pengadilan tinggi medan - pt-medan.go.id filejalan veteran nomor : 38 medan berdasarkan surat kuasa...
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 1 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
P U T U S A N Nomor : 333/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
SOEGIRWO, Tempat tgl. Lahir Banjar Negara, 17 April 1940, Jenis kelamin
laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan ABRI, Tempat
tinggal Desa Bandingan, RT.02/RW.I Kecamatan Bawang,
Kabupaten Banjar Negara, Propinsi Jawa Tengah,
disebut, Pembanding semula Penggugat;
Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada PARLUHUTAN
LUMBAN RAJA, SH., dan OJAHAN SINURAT, SH., Advokat di
Kantor Law Firm “H.P. Panggabean, SH & Partners” berkantor di
Jalan Veteran Nomor : 38 Medan berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 05 Agustus 2014;
L A W A N
1. UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED), atau dahulu bernama Institut
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan (IKIP), yang beralamat di
Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Propinsi
Sumatera Utara disebut, Terbanding I semula Tergugat I;
2. Prof Drs. BATUSONAK PANJAITAN, bertempat tinggal di Jalan Orde Baru
Nomor 14, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota
Medan, Propinsi Sumatera Utara, disebut Terbanding II semula
Tergugat II;
3. PT. NUSA INTI PRIMA PRATAMA, berkedudukan di Medan, beralamat di
Jalan Semarang Nomor 102 B Medan, Propinsi Sumatera Utara
disebut, Terbandning III semula Tergugat III,dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya FACHRUDDIN, SH., M.Hum, PRWANTO,
SH, FARIDAH ARIANY, SH, ANDY RIZALDY, SH, RIKA
DAMAYANI TANJUNG, SH, MUHAMMAD IRFAN, SH Advocat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 2 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
alamat kantor Pusat di Jalan Bambu II No.1-J Medan dan Kantor
Cabang di Jalan Taman Permata Indah II Blok Z No,18 Jakarta
Utara,berdasarkan Surat Kuasa khusu tanggal 19 Januari 2015 ;
4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM HAL INI MENTERI DALAM
NEGERI, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq.
WALIKOTA MEDAN, Cq. CAMAT MEDAN SUNGGAL,
beralamat di Jalan TB. Simatupang Nomor 193, Kota Medan,
disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. MENTERI HUKUM DAN HAM, Cq. KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM
DAN HAM PROPINSI SUMATERA UTARA, Cq. MAJELIS
PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA MEDAN, Cq. INDRA
SAKTI TARIGAN, S.H Notaris di Medan, yang beralamat di Jalan
Palang Merah Nomor 48 Medan, selaku protokol Notaris dari
HAJJAH SITI ASNI POHAN, S.H, disebut, Terbanding V
semula Tergugat V;
6. PT. NUSA LAND, diwakili oleh Kuasanya DANNY LIM Jabatan Direktur
yang berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Gajah Mada
Nomor : 10 Medan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Propinsi
Sumatera Utara, disebut Terbanding VI semula Tergugat
VI,dan diwakili oleh Kuasanya
H.AYUB,SH.,MH,TARMIN,SH.,MH,SURIONO,SH.M.JAHURI,SH
I,MH,M.CITRA RAMADHAN,SJ.,MH DAN M.FAISAL,SH.,MH
Advokat /Penasihat Hukum ,berkantor di Jalan
Prof.HM.Yamin SH/Bukit Barisan Dalam No.8-Q Medan
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2015;
Pengadilan Tinggi tersebut :
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal
12 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 3 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Negeri Medan tertanggal 15 Desember 2015 dibawah register perkara
No.592/Pdt.G/2014/PN.Mdn. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-
tergugat, atas hal-hal sebagai berikut :
Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Kromo Karno alias Salim Kromo Karno,
yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 22 Mei 1975 sesuai
dengan Surat Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/04 tertanggal 8 September
2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandingan dan diketahui oleh Camat
Bawang, Kabupaten Banjar Negara, Propinsi Jawa Tengah;
Bahwa Kromo Karno adalah orang yang sama dengan Salim Kromo karno
berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/236/Bdn/2014 tertanggal 10 Juni
2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bandingan dan Camat Bawang;
Bahwa berdasarkan silsilah keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Desa
Bandingan dan Camat Bawang, Kabupaten Banjar Negara, Propinsi Jawa
Tengah pada tanggal 30 Oktober 2002, Hubungan darah antara Penggugat
dengan Kromo Karno alias Salim Kromo Karno adalah sebagai berikut :
I. (Almarhum) Tirtameja, dan (almarhumah) Sutinah, dikaruniai 2 (dua) orang
anak :
1. Nama Reja, yang meninggal dunia tahun 1991
2. Salim Kromo Karno, yang meninggal dunia pada tahun 1975
II. Almarhum Nama Reja beristri Almarhumah Sutiyah yang meninggal dunia
pada tahun 1993 dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
1. Radinah
2. Soegirwo
III. Almarhum Salim Kromo Karno beristri : (Almarhumah) Jaminem, telah
meninggal dunia pada tahun 1979 dan tidak memiliki anak;
IV. Almarhumah Jaminem mempunyai 1 (satu) orang saudara perempuan :
(Almarhumah) Boiyem Suami dari (Almarhum) Mangun, dikaruniai seorang
anak bernama Banio;
Bahwa Kromo Karno alias Salim Kromo Karno telah meninggal dunia pada
tanggal 22 Mei 1975, sesuai dengan Surat Formulir Laporan Kematian Nomor
474.12/63 yang ditandatangani oleh Lurah Helvetia, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan, serta berdasarkan Foto di Batu Nisan kuburan Kromo
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 4 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Karno di Pekuburan Makla -I, Jalan Asrama, Kelurahan Helvetia, Kecamatan
Helvetia, Kota Medan, meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1975;
Bahwa semasa hidupnya Kromo Karno alias Salim Kromo Karno. mempunyai
sebidang tanah yang terletak di Jalan Pembangunan /Jalan Gaperta, Kelurahan
Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara
atau dahulu bernama Kampung Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten
Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah
(SKT) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deliserdang
Nomor :79102/ A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974, seluas 11.091 M² (sebelas
ribu sembilan puluh satu meter) dengan batas-batas sebagai berikut :
1. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gaperta
2. Sebelah selatan berbatasan dengan PNKA
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Muhamad Halil dan Jalan Pembangunan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Sipon
Bahwa sesuai dengan surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang Nomor :
486/13.12.07/IV/2014, tertanggal 16 April 2014, yang ditandatangani oleh Kalvin
A Sembiring selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang,
menerangkan “Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati
Kepala Daerah Kabupaten Deliserdang Nomor : 79102/A/I/27 tanggal 12
Oktober 1974 dengan luas 11.091 M² (sebelas ribu sembilan puluh satu
meter) atasnama Kromo Karno tercatat pada buku register Surat
Keterangan Tanah yang disimpan di kantor Badan Pertanahan Nasional
(BPN Deliserdang);
Bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas, dahulu berada di wilayah
Pemerintahan Daerah Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara, namun
seiring dengan pengembangan dan perluasan kota Medan, oleh Pemerintah
sebahagian wilayah Kabupaten Deliserdang masuk menjadi wilayah kota Medan
dan termasuk tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo;
Bahwa setelah Kromo Karno alias Salim Kromo Karno meninggal dunia, maka
harta yang ditinggalkannya, tanah seluas 11.091 M² (Sebelas ribu sembilan
puluh satu meter) yang terletak di Jalan Pembangunan /Jalan Gaperta,
Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 5 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Sumatera Utara atau dahulu bernama kampung Helvetia, Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara, menurut hukum di Negara
Republik Indonesia kedudukan hukum Kromo Karno (alias Salim Kromo Karno)
digantikan oleh ahliwarisnya Soegirwo (dalam hal ini Penggugat) selaku Pemilik
tanah (Vide pasal 833 KUHPerdata);
Bahwa dengan meninggalnya Kromo Karno alias Salim Kromo Karno, pada
tanggal 22 Mei 1975, maka sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2006,
Penggugat telah menguasai tanah sebagaimana tersebut diatas dengan cara
memagar dan menanaminya dengan tanaman Jati Putih, Pisang, dan Nangka,
namun oleh karena Penggugat adalah seorang anggota ABRI (Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia) yang ditugaskan di Pulau Jawa, Penggugat
tidak bisa setiap saat mengawasi tanah tersebut, akan tetapi Penggugat datang
sesekali ke Medan untuk melihat dan merawat, serta memanen tanaman milik
Penggugat;
Bahwa pada tahun 2006 Penggugat telah mendapat laporan dari keluarga
Penggugat yang tinggal di Medan, Tergugat –III (PT, Nusa Inti Prima Pratama)
telah memagar dan menguasai tanah milik Penggugat, dengan menggunakan
jasa Preman atau OKP, serta melakukan tindakan penyerobotan tanah disertai
dengan pengrusakan tanaman dan pagar milik Penggugat diatas tanah seluas
9.310 M² (Sembilan ribu tiga ratus sepuluh meter), yang terletak di Jalan
Pembangunan /Jalan Gaperta, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia,
Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
Bahwa Tergugat –III juga telah menguasai asli Surat Keterangan Tanah (SKT)
yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deliserdang Nomor
:79102/ A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974;
Bahwa Penggugat merasa sangat terkejut, sekitar tahun 2006, Tergugat –III
telah memperlihatkan dan menyerahkan kepada Penggugat Surat Penanggalan
Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor : 605/SPPH-GR/MS/81, tertanggal
26 September 1981, yang ditandatangani antara pihak pertama Kromo Karno
selaku penerima ganti rugi dengan almarhum B. Hutasoit, BA, selaku pihak
kedua, bertindak untuk dan atasnama Proyek Yayasan Perumahan IKIP Medan
( Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), dibuat dihadapan Camat Medan
Sunggal yang dijabat oleh M. Syaim Panggabean, BA, yaitu akta pelepasan hak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 6 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
tanah yang terletak di Jalan Pembangunan /Jalan Gaperta, Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, seluas
9.310 M², sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah (SKT)
yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deliserdang Nomor :
79102/ A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974, dengan besarnya ganti rugi Rp.
3.491.250 (Tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu, dua ratus lima puluh
rupiah);
Bahwa didalam akta Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi
Nomor : 605/ SPPH-GR/MS/81, tanggal 26 September 1981, hanya dihadiri oleh
seorang saksi dan hanya mencantumkan nama Pihak Pertama Kromo Karno,
Umur 75 Tahun, Alamat Helvetia, dan didalam badan akta tidak mencantumkan
identitas para pihak yang lengkap seperti : Jenis Kelamin, Agama, Pekerjaan,
pendidikan, tempat tanggal lahir, Nomor KTP, Alamat yang lengkap, dengan
demikian komparisi didalam akta, subjek hukumnya tidak memenuhi syarat
formal sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 1320 KUHPerdata, jo. Pasal
22 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, jo pasal 38 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004, jo pasal 38 dan 40
Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2014, harus dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum dan batal demi hukum;
Bahwa disamping tidak memenuhi syarat formal, Surat Penanggalan Hak
Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor : 605/SPPH-GR/ MS/81, tanggal 26
September 1981, juga tidak pernah ditandatangani oleh Kromo Karno alias
Salim Kromo Karno, karena telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1975,
dengan demikian akta tersebut tidak pernah ada, dan telah melanggar
ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, jo pasal 1335 KUHPerdata, harus
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum:
Bahwa Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor :
605/SPPH-GR/MS/81, tanggal 26 September 1981, ditandatangani oleh B.
Hutasoit, BA, bertindak untuk dan atasnama Proyek Yayasan Perumahan IKIP
Medan (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), yang saat itu menjabat sebagai
ketua Yayasan Perumahan IKIP Medan, yang pengangkatannya berdasarkan
Surat Keputusan Rektor IKIP Medan;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 7 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Bahwa selanjutnya Rektor IKIP Medan, telah mengangkat Tergugat –II Drs
Batusonak Panjaitan, sebagai Ketua Panitia Pelaksana Penyelesaian
Perumahan IKIP (Institut Keguruan Ilmu Pendidikan) Medan, yang bertalian
dengan Surat Keputusan Rektor IKIP Nomor : 131/PT35/K.REK/1990 tertanggal
20 Juli 1990, sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Notaris Nomor 24 yang
dibuat dihadapan Notaris almarhumah Hajjah Siti Asni Pohan pada tanggal 25
Maret 1991;
Bahwa saat perolehan lahan, Tergugat –II dan Bonar Hutasoit, BA, bertindak
untuk dan atasnama Panitia Pelaksana Penyelesaian Proyek Perumahan IKIP
Medan (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), telah memperoleh lahan seluas
13,5 Hektar atau seluas 135.000 M² (Seratus tiga puluh lima ribu meter), dan
didalamnya terdapat tanah kepunyaan Penggugat seluas 9.310 M², yang
diperoleh B. Hutasoit, BA yang berasal dari Perbuatan Melawan Hukum,
berdasarkan Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor :
605/SPPH-GR/MS/81, tanggal 26 September 1981;
Bahwa tanah seluas 13,5 Ha tersebut, rencananya akan dijadikan oleh Tergugat
–I, untuk Pembangunan Perumahan IKIP Medan, yang akan diperuntukkan bagi
karyawan, pegawai, dosen IKIP Medan dan juga terbuka kemungkinan untuk
dimiliki oleh karyawan swasta, ABRI;
Bahwa Tergugat –II dan Bonar Hutasoit, BA bertindak untuk dan atasnama
Panitia Pelaksana Penyelesaian Proyek Perumahan IKIP Medan (Institut
Keguruan dan Ilmu Pendidikan), oleh karena jabatan (ex officio), telah
mengalihkan tanah seluas 13,5 Ha (Tiga belas koma lima hektar) atau seluas
135.000 M² (Seratus tiga puluh lima ribu meter) kepada Tergugat –III (PT.
Nusainti Primapratama), dan terdapat didalamnya tanah kepunyaan Penggugat
seluas 9.310 Meter (Sembilan ribu tiga ratus sepuluh meter) turut dialihkan oleh
Tergugat –II dan Bonar Hutasoit, BA, tanah yang terletak di Jalan
Gaperta/Asrama, atau dahulu Desa Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Madya Medan, berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 yang dibuat dihadapan
Hajjah Siti Asni Pohan, Notaris di Medan pada tanggal 25 Maret 1991;
Bahwa tanah seluas 13,5 Ha (Tiga belas koma lima hekta) yang dialihkan oleh
Tergugat –II dan almarhum Bonar Hutasoit, BA kepada Tergugat –III, terdapat
didalamnya tanah kepunyaan Penggugat seluas 9.310 Meter (Sembilan ribu tiga
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 8 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
ratus sepuluh meter) yang terletak di Jalan Pembangunan /Jalan Gaperta,
Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi
Sumatera Utara, yang diperoleh Tergugat –I melalui almarhum B. Hutasoit, BA,
secara tidak sah, berdasarkan Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti
Rugi Nomor : 605/SPPH-GR/MS/81 tanggal 26 September 1981;
Bahwa selanjutnya Tergugat –III, telah mendaftarkan tanah sebagaimana
tersebut diatas ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan telah memperoleh 2
(dua) eksemplar Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) masing-masing :
1. Jenis Sertifikat : Sertifikat Hak Guna Bangunan
Surat Keputusan : Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, Nomor :
114-550.2-22-2005, tanggal 09 Desember 2005
Nomor Sertifikat : 3913/HGB/Helvetia
Tanggal Sertifikat : 20 Desember 2005
Tanggal berakhir : 19 Desember 2025
Luas tanah : 125.400 M² (Seratus dua puluh lima ribu empat
ratus meter)
Terdaftar atasnama : PT. Nusa Inti Prima Pratama
Surat Ukur Nomor : 104/Helvetia/2005 tgl. 19 Desember 2005
Letak tanah : Jalan Asrama;
2. Jenis Sertifikat : Sertifikat Hak Guna Bangunan
Surat Keputusan : Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, Nomor :
114-550.2-22-2005, tanggal 09 Desember 2005
Nomor Sertifikat : 3927/ HGB/Helvetia
Tanggal Sertifikat : 14 Desember 2009
Tanggal berakhir : 13 Desember 2029
Luas tanah : 11.542 M², (Sebelas ribu lima ratus empat puluh
dua meter)
Terdaftar atasnama : PT. Nusa Inti Prima Pratama
Surat Ukur Nomor : 147/Helvetia/2008 tgl. 14 Desember 2009
Letak tanah : Jalan Pembangunan;
Bahwa didalam pasal 1 Akta Notaris Nomor 24, tanggal 25 Maret 1991, yang
dibuat dihadapan Notaris Hajjah Siti Asni Pohan, S.H, dijelaskan tanah yang
diserahkan oleh Tergugat –II dan Bonar Hutasoit, BA kepada Tergugat -III
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 9 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
adalah tanah yang terletak di Jalan Asrama/ Jalan Gaperta atau dahulu Desa
Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
Bahwa faktanya, Tergugat –III telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan
dari Badan Pertanahan Nasional, di 2 (dua) lokasi yang berbeda sehingga
menyimpang dari bunyi pasal 1 akta notaris nomor 24, yang dibuat di hadapan
Notaris Hajjah Siti Asni Pohan, dan tidak seharusnya Tergugat –III memperoleh
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3927/ HGB/Helvetia, seluas 11.542 M²,
(Sebelas ribu lima ratus empat puluh dua meter) yang terletak di Jalan
Pembangunan;
Bahwa tanah seluas 11.542 M² yang tercantum didalam Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor : 3927/ HGB/Helvetia, yang terletak di Jalan Pembangunan,
terdapat seluas 9.310 M² tanah kepunyaan Penggugat yang terletak di Jalan
Pembangunan/ Jalan Gaperta, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia,
Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang dimaksud dalam
Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deliserdang Nomor :79102/ A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974,
dengan luas 11.091 M² (sebelas ribu sembilan puluh satu meter);
Bahwa disamping itu, tanah yang diserahkan oleh Tergugat –II dan (almarhum)
Bonar Hutasoit, BA kepada Tergugat –III, menurut pasal 1 Akta Notaris nomor
24 adalah seluas 13,5 Ha (Tiga belas koma lima hektar), atau bila dikonversi 1
Hektar sama dengan 10.000 M² X 13,5 Ha =135.000,-M² (Seratus tiga puluh
lima ribu meter), dengan demikian total keseluruhan tanah yang diserahkan oleh
Tergugat –II dan almarhum Bonar Hutasoit, BA kepada Tergugat –III adalah
seluas 135.000,- M² (Seratus tiga puluh lima ribu meter persegi);
Bahwa faktanya, Tergugat –III telah menguasai tanah melebihi dari 135.000 M²,
yaitu seluas 136.942 M² (Seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat
puluh dua meter persegi) dengan perincian sebagai berikut:
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Sertifikat Nomor : 3913/HGB/Helvetia,
dengan seluas 125.400 M², yang terletak di Jalan Asrama.
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Sertifikat Nomor : 3927/
HGB/Helvetia, dengan luas 11.542 M², yang terletak di Jalan Pembangunan.
Bahwa sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan Penggugat diatas,
Tergugat –III telah menguasai tanah lebih dari 13,5 Ha, setelah dijumlahkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 10 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
terdapat selisih kelebihan tanah yang dikuasai oleh Tergugat –III seluas 1.942
M² (Seribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi), dan Tergugat –III
telah menguasai objek tanah diluar dari ketentuan pasal 1 akta notaris nomor :
24, yaitu tanah seluas 11.542 M², yang terletak di Jalan Pembangunan/ Jalan
Gaperta Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi
Sumatera Utara;
Bahwa dari penjelasan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat –III,
telah terbukti melakukan penyerobotan tanah kepunyaan Penggugat seluas
9.310 M² (Sembilan ribu tiga ratus sepuluh meter);
Bahwa apa yang telah dikemukakan Penggugat diatas, tanah yang menjadi
objek perkara dalam perkara a quo adalah tanah seluas 11.542 M², dengan
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3927/ HGB/Helvetia tanggal 14
Desember 2009, yang didalamnya terdapat tanah kepunyaan Penggugat seluas
9.310 M² (sembilan ribu tiga ratus sepuluh meter), yang terletak di Jalan
Pembangunan/ Jalan Gaperta, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia,
Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang dimaksud dalam
Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deliserdang Nomor : 79102/ A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974
dengan batas-batas sebagai berikut :
1. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gaperta
2. Sebelah selatan berbatasan dengan PNKA/ rel Kreta Api
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Muhamad Halil dan Jalan
Pembangunan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Sipon
Bahwa Tergugat –III selanjutnya telah mengalihkan tanah seluas 136.942 M²
(Seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua meter) kepada
Tergugat –VI (PT. Nusa Land) dan Tergugat –VI, telah menguasai tanah
tersebut dengan cara memagar dengan pagar setinggi 3 (tiga) meter dan
memberikan plangkat yang bertuliskan “Dilarang Masuk, tanah ini milik PT.
Nusaland (NSL)” serta dijaga dengan tenaga Pengaman (Security);
Bahwa tanah yang dialihkan oleh Tergugat –III kepada Tergugat –VI seluas
136.942 M² (Seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 11 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
meter) yang asal usul tanah tersebut berasal dari Perbuatan Melawan Hukum,
dengan demikian peralihan tersebut, tidak mempunyai Kekuatan Hukum;
Bahwa dengan beralihnya tanah kepunyaan Penggugat, maka selaku ahliwaris
dari Kromo Karno alias Salim Kromo Karno, berdasarkan pasal 834
KUHPerdata yang menyatakan : “berhak untuk mengajukan gugatan, untuk
memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang bezit,
untuk seluruh atau sebagian warisan itu, dengan alas hak ataupun tanpa
alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik menghentikan
bezitnya;
Bahwa beralihnya tanah kepunyaan Penggugat sebagaimana yang telah
diuraikan Penggugat diatas, adalah akibat perbuatan Para Tergugat (Tergugat –
I s/d Tergugat –VI), dan perbuatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana tersebut dibawah ini :
A. Kualifikasi Perbuatan Tergugat –I;
Bahwa Tergugat –I, adalah Universitas Negeri Medan (UNIMED) atau dahulu
bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan (IKIP Medan), adalah
sebuah Lembaga Perguruan Tinggi Negeri di Medan, mempunyai Proyek
Pembangunan Perumahan, yang rencananya akan diperuntukkan bagi Guru-
guru, pegawai Negeri/swasta, dosen-dosen, ABRI, serta masyarakat umum
terutama dosen-dosen /pegawai dari IKIP, yang diberi nama Proyek Yayasan
Perumahan IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Medan, yang berlokasi
di Jalan Gaperta/ Jalan Asrama, Kelurahan Helvetia, atau dahulu bernama Desa
Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan Propinsi Sumatera
Utara, Sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Notaris Nomor : 24 yang dibuat
dihadapan Notaris almarhumah Hajjah Siti Asni Pohan tanggal 25 Maret 1991;
Bahwa untuk terlaksananya Proyek Yayasan Perumahan IKIP Medan tersebut,
Tergugat -I melalui Rektor IKIP Medan, telah mengangkat Bonar Hutasoit, BA,
seorang dosen/ pegawai di IKIP Medan, menjabat sebagai Ketua Proyek
Yayasan Perumahan IKIP Medan, untuk memperoleh lahan;
Bahwa dengan diangkatnya almarhum Bonar Hutasoit, BA, sebagai Ketua
Pembangunan Yayasan Perumahan IKIP Medan, ianya telah memperoleh
lahan, termasuk diantaranya tanah kepunyaan Penggugat seluas 9.310 M²,
yang berasal dari Perbuatan Melawan Hukum, dengan cara menerbitkan Surat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 12 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor : 605/ SPPH-GR/MS/81
tanggal 26 September 1981, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan M.
Syaim Panggabean, BA Camat Medan Sunggal;
Bahwa Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor : 605/
SPPH-GR/MS/81, tanggal 26 September 1981, tidak pernah ditandatangani
oleh Kromo Karno alias Salim Kromo Karno karena telah meninggal dunia pada
tanggal 22 Mei 1975;
Bahwa selanjutnya, Tergugat –I melalui Rektor IKIP, telah mengangkat masing-
masing sebagai Ketua Tergugat –II (Prof. Drs. Batusonak Panjaitan) dan
Sekretaris Bonar Hutasoit, BA (telah meninggal dunia), sebagai Panitia
Pelaksana Penyelesaian Proyek Perumahan IKIP Medan (Institut Keguruan dan
Ilmu Pendidikan), yang penunjukannya bertalian dengan Surat Keputusan
Rektor IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Medan Nomor : 131/ PT35/
K.REK/1990 tertanggal 20 Juli 1990, sebagaimana yang dimaksud dalam Akta
Notaris Nomor : 24 yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah Siti Anis Pohan
tanggal 25 Maret 1991 ;
Bahwa atas penunjukan Tergugat –II sebagai Ketua dan (almarhum) Bonar
Hutasoit, BA, sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana Penyelesaian Proyek
Perumahan IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) sejak tahun 1974,
telah memperoleh lahan untuk kepentingan Tergugat –I seluas 13,5 Ha (Tiga
belas koma lima hektar) termasuk didalamnya tanah kepunyaan Penggugat
seluas 9.310 M² (Sembilan ribu tiga ratus sepuluh meter) yang diperoleh melalui
almarhum B. Hutasoit, BA untuk kepentingan Tergugat –I atas Perbuatan
Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
Bahwa Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor
:605/SPPH -GR/MS/81, dibuat pada tanggal 26 September 1981, antara Kromo
Karno sebagai pihak pertama dan penerima ganti rugi, serta almarhum B.
Hutasoit, BA, sebagai pihak kedua selaku pemberi ganti rugi, yang
kedudukannya bertindak untuk dan atasnama Proyek Yayasan Perumahan IKIP
Medan, yang dibuat dihadapan Camat Medan Sunggal yang pada saat itu
dijabat oleh M. Syaim Panggabean, BA, dengan ganti rugi sebesar Rp.
