwa Penggugat
telah lalai dan telah melakukan pelanggaran sehingga tidak mematuhi isi
perjanjian yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 30
Desember 2013 jo. Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit No.
124/SKU/MEDAN/2013 tanggal 30 Desember 2013;
18. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat I kepada Penggugat
maka secara hukum Penggugat telah memiliki kewajiban untuk membayar
provisi, biaya administrasi kepada Tergugat I dan biaya pembuatan akta
kepada Notaris sehingga dengan demikian pendebetan/penarikan uang
yang dilakukan oleh Tergugat I sebesar ± Rp. 103.000.000,-. Hal tersebut
adalah sesuai dengan :
Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 30 Desember 2013, Pasal 3.3 yang
berbunyi : "Atas pemberian fasilitas kredit, debitur wajib membayar
provisi dengan ketentuan : provisi sebesar 0,25% (nol koma dua puluh
lima persen) per tahun dari pagu fasilitas kredit untuk Pinjaman Rekening
Koran dan provisi sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) flat untuk
Pinjaman Berjangka (PB I) dan Pinjaman Berjangka (PB II) dan Pinjaman
Berjangka Line";
Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 30 Desember 2013, Pasal 3.4 yang
berbunyi : " Debitur wajib membayar biaya administrasi kredit kepada
Bank sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
Berdasarkan surat kuasa Penggugat tertanggal 30 Desember 2013
bermaterai secukupnya, dimana Penggugat telah memberikan kuasa
kepada Tergugat I untuk melakukan pendebetan rekening Penggugat
untuk membayar angsuran/cicilan kredit berikut bunga dan/atau
tunggakan dan/atau biaya-biaya lainnya sehubungan dengan adanya
pemberian fasilitas kredit kepada Penggugat;
19. Bahwa tidak benar telah terjadi perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan
rendah hati Tergugat I tambahkan dan jelaskan disini, bahwa suatu
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 12 -
perbuatan dikatakan memiliki unsur Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht
matige daad) dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam :
Buku "Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer karangan
Munir Fuadi, terbitan PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 halaman 10
yang menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum haruslah
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1) Adanya suatu perbuatan.
2) Perbuatan tersebut melawan hukum.
3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4) Adanya kerugian bagi korban.
5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Buku Rosa Agustina dalam bukunya: "Perbuatan Melawan Hukum",
M.A.Moegni Djojodirdjo dalam bukunya: "Het Nederlandsch
Verbintenissenrecht" dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-
Perdata, maka pada hakekatnya anasir atau unsur-unsur Perbuatan
Melawan Hukum mencakup :
1) Harus adanya suatu perbuatan.
2) Perbuatan itu harus melawan hukum.
3) Adanya kesalahan dari pihak sipelaku.
4) Ada kerugian.
5) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu
dengan kerugian.
Jadi jelas terlihat bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II
sebagaimana telah diuraikan di atas tidak memenuhi unsur-unsur seperti
tersebut di atas yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan
Hukum dan merupakan dalil yang salah dan keliru karena tidak mempunyai
dasar hukum yang jelas sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut
haruslah ditolak untuk seluruhnya;
20. Bahwa selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini dapat kami tambahkan
perihal tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diantaranya menurut
Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia,
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal. 203, disebutkan
sebagai berikut :
"Untuk menentukan seorang Debitur bersalah melakukan wanprestasi,
perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau
lalai tidak memenuhi prestasi. Ada 3 (tiga) keadaan yaitu :
a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi,
b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 13 -
c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata bahwa perbuatan
Penggugat telah memenuhi unsur wanprestasi tersebut dengan keadaan
"Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi";
21. Bahwa dengan lalainya Penggugat (wanprestasi), maka fasilitas kredit
yang diterima oleh Penggugat menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih
pembayarannya sekaligus dan seketika oleh Tergugat I sebagaimana
amanat:
Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit tertanggal 30 Desember
2013 pada Pasal 12 tentang "Kelalaian/Pelanggaran" pada angka 12.1 ,
yang berbunyi : " 12.1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau
peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka hal atau peristiwa tersebut
akan merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran, yaitu :
12.1.1. "Debitur lalai melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan
Syarat dan Ketentuan Umum, Perjanjian Kredit, Perjanjian
Jaminan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan
pelaksanaan Perjanjian Kredit terutama (tetapi tidak terbatas)
Debitur tidak atau lalai membayar lunas kewajibannya (yang
sudah jatuh waktu) kepada Bank;
Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit tertanggal 30 Desember
2013 pada Pasal 12 angka 12.2., yang berbunyi : "Dalam hal terjadi
suatu kejadian kelalaian/pelanggaran sebagaimana disebutkan pada
pasal 12.1. tersebut diatas dan/atau sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian Kredit, maka dengan seketika :
12.2.2. Semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terhutang
oleh Debitur menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih
pembayarannya sekaligus oleh Bank tanpa peringatan atau
teguran berupa apapun dan dari siapapun juga; dan
12.2.3. Bank berhak untuk menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang
timbul dari atau berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum serta
Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan.
Bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana telah dikutip diatas,
maka jelas terbukti dengan nyata bahwa Penggugat telah melakukan
kelalaian/pelanggaran dan wanprestasi;
22. Bahwa selain kelalaian yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana
telah diuraikan diatas ternyata sesuai dengan Akta Surat Pernyataan No.
55 tanggal 30 Desember 2013 yang diperbuat dan ditandatangani
dihadapan Yanti, SH, Notaris di Medan ternyata ada kewajiban dari
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 14 -
Penggugat harus menyerahkan kepada Tergugat I 2 (dua) Surat
Keterangan Kepemilikan Tanah masing-masing tertanggal 01 November
1995 dan tertanggal 06 November 1995 untuk sebidang tanah seluas ± 326
Ha yang terletak di Desa Alam Seuntang, Kecamatan Birem Bayaan,
Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, akan tetapi kedua surat kepemilikan
tanah tersebut juga tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada
Tergugat I;
23. Bahwa selain Penggugat mengetahui telah terjadinya pendebetan rekening,
Penggugat juga mengkonfirmasi kepada Tergugat I bahwa pihak PT. Bank
CIMB Niaga, Tbk telah menyetujui penambahan plafond fasilitas kredit
Penggugat/Suwardi dan mendapatkan kompensasi atas biaya pengikatan
untuk penambahan di PT.Bank CIMB Niaga, Tbk karena Penggugat sudah
terlanjur melakukan pengikatan di Tergugat I/PT. Bank Internasional
Indonesia, Tbk. Dengan demikian, terbuktilah bahwa Penggugat telah
melanggar kesepakatannya dan menipu Tergugat I dengan janji-janji manis
yang diucapkannya sebelumnya;
24. Bahwa dengan batalnya take over tersebut akibat tidak adanya konfirmasi
dari Penggugat tentang jumlah hutang/outstanding dari PT. CIMB Niaga,
Tbk dan tidak terjadinya penyerahan asli sertifikat yang menjadi
jaminan/agunan dari PT. CIMB Niaga, Tbk yang akan diserahkan kepada
Tergugat I, maka perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar
ketentuan Pasal 4.1 jo. Pasal 4.2. jo. Pasal 7 angka 7.2. huruf f Perjanjian
Kredit No. 54 tertanggal 30 Desember 2013 dan Pasal 11 angka 11.1.
Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit, yang berbunyi : "Untuk
menjamin seluruh pembayaran dan pembayaran kembali hingga lunas,
tertib dan dengan cara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap
jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank
yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit (termasuk perubahan-
perubahanm penambahan-penambahan atau pembaharuan-
pembaharuannya di kemudian hari yang akan dibuat antara Debitur dan
Bank), baik berupa hutang pokok, bunga, denda, provisi, biaya-biaya dan
lain-lain jumlah uang yang sudah wajib dibayar lunas (sudah jatuh waktu)
oleh Debitur berupa apapun juga kepada Bank, yang timbul dari atau
berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Kredit yang
sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat antara Debitur dan
Bank, maka Debitur wajib menyerahkan kepada Bank jaminan-jaminan
yang ditentukan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit
termasuk namun tidak terbatas pada jaminan-jaminan lain yang mungkin
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 15 -
diisyaratkan oleh Bank dikemudian hari apabila diperlukan oleh Bank
dalam bentuk dan pengikatan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian
Jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Perjanjian Kredit serta Pasal 1338 KUHPerdata, yang
berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilakukan
dengan itikad baik";
25. Bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kesepakatan bersama
yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 54 tertanggal 30 Desember
2013 jo. Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit Nomor :
124/SKU/MEDAN/2013 tertanggal 30 Desember 2013, maka tidak ada
kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiel dan immateriel
sehingga permohonan Penggugat untuk meminta ganti kerugian sebesar
Rp. 12.163.000.000,- (dua belas milyar seratus enam puluh tiga juta
rupiah) kepada Tergugat I secara seketika dan sekaligus haruslah ditolak
dan tidak mempunyai dasar hukum dan lagipula tuntutan ganti rugi tersebut
bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 459
K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang amarnya menyatakan: "besar
tuntutan kerugian yang tidak dirinci, tidak dapat dikabulkan dan harus
ditolak" ;
26. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige daad), maka oleh karena itu permohonan sita
jaminan dalam perkara ini terhadap harta kekayaan milik Tergugat I baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak patutlah ditolak seluruhnya
karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu :
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975 tanggal 01 Desember
1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) pada angka 1 huruf (a)
yang menyatakan : "Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam
menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir
beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan
oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/261 RBg)";
Pasal 227 HIR yang berbunyi : "Jika terdapat persangkaan yang
beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan
keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum
dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa
barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan smaksud
akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas
surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 16 -
dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak
orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus
diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang
pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”;
Pasal 261 RBg yang berbunyi : "Apabila ada alasan yang cukup untuk
menyangka bahwa seorang yang berhutang yang terhadapnya belum lagi
diperoleh suatu keputusan hukum atau terhadapnya telah diucapkan
suatu keputusan hukum tetapi belum dapat dijalankan, dan dia sedang
berusaha menghilangkan atau menyingkirkan barang-barang bergerak
atau tidak bergerak dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang itu
dari pihak penagih hutangnya, maka atas permohonan yang
berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri atau................dst";
Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata
Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI pada halaman 80 huruf
Y. Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat (conservatoir beslag)
angka 1 yang berbunyi : "Dalam sita ini harus ada sangkaan yang
beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-
barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat";
Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang diuraikan diatas, maka tidak
ada satupun alasan/dalil Penggugat yang dapat menunjukkan bahwa
Tergugat I akan menggelapkan, membawa, menghilangkan atau
menyingkirkan maupun mengalihkan barang-barangnya baik bergerak
maupun tidak bergerak sehingga permohonan sita jaminan (conservatoir
beslag) yang diajukan oleh Pengggugat tidaklah patut dan layak untuk
dikabulkan karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
27. Bahwa oleh karena tidak adanya dasar hukum yang jelas tentang
perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap
Tergugat I, maka adalah tidak beralasan hukum jika Penggugat menuntut
dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung
sejak perkara ini dilahirkan di Pengadilan Negeri Medan sampai perkara ini
mempunyai kekuatan hukum tetap karena uang paksa (dwangsom) tidak
dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang (vide
Putusan Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari
1973) dan uang paksa (dwangsom) akan ditolak apabila putusan dapat
dilaksanakan dengan eksekusi riil (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.
