pengadilan tinggi medan fileberdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 januari 2016 yang telah...
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 31
P U T U S A N
Nomor 99/PDT/2017/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
1. HASAN MUDA HARAHAP, Umur 48 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Imam Bonjol No.103 Kel. Wek V Kec. Psp. Selatan Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I sekarang PEMBANDING – I ;
2. EMILA FEBRIANI ALS. MILA, Umur 39 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 103 Kel. Wek V Kec. Psp. Selatan Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II sekarang PEMBANDING- II;
Dalam perkara ini diwakili oleh H. SULEMAN SIREGAR, SH dan ERWIN P. SIREGAR.,SH., MUHAMMAD AZHARI SIREGAR.,SH., JULFAITHLISBON ZALUCHU.,SH Advokat/Pengacara pada Law Office
H. SULEMAN SIREGAR, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 137 Lantai II Padangsidimpuan, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dibawah Nomor :
51/2016/SK tanggal 08 Maret 2016 ;
3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANGSIDIMPUAN, yang beralamat di Jalan Tengku Rizal Nurdin KM.7 Pal IV Pijarkoling Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota
Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGGAT III sekarang PEMBANDING -III;
Dalam perkara ini diwakili oleh DAPOT TUA SIMANJUNTAK.,SH, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahanan
Padangsidimpuan, MASBULAN.,SH Kepala Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, FERRY
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 31
NOVRIANDA NASUTION Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK-12.77/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 ;
L a w a n :
1. IDARSO HARAHAP ALIAS INDARSO, Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 16 Juni 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Jend. Sudirman No. Kel. Losung Batu Kec.Psp. Utara Kota Padangsidimpuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;
Dalam perkara ini diwakili oleh AHMAD MARWAN RANGKUTI.,SH dan NINA ARNITA PULUNGAN.,SH Advokat/Pengacara pada Law Office AHMAD MARWAN RANGKUTI.,SH & REKAN yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 47 Komplek Ruko Perumahan Griya Sarina Telp/Fax : (0634) 25991 Kel.Padangmatinggi Kota Padangsidimpuan, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dibawah Nomor : 25/2016 SK Tanggal 05 Pebruari 2016 ;
2. KEPALA BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN, yang beralamat di Jalan Serma Lion Kosong No.36, PadangSidimpuan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT sekarang TURUT TERBANDING ;
Dalam perkara ini diwakili oleh 1. ARIF TRI CAHYONO Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan, 2. HADIAN ARTA LAKSAJUTA Junior Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan, 3. M. FERRY SARJONO Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 31
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan, 4. ERWIN SAPARI Manager Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Padangsidimpuan, 5. DEDI ISWANDI Supervisor Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padangsidimpuan, 6.
YOLANDO VALENRY Account Ofiicer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padangsidimpuan, 7. DEDI SETIAWAN Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padangsidimpuan, 8. EFDI SAPUTRA Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Padangsidimpuan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari KHOLIS SYAFRONI, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Padangsidimpuan, sesuai dengan Surat Kuasa Hak Substitusi Nomor : 191-II/KC/ADK/03/2016 tanggal 08 Maret 2016 ;
Pengadilan Tinggi tersebut;
1. Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 99./PDT/2017/PT MDN, tanggal 05 April 2017, tentang Penetapan Majelis Hakim yang berwenang menyidangkan perkara ini;
2. Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;
3. Telah membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 99./Pdt/2017/PT MDN, tanggal. 6 April 2017, tentang Penetapan hari sidang Pertama ;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Telah membaca dan mengutif duduk perkara, yang dimuat di dalam Gugatan, yang didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dibawah Register Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN-Psp, telah
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di
jalan Imam Bonjol No. 103 Kel. Wek V Kec. Psp. Selatan Kota Padangsidimpuan seluas ± 138,90 M2 (seratus tiga puluh delapan
koma sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Utara berbatas dengan Jalan Gang ± 23,15 M;
Timur berbatas dengan Jl. Imam Bonjol ± 6 M;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 31
Barat berbatas dengan tanah Ikhsan als. Irsan ± 6 M;
Selatan berbatas dengan Rumah Sangkot Batubara ± 23,15 M;
berikut dengan bangunan maupun usaha bahan bangunan i.c UD. DAYA MULIA yang ada diatasnya, yang dalam hal ini disebut objek sengketa ;
2. Bahwa dasar hukum kepemilikan Penggugat atas objek sengketa a
quo adalah berdasarkan Surat Wasiat tanggal 17 Januari 1986 dan dalam wasiat a quo kedua pewasiat (alm. H.KOHARUDDIN
HARAHAP dan alm.Hj. KHOLIJAH BATUBARA selaku orang tua kandung Penggugat dan Tergugat I) telah menetapkan Penggugat
sebagai pemilik objek sengketa sedangkan Tergugat I maupun ahli waris lainnya ditetapkan dengan objek yang berbeda sebagaimana tertuang dalam wasiat;
3. Bahwa selain menetapkan pembagian masing-masing kepada ahli
warisnya, kedua pewasiat juga menetapkan tempo BERLAKUNYA wasiat a quo, dimana seluruh harta yang telah ditetapkan kedua pewasiat didalam wasiat a quo baru dapat menjadi milik masing-masing penerima wasiat SETELAH KEDUA PEWASIAT meninggal dunia dan secara defacto seluruh pihak yang ikut dalam surat
wasiat a quo (seluruh ahli waris) setuju dan menandatangani surat wasiat a quo termasuk Penggugat dan Tergugat I ;
4. Bahwa akan tetapi sekira pada awal tahun 2009 sekalipun pewasiat pertama telah meninggal dunia (alm. H. Koharuddin Harahap)
namun saat itu pewasiat kedua masih hidup (alm. HJ.KHOLIJA BATUBARA), Tergugat I bersama Tergugat II (istrinya) secara melawan hukum mengalihkan hak kepemilikan objek sengketa dengan cara melakukan rekayasa data dan keterangan palsu
secara diam-diam TANPA PERSETUJUAN baik Penggugat maupun ahli waris lainnya dan ini terbukti saat ditemukannya bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 467 yang diterbitkan Tergugat III pada tahun 2009 atas nama Tergugat I untuk objek sengketa ketika
adanya proses persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada bulan Oktober 2015 ;
5. Bahwa atas adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 467 tahun 2009 a quo Penggugat pun telah melaporkan Tergugat I