3.491.250 (Tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 13 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
rupiah), tidak pernah ditandatangani oleh Kromo Karno (alias Salim Kromo
Karno) karena telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1975;
Bahwa Kromo Karno (alias Salim Kromo Karno), tidak pernah menerima ganti
rugi sebagaimana yang dimaksud dalam akta tersebut, karena telah meninggal
dunia pada tanggal 22 Mei 1975 sesuai dengan Surat Keterangan Ahliwaris
Nomor : 593/ 292/IX/04 tertanggal 8 September 2004, Surat Kematian yang
dikeluarkan oleh Lurah Helvetia nomor : 474.12/63, dan Photo Batu Nisan
dimakam Kromo Karno;
Bahwa dengan pengangkatan Tergugat –II dan almarhum Bonar Hutasoit, BA
selaku Panitia Pelaksana Penyelesaian Proyek Perumahan IKIP (Institut
Keguruan dan Ilmu Pendidikan), berdasarkan surat keputusan Rektor IKIP
Medan, selanjutnya Tergugat –II dan Bonar Hutasoit, BA telah mengalihkan
tanah seluas 13,5 Ha kepada Tergugat –III berdasarkan Akta Notaris Nomor :
24 yang diberi judul “ PERSETUJUAN DAN PENYERAHAN HAK, yang dibuat
dihadapan Notaris Hajjah Siti Asni Pohan pada tanggal 25 Maret 1991, yaitu
akta pengalihan hak tanah yang terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Medan
Sunggal, Kota Madya Medan setempat dikenal sebagai Jalan Gaperta/ Jalan
Asrama, dan diatas tanah yang dialihkan, terdapat sebahagian didalamnya
tanah kepunyaan Penggugat seluas 9.310 M² (Sembilan ribu tiga ratus sepuluh
meter) yang terletak di Jalan Pembangunan/ Jalan Gaperta, Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
Bahwa perbuatan Tergugat –II dan almarhum Bonar Hutasoit, BA mengalihkan
tanah seluas 13,5 Hektar, bertindak karena jabatan (ex officio) selaku Ketua dan
Sekretaris Panitia Pelaksana Penyelesaian Proyek Perumahan IKIP Medan
(Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), Dengan demikian Tergugat -I harus
ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan pegawainya atau orang suruhannya
untuk mewakili urusan-urusannya, sebagaimana yang dimaksud dalam
ketentuan :
1. Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi : setiap orang bertanggung jawab,
bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan,
melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh karena kelalaian atau
kesembronoannya;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 14 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
2. Pasal 1367 KUHPerdata menyebutkan : Seseorang tidak hanya bertang-
gungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan
juga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orangnya, atau
disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;
Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-
urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh
pelayan-pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang
ditugaskan kepada orang-orang itu;
B. Kualifikasi Perbuatan Tergugat -II
Bahwa Tergugat –II Drs Batusonak Panjaitan saat ini telah memiliki gelar Prof
Drs. Batusonak Panjaitan, adalah seorang dosen/Guru besar Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Medan, atau
sekarang telah berganti nama Universitas Negeri Medan (UNIMED), telah
diangkat oleh Rektor IKIP Medan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IKIP
(Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Medan Nomor : 131/PT35/K.REK/1990
tertanggal 20 Juli 1990, bertindak yang oleh karena jabatannya (ex officio)
selaku Ketua Panitia Pelaksana Penyelesaian Proyek Perumahan IKIP,
sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Notaris Nomor 24 yang dibuat
dihadapan Notaris almarhumah Hajjah Siti Asni Pohan tertanggal 29 Maret
1991;
Bahwa Proyek Perumahan sebagaimana tersebut diatas terletak di Jalan
Gaperta/ Jalan Asrama, Kelurahan Helvetia, atau dahulu bernama Desa
Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan Propinsi Sumatera
Utara, yang rencananya perumahan tersebut akan di peruntukkan bagi Guru-
guru, pegawai Negeri/swasta, ABRI, dosen-dosen, serta masyarakat umum
terutama dosen-dosen /pegawai dari IKIP Medan;
Bahwa sejak pengangkatannya, Tergugat –II telah memperoleh lahan untuk
Proyek Perumahan IKIP Medan tanah seluas 13,5 Ha, yang terletak di Jalan
Gaperta/ Jalan Asrama, Kelurahan Helvetia, atau dahulu bernama Desa
Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan Propinsi Sumatera
Utara sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Notaris Nomor 24 yang dibuat
dihadapan Notaris Hajjah Siti Anis Pohan pada tanggal 25 Maret 1991;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 15 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Bahwa Tergugat –II, selaku Ketua dan Bonar Hutasoit, BA selaku Sekretaris
Pelaksana Penyelesaian Proyek Perumahan IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan), bertindak karena jabatannya (Ex Officio), telah mengalihkan tanah
yang diperolehnya seluas 13,5 Ha (Tiga belas koma lima hektar) kepada
Tergugat –III, yang terletak di Jalan Gaperta/ Jalan Asrama, Kelurahan Helvetia,
atau dahulu bernama Desa Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya
Medan Propinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 24
yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah Siti Anis Pohan pada tanggal 25 Maret
1991;
Bahwa dari luas tanah 13,5 Ha (Tiga belas koma lima hektar) yang dialihkan
oleh Tergugat –II dan Bonar Hutasoit, BA, kepada Tergugat –III, terdapat
didalamnya tanah kepunyaan Penggugat seluas 9.310 M² (Sembilan ribu tiga
ratus sepuluh meter), yang terletak di Jalan Pembangunan/ Jalan Gaperta,
Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi
Sumatera Utara, yang diperoleh almarhum Bonar Hutasoit, BA, yang berasal
dari Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat
Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor :605/ SPPH-GR/
MS/81, juga turut dialihkan kepada Tergugat -III;
Bahwa perbuatan Tergugat –II, mengalihkan tanah milik Penggugat seluas
9.310 M² (Sembilan ribu tiga ratus sepuluh meter) tanpa persetujuan dari
Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 1365 yang menyebutkan : “Tiap-tiap perbuatan yang melanggar
hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian
tersebut”:
C. Kualifikasi Perbuatan Tergugat -III
Bahwa Tergugat –III (PT. Nusa Inti Prima Pratama), pada tahun 2006 telah
menggunakan jasa Preman atau OKP, menyerobot tanah kepunyaan
Penggugat, merusak tanaman dan pagar milik Penggugat serta menguasai asli
Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deliserdang Nomor : 79102/ A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974;
Bahwa pada saat terjadinya penyerobotan tanah dengan akal liciknya Tergugat
–III, telah menawarkan kepada Penggugat akan memberikan ganti rugi sebesar
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 16 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan alasan bahwa tanah yang
menjadi objek perkara dalam perkara a quo, telah dibeli oleh Tergugat -III dari
Panitia Pelaksana Penyelesaian Proyek Perumahan IKIP (Institut Keguruan dan
Ilmu Pendidikan) berdasarkan akta Notaris Nomor : 24 yang dibuat dihadapan
Notaris Hajjah Siti Asnis Pohan pada tanggal 25 Maret 1991;
Bahwa dengan akal liciknya Tergugat –III juga telah berupaya membujuk
Penggugat untuk menerima ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta
rupiah), namun Penggugat tetap menolaknya, Tergugat –III memberikan alasan
tawaran ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- karena tanah yang menjadi objek
perkara, sebelumnya sudah dibeli oleh Panitia Penyelesaian Proyek Perumahan
IKIP Medan dari Kromo Karno, dan untuk meyakinkan Tergugat –III telah
menyerahkan kepada Penggugat yaitu 1 (satu) lembar asli Surat Penanggalan
Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor : 605/SPPH-GR/MS/81, tanggal
26 September 1981;
Bahwa dari uraian diatas, berarti alas hak tanah yang diserahkan atau yang
digunakan oleh Tergugat –II dan Bonar Hutasoit, BA, pada saat pengalihan
tanah seluas 13,5 Ha kepada Tergugat –III, kedalam Akta Notaris Nomor : 24
yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah Siti Asnis Pohan pada tanggal 25 Maret
1991, termasuk diantaranya Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti
Rugi Nomor :605/ SPPH-GR/MS/81, tanggal 26 September 1981;
Bahwa Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor :
605/SPPH-GR/MS/81, tanggal 26 September 1981 yang dibuat dihadapan
Camat Medan Sunggal yang dijabat oleh M. Syaim Panggabean, BA, tidak
mencantumkan Badan Akta yang seharusnya memuat :
a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang
mereka wakili;
b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
Bahwa oleh karena Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi
Nomor : 605/SPPH-GR/MS/81, tidak menyebut identitas para pihak (subjek
hukum) secara lengkap sehingga subjeknya kabur dan tidak jelas dan oleh
karenanya tidak memenuhi persyaratan syarat sahnya sebuah perjanjian
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata, jo. Pasal 22 PP
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 17 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, jo. pasal 38 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang jabatan
Notaris, jo pasal 38 dan 40 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2014, harus
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
Bahwa Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor :
605/SPPH-GR/MS/81, jika diperhatikan dengan cermat pada kolom
tandatangan tertera A/N Kromo Karno, yang mengandung arti Atas Nama, yang
ditandatangani oleh pihak lain yang mengatasnamakan Kromo Karno tanpa
menyebut nama subjek hukum pihak pemberi tandatangan;
Bahwa Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor : 605/
SPPH-GR/MS/81, dibuat pada tanggal 26 September 1981, sementara Kromo
Karno alias Salim Kromo Karno telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei
1975, dengan demikian patut diduga adanya akta tersebut, akibat Perbuatan
Melawan Hukum;
Bahwa Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor :
605/SPPH-GR/MS/81, tidak ada menyebutkan adanya pemberian surat kuasa,
dan oleh karena itu akta tersebut berasal dari akibat adanya Perbuatan
Melawan Hukum yang harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum,
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1335 KUHPerdata yang
menyebutkan : “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan
suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai
kekuatan”
Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat
diatas, Tergugat –III telah mengetahui sebelumnya, tanah yang diserahkan oleh
Tergugat –II dan Bonar Hutasoit, BA seluas 13,5 ha (Tiga belas koma lima
hektar), sebahagian terdapat didalamnya tanah milik Penggugat atau seluas
9.310 Ha (Sembilan ribu tiga ratus sepuluh hektar) yang terletak di Jalan
Pembangunan/ Jalan Gaperta, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia,
Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, yang diperoleh almarhum Bonar Hutasoit,
BA, berasal dari akibat dari Perbuatan Melawan Hukum;
Bahwa Tergugat -III, telah mengetahui Surat Penanggalan Hak Dengan
Menerima Ganti Rugi Nomor : 605/SPPH-GR/MS/81, mengandung cacat hukum
karena tidak secara jelas menyebutkan identitas para pihak dengan lengkap,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 18 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
tidak adanya pemberian surat kuasa pengalihan hak dari ahliwaris Kromo karno,
dengan demikian Tergugat –III telah ceroboh dan kurang hati-hati karena tidak
memperhatikan status tanah dan asal usul tanah, saat menerima pengalihan/
membeli tanah dari Panitia Pelaksana Penyelesaian Perumahan IKIP (Institut
Keguruan dan Ilmu Pendidikan) yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum
(vide pasal 1365 KUHPerdata, jo. 1335 KUHPerdata, jo 1366 KUHPerdata,);
Bahwa berdasarkan uraian Penggugat sebagaimana tersebut diatas, perbuatan
Tergugat –III dapat dikualifikasi sebagai seorang pembeli yang ceroboh saat
menerima pengalihan tanah seluas 13,5 Ha, karena didalamnya terdapat
sebahagian tanah kepunyaan Penggugat atau seluas 9.310 M² (Sembilan ribu
tiga ratus sepuluh meter) yang berasal dari dari akibat Perbuatan Melawan
Hukum yang dilakukan oleh Tergugat –I melalui Bonar Hutasoit, dan oleh
karena itu, Tergugat –III tidak dapat dikatakan sebagai seorang pembeli yang
beritikat baik sebagaimana yang dimaksud dalam “ Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 1816K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober
1992 dalam putusannya menyebutkan : Pembeli tidak dapat
dikualifikasikan sebagai yang beritikat baik, karena pembelian dilakukan
dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti
hak dan status para penjual atas tanah yang berperkara, karena itu ia tidak
pantas dilindungi dalam transaksi itu.”
Bahwa Tergugat –III tidak memiliki legalitas menurut hukum, untuk menguasai
tanah seluas 11.542 M², sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak
Guna Bangunan Nomor : 3927/ HGB /Helvetia, tanggal 14 Desember 2009,
yang terletak di Jalan Pembangunan/ Jalan Gaperta, Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, karena
menurut ketentuan pasal 1 akta Notaris Nomor 24 yang dibuat dihadapan
Notaris Hajjah Siti Asni Pohan pada tanggal 25 Maret 1991, disebutkan tanah
yang diserahkan oleh Tergugat –II dan Bonar Hutasoit, BA kepada Tergugat –
III, tanah yang terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Madya Medan, setempat dikenal sebagai Jalan Gaperta/Asrama;
Bahwa tanah yang diserahkan oleh Tergugat –II dan (almarhum) Bonar
Hutasoit, BA kepada Tergugat –III seluas 13,5 Ha, dan bila dikonversi 1 Hektar
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 19 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
sama dengan 10.000 M² X 13,5 Ha =135.000,-M² (Seratus tiga puluh lima ribu
meter persegi;
Bahwa Tergugat –III telah menguasai tanah di 2 (dua) lokasi dan memperoleh
sebanyak 2 (dua) eksamplar Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut :
1. Jenis Sertifikat : Sertifikat Hak Guna Bangunan
Surat Keputusan : Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, Nomor :
114-550.2-22-2005, tanggal 09 Desember 2005
Nomor Sertifikat : 3913/HGB/Helvetia
Tanggal Sertifikat : 20 Desember 2005
Tanggal berakhir : 19 Desember 2025
Luas tanah : 125.400 M² (Seratus dua puluh lima ribu empat
ratus meter)
Terdaftar atasnama : PT. Nusa Inti Prima Pratama
Surat Ukur Nomor : 104/Helvetia/2005 tgl. 19 Desember 2005
Letak tanah : Jalan Asrama/Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi
Sumatera Utara;
2. Jenis Sertifikat : Sertifikat Hak Guna Bangunan
Surat Keputusan : Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, Nomor :
114-550.2-22-2005, tanggal 09 Desember 2005
Nomor Sertifikat : 3927/ HGB/Helvetia
Tanggal Sertifikat : 14 Desember 2009
Tanggal berakhir : 13 Desember 2029
Luas tanah :11.542 M², (Sebelas ribu lima ratus empat puluh dua
meter)
Terdaftar atasnama : PT. Nusa Inti Prima Pratama
Surat Ukur Nomor : 147/Helvetia/2008 tgl. 14 Desember 2009
Letak tanah : Jalan Pembangunan/Jalan Gaperta Kelurahan
Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan
Propinsi Sumatera Utara;
Bahwa berdasarkan data-data tersebut diatas, Tergugat –III telah menguasai
tanah seluas 136.942 M² (Seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 20 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
puluh dua meter), atau terdapat selisih kelebihan seluas 1.942 M² (Seribu
sembilan ratus empat puluh dua meter persegi);
Bahwa perbuatan Tergugat –III, menguasai tanah diluar objek yang ditentukan
dalam ketentuan pasal 1 akta notaris nomor : 24, dan menguasai tanah melebihi
dari ketentuan pasal 1 akta notaris nomor : 24, serta perbuatan Tergugat –III
mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan Nasional hingga memperoleh
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :3927/ HGB/Helvetia atasnama PT. Nusa
Inti Prima Pratama, seluas 11.542 M², tidak mempunyai dasar hukum, karena
diatas tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB),
terdapat didalamnya tanah kepunyaan Penggugat seluas 9.310 M², dan oleh
karena itu, perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan
Melawan Hukum;
Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 yang dibuat dihadapan Notaris
Hajjah Siti Asni Pohan pada tanggal 25 Maret 1991, pada halaman 4 (empat)
dijelaskan Tergugat –II dan (almarhum) Bonar Hutasoit, BA baru
membebaskan lahan seluas 12,4 Ha (dua belas koma empat hektar) dari 13,5
Ha (Tiga belas koma lima hektar) dan masih ada sekitar 1,1 Ha (Satu koma satu
hektar) atau setara dengan 11.000 M² (Sebelas ribu Meter persegi) yang belum
dibebaskan yang menjadi kewajiban Tergugat –III (PT, Nusa Inti Prima
Pratama);
Bahwa tanah yang belum dibebaskan sebagaimana tersebut diatasnya adalah
tanah kepunyaan Penggugat seluas 11.091 M² (sebelas ribu sembilan puluh
satu meter), sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah
(SKT) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deliserdang
Nomor :79102/ A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974, seluas 11.091 M² (sebelas
ribu sembilan puluh satu meter), belum pernah diganti rugi, baik oleh Panitia
Penyelesaian Proyek Perumahan IKIP Medan, maupun oleh Tergugat –III;
Bahwa selanjutnya Tergugat –III telah mengalihkan tanah yang sebagaimana
tersebut diatas kepada Tergugat –VI (PT. Nusa Land) masing-masing:
1. Jenis Sertifikat : Sertifikat Hak Guna Bangunan
Surat Keputusan : Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, Nomor :
114-550.2-22-2005, tanggal 09 Desember 2005
Nomor Sertifikat : 3913/HGB/Helvetia
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 21 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Tanggal Sertifikat : 20 Desember 2005
Tanggal berakhir : 19 Desember 2025
Luas tanah : 125.400 M² (Seratus dua puluh lima ribu empat
ratus meter)
Terdaftar atasnama : PT. Nusa Inti Prima Pratama
Surat Ukur Nomor : 104/Helvetia/2005 tgl. 19 Desember 2005
Letak tanah : Jalan Asrama/Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi
Sumatera Utara;
2. Jenis Sertifikat : Sertifikat Hak Guna Bangunan
Surat Keputusan : Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, Nomor :
114-550.2-22-2005, tanggal 09 Desember 2005
Nomor Sertifikat : 3927/ HGB/Helvetia
Tanggal Sertifikat : 14 Desember 2009
Tanggal berakhir : 13 Desember 2029
Luas tanah : 11.542 M², (Sebelas ribu lima ratus empat puluh
dua meter)
Terdaftar atasnama : PT. Nusa Inti Prima Pratama
Surat Ukur Nomor : 147/Helvetia/2008 tgl. 14 Desember 2009
Letak tanah : Jalan Pembangunan/Jalan Gaperta Kelurahan
Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan
Propinsi Sumatera Utara;
Bahwa tanah yang dialihkan oleh Tergugat –III kepada Tergugat –VI seluas
136.942 M² (Seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua
meter) sebahagian atau seluas 9.310 M² (Sembilan ribu tiga ratus sepuluh
meter) terdapat didalamnya tanah kepunyaan Penggugat yang terletak di Jalan
Gaperta/Jalan Pembangunan Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia,
Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, yang diperoleh Bonar Hutasoit, BA, yang
berasal dari Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan Surat Penanggalan Hak
Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor : 605/SPPH-GR/MS/81;
Bahwa oleh karena asal usul tanah yang diperoleh Tergugat –III sebagaimana
tersebut diatas, akibat Perbuatan Melawan Hukum, maka segala pengalihan
tanah/ atau turunan akta yang dibuat Tergugat –III kepada Tergugat –VI diatas
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 22 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
tanah milik Penggugat, yang telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :
3927/ HGB/Helvetia, tanggal 14 Desember 2009 dengan luas 11.542 M², dijalan
Pembangunan atasnama PT. Nusa Inti Prima Pratama, dengan sendirinya juga
harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
D. Kualifikasi Perbuatan Tergugat –IV
Bahwa Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor : 605/
SPPH-GR/MS/81, dibuat pada tanggal 26 September 1981 dihadapan Camat
Medan Sunggal yang dijabat oleh M. Syaim Panggabean, BA;
Bahwa M. Syaim Panggabean, BA seorang Pejabat Negara/ penyelenggara
negara (Pegawai Negeri Sipil) yang diangkat oleh Pemerintah Republik
Indonesia, untuk melaksanakan tugas-tugas negara, yang secara struktural
berada dibawah pengawasan Menteri Dalam Negeri, Cq Gubernur Sumatera
Utara, Cq Walikota Medan, dan setelah M. Syaim Panggabean, BA, pensiun
atau berhenti atau mutasi, Camat yang baru dengan sendirinya akan
menggantikan dan meneruskan pekerjaan Camat yang lama;
Bahwa Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor : 605/
SPPH-GR/MS/81, tanggal 26 September 1981, yang ditandatangani dihadapan
M. Syaim Panggabean, BA, selaku camat Medan Sunggal bertindak karena
jabatan (ex officio), dengan demikian segala perbuatannya menjadi
tanggungjawab Tergugat –IV dalam perkara a quo;
Bahwa Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor : 605/
SPPH-GR/MS/81, tanggal 26 September 1981, dibuat dihadapan Camat Medan
Sunggal, yang dijabat oleh M. Syaim Panggabean, BA, ditandatangani antara
Kromo Karno selaku pihak pertama penerima ganti rugi, dan B. Hutasoit, BA,
selaku pihak kedua, bertindak untuk dan atasnama Proyek Yayasan Perumahan
IKIP Medan (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), dengan ganti rugi sebesar
Rp. 3.491.250 (Tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima
puluh rupiah) atas sebidang tanah seluas 9.310 M² (Sembilan ribu tiga ratus
sepuluh meter) yang terletak di Jalan Pembangunan/ Jalan Gaperta Kelurahan
Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara,
berasal dari akibat Perbuatan Melawan Hukum, tidak pernah ditandatangani
oleh Kromo Karno karena yang telah meninggal dunia sejak tanggal 22 Mei
1975;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 23 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Bahwa Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor :
605/SPPH-GR/MS/81, tidak dibuat secara profesional dan kurang hati-hati,
karena isi akta secara formal tidak memenuhi syarat subjektif, karena tidak
mencantumkan Badan Akta yang seharusnya memuat :
a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang
mereka wakili;
b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
Bahwa oleh karena Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi
Nomor : 605/SPPH-GR/MS/81, tidak menyebut subjek hukum identitas para
pihak secara lengkap, dan hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang saksi, tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320
KUHPerdata, jo. Pasal 22 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah, jo. pasal 38 Undang-undang Nomor : 30 Tahun
2004 tentang jabatan Notaris, jo pasal 38 dan 40 Undang-undang Nomor : 4
Tahun 2014 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
Bahwa Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor :
605/SPPH-GR/MS/81, tidak pernah ditandatangani Kromo Karno alias Salim
Kromo Karno, hal mana dapat dilihat pada kolom tandatangan ada tertulis A/N
Kromo Karno, yang mengandung arti Atas Nama, serta tidak adanya surat
kuasa bertindak, dengan demikian akta tersebut cacat hukum;
Bahwa dari uraian Pengggugat sebagaimana tersebut diatas, Surat
Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor : 605/SPPH-GR/MS/81,
berasal dari Perbuatan Melawan Hukum yang harus dinyatakan tidak
berkekuatan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1335
KUHPerdata yang menyebutkan “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau
dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah
mempunyai kekuatan;
Bahwa Camat Medan Sunggal yang saat itu dijabat oleh M.Syaim Panggabean,
BA tidak bekerja secara profesional dalam menjalankan pekerjaanya, dan telah
melanggar azas Kepastian hukum, azas kehati-hatian dan azas Profesional
sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta (PPAT), saat membuat Surat
Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor : 605/SPPH-GR/MS/81,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 24 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
sehingga Penggugat mengalami kerugian kehilangan hak untuk menguasai
tanah milik Penggugat seluas 9.310 M², Dan oleh karena itu menurut struktural
Tergugat –IV, yang masing-masing selaku atasan dan pejabat pengganti harus
bertanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Pasal 1367
KUHPerdata yang menyebutkan : “Seseorang tidak hanya bertang-
gungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,
melainkan juga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-
orangnya, atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah
pengawasannya;
Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-
urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh
pelayan-pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang
ditugaskan kepada orang-orang itu
Bahwa akibat Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor
:605/ SPPH-GR/MS/81, tanggal 26 September 1981, Penggugat telah
mengalami kerugian yaitu kehilangan haknya untuk menguasai tanah, dan
perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan : “Tiap-tiap
perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain,
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya
untuk mengganti kerugian tersebut”:
E. Kualifikasi Perbuatan Tergugat –V
Bahwa akta notaris Nomor : 24 dibuat pada tanggal 25 Maret 1991, dihadapan
Notaris Hajjah Siti Asni Pohan, S.H (telah meninggal dunia), dengan Protokol
notaris Rubianto Tarigan, S.H;
Bahwa berdasarkan surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan
Nomor : UM.MPDN.MDN.03.11.14-122, tertanggal 21 Nopember 1014, yang
ditandatangani oleh Juraini Sulaiman, S.H, M.H, dalam suratnya menyebutkan
Rubianto Tarigan, S.H adalah selaku Protokol Notaris dari Hajjah Siti Asni
Pohan, S.H;
Bahwa didalam surat tersebut, juga menerangkan Notaris Rubianto Tarigan,
S.H, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2014, dan oleh Majelis
Pengawas Daerah Notaris Kota Medan, telah mengirimkan surat dari ahli waris
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 25 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Rubianto Tarigan, S.H yang menunjuk Notaris Indra Sakti Tarigan, S.H, selaku
protokol notaris Rubianto Tarigan, S.H ke Direktur Jenderal administrasi hukum
umum di Jakarta;
Bahwa Direktur Jendral administrasi hukum umum di Jakarta, telah menunjuk
Indra Sakti Tarigan, S.H Notaris di Medan selaku Protokol Notaris dari Rubianto
Tarigan, S.H;
Bahwa sebelum diberlakukannya UU Nomor : 30 Tahun 2004 tentang jabatan
notaris, seorang Notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman, namun setelah
lahirnya UU Nomor : 30 Tahun 2004, jo. Undang-undang Nomor : 4 Tahun
2014, Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Ham sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2014 yaitu
perubahan atas Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, yang mana seorang notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Ham,
dan untuk pengawasannya notaris dibentuk Dewan Pengawas Wilayah dan
Dewan Pengawas Daerah Notaris ditiap-tiap daerah, dalam hal ini Dewan
Pengawas Notaris Kota Medan, yang berkedudukan di kantor Departement
Hukum dan Ham Kanwil Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan lembaga
yang dibentuk oleh Pemerintah yang berasal dari unsur Pemerintah dan Notaris
untuk mengawasi kinerja para Notaris, dan oleh karena itu Kementerian Hukum
dan Ham, Cq Kanwil Departement Hukum dan Ham wilayah Sumatera Utara,
Cq Dewan Pengawas Daerah Notaris Kota Medan, Cq Indra Sakti Tarigan
selaku Protokol Notaris, patut didudukkan sebagai Tergugat –V untuk
mempertanggungjawabkan atau mewakili Notaris yang telah meninggal dunia;
Bahwa oleh karena Hajjah Siti Asni Pohan, S.H dan protokol Notaris Rubianto
Tarigan, SH selaku protokol notaris telah meninggal dunia dan dengan
ditunjuknya Indra Sakti Tarigan, S.H selaku protokol Notaris, yang menyimpan
minuta asli akta Nomor 24, maka cukup beralasan juga menurut hukum, patut
ditempatkan Indra Sakti Tarigan sebagai Tergugat –V dalam perkara a quo;
Bahwa Akta Nomor 24, tertanggal 25 Maret 1991, yang dibuat dihadapan Hajjah
Siti Asni Pohan, ditandatangani antara Tergugat –II, Bonar Hutasoit, BA selaku
pihak pertama bertindak untuk dan atas nama Panitia Pelaksana Penyelesaian
Proyek Perumahan IKIP Medan (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan),
dengan pihak kedua Tergugat –III, yaitu persetujuan dan penyerahan hak tanah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 26 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
seluas lebih kurang 13,5 Ha (tiga belas koma lima hektar) yang terletak di Desa
Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan, setempat dikenal
Jalan Gaperta,/ Jalan Asrama;
Bahwa Akta Notaris Nomor 24, tidak secara jelas menyebutkan batas-batas
objek tanah yang diserahkan oleh Tergugat –II dan almarhum Bonar Hutasoit,
BA kepada Tergugat –III, dan hanya menyebut tanah lebih kurang seluas 13,5
Ha (Tiga belas koma lima hektar) yang terletak di Desa Helvetia, Kecamatan
Medan Sunggal, Kota Madya Medan, setempat dikenal sebagai Jalan Gaperta/
Jalan Asrama, padahal Jalan Asrama/Jalan Gaperta sangat luas sehingga
Tergugat –III, leluasa menguasai tanah milik Penggugat;
Bahwa Notaris Hajjah Siti Asni Pohan, S.H Notaris di Medan yang berada
dibawah pengawasan Tergugat –V, yang masing-masing sebagai pihak yang
mengangkat dan pengawas kinerja Notaris dan pihak yang menyimpan minuta
asli akta akta nomor : 24, harus bertanggungjawab terhadap perbuatan Notaris
Hajjah Siti Asni Pohan, S.H yang telah membuat kesalahan saat menerbitkan/
membuat akta nomor 24, tanpa menyebutkan secara jelas batas objek tanah
yang diperjanjikan, sehingga menimbulkan konflik dan ketidak pastian hukum
bagi masyarakat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atas
penerbitan akta tersebut, hingga Tergugat -III telah mendapatkan Sertifikat Hak
Guna Bangunan (HGB) 3927/ HGB/Helvetia seluas 11.542 M², yang terletak di
Jalan Pembangunan diatas tanah kepunyaan Penggugat;
Bahwa Hajjah Siti Asni Pohan tidak profesional dalam membuat akta hingga
merugikan Penggugat dan perbuatan tersebut telah melanggar azas-azas
Kenotarisan yaitu azas Kepastian Hukum, Azas Profesional, azas kehati-hatian
dan oleh karenanya akta Nomor 24 yang dibuat dihadapan Hajjah Siti Asni
Pohan, S.H harus dinyatakan bukan merupakan akta authentik melainkan akta
dibawah tangan harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
F. Kualifikasi Perbuatan Tergugat –VI
Bahwa Tergugat –VI (PT. Nusa Land), telah menerima pengalihan tanah dari
Tergugat –III dan telah menguasai tanah yang menjadi objek perkara dalam
perkara a quo, memagar dengan tembok setinggi 3 (tiga) meter serta
mendirikan plangkat yang bertuliskan “Dilarang masuk tanah ini milik PT.
Nusa land (PT.NSL);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 27 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Bahwa Tergugat –VI telah memperoleh tanah seluas 136.942 M² (Seratus tiga
puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi) dari Tergugat
–III, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan :
1. Jenis Sertifikat : Sertifikat Hak Guna Bangunan
Surat Keputusan : Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, Nomor :
114-550.2-22-2005, tanggal 09 Desember 2005
Nomor Sertifikat : 3913/HGB/Helvetia
Tanggal Sertifikat : 20 Desember 2005
Tanggal berakhir : 19 Desember 2025
Luas tanah : 125.400 M² (Seratus dua puluh lima ribu empat
ratus meter)
Terdaftar atasnama : PT. Nusa Inti Prima Pratama
Surat Ukur Nomor : 104/Helvetia/2005 tgl. 19 Desember 2005
Letak tanah : Jalan Asrama/Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi
Sumatera Utara;
2. Jenis Sertifikat : Sertifikat Hak Guna Bangunan
Surat Keputusan : Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, Nomor :
114-550.2-22-2005, tanggal 09 Desember 2005
Nomor Sertifikat : 3927/ HGB/Helvetia
Tanggal Sertifikat : 14 Desember 2009
Tanggal berakhir : 13 Desember 2029
Luas tanah : 11.542 M², (Sebelas ribu lima ratus empat puluh
dua meter)
Terdaftar atasnama : PT. Nusa Inti Prima Pratama
Surat Ukur Nomor : 147/Helvetia/2008 tgl. 14 Desember 2009
Letak tanah : Jalan Pembangunan/Jalan Gaperta Kelurahan
Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan
Propinsi Sumatera Utara;
Bahwa diatas tanah seluas 136.942 M², dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna
Bangunan yang dialihkan oleh Tergugat –III kepada Tergugat –VI, terdapat
didalamnya tanah kepunyaan Penggugat seluas 9.310 M², yang terletak di Jalan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 28 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Pembangunan/Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia,
Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
Bahwa tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo adalah tanah
seluas 11.542 M², (Sebelas ribu lima ratus empat puluh dua meter) dengan
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3927/HGB/Helvetia, yang terletak di
Jalan Pembangunan atasnama PT. Nusa Inti Prima Pratama, terdapat
didalamnya tanah kepunyaan Penggugat seluas 9.310 M² yang terletak di Jalan
Pembangunan/Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia,
Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
Bahwa Penggugat, pernah mengajukan surat somasi kepada Tergugat –VI,
dengan surat Nomor : 001/Somasi/Ro/Mei/2014, tertanggal 28 Mei 2014, dan
oleh Tergugat –VI telah menjawab dengan enteng seakan-akan merasa tidak
bersalah melalui surat Nomor : 12/AD/VII/2014, tertanggal 03 Juli 2014, dan
antara Penggugat dan Tergugat –VI telah beberapa kali ketemu untuk
menyelesaikan permasalah tanah, namun Tergugat tidak bersedia untuk
menyelesaikannya dengan baik;
Bahwa tanah yang dialihkan oleh Tergugat –III kepada Tergugat –VI, yang asal-
usul tanah akibat Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan oleh Tergugat –I
dan Bonar Hutasoit, BA, berdasarkan Surat Penanggalan Hak Dengan
Menerima Ganti Rugi Nomor : 605/ SPPH-GR/ MS/81, dan tidak pernah
ditandatangani oleh Kromo Karno alias Salim Kromo Karno, karena telah
meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1975;
Bahwa oleh karena tanah yang diperoleh Tergugat –II dan Bonaran Hutasoit,
BA sebagaimana tersebut diatas, berasal dari Perbuatan Melawan Hukum,
maka pengalihan tanah yang dilakukan oleh Tergugat –III kepada Tergugat –VI
diatas tanah milik Penggugat, maupun segala turunan akta, yang telah terbit
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3927/ HGB/Helvetia, tanggal 14
Desember 2009 seluas 11.542 M² atasnama PT. Nusa Inti Prima Pratama,
dengan sendirinya juga tidak berkekuatan hukum;
Bahwa oleh karena asal usul perolehan tanah yang diperoleh almarhum Bonar
Hutasoit, BA yaitu munculnya Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti
Rugi Nomor : 605/ SPPH -GR/MS/81, tanggal 26 September 1981 akibat
Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan demikian segala sesuatu turunan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 29 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
akta peralihan tanah diatas tanah milik Penggugat terletak seluas 9.310 M²
(Sembilan ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) di Jalan Jalan Gaperta/jalam
Pembangunan Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan
Propinsi Sumatera Utara sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan
Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Deliserdang Nomor :79102/ A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974, juga harus tidak
mempunyai kekuatan hukum;
Bahwa sesuai dengan uraian Penggugat diatas, dengan sendirinya juga
Tergugat –VI, seorang pembeli yang ceroboh, dan harus dinyatakan pembeli
yang tidak beritikat baik, sebagaimana yang dimaksud dalam “ Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1816K/Pdt/1989 tanggal 22
Oktober 1992 dalam putusannya menyebutkan : Pembeli tidak dapat
dikualifikasikan sebagai yang beritikat baik, karena pembelian dilakukan
dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti
hak dan status para penjual atas tanah yang berperkara, karena itu ia tidak
pantas dilindungi dalam transaksi itu.”
PERBUATAN MELAWAN HUKUM :
Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan
diatas, perbuatan para Tergugat (Tergugat –I s/d Tergugat –VI), baik yang
memperoleh, mengalihkan, menguasai serta menerbitkan akta diatas tanah
kepunyaan Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat selaku ahliwaris yang
sah dari Kromo Karno (alias Salim Kromo Karno), yang mengakibatkan
Penggugat mengalami kerugian baik moril dan materil, perbuatan tersebut
adalah Perbuatan Melawan Hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan yang harus dipertanggung jawabkan para Tergugat sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan : “Tiap-tiap
perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain,
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya
untuk mengganti kerugian tersebut”:
Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, Perbuatan para Tergugat telah
memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad)
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata :
1. Adanya suatu perbuatan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 30 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi pihak korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Bahwa dari penjelasan yang telah diuraikan Penggugat sebagaimana tersebut
diatas, perbuatan para Tergugat (Tergugat –I s/d Tergugat VI) adalah kombinasi
dari Perbuatan Melawan Hukum :
- Tanggungjawab dengan unsur kesengajaan, (kesengajaan dan kelalaian)
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata
- Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian,
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata
- Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas
ditemukan dalam pasal 1367 KUHPerdata.