307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976), sehingga oleh karena itu
permohonan untuk membayar uang paksa (dwangsom) oleh Penggugat
tersebut haruslah ditolak;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 17 -
28. Bahwa dengan belum terbuktinya dengan jelas dan nyata bukti-bukti yang
dipunyai dan akan diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam perkara
aquo apakah merupakan bukti-bukti otentik seperti yang didalilkan oleh
Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 10, maka adalah
tidak beralasan hukum jika Penggugat memohonkan putusan serta merta
(uitvoerbaar bij voorrad) karena permohonan tersebut bertentangan
dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli
2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorrad) dan Provisionil
sehingga oleh karena itu haruslah ditolak;
29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana
telah dikemukakan diatas adalah patut dan adil jika gugatan Penggugat
haruslah ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum dan
membebankan kepada Penggugat segala ongkos-ongkos yang timbul
dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan
Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.Mdn
tanggal 8 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI:
- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat-I;
DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk
Veerklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 1.671.000.- (satu juta enam ratus tujuh puluh
satu ribu rupiah);
Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat, pada tanggal 17 Desember 2015, telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :
40/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 8 Desember 2015, permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I
tanggal 6 Januari 2016, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal
18 Januari 2016 melalui media surat kabar;
Membaca membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan
kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Februari
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 18 -
2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 15 Maret
2016, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 18 Januari 2016
melalui surat kabar, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah
pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
memeriksa akta permohonan banding tanggal 17 Desember 2015 Pengadilan
Tinggi Medan berpendapat bahwa permohonan banding masih dalam tenggang
waktu sebagaimana ditentukan Pasal 199 RBg dan diajukan dengan cara serta
memenuhi syarat-syarat sebagimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan
Memori Banding;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi
Medan akan menelaah berkas perkara berupa berita acara sidang, alat bukti
dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana terurai berikut;
DalamEksepsi :
Menimbang bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
40/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2015 pada halaman 22 Majelis
Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Notaris Yanti, SH; sebagai Pejabat
yang telah membuat perjajian kesepakatan yang dituangkan dalam akta notaris
No. 54 tanggal 30 Desember 2013 diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara
a quo; Oleh karena Penggugat tidak mengajukan sebagai pihak maka gugatan
Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat dikabulkan dengan
menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Menimbang bahwa, dalam repliknya kuasa Pembanding/ Penggugat
berpendapat bahwa notaris Yanti, SH dalam perjanjian tersebut bukan sebagai
pihak sehingga tidak tepat dijadikan sebagai pihak;
Menimbang bahwa, Notaris Yanti, SH dalam perkara a quo adalah
sebagai pejabat yang mencantat kemauan para pihak yang selanjutnya
dituangkan dalam akta notariel; Dan Akta Notariil adalah alat bukti surat autentik
sehingga apa-apa yang tertulis di dalamnya merupakan fakta yang terjadi,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 19 -
keadaan itu secara yuridis sebagai fakta, merupakan alat bukti sempurna
kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
Menimbang bahwa, dalam praktek peradilan/ yurisprudensi telah diterima
paham bahwa Penggugat memiliki kebebasan untuk menentukan siapa saja
yang akanditarik sebagai pihak dalam surat gugatannya;
Menimbang bahwa, selanjutnya dalam menyelengarakan peradilan selalu
berpedoman pada asas cepat sederhana dan biaya ringan, hakim mengatasi
segala hambatan yang tidak prinsip; (vide Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 tahun
2009);
Menimbang bahwa, mendasarkan pertimbangan di atas, eksepsi
Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak; maka
pemeriksaan dilajutkan pada pokok perkara;
Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Banding pada
PengadilanTinggi Medan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim
Tingkat Pertama dan karena itu Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
40/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 8 Desember 2015 tentang eksepsi dibatalkan;
Dalam Pokok Perkara.
Menimbang, bahwa setelah menelaah surat gugatan, jawaban dan berita
acara sidang, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan No.