maupun Tergugat III kepada pihak Polres Kota Padangsidimpuan atas adanya dugaan pidana PEMALSUAN SURAT ataupun
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 31
Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Authentik
sebagaimana tertuang dalam bukti Lapor No. Pol : LP/471/XI/2015/SU/PSP tanggal 30 Nopember 2015. Dan Penggugat menilai terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 467 a quo dengan tujuan agar objek sengketa dapat menjadi milik Tergugat I dan II,
dan terbitnya SHM a quo oleh Tergugat III tanpa prosedur hukum yang sah dan melawan hukum, sehingga sangatlah beralasan hukum atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.467 Tahun 2009 untuk dinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM ;
6. Bahwa selain itu, setelah Tergugat I dan II mendapatkan alas hak atas objek sengketa milik Penggugat a quo, ternyata Tergugat I dan II semakin merajalela karena Tergugat I dan II a quo juga secara bersama-sama menguasai dan mengkelola objek sengketa (tanpa
memberikan pertanggung jawaban atas hasil keuntungan objek sengketa) bahkan dengan itikad buruk berusaha berupaya mengganti nama usaha UD. DAYA MULIA (usaha yang terdapat diatas objek sengketa) menjadi UD. PUTRA MULIA ke instansi
terkait, namun karena hal itu cepat diketahui Penggugat, dan Penggugat mengajukan keberatan dengan memperlihatkan bukti surat wasiat akhirnya pihak instansi terkait TIDAK MENYETUJUI permintaan Tergugat I dan II guna merubah nama usaha dan pemilik UD. DAYA MULIA menjadi nama UD. PUTRA MULIA yang
dibuat oleh Tergugat I ; 7. Bahwa kemudian sekalipun rencana jahat Tergugat I dan II untuk
mengganti kepemilikan dan nama usaha diatas objek sengketa itu gagal, ternyata hal ini tidak membuat surut dan sadar Tergugat I
dan II, bahkan hal itu justru membuat Tergugat I dan II semakin nekad untuk menggunakan segala cara dengan melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atas objek sengketa, dimana Tergugat I dan II juga secara diam-diam menggunakan objek
sengketa untuk dijadikan sebagai jaminan pinjamannya kepada Turut Tergugat, dan anehnya Turut Tergugat meskipun mengetahui nama usaha UD. Daya Mulia (objek sengketa) bukanlah atas nama Tergugat I dan II melainkan masih atas nama Pewasiat Kedua,
namun Turut Tergugat tetap memberikan persetujuan pinjaman uang (kredit) kepada Tergugat I dan II sebesar ± Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah), padahal secara hukum harusnya Turut
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 31
Tergugat melakukan verifikasi terlebih dahulu atas objek sengketa
sebelum membuat persetujuan permohonan pinjaman Tergugat I dan II, karena UD. DAYA MULIA yang terdapat diatas objek sengketa ataupun sebagai objek jaminan BUKANLAH milik Tergugat I dan II, sehingga sangatlah beralasan hukum Turut
Tergugat ditarik dalam perkara ini karena tindakan Turut Tergugat juga dapat dikategorikan melawan hukum dan segala tindakan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II bersama-sama Turut Tergugat atas objek sengketa guna dijadikan sebagai jaminan
pinjaman adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM ; 8. Bahwa sebelum perkara ini diajukan untuk digugat, Penggugat
telah berusaha dengan itikad baik meminta kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa pasca
meninggalnya Pewasiat Terakhir yakni pada bulan Pebruari 2015 baik melalui musyawarah bersama ahli waris yang ada maupun juga menggunakan perangkat kelurahan seperti kepala lingkungan, namun segala upaya musyawarah yang dilakukan Penggugat tidak
dihiraukan Tergugat I dan II bahkan saat Penggugat mencoba menguasai langsung objek sengketa pada bulan Maret 2015, Tergugat I dan II menuduh Penggugat sebagai pencuri atas objek sengketa dengan kerugian yang dituduhkan atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I sebesar Rp. 300.000.000.-(tiga ratus
juta rupiah) dan karena Tergugat menggunakan akal liciknya akhirnya atas tuduhan Tergugat I dan II (adanya keterangan palsu) Penggugat pun saat ini masih menjalani proses persidangan dalam perkara pidana No. 506/Pid.B/2015/PN.PSP yakni tuduhan perkara
pencurian dalam keluarga atas objek sengketa, sehingga dengan demikian Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat I dan II sudah tidak punya itikad baik untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan melalui gugatan ini Penggugat meminta keadilan
hukum untuk mendapatkan hak Penggugat sesuai isi ketetapan wasiat kedua orang tua Penggugat, karenanya apa yang dilakukan Para tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (onrecht matige
daad) yang merugikan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 BW ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 31
9. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat I dan II, Penggugat sangatlah
dirugikan baik secara materiil maupun immaterill berupa dihilangkannya hak Penggugat atas objek sengketa a quo sehingga sangatlah beralasan hukum tindakan Para tergugat a quo dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrecht
matige daad) yang merugikan Penggugat sebagaimana yang dimaksud berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ;
10. Dan adapun kerugian Penggugat secara materiil maupun immateriil akan dijabarkan sebagai berikut :
I. KERUGIAN MATERIIL : Dihilangkannya Hak Penggugat atas objek sengketa yang jika diperhitungkan nilainya sebagai berikut :
Harga tanah dan bangunan ditaksir
sebesar ± Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah);
Bahan-Bahan bangunan yang
terdapat didalam UD. DAYA MULIA yang jika mengikuti nilai sebagaimana yang dituduhkan Tergugat I dan II dalam perkara pidana No. 506/Pid.B/2015/PN.PSP adalah ± Rp. 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah);
Maka keseluruhan kerugian pokok (materiil) Penggugat adalah Rp. 1.300.000.000.-(satu milyar tiga ratus juta rupiah);
II. KERUGIAN IMMATERIIL:
Hilangnya penghasilan Penggugat
setiap hari akibat adanya tuduhan Tergugat I dan II selama menjalani proses hukum sejak bulan Maret 2015 hingga saat
gugatan ini diajukan, yang mana setiap harinya Penggugat mendapatkan upah dari berdagang Rp. 500.000/hari x 10 bulan (Januari 2016), sehingga diperhitungkan kerugian Penggugat hingga saat ini adalah ± Rp. 150.000.000.-(seratus lima puluh
juta rupiah);
Biaya Pengeluaran baik akomodasi dan transport selama menjalani proses hukum sejak bulan
Maret 2015 hingga bulan Januari 2016, yang rata-rata diperhitungkan setiap minggunya ± Rp. 1000.000.-(satu juta)/minggu x 75 minggu = ± Rp.75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 31
Dan biaya honor pengacara maupun
biaya perkara, biaya menghadirkan saksi maupun legalisasi dokumen ± Rp. 80.000.000.-(delapan puluh juta rupiah);
Maka keseluruhan kerugian immateriil Penggugat adalah Rp.
305.000.000.-(tiga ratus lima juta rupiah); 11. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II dan ataupun bersama-sama
dengan Tergugat II maupun Turut Tergugat telah terbukti tidak beritikad baik, maka untuk menjamin agar kelak putusan ini tidak
hampa (illusoir) serta karena adanya dugaan kuat Para Tergugat hendak mengalihkan atau menghilangkan objek sengketa atau memindah tangankan kepada orang lain karena adanya gugatan ini, maka sebelum atau sesudah perkara ini diperiksa supaya
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kiranya terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa maupun harta benda milik Tergugat I dan II ;
12. Bahwa selain itu juga guna mengantisipasi kekhawatiran bahwa
nantinya Tergugat I dan II melalaikan kewajibannya dalam memenuhi putusan perkara a quo, maka sangatlah beralasan hukum dan wajar serta patut Para Tergugat I dan II agar dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) setiap hari, bilamana ianya lalai menyerahkan objek sengketa ataupun mambayar ganti rugi a quo kepada Pengguggat terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan atau telah berkekuatan hukum tetap ;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang tiak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat, mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi. (uit voorbaar bij vooraad) ;
Berdasarkan yang diuraikan diatas mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat memanggil para pihak pada hari persidangan yang ditentukan guna menghadiri pemeriksaan silang
sengketa a quo dan memohon lagi supaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMER : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat
untuk seluruhnya ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 31
2. Menyatakan bukti kepemilikan
Penggugat atas objek sengketa berupa Surat Wasiat tanggal 17 Januari 1986 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa objek perkara yakni tanah yang terletak di jalan Imam Bonjol No.
103 Kel. Wek V Kec. Psp. Selatan Kota Padangsidimpuan seluas ± 138,90 M2 (seratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh meter persegi)dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Utara berbatas dengan Jalan Gang ± 23,15 M2;
Timur berbatas dengan Jl. Imam Bonjol ± 6 M2;
Barat berbatas dengan tanah Ikhsan als. Irsan ± 6 M2;
Selatan berbatas dengan Rumah Sangkot Batubara ± 23,15
M2; berikut dengan bangunan maupun usaha bahan bangunan i.c UD. DAYA MULIA yang ada diatasnya adalah hak dan milik Penggugat ;
Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan II, Tergugat III maupun Turut Tergugat adalah perbuatan yang melawan Hukum ; Menyatakan dengan hukum segala tindakan hukum baik atas
penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 467 Tahun 2009 maupun juga menjadikan jaminan pinjaman hutang aupun tindakan lainnya oleh Para Tergugat maupun bersama Turut Tergugat atas objek sengketa adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM
; 4. Menghukum Para Tergugat I,II,III
maupun Turut Tergugat ataupun setiap orang yang menguasai, mengerjakan, menjadikan sebagai jaminan hutang atau
mengkelola objek perkara untuk mengembalikannya ataupun menyerahkanya kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan baik seperti semula ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat I s/d
II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebagaimana yang diuraikan dibawah ini : I. KERUGIAN MATERIIL :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 31
Dihilangkannya Hak Penggugat atas objek sengketa yang jika
diperhitungkan nilainya sebagai berikut :
Harga tanah dan bangunan ditaksir sebesar ± Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) ;
Bahan-Bahan bangunan yang terdapat didalam UD. DAYA MULIA yang jika mengikuti nilai sebagaimana yang
dituduhkan Tergugat I dan II dalam perkara pidana No. 506/Pid.B/2015/PN.PSP adalah ± Rp. 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) ;
Maka keseluruhan kerugian pokok (materiil) Penggugat
adalah Rp. 1.300.000.000.-(satu milyar tiga ratus juta rupiah);
II. KERUGIAN IMMATERIIL:
Hilangnya penghasilan Penggugat
setiap hari akibat adanya tuduhan Tergugat I dan II selama menjalani proses hukum sejak bulan Maret 2015 hingga saat gugatan ini diajukan, yang mana setiap harinya Penggugat
mendapatkan upah dari berdagang Rp. 500.000/hari x 10 bulan (Januari 2016), sehingga diperhitungkan kerugian Penggugat hingga saat ini adalah ± Rp. 150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah);
Biaya Pengeluaran baik akomodasi dan transport selama menjalani proses hukum sejak bulan Maret 2015 hingga bulan Januari 2016, yang rata-rata
diperhitungkan setiap minggunya ± Rp. 1000.000.-(satu juta)/minggu x 75 minggu = ± Rp.75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah) ;
Dan biaya honor pengacara maupun
biaya perkara, biaya menghadirkan saksi maupun legalisasi dokumen ± Rp. 80.000.000.-(delapan puluh juta rupiah) ;
Maka keseluruhan kerugian immateriil Penggugat adalah Rp. 305.000.000.-(tiga ratus lima juta rupiah) ;
6. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga menurut Hukum ;
7. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp. 1.000.000,-
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 31
(satu juta rupiah) setiap hari, bilamana Tergugat-Tergugat I dan II
lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan objek perkara diserahkan kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I dan II
maupun Tergugat III dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan.
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para
Tergugat ; 10. Menghukum Para Tergugat untuk
membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; Subsider : Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya dipertimbangkan sesuai hukum ; Telah membaca, jawaban Tergugat I dan Tergugat II sekarang Para
Pembanding telah mengajukan jawabannya, sebagai berikut : TENTANG EKSEPSI
Bahwa TERGUGAT I dan II sekarang Para Pembanding dengan ini menyatakan menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat sekarang Terbanding kecuali yanhg diakui secara tegas dan jelas.
Bahwa Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I dan II Tidak Jelas
atau Samar-samar (OBSCUUR LIBEL). Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak jelas, samar-samar, rancu dan
gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa dasar gugatna Penggugat adalah Surat Wasiat tertanggal 17 Januari 1986 yang tentunya akan berlaku setelah Para Pemberi Wasiat meninggal dunia, sementara pada kenyataannya sebagian dari harta/objek wasiat tersebut ditambah dengan harta peninggalan Alm.
H. Koharuddin Harahap dah Almh. Hj. Kholizah Batubara (Pemberi Wasiat/Orang tua Penggugat dan Tergugat I) yang lain ( yang tidak tercantum dalam Surat Wasiat tertanggal 17 januari 1986) telah dijual/dialihkan oleh Almh. Hj. Kholijah Batubara (Pemberi Wasiat /
Orang tua Penggugat dan Tergugat I) dan beberapa orang penerima wasiat termaksud Penggugat kepada Pihak lain termaksud kepada Tergugat I jauh sebelum surat wasiat dimaksud berlaku yakni :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 31
o Objek wasiat atas nama penerima wasiat Iskandar Muda
Harahap telah dijual oleh Iskandar Muda Harahap kepada Hasan Muda Harahap/Tergugat I ;
o Objek wasiat atas nama penerima wasiat Idarso Harahap
(Penggugat) telah dijual oleh Almh. Hj. Kholijah Batubara (Pemberi Wasiat/Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat I ;
o Objek wasiat atas nama penerima wasiat Suharso Harahap
telah dijual oleh Suharso Harahap kepada Hasan Muda Harahap/Tergugat I ;
o Objek wasiat atas nama Ikhsan Harahap alias Irsan Harahap telah dikuasai oleh Idarso Harahap/Penggugat) ;
o Objek gugatan Nomor : 3.7 Atas nama penerima wasiat 5
(lima) telah dikuasai oleh Idarso Harahap/Penggugat ;
o Sebidang tanah yang terletak di Kel. Sihitang Kec. Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidimpuan telah dijual oleh
Idarso Harahap/ Penggugat I dan Iskandar Harahap ;
o Sebidang tanah yang terletak di Padang Matinggi Kec.
Padang Sidimpuan Selatan Kota Padang Sidimpuan telah dijual oleh Idarso Harahap/ Penggugat ;
o Sebidang tanah yang terletak di Sayur Matinggi telah dijual
oleh Idarso Harahap/ Penggugat
Bahwa pembuatan Surat Wasiat tertanggal 17 Januari 1986 tersebut tidaklah syah secara hukum dikarenakan Penerima Wasiat dalam
Surat Wasiat dimaksud masih merupakan ahli waris dari Pemberi Wasiat yang notabenenya Haram Menerima Wasiat hal tersebut telah sejalan dengan Hadist Nabi SAW yang artinya “sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang masing-masing haknya, maka tidak
boleh harta itu diwasiatkan kepada ahli waris”. Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan
bahwa jauh sebelum Para Pemberi Wasiat meninggal dunia/jauh sebelum Surat Wasiat tertanggal 17 Januari 1986 tersebut berlaku, objek
wasiat yang tercantum didalamnya telah terlebih dahulu dialihkan/dijual baik oleh Pemberi Wasiat maupun Penggugat/Penerima Wasiat kepada pihak lain termaksud Tergugat I serta ditambahkan dengan Hadist Nabi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 31
SAW, dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar kepemilikan Penggugat
terhadap objek perkara aquo adalah tidak syah. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
II.TENTANG POKOK PERKARA :
Pada pokoknya Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas ;
Bahwa terhadap dalil Eksepsi yang telah Tergugat I dan II
kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini;
Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat
adalah pemilik syah atas objek perkara aquo berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 17 Januari 1986, karena pada kenyataannya jauh sebelum Pemberi Wasiat dalam Surat Wasiat dimaksud meninggal dunia/jauh sebelum berlakunya Surat Wasiat dimaksud objek
perkara aquo telah dialihkan/ dijual oleh Pemberi Wasiat kepada Tergugat I ;
Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan pada awal tahun 2009 Tergugat I dan Tergugat II telah secara melawan hukum
mengalihkan hak kepemilikan objek sengketa dengan cara melakukan rekayasa data dan keterangan palsu dengan diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) No.467,karena pada kenyataannya secara
hukum penerbitan sertifikat tersebut tidak harus atas izin dan sepengetahuan Penggugat maupun ahli waris dari Alm. H. Koharuddin Harahap dan Almh. Hj. Kholijah Batubara karena Penggugat maupun ahli waris dari Alm. H. Koharuddin Harahap dan
Almh. Hj. Kholijah Batubara tidak ada kaitan maupun hubungan hukumnya dengan penerbitan sertifikat dimaksud hanya antara Hj. Kholijah Batubara/Ibu kandung Penggugat dan Tergugat I selaku penjual dengan Tergugat I selaku pembeli ;
Bahwa secara hukum Tergugat I adalah pemilik sah atas objek
perkara aquo berdasarkan jual beli antara Hj. Kholijah Batubara/Ibu kandung Penggugat dan Tergugat I selaku penjual dengan Tergugat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 14 dari 31
I selaku pembeliyang dibuat dan ditandatangan dihadapan pejabat
pembuat akta tanah, sehingga penguasaan sepenuhnya terhadap objek perkara aquo sudah barang tentu berada pada penguasaan Tergugat I sendiri bukan Penggugat, dengan demikian tindakan Terguggat I dan II yang telah mengagunkan objek perkara aquo
kepada Turut Tergugat adalah sah secara hukum dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;
Tergugat I dan II menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas,
maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.04/ Pdt.G/ 2016/ PN.PSP, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :
PRIMAIR : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan II untuk
seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk
Verklaard;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk
Verklaard;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang
timbul dalam perkara ini ;
S U B S I D A I R : Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; Telah membaca, jawaban Tergugat III sekarang Pembanding tertanggal 12 April 2016, sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 15 dari 31
1. Tentang Kewenangan Absolut
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang telah di ubah dengan Undang-undang No . 9
Tahun 2004 dan terakhir di ubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 disebutkan Bahwa ”orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/atau direhabilitasi” ;
Bahwa seandainya benar (quod Noon) Penggugat merasa
kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Sertifikat a quo, maka menurut ketentuan tersebut seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan tata Usaha Negara dikarenakan bahwa terhadap Sertifikat a quo diterbitkan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara
yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
Bahwa seandainya benar (quod noon) Penggugat merasa
kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Sertifikat aquo, maka menurut ketentuan tersebut seharusnya
Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan bahwa terhadap Sertifikat a quo diterbitkan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Padangsidimpuan ;
Bahwa selanjutnya kewenangan untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang
No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Terugat III sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat, sehingga
adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 16 dari 31
Hakim a quo, karena nyata-nyata telah bertentangan
dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk
untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Gugatan Penggugat Prematur Mengikutkan Tergugat III sebagai pihak;
Bahwa tindakan Penggugat yang mengikut sertakan
Tergugat III dalam perkara a quo adalah prematur sebab Penggugat tidak dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum yang telah Tergugat III (Ic. Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan) yang Tergugat III langgar dikarenakan
terhadap gugatannya Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat apa yang Turut Tergugat II langgar dan oleh karenanya mohon kepada Majelis untuk menolak gugatan Para Penggugat ;
II. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat
III tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara
tegas didalam jawaban ini ; 2. Bahwa benar
Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00467/Wek/ V tanggal 20-8-2009, terdaftar atas nama Hasan
Muda Harahap, dengan Surat Ukur No.69/Wek V/2009 tanggal 20-8-2009 seluas 429 m2, terletak di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan ;
3. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 004667/Wek V tanggal 20-8-2009 telah sesuai dengan ketentuan prosedur yang ada dan tidak pernaha ada gangguan dari piahk manapun dan sertifikat Hak Milik tersebut merupakan surat tanda bukti
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 17 dari 31
hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi
kalau dilihat dari tujuan pendaftaran tanah baik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka status hak atas tanah bagi warga Negara Indonesia akan terjamin dan akan terciptanya suatu kepastian baik mengenai, subyeknya,
objeknya maupun hak melekat di atasnya termasuk ; 4. Bahwa sifat
pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Ayat (1). Yaitu
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan adta yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam
surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ; 5. Bahwa
berdsarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 1997, sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang
bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu : 1. Sertifikat
diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik ;
3. Tanah dikuasai secara nyata ;
4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor pertanahan Kabupaten/ Kota
setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat ;
6. Bahwa Penerbitan Penerbitan Sertifikat a quo telah memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 9) Ayat (1 dan 2) UUPA serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 18 dari 31
No. 24 Tahun 1997 tentang Perdaftaran Nomor 10 tahun 1961
Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Oleh karena itu bearalasan bagi Penggugat untuk
menyatakan Sertifikat A quo demi hukum harus dinyataan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ; Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat III sekarang
Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : - Menerima
Eksepsi Tergugat III ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak
gugatan Pengguat untuk seluruhnya datau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima ; 2. Menghukum
Penggguat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding, Turut tergugat sekarang Turut Terbanding telah mengajukan jawabannya,
tertanggal 2016, sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI
A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA).
1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat cauda prima gugatan terutama pada fundamentum petendi, tampak jelas
bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah permasalahan internal keluarga antara Penggugat dengan Tergugat I menyangkutkesepakatan-kesepakatan yang menurut Penggugat terjadi antara Penggugat dengan
Tergugat I terkait dengan harta warisan orang tua dari Penggugat dan Tergugat I berupa tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.103 Kel. Wek V Kec. Psp Selatan Kota Padangsidimpuan seluas ± 138,90 m2.
Kesepakatan-kesepakatan tersebut sama sekali tidak ada
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 19 dari 31
kaitannya dengan turut Tergugat, apalagi melibatkan Turut
Tergugat, sehingga jelas perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah masuk lingkup hukum perjanjian yang hanya mengikat pihak-pihak dalam perjanjian dan tidak dapat membawa kerugian pada pihak
ketiga (vide pasal 1340 KUHPERDATA).
Oleh karena itu sangat tidak berdasar hukum dan sungguh tidak masuk di akal sehat tiba-tiba Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat dalam perkara a quo dan
bahkan di dalam petitumnya memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan objek perkara yang telah dijadikan jaminan terhadap hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, padahal antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak ada hubungan
hukum sama sekali ; 2. Bahwa dalam merumuskan gugatan sesuai hukum acara,
suatu petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan
dari petitum (middelen van den eis). Berdasarkan konstatasi hukum tersebut diatas, nampak jelas bahwa petitum yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak didasari dalil-dalil maupun alasan-alasan hukum yang cukup, mengingat pokok gugatan yang diajukan adalah
masalah internal keluarga dan masalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang sama sekali tidak ada hubungannya denga Turut Tergugat I;
3. Bahwa Berdasarkan fakta tersebut diatas, posita diajukan
dalam gugatannya tidak dapat dijadikan dasar petitum gugatan tersebut diatas, karena dalam hal ini posita dimaksud
tidak ada korelasi maupun relevansinya secara hukum dengan
Turut Tergugat.
Oleh karena itu pula tidak ada alasan hukum maupun
kepentingan hukum dari Penggugat untuk mengikutsertakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Turut Tergugat dalam perkara A quo, dan dengan demikian patut
dan layak apabila Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini denga segala akibat hukumnya karena perlawanan yang diajukan kepada Turut Tergugat telah salah alamat (error in
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 20 dari 31
persona) dan tidak mempunyai kepentingan hukum dengan
Turut Tergugat; 4. Bahwa Berdasar fakta hukum tersebut diatas, jelas Penggugat
tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup, bahkan tidak mempunyai alas hak untuk mengikutsertakan Turut
Tergugat dalm perkara a quo, sehingga tidak ada dasar hukum apapun bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat. Oleh karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak
ada hubungan hukum, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata (Hukum Acara, dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI): - No.4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958,
- No.296/K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970, - No.294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 Bahwa gugatan yang diajukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum/tidak jelas hubungan
hukumnya yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
Maka: Berdasarkan hal tersebut diatas, Turut tergugat sekarang Turut Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat
DITOLAK atau setidak-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.
B. Gugatan Penggugat KABUR DAN TIDAK JELAS ( OBSCUUR
LIBEL).
1. Bahwa Ketidak jelasan dan kekaburan Gugatan Penggugat
nampak saling bertentangannya Posita, yaitu pada angka 1 posita Gugatannya. Penggugat mendalilkan:
”Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang
Terletak di jalan Imam Bonjol No.104 Kel. Wek V Kec.
Psp....berikut dengan bangunan maupun usaha bahan
bangunan i.c UD DAYA MULIA yang diatasnya, yang dalam hal ini disebut objek sengketa “
Namun pada angka 6 posita Gugatannya, Penggugat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 21 dari 31
mendalilkan :
“Bahwa selain itu, setelah Tergugat I dan II
mendapatkan alas hak atas objek sengketa milik Penggugat a quo....”
2. Bahwa Berdasarkan kedua posita Penggugat tersebut,
Penggugat pada awalnya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah terhadap objek sengketa, namun kemudian dalam dalil selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mendapatkan alas
hak atas objek sengketa. Lantas dalil mana yang benar? Atau memang tidak ada dalil yang benar karena sesungguhnya permasalahan dalam perkara a quo hanyalah permasalahan rekayasa yang dibuat oleh Penggugat? Tidak
dapat disangkal bahwa Penggugat mengungkapkan sendiri dengan jelas dan nyata bahwa dirinya bukanlah pemilik yang sah dari objek sengketa dimaksud, karena Penggugat menyatakan sendiri bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah
mendapatkan alas hak atas objek sengketa tersebut. 3. Bahwa Ketidakkonsistenan dalil posita dalam gugatan
Penggugat bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain yang demikian, jelas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan Penggugat aquo mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (obscuur libel), oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya DITOLAK atau setidak-tidaknya
dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA; DALAM POKOK PERKARA:
1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat di
dalam Surat Gugatannya bertanggal 9 Februari 2016, kecuali secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Segala yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat di dalam jawaban DALAM EKSEPSI tersebut di atas, mohon
dianggap pula disampaikan juga sebagai jawaban DALAM POKOK PERKARA ini;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 22 dari 31
sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan
bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Turut Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan kembali bahwa Turut
Tergugat tidak mengenal sama sekali Penggugat dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat;
5. Bahwa selain itu, kalaupun memang benar ada (quad non), tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat
dengan Tergugat I baik berupa hubungan hukum, kesepatakatan maupun perjanjian diantara mereka merupakan permasalahan pribadi antara Penggugat dengan Tergugata I yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat tidak
memiliki kewajiban untuk mengetahui hal tersebut; 6. Bahwa perlu Turut Tergugat jelaskan bahwa Hasan Muda
Harahap ( Tergugat I) dan Emilia Febriani (Tergugat II) adalah debitur pada Turut Tergugat yang telah menikmati fasilitas
Kredit Investas Maksimum Credit Overeenkomst Menurun Sebesar Rp.1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 108 bulan terhitung tanggal 27 Februari 2014, berdasar pada akta Perjanjian Membukan Kredit No: 72 tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat oleh
Misbahuddin, Sarjana Hukum, Notaris di Padangsidimpuan. 7. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut diatas,
telah diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan
Sertifikat Hak Milik No: 00467/Wek V atas nama Hasan Muda Harahap (objek sengketa);
8. Bahwa berdasarkan data yuridis yang terdapat pada SHM NO:00467/Wek V, tercatat sebagai pemilik sah atas SHM
tersebut adalah Hasan Muda Harahap. Hal tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang secara tegas menyatakan bahwa Sertifikat Tanah merupakan tanda bukti kepemilikan
tanah yang kuat, dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pemilik SHM No: 00467/Wek V tersebut adalah Hasan Muda Harahap, bukan Penggugat.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 23 dari 31
Pembebasan Hak Tanggungan atas SHM tersebut dilakukan
sendiri oleh pemiliknya yang sah dan yang memiliki kewenangan yaitu Hasan Muda Harahap dimana hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).
Sebelum dilakukan pembebanan Hak Tanggungan atas SHM tersebur, oleh Turut Tergugat juga telah dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan setempat dan dari pengecekan tersebut dinyatakan bahwa data fisik dan data
yuridis pada SHM No:00467/Wek V tersebut sesuai dengan data fisik dana data yuridis pada buku tanahnya di Kantor Pertanahan setempat. Atas dasar hal tersebut nyata-nyata dalam pembebanan Hak
Tanggungan atas SHM No: 00467/Wek V telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karenanya Turut Tergugat yang telah bertindak selaku penerima jaminan sekaligus kreditur yang baik DEMI HUKUM harus dilindungi
haknya meskipun terdapat gugatan dari Pihak Ketiga . Sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Turut Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan (in Casu SHM NO. 00467/Wek V an. Hasan Muda Harahap) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan
umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji (Parate Eksekusi). Hal ini dikuatkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
Surat No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata halaman 7, angka ROMAWI VIII
menyebutkan: “Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.”
9. Bahwa turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat di dalam butir angka 7 posita gugatannya, yang pada intinya menyatakan perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II dan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 24 dari 31
Turut Tergugat terhadap proses pemberian pinjamandan
terhadap objek sengketayang dijadikan agunan dalam pemberian kredit merupakan perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada sehinga patut dikesampingkan.
10. Bahwa dapat Turut Tergugat jelaskan bahwa pengajuan Pinjaman yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah atas nama Hasan Muda Harahap (in casu Tergugat I) beserta isterinya Emilia Febriani (in casu Tergugat II), dimana segala
dokumen terkait pinjaman tersebut keseluruhannya atas nama Hasan Muda Harahap, dan tidak ada keterkaitan apapun dengan usaha atas nama UD.Daya Mulia. Sehingga atas dalil dari Penggugat yang seolah-olah
menuduh Turut Tergugat telah keliru dalam melakukan verifikasi terhadap usaha dari Tergugat I, adalah merupakan dalil yang sangat picik dan tidak masuk di akal sehat.
11. Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan kembali bahwa SHM
No:00467/Wek V an. Hasan Muda Harahap yang menjadi agunan atas kredit Tergugat I dan Tergugat II adalah terdaftar atas nama Hasan Muda Harahap, dan bukan atas nama Penggugat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah Yang menyebutkan bahwa Pemilik tanah adalah yang namanya tercantum dalam Sertifikat Tanah, maka SHM No:00467/Wek V yang tercatat atas nama Hasan Muda Harahap bukan atas nama Penggugat merupakan
SAH milik dari Hasan Muda Harahap ( in casu Tergugat I) bukan milik Penggugat. Sehingga segala bentuk tindakan hukum terhadap SHM No:00467/Wek V kepada Turut Tergugat termasuk
mengagunkan SHM No:00467/Wek V kepada Turut Tergugat sama sekali tidak memerlukan persetujuan dari Penggugat dan senyatanya pemberian Hak Tanggungan atas SHM No:00467/Wek V tersebut merupakan perbuatan yang sudah
sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 25 dari 31
haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a) Harus ada perbuatan , b) Perbuatan tersebut harus melawan hukum, c) Ada kerugian, d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan
hukum itu dengan kerugian, e) Ada kesalahan (schuld). Objek sengketa yang diterima Turut Tergugat dari Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka pemberian kredit sesuai
Sertifikat Hak Milik No:00467/Wek V, adalah milik Tergugat I dan BUKAN milik Penggugat, sehingga penyerahan objeksengketa tersebut oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat sebagai agunan kredit TIDAK MEMERLUKAN
PERSETUJUAN Penggugat; Oleh karena itu Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena jelas hal tersebut
merupakan dalil yang MENGADA-ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN;
12. Bahwa turut Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat ayat 11 dan petitum angka 8 yang telah meminta diletakkan sisa jaminan atas objek perkara, karena sesuai
yurisprudensi Mahkamah Agung RI No:394K/PDT/1984 tanggal 05 Juli 1985 dimana dalam kaedah hukumnya disebutkan bahwa terhadap benda-benda yang telah dibebani hak jaminan tidak dapat disita ;
13. Bahwa kembali Turut Tergugat sampaikan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,yang
pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata halaman 7, angka ROMAWI VIII menyebutkan: “Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalian kemudian diketahui bahwa pemberi hak
tanggungan adalah orang yang tidak berhak” Dari SEMA No.07 tahun 2012 tersebut di atas,sangat jelas diketahui bahwa pemegang Hak Tanggungan harus dilindungi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 26 dari 31
walaupaun pemberi Hak Tanggungan adalah orang yang tidak
berhak, apalagi jika pemberi Hak Tanggungan adalah pihak yang berhak dan sah menurut hukum ; Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang
Gugatan, Persidangan,Penyitaan,Pembuktian,dan Putusan Pengadilan” yang menyatakan bahwa : a) Pengadilan atau hakim dilarang mengabulkan dan
meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan
dan dijaminkan pada waktu yang bersamaan; b) Permohonan sita terhadap barang yang sedang
diagunkan harus ditolak, demi melindungi kepentingan secara hukum;
Maka, Turut Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik yang telah memperoleh Hak Tanggungan yang diberikan oleh pemilik agunan yang berhak dan sah secara hukum yaitu Hasan Muda Harahap adalah sangat patut
dilindungi secara hukum; Oleh karenanya tidak ada alasan bagi Penggugat menyatakan keberatannya terhadap penerimaan atau penyerahan objek sengketa sebagai agunan kredit pada Tergugat VI;
Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan
yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan. Oleh karena itu Turut Tergugat memohon kepada bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak Gugatan yang diajukan
oleh Penggugat seluruhnya, khusunya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;
Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Padang sidempuan dalam Perkara Nomor : 04./Pdt.G/2016/PN-Psp, tanggal 20 September 2016, yang amarnya berbunyi :
M E N G A D I L I : DALAM EKSEPSI:
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 27 dari 31
- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk
seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; 2. Menyatakan bukti kepemilikan Penggugat atas objek sengketa
berupa Surat Wasiat tanggal 17 Januari 1986 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa objek perkara yakni tanah yang terletak di jalan Imam Bonjol No. 103 Kel. Wek V Kec. Psp. Selatan Kota Padangsidimpuan seluas ± 138,90 M2 (seratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh meter persegi) dengan batas-
batasnya sebagai berikut :
Utara berbatas dengan Jalan Gang ± 23,15 M2 ;
Timur berbatas dengan Jl. Imam Bonjol ± 6 M2 ;
Barat berbatas dengan tanah Ikhsan als. Irsan ± 6 M2 ;
Selatan berbatas dengan Rumah Sangkot Batubara ± 23,15 M2 ; Berupa tanah dan bangunan adalah hak dan milik Penggugat ;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan II, Tergugat III maupun Turut Tergugat adalah perbuatan yang melawan Hukum;
5. Menyatakan dengan hukum segala
tindakan hukum baik atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 467 Tahun 2009 maupun juga menjadikan jaminan pinjaman hutang aupun tindakan lainnya oleh Para Tergugat maupun bersama Turut Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak
berkekuatan hukum ; 6. Menghukum Para Tergugat I,II,III
maupun Turut Tergugat ataupun setiap orang yang menguasai, mengerjakan, menjadikan sebagai jaminan hutang atau mengkelola objek perkara untuk mengembalikannya ataupun menyerahkanya
kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan baik seperti semula ; 7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung
renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.021.000,- (dua juta dua puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 28 dari 31
Telah membaca, Relaas Pemberitahuan putusan perkara nomor
04/Pdt.G/2016/ PN Psp, tanggal 20 September 2016 yang diucapkan di luar hadir Tergugat III Relaas mana dijalankan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016;
Telah membaca, Akte Pernyataan Banding yang menerangkan Kuasa Hukum Tergugat I dan tergugat II sekarang Pembanding, telah menyatakan banding pada tanggal 28 September 2016, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor :
04/Pdt.G/2016/PN-Psp,. Pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat sekarang Terbanding, Para Perbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal .29 September 2016;
Telah membaca pula, Akta Pernyataan Banding dari Tergugat III, yang menerangkan bahwa kuasa Tergugat III sekarang Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2016 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan nomor 04/Pdt.g/2016/PN
Psp. tersebut ;
Telah membaca, memori banding yang diajukan oleh:
1. Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II sekarang Pembanding,
tertanggal 23 Januari 2017 dan;
2. Tergugat III sekarang Pembanding, tertanggal 10 Nopember 2016; Telah membaca tanda terima memori banding nomor
04/Pdt.G/1016/PN.Psp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera
Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat-I telah menyerahkan memori banding tanggal 23 Januari 2017 memori banding mana telah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 29 dari 31
diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat sekarang Terbanding dan
Tergugat III sekarang Pembanding, serta Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding pada hari selasa tanggal, 24 Januari 2017;
Telah membaca, Kontra Memori Terbanding yang diajukan oleh kuasa Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 1 Maret 2017,
yang telah diserahkan kepada tergugat I dan tergugat II serta Tergugat III sekarang para Pembanding dan Turut Tergugat sekarang Tururt Terbanding masing-masing pada tanggal 01 dan 02 Maret 2017;
Telah membaca, Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas,
tanggal 17 januari 2017 dan relaas tanggal 18 Januari 2017 masing-masing relaas Nomor 04/pdt.G/2016/PN Psp, yang berisi keterangan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Psp. diucapkan pada tanggal 20 September 2016 sedang pernyataan Banding diajukan pada tanggal 28 September 2016 selain itu terhadap yang tidak hadir waktu putusan dibacakan telah diberitahukanlah pada tanggal 29 September 2016 dan
telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 12 Oktober 2016, sehingga Pernyataan banding tersebut, diajukannya masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima; Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Kuasa Hukum Para Tergugat sekarang Para Pembanding telah diajukan dengan alasan yang dimuat didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :
‘bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah salah dalam menerapkan
hukum baik hukum acara maupun hukum materil dan juga didasarkan kepada pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan hasil Pemeriksaan Persidangan, karena itu mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 04 /Pdt.G/2016/PN-Psp, tanggal 20 September 2016 dan menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk patuh atas putusan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan serta untuk
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 30 dari 31
membayar ongkos perkara dalam semua tingkatan,’ sebaliknya Terbanding didalam kontra memori Bandingnya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu
mohon agar permohonan banding Pembanding tersebut ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak mengajukan pendapat berlainan, maka Pengadilan Tinggi Medan perlu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN-Psp, tanggal 20 September 2016 tersebut apakah sudah benar dan dapat dipertahankan atau sebaliknya, seperti berikut di bawah ini;
DALAM EKSEPSI;
Menimbang, bahwa mengenai eksepsi sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata yang dapat dikabulkan hanya sebatas eksepsi tentang kewenangan mengadili selain dari pada itu harus diputus bersama dengan putusan akhir, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri padangsidempuan yang menolak eksepsi Penggugat sekarang terbanding dengan alasan sudah menyangkut pokok perkara sudah tepat dan benar;
DALAM POKOK PERKARA;
Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, surat-surat yang berhubungan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 04./Pdt.G/2016/PN.Psp. tanggal 20 September 2016 serta
Memori banding, dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Medan berpendapat semua alasan yang dikemukakan didalam memori banding ternyata tidak ada fakta yang mendukung untuk dapat mengubah putusan sehingga alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini di tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Psp. tanggal 20 September 2017,dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding dikuatkan, maka kepadanya Para Pembanding dihukum
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 31 dari 31
Mememperhatikan, ketentuan Pasal 199 sampai dengan Pasal 205
RBg dan Pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;
M E N G A D I L I :
I. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat sekarang Para Pembanding;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Psp, tanggal 20 september 2017;
III. Menghukum Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
IV. Menghukum Para Tergugat sekarang Para Pembanding tuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari RABU, tanggal 7 JUNI 2017 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, AUGUSTINUS SILALAHI, SH.MH dan H. AGUSIN, SH.MH. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 19 JUNI 2017
oleh majelis tersebut dibantu oleh JUANTI SITORUS, SH selaku
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya.-
HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS ttd ttd
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN Halaman 32 dari 31
AGUSTINUS SILALAHI, SH.MH SABAR TARIGAN SIBERO.SH,MH
ttd H.AGUSIN, SH.MH.
PANITERA PENGGANTI
ttd JUANTI SITORUS, SH.
Perincian Biaya : Meterai Rp. 6.000,- 1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Pemberkasan Rp 139.000,- Jumlah Rp. 150.000,-