Bahwa Akibat perbuatan para Tergugat (Tergugat –I s/d Tergugat VI),
Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah seluas 9.310 M² (Sembilan ribu
tiga ratus sepuluh meter) yang terletak di Jalan Pembangunan/ Jalan Gaperta,
Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi
Sumatera Utara, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil
dan immateril dan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad), yang oleh karena kesalahannya mewajibkan para
Tergugat (Tergugat –I s.d Tergugat –VI) baik sendiri-sendiri maupun secara
bersama-sama untuk mengganti segala kerugian Penggugat;
Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat selaku ahliwaris yang sah
dari Kromo Karno (Alias Salim Kromo Karno) telah mengalami kerugian Materil
dan Immateril mulai sejak tahun 2006 tidak dapat menguasai lagi tanah seluas
9.310 M², yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo, yang terletak di
Jalan Pembangunan/ Jalan Gaperta, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dengan kerugian sebagai
berikut:
NO JENIS KERUGIAN JUMLAH
I. KERUGIAN MATERIL
Penggugat mulai tahun 2006 hingga sampai
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 31 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
didaftarkannya perkara ini, tidak dapat menguasai
tanah milik Penggugat selaku ahliwaris dari
Kromo Karno (Alias Salim Kromo Karno) dan
Penggugat telah kehilangan untuk menikmati hak
sewa yang setiap tahunnya senilai
Rp. 300.000.000,- X 12 X 8 Tahun =
Rp. 2.880.000.000,-
II. KERUGIAN MORIL
1. Penggugat telah mengeluarkan uang untuk
mempertahankan hak Penggugat untuk dapat
mengembalikan tanah milik Penggugat yang
terletak di Jalan Pembangunan/ Jalan
Gaperta, Kelurahan Helvetia, Kecamatan
Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi
Sumatera Utara mulai tahun 2006 sampai
didaftarkannya perkara ini ke Pengadilan
Negeri Medan.
Rp. 1.000.000.000,-
Total Kerugian Penggugat Rp. 3.880.000.000,-
Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi hampa setelah adanya Putusan
Pengadilan, Mohon Kehadapan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan
terhadap tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo yaitu :
- Tanah yang terletak di Jalan Pembangunan/ Jalan Gaperta, Kelurahan
Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara,
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3927/ HGB/Helvetia tanggal 14
Desember 2009 dengan luas 11.542 M², terletak di Jalan Pembangunan,
atasnama PT. Nusainti Primapratama, sebagaimana yang dimaksud dalam
Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deliserdang Nomor : 79102/A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974
dengan batas-batas sebagai berikut :
● Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gaperta
● Sebelah selatan berbatasan dengan PNKA/ rel Kreta Api
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 32 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
● Sebelah Timur berbatasan dengan Muhamad Halil dan Jalan
Pembangunan
● Sebelah barat berbatasan dengan Sipon
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon
Kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan, dengan amar
putusan sebagai berikut :
PRIMAIR :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan tersebut diatas;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Kromo Karno;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah, yang terletak di
Jalan Pembangunan/ Jalan Gaperta, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, seluas 9.310 M² dari luas
11.091 M² sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah
yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deliserdang Nomor
: 79102/A/ I/27 tertanggal 12 Oktober 1974 dengan batas-batas sebagai
berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gaperta
- Sebelah selatan berbatasan dengan PNKA/ rel Kreta Api
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muhamad Halil dan Jalan
Pembangunan
- Sebelah barat berbatasan dengan Sipon
5. Menyatakan Tergugat –I, Tergugat –II, Tergugat –III, Tergugat –IV, Tergugat
–V, dan Tergugat –VI, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Tergugat –III dan Tergugat –VI sebagai pembeli yang tidak
beritikat baik
7. Menyatakan Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi Nomor :
605/SPPH-GR/MS/81, tertanggal 26 September 1981, cacat hukum dan
tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menyatakan Akta Notaris Nomor : 24 yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah
Siti Asni Pohan pada tanggal 25 Maret 1991, tidak memiliki kekuatan hukum
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 33 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
9. Menyatakan tidak berkekuatan hukum : Sertifikat Hak Guna Bangunan
(HGB) Nomor : 3927/ HGB/Helvetia tanggal 14 Desember 2014, Surat
Keputusan : Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, Nomor : 114-550.2-
22-2005, tanggal 09 Desember 2005, tanggal berakhir :13 Desember
2029, dengan luas tanah 11.542 M², (Sebelas ribu lima ratus empat puluh
dua meter), Terdaftar atasnama : PT. Nusa Inti Prima Pratama, dengan
Surat Ukur Nomor : 147/Helvetia/2008 tgl 14 Desember 2009, yang terletak
di Jalan Pembangunan;
10. Memerintahkan Tergugat –III, untuk mengembalikan Surat Keterangan
Tanah yang asli Nomor : 79102/A/ I/27 tertanggal 12 Oktober 1974, yang
dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deliserdang kepada
Penggugat dalam keadaan baik;
11. Memerintahkan Tergugat –VI atau pihak lain yang menduduki atau
menguasai tanah milik Penggugat untuk mengosongkan tanah dalam
keadaan kosong tanah seluas 9.310 M² yang terletak di Jalan
Pembangunan/ Jalan Gaperta, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara sebagaimana yang dimaksud
dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deliserdang Nomor : 79102/A/ I/27 tertanggal 12 Oktober 1974;
12. Memerintahkan Tergugat –VI untuk merobohkan pagar tembok yang berada
dilokasi tanah Penggugat;
13. Menghukum para Tergugat (Tergugat –I, Tergugat –II, Tergugat –III,
Tergugat –IV, Tergugat –V, Tergugat –VI) secara tanggung renteng
membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 3.880.000.000,- (Tiga milyar,
delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian :
I. Kerugian Materil sebesar Rp. 2.880.000.000,-
II. Kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- +
T o t a l ......................... Rp. 3.880.000.000,-
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson)
terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan, yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 34 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
15. Membebankan sepenuhnya biaya perkara kepada para Tergugat (Tergugat
–I, Tergugat –II, Tergugat –III, Tergugat –IV, Tergugat –V dan Tergugat –
VI);
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij
voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;
Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain :
Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat-
Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan,
masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Tergugat I menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang
diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas
dibawah ini ;
DALAM KONPENSI :
Dalam Eksepsi :
Gugatan Prematur:
– Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 22 point 3,
menyatakan Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Kromo Karno,
namun dalam posita tidak ada menerangkan tentang keabsahan ahli
waris selaku ahli waris sebagaimana penetapan waris yang ditentukan
menurut hukum yakni Penetapan Waris dari Pengadilan Agama ;
– Bahwa menyatakan Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Kromo
Karno, Tergugat I setelah menelaah dalil-dalil gugatan Penggugat,
Penggugat adalah seorang pemeluk agama Islam dan menurut hukum
pengesahan ahliwaris Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama,
bukannya ke Pengadilan Negeri, sehingga sangat jelas gugatan
Penggugat prematur dan atau belum wajar dan belum patut untuk
diajukan dalam perkara a quo ;
Bahwa dari uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 35 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Gugatan Kurang Pihak :
– Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 paragraf 2
menerangkan”Hubungan darah antara Penggugat dengan Kromo Karno
alias Salim Kromo Karno ...”, tersebut –quod non- Radinah dan Banio
yang merupakan juga ahli waris,namun Penggugat hanya mengajukan
sendiri tanpa adanya Radinah dan Banio selaku ahli waris dari Kromo
Karno, tidak selaku pihak Penggugat, sehingga sangat jelas gugatan
Penggugat dimaksud kurang pihak selaku Penggugat;
– Bahwa disamping itu dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 4
paragraf 3 juga menerangkan Bonar Hutasoit BA. ” ... menjabat sebagai
Ketua Yayasan Perumahan IKIP Medan, namun tidak disertakan
Penggugat dalam gugatan Penggugat dimaksud selaku pihak Tergugat,
sehingga sangat jelas gugatan Penggugat dimaksud kurang pihak selaku
Tergugat ;
– Bahwa begitu juga dengan Yayasan Perumahan IKIP Medan,
sebagaimana menurut hukum Yayasan merupakan suatu badan hukum,
namun tidak disertakan Penggugat dalam gugatan Penggugat dimaksud
selaku pihak Tergugat, sehingga sangat jelas gugatan Penggugat
dimaksud kurang pihak selaku Tergugat ;
– Bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 dan 6
paragraf 4 menerangkan tentang penerbitan Sertifikat Hak Guna
Bangunan dari Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, namun tidak
disertakan Penggugat dalam gugatan Penggugat selaku pihak Tergugat,
sehingga sangat jelas gugatan Penggugat dimaksud kurang pihak selaku
Tergugat ;
– Bahwa dengan demikiangugatan Penggugat tidak memenuhi syarat
formal suatu gugatan (Yurisprudensi MARI tanggal 11 Nopember 1975
Nomor : 1078 K/Sip/1972) ;
Bahwa dari uraian-uraianyang dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
Gugatan Kabur (obscuur libel) :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 36 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
– Bahwa dalam petitumgugatan Penggugat pada halaman 22 point 3,
menyatakan Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Kromo Karno,
namun dalam posita tidak ada menerangkan tentang keabsahan ahli waris
selaku ahli waris sebagaimana penetapan waris yang ditentukan menurut
hukum yakni Penetapan Waris dari Pengadilan Agama, sehingga sangat
jelas gugatan Penggugat kabur dalam perkara a quo ;
– Bahwa begitu juga dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 23
point 4 – 12, halaman 24 point 14 dan 15, dalam posita tidak ada
menerangkan tentang point-point dimaksud, sehingga sangat jelas
gugatan Penggugat kabur dalam perkara a quo ;
Bahwa dari uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, mohon
kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
Gugatan Salah Pihak :
Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 paragraf 6
menerangkan ”... almarhum B. Hutasoit, BA. selaku pihak kedua, bertindak
untuk dan atas nama Proyek Yayasan Perumahan IKIP Medan (Institut
Keguruan dan Ilmu Pendidikan)”, karenanya menurut hukum Yayasan
merupakan badan hukum, maka menurut hukum yang menjadi pihak dalam
perkara a quo adalah Yayasannya, bukannya IKIP yang sekarang menjadi
Universitas Negeri Medan (Unimed) selaku pihak Tergugat dalam perkara
aquo, sehingga sangat jelas gugatan Penggugat salah pihak dalam perkara a
quo ;
Bahwa disamping itu berdasarkan SURAT KETERANGAN
No.00507/PT.35.H/D/93 tertanggal 8 Juni 1993 yang ditandatangani oleh Rektor
PROF. DRS. SUKARNA, MA. pada point ”3. Sejak didirikan sampai sekarang
Proyek Perumahan IKIPMedan a. Belum pernah diberikan dana oleh IKIP
Medan, b. Belum pernah masuk DIP ataupun Anggaran Pembangunan IKIP
Medan.”, maka Proyek Yayasan Perumahan IKIP Medan (Institut Keguruan dan
Ilmu Pendidikan) BERJALAN SENDIRI ATAS NAMA Yayasan, sehingga sangat
jelas gugatan Penggugat salah pihak dalam perkara aquo dan wajar serta patut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 37 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
dan beralasan menurut hukum Tergugat I dikeluarkan sebagai pihak dalam
perkara a quo ;
Bahwa dari uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, mohon
kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan
menyatakan Tergugat I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo ;
Dalam Pokok Perkara :
Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis
termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ;
Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam
Gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2014 dan Perbaikan Gugatan
tertanggal 2 Februari 2015, kecuali secara tegas diakui kebenarannya ;
Bahwa Tergugat I dalam Jawaban terhadap gugatan Penggugat hanya
menanggapi dalil-dalil yang menyangkut Tergugat I sebagai berikut :
1.Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan
Penggugat dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 paragraf akhir sampai
dengan halaman 4 paragraf 2 dan mengenyampingkannya ;
2.Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 paragraf
3, Tergugat I menerangkan Surat Keputusan rector IKIP Medan
No.08/PP/9/IKIP/74 tertanggal 29 Juni 1974 adalah memberikan restu kepada
B. Hutasoit, BA. mendirikan Yayasan Perumahan IKIP Medan pada saat itu
untuk para dosen dan pegawai serta tidak menggunakan anggaran IKIP Medan,
sebagaimana SURAT KETERANGAN No.00507/PT.35.H/D/93 tertanggal 8 Juni
1993 yang ditandatangani oleh Rektor PROF. DRS. SUKARNA, MA. ;
3.Bahwa Yayasan Perumahan IKIP Medan diketuai oleh B. Hutasoit, BA.
bertindak untuk dan atas nama Yayasan yang menurut hukum merupakan
badan hukum, sehingga Tergugat I tidak melibatkan diri dalam proyek
perumahan IKIP Medan dimaksud serta menolak dalil-dalil yang dikemukakan
dalam paragaraf ini ;
4.Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 paragraf 4,
Tergugat I menerangkan mengangkat Tergugat II tentang penyelesaian
permasalahan sehubungan dengan kegiatan panitia proyek perumahan IKIP
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 38 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Medan, sebagaimana Surat Keputusan Rektor IKIP Medan
No.131/PT35.K.REK/1990 tertanggal 20 Juli 1990 ;
5.Bahwa oleh karena para dosen dan pegawai dirugikan oleh Yayasan Proyek
Perumahan IKIP Medan, Tergugat I mengangkat Tergugat II untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul dan menolak dalil-dalil gugatan
Penggugat terkait Tergugat I dalam perkara a quo ;
6.Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 paragraf 1,
Tergugat I menerangkan menolak dalil-dalil dimaksud, oleh karena Yayasan
yang mempunyai kompetensi hukum, bukannya Tergugat I ;
7.Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 paragraf 3,
Tergugat I menerangkan menolak dalil-dalil dimaksud, oleh karena Yayasan
yang mempunyai kompetensi hukum yang diketuai oleh B. Hutasoit, BA. ;
8.Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 paragraf 1,
Tergugat I menerangkan menolak dalil-dalil dimaksud, oleh karena Yayasan
yang melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana Dalam Eksepsi
Gugatan Penggugat Salah Pihak ;
9.Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 paragraf 2
sampai halaman 10, Tergugat I menerangkan menolak dalil-dalil dimaksud, oleh
karena Yayasan yang mempunyai kompetensi hukumnya ;
10.Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 21 paragraf
1 sampai dengan halaman 22, Tergugat I menerangkan menolak dalil-dalil
dimaksud, oleh karena Yayasan yang mempunyai kompetensi hukumnya ;
Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan
tersebut diatas, wajar dan patut serta beralasan menurut hukum menolak
gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
DALAM REKONPENSI :
Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Konpensi, baik Dalam Eksepsi
dan atau Dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis termasuk dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensi ini ;
Bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk mengajukan rekonpensi dengan dasar dan
alasan sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 39 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
1. Bahwa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Medan adalah salah
satu lembaga pendidikan tinggi yang berada di kota Medan, propinsi
Sumatera Utara ;
2. Bahwa sejak berdirinya lembaga pendidikan tinggi ini, sebagian dosen
(staf pengajar) berdomisili di lingkungan perumahan Universitas Sumatera
Utara di kota Medan ;
3. Bahwa seiring perkembangan zaman dan bertambahnya dosen (staf
pengajar) maupun pegawai di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (IKIP) Medan belum memiliki fasilitas perumahan yang tetap,
serta atas inisiatif beberapa dosen dan pegawai, Rektor pada saat itu
merestui didirikan Yayasan yang akan mengcover mencari lahan maupun
pengembang untuk membangun perumahan dimaksud ;
4. Bahwa melalui Surat Keputusan Rektor IKIP Medan No.08/PP/9/IKIP/74
tertanggal 29 Juni 1974 memberikan restu kepada B. Hutasoit, BA.
sekaligus selaku Ketua mendirikan Yayasan Perumahan IKIP Medan
dengan ketentuan tidak menggunakan anggaran IKIP Medan dan selaku
badan hukum yang berdiri sendiri ;
5. Bahwa kemudian B. Hutasoit, BA. mendapatkan lahan untuk tapak
perumahan berlokasi yang sekarang dikenal dengan Jl. Gaperta kota
Medan dan membuat persil-persil yang dijual kepada dosen dan pegawai
dilingkungan IKIP Medan ;
6. Bahwa selanjutnya persil-persil tapak perumahan IKIP Medan menuai
banyak masalah dan merugikan dosen serta pegawai yang telah
melakukan pembayaran tapak perumahan dimaksud, maka agar tidak
terjadi kerugian yang lebih besar, maka oleh Rektor dikeluarkanlah Surat
Keputusan Rektor IKIP Medan No. 131/PT35.K.REK/1990 tertanggal 20
Juli 1990 dengan menunjuk Drs. Batusonak Panjaitan selaku Ketua dan
membentuk Tim penyelesaian permasalahan sehubungan dengan
kegiatan panitia proyek perumahan IKIP Medan ;
7. Bahwa pada tahun 1994 tugas Tim penyelesaian permasalahan
sehubungan dengan kegiatan panitia proyek perumahan IKIP Medanyang
diketuai Drs. Batusonak Panjaitan telah selesai dan pengembalian
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 40 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
pembayaran tapak persil perumahan kepada dosen serta pegawai juga
telah dilakukan ;
8. Bahwa kemudian lahan yang awalnya untuk perumahan IKIP Medan telah
diambil alih secara pribadi oleh B. Hutasoit, BA. ;
9. Bahwa seiring perkembangan zaman, Institrut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (IKIP) Medan berganti nama menjadi Universitas Negeri
Medan hingga saat ini ;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat dr/Tergugat I dksangat keberatan dan
dirugikan dengan adanya perkara a quo yang notabene telah menimbulkan
akibat hukum dan atau kerugian bagi Penggugat dr/Tergugat I dk ;
11. Bahwa oleh karena itu wajar dan patut serta beralasan menurut hukum
Tergugat dr/Penggugat dk dikategorikan telah melakukan perbuatan
melawan hukum ;
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat
dr/Penggugat dk, menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr/Tergugat I dk
baik secara materil dan atau immateril sebagai berikut :
Materil :
– Biaya operasional pengajuan anggaran
kepada pemerintahan pusat kementerian
pendidikan dan kebudayaan
– Biaya operasional penggunaan profesi
hukum
Immateril :
– Image negatif yang muncul di masyarakat
terhadap Unimed dan Pimpinan
J u m l a h
Rp. 200.000.000,-
Rp. 500.000.000,-
Rp.500.000.000.000,-
Rp.500.700.000.000,-
Terbilang : Lima ratus milyar tujuh ratus juta rupiah ;
13. Bahwa wajar dan patut serta beralasan menurut hukum kepada Tergugat
dr/Penggugat dk dikenakan biaya 6 % pertahun atas kerugian dimaksud,
sejak adanya perkara a quo hingga dibayar lunas ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 41 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
14. Bahwa untuk tidak hampanya Rekonpensi ini, wajar dan patut serta
beralasan menurut hukum diletakkan sita jaminan terhadap benda
bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dr/Penggugat dk ;
15 Bahwa disamping itu, oleh karena adanya biaya dalam perkara a quo,
wajar dan patut serta beralasan menurut hukum dibebankan kepada
Tergugat dr/Penggugat dk ;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas,
mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
berkenan memutus dalam amarnya ”;
DALAM KONPENSI :
Dalam Eksepsi :
– Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;
– Menyatakan gugatan Penggugattertanggal 12 Desember 2014 dan
Perbaikan Gugatan tertanggal 2 Februari 2015 tidak dapat diterima ;
– Mengeluarkan Tergugat I bukan sebagai Pihak dalam perkara a quo ;
Dalam Pokok Perkara :
– Mengabulkan Jawaban Tergugat I seluruhnya ;
– Menyatakan menolak gugatan Penggugattertanggal 12 Desember 2014
dan Perbaikan Gugatan tertanggal 2 Februari 2015 seluruhnya dan atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
DALAM REKONPENSI :
– Mengabulkan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat I dk seluruhnya ;
– Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan
melawan hukum ;
– Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk mengganti kerugian Penggugat
dr/Tergugat I dk sejumlah Rp.500.700.000.000,- (Lima ratus milyar tujuh
ratus juta rupiah) ;
– Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk dikenakan bunga 6 %pertahun
atas kerugian dimaksud, sejak adanya perkara a quo hingga dibayar
lunas ;
– Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 42 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
– Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat
dr/Penggugat dk ;
Atau
Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Bahwa Tergugat II menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan
yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas
dibawah ini ;
1. Halaman 4 (empat), Alinea 2 (dua) dari bawah,
Saya Tergugat II, Drs. Batusonak Panjaitan sebagai Ketua Pelaksana
Penyelesaian Permasalahan Proyek Perumahan (P5) IKIP Medan yang
menjalankan tugas sesuai dengan Keputusan Rektor IKIP Medan No.
131/PT35.K.REK/1990 dari tanggal 20 Juli 1990 hingga 01 September
1994, yaitu Laporan Pelaksana Penyelesaian Permasalahan Proyek
Perumahan IKIP Medan No.18/P5-IKIP/94, sekaligus menyatakan tugas
yang diamanahkan pimpinan IKIP Medan telah selesai dan berakhir.
Saya, Drs. Batusonak Panjaitan perlu meluruskan bahwa saya adalah
sebagai Pelaksana Penyelesaian Permasalahan Proyek Perumahan (P5)
IKIP Medan, bukan sebagai Pelaksana Penyelesaian Proyek Perumahan
IKIP Medan, jadi perlu diluruskan sebab arti dari kedua kalimat di atas
secara substansi sangat berbeda.
Sebagai Pelaksana Penyelesaian Permasalahan Proyek Perumahan IKIP
Medan, saya bekerja sesuai dengan Surat Ketetapan Rektor IKIP Medan
saat itu (Prof. Drs. Sukarna, M.A) dengan No: 131/PT.35.K.REK/1990, untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya Proyek-Proyek
Perumahan IKIP Medan, dan mempunyai batas waktu kerja sesuai dengan
tenggat waktu yang ditetapkan oleh pimpinan IKIP Medan yang
dicantumkan di dalam Surat Ketetapan Rektor IKIP Medan tersebut (Kep.
Rektor IKIP Medan, No.131/PT.35.K.REK/1990, terlampir.).
2. Dengan selalu mengingat bahwa Tergugat II adalah Ketua Panitia
Pelaksana Penyelesaian Permasalahan Proyek Perumahan IKIP Medan,
yang diangkat tanggal 20 Juli 1990, tidak pernah melihat ada
permasalahan, seperti yang diungkapkan pada halaman 5 (lima).
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 43 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Sebagaimana pernyataan sdr. Penggugat, tanah tersebut sudah dibebaskan
sdr Bonar Hutasoit, B.A., tanggal 26 September 1981 dengan Surat
Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi No. 605/SPPH.GR/MS/81;
sembilan tahun sebelum saya diangkat menjadi Ketua P5-IKIP Medan.
3. Halaman 10 (sepuluh) dst.
Dengan selalu mengingat bahwa Tergugat II adalah Ketua Panitia
Pelaksana Penyelesaian Permasalahan Proyek Perumahan IKIP Medan,
Tergugat II dan sdr Bonar Hutasoit, B.A., membuat Akte Persetujuan dan
Penyerahan Hak No.24 dihadapan Notaris Hajjah Siti Asni Pohan, S.H.,
tanggal 25 Maret 1991; setelah ada kesepakatan/persetujuan dari pemilik
Surat Penghunjukan Persil yang dikeluarkan Ketua Proyek Perumahan
IKIP Medan, sdr. Bonar Hutasoit, B.A.
4. Untuk dapat membedakan/ menjelaskan tugas Tergugat II dari Bonar
Hutasoit, B.A, perlu diketahui bahwa:
4.1. Bonar Hutasoit, B.A, pendiri dan pemilik Proyek Perumahan IKIP
Medan tahun 1974, yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan
Proyek Perumahan IKIP Medan, tahun 1976. Bonar Hutasoit, B.A,
pengusaha/ penguasa tunggal dari Proyek Perumahan (Yayasan
Proyek Perumahan) IKIP Medan. Beliau adalah pendiri dan pemilik
sekaligus menjadi Ketua dari Proyek Perumahan IKIP Medan. Bonar
Hutasoit, B.A, selama kekuasaannya periode 1974 s/d 1990 (16
tahun), mengalami banyak masalah, antara lain:
- Jumlah luas persil-persil yang dia keluarkan jauh lebih luas dari luas
SKT yang dia miliki/ bebaskan.
- Tadinya luas tiap persil 30x25 m, dia robah menjadi 28x25m,
menjadi masalah namun masih lebih luas jumlahnya lagi dari luas
SKT-SKT yang dia bebaskan (miliki).
- SKT tanah yang sudah miliknya dibagi-bagi kepada beberapa
pengembang yang menurut perkiraan beliau bisa menyelesaikan
masalah/ permasalahan yang timbul dalam Yayasan Proyek
Perumahan IKIP Medan (milik Bonar Hutasoit, B.A sendiri).
Hal ini menjadi masalah lagi pada periode 1974-1990 (16 tahun).
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 44 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
4.2. Drs. Batusonak Panjaitan (Tergugat II), oleh Rektor IKIP Medan
diangkat menjadi Ketua Panitia Penyelesaian Permasalahan Proyek
Perumahan (P5) IKIP Medan, dengan SK. No.131/PT35/K.REK/1990,
tanggal 20 Juli 1990. Saya Ketua Pengurus Unit Korpri IKIP Medan,
mengangkat Bonar Hutasoit, B.A. menjadi Sekretaris P5 IKIP Medan
dengan SK No.41/SK/KU/1990, tanggal 27 Juli 1990 (terlampir).
- Selama periode (1990-1994), Ketua dan Sekretaris P5 IKIP Medan
(Tergugat II dan Bonar Hutasoit, B.A), mula-mula mengumpulkan
Pemilik Surat Penghunjukan Persil yang diterbitkan Bonar Hutasoit,
B.A (Ketua Yayasan Proyek Perumahan IKIP Medan) untuk
memperoleh musyawarah dan mufakat.
- Proyek Perumahan IKIP Medan diteruskan.
- Dicari jalan damai dan dicarikan PT (pengembang) yang sanggup
menyelesaikan Proyek Perumahan IKIP Medan.
Beberapa PT (pengembang) kita ajak biacara, akhirnya yang bersedia
adalah PT. Nusa Inti Prima Pratama. Hal inilah yang menjadi pedoman
Panitia P5 IKIP Medan “Mengikat Persetujuan dan Penyerahan Hak”
kepada PT. Nusa Inti Prima Pratama dalam Akte No.24, tanggal 25 Maret
1991 dihadapan Notaris Hajjah Siti Asni Pohan, S.H.
Dari penjelasan saya di atas, jelas bahwa masalah tanah (alm) Kromo
Karno yang menjadi pokok gugatan dalam Perkara Perdata ini,
No.592/Pdt.G/2014/PN. Medan, tidak diketahui oleh saya (Tergugat II),
Karena sudah dibebaskan saudara Bonar Hutasoit, BA., tanggal
26 September 1981, dengan Surat Penanggalan Dengan Ganti Rugi No.
605/SPPH-GR/MS/1981 dihadapan Camat Medan Sunggal, M. Syaim
Panggabean, B.A. (lihat halaman 3, alinea terakhir dari gugatan).
Dengan kata lain, dalam periodenya tergugat II (Prof. Drs. Batusonak
Panjaitan) tidak pernah muncul masalah tanah/SKT dari alm. Kromo
Karno.
Jadi, persoalan tanah alm. Kromo Karno jangan dikait-kaitkan dengan
saya (Tergugat II), Prof. Dr. B. Panjaitan, karena tanah itu (SKT. Kromo
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 45 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Karno) telah diganti rugi pada masa Bonar Hutasoit, B.A tahun 1981;oleh
Bonar Hutasoit, B.A (Ketua Yayasan Proyek Perumahan IKIP Medan).
Berdasarkan keseluruhan penjelasan yang saya sampaikan di atas, saya (Drs.
Batusonak Panjaitan), keberatan dan menolak dengan tegas atas
diposisikannya saya sebagai Tergugat II berikut dengan segala konsekwensi
hukumnya termasuk membayar segala biaya terkait dengan perkara ini.
Bahwa Tergugat III menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan
yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas
dibawah ini ;
I. DALAM EKSEPSI A. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut.
- Bahwa Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-
dalil gugatan Penggugat, baik dalil Posita maupun Petitumnya, terkecuali
terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini ;
- Bahwa Penggugat dalam dalil Posita Gugatannya halaman 1 alinea
terakhir bersam- bung ke halaman 2 dan 3 alinea ke 3 yang pada
pokoknya Penggugat telah meng- kontruksi fakta bahwa kapasitas
dirinya selaku Penggugat dalam perkara ini berdasarkan adanya
hubungan kewarisan dengan seseorang yang bernama KROMO
KARNO alias SALIM KROMO KARNO (Almarhum), Pihak yang
disebut oleh Penggugat sebagai pemilik asal sebidang tanah seluas
11.091 M2 (Sebelas ribu sembilan puluh satu meter persegi) yang
terletak di Jln. Pembangunan/Jln. Gaperta, Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dahulu bernama Kampung
Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang dengan dasar
hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor :79102/A/I/27
tertanggal 12 Oktober 1974;
- Bahwa atas hubungan kewarisan Penggugat dengan Almarhum
KROMO KARNO alias SALIM KROMO KARNO demikian, maka dalam
dalil petitumnya halaman 22 angka 3 Penggugat memohon Kepada Yth.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 46 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
memutus perkara ini untuk menyatakan Penggugat adalah ahli waris
yang sah dan berhak mewarisi harta peninggalan Alm. KROMO KARNO;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila demikian yang didalilkan
dan dimintakan oleh Penggugat dalam dalil Posita dan Petitum
gugatannya aquo, yang intinya dapat disimpulkan bahwa kedudukan
hukum (legal standing) Penggugat (ic.Soegriwo) sebagai ahli waris
dari Alm. KROMO KARNO harus mendapat penegasan hukum
terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, yang dalam hal ini secara
kasuistis adalah merupakan kewenangan atau Konpetensi Absolut
Pengadilan Agama, karena menyangkut hubungan kewarisan antara
orang yang beragama Islam yakni, Alm. KROMO KARNO selaku
pewaris dan Penggugat (ic. SOEGRIWO) selaku pihak yang mengaku
ahli waris (Vide Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama) ;
- Bahwa Penggugat dalam dalil Posita Gugatannya halaman 4 dan
halaman 19 angka 2 serta Petitum Gugatan halaman 23 angka 9 yang
pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan Sertipikat Hak Guna
Bangunan (SHGB) Nomor 3927/HGB/Helvetia tanggal 14 Desember
2009, Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara,
Nomor: 84-550.2-22-2007, tanggal 28 Desember 2007, dengan luas
tanah 11.542 M2 terdaftar atas nama PT. Nusa Inti Prima Pratama
dengan Surat Ukur Nomor : 147/Helvetia/2008 tanggal 14 Desember
2009, yang terletak di Jln. Pembangunan … dst-nya ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila demikian yang didalilkan dan
dimintakan oleh Penggugat dalam dalil Posita dan Petitum gugatannya
aquo yang intinya dapat di asumsi- kan secara juridis, Penggugat menilai
bahwa penerbitan sertipikat di atas dilakukan menyalahi ketentuan
hukum sehingga harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka
dengan demikian secara juridis telah nyata bahwa tindakan Badan
Pertanahan Kota Medan dan Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 47 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
dimaksud, secara prosedur hukum adalah sah terkualifisir sebagai suatu
keputusan (beschikking) Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit,
Individual dan Final (Vide Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun
1986 Jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004) ;
- Bahwa maka dengan demikian, gugatan Penggugat aquo adalah
merupakan suatu gugatan yang sudah termasuk mengenai sengketa
Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana secara litigatif ada
diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang
No. 9 Tahun 2004, karenanya secara juridis merupakan wewenang
Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini DAN BUKAN menjadi yuridiksi/kewenangan Peradilan Umum
(ic. Pengadilan Negeri Medan), untuk itu cukup beralasan bagi Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam amar putusannya untuk
menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang dalam
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;
- Bahwa bahwa berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
RI Nomor : 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981, yang kaidah
pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut : “ Pengadilan
Negeri tidak berwenang untuk membatalkan Surat Hak Milik
(ic.Tanda Bukti Hak/Sertipikat) yang telah dikeluarkan oleh instansi
lain “ dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1198
K/Sip/1973 tertanggal 6 Januari 1976 menyatakan ”karena
pengeluaran sertipikat itu semata-mata wewenang Administrasi
dan bukan wewenang Pengadilan Negeri sehingga
pembatalannya juga wewenang Administrasi, bukan wewenang
Pengadilan Negeri”, maka cukup alasan hukum jika gugatan
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklejike
verklaard) ;
Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat III kemukakan pada bagian
Eksepsi Kompetensi Absolut di atas, dengan mempedomani ketentuan
Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo.
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 48 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan
ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi
Absolut sebelum memeriksa, mengadili dan memutus Pokok Perkara.
B. Eksepsi Plurium Litis Consortium.
- Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember
2014 yang di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
dengan register Perkara Nomor : 592/PDT.G/2014/PN-Mdn yang telah
menggugat Universitas Negeri Medan (UNIMED), Prof. Drs. Batusonak
Panjaitan, PT. Nusa Inti Prima Pratama, Pemerintah Republik
Indonesia dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Sumatera
Utara, Cq. Walikota Medan, Cq. Camat Medan Sunggal, Menteri
Hukum dan HAM, Cq. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan,
Cq. Indra Sakti Tarigan, S.H Notaris di Medan dan PT. Nusaland,
masing-masing dan secara berturut-turut selaku Tergugat-I s/d
Tergugat VI ;
- Bahwa jika diperhatikan secara cermat Surat Kuasa Khusus tertanggal
05 Agustus 2014 yang diberikan Penggugat (Soegirwo) kepada
pihak Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana tersebut Surat Kuasa
Khusus tertanggal 05 Agustus 2014, ternyata disamping Tergugat I
s/d VI masih ada pihak lain yang disebutkan dalam kuasa untuk
dijadikan Pihak Tergugat dalam perkara aquo yaitu Badan
Pertanahan Kota Medan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kantor Wilayah (Kakanwil) Propinsi Sumatera Utara, sehingga
merupakan suatu yang menyimpang bila pihak Kuasa hukum tidak
menjalankan kehendak Penggugat tersebut kemukakan mengingat
Penggugat dalam dalil gugatannya sama sekali tidak ada menyinggung
pihak Badan Pertanahan Kota Medan dan Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Kantor Wilayah (Kakanwil) Propinsi Sumatera Utara. Padahal
secara struktural, keberadaan kedua lembaga pertanahan tersebut sangat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 49 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
signifikan atau menentukan, sehingga termasuk pihak yang bertanggung
jawab dalam persoalan yang sedang diajukan Penggugat ;
- Bahwa secara prosedural, signifikansi peran Badan Pertanahan Kota
Medan adalah institusi penerbit sertipikat atas hak tanah sebagaimana
tersebut Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor :
3927/HGB/Helvetia tanggal 14 Desember 2009 atas tanah seluas
11.542 M2, terdaftar atas nama PT. NUSALAND dahulu atas nama PT.
NUSA INTI PRIMA, Surat Ukur Nomor : 147/ Helvetia/2008 tanggal 14
Desember 2009 dan adapun Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sumatera Utara dalam perkara aquo, maka melalui Surat Keputusan
Nomor : 84-550.2-22-2007), tanggal 28 Desember 2007 adalah
sebagai institusi vertikal yang menyetujui usulan Badan Pertanahan Kota
Medan dalam menerbitkan Sertipikat Tanda Bukti Hak tersebut ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum demikian, maka gugatan Penggugat
semestinya ditujukan kepada Badan Pertanahan Kota Medan dan
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Propinsi
Sumatera Utara sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, mengingat
kapasitas kedua institusi pemerintah tersebut sangat menentukan secara
struktural dalam proses penerbitan suatu Keputusan Hak atas Tanah
yang secara de facto dan de jure terdaftar atas nama Tergugat-III;
- Bahwa lagipula, adanya kewajiban hukum bagi Penggugat untuk
mengikutsertakan Badan Pertanahan Kota Medan dan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Propinsi
Sumatera Utara sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah
merupakan kehendak Penggugat sendiri notabene secara tertulis
telah dinyatakannya kepada pihak Kuasa Hukum sebagaimana
tersebut Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2014, sehingga
merupakan suatu yang menyimpang bila pihak Kuasa hukum tidak
menjalankan kehendak Penggugat tersebut ;
- Bahwa oleh karena Penggugat di dalam Gugatannya sama sekali tidak
mengikut sertakan Badan Pertanahan Kota Medan dan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Propinsi
Sumatera Utara sebagai Pihak Tergugat di dalam perkara ini, maka
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 50 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
secara yuridis gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil
dari suatu gugatan, oleh karenanya patut bagi Yth. Majelis Hakim
yang menerima, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan
Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
C. Eksepsi Gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)
- Bahwa yang dijadikan Penggugat sebagai objek gugatan dalam
perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.
3927/HGB/Helvetia tanggal 14 Desember 2009, Surat Keputusan
Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, Nomor : 84-550.2-22-2007,
tanggal 28 Desember 2007), dengan luas tanah 11.542 M2 terdaftar
atas nama PT. Nusa Inti Prima Pratama dengan Surat Ukur Nomor :
147/Helvetia/2008 tanggal 14 Desember 2009, yang terletak
di Jln. Pembangunan ;
- Bahwa padahal, dalam kaitannya dengan tanah terperkara sebagaimana
Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.3927/HGB/Helvetia tersebut di
atas, alas haknya sudah mengalami perubahan ke atas nama PT.
NUSALAND, sehingga dengan adanya fakta demikian maka jelas dan
nyata Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.3927/HGB/Helvetia
tanggal 14 Desember 2009 seluas 11.542 M2, Surat Ukur Nomor :
147/Helvetia/2008 tanggal 14 Desember 2009, yang terletak di Jln.
Pembangunan tidak lagi dapat disebut terdaftar atas nama PT. Nusa Inti
Prima Pratama sebagaimana dalil Penggugat ;
- Bahwa fakta demikian, secara yuridis jelas menunjukkan bahwa
ternyata Penggugat sebenarnya tidak mengerti dan memahami
keadaan serta kondisi riil objek gugatan yang sedang digugatnya,
sehingga tindakan Penggugat yang tetap mencantumkan Sertipikat
Hak Guna Bangunan (SHGB) No.3927/HGB/Helvetia dengan
pemegang hak terdaftar ke atas nama PT. Nusa Inti Prima Pratama
sebagai objek gugatannya adalah bukti fakta ketidak pahaman
Penggugat, sehingga menyebabkan kerancuan serta kekeliruan ;
- Bahwa tindakan Penggugat yang tetap menyebutkan Sertipikat Hak
Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 3927/HGB/Helvetia dengan nama
pemegang hak PT. Nusa Inti Prima Pratama sebagai objek gugatannya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 51 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
adalah merupakan tindakan spekulatif akibat ketidakpahamannya
mengenai fakta objek sengketa yang digugatnya ;
- Bahwa oleh karena itu, dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam
perkara aquo adalah Kabur (Obscuur Libel) atau tidak cermat dalam
membuat suatu gugatan, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis
Hakim yang terhormat dalam memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini, kiranya berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima ;
- Bahwa dengan tidak jelasnya objek gugatan yang menjadi dasar
gugatan Penggugat, maka hal yang demikian termasuk dalam kriteria
gugatan kabur (obscuur libel), sehingga justru karenanya cukup alasan
bagi Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak
dapat diterima (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149
K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976) ;
D. Gugatan Penggugat Telah Melampaui Tenggang Waktu Pengajuan
Gugatan.
- Bahwa secara yuridis, pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara
aquo adalah gugatan yang telah melewati batas waktu pengajuan
suatu gugatan (kadaluarsa), karena diukur dengan waktu pengajuan
gugatan Penggugat yakni pada tanggal 12 Desember 2014, maka
tindakan Penggugat yang mempersoalkan Sertipikat Hak Guna
Bangunan (SHGB) No.3927/HGB/Helvetia yang telah ada dan
diketahuinya sejak tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan
Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang
menyebutkan :
----“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh
tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,
maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak
dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5
(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 52 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan
sertipikat tersebut ”
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka secara
limitatif jelas dan nyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat aquo
adalah merupakan gugatan notabene tidak lagi memiliki dasar hukum,
karena diajukan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga
sangat beralasan hukum Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat
di terima;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember
2014 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan tanggal
15 Desember 2014 adalah gugatan yang telah melewati tenggang
waktu pengajuan suatu gugatan ;
E. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum sebagai Penggugat
(Eksepsi Disqualifikatoir).
- Bahwa dasar Penggugat di dalam mengajukan gugatannya adalah
adanya hubungan hukum dirinya dengan Kromo Karno berdasarkan
Surat Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/04 tertanggal 8 September
2004 dan Silsilah Keluarga tertanggal 30 Oktober 2002, sehingga berhak
mewarisi sebidang tanah seluas 11.091 M2 sebagaima tersebut Surat
Keterangan Tanah (SKT) No.79102/A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974
yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Derah Kabupaten Deli serdang ;
- Bahwa namun, di dalam Petitum gugatannya halaman 23 angka 10,
Penggugat justru meminta Tergugat-III (ic. PT. Nusa Inti Prima Pratama)
melalui Majelis Hakim Pengadi- lan Negeri Medan untuk mengembalikan
kepada dirinya asli dari Surat Keterangan Tanah (SKT) No.79102/A/I/27
tertanggal 12 Oktober 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Derah
Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa fakta tersebut di atas jelas dan nyata menunjukkan bahwa
Penggugat sebenarnya tidak memiliki kapasitas hukum dalam
mengajukan gugatan aquo, karena fakta mengenai dasar hukum hak
Penggugat atas tanah objek perkara hanya berdasarkan pengakuan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 53 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
sepihak yang tidak dapat diyakini kebenarannya, notabene hal tersebut
tercermin dari permintaan Penggugat agar Tergugat-III (PT. Nusa Inti
Prima Pratama) mengembalikan asli Surat Keterangan Tanah (SKT)
No.79102/A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974 kepada Penggugat ;
- Bahwa hal tersebut jelas bertolak belakang dengan logika yang sehat,
karena tidak mungkin asli dari Surat Keterangan Tanah (SKT)
No.79102/A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974 tersebut ada pada pihak lain
dalam hal ini PT. Nusa Inti Prima Pratama (Tergugat-III), apabila benar
Penggugat mempunyai hubungan hukum atau memiliki hak atas tanah
objek perkara ;
- Bahwa lebih dari itu, andaikatapun benar (quodnoon) Surat Keterangan
Tanah (SKT) No.79102/A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974 tersebut ada
pada PT. Nusa Inti Prima Pratama (Tergugat-III), hal tersebut tentulah
suatu bukti bahwa sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan
Tanah (SKT) No.79102/A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974 yang diklaim
Penggugat sebagai hak dari pewarisnya bernama Alm. Kromo Karno,
telah terjadi peralihan hak ;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat dalam gugatan a quo, dengan
alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga
Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio”, maka
gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat III
kemukakan pada bagian Eksepsi di atas, maka sangat beralasan hukum bagi
Majelis Hakim yang ter- hormat dalam memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini untuk : “ Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
(Niet Onvanklijk Verklaart) “.
DALAM POKOK PERKARA.
Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat III kemukakan pada bagian Eksepsi
di atas, secara mutatis mutandis agar tidak diulangi lagi, mohon dianggap telah
diulang dan dimasukkan kembali pada bagian pokok perkara sebagai berikut di
bawah ini :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 54 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Bahwa Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang
dikemukakan Penggu- gat baik dalam Posita maupun Petitum gugatannya,
sepanjang tidak ada hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini ;
Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 alinea ke 4
bersambung ke halaman 2 s/d 3 alinea ke 1 dan 3 yang pada pokoknya
menerangkan suatu silsilah terkait hubungan hukum dirinya dengan Alm.
Salim Kromo Karno Als. Kromo Karno sebagai ahli waris berdasarkan Surat
Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/04 tertang- gal 8 September 2004 dan
Silsilah Keluarga tertanggal 30 Oktober 2002 yang masing-masing
ditandatangani oleh Kepala Desa Bandingan serta diketahui Camat Bawang,
Kabupaten Banjar Negara, Propinsi Jawa Tengah sehingga berhak
mengajukan gugatan dalam perkara ini atas harta warisan Alm. Salim Kromo
Karno Als. Kromo Karno berupa sebidang tanah seluas 11.091 M2 (Sebelas
ribu sembilan puluh satu meter persegi) sebagaimana tersebut Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli
Serdang Nomor : 79102/A/I/27 tanggal 12 Oktober 1974, sebidang tanah
mana setelah meninggalnya Kromo Karno pada tanggal 22 Mei 1975, maka
sejak 1979 s/d tahun 2006, Penggugat telah menguasai tanah dengan cara
memagar dan menanami nya dengan berbagai jenis pohon…dstnya, adalah
merupakan dalil yang keliru (Rechtsdwaling), tidak berdasar atas hukum
dan bahkan menyesatkan (fallacy), dengan argumentasi hukum sebagai
berikut :
a. Bahwa perlu ditegaskan, terkait klaim Penggugat dirinya memiliki hubungan
hukum dengan Alm. Kromo Karno dalam perkara aquo, maka apapun
bentuknya tidak memiliki kaitan hukum terhadap kapasitas Tergugat-III
selaku pemegang hak atas tanah objek perkara yang notabene sebab
perolehannya menjadi hak Tergugat-III telah dilakukan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku (rechtens) ;
b. Bahwa akan tetapi, karena dalil Penggugat ada menyebutkan bahwa
kapasitas diri- nya adalah sebagai ahli waris dari Kromo Karno di
dasarkan pada Surat Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/04
tertanggal 8 September 2004 dan Silsilah Keluarga tertanggal
30 Oktober 2002 yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala Desa
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 55 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Bandingan serta Camat Bawang, Kabupaten Banjar Negara, Propinsi
Jawa Tengah, maka terhadap hal tersebut perlu Tergugat-III bantah dan
klarifikasi agar tidak semakin menyesatkan ;
c. Bahwa klaim Penggugat sebagai ahli waris dari Kromo Karno hanyalah
merupakan rangkaian cerita tidak berdasarkan fakta dan tidak dapat
diyakini akan kebenarannya, yang sengaja dibuat Penggugat untuk
maksud dan tujuan tidak baik dalam kaitannya dengan tanah objek
perkara, karena sepanjang klaim Penggugat atas hubungan dirinya dengan
Alm. Kromo Karno didasarkan pada adanya Silsilah Keluarga tertanggal 30
Oktober 2002 dan Surat Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/04
tertanggal 8 September 2004, maka secara hukum dapat dipastikan
keberadaan dokumen tersebut tidak berlaku sebagai bukti hak kewarisan ;
d. Bahwa fakta demikian dapat Tergugat-III tegaskan, dikarenakan
eksistensinya dalam menerangkan suatu peristiwa hukum, tidak sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana maksud Surat
Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria Depdagri No.Dpt/12/63/12/69
tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan,
dan Pasal 111 ayat (1) huruf C butir 4 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah ;
e. Bahwa oleh karena itu, maka secara yuridis keberadaan surat-surat berupa
Silsilah Keluarga tertanggal 30 Oktober 2002 dan Surat Keterangan Waris
Nomor : 593/292/IX/ 04 tertanggal 8 September 2004 tidak dapat dijadikan
sebagai suatu dokumen yang sah secara hukum atau dengan kata lain
cacat dengan sendirinya menurut hukum ;
f. Bahwa fakta tersebut di atas, dipertegas berdasarkan adanya pernyataan
tertulis dari Saudara MOCHAMMAD selaku pihak yang menerangkan dan
menandatangani Silsilah Keluarga tertanggal 30 Oktober 2002 dan Surat
Keterangan Waris Nomor : 593/ 292/IX/04 tertanggal 8 September 2004
sewaktu dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Bandingan, Kecamatan
Bawang, Kabupaten Banjar Negara, Propinsi Jawa Tengah, dimana hal
yang melandasi pembuatan surat-surat tersebut hanya semata-mata
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 56 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
berdasarkan adanya Pengakuan sepihak dari Penggugat bahwa dirinya
adalah ahli waris dari Alm. Kromo Karno, tanpa disertai kelengkapan
dokumen dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, sehingga tidak dapat
dipastikan akan kebenarannya ;
g. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas serta dikaitkan dengan
ketentuan Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria Depdagri
No.Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian
Kewarganegaraan, dan Pasal 111 ayat (1) huruf C butir 4 Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah aquo, maka fakta ketidakjelasan serta
cacat hukumnya surat berupa Silsilah Keluarga tertanggal 30 Oktober
2002 dan Surat Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/04 tertanggal 8
September 2004 yang men- dasari pengakuan Penggugat sebagai ahli
waris dari Alm. Kromo Karno semakin nyata dengan argumentasi
sebagai berikut :
1. Bahwa menurut ketentuan yang berlaku, Surat Keterangan Waris
adalah per- nyataan tertulis yang dibuat oleh para ahli waris dengan
kesaksian para saksi, dan secara administratif kemudian dibenarkan
atau dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal
Pewaris pada waktu meninggal dunia, yang dalam hal ini dibenarkan
atau dikuatkan oleh Lurah Helvetia dan Camat Medan Helvetia, Kota
Medan, Propinsi Sumatera Utara selaku perangkat pemerintahan yang
telah menyatakan kematian Alm. Salim Kromo Karno (ic.Penggugat)
sebagaimana tersebut formulir Pelaporan Kematian Nomor : 474.12/63
tanggal 03 Juni 2014 ;
2. Bahwa sementara, Surat Keterangan Waris yang didalilkan oleh
Penggugat sama sekali tidak mencerminkan ketentuan tersebut, dan
bahkan dibuat dalam format surat keterangan yang telah
ditandatangani sendiri oleh perangkat pemerintahan desa tempat
tinggal pihak yang mengaku ahli waris alm. Kromo Karno (ic. Peng-
gugat), yaitu oleh Kepala Desa Bandingan dan Camat Bawang,
Kabupaten Banjar Negara, Propinsi Jawa Tengah, sehingga secara
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 57 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
yuridis jelas tidak berlaku untuk digunakan sebagai bukti
memperoleh suatu hak kewarisan, apalagi dalam konteks persoalan
hak kewarisan atas tanah ;
3. Bahwa selain itu, di dalam Surat Keterangan Waris Nomor :
593/292/IX/04 ter tanggal 8 September 2004, Alm. Kromo Karno
disebutkan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1975, sementara di
dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2014 yang
ditandatangani oleh Penggugat dan Formulir Pelaporan Kematian
Nomor : 474.12/63 tertanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah
Helvetia atas nama RADINAH selaku pelapor, Alm. Kromo Karno
disebutkan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1975. Halmana
jelas menunjukkan suatu kerancuan faktual, padahal antara Penggugat
(ic. Soegirwo) dan Radinah sama-sama disebut sebagai ahli waris
Alm.Kromo Karno berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor :
593/292/IX/04 tertanggal 8 September 2004 ;
4. Bahwa selain itu juga, keberadaan surat-surat yang menginformasikan
prihal kematian Alm. Kromo Karno serta pihak-pihak yang mengaku
sebagai ahli warisnya sangat jauh dengan fakta tanggal dan tahun
kematian Alm. Kromo Karno itu sendiri, yakni Alm. Kromo Karno
dinyatakan meninggal pada tahun 1975, akan tetapi secara tertulis
informasi prihal kematian Alm. Kromo Karno serta pihak-pihak yang
mengaku sebagai ahli warisnya tersebut baru muncul setelah + 30 tahun
dihitung dari Surat Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/04 tertanggal 8
September 2004 dan + 40 tahun dihitung dari Formulir Pelaporan
Kematian Nomor : 474.12/63 tertanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan
oleh lurah Helvetia ;
Bahwa dengan demikian, telah nyata dan jelas sebenarnya Penggugat tidak
memiliki dasar hukum apapun dalam mengajukan gugatan perkara aquo,
karena kapasitas Peng- gugat bukan sebagai ahli waris sesuai maksud Pasal
833 KUHPerdata, sehingga gugatan yang diajukannya pastilah dilandasi
suatu itikad tidak baik, yang di dalam istilah hukum merupakan bagian
praktik vexatious litigation yakni, tindakan hukum yang diajukan dengan
mengenyampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 58 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan
yang sembrono, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas
dan merupakan tindakan yang tidak patut. Vexatious litigation merupakan
tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan
dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya,
dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
a. Bahwa meskipun pengajuan gugatan a quo merupakan upaya yang
diperbolehkan menurut hukum, akan tetapi upaya hukum harus
dilakukan dengan itikad baik (good faith) agar upaya tersebut tidak
tergolong kedalam praktik vexatious litigation, dimana lembaga
peradilan malah digunakan sebagai alat oleh orang yang hanya
bermaksud mengguna- kan lembaga peradilan untuk mengganggu dan
menekan pihak lawan ;
b. Bahwa indikator atas adanya itikad buruk dan vexatious litigation antara
lain yaitu berkaitan dengan tindakan Penggugat yang mengajukan
gugatan aquo secara sembrono, yaitu dengan tidak mengikutsertakan
pihak yang patut digugat seperti Badan Pertanahan Nasional Kota
Medan dan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah (Kanwil)
Propinsi Sumatera Utara sebagai Pihak di dalam pekara aquo ;
c. Bahwa terkait itu, Penggugat juga sama sekali tidak mengikutsertakan
RADHINAH selaku Pihak Penggugat dalam perkara aquo, padahal
antara Penggugat (ic. Soegirwo) dengan RADINAH sama-sama
disebut sebagai ahli waris Alm.Kromo Karno berdasarkan Surat
Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/04 tertanggal 8 September
2004 notabene secara yuridis gugatan demikian cacat secara hukum
(Vide Putusan MARI No.2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982);
d. Bahwa hukum acara yang secara umum berlaku dalam praktik
peradilan di Indonesia mengharuskan untuk mengikutsertakan
seluruh pihak yang berkepentingan dalam sebuah perkara, yang
mana seharusnya Penggugat mengikutsertakan Badan Per-
tanahan Nasional Kota Medan dan dan Badan Pertanahan
Nasional Kantor Wilayah (Kanwil) Propinsi Sumatera Utara
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 59 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
notabene selaku pihak yang berwenang menerbitkan serta
menyetujui penerbitan sertipikat tanah objek perkara ;
e. Bahwa demikian pula halnya dalam perkara aquo, Penggugat juga
seharusnya meng- ikutsertakan RADINAH sebagai Penggugat, karena
keberadaannya sejajar dengan Penggugat selaku pihak yang disebut
oleh Penggugat ahli waris dari Alm. Kromo Karno yang tentunya
memiliki bagian hak terkait harta yang diwariskan oleh pewarisnya ;
f. Bahwa namun, Penggugat dalam gugatannya aquo tidak
menyelaraskan gugatannya dengan hukum acara yang secara umum
telah berlaku dalam praktik peradilan di Indonesia tersebut, sehingga
menunjukkan gugatan aquo diajukan Penggugat dengan sembrono
dan dengan itikad tidak baik ;
g. Bahwa hal yang lebih substantif, Penggugat terkesan telah
berspekulasi terkait tindakan- nya menggunakan surat-surat berupa
Silsilah Keluarga tertanggal 30 Oktober 2002 dan Surat Keterangan
Waris Nomor : 593/292/IX/04 tertanggal 8 September 2004 sebagai
dasar hukum dalam mengajukan gugatan perkara aquo, padahal
sebagaimana uraian di atas statusnya adalah tidak jelas secara hukum,
sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pegangan dalam membuktikan
adanya hubungan hukum yang pasti antara Penggugat dengan Alm.
Kromo Karno untuk mewarisi tanah objek perkara ;
h. Bahwa oleh karena itu, patut diduga pada dasarnya tiada maksud lain
dari Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo, selain untuk
kepentingan sesaat agar perkara aquo memberikan atau menghasilkan
konpensasi tertentu secara materi berdasarkan kemungkinan adanya
tawar menawar (bargaining) antara Penggugat dengan para pihak yang
digugatnya (incasu Tergugat III) terlebih lagi terhadap Tergugat-VI
selaku pemegang hak atas tanah objek perkara saat ini ;
i. Bahwa konsekuensi atas gugatan demikian serta untuk menjaga
nama baik dari badan peradilan Indonesia dalam mewujudkan
Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sudah
selayaknya gugatan aquo harus dinyatakan ditolak karena diajukan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 60 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
dengan itikad buruk yang merupakan wujud dari praktik vexatious
litigation ;
– Bahwa adapun terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 s/d
halaman 7 bersambung ke halaman 8 alinea ke 1 dan 2 yang pada
pokoknya Penggugat telah mengkontruksikan fakta bahwa proses
perolehan hak atas tanah sebagaimana tersebut Sertipikat Hak Guna
Bangunan (SHGB) Nomor : 3913/HGB/Helvetia tanggal 20 Desember 2005
dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 3927/HGB/Helvetia
tanggal 14 Desember 2009 yang dilakukan oleh Tergugat-I s/d Tergugat-VI
khususnya terkait SHGB Nomor : 3927/HGB/Helvetia tanggal 14 Desember
2009 seluas 11.542 M2 notabene di dalamnya terdapat tanah kepunyaan
Penggugat seluas 9.310 M2 adalah suatu bentuk penguasaan atas tanah
yang diperoleh melalui suatu proses perbuatan melawan hukum…dstnya,
sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh
warisannya terhadap semua orang yang meng- uasainya dengan alas hak
maupun tanpa alas hak, adalah merupakan dalil yang keliru
(Rechtsdwaling) dan tidak berdasar atas hukum, dengan argumentasi
hukum sebagai berikut :
a. Bahwa tanah sebagaimana tersebut Sertipikat Hak Guna Bangunan
No.3913 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 20 Desember 2005, Surat Ukur
No.104/Helvetia/2005 tanggal 19 Desember 2005 seluas + 125.400 M2 dan
Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3927 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal
14 Desember 2009, Surat Ukur No.147/Helvetia/2008 tanggal 14 Desember
2009 seluas + 11.542 M2, keduanya atas nama Tergugat-VI (PT.
NUSALAND) dahulu atas nama Tergugat-III (PT. Nusa Inti Prima
Pratama), yang masing-masing terletak di Desa/Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, adalah
SHGB yang diperoleh Tergugat-VI dari Tergugat-III sesuai prosedur
hukum yang berlaku ;
b. Bahwa sementara itu, mengenai Penggugat berhak atas sebagian tanah
Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3927 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal
14 Desember 2009, Surat Ukur No.147/Helvetia/2008 tanggal 14 Desember
2009 seluas + 11.542 M2, hanyalah berdasarkan klaim sepihak dari
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 61 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Penggugat tanpa didukung oleh bukti-bukti hak yang dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum ;
c. Bahwa oleh karena itu, sepanjang tidak didasari oleh suatu bukti hak
yang sah secara hukum, maka tindakan Penggugat mengajukan
gugatan dalam perkara aquo jelas merupakan suatu bentuk perbuatan
itikad buruk sebagai wujud dari praktik vexatious litigation ;
-Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat
pada halaman 11 huruf C tentang Kualifikasi Perbuatan Tergugat-III,
alenia 1, dimana tidak benar Tergugat III menyerobot tanah kepunyaan
Penggugat merusak tanaman dan pagar milik Penggugat serta menguasai
Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deli Serdang Nomor : 79102/A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974
dengan menggunakan jasa preman atau OKP sebagaimana didalilkan
Pengggugat. dimana dalil gugatan Penggugat sangat “ilusionir” karena
Tergugat III dalam hal menguasai serta memiliki tanah yang keseluruhannya
seluas 136.462 M2 adalah berdasarkan perbuatan hukum yang jelas dan
terang, yaitu berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh
instansi yang sah yaitu: Surat keterangan Tanah No. 19051/A/I//27 tanggal
17 -10- 1973, Surat keterangan Tanah No. 17521/A/I//27 tanggal 11 -10-
1973, Surat keterangan Tanah No.18536/A/I/27 tanggal 16 -10- 1973, Surat
keterangan Tanah No. 21372/A/I//27 tanggal 31-10-1973, Surat keterangan
Tanah No. 17527/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah
No.21370/A/I//27 tanggal 31-10-1973, Surat keterangan Tanah
No.21374/A/I//27 tanggal 31-10-1973, Surat keterangan Tanah
No.20486/A/I//27 tanggal 24-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
18600/A/I//27 tanggal 16-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
19093/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17529/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 19227
/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 17565/A/I//27
tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 17519/A/I//27 tanggal 11-
10-1973, No.79096//A/I//27 tanggal 12-10-1974, Surat keterangan Tanah No.
19229/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17378/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.18496/A/I//27
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 62 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
tanggal 15-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 17376/A/I//27 tanggal 11-
10-1973, Surat keterangan Tanah No. 17370/A/I//27 tanggal 11-10-1973,
Surat keterangan Tanah No. 17374/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat
keterangan Tanah No. 17523/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan
Tanah No.36093/A/I//27 tanggal 22-2-1974, Surat keterangan Tanah
No.18811/A/I//27 tanggal 17-lO-1973, Surat keterangan Tanah
No.19081/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
18462/A/I//27 tanggal 15-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
18468/A/I//27 tanggal 15-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 79100/A/I//27
tanggal 12-10-1974, Surat keterangan Tanah No. 19003/A/I//27 tanggal 17-
10-1973, Surat keterangan Tanah No. 18464/A/I//27 tanggal 15-10-1973,
Surat keterangan Tanah No. 19217/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat
keterangan Tanah No. 79092/A/I//27 tanggal 12-10-1974, Surat keterangan
Tanah No.17549/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah
No.18466/A/I//27 tanggal 15-10-1973, Surat keterangan Tanah
No.19103/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
20378/A/I//27 tanggal 24-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17535/A/I//27 tanggal 11-10-1974, Surat keterangan Tanah No.
79098/A/I//27 tanggal 12-10-1974, Surat keterangan Tanah No.
17390/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 17380/A/I//27
tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 18877/A/I//27 tanggal 17-
10-1973, Surat keterangan Tanah No. 17388/A/I//27 tanggal 11-10-1973,
Surat keterangan Tanah No. 79102/A/I//27 tanggal 12-10-1973, Surat
keterangan Tanah No. 18895/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan
Tanah No.13937/A/I//27 tanggal 6-9-1973 dan No.14003/A/I//27 tanggal 6-9-
1973, selanjutnya Pelepasan Hak dan Ganti Rugi antara Tergugat I dengan
para pemilik tanah dibuat dan ditanda-tangani dihadapan Camat Medan
Helvetia masing-masing bertanggal 27 Desember 1996, 27 Desember 1996,
Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 31
Mei 1996, Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 1 Juli 1996, 3 Juni 1996, 1 Juli
1996, 1 Juli 1996, 31 Mei 1996, Tanggal 27 Desember 1996, Tanggal 3 Juni
1996,Tanggal 3 Juni 1996, Tanggal 27 Desember 1996, 20Januari 1997,
Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei 1996, 3 Juni
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 63 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
1996, 3 Juni 1996, 31 Januari 2001, Tanggal 27 Desember 1996, Tanggal
27 Desember 1996, Tanggal 27 Desember 1996, Tanggal 27
Desember 1996, 3 Juni 1996, 3 Juni 1996, 3 Juni 1996, Tanggal 31 Mei
1996, Tanggal 31 Mei 1996, 3 Juni 1996, Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal
31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei 1996, 3 Juni 1996, Tanggal 31 Mei 1996, 3
Juni 1996, Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 1 Juli 1996,
Tanggal 2 Juli 1996, Tanggal 14 Januari 1997, Tanggal 14 Januari 1997,
Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 2 Juli 1996, Tanggal 2 Juli 1996, Tanggal
31 Januari 2001, dan Tanggal 31 Januari 2001 yang masing-masing
diperbuat di bawah tanah tangan dan dilegelisasi oleh NURHANA SIAGIAN,
BA, Camat Medan Helvetia, dengan legalisasi Nomor 716 LEG/XII/1996
Tanggal 27 Desember 1996, Nomor 715/LEG/XII/1996 Tanggal 27
Desember 1996, Nomor 369/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor 371/
LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor 373/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli
1996,Nomor 283/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor 377/
LEG/VII/1996 Tanggal 1Juli 1996, Nomor 372/LEG/VII/1996 Tanggal 1Juli
1996, Nomor 290/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor
370/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor 374/LEG/VII/1996 Tanggal 1
Juli 1996, Nomor 276/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor
720/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996, Nomor 291/LEG/VII/1996
Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 292/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni
1996,Nomor 370/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor
374/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor 276/LEG/V/1996 Tanggal 31
Mei 1996, Nomor 720/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996, Nomor
291/LEG/VII/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 292/LEG/VI/1996 Tanggal
3 Juni 1996, No. 012/LEG/I/2001 Tanggal 31 Januari 2001, No.
07/LEG/I/2001 Tanggal 20 Januari 1997, Nomor 282/LEG/V/1996 Tanggal
31 Mei 1996, Nomor 280/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei
1996, Nomor 289/LEG/V/1996 , Tanggal 3 Juni 1996, Nomor
289/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 014/ LEG/I/2001 Tanggal
31 Januari 2001, Nomor 719/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996,
Nomor 721/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996, Nomor
722/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996, Nomor 297/LEG/VI/1996
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 64 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 288/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor
296/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 281/LEG/V/1996 Tanggal 31
Mei 1996, Nomor 277/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor
293/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 285/LEG/V/1996 Tanggal 31
Mei 1996, Nomor 287/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor
278/LEG/V/1996/ 31 Mei 1996, Nomor 295/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni
1996, Nomor 279/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor
286/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor 375/LEG/VII/1996 Tanggal 1
Juli 1996, Nomor 378/LEG/VII/1996 Tanggal 2 Juli 1996, Nomor
03/LEG/I/1997 Tanggal 14 Januari 1997, Nomor 718/LEG/XII/1996 27
Desember 1997, Nomor 368/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor
379/LEG/VII/1996/ 2 Juli 1996, Nomor 380/LEG VII/1996 2 Juli 1996, Nomor
015/LEG/I/2001 Tanggal 31 Januari 2001, dan Nomor
013/LEG/I/2001 Tanggal 31 Januari 2001, seluas ± 163 M2 diperoleh dari
SELAMET GINTING (Kuasa Khusus WAGIRAH, Sesuai dengan surat Kuasa
Khusus Tanggal 20 Juni 1995 yang diperbuat di bawah tangan),
berdasarkan Surat Pernyataaan Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 27
Desember 1996, yang diperbuat dibawah tangan dan dilegalisasi oleh
NURHANA SIAGIAN, BA, Camat Medan Helvetia, dengan legalisasi Nomor
717/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996, seluas ±163 M2 diperoleh
dari SELAMET GINTING (Kuasa Khusus WAGIRAH, Ahli Waris dari
SUTINAH Alm, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Oktober 1996
yang diperbuat di bawah tangan dan diketahui oleh NURHANA SIAGIAN,
BA Camat Medan Helvetia), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak
Atas Tanah Tanggal 23 Juli 1997, yang diperbuat di bawah tangan dan
dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA, Camat Medan Helvetia, dengan
legalisasi Nomor 250/LEG/VII/1997 Tanggal 23 Juli 1997, seluas ± 216 M2
diperoleh pada tanggal 27 Desember 1996, yang diperbuat di bawah tangan
dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN BA, Camat Medan Helvetia ,
Dengan Legalisasi Nomor 714/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996,
seluas ± 221 M2 diperoleh dari PONIRAH ( Ahli Waris Alm.MUNADJI),
berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 8
Februari 1996, yang diperbuat dibawah tangan dan dilegalisasi oleh
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 65 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
NURHANA SIAGIAN,BA, Camat Medan Helvetia, dengan legalisasi Nomor
57/LEG/II/1996 Tanggal 8 Februari 1996,seluas ± 420 M2 diperoleh dari
HONORATUS MARBUN, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak
Atas Tanah Tanggal 15 Februari 1996, yang diperbuat di bawah tangan dan
dilegalisasi Nomor 69/LEG/II/1996 Tanggal 27 Desember 1996, seluas ±
420 M2 diperoleh dari MUAMAN, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan
Hak Atas Tanah Tanggal 15 Februari 1996, yang diperbuat di bawah tangan
dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA, Camat Medan Helvetia,
dengan legalisasi Nomor 72/LEG/II/1996 Tanggal 15 Februari 1996,
seluas 1221 diperoleh dari LEGINEM, berdasarkan Surat Pernyataan
Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 12 Maret 1996, yang diperbuat di
bawah tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA, Camat Medan
Helvetia Nomor 121/LEG/III/1996 Tanggal 12 Maret 1996, seluas ± 1534,5
M2 diperoleh dari HADIWALUYO, berdasarkan Surat Pernyataan
Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 11 Maret 1996, yang diperbuat di
bawah tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA, Camat Medan
Helvetia dengan legalisasi Nomor 122/LEG/III/1996 12 Maret 1996 seluas ±
2095 M2 diperoleh dari RAGINEM, berdasarkan Surat Pernyataan
Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 9 Februari 1996, yang diperbuat di
bawah tangan dan dilegalisasi Nomor 60/LEG II/1996 9 Februari 1996,
seluas ± 945 M2 diperoleh dari RASUL ABDI berdasarkan Surat Pernyataan
Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Tanggal 18 Juli 2000, yang diperbuat
dibawah tangan dan dilegalisasi oleh Drs.ZAINAL AZHAR, Camat Medan
Helvetia, dengan legalisasi Nomor 123/LEG/VII/1996 18 Juli 2000, seluas ±
1035 M2 diperoleh dari Ir. PRATIKNO), berdasarkan Surat Pernyataan
Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Tanggal 18 Juli 2000, yang diperbuat
di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Drs. ZAINAL AZHAR, Camat Medan
Helvetia, dengan legalisasi Nomor 122/LEG/VII/2000, seluas ± 1870 M2
diperoleh dari SUMARNO BIN LASIMIN berdasarkan Surat Pernyataan
Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 18 April 1996, yang diperbuat di
bawah tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA, Camat Medan
Helvetia, dengan legalisasi Nomor 191/LEG/IV/1996 Tanggal 18 April 1996,
yang kemudian Tergugat III memohon hak di Kantor Pertanahan Kota
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 66 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Medan hingga terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3913/ Helvetia pada
tanggal 20 Desember 2005 dan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.
3927/ Helvetia pada tanggal 14 Desember 2009, lagipula Penggugat tidak
pernah mendirikan pagar ataupun menanam tanaman jenis apapun dilokasi
tanah terperkar aquo, dengan demikian dalil gugatan Penggugat
dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;
Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat
pada halaman 11 huruf C tentang Kualifikasi Perbuatan Tergugat-III,
alenia 2 s/d alinea 5, dimana tidak benar Tergugat III melakukan
penyerobotan tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan tidak
benar Tergugat III menawarkan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,-
(Sepuluh Juta Rupiah), jelas dalil gugatan Penggugat sangat ilusionir
karena sangat tidak mungkin Tergugat III yang telah melakukan pelepasan
hak dan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku, dan Tergugat III telah
pula mengajukan permohonan hak di Kantor Pertanahan Kota Medan
selanjutnya permohonan hak tersebut diproses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku hingga akhirnya diterbitkannya Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. 3913/ Helvetia pada tanggal 20 Desember 2005 dengan
berdasarkan Surat Keputusan ke Kas Negara serta Bea Perolehan Hak
Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, disamping itu Tergugat III dalam hal memproses permohonan hak
dari Tergugat III telah menempuh prosedur yang benar, sehingga jelaslah
bahwa Tergugat III adalah sebagai pembeli beritikad baik harus dilindungi
undang-undang (vide: Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 251
K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958: “Pembeli yang telah bertindak
dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan
haruslah diangap sah”), oleh sebab peralihan hak atas tanah obyek
perkara aquo telah ditempuh sesuai prosedur yang benar, sehingga
peralihan hak atas tanah obyek perkara Aquo yang dilakukan oleh
Tergugat III bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum
sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, berdasarkan
argumentasi hukum tersebut diatas, maka cukup alasan hukum jika
gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 67 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat
pada halaman 11 alinea 5 s/d halaman 12 alinea 1 s/d alinea 5 , bahwa
dimana Tergugat III telah memperoleh tanah aquo dari B.Hutasoit yang
telah memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah dan juga menerima
kuasa dari pemilik tanah untuk dijual dengan ganti rugi sesuai dengan
Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 1974 yang diketahui oleh Juman Hasan
selaku Kepala Kampung Helvetia yang mana foto copy telah dilihat dan
diperiksa sesuai asli oleh Nur Eny Ginting, SH selaku notaris
tertanggal 5 Juli 1993 (termasuk juga Salim Kromo Karno juga
menanda tangani Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 1974), disamping itu,
Tergugat III dalam hal menguasai dan memiliki tanah tanah sudah sesuai
dengan prosedur dimana Tergugat III memperoleh dari Pelepasan hak dan
ganti rugi kepada pemilik tanah yang mempunyai alas hak yang sah berupa
Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh instansi yang sah yaitu: Surat
keterangan Tanah No. 19051/A/I//27 tanggal 17 -10- 1973, Surat
keterangan Tanah No. 17521/A/I//27 tanggal 11 -10- 1973, Surat
keterangan Tanah No.18536/A/I/27 tanggal 16 -10- 1973, Surat keterangan
Tanah No. 21372/A/I//27 tanggal 31-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17527/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.21370/A/I//27
tanggal 31-10-1973, Surat keterangan Tanah No.21374/A/I//27 tanggal 31-
10-1973, Surat keterangan Tanah No.20486/A/I//27 tanggal 24-10-1973,
Surat keterangan Tanah No. 18600/A/I//27 tanggal 16-10-1973, Surat
keterangan Tanah No. 19093/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan
Tanah No. 17529/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
19227 /A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17565/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17519/A/I//27 tanggal 11-10-1973, No.79096//A/I//27 tanggal 12-10-1974,
Surat keterangan Tanah No. 19229/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat
keterangan Tanah No. 17378/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan
Tanah No. 18496/A/I//27 tanggal 15-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17376/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17370/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17374/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 17523/A/I//27
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 68 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 36093/A/I//27 tanggal 22-2-
1974, Surat keterangan Tanah No. 18811/A/I//27 tanggal 17-lO-1973, Surat
keterangan Tanah No. 19081/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan
Tanah No. 18462/A/I//27 tanggal 15-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
18468/A/I//27 tanggal 15-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 79100/A/I//27
tanggal 12-10-1974, Surat keterangan Tanah No. 19003/A/I//27 tanggal 17-
10-1973, Surat keterangan Tanah No. 18464/A/I//27 tanggal 15-10-1973,
Surat keterangan Tanah No. 19217/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat
keterangan Tanah No. 79092/A/I//27 tanggal 12-10-1974, Surat keterangan
Tanah No. 17549/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
18466/A/I//27 tanggal 15-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
19103/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
20378/A/I//27 tanggal 24-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17535/A/I//27 tanggal 11-10-1974, Surat keterangan Tanah No.
79098/A/I//27 tanggal 12-10-1974, Surat keterangan Tanah No.
17390/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17380/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
18877/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17388/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
79102/A/I//27 tanggal 12-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
18895/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
13937/A/I//27 tanggal 6-9-1973 dan No.14003/A/I//27 tanggal 6-9-1973,
selanjutnya Pelepasan Hak dan Ganti Rugi antara Tergugat III dengan para
pemilik tanah dibuat dan ditanda-tangani dihadapan Camat Medan Helvetia
masing-masing bertanggal 27 Desember 1996, 27 Desember 1996,
Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 31
Mei 1996, Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 1 Juli 1996, 3 Juni 1996, 1 Juli
1996, 1 Juli 1996, 31 Mei 1996, Tanggal 27 Desember 1996, Tanggal
3 Juni 1996,Tanggal 3 Juni 1996, Tanggal 27 Desember 1996,
20Januari 1997, Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31
Mei 1996, 3 Juni 1996, 3 Juni 1996, 31 Januari 2001, Tanggal 27
Desember 1996, Tanggal 27 Desember 1996, Tanggal 27
Desember 1996, Tanggal 27 Desember 1996, 3 Juni 1996, 3 Juni 1996,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 69 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
3 Juni 1996, Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei 1996, 3 Juni 1996,
Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei 1996, 3 Juni
1996, Tanggal 31 Mei 1996, 3 Juni 1996, Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31
Mei 1996, Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 2 Juli 1996, Tanggal 14 Januari
1997, Tanggal 14 Januari 1997, Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 2 Juli 1996,
Tanggal 2 Juli 1996, Tanggal 31 Januari 2001, dan Tanggal 31 Januari
2001 yang masing-masing diperbuat di bawah tanah tangan dan
dilegelisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA, Camat Medan Helvetia, dengan
legalisasi Nomor 716 LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996, Nomor
715/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996, Nomor 369/LEG/VII/1996
Tanggal 1 Juli 1996, Nomor 371/ LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor
373/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996,Nomor 283/LEG/V/1996 Tanggal 31
Mei 1996, Nomor 377/ LEG/VII/1996 Tanggal 1Juli 1996, Nomor
372/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor 290/LEG/VI/1996 Tanggal 3
Juni 1996, Nomor 370/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor
374/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor 276/LEG/V/1996 Tanggal 31
Mei 1996, Nomor 720/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996, Nomor
291/LEG/VII/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 292/LEG/VI/1996 Tanggal 3
Juni 1996,Nomor 370/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor
374/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor 276/LEG/V/1996 Tanggal 31
Mei 1996, Nomor 720/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996, Nomor
291/LEG/VII/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 292/LEG/VI/1996 Tanggal 3
Juni 1996, No. 012/LEG/I/2001 Tanggal 31 Januari 2001, No.
07/LEG/I/2001 Tanggal 20 Januari 1997, Nomor 282/LEG/V/1996 Tanggal
31 Mei 1996, Nomor 280/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei
1996, Nomor 289/LEG/V/1996 , Tanggal 3 Juni 1996, Nomor
289/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 014/ LEG/I/2001 Tanggal 31
Januari 2001, Nomor 719/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996, Nomor
721/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996, Nomor 722/LEG/XII/1996
Tanggal 27 Desember 1996, Nomor 297/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996,
Nomor 288/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 296/LEG/VI/1996
Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 281/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor
277/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor 293/LEG/VI/1996 Tanggal 3
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 70 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Juni 1996, Nomor 285/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor
287/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor 278/LEG/V/1996/ 31 Mei
1996, Nomor 295/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor
279/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor 286/LEG/V/1996 Tanggal 31
Mei 1996, Nomor 375/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor
378/LEG/VII/1996 Tanggal 2 Juli 1996, Nomor 03/LEG/I/1997 Tanggal 14
Januari 1997, Nomor 718/LEG/XII/1996 27 Desember 1997, Nomor
368/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor 379/LEG/VII/1996/ 2 Juli
1996, Nomor 380/LEG VII/1996 2 Juli 1996, Nomor 015/LEG/I/2001 Tanggal
31 Januari 2001, dan Nomor 013/LEG/I/2001 Tanggal 31 Januari 2001,
seluas ± 163 M2 diperoleh dari SELAMET GINTING (Kuasa Khusus
WAGIRAH, Sesuai dengan surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juni 1995 yang
diperbuat di bawah tangan), berdasarkan Surat Pernyataaan Melepaskan
Hak Atas Tanah Tanggal 27 Desember 1996, yang diperbuat dibawah
tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA, Camat Medan
Helvetia, dengan legalisasi Nomor 717/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember
1996, seluas ±163 M2 diperoleh dari SELAMET GINTING (Kuasa Khusus
WAGIRAH, Ahli Waris dari SUTINAH Alm, sesuai dengan Surat Kuasa
Khusus Tanggal 1 Oktober 1996 yang diperbuat di bawah tangan dan
diketahui oleh NURHANA SIAGIAN, BA Camat Medan Helvetia),
berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 23 Juli
1997, yang diperbuat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA
SIAGIAN, BA, Camat Medan Helvetia, dengan legalisasi Nomor
250/LEG/VII/1997 Tanggal 23 Juli 1997, seluas ± 216 M2 diperoleh pada
tanggal 27 Desember 1996, yang diperbuat di bawah tangan dan
dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN BA, Camat Medan Helvetia , Dengan
Legalisasi Nomor 714/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996, seluas ±
221 M2 diperoleh dari PONIRAH ( Ahli Waris Alm.MUNADJI), berdasarkan
Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 8 Februari 1996,
yang diperbuat dibawah tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA
SIAGIAN,BA, Camat Medan Helvetia, dengan legalisasi Nomor
57/LEG/II/1996 Tanggal 8 Februari 1996, seluas ± 420 M2 diperoleh dari
HONORATUS MARBUN, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 71 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Atas Tanah Tanggal 15 Februari 1996, yang diperbuat di bawah tangan dan
dilegalisasi Nomor 69/LEG/II/1996 Tanggal 27 Desember 1996, seluas ±
420 M2 diperoleh dari MUAMAN, berdasarkan Surat Pernyataan
Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 15 Februari 1996, yang diperbuat di
bawah tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA, Camat Medan
Helvetia, dengan legalisasi Nomor 72/LEG/II/1996 Tanggal 15 Februari
1996, seluas 1221 diperoleh dari LEGINEM, berdasarkan Surat Pernyataan
Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 12 Maret 1996, yang diperbuat di
bawah tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN,BA, Camat Medan
Helvetia Nomor 121/LEG/III/1996 Tanggal 12 Maret 1996, seluas ± 1534,5
M2 diperoleh dari HADIWALUYO, berdasarkan Surat Pernyataan
Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 11 Maret 1996, yang diperbuat di
bawah tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA, Camat Medan
Helvetia dengan legalisasi Nomor 122/LEG/III/1996 12 Maret 1996 seluas ±
2095 M2 diperoleh dari RAGINEM, berdasarkan Surat Pernyataan
Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 9 Februari 1996, yang diperbuat di
bawah tangan dan dilegalisasi Nomor 60/LEG II/1996 9 Februari 1996,
seluas ± 945 M2 diperoleh dari RASUL ABDI berdasarkan Surat
Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Tanggal 18 Juli 2000,
yang diperbuat dibawah tangan dan dilegalisasi oleh Drs.ZAINAL AZHAR,
Camat Medan Helvetia, dengan legalisasi Nomor 123/LEG/VII/1996 18 Juli
2000, seluas ± 1035 M2 diperoleh dari Ir. PRATIKNO), berdasarkan Surat
Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Tanggal 18 Juli 2000, yang
diperbuat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Drs. ZAINAL AZHAR,
Camat Medan Helvetia, dengan legalisasi Nomor 122/LEG/VII/2000, seluas
± 1870 M2 diperoleh dari SUMARNO BIN LASIMIN berdasarkan Surat
Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 18 April 1996, yang
diperbuat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA,
Camat Medan Helvetia, dengan legalisasi Nomor 191/LEG/IV/1996 Tanggal
18 April 1996, berdasarkan argumentasi Tergugat III tersebut diatas,
jelaslah bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk
mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh sebabmana cukup alasan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 72 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
hukum jika gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
onvankelijke Verklaard);
Bahwa Tergugat III dengan beri’tikad baik karena Pelepasan Hak dan Ganti
Rugi antara Tergugat III dengan para pemilik tanah dilakukan dengan jelas
dan terang dengan menempuh prosedur yang ditentukan undang-undang
dan jual beli diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (qq. Camat
Medan Helvetia), selanjutnya Tergugat III dalam hal mengajukan
permohonan hak kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Sumatera Utara diproses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku hingga akhirnya diterbitkannya Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. 3913/ Helvetia pada tanggal 20 Desember 2005 dengan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi
Sumatera Utara No.114-550.2-22-2005 tanggal 09 Desember 2005,
seluas 125.400 m2 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3927/ Helvetia
pada tanggal 14 Desember 2009, dengan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara No. 84-550.2-22-2007
tanggal 28 Desember 2007, seluas 11.542 m2 atas nama Tergugat III
tersebut, disamping itu Tergugat III telah melaksanakan segala kewajiban
membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Uang Pemasukan ke Kas
Negara serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, disamping itu Tergugat III
dalam hal memproses permohonan hak dari Tergugat III telah menempuh
prosedur yang benar dan Tergugat III adalah sebagai pembeli beritikad baik
harus dilindungi undang-undang (vide: Jurisprudensi tetap Mahkamah
Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958: “Pembeli
yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli
yang bersangkutan haruslah diangap sah”), berdasarkan pada
kekuatan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3913/ Helvetia pada
tanggal 20 Desember 2005 dengan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara No. 114-550.2-22-
2005 tanggal 09 Desember 2005, seluas 125.400 m2 dan Sertipikat Hak
Guna Bangunan No. 3927/ Helvetia pada tanggal 14 Desember 2009,
dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 73 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Propinsi Sumatera Utara No. 84-550.2-22-2007 tanggal 28 Desember
2007, seluas 11.542 m2 atas nama Tergugat III, bukanlah merupakan
perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan
Penggugat Aquo, hal tersebut sudah merupakan suatu kewajiban Tergugat
III untuk melindungi tanah obyek perkara milik Tergugat III dari gangguan
yang dilakukan oleh pihak lain, oleh sebabmana cukup alasan hukum jika
gugatan Para Penggugat untuk dikesampingkan dan ditolak
seluruhnya;
Bahwa Tergugat III untuk memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 3913/HGB/Helvetia tanggal 20 Desember 2005 dan Sertifikat Hak
Guna Bangunan Nomor : 3927/HGB/Helvetia tanggal 14 Desember 2009
adalah dengan I’tikad baik karena Pelepasan Hak dan Ganti Rugi antara
Tergugat III dengan para pemilik tanah dilakukan dengan jelas dan terang
dengan menempuh prosedur yang ditentukan undang-undang dan jual beli
diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (qq. Camat Medan
Helvetia), selanjutnya Tergugat III dalam hal mengajukan permohonan hak
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Sumatera Utara diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
hingga akhirnya diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3913/
Helvetia pada tanggal 20 Desember 2005 dengan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara No. 114-
550.2-22-2005 tanggal 09 Desember 2005, seluas 125.400 m2 dan
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3927/ Helvetia pada tanggal 14
Desember 2009, dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara No. 84-550.2-22-2007 tanggal 28
Desember 2007, seluas 11.542 m2 atas nama Tergugat III tersebut,
disamping itu Tergugat III telah melaksanakan segala kewajiban membayar
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Uang Pemasukan ke Kas Negara serta
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, disamping itu Tergugat III dalam hal
memproses permohonan hak dari Tergugat III telah menempuh prosedur
yang benar, berdasarkan pada kekuatan Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 3913/ Helvetia pada tanggal 20 Desember 2005 dengan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 74 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi
Sumatera Utara No. 114-550.2-22-2005 tanggal 09 Desember 2005,
seluas 125.400 m2 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3927/
Helvetia pada tanggal 14 Desember 2009, dengan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara No.
84-550.2-22-2007 tanggal 28 Desember 2007, seluas 11.542 m2 atas
nama Tergugat III, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum
sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat Aquo, hal tersebut sudah
merupakan suatu kewajiban Tergugat III untuk melindungi tanah obyek
perkara milik Tergugat III dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain,
oleh sebabmana cukup alasan hukum jika gugatan Para Penggugat
untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;
Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat
pada halaman 13 alinea 1 s/d alinea 3, tidak benar Tergugat III sebagai
pembeli tidak beritikat tidak baik untuk memperoleh Sertifikat Hak
Guna Bangunan Nomor 3927/HGB/Helvetia, tanggal 14 Desember 2009
dan Tergugat III jual beli dengan Pelepasan Hak Ganti Rugi kepada
Bonar Hutasoit, BA, adapun legalitas Tergugat III memperoleh
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3927/HGB/Helvetia, tanggal 14
Desember 2009 sudah sesuai dengan prosedur dimana Tergugat III
memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3927/ Helvetia pada
tanggal 14 Desember 2009, dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara No. 84-550.2-22-2007
tanggal 28 Desember 2007, seluas 11.542 m2 atas nama Tergugat III
tersebut, disamping itu Tergugat III telah melaksanakan segala kewajiban
membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Uang Pemasukan ke Kas
Negara serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, disamping itu Tergugat III
dalam hal memproses permohonan hak dari Tergugat III telah menempuh
prosedur yang benar, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat III
tidak ada hubungan hukum sama sekali, oleh sebabmana dalil-dalil
gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak
seluruhnya ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 75 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat
pada halaman 14 alinea 1, tidak benar Tergugat III terdapat selisih
kelebihan seluas 1. 942 M2 (seribu sembilan ratus empat puluh empat puluh
dua meter persegi) halmana dalil gugatan Penggugat terlalu mengada-ada
dan tidak ada relevansinya, disamping itu, Tergugat III memperoleh
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3913/ Helvetia pada tanggal 20
Desember 2005 dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara No. 114-550.2-22-2005 tanggal 09
Desember 2005, seluas 125.400 m2 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.
3927/ Helvetia pada tanggal 14 Desember 2009, dengan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara No.84-
550.2-22-2007 tanggal 28 Desember 2007, seluas 11.542 m sehingga total
keseluruhan luas tanah Tergugat III adalah 125.400 m2 + 11.542 m2 =
136.942m2 (seratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh dua
meter persegi) luas tanah mana telah diukur secara kadasteral oleh Kantor
Pertanahan Kota Medan, oleh sebabmana dalil-dalil gugatan Penggugat
sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya ;
Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat
pada halaman 14 alinea 2, tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan
perbuatan Tergugat III tidak mempunyai dasar hukum untuk mendaftarkan
tanah ke Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh Sertipikat Hak
Guna Bangunan No. 3927/ Helvetia pada tanggal 14 Desember 2009,
dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi
Sumatera Utara No. 84-550.2-22-2007 tanggal 28 Desember 2007, seluas
11.542 m2 adapun Tergugat III memperoleh hak sudah sesuai dengan
prosedur yaitu dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera
Utara No. 114-550.2-22-2005 tanggal 09 Desember 2005, seluas 125.400
m2 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3927/ Helvetia pada tanggal 14
Desember 2009, dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara No. 84-550.2-22-2007 tanggal 28
Desember 2007, seluas 11.542 m2 atas nama Tergugat III tersebut,
disamping itu Tergugat III telah melaksanakan segala kewajiban membayar
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Uang Pemasukan Bahwa Tergugat III
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 76 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
menolak dengan tegas gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam
hal menguasai dan memiliki tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :
3913/HGB/Helvetia tanggal 20 Desember 2005 dan Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor : 3927/HGB/Helvetia tanggal 14 Desember 2009 adalah
dengan I’tikad baik karena Pelepasan Hak dan Ganti Rugi antara Tergugat
III dengan para pemilik tanah dilakukan dengan jelas dan terang dengan
menempuh prosedur yang ditentukan undang-undang dan jual beli
diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (qq. Camat Medan
Helvetia); oleh sebabmana dalil-dalil gugatan Penggugat sepatutnya
untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;
Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat
pada halaman 14 alinea 3 dan 4 bahwa dengan adanya pemberian surat
kuasa dari para pemilik tanah kepada B. Hutasoit dan B. Hutasoit telah
memberikan ganti rugi kepada para pemilik tanah yang selama
puluhan tahun tidak ada komplain maka terdapat indikasi itikad tidak
baik dari Penggugat dalam hal mengajukan gugatan dalam perkara
aquo, dimana Tergugat III telah memperoleh tanah aquo dari
B.Hutasoit yang telah mengganti rugi tanah dari para pemilik tanah
terdahulu dan juga selaku penerima kuasa dari pemilik tanah untuk
dijual dengan ganti rugi sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 23 Juni
1974 yang diketahui oleh Juman Hasan selaku Kepala Kampung
Helvetia yang mana foto copy telah dilihat dan diperiksa sesuai asli
oleh Nur Eny Ginting, SH selaku notaris tertanggal 5 Juli 1993, dan
Tergugat III dalam hal menguasai dan memiliki tanah sudah sesuai dengan
prosedur dan dilandasai alas hak yang sah yaitu berupa: Surat keterangan
Tanah No. 19051/A/I//27 tanggal 17 -10- 1973, Surat keterangan Tanah No.
17521/A/I//27 tanggal 11 -10- 1973, Surat keterangan Tanah
No.18536/A/I/27 tanggal 16 -10- 1973, Surat keterangan Tanah No.
21372/A/I//27 tanggal 31-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 17527/A/I//27
tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.21370/A/I//27 tanggal 31-
10-1973, Surat keterangan Tanah No.21374/A/I//27 tanggal 31-10-1973,
Surat keterangan Tanah No.20486/A/I//27 tanggal 24-10-1973, Surat
keterangan Tanah No. 18600/A/I//27 tanggal 16-10-1973, Surat keterangan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 77 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Tanah No. 19093/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17529/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.19227
/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 17565/A/I//27
tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 17519/A/I//27 tanggal 11-
10-1973, No.79096//A/I//27 tanggal 12-10-1974, Surat keterangan Tanah
No. 19229/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17378/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
18496/A/I//27 tanggal 15-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17376/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17370/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17374/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 17523/A/I//27
tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 36093/A/I//27 tanggal 22-2-
1974, Surat keterangan Tanah No. 18811/A/I//27 tanggal 17-lO-1973, Surat
keterangan Tanah No. 19081/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan
Tanah No. 18462/A/I//27 tanggal 15-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
18468/A/I//27 tanggal 15-10-1973, Surat keterangan Tanah No. 79100/A/I//27
tanggal 12-10-1974, Surat keterangan Tanah No. 19003/A/I//27 tanggal 17-
10-1973, Surat keterangan Tanah No. 18464/A/I//27 tanggal 15-10-1973,
Surat keterangan Tanah No. 19217/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat
keterangan Tanah No. 79092/A/I//27 tanggal 12-10-1974, Surat keterangan
Tanah No. 17549/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
18466/A/I//27 tanggal 15-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
19103/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
20378/A/I//27 tanggal 24-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17535/A/I//27 tanggal 11-10-1974, Surat keterangan Tanah No.
79098/A/I//27 tanggal 12-10-1974, Surat keterangan Tanah No.
17390/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17380/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
18877/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
17388/A/I//27 tanggal 11-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
79102/A/I//27 tanggal 12-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
18895/A/I//27 tanggal 17-10-1973, Surat keterangan Tanah No.
13937/A/I//27 tanggal 6-9-1973 dan No.14003/A/I//27 tanggal 6-9-1973,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 78 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
selanjutnya Pelepasan Hak dan Ganti Rugi antara Tergugat III dengan para
pemilik tanah dibuat dan ditanda-tangani dihadapan Camat Medan Helvetia
masing-masing bertanggal 27 Desember 1996, 27 Desember 1996, Tanggal
1 Juli 1996, Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 31 Mei
1996, Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 1 Juli 1996, 3 Juni 1996, 1 Juli 1996, 1
Juli 1996, 31 Mei 1996, Tanggal 27 Desember 1996, Tanggal 3 Juni
1996,Tanggal 3 Juni 1996, Tanggal 27 Desember 1996, 20Januari 1997,
Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei 1996, 3 Juni
1996, 3 Juni 1996, 31 Januari 2001, Tanggal 27 Desember 1996, Tanggal
27 Desember 1996, Tanggal 27 Desember 1996, Tanggal 27 Desember
1996, 3 Juni 1996, 3 Juni 1996, 3 Juni 1996, Tanggal 31 Mei 1996,
Tanggal 31 Mei 1996, 3 Juni 1996, Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei
1996, Tanggal 31 Mei 1996, 3 Juni 1996, Tanggal 31 Mei 1996, 3 Juni 1996,
Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei 1996, Tanggal 1 Juli 1996, Tanggal 2
Juli 1996, Tanggal 14 Januari 1997, Tanggal 14 Januari 1997, Tanggal 1
Juli 1996, Tanggal 2 Juli 1996, Tanggal 2 Juli 1996, Tanggal 31 Januari
2001, dan Tanggal 31 Januari 2001 yang masing-masing diperbuat di
bawah tanah tangan dan dilegelisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA, Camat
Medan Helvetia, dengan legalisasi Nomor 716 LEG/XII/1996 Tanggal 27
Desember 1996, Nomor 715/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996,
Nomor 369/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor 371/ LEG/VII/1996
Tanggal 1 Juli 1996, Nomor 373/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996,Nomor
283/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor 377/ LEG/VII/1996 Tanggal
1Juli 1996, Nomor 372/LEG/VII/1996 Tanggal 1Juli 1996, Nomor
290/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 370/LEG/VII/1996 Tanggal 1
Juli 1996, Nomor 374/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor
276/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor 720/LEG/XII/1996 Tanggal
27 Desember 1996, Nomor 291/LEG/VII/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor
292/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996,Nomor 370/LEG/VII/1996 Tanggal 1
Juli 1996, Nomor 374/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor
276/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor 720/LEG/XII/1996 Tanggal
27 Desember 1996, Nomor 291/LEG/VII/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor
292/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, No. 012/LEG/I/2001 Tanggal 31
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 79 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Januari 2001, No. 07/LEG/I/2001 Tanggal 20 Januari 1997, Nomor
282/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor 280/LEG/V/1996 Tanggal
31 Mei 1996, Tanggal 31 Mei 1996, Nomor 289/LEG/V/1996, Tanggal 3 Juni
1996, Nomor 289/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 014/
LEG/I/2001 Tanggal 31 Januari 2001, Nomor 719/LEG/XII/1996 Tanggal 27
Desember 1996, Nomor 721/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996,
Nomor 722/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996, Nomor
297/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 288/LEG/VI/1996 Tanggal 3
Juni 1996, Nomor 296/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor
281/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor 277/LEG/V/1996 Tanggal
31 Mei 1996, Nomor 293/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor
285/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor 287/LEG/V/1996 Tanggal
31 Mei 1996, Nomor 278/LEG/V/1996/ 31 Mei 1996, Nomor
295/LEG/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, Nomor 279/LEG/V/1996 Tanggal 31
Mei 1996, Nomor 286/LEG/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, Nomor
375/LEG/VII/1996 Tanggal 1 Juli 1996, Nomor 378/LEG/VII/1996
Tanggal 2 Juli 1996, Nomor 03/LEG/I/1997 Tanggal 14 Januari 1997,
Nomor 718/LEG/XII/1996 27 Desember 1997, Nomor 368/LEG/VII/1996
Tanggal 1 Juli 1996, Nomor 379/LEG/VII/1996/ 2 Juli 1996, Nomor 380/LEG
VII/1996 2 Juli 1996, Nomor 015/LEG/I/2001 Tanggal 31 Januari 2001, dan
Nomor 013/LEG/I/2001 Tanggal 31 Januari 2001, seluas ± 163 M2 diperoleh
dari SELAMET GINTING (Kuasa Khusus WAGIRAH, Sesuai dengan surat
Kuasa Khusus Tanggal 20 Juni 1995 yang diperbuat di bawah tangan),
berdasarkan Surat Pernyataaan Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 27
Desember 1996, yang diperbuat dibawah tangan dan dilegalisasi oleh
NURHANA SIAGIAN, BA, Camat Medan Helvetia, dengan legalisasi Nomor
717/LEG/XII/1996 Tanggal 27 Desember 1996, seluas ±163 M2 diperoleh
dari SELAMET GINTING (Kuasa Khusus WAGIRAH, Ahli Waris dari
SUTINAH Alm, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Oktober
1996 yang diperbuat di bawah tangan dan diketahui oleh NURHANA
SIAGIAN, BA Camat Medan Helvetia), berdasarkan Surat Pernyataan
Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 23 Juli 1997, yang diperbuat di bawah
tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA, Camat Medan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 80 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Helvetia, dengan legalisasi Nomor 250/LEG/VII/1997 Tanggal 23 Juli 1997,
seluas ± 216 M2 diperoleh pada tanggal 27 Desember 1996, yang diperbuat
di bawah tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN BA, Camat
Medan Helvetia, Dengan Legalisasi Nomor 714/LEG/XII/1996 Tanggal 27
Desember 1996, seluas ± 221 M2 diperoleh dari PONIRAH (Ahli Waris
Alm.MUNADJI), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas
Tanah Tanggal 8 Februari 1996, yang diperbuat dibawah tangan dan
dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN,BA, Camat Medan Helvetia, dengan
legalisasi Nomor 57/LEG/II/1996 Tanggal 8 Februari 1996, seluas ± 420
M2 diperoleh dari HONORATUS MARBUN, berdasarkan Surat Pernyataan
Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 15 Februari 1996, yang diperbuat di
bawah tangan dan dilegalisasi Nomor 69/LEG/II/1996 Tanggal 27 Desember
1996, seluas ± 420 M2 diperoleh dari MUAMAN, berdasarkan Surat
Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 15 Februari 1996, yang
diperbuat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA,
Camat Medan Helvetia, dengan legalisasi Nomor 72/LEG/II/1996 Tanggal
15 Februari 1996, seluas 1221 diperoleh dari LEGINEM, berdasarkan Surat
Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 12 Maret 1996, yang
diperbuat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN,BA,
Camat Medan Helvetia Nomor 121/LEG/III/1996 Tanggal 12 Maret 1996,
seluas ± 1534,5 M2 diperoleh dari HADIWALUYO, berdasarkan Surat
Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 11 Maret 1996, yang
diperbuat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA,
Camat Medan Helvetia dengan legalisasi Nomor 122/LEG/III/1996 12 Maret
1996 seluas ± 2095 M2 diperoleh dari RAGINEM, berdasarkan Surat
Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 9 Februari 1996, yang
diperbuat di bawah tangan dan dilegalisasi Nomor 60/LEG II/1996 9
Februari 1996, seluas ± 945 M2 diperoleh dari RASUL ABDI berdasarkan
Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Tanggal 18 Juli
2000, yang diperbuat dibawah tangan dan dilegalisasi oleh Drs.ZAINAL
AZHAR, Camat Medan Helvetia, dengan legalisasi Nomor
123/LEG/VII/1996 18 Juli 2000, seluas ± 1035 M2 diperoleh dari Ir.
PRATIKNO), berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 81 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Tanah Tanggal 18 Juli 2000, yang diperbuat di bawah tangan dan
dilegalisasi oleh Drs. ZAINAL AZHAR, Camat Medan Helvetia, dengan
legalisasi Nomor 122/LEG/VII/2000, seluas ± 1870 M2 diperoleh dari
SUMARNO BIN LASIMIN berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak
Atas Tanah Tanggal 18 April 1996, yang diperbuat di bawah tangan dan
dilegalisasi oleh NURHANA SIAGIAN, BA, Camat Medan Helvetia, dengan
legalisasi Nomor 191/LEG/IV/1996 Tanggal 18 April 1996, berdasarkan
argumentasi Tergugat III tersebut diatas, jelaslah bahwa dalil Penggugat
bersifat imajinasi tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan
dalam perkara ini, oleh sebabmana cukup alasan hukum jika dalil gugatan
Penggugat untuk untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;
Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat
pada halaman 15 alinea 1 dan 2 bahwa Tergugat III mengalihkan tanah
kepada Tergugat VI sudah sesuai prosedur dan berdasarkan hukum sesuai
jual beli berdasarkan Akta Jual Beli dengan Akta Pelepasan Hak Nomor
941/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat oleh Hustiati, SH selaku
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Tergugat III telah menempuh
prosedur yang benar, sehingga jelaslah bahwa Tergugat VI adalah sebagai
pembeli beritikad baik harus dilindungi undang-undang (vide:
Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26
Desember 1958: “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik
harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah diangap
sah”), oleh sebab peralihan hak atas tanah obyek perkara aquo telah
ditempuh sesuai prosedur yang benar, sehingga peralihan hak atas tanah
obyek perkara Aquo yang dilakukan oleh Tergugat III bukanlah
merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam
gugatan Penggugat, berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas,
maka cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat untuk
dikesampingkan dan ditolak seluruhnya ;
Bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan Tergugat III tersebut
diatas, dan oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak
berlandaskan hukum, maka sudah sepantasnya untuk dikesampingkan dan
cukup alasan hukum untuk ditolak seluruhnya ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 82 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan Tergugat III tersebut diatas,
kiranya majelis hakim berkenan memberi putusan sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterma (niet onvankelijke
verklaard) ;
Dalam Pokok Perkara :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam
perkara ini;
Demikian eksepsi/jawaban Tergugat III disampaikan, atas kebijaksanaan Majelis
Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dihaturkan terima kasih.
Bahwa Tergugat VI menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan
yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas
dibawah ini ;
DALAM EKSEPSI :
A. Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut.
1. Perkara merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama.
- Bahwa Tergugat-VI menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil
gugatan Penggugat, baik dalil Posita maupun Petitumnya, terkecuali terhadap
hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini ;
- Bahwa Penggugat dalam dalil Posita Gugatannya halaman 1 alinea
terakhir bersam- bung ke halaman 2 dan 3 alinea ke 3 yang pada
pokoknya Penggugat telah meng- kontruksi fakta bahwa eksistensi
dirinya selaku Penggugat dalam perkara ini berdasarkan adanya
hubungan kewarisan dengan seseorang yang bernama KROMO KARNO
alias SALIM KROMO KARNO (Almarhum), Pihak yang disebut oleh
Penggugat sebagai pemilik asal sebidang tanah seluas 11.091 M2
(Sebelas ribu sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Jln.
Pembangunan/Jln. Gaperta, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan, dahulu bernama Kampung Helvetia, Kecamatan
Sunggal, Kabupaten Deli serdang dengan dasar hak berupa Surat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 83 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deli Serdang Nomor :79102/A/I/27 tertanggal 12 Oktober
1974 ;
- Bahwa atas hubungan kewarisan Penggugat dengan Almarhum KROMO
KARNO alias SALIM KROMO KARNO demikian, maka dalam dalil
petitumnya halaman 22 angka 3 Penggugat memohon Kepada Yth. Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini untuk menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari
Alm. KROMO KARNO ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila demikian yang didalilkan
dan dimintakan oleh Penggugat dalam dalil Posita dan Petitum
gugatannya aquo, yang intinya dapat disimpulkan bahwa kedudukan
hukum (legal standing) Penggugat (ic.Soegriwo) sebagai ahli waris dari
Alm. KROMO KARNO harus mendapat penegasan hukum terlebih
dahulu dari Pengadilan, yang dalam hal ini secara kasuistis adalah
merupakan kewenangan atau Konpetensi Absolut Pengadilan Agama,
karena menyangkut hubung an kewarisan antara orang yang beragama
Islam yakni, Alm. KROMO KARNO selaku pewaris dan Penggugat (ic.
SOEGRIWO) selaku pihak yang mengaku ahli waris (Vide Pasal 49
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) ;
- Bahwa terlebih lagi, dasar atau argumentasi hukum yang dijadikan
Penggugat di dalam mendukung pengakuannya sebagai ahli waris dari
Alm. KROMO KARNO adalah faktualita yang belum jelas atau diragukan
kebenarannya, notabene akan Tergugat-VI buktikan dalam persidangan
perkara aquo ;
2. Perkara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Penggugat dalam dalil Posita Gugatannya halaman 4 dan
halaman 19 angka 2 serta Petitum Gugatan halaman 23 angka 9 yang
pada pokoknya menyebutkan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 84 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
dilakukan oleh Tergugat-I s/d Tergugat-VI maka Penggugat dirugikan
dengan terbitnya SHGB No.3913 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 20
Desember 2005 dan SHGB No.3927/HGB/Helvetia tanggal 14 Desember
2009, Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor
:114-550.2-22-2005, tanggal 09 Desember 2005 terdaftar atas nama PT.
Nusa Inti Prima Pratama dengan Surat Ukur masing-masing Nomor :
104/Helvetia/2005 tanggal 19 Desember 2005 dan Nomor :
147/Helvetia/2008 tanggal 14 Desember 2009 … dst-nya ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim
yang terhormat untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum SHGB
No.3913 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 20 Desember 2005 dan SHGB
No.3927/HGB/Helvetia tanggal 14 Desember 2009, Surat Keputusan
Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor :114-550.2-22-2005,
tanggal 09 Desember 2005 terdaftar atas nama PT. Nusa Inti Prima
Pratama dengan Surat Ukur masing-masing Nomor : 104/Helvetia/2005
tanggal 19 Desember 2005 dan Nomor : 147/Helvetia/2008 tanggal 14
Desember 2009;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila demikian yang didalilkan dan
dimintakan oleh Penggugat dalam dalil Posita dan Petitum gugatannya aquo
yang intinya dapat di asumsi- kan Penggugat menilai bahwa penerbitan
sertipikat di atas dilakukan menyalahi ketentuan hukum sehingga harus
dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka dengan demikian secara
juridis telah nyata bahwa tindakan Badan Pertanahan Kota Medan dan
Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara dimaksud, secara prosedur hukum
sah terkualifisir sebagai suatu keputusan (beschikking) Tata Usaha Negara
yang bersifat Konkrit, Individual dan Final (Vide Pasal 1 angka 3 Undang-
undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004) ;
- Bahwa maka dengan demikian, gugatan Penggugat aquo adalah merupakan
suatu gugatan yang sudah termasuk mengenai sengketa Keputusan Tata
Usaha Negara (TUN) sebagaimana secara litigatif ada diatur dalam Undang-
undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004,
karenanya secara juridis merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 85 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini DAN BUKAN
menjadi yuridiksi/kewenangan Peradilan Umum (ic. Pengadilan Negeri
Medan), untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Medan dalam amar putusannya agar menyatakan Pengadilan
Negeri Medan tidak berwe-nang dalam memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini ;
- Bahwa untuk mendukung dalil-dalil hukum yang telah Tergugat-VI
kemukakan di atas, perkenankanlah Tergugat-VI mengemukakan
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 321 K/Sip/1978
tanggal 31 Januari 1981, yang kaidah pertimbangan hukumnya
menyebutkan sebagai berikut :
---- “ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan Surat Hak
Milik (ic.Tanda Bukti Hak/Sertipikat) yang telah dikeluarkan oleh
instansi lain “. ----
- Bahwa dengan demikian, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis
Hakim yang me- meriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk
menyatakan : Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili
Perkara Ini ;
Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat-VI kemukakan pada bagian
Eksepsi Kompetensi Absolut di atas, dengan mempedomani ketentuan Pasal 77
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memutus terlebih dahulu
Eksepsi Kompetensi Absolut sebelum memeriksa, mengadili dan memutus
Pokok Perkara.
B. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihaknya (Plurium Litis
Consortium).
- Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember
2014 yang di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan
register Perkara Nomor : 592/PDT.G/2014/PN-Mdn yang telah
menggugat secara kolektif Universitas Negeri Medan (UNIMED), Prof.
Drs. Batusonak Panjaitan, PT. Nusa Inti Prima Pratama, Pemerintah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 86 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur
Sumatera Utara, Cq. Walikota Medan, Cq. Camat Medan Sunggal,
Menteri Hukum dan HAM, Cq. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota
Medan, Cq. Indra Sakti Tarigan, S.H Notaris di Medan dan PT. Nusaland,
masing-masing dan secara berturut-turut selaku Tergugat-I s/d Tergugat
VI adalah gugatan yang belum sempurna ;
- Bahwa hal tersebut di atas Tergugat-VI kemukakan mengingat Penggugat
dalam dalil gugatannya sama sekali tidak ada menyinggung pihak Badan
Pertanahan Kota Medan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor
Wilayah (Kanwil) Propinsi Sumatera Utara. Padahal secara struktural,
keberadaan kedua lembaga pertanahan tersebut sangat signifikan atau
menentukan, sehingga termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam
persoalan yang sedang diajukan Penggugat ;
- Bahwa secara prosedural, signifikansi peran Badan Pertanahan Kota
Medan adalah institusi penerbit sertipikat atas hak tanah sebagaimana
tersebut SHGB No.3913 Desa/ Kelurahan Helvetia tanggal 20 Desember
2005 dan SHGB No.3927/HGB/Helvetia tanggal 14 Desember 2009 atas
tanah masing-masing seluas + 125.400 M2 dan + 11.542 M2, terdaftar atas
nama PT. NUSALAND dahulu atas nama PT. NUSA INTI PRIMA dan
adapun Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam perkara
aquo, maka melalui Surat Keputusan Nomor : 114-550.222-2005, tanggal
09 Desember 2005 dan Nomor : 84-550.2-22-2007, tanggal 28
Desember 2007 adalah sebagai institusi vertikal yang menyetujui usulan
Badan Pertanahan Kota Medan dalam menerbitkan kedua Sertipikat Tanda
Bukti Hak atas tanah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan faktualita hukum demikian, maka gugatan Penggugat
semestinya ditujukan kepada Badan Pertanahan Kota Medan dan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Propinsi Sumatera
Utara sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, mengingat kapasitas
kedua institusi pemerintah tersebut sangat menentukan secara struktural
dalam proses penerbitan suatu Keputusan Hak atas Tanah yang secara de
facto dan de jure terdaftar atas nama Tergugat-VI ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 87 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
- Bahwa lagipula, adanya kewajiban hukum bagi Penggugat untuk
mengikutsertakan Badan Pertanahan Kota Medan dan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Propinsi Sumatera
Utara sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan
kehendak Penggugat sendiri notabene secara tertulis telah dinyatakannya
kepada pihak Kuasa Hukum sebagaimana tersebut Surat Kuasa Khusus
tertanggal 05 Agustus 2014, sehingga merupakan suatu yang inkonsisten
serta menyim- pang bila Penggugat melalui Kuasa hukumnya tidak
menjalankan hal tersebut ;
- Bahwa oleh karena Penggugat di dalam Gugatannya sama sekali tidak
mengikut sertakan Badan Pertanahan Kota Medan dan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Propinsi Sumatera
Utara sebagai Pihak Tergugat di dalam perkara ini, maka secara yuridis
gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil dari suatu
gugatan, oleh karenanya patut bagi Yth. Majelis Hakim yang menerima,
mengadili dan memutus perkara ini menyatakan Gugatan Penggu- gat
tidak dapat diterima ;
C. Gugatan Penggugat mengenai Objek Gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur
Libel)
- Bahwa yang dijadikan Penggugat sebagai objek gugatan dalam perkara
ini adalah SHGB No.3913 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 20 Desember
2005, Surat Ukur No.104/ Helvetia/2005 tanggal 19 Desember 2005 seluas +
125.400 M2 dan SHGB No.3927 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 14
Desember 2009, Surat Ukur No.147/Helvetia/2008 tanggal 14 Desember
2009 seluas + 11.542 M2, keduanya terdaftar atas nama PT. Nusa Inti
Prima Pratama, yang masing-masing terletak di Jalan Asrama/Jalan
Gaperta, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia dan Jalan
Pembangunan/Jalan Gaperta, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa padahal, dalam kaitannya dengan tanah terperkara sebagaimana
SHGB No.3913 dan SHGB No.3927 Desa/Kelurahan Helvetia tersebut di
atas, pemegang alas haknya sudah mengalami perubahan ke atas nama PT.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 88 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
NUSALAND, sehingga dengan adanya fakta demikian maka jelas dan nyata
SHGB No.3913 dan SHGB No.3927 Desa/ Kelurahan Helvetia tidak lagi
dapat disebut terdaftar atas nama PT. Nusa Inti Prima Pratama
sebagaimana dalil Penggugat ;
- Bahwa faktualita demikian, secara yuridis jelas menunjukkan bahwa
ternyata Peng- gugat sebenarnya tidak mengerti dan memahami
keadaan serta kondisi riil objek gugatan yang sedang digugatnya,
sehingga tindakan Penggugat yang tetap mencan- tumkan SHGB
No.3913 dan SHGB No.3927 Desa/Kelurahan Helvetia dengan pemegang
hak terdaftar ke atas nama PT. Nusa Inti Prima Pratama sebagai objek
gugatannya adalah bukti faktual ketidakpahaman Penggugat, sehingga
menyebabkan kerancuan serta kekeliruan (rechtsdwaling) ;
- Bahwa tindakan Penggugat yang tetap menyebutkan SHGB No.3913 dan
SHGB No.3927 Desa/Kelurahan Helvetia dengan nama pemegang hak PT.
Nusa Inti Prima Pratama sebagai objek gugatannya adalah merupakan
tindakan spekulatif akibat ketidakpahamannya mengenai faktualita objek
sengketa yang digugatnya ;
- Bahwa oleh karena itu, dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam
perkara aquo adalah Kabur (Obscuur Libel) atau tidak cermat dalam
membuat suatu gugatan, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis
Hakim yang terhormat dalam memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini, kiranya berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1149
K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976) ;
D. Gugatan Penggugat Telah Melampaui Tenggang Waktu Pengajuan
Gugatan.
- Bahwa secara yuridis, pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara
aquo adalah suatu hal yang telah melewati batas waktu (kadaluarsa),
karena diukur dengan waktu pengajuan gugatan Penggugat yakni pada
tanggal 12 Desember 2014, maka tindakan Penggugat yang
mempersoalkan SHGB No.3913 dan SHGB No.3927 Desa/Kelurahan
Helvetia yang telah ada dan diketahuinya sejak lama bertentangan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 89 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur di dalam
Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :
----“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh
tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,
maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat
lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)
tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan
secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat
tersebut ” -----------------------------
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka secara limitatif
jelas dan nyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat aquo adalah
merupakan gugatan notabene tidak lagi memiliki dasar hukum, karena
diajukan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sangat
beralasan hukum Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di
terima ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember
2014 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15
Desember 2014 adalah gugatan yang telah melewati tenggang waktu
pengajuan suatu gugatan ;
E. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum sebagai Penggugat
(Eksepsi
Disqualifikatoir).
- Bahwa dasar Penggugat di dalam mengajukan gugatannya adalah
adanya hubungan hukum dirinya dengan Kromo Karno berdasarkan Surat
Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/04 tertanggal 8 September 2004
dan Silsilah Keluarga tertanggal 30 Oktober 2002, sehingga berhak
mewarisi sebidang tanah seluas 11.091 M2 sebagaima tersebut Surat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 90 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Keterangan Tanah (SKT) No.79102/A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974
yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Derah Kabupaten Deli serdang ;
- Bahwa namun, di dalam Petitum gugatannya halaman 23 angka 10,
Penggugat justru meminta Tergugat-III (ic. PT. Nusa Inti Prima Pratama)
melalui Majelis Hakim Pengadi- lan Negeri Medan untuk mengembalikan
kepada dirinya asli dari Surat Keterangan Tanah (SKT) No.79102/A/I/27
tertanggal 12 Oktober 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Derah
Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa fakta tersebut di atas jelas dan nyata menunjukkan bahwa
Penggugat sebenarnya tidak memiliki kapasitas hukum dalam
mengajukan gugatan aquo, karena faktualita mengenai dasar hukum hak
Penggugat atas tanah objek perkara hanya berdasarkan pengakuan
sepihak yang tidak dapat diyakini kebenarannya, notabene hal tersebut
tercermin dari permintaan Penggugat pada petitum angka 10 gugatannya
agar Tergugat-III (PT. Nusa Inti Prima Pratama) mengembalikan asli Surat
Keterangan Tanah (SKT) No.79102/A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974
kepada Penggugat ;
- Bahwa hal tersebut jelas bertolak belakang dengan logika yang sehat,
karena tidak mungkin asli dari Surat Keterangan Tanah (SKT)
No.79102/A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974 tersebut ada pada pihak lain
dalam hal ini PT. Nusa Inti Prima Pratama (Tergugat-III), apabila benar
Penggugat mempunyai hubungan hukum atau memiliki hak atas tanah
objek perkara ;
- Bahwa lebih dari itu, andaikatapun benar (quadnoon) Surat Keterangan
Tanah (SKT) No.79102/A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974 tersebut ada
pada PT. Nusa Inti Prima Pratama (Tergugat-III), hal tersebut tentulah
suatu bukti bahwa sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Tanah
(SKT) No.79102/A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974 yang diklaim
Penggugat sebagai hak dari pewarisnya bernama Alm. Kromo Karno,
telah terjadi peralihan hak sehingga tidak lagi merupakan hak dari Alm.
Kromo Karno atau siapapun yang mengaku ahli warisnya ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 91 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat dalam gugatan a quo, dengan
alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat
tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio”, maka gugatan
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat-VI
kemukakan pada bagian Eksepsi di atas, maka sangat beralasan hukum bagi
Majelis Hakim yang ter- hormat dalam memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini untuk : “ Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
(Niet Onvanklijk Verklaart) “.
DALAM POKOK PERKARA.
DALAM KONPENSI.
– Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat-VI kemukakan pada bagian
Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis agar tidak diulangi lagi, mohon
dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali pada bagian pokok perkara
sebagai berikut di bawah ini :
– Bahwa Tergugat-VI secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang
dikemukakan Penggu- gat baik dalam Posita maupun Petitum gugatannya,
sepanjang tidak ada hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini ;
– Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 alinea ke 4
bersambung ke halaman 2 s/d 3 alinea ke 1 dan 3 yang pada pokoknya
menerangkan suatu silsilah terkait hubungan hukum dirinya dengan Alm.
Salim Kromo Karno Als. Kromo Karno sebagai ahli waris berdasarkan Surat
Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/04 tertang- gal 8 September 2004
dan Silsilah Keluarga tertanggal 30 Oktober 2002 yang masing-masing
ditandatangani oleh Kepala Desa Bandingan serta diketahui Camat
Bawang, Kabupaten Banjar Negara, Propinsi Jawa Tengah sehingga berhak
mengajukan gugatan dalam perkara ini atas harta warisan Alm. Salim
Kromo Karno Als. Kromo Karno berupa sebidang tanah seluas 11.091 M2
(Sebelas ribu sembilan puluh satu meter persegi) sebagaimana tersebut
Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deli Serdang Nomor : 79102/A/I/27 tanggal 12 Oktober 1974,
sebidang tanah mana setelah meninggalnya Kromo Karno pada tanggal 22
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 92 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Mei 1975, maka sejak 1979 s/d tahun 2006, Penggugat telah menguasai
tanah dengan cara memagar dan menanami nya dengan berbagai jenis
pohon…dstnya, adalah merupakan dalil yang keliru (Rechtsdwaling),
tidak berdasar atas hukum dan bahkan menyesatkan (fallacy), dengan
argumentasi hukum sebagai berikut :
d. Bahwa perlu ditegaskan, terkait klaim Penggugat dirinya memiliki hubungan
hukum dengan Alm. Kromo Karno dalam perkara aquo, maka apapun
bentuknya tidak memiliki kaitan hukum terhadap kapasitas Tergugat-VI
selaku pemegang hak atas tanah objek perkara yang notabene sebab
perolehannya menjadi hak Tergugat-VI telah dilakukan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku (rechtens) ;
e. Bahwa akan tetapi, karena dalil Penggugat ada menyebutkan bahwa
kapasitas diri- nya adalah sebagai ahli waris dari Kromo Karno
didasarkan pada Silsilah Keluarga tertanggal 30 Oktober 2002 dan Surat
Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/04 tertanggal 8 September 2004
yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala Desa Bandingan serta
Camat Bawang, Kabupaten Banjar Negara, Propinsi Jawa Tengah,
maka terhadap hal tersebut perlu Tergugat-VI bantah dan klarifikasi agar
tidak semakin menyesatkan ;
f. Bahwa klaim Penggugat sebagai ahli waris dari Kromo Karno hanyalah
merupakan rangkaian cerita tidak berdasarkan fakta dan tidak dapat
diyakini akan kebenarannya, yang sengaja dibuat Penggugat untuk
maksud dan tujuan tidak baik dalam kaitannya dengan tanah objek
perkara, karena sepanjang klaim Penggugat atas hubungan dirinya dengan
Alm. Kromo Karno didasarkan pada adanya Silsilah Keluarga tertanggal 30
Oktober 2002 dan Surat Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/04
tertanggal 8 September 2004, maka secara hukum dapat dipastikan
keberadaan dokumen tersebut tidak berlaku sebagai bukti hak kewarisan ;
g. Bahwa faktualita demikian dapat Tergugat-VI tegaskan, dikarenakan
eksistensinya dalam menerangkan suatu peristiwa hukum, tidak sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana maksud Surat
Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria Depdagri No.Dpt/12/63/12/69
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 93 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan,
dan Pasal 111 ayat (1) huruf C butir 4 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah ;
h. Bahwa oleh karena itu, maka secara yuridis keberadaan surat-surat berupa
Silsilah Keluarga tertanggal 30 Oktober 2002 dan Surat Keterangan Waris
Nomor : 593/292/IX/ 04 tertanggal 8 September 2004 tidak dapat dijadikan
sebagai suatu dokumen yang sah secara hukum atau dengan kata lain
cacat dengan sendirinya menurut hukum ;
i. Bahwa faktualita tersebut di atas, dipertegas berdasarkan adanya pernyataan
tertulis dari Saudara MOCHAMMAD selaku pihak yang menerangkan dan
menandatangani Silsilah Keluarga tertanggal 30 Oktober 2002 dan Surat
Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/ 04 tertanggal 8 September 2004
sewaktu dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Bandingan, Kecamatan
Bawang, Kabupaten Banjar Negara, Propinsi Jawa Tengah, dimana hal
yang melandasi pembuatan surat-surat tersebut hanya semata-mata
berdasar kan adanya Pengakuan sepihak dari Penggugat bahwa dirinya
adalah ahli waris dari Alm. Kromo Karno, tanpa disertai kelengkapan
dokumen yang disyaratkan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris,
sehingga tidak dapat dipastikan akan kebenarannya ;
j. Bahwa berdasarkan faktualita tersebut di atas serta dikaitkan dengan
ketentuan Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria Depdagri
No.Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian
Kewarganegaraan, dan Pasal 111 ayat (1) huruf C butir 4 Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah aquo, maka faktualita ketidakjelasan
serta cacat hukumnya surat berupa Silsilah Keluarga tertanggal 30
Oktober 2002 dan Surat Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/04
tertanggal 8 September 2004 yang men- dasari pengakuan Penggugat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 94 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
sebagai ahli waris dari Alm. Kromo Karno antara lain terurai dengan
argumentasi sebagai berikut :
1. Bahwa menurut ketentuan yang berlaku, Surat Keterangan Waris
adalah per- nyataan tertulis yang dibuat oleh para ahli waris dengan
kesaksian para saksi, dan secara administratif kemudian dibenarkan
atau dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal
Pewaris pada waktu meninggal dunia, yang dalam hal ini dibenarkan
atau dikuatkan oleh Lurah Helvetia dan Camat Medan Helvetia, Kota
Medan, Propinsi Sumatera Utara selaku perangkat pemerintahan yang
telah menyatakan kematian Alm. Salim Kromo Karno (ic.Penggugat)
sebagaimana tersebut formulir Pelaporan Kematian Nomor : 474.12/63
tanggal 03 Juni 2014 ;
2. Bahwa sementara, Surat Keterangan Waris yang didalilkan oleh
Penggugat sama sekali tidak mencerminkan ketentuan tersebut atau
dengan kata lain dibuat secara menyimpang diluar prosedur yang
berlaku, dimana surat keterangan di tandatangani sendiri oleh
perangkat pemerintahan desa tempat tinggal pihak yang mengaku
ahli waris alm. Kromo Karno (ic. Penggugat), yaitu oleh Kepala Desa
Bandingan dan Camat Bawang, Kabupaten Banjar Negara, Propinsi
Jawa Tengah ;
3. Bahwa selain itu, di dalam Surat Keterangan Waris Nomor :
593/292/IX/04 ter tanggal 8 September 2004, Alm. Kromo Karno
disebutkan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1975, sementara di
dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2014 yang
ditandatangani oleh Penggugat dan Formulir Pelaporan Kematian
Nomor : 474.12/63 tertanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah
Helvetia atas nama pelapor RADINAH sebagaimana berulangkali
didalilkan Penggugat dalam gugatannya aquo, Alm. Kromo Karno
disebutkan meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1975. Halmana jelas
menunjukkan suatu kerancuan faktual, padahal antara Penggugat (ic.
Soegirwo) dan Radinah sama-sama disebut sebagai ahli waris
Alm.Kromo Karno berdasarkan Surat Keterangan Waris yang di dalilkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 95 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Penggugat, atau dengan kata lain tidak mungkin terjadi kerancuan
mengenai fakta kematian Alm.Kromo Karno bila Penggugat dan
Radinah benar sebagai ahli waris ;
4. Bahwa lebih dari itu, keberadaan surat-surat yang menginformasikan
prihal kematian Alm. Kromo Karno serta pihak-pihak yang mengaku
sebagai ahli warisnya sangat jauh dengan fakta tanggal dan tahun
kematian Alm. Kromo Karno itu sendiri, yakni Alm. Kromo Karno
dinyatakan meninggal pada tahun 1975, akan tetapi secara tertulis
informasi prihal kematian Alm. Kromo Karno serta pihak-pihak yang
mengaku sebagai ahli warisnya tersebut baru muncul setelah + 30 tahun
dihitung dari Surat Keterangan Waris Nomor : 593/292/IX/04 tertanggal 8
September 2004 dan + 40 tahun dihitung dari adanya Formulir Pelaporan
Kematian Nomor : 474.12/63 tertanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan
oleh Kelurahan Helvetia ;
– Bahwa dengan demikian, telah nyata dan jelas sebenarnya Penggugat tidak
memiliki dasar hukum apapun dalam mengajukan gugatan perkara aquo,
karena kapasitas Peng- gugat bukan sebagai ahli waris sesuai maksud
Pasal 833 KUHPerdata, sehingga gugatan yang diajukannya pastilah
dilandasi suatu itikad tidak baik, yang di dalam istilah hukum merupakan
bagian praktik vexatious litigation yakni, tindakan hukum yang diajukan
dengan mengenyampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk
mengganggu atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam
bentuk gugatan yang sembrono, bersifat membebani, serta diajukan tanpa
alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut. Vexatious
litigation merupakan tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan
proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak
yang mengajukannya, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
a. Bahwa meskipun pengajuan gugatan a quo merupakan upaya yang
diperbolehkan menurut hukum, akan tetapi upaya hukum harus dilakukan
dengan itikad baik (good faith) agar upaya tersebut tidak tergolong kedalam
praktik vexatious litigation, dimana lembaga peradilan malah digunakan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 96 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
sebagai alat oleh orang yang hanya bermaksud mengguna- kan lembaga
peradilan untuk mengganggu dan menekan pihak lawan ;
b. Bahwa selain faktualita sebagaimana terurai di atas, indikator adanya itikad
buruk dan vexatious litigation antara lain yaitu berkaitan dengan tindakan
Penggugat yang meng- ajukan gugatan a quo secara sembrono, yaitu
dengan tidak mengikutsertakan pihak yang patut digugat seperti Badan
Pertanahan Nasional Kota Medan dan Badan Pertanahan Nasional
Kantor Wilayah (Kanwil) Propinsi Sumatera Utara sebagai Pihak di dalam
pekara a quo ;
c. Bahwa terkait itu, Penggugat juga sama sekali tidak mengikutsertakan
RADHINAH selaku Pihak Penggugat dalam perkara aquo, padahal antara
Penggugat (ic. Soegirwo) dengan RADINAH sama-sama disebut sebagai
ahli waris Alm.Kromo Karno berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor
: 593/292/IX/04 tertanggal 8 September 2004 notabene secara yuridis
gugatan demikian cacat secara hukum (Vide Putusan MARI No.24
38/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 jo. Putusan MARI
No.537/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997) ;
d. Bahwa hukum acara yang secara umum berlaku dalam praktik peradilan
di Indonesia mengharuskan untuk mengikutsertakan seluruh pihak yang
berkepentingan dalam sebuah perkara, yang mana seharusnya
Penggugat mengikutsertakan Badan Per- tanahan Nasional Kota
Medan dan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah (Kanwil)
Propinsi Sumatera Utara notabene selaku pihak yang ber- wenang
menerbitkan serta menyetujui penerbitan sertipikat tanah objek perkara ;
e. Bahwa demikian pula halnya dalam perkara a quo, Penggugat juga
seharusnya meng- ikutsertakan RADINAH sebagai Penggugat, karena
keberadaannya sejajar dengan Penggugat selaku pihak yang disebut oleh
Penggugat ahli waris dari Alm. Kromo Karno yang tentunya memiliki bagian
hak bila ada harta yang diwariskan oleh pewarisnya ;
f. Bahwa namun, Penggugat dalam gugatannya a quo tidak menyelaraskan
gugatannya dengan hukum acara yang secara umum telah berlaku dalam
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 97 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
praktik peradilan di Indonesia tersebut, sehingga menunjukkan gugatan a
quo diajukan Penggugat dengan sembrono dan dengan itikad tidak baik ;
g. Bahwa hal yang lebih substantib, Penggugat terkesan telah berspekulasi
terkait tindakan- nya menggunakan surat-surat berupa Silsilah Keluarga
tertanggal 30 Oktober 2002 dan Surat Keterangan Waris Nomor :
593/292/IX/04 tertanggal 8 September 2004 sebagai dasar hukum dalam
mengajukan gugatan perkara aquo, padahal sebagaimana uraian di atas
statusnya adalah tidak jelas secara hukum, sehingga tidak dapat dijadikan
sebagai pegangan dalam membuktikan adanya hubungan hukum yang
pasti antara Penggugat dengan Alm. Kromo Karno untuk mewarisi sebagian
tanah objek perkara ;
h. Bahwa oleh karena itu, patut diduga pada dasarnya tiada maksud lain dari
Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, selain untuk kepentingan
sesaat agar perkara aqou memberikan atau menghasilkan konpensasi
tertentu berupa hak maupun materi berdasarkan kemungkinan adanya
tawar menawar (bargaining) antara Penggugat dengan para pihak yang
digugatnya terlebih Tergugat-VI selaku pemegang hak atas tanah objek
perkara ;
i. Bahwa konsekuensi atas gugatan demikian serta untuk menjaga nama
baik dari badan peradilan Indonesia dalam mewujudkan Keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sudah selayaknya
gugatan a quo harus dinyatakan ditolak karena diajukan dengan itikad
buruk yang merupakan wujud dari praktik vexatious litigation ;
– Bahwa adapun terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 s/d
halaman 7 bersambung ke halaman 8 alinea ke 1 dan 2 yang pada
pokoknya Penggugat telah mengkontruksikan faktualita bahwa proses
perolehan hak atas tanah sebagaimana tersebut SHGB Nomor :
3913/HGB/Helvetia tanggal 09 Desember 2009 dan SHGB Nomor :
3927/HGB/Helvetia tanggal 14 Desember 2009 yang dilakukan oleh
Tergugat-I s/d Tergugat-VI khususnya terkait SHGB Nomor :
3927/HGB/Helvetia tanggal 14 Desember 2014 yang objek tanahnya seluas
11.542 M2 notabene di dalamnya terdapat tanah kepunyaan Penggugat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 98 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
seluas 9.310 M2 adalah suatu bentuk penguasaan atas tanah yang
diperoleh melalui suatu proses perbuatan melawan hukum…dstnya,
sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh
warisannya terhadap semua orang yang meng- uasainya dengan alas hak
maupun tanpa alas hak, adalah merupakan dalil yang keliru
(Rechtsdwaling) dan tidak berdasar atas hukum, dengan argumentasi
hukum sebagai berikut :
a. Bahwa tanah sebagaimana tersebut Sertipikat Hak Guna Bangunan
No.3913 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 20 Desember 2005, Surat Ukur
No.104/Helvetia/2005 tanggal 19 Desember 2005 seluas + 125.400 M2 dan
Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3927 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal
14 Desember 2009, Surat Ukur No.147/ Helvetia/2008 tanggal 14 Desember
2009 seluas + 11.542 M2, keduanya atas nama Tergugat-VI (PT.
NUSALAND) dahulu atas nama Tergugat-III (PT. Nusa Inti Prima
Pratama), yang masing-masing terletak di Desa/Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, adalah
SHGB yang diperoleh Tergugat-VI dari Tergugat-III sesuai prosedur
hukum yang berlaku (rechtens) ;
b. Bahwa sementara itu, mengenai klaim Penggugat berhak atas tanah seluas
9.310 M2, sebagian tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3927
Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 14 Desember 2009 seluas + 11.542 M2,
jelas merupakan hal yang keliru dan menyesatkan (fallacy), karena
sepanjang mengenai tanah seluas 9.310 M2 notabene dalam dalil
gugatannya disebut Penggugat berasal dari sebagian tanah milik Alm.
Salim Kromo Karno Als. Kromo Karno seluas 11.091 M2 berdasarkan Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli
Serdang Nomor : 79102/A/I/27 tanggal 12 Oktober 1974, maka terdapat
fakta hukum yang terang dan jelas bahwa B.Hutasoit atas nama
Tergugat-I telah memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah dan
juga menerima kuasa dari pemilik tanah untuk dijual dengan ganti
rugi sebagai mana tersebut Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 1974
yang diketahui oleh Juman Hasan selaku Kepala Kampung Helvetia
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 99 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
yang mana foto copynya telah dilihat dan diperiksa sesuai asli oleh
NUR ENY GINTING, SH selaku Notaris tertanggal 5 Juli 1993 ;
c. Bahwa di dalam Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 1974 tersebut di atas,
ter-cantum dengan jelas nama Kromo Karno Als. Salim Kromo
Karno dengan inisial “Salim” pemilik tanah seluas 11.091 M2
sebagai salah seorang pemberi kuasa untuk menjual tanah yang
diusahai dan dikuasainya dengan suatu ganti rugi kepada B.
Hutasoit tersebut ;
d. Bahwa secara yuridis, faktualita tentang adanya Surat Kuasa tertanggal
23 Juni 1974 tersebut diatas merupakan dasar hukum bagi Tergugat-I
(ic. B. Hutasoit) dalam menguasai dan mengusahai tanah objek perkara
termasuk didalamnya tanah seluas 9.310 M2 yang diklaim Penggugat
sebagai hak miliknya, notabene kemudian oleh Tergugat-I dilakukan
peralihan hak kepada Tergugat-III, dan hingga akhirnya tanah objek
perkara setelah di terbitkan bukti hak berupa SHGB No.3913 dan SHGB
No.3927 Desa/Kelurahan Helvetia, telah pula beralih haknya dari
Tergugat-III kepada Tergugat-VI (ic.PT.NUSALAND) melalui sebab jual
beli yang sah menurut hukum ;
e. Bahwa oleh karena itu, jelas dan nyata proses peralihan dan prolehan
hak atas tanah objek perkara yang saat ini telah menjadi hak Tergugat-
VI telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (rechtens),
sehingga jelas tindakan Penggugat yang telah mengajukan gugatan
dalam perkara aquo, maka selain dilakukan tanpa dasar hak yang jelas,
hal tersebut juga adalah merupakan suatu bentuk perbuatan itikad buruk
sebagai wujud dari praktik vexatious litigation ;
– Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 19 bersambung ke
halaman 20 alinea ke 1 dan 2 tentang Kualifikasi Perbuatan Tergugat-VI
pada pokoknya menyebutkan bahwa PENGUASAAN sebidang tanah objek
perkara seluas 136.942 M2 dengan alas hak 2 (dua) SHGB yang saat ini
dikuasai oleh Tergugat-VI hasil pengalihan hak dari Tergugat-III yang di
atasnya terdapat tulisan larangan masuk karena merupakan hak milik PT.
Nusaland, notabene di dalamnya terdapat tanah kepunyaan Penggugat
seluas 9.310 M2 adalah suatu bentuk penguasaan atas tanah yang diperoleh
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 100 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
melalui suatu proses perbuatan melawan hukum, sehingga dengan
sendirinya tidak mempunyai kekuatan secara hukum….dstnya adalah
merupakan dalil yang keliru (Rechtsdwaling) dan tidak berdasar atas
hukum, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
a. Bahwa tanah objek perkara sebagaimana tersebut Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.3913 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 20 Desember 2005,
Surat Ukur No.104/ Helvetia/2005 tanggal 19 Desember 2005 seluas +
125.400 M2 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3927
Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur
No.147/Helvetia/2008 tanggal 14 Desember 2009 seluas + 11.542 M2, yang
masing-masing terletak di Desa/Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, keduanya adalah bukti hak
tanah yang terdaftar atas nama Tergugat VI (ic. PT. NUSALAND),
notabene diperoleh Tergugat - VI dengan sebab yang sah secara hukum
yaitu berdasarkan jual beli dengan Tergugat – III (ic. PT. NUSA INTI PRIMA
PRATAMA) ;
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tanah Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.3913 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3927
Desa/Kelurahan Helvetia yang sebelumnya masing-masing tercatat atas
nama pemegang hak Tergugat-III (ic. PT. NUSA INTI PRIMA PRATAMA),
pada tahun 2012 dilakukan peralihan ke atas nama Tergugat-VI (ic. PT.
NUSALAND) ;
c. Bahwa faktualita tersebut di atas, menunjukkan perolehan hak atas tanah
yang saat ini dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-VI dilakukan sesuai
dengan prosedur hukum yang berlaku atau dengan kata lain tidak ada
persoalan hukum yang diabaikan atau dilanggar oleh Tergugat-VI,
sehingga terbantah dengan sendirinya dalil Penggugat yang
menyatakan Tergugat-VI telah melakukan perbuatan melawan hukum
dalam memperoleh hak atas tanah tersebut ;
d. Bahwa oleh karena alas hak (Rechtitel) Tergugat-VI dalam memperoleh
tanah tersebut di atas didasarkan pada hubungan Jual Beli antara
Tergugat-III dan Tergugat-VI yang dibuat dihadapan HUSTIATI, SH,
Notaris/PPAT di Medan, maka hal tersebut telah sah secara hukum
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 101 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
(Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.665 K/Sip/1979
tanggal 22 Juli 1980) ;
– Bahwa untuk mendukung dalil dan argumentasi hukum Tergugat-VI di atas,
perkenankan lah Tergugat -VI mengemukakan YURISPRUDENSI
MAHKAMAH AGUNG RI No.952 K/Sip/1974 tertanggal 27 Mei 1975, yang
pertimbangan hukumnya menyebutkan :
“ Jual-Beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUH
Perdata atau Hukum Adat ic. Jual Beli dilakukan menurut hukum adat
secara riel dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung “.
– Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah membuktikan bahwa
Tergugat-VI dalam perolehan hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan
No.3913 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 20 Desember 2005, Surat Ukur
No.104/ Helvetia/2005 tanggal 19 Desember 2005 seluas + 125.400 M2 dan
Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3927 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 14
Desember 2009, Surat Ukur No.147/Helvetia/2008 tanggal 14 Desember 2009
seluas + 11.542 M2, yang masing-masing terletak di Desa/Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah telah
sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga sangat beralasan
hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk tetap mempertahankan hak
Tergugat-VI tersebut, karena secara yuridis Tergugat-VI terkualifisir
sebagai pembeli yang beritikad baik yang senantiasa harus dilindungi
oleh hukum ;
– Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil hukum tersebut di atas,
perkenankanlah Tergugat-VI kembali mengemukakan beberapa
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI, sebagai berikut di bawah ini :
1. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NO.126 K/Sip/1962,
tanggal 9 Juni 1962, menyebutkan :
“ Pembeli tanah yang beritikad baik harus dilindungi “.
2. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NO.1221 K/Sip/1971,
tertanggal 9 Pebruari 1972, menyebutkan :
“ Pembeli yang beritikad baik dilindungi hukum “.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 102 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
– Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, adalah hak Tergugat-VI
untuk melakukan aktivitas apapun di atas tanah objek perkara sebagaimana
Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3913 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan
No.3927 Desa/Kelurahan Helvetia, termasuk membuat larangan tertulis yang
notabene bertujuan semata-mata untuk menjaga dan melindungi hak atas
tanah yang diperolehnya tersebut dari gangguan pihak lain ;
– Bahwa selain dari hal tersebut di atas, perlu Tergugat-VI kemukakan dalam dalil
Jawaban ini, bahwa Tergugat-VI dalam hal ini tidak pernah mempunyai
hubungan hukum apapun dengan Penggugat atas tanah objek yang
disengketakan, oleh karenanya baik langsung maupun tidak, Tergugat-VI tidak
pernah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) terhadap
Penggugat, sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya
halaman 21 dan dalil Petitum gugatannya halaman 23 angka 5 dan 13,
sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat menyatakan Tergugat-VI telah
melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) kepada
Penggugat ;
– Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa Tergugat-VI adalah merupakan
pemegang hak atas tanah sebagaimana tersebut Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.3913 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3927
Desa/Kelurahan Helvetia, karena penerbitan dan peralihan hak Sertipikat Hak
Guna bangunan atas nama Tergugat-VI aquo telah memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 19 Undang-undang
No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Jo. Peraturan
Pemerintah No.24 tahun 1974 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah), oleh
karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menya- takan tidak
berkekuatan hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3913 dan Sertipikat
Hak Guna Bangunan No.3927 Desa/Kelurahan Helvetia ;
– Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada bagian Posita
halaman 21 alenia 5 dan 6 bersambung ke halaman 22 yang pada pokoknya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 103 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para
Tergugat (Tergugat-I s/d Tergugat-VI, maka Penggugat telah mengalami
kerugian Materil dan Immateril, oleh karena itu Penggugat memohon kepada
Majelis Hakim supaya menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian
sebagaimana dalil gugatan Penggugat secara tanggung renteng kepada
Penggugat, adalah merupakan dalil yang keliru (Rechtsdwaling), karena
Tergugat-VI dalam hal ini tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun
dengan Penggugat ;
– Bahwa oleh karena itu, terhadap Uang Paksa (Dwangsom) yang
dimohonkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya aquo harus ditolak oleh
Majelis Hakim yang me- meriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebab
permohonan Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum ;
– Bahwa maka dengan demikian terhadap dalil Posita dan Petitum gugatan
Penggugat yang memohon supaya Pengadilan Negeri Medan meletakkan
Sita Jaminan (Con- servatoir Beslag) terhadap tanah objek perkara juga
harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini, sebab permohonan Sita Penggugat tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 261 R.Bg/227 H.I.R ;
– Bahwa selanjutnya terhadap dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat
yang memohon supaya menghukum Tergugat-I s/d Tergugat-VI untuk
membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini, hal tersebut harus
ditolak oleh Majelis Hakim, sebab gugatan Penggugat di dalam perkara ini
tidak didukung oleh bukti-bukti yang authentik sebagai- mana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 191 R.Bg/180 HIR ;
Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat-VI
kemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat-VI memohon
kehadapan Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa, mengadili, serta
memutuskan perkara ini kiranya berkenan : “ Menolak Gugatan Penggugat
Untuk Seluruhnya “.
DALAM REKONPENSI.
Segala sesuatu yang telah Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr kemukakan
pada bagian Konpensi di atas, secara mutatis mutandis agar tidak diulangi lagi,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 104 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali kedalam bagian
Rekonpensi sebagai berikut di bawah ini :
– Bahwa sebagaimana telah ditegaskan di dalam pokok perkara di atas,
Tergugat-VI dk/ Penggugat-VI dr adalah pemegang hak atas tanah
sebagaimana tersebut Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3913
Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 20 Desember 2005, Surat Ukur No.104/
Helvetia/2005 tanggal 19 Desember 2005 seluas + 125.400 M2 dan Sertipikat
Hak Guna Bangunan No.3927 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 14 Desember
2009, Surat Ukur No.147/Helvetia/2008 tanggal 14 Desember 2009 seluas +
11.542 M2, yang masing-masing terletak di Desa/Kelurahan Helvetia, Kecamatan
Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
– Bahwa adapun sebab perolehan hak atas tanah tersebut menjadi hak
Penggugat-VI dr/ Tergugat-VI dk berdasarkan hubungan jual beli hak atas
tanah dengan Tergugat-III (ic. PT. NUSA INTI PRIMA PRATAMA
sebagaimana tersebut Akta Jual Beli Nomor : 942/2012 tanggal 18 Oktober
2012 dan Akta Jual Beli Nomor : 941/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang
masing-masing dibuat dihadapan HUSTIATI, SH, Notaris/PPAT di Medan ;
– Bahwa secara yuridis, perolehan hak atas tanah tersebut di atas telah sesuai
prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku (rechtens) {Vide Pasal 1870
KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor : 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah} ;
– Bahwa lagipula, untuk menjamin legalitas hak Tergugat-VI dk/Penggugat-VI
dr atas sebidang tanah yang telah diperolehnya dari Tergugat-III (PT. NUSA
INTI PRIMA PRATAMA), maka Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr telah
mengajukan permohonan peningkatan hak balik nama terhadap kedua
Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas, sehingga tercatat dan terdaftar
ke atas nama PT. NUSALAND ;
– Bahwa oleh karena alas hak (Rechtitel) Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr
dalam mem- peroleh tanah yang terletak di Jln. Pembangunan, Kelurahan
Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan adalah didasarkan atas
Akta Jual Beli Nomor : 942/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dan Akta Jual Beli
Nomor : 941/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang masing-masing dibuat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 105 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
dihadapan HUSTIATI, SH, Notaris/PPAT di Medan, maka oleh karena itu Jual
Beli tersebut telah sah secara hukum (Vide Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI No.665 K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980) ;
– Bahwa sementara itu, di dalam mengajukan gugatan, Penggugat
dk/Tergugat dr telah mendalilkan kapasitas dirinya sebagai ahli waris dari
seseorang pemegang hak atas tanah seluas 11.091 M2 sebagaimana Surat
Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deli Serdang Nomor :79102/A/I/27 tertanggal 12 Oktober 1974
(ic. Alm. Kromo Karno) hanya berdasarkan bukti-bukti surat yang tidak jelas
kebenarannya menurut hukum, sehingga nyata suatu bentuk itikad tidak baik
dan terkualifisir sebagai praktik vexatious litigation ;
– Bahwa dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat
dk/Tergugat dr sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, terlebih lagi gugatan Penggugat dk/Tergugat dr tersebut telah
mengakibatkan tercemarnya nama baik Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr selaku
badan hukum atau perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia dengan spesifikasi usaha bidang properti, dan dalam
kapasitasnya demikian tidak pernah mempunyai permasalahan dengan pihak
lain, serta tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan
hukum yang berlaku ;
– Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas telah terbukti bahwa
Penggugat dk/ Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum
(Ontrecht Matigedaad) kepada Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
– Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat
dk/Tergugat dr di atas, sudah sewajarnya Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr
menuntut Penggugat dk/Tergu- gat dr untuk membayar ganti kerugian
kepada Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr, baik secara moril maupun secara
materil, yang perinciannya sebagai berikut :
a. Kerugian Moril.
Akibat telah tercemarnya nama baik Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr, yang
kesemuanya tidak dapat dinilai dengan jumlah apapun, akan tetapi mendekati
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 106 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
rasa keadilan bila dinilai dengan sejumlah uang, sebesar Rp.10.000.000.000,-
(Sepuluh milyar rupiah) ;
b. Kerugian Materil.
Akibat adanya gugatan Penggugat dk/Tergugat dr terhadap Tergugat-VI
dk/Penggugat-VI dr, sehingga Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr merasa telah
terganggu dalam menjalankan aktipitas usaha sehari-hari sebagaimana
mestinya, maka Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr telah mengalami kerugian
sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ;
– Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar gugatan balik (Rekonpensi) dari
Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr tidak nihil, maka dimohonkan kepada Majelis
Hakim yang terhormat kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan
(Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik Penggugat dk/Tergugat dr,
baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta meletakkan sita jaminan
terhadap objek terperkara ;
– Bahwa oleh karena gugatan balik (Rekonpensi) yang diajukan Tergugat-VI
dk/Penggugat - VI dr didasarkan dengan bukti hukum yang authentik sebagai-
mana dikehendaki Pasal 191 Rbg, maka sudah sewajarnya putusan dalam
perkara Rekonpensi ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada
Perlawanan, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbar bij Voorraad) ;
– Bahwa beradasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Penggugat dk/Ter- gugat dr terhadap Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr,
maka sudah sepatutnya Penggugat dk/Tergugat dr harus dihukum untuk
membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.50. 000.000,- (Lima puluh
juta rupiah) perhari apabila Penggugat dk/Tergugat dr lalai melak- sanakan
putusan dalam perkara ini ;
Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat-VI
dk/Penggugat-VI dr kemukakan pada bagian Rekonpensi di atas, dengan segala
kerendahan hati Tergugat-VI dk/ Penggugat-VI dr memohon kepada Majelis Hakim
Yang Terhormat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya
berkenan mengambil putusan hukum, sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
– Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 107 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Dalam Konpensi :
– Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Dalam Rekonpensi :
– Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonpensi) Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr
untuk seluruh nya ;
– Menyatakan Penggugat dk/Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan
hukum (Ontrecht Matigedaad) kepada Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr ;
– Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli antara Tergugat-VI
dk/Penggugat-VI dr dengan Tergugat-III sebagaimana tersebut Akta Jual
Beli Nomor : 941/2012 ter- tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan
HUSTIATI, SH, Notaris/PPAT di Medan ;
– Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3913
Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 20 Desember 2005, Surat Ukur
No.104/Helvetia/2005 tanggal 19 Desember 2005 seluas + 125.400 M2 dan
Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3927 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 14
Desember 2009, Surat Ukur No.147/Helvetia/2008 tanggal 14 Desember 2009
seluas + 11.542 M2, terdaftar atas nama PT. NUSALAND (ic. Tergugat-VI dk/
Penggugat-VI dr) yang masing-masing terletak di Desa/Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
– Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar ganti kerugian
kepada Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr, baik secara Moril maupun secara
Materil, yang perin- ciannya sebagai berikut :
a. Kerugian Moril.
Akibat telah tercemarnya nama baik Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr, yang
kesemuanya tidak dapat dinilai dengan jumlah apapun, akan tetapi mendekati
rasa keadilan bila dinilai dengan sejumlah uang, sebesar Rp.10.000.000.000,-
(Sepuluh milyar rupiah) ;
b. Kerugian Materil.
Akibat adanya gugatan Penggugat dk/Tergugat dr terhadap Tergugat-VI
dk/Penggugat-VI dr, sehingga Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr merasa telah
terganggu dalam menjalankan aktipitas usaha sehari-hari sebagaimana
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 108 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
mestinya, maka Tergugat-VI dk/Penggugat-VI dr telah mengalami kerugian
sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ;
– Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah
diletakkan dalam perkara ini ;
– Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar Uang Paksa
(Dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) perhari apabila
Penggugat dk/Tergugat dr lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
– Menyatakan putusan dalam perkara rekonpensi ini dapat dijalankan dengan
serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbar bij
Voorraad) ;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
– Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar segala biaya-biaya
yang timbul dalam perkara ini ;
S u b s i d a i r :
Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon diputus
dengan putusan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono);
Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan
Negeri Medan Nomor : 592/PDT.G/2015/PN.MDN,tanggal 28 Oktober 2015
telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
M E N G A D I L I
DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI
untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM REKONPENSI
1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I
Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat II Rekonpensi/Tergugat
VI Konpensi untuk sebahagian ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 109 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli antara Penggugat II
Rekonpensi/Tergugat VI Konpensi dengan Tergugat III Konpensi
sebagaimana tersebut Akta Jual Beli Nomor : 941/2012 tertanggal 18
Oktober 2012 yang dibuat dihadapan HUSTIATI, SH., Notaris/PPAT di
Medan ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Guna Bangunan No.
3927 Desa/Kelurahan Helvetia tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur
No. 147/Helvetia/2008 tanggal 14 Desember 2009 seluas ± 11.542 M2,
terdaftar atas nama PT. NUSALAND, yang terletak di Desa/Kelurahan
Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera
Utara;
5. Menolak gugatan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat VI Konpensi
untuk selebihnya ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (Empat ratus delapan puluh enam
ribu rupiah) ;
Menimbang bahwa setelah membaca Relaas pemberitahuan putusan
Pengadilan Negeri Nedan nomor 592/Pdt.G/2014/PN.Mdn,yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Belinun Sembiring,SH Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Medan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari
2016,telah memberitahukan dengan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan
tersebut kepada Terbanding IV semula Tergugat IV ;
Menimbang bahwa setelah membaca Relaas pemberitahuan putusan
Pengadilan Negeri Nedan nomor 592/Pdt.G/2014/PN.Mdn,yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Belinun Sembiring,SH Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Medan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari
2016,telah memberitahukan dengan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan
tersebut kepada Terbanding V semula Tergugat V ;
Menimbang bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor
181/2015 yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI.SH .,MM Panitera Pengadilan
Negeri Medan , yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat , pada tanggal 29 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 110 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
592/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 28 Oktober 2015, permohonan banding mana
telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding I semula Tergugat I pada
tanggal 8 Juni 2016,kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27
April 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 16 Februari
2016,kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 25 Januari
2016,kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 27 Mei 2016 dam
kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 21 Januari 2016 sesuai
dengan akta pemberitahuan pernyataan banding nomor:
592/Pdt.G/2014/PN.Mdn; yang dibuat dan ditanda tangani oleh BELINUN
SEMBIRING,SH Jurusita Pengadilan Negeri Medan ;
Menimbang bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Oktober 2015,
yang diterima oleh EDDY SANGAPTA SINUHAJI,SH.,MH wakil Panittera
Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2016, dan memori banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula
Tergugat I pada tanggal 27 Juni 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II
pada tanggal 30 Juni 2016 , kepada Terbanding III semula Tergugat III pada
tanggal 28 Juli 2016,kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal
30 Juni 2016,kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 27 Juni
2016 dam kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 11 Juli 2016
sesuai dengan akta pemberitahuan pernyataan banding nomor
:592/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dibuat dan ditanda tangani oleh BELINUN
SEMBIRING,SH Jurusita Pengadilan Negeri Medan ;
Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Kuasa hukum
Pembanding semula Penggugat tersebut Kuasa hukum Terbanding VI semula Tergugat VI H. AYUB, SH.MH, TARMIN, SH.MH, SURIONO, SH, M. JAHURI, SHI.MH, M. CITRA RAMADHAN, SH.MH DAN M. FAISAL, SH.MH Advokat /Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Prof.H.M.Yamin SH/Bukit Barisan Dalam No.8-Q Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2015 telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Juli 2016 dan
telah diterima TAVIP DWIYATMIKO,SH.,MH Penitera Pengadilan Negeri Medan
pada tanggal 14 Juli 2016 dan kontra memori banding tersebut telah
diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Kuasa Hukum Pembanding
semula Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2016,kepada Terbanding I semula
Tergugat I pada tanggal 22 Agustus 2016, kepada Terbanding II semula
Tergugat II pada tanggal 15 Agustus 2016,kepada Terbanding III semula
Tergugat III pada tanggal 1 Agustus 2016,kepada Terbanding IV semula
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 111 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Tergugat IV pada tanggal 16 Agustus 2016 dan kepada Terbanding V semula
Tergugat V pada tanggal 16 Agustus 2016,sesuai dengan akta nomor
:592/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dibuat dan ditanda tangani oleh BELINUN
SEMBIRING,SH Jurusita Pengadilan Negeri Medan ;
Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat , Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat
III telah mengajukan kontra memori banding dan telah diterima oleh TAVIP
DWIYATMIKO,SH.,MH panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1
Agustus 2016 dan kontra memori banding tersebut telah
diserahkan/diberitahukan secara resmi oleh BELINUN SEMBIRING,SH Jurusita
Pengadilan Negeri Medan, kepada Pembanding semula Penggugat pada
tanggal 29 Agustus 2016,kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal
22 Agustus 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23
Agustus 2016,kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 29
Agustus 2016,kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 22
Agustus 2016,dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 22
Agustus 2016 sesuai dengan akta nomor :592/Pdt.G/2014/PN.Mdn;
Menimbang bahwa setelah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari
berkas sesuai akta nomor :592/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dibuat dan
ditandatangani oleh BELINUN SEMBIRING,SH Jurusita Pengadilan Negeri
Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat pada tanggal 7 Juni 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I
pada tanggal 8 Juni 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada
tanggal 27 April 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal
19 Mei 2016, kepada Terbanding IV semula tergugat IV pada tanggal 10 Juni
2016, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 9 Juni 2016 dan
kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 27 Mei 2016 yang
menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah
tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara, diberi
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan
Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 112 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Menimbang bahwa, tentang alasan atau keberatan yang termuat dalam
memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut pada pokonya
sebagai berikut :
1. Bahwa Majelis hakim telah keliru menyatakan surat keterangan waris
Nomor : 593/ 292/IX/04 tertanggal 08 September 2004 cacat hukum dan
tidak berkekuatan hukum hanya dikarenakan surat pernyataan yang
dibuat oleh Mochammad pada tanggal 18 januari 2015.
Bahwa surat keterangan waris Nomor : 593/ 292/IX/04 tertanggal 08
September 2004 (vide bukti P-2) dikeluarkan dan ditandatangani oleh
kepala desa bandingan lama bernama Mochammad dan ditandatangani
oleh camat Bawang yang menerangkan bahwa Soegirwo adalah
ahliwaris dari Kromo Karno.
Bahwa surat keterangan waris Nomor : 593/ 292/IX/04 tertanggal 08
September 2004 (vide bukti P-2), sebelum ditandatangani oleh camat
Bawang sudah terlebih dahulu dilakukan proses administrasi yang ketat
terhadap kebenarannya khususnya keterangan para saksi sehingga
camat Bawang menandatangani surat keterangan waris tersebut dan
tentunya surat keterangan waris Nomor : 593/292/IX/04 tertanggal 08
september 2004 telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
Bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat keterangan waris Nomor :
593/ 292/IX/04 tertanggal 08 September 2004 (vide Bukti P-2) yang
dikeluarkan Mochammad Kepala Desa Bandingan dan camat Bawang
telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh Kepala desa
Bandingan yang baru dan diketahui oleh camat Bawang pada tanggal 10
Juni 2014 telah mengeluarkan surat keterangan nomor : 593/
236/Bdn/2014 tanggal 10 Juni 2014 (vide bukti P-5) menerangkan surat
keterangan waris Nomor : 593/ 292/IX/04 tertanggal 08 September 2004
(vide bukti P-2) benar adanya dan Soegirwo adalah ahliwaris dari Salim
Kromo Karno.
Bahwa selanjutnya oleh Mochammad mantan kepala desa lama pada
tanggal 18 Januari 2015 (vide bukti T.III-5) telah membuat surat
pernyataan pribadi menyebutkan surat keterangan waris Nomor : 593/
292/IX/04 tertanggal 08 September 2004 (vide bukti P-2) yang pernah
dikeluarkannya menyebut pada saat penerbitannya tidak didukung
dengan surat-surat yang hanya semata-mata pengakuan dari Penggugat
yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan oleh Tergugat –III surat
pernyataan tersebut telah dijadikan sebagai bukti dengan tanda bukti
T.III-5.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 113 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Bahwa dengan adanya surat pernyataan dari Mochammad tertanggal 18
januari 2015, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah menjadikan
sebagai pertimbangan hukumnya dalam menolak Gugatan Penggugat
dan menyatakan surat keterangan waris Nomor : 593/ 292/IX/04
tertanggal 08 September 2004 (vide bukti P-2) tidak mempunyai kekuatan
hukum (vide halaman 131 dan 132 putusan perkara Nomor : 592/Pdt.G/
2014/PN-Mdn).
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru menyatakan
surat keterangan waris Nomor : 593/ 292/IX/04 tertanggal 08 September
2004 (vide bukti P-2) tidak mempunyai kekuatan hukum hanya
didasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh kepala desa lama yang
bernama Mochammad yang nota bene sekarang bukan lagi kepala desa
Bandingan.
Bahwa surat keterangan waris Nomor : 593/ 292/IX/04 tertanggal 08
September 2004 yang dahulu dikeluarkan oleh Mochammad selaku
kepala desa bandingan masa itu, diketahui oleh camat Bawang yang
finishingnya (akhir) pengeluaran surat keterangan waris baru dianggap
sah apabila ditandatangani oleh camat, artinya surat keterangan waris
tidak dapat dikeluarkan tanpa diketahui oleh seorang camat, dan oleh
karenanya surat keterangan waris tersebut diatas telah sesuai dengan
ketentuan hukum, sebaliknya surat pernyataan yang dibuat oleh
Mochammad pada tanggal 18 januari 2015 (vide bukti T.III-5) sendirilah
yang seharusnya tidak mempunyai kekuatan hukum.
Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Mochammad tertanggal 18
Januari 2015 tidak ada satupun kalimat yang menyebut Soegirwo bukan
ahliwaris Kromo Karno, hanya saja menyebut pada saat penerbitan tidak
memperlihatkan surat-surat pendukung dan hanya pengakuan dari
Soegirwo.
Bahwa oleh karena Mochammad bukan lagi kepala desa Bandingan dan
telah berakhir masa jabatannya pada tahun 2004, maka ianya tidak
berhak lagi membuat surat pernyataan terhadap surat yang pernah
dikeluarkannya incasu surat keterangan waris Nomor : 593/ 292/IX/04
tertanggal 08 September 2004 melainkan kewenangan kepala desa atau
camat yang menjabat saat ini, dan oleh karenanya para Terbanding
seharusnya meminta terlebih dahulu klarifikasi terhadap pejabat yang
berwenang dan bukan kepada pejabat kepala desa yang lama.
Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Muchammad pada tanggal 18
januari 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian karena surat
pernyataan tersebut hanya bersifat keterangan seseorang dan tentunya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 114 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
sepanjang pihak lawan membantah maka surat pernyataan tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum dan seharusnya Mochammad harus
dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangannya, faktanya
Mochammad tidak pernah dihadirkan sebagai saksi.
Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, Yang Memeriksa dan Memutus perkara a quo
telah salah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan surat keterangan
waris Nomor : 593/ 292/IX/04 tertanggal 08 September 2004 (vide bukti
P-2) tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya Mohon
kehadapan Yang Mulia Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan Yang
Memeriksa perkara a quo pada tingkat banding untuk menyatakan surat
keterangan waris Nomor : 593/ 292/IX/04 tertanggal 08 September 2004
sah menurut hukum.
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah menolak gugatan
Penggugat dan menyatakan surat keterangan waris Nomor :
593/292/IX/04 tertanggal 08 September 2004 cacat hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum karena dikeluarkan oleh Kepala Desa
Bandingan, kecamatan Bawang, kabupaten Banjar Negara, Propinsi
Jawa Tengah yang penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan SK
surat Direktorat pendaftaran tanah Dirjen agraria Depdagri No. Dpt/
12/63/12/69 yang mana dipersyaratkan surat keterangan waris harus
dibuat di mana tempat tinggal Pewaris meninggal dunia.
Bahwa oleh karena Pewaris dalam perkara a quo adalah Salim Kromo
karno yang meninggal dunia di Kelurahan Helvetia, kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 592/Pdt.G/
2014/PN-Mdn, maka sesuai SK Depdagri Direktorat Pendaftaran Tanah
No. DPT/ 12/63/12/69 yang berhak mengeluarkan surat keterangan waris
adalah lurah Helvetia, kecamatan Medan Helvetia, dan bukan Kepala
Desa Bandingan, sehingga Majelis hakim menyatakan surat keterangan
waris Nomor : 593/ 292/IX/04 tertanggal 08 September 2004 cacat hukum
dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Bahwa menurut SK Depdagri Direktorat Pendaftaran Tanah No. DPT/
12/63/12/69 Jo. Pasal 111 ayat 1C butir 4 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun
1997 disebutkan yang berhak mengeluarkan surat keterangan waris
adalah :
- Notaris, untuk penduduk Eropa dan WNI keturunan Tionghoa;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 115 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
- Lurah yang menyaksikan serta membenarkan (mengesahkan) dan
dikuatkan oleh camat setempat, untuk penduduk pribumi;
- Balai Harta Peninggalan (BHP), untuk WNI keturunan Timur Asing
(India atau Arab).
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara
Nomor : 592/Pdt.G/ 2014/PN-Mdn telah mengartikan ketentuan tersebut
diatas dalam arti yang sempit terhadap frasa Lurah yang menyaksikan serta membenarkan (mengesahkan) dan dikuatkan oleh camat setempat, untuk penduduk pribumi “ dengan mengartikan “yang berhak mengeluarkan surat keterangan waris adalah pemerintah setempat dimana Pewaris meninggal dunia.
Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus
perkara Nomor : 592/Pdt.G/ 2014/PN-Mdn, mengartikan SK Depdagri
Direktorat Pendaftaran Tanah No. DPT/ 12/63/12/69 jo. Pasal 111 ayat
1C butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan
Nasional No. 3 Tahun 1997 pejabat yang berhak menerbitkan surat
keterangan waris adalah lurah/ kepala desa dimana Pewaris tinggal dan
meninggal dunia, maka yang menjadi persoalan hukum bagaimana jika si
Pewaris seorang Warga Negara Indonesia golongan pribumi selama ini
tinggal di negara lain dan meninggal dunia di negara lain dan Pemerintah
Indonesia belum mempunyai hubungan diplomatik dengan negara
tersebut dan yang menjadi pertanyaan siapakah yang berhak
mengeluarkan surat keterangan waris.
Bahwa tentunya terhadap persoalan hukum tersebut diatas SK Depdagri
Direktorat Pendaftaran Tanah No. DPT/ 12/63/12/69 jo. Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun
1997 tidak ada mengaturnya secara jelas yang menyebutkan pejabat
mana yang berhak membuat surat keterangan waris jika seorang Pewaris
WNI golongan pribumi meninggal dunia di luar nergeri.
Bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan hukum bagaimana jika
Pewaris itu sendiri tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya selama
ini dan Pewaris hanya diketahui meninggal dunia pada saat melakukan
perjalanan disuatu lokasi, tentunya yang menjadi persoalan hukum siapa
pejabat yang berhak untuk mengeluarkan surat keterangan waris.
Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan SK Depdagri Direktorat
Pendaftaran Tanah No. DPT/ 12/63/12/69 jo. Pasal 111 ayat 1C butir 4
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 terhadap frasa “Pemerintah setempat” bukan saja
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 116 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
hanya diartikan dimana Pewaris selama ini tinggal dan meninggal dunia
namun juga harus diartikan dimana Pewaris dilahirkan dan dibesarkan
serta dimana para ahliwaris dilahirkan dan dibesarkan maka pejabat
setempatlah yang berhak mengeluarkan surat keterangan waris karena
lebih mengetahui silsila waris dari Pewaris dan ahliwarisnya.
Bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah benar Penggugat adalah
ahliwaris dari Kromo Karno, tentunya Majelis Hakim harus
mempertimbangkan keterangan para saksi dan tidak hanya
mempertimbangkan surat keterangan waris saja, faktanya Majelis hakim
tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah memberikan
keterangannya dalam persidangan (vide keterangan saksi halaman 113
s/d 121 putusan perkara Nomor : 592/Pdt.G/ 2014/PN-Mdn)
Bahwa faktanya selama persidangan saksi telah menerangkan bahwa
Penggugat adalah anak kandung dari nama reja yaitu abang kandung
dari Salim Kromo Karno oleh karenanya tidak sepantansnya Majelis
Hakim yang memutus perkara Nomor : 592/Pdt.G/ 2014/PN-Mdn
menyatakan surat keterangan waris Nomor : 593/ 292/IX/04 tertanggal 08
September 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum.
Bahwa ketentuan SK Depdagri Direktorat Pendaftaran Tanah No. DPT/
12/63/12/69 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan
Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentunya mempunyai
banyak kelemahan yang tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo.
Bahwa Pewaris dan abang kandungnya yang bernama nama Reja (orang
tua kandung Penggugat) lahir dan dibesarkan di desa Bandingan
kecamatan bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dan
merantau ke Sumatera Utara, begitu juga Penggugat lahir dan
dibesarkan di desa dan kota yang sama dengan Pewaris, begitu juga
dengan para ahliwaris lainya yang disebutkan didalam bukti P-3 surat
silsilah waris lahir dan dibesarkan di tempat yang sama dengan Pewaris
dan oleh karenanya yang mengetahui kebenaran silsila waris dari salim
kromo karno adalah kepala desa bandingan kecamatan Bawang dan
bukan lurah helvetia, kecamatan Medan helvetia.
Bahwa disamping itu antara Penggugat dengan Salim kromo karno
jarang ketemu mengingat Penggugat berdinas sebagai Tentara Nasional
Indonesia yang ditugaskan di pulau jawa, sedangkan Pewaris Kromo
Karno sudah hitjrah ke kota Medan sehingga membuat hubungan
komunikasi antar Penggugat dengan Pewaris salim Kromo Karno
menjadi jarang ketemu, disamping itu Penggugat bukanlah orang kaya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 117 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
yang mempunyai banyak uang seperti para Tergugat/ para Terbanding
untuk datang ke Kota Medan.
Bahwa berdasarkan Silsila waris (vide bukti P-3) yang dikeluarkan oleh
kepala desa Bandingan, kecamatan bawang propinsi Jawa tengah pada
tanggal 30 oktober 2002 menyebutkan :
I. Almarhum Tirtameja dan almarhumah Sutinah telah dikaruniai anak
yaitu :
1. Nama reja yang meninggal dunia pada tahun 1993
2. Salim Kromo Karno yang meninggal dunia pada tahun 1975
II. Nama reja beristrikan almarhumah Sutiyah yang meninggal dunia
pada tahun 1993 dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
1. Radinah
2. Soegirwo
III. Almarhum Kromo Karno beristri almarhumah Jaminem telah
meninggal dunia pada tahun 1979 dan tidak mempunyai anak
IV. Almarhumah Jaminem mempunyai 1 (satu) orang Saudara
perempuan yang bernama almarhumah Boiyem suami dari almarhum
Mangun dikarunia seorang anak bernama Banio
Bahwa Penggugat sendiri pernah mencoba untuk mengurus surat
keterangan waris dari Kelurahan Helvetia, kecamatan Medan Helvetia,
kota Medan, namun lurah setempat tidak mau mengeluarkan surat
keterangan waris dengan alasan jarak/ waktu antara meninggalnya Salim
Kromo karno dengan masa pengurusan terlalu lama sehingga lurah
helvetia tidak bersedia mengeluarkan surat keterangan waris, dan lurah
helvetia hanya bersedia mengeluarkan surat kematian itupun diberikan
setelah melihat langsung kuburan Salim Kromo Karno.
Bahwa oleh karena Lurah Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota
Medan tidak mau mengeluarkan surat keterangan waris tentunya
Penggugat harus mengambil langkah lain tetap memperjuangkan hak-hak waris Penggugat sepanjang Penggugat mengutarakan kebenaran.
Bahwa kebenaran suatu pembukti warisan tidak hanya semata-mata
dilihat dari sudut administrasi kewenangan yang membuatnya juga harus
dilihat dimana Pewaris dan para ahliwaris dilahirkan dan dibesarkan
begitu juga fakta-fakta selama persidangan yaitu keterangan para saksi yang menyebut Penggugat adalah ahliwaris dari salim kromo karno.
Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim
Pengadilan Negeri Medan yang Memeriksa dan memutus Perkara a quo
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 118 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
telah keliru menyatakan surat keterangan waris Nomor : 593/ 292/IX/04
tertanggal 08 September 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh
karenanya Mohon kehadapan Yang Mulia Judex factie, Majelis Hakim
yang Memeriksa Perkara a quo pada Tingkat banding untuk
membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 592/Pdt.G/
2014/PN-Mdn tanggal 28 oktober 2015 dan selanjutnya menyatakan
surat keterangan waris Nomor : 593/292/IX/04 tertanggal 08 September 2004 sah dan berkekuatan hukum.
Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang
Memeriksa dan memutus perkara Nomor : 592/Pdt.G/ 2014/PN-Mdn
tanggal 28 oktober 2015 telah menyatakan surat keterangan waris Nomor
: 593/ 292/IX/04 tertanggal 08 September 2004 tidak berkekuatan hukum
sehingga petitum Penggugat tidak dipertimbangkan, untuk itu Mohon
Kehadapan Yang Mulia Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan Yang
Memeriksa Perkara a quo pada Tingkat Banding untuk memeriksa dan
mempertimbangkan kembali seluruh petitum Penggugat.
Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Mohon
kehadapan Yang Mulia Judex Factie Yang Memeriksa dan Memutus
perkara ini pada Tingkat Banding untuk dapat mengeluarkan amar
putusan sebagai berikut :
1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 592/Pdt.G/
2014/ PN-Mdn tanggal 28 oktober 2015
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan tersebut diatas
4. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Kromo Karno
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah yang terletak
di Jalan Pembangunan/ Jalan Gaperta, Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara,
seluas 9.310 M² sebagaimana yang dimaksud dalam surat
keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deliserdang Nomor : 79102/A/I27 tertanggal 12 oktober
1974 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gaperta
- Sebelah selatan berbatasan dengan PNKA/ rel kereta api
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muhammad Halil dan jalan
Pembangunan
- Sebelah barat berbatasan dengan sipon
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 119 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
6. Menyatakan Tergugat –I, Tergugat –II, Tergugat –III, Tergugat –IV,
Tergugat –V, dan Tergugat -VI telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum.
7. Menyatakan Tergugat –III dan Tergugat –VI sebagai pembeli yang
tidak beritikat baik
8. Menyatakan Surat Penanggalan Hak Dengan Menerima Ganti Rugi
Nomor : 605/SPPH-GR/MS/81, tertanggal 26 September 1981 cacat
hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.
9. Menyatakan Akta Notaris Nomor : 24 yang dibuat dihadapan Notaris
Hajjah Siti Anis Pohan pada tanggal 25 Maret 1991 batal demi hukum.
10. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan
(HGB) nomor : 3927/HGB/Helvetia tanggal 14 Desember 2014 surat
keputusan Kakanwil BPN propinsi Sumatera utara nomor : 114-550.2-
22-2005 tgl. 9 Desember 2005, tanggal berakhir 13 desember 2029
dengan luas tanah 11.542 M² (sebelas ribu lima ratus empat puluh
dua meter) terdaftar atasnama PT. Nusa Inti Prima Pratama dengan
surat ukur nomor : 147/Helvetia/2008 tanggal 14 Desember 2009
yang terletak di Jalan Pembangunan
11. Memerintahkan Tergugat –IIII untuk mengembalikan Surat
Keterangan Tanah yang asli Nomor : 79102/A/ I/27 tertanggal 12
Oktober 1974, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deliserdang
12. Memerintahkan Tergugat –VI atau pihak lain yang menduduki atau
menguasai tanah milik Penggugat untuk mengosongkan tanah dalam
keadaan kosong tanah seluas 9.310 M² yang terletak di Jalan
Pembangunan/ Jalan Gaperta, Kelurahan Helvetia, Kecamatan
Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana
yang dimaksud dalam surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh
Bupati Kepala daerah kabupaten deliserdang Nomor : 79102/A/I/27
tertanggal 12 oktober 1974.
13. Memerintahkan Tergugat –VI untuk merobohkan pagar tembok yang
berada dilokasi tanah Penggugat.
14. Menghukum para Tergugat (Tergugat –I, Tergugat –II, Tergugat –III,
Tergugat –IV, Tergugat –V dan Tergugat -VI secara tanggung renteng
membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 3.880.000.000,- (Tiga milyar, delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan
perincian :
III. Kerugian Materil sebesar Rp. 2.880.000.000,-
IV. Kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- +
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 120 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
T o t a l ......................... Rp. 3.880.000.000,- 15. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson)
terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan
putusan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan ;
16. Membebankan sepenuhnya biaya perkara kepada para Tergugat –I,
Tergugat –II, Tergugat –III, Tergugat –IV, Tergugat –V, Tergugat –VI.
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;
Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain :
Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);
Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Penggugat, Terbanding III semula Tergugat III telah
mengajukan kontra memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan
sebagai berikut :
1. Bahwa Terbanding III semula Tergugat III dengan tegas menolak memori
banding Pembanding semula Penggugat sebagaimana termuat dalam
halaman memori banding tersebut ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 592/Pdt,G/2014/PN.Mdn
tanggal 28 Oktober 2015,telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya,
dan telah mencerminkan rasa keadilan ,oleh karena itu harus dipertahankan
dan dikuatkan;
3.Terbanding III semula Tergugat III.memohon agar Pengadilan tingkat banding
Mengadili :
- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk
seluruhnya ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
592/Pdt,G/2014/PN.Mdn tanggal 28 Oktober 2015;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos
perkara pada kedua tingkat peradilan ;
Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula
Penggugat ,Terbanding VI semula Tergugat VI telah mengajukan kontra memori
bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :
1. Bahwa landasan hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan gugat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 121 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
perkara adalah Surat Keterangan ahli waris Nomor :593/292/IX/04,tanggal 8
September 2004,dan silsilah keluarga tertanggal 30 Oktober 2002 masing-
masing ditanda tangani oleh Kepala Desa Bandingan dan diketahui Camat
Bawang Kab.Banjar Negara,Prov.Jawa Tengah P-2 ( bukti) atas dasar
tersebut Pembanding semula Penggugat mengaku sebagai ahli waris
alm.Kromo Karno Als.Salim Kromo Karno ;
2. Bahwa keterangan waris tersebut diatas tidak sesuai dengan syarat yuridis
Direktorat Pendaftaran tanah Ditjend Agraria Depdagri Nomor:
Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan warisan dan pembuktian
kewarganegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf C butir 4 Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun1997 tentang
ketentuan Pokok Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Surat Keterangan ahli waris dibuat
oleh Ahli Waris dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi secara
administratif dikuatkan oleh Kepala Desa, Kelurahan tempat tinggal pewaris
pada waktu meninggal dunia, dalam hal ini oleh karena Alm.Kromo Karno
Als Salim Kromo Karno adalah Penduduk dan meninggal dunia di Kelurahan
Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dahulu bernama
kampung Helvetia Kecamatan Sunggal,Kabupaten Deli Serdang ,maka
Surat Keterangan Warisan tersebut seharusnya mendapat
pengesahan/legitimasi secara Administratif dari Kelurahan Helvetia dan
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan tetapi eronisnya Surat
Keterangan ahli Waris Nomor :592/292/IX/04, tanggal 8 September
2004,dan silsilah keluarga tertanggal 30 Oktober 2002 masing-masing
ditanda tangani oleh Kepala Desa Bandingan dan diketahui Camat Bawang
Kab.Banjar Negara,Prov.Jawa Tengah dibuat serta ditandatangani oleh
perangkat pemerintahan desa tempat tinggal Penggugat semula
Pembanding di Desa Bandingan kecamatan Bawang Kab.Banjar
Negara,Prov.Jawa Tengah;
4.. Bahwa dari surat pernyataan tertulis MOCHAMMAD selaku pihak yang
menerangkan dan menandatangani Silsilah Keluarga tertanggal 30 Oktober
2002 dan Surat Keterangan ahli waris Nomor :593/292/IX/04,tanggal 8
September 2004,s,ewaktu dirinya menjabat sebagai Kepala Desa
Bandingan,Kecamatan Bawang,Kabupaten Banjar Negara Prov.Jawa
Tengah,dinyatakan bahwa landasan pembuatan surat-surat tersebut diatas
hanya semata-mata berdasarkan pengakuan sepihak dari Pembanding
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 122 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
semula Penggugat bahwa dirinya dianggap sebagai adalah Ahli Waris dari
Kromo Karno Alias Salim Kromo Karno;
4. Berdasarkan Uraian tersebut diatas Kuasa Hukum Terbanding VI semula
Tergugat VI memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar
memutuskan :
- Menerima kontra memori banding Tergugat VI semula Tergugat VI untuk
seluruhnya ;
- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk
seluruhnya;
- Menguatkan /mengukuhkan kembali seluruh amar putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor: 592/Pdt,G/2014/PN.Mdn tanggal 28 Oktober 2015 ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos
perkara pada kedua tingkat peradilan ;
Menimbang bahwa tentang alasan atau keberatan yang diajukan
Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim
tingkat banding menilai bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan
Pembanding semula Penggugat setelah dicermati dengan seksama keberatan
yang diajukan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor : 592/Pdt,G/2014/PN.Mdn tanggal 28 Oktober
2015 , dan demikian pula alasan atau keberatan tersebut telah dipertimbangkan
secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum oleh Majelis Hakim tingkat
pertama dalam pertimbangan putusannya dengan demikian alasan atau
keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori
banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi secara khusus dalam
pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan ,dan harus dikesampingkan ;
Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh
Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding VI semula Tergugat VI
tersebut diatas ,setelah dicermati oleh Majelis Hakim tingkat banding alasan atau keberatan tersebut dapat dibenarkan dan diterima;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan
meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 592/Pdt,G/2014/PN.Mdn
tanggal 28 Oktober 2015,beserta bukti saksi maupun bukti tertulis , memori
banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra
memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 123 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
kontra memori banding Terbanding VI semula Tergugat VI serta surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding
sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat
Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut
hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar
pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka putusan Pengadilan putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor : 592/Pdt,G/2014/PN.Mdn tanggal 28 Oktober 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;
Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap
dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;
Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dalam
perkara ini;
M E NG A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
592/Pdt,G/2014/PN.Mdn tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan
banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh kami :
SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ADI SUTRISNO, SH.MH. dan DALIUN
SAILAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat
banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
333/PDT/2016/PT-MDN tanggal 10 Nopember 2016, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18
Januari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota ILHAM PURBA,SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 124 dari 124 halaman Perkara Perdata Nomor : 333/PDT/2016/PT.MDN
Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa
hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis, ttd ttd t ttd 1. ADI SUTRISNO, SH.MH. SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. ttd ttd 2. DALIUN SAILAN, SH.MH.
Panitera Pengganti,
ttd ttd
ILHAM PURBA, SH.MH Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-