40/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2015 Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan berpendapat sebagai terurai berikut;
Menimbang, bahwa dari surat gugatan Pembanding/ Penggugat Majelis
Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan menyimpulkan bahwa dasar
gugatan adalah perbuatan melawan hukum yaitu Pembanding/ Penggugat
memiliki rekening bank di Tergugat I dengan saldo sebesar awal Rp
12,116,000,000;- berselang sekitar tiga bulan Pembanding/ Penggugat
mengecek ternyata tinggal Rp 3,000,000, sehingga Pembanding/ Penggugat
dirugikan sebesar Rp 12,113,000,000,-
Menimbang bahwa, dari jawaban Tergugat Majelis Hakim tingkat Banding
Pengadilan Tinggi Medan menyimpulkan sebagai berikut :
1. Bahwa hubungan hukum antara Terbanding/ Tergugat dengan Pembanding/
Penggugat berawal dari permohonan kredit oleh Pembanding/ Penggugat
kepada Terbanding/ Tergugat tanggal 08 Oktober 2013; Terbanding/
Tergugat menyetujui permohonnan tersebut, kemudian tercapai kesepakatan
antara Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat sebagaimana
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 20 -
tertuang dalam Akta Perjajnjian Kredit No.54 tanggal 30 Desember 2013;
Notaris Yanti, SH;
2. Bahwa Terbanding/ Tergugat telah prestasi dalam perjanjian tersebut yakni
pencairan fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman berjangka/ PB I sebesar
Rp7,000,000,000;- dan pinjaman berjangka/ PB II Rp5,000,000,000;-
kerekening Koran Suwandi/ Pembanding/ Penggugat; Pada saat yang sama
didebet kembali dan dikreditkan ke rekening penampungan Terbanding/
Tergugat I;
3. Bahwa penggunaan/ penarikan fasilitas pinjaman berjangka/ PB I dan PB II
baru dapat dilakukan Pembanding/ Penggugat apabila telah ada outstanding
untuk take ovefasilitas kredit Pembanding/ Penggugat dari PT Bank CIMB
Niaga Tbk. Take over batal dan jaminan pinjaman tidak dapat dipindahkan
dari PT Bank CIMB Niaga Tbk;
4. Bahwa Pembanding/ Penggugat tidak beritikad baik yaitu sampai lewat
waktu yang disepakati menyerahkan asli sertifikat yang akan menjadi
jaminan/ agunan;
Menimbang bahwa, dari surat gugatan, jawaban, replik dan duplik para
pihak Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan menemukan
dalil-dalil yang diakui atau tidak dibantah sehingga merupakan bukti sempurna
(vide Pasal 311 RBg); yaitu :
1. Bahwa benar Para pihak telah membuat kesepakatan Perjanjian Kredit No.
54 tanggal 30 Desember 2013; dihadapan Notaris Yanti, SH;
2. Bahwa benar kesepakatan tersebut tidak direalisir karena hal sebagai
berikut:
a. Pembanding/ Penggugat tidak menyerahkan asli sertifikat yang akan
menjadi jaminan/ agunan;
b. Proses take over batal dan jaminan pelunasan fasilitas kredit tidak dapat
dipindahkan dari PT Bank CIMB NiagaTbk;
Menimbang bahwa, mendasarkan fakta hukum tersebut diatas tanpa
harus mempertimbangkan secara detail alat bukti yang diajukan para pihak
Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa
tindakan Terbanding/ Tergugat I memindah bukukan kerekening penampungan
Terbanding/ Tergugat dan Pembanding/ Penggugat tidak dapat menggunakan
fasilitas perjanjian kredit berjangka/ PB I dan PB II bukan kesalahan dari
Terbanding/ Tergugat I akan tetapi karena Pembanding/ Penggugat tidak
menyerahkan sertifikat asli sebagai jaminan/ agunan kredit dan tidak
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 21 -
terlaksananya take over jaminan dari PT Bank CIMB NiagaTbkke Bank
International Indonesia/ Terbanding/ Tergugat I;
Menimbang, bahwa mendasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
tingkat banding berpendapat dalil Penggugat tidak terbukti, dan secara yuridis
gugatan Pembanding/ Penggugat harus dinyatakan ditolak;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas
Majelis Hakim Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan
No. 40/Pdt.G/2015/PN.Mdn; tanggal 08 Desember 2015 dan mengadili sendiri
yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding
semula Penggugat ditolak maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada
peradilan tingkat pertama dan tingkat banding;
Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Umum, RBG serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor :
40/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 8 Desember 2015; yang dimohonkan
banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI:
Dalam Eksepsi.
- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tersebut;
Dalam Pokok Perkara.
1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,
(seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Selasa : tanggal 24 Mei 2016 oleh kami : H. Suripto,
SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis,
Dalizatulo Zega, SH. Hakim Anggota I dan Maryana, SH.MH. Hakim Anggota II
yang ditunjuk untuk mengadili perkara a quo, berdasarkan Surat Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 April 2016 Nomor
134/PDT/2016/PT-MDN. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 22 -
untuk umum pada hari : Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut
dengan dibantu oleh Hamonangan Rambe, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan
Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang
berperkara;
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
DALIZATULO ZEGA, SH, H, SURIPTO, SH, MH.
MARYANA, SH, MH.
PANITERA PENGGANTI,
HAMONANGAN RAMBE, SH,MH
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
WAKIL PANITERA,
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP. 040043391.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN