kajian indikator pemetaan rawan pangan kota padangsidimpuan

7/25/2019 kajian indikator pemetaan rawan pangan Kota Padangsidimpuan

1/105

1

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN INDIKATOR DAN PEMETAAN RAWAN PANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Permasalahan pangan merupakan masalah pokok bagi penduduk negara di

seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tahun 1984 Indonesia pernah

mengalami masa kejayaan di bidang pangan yaitu tercapainya

swasembada pangan (beras). Namun masa-masa keemasan penyediaan

pangan tersebut telah menurun pada dekade akhir-akhir ini. Untuk

mengatasi kekurangan beras, maka pemerintah mengambil kebijakan

impor beras. Hal ini akan membawa dampak buruk terhadap laju

perkembangan pembangunan di sektor lainnya.

Dalam Deklarasi World Food Summit Tahun 1996 di Roma, negara-negara

peserta sepakat untuk menurunkan kerawanan pangan dunia hingga

separuhnya pada tahun 2015. Dari sini upaya untuk menurunkan

kerawanan pangan tingkat dunia sudah dimulai, salah satunya dalam

bentuk penentuan indikator-indikator rawan pangan itu sendiri.

(Mankiw 2006 dalam Jokolelono) menjelaskan bahwa ketahanan pangan

tidak dapat dipisahkan dari kelangkaan scarcity sebagai sumber daya,

sumber daya tersebut terletak pada pengelolaan dan keputusan untuk

melakukan pertukaran tradeoff yang mencakup kepada efisiensi dan

pemerataan. Yang dimaksud kedalam efisiensi adalah kondisi dalam

sebuah masyarakat yang memiliki manfaat yang maksimal yang dapat

diperoleh dari penggunaan seluruh sumber daya yang langka. Sedang

pemerataan equity berarti manfaat dari sumber daya tersebut

didistribusikan secara adil diantara anggota masyarakat.


2/105

2

LAPORAN AKHIR


Menurut world food summit (FAO 1996) dimaksudkan bahwa konsep

ketahanan pangan terbagi atas tiga hal penting yakni mengenai :

Ketersediaan (food avaibility)

Jangkauan atau akses (access to sufficient food) serta tersedianya

kestabilan makanan (stability of food stock)

Pemanfaatan (utility of food, which is reality to cultural)

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2004 pangan adalah

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, dan air baik yang diolah

maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku

pangan, dan bahan pangan lain yang digunakan dalam proses penyiapan

pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman

Ketahanan akan bahan pangan merupakan kebutuhan primer, sehingga

setiap negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, dan akan terus bertambah

seiring berjalannya waktu, maka kebutuhan pangan akan semakin besar

dan akan terus bertambah. Menurut teori Malthus menyatakan bahwa

pertumbuhan penduduk mengikuti pertumbuhan deret ukur, sedangkan

kebutuhan pangan mengikuti perhitungan deret hitung. Maka susatu saat

nanti kedepan, pertambahan produksi pangan tidak mencukupi lagi

menyediakan kebutuhan pangan penduduk. Kondisi ini akan digambarkan

pada kurva berikut ini :


3/105

3

LAPORAN AKHIR


Gambar 1.1

Produksi Pangan Kaitan dengan Waktu dan Jumlah Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk yang mengakibatkan kebutuhan akan

pangan terus meningkat, sementara pertambahan jumlah produksi pangan

berjalan lambat bahkan mengalami penurunan. Pada saat produksi pangan

tidak cukup lagi menyediakan kebutuhan pangan penduduk maka terjadi

sebuah keadaan yang disebut overdemand, hingga mencapai kondisi paling

kritis yaitu pada titik Q saat produksi sebesar X2pada saat waktu t.

Dibutuhkan kebijakan untuk mengajar ketertinggalan produksi pangan

dalam mengimbani permintaan kebutuhan panan. Sehingga mencapai

kembali titik keseimbangan pada titik E2dengan produksi sebesar Y3 dan

pada waktu t3bahkan mencapai surplus pada titik E2. Upaya pencukupan

penyediaan bahan pangan pokok, guna mewujudkan ketahanan pangan

nasional berdasarkan pada masing-masing lokasi menjadi komponen

ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan haruslah memiliki 3 pilar yang kuat. Pilar-pilar tersebut

mencakup kepada produksi, konsumsi, serta pendistribusian yang baik.


4/105

4

LAPORAN AKHIR


Yang kesemuanya terangkum oleh para penunjang pelaku kepentingan

yakni produsen, pengolah, pemasaran, serta konsumen. Kenyataan

dilapangan yang terjadi kadangkala membuat para petani tidak

mendapatkan haknya sepenuhnya. Masa pasca panen terkadang membuatharga dipasaran tidak sesuai dengan jerih payah para petani sayur, untuk

itulah disini perlu adanya pengelolaan pemasaran yang baik agar kegiatan

produksi dapat saling menguntungkan antara sisi produsen dan sisi

konsumen.

Kota Padangsidimpuan terletak pada daerah dataran tinggi dengan

ketinggian 260-1.1000 mdpl dengan suhu udara 22.5-24.00C, sektor

pertanian merupakan sektor idola di Kota Padangsidimpuan, hal ini terlihat

dari peranannya terhadap pembentukan PDRB. Padi sebagai sumber

makanan utama penduduk Kota Padangsidimpuan dengan luas panen

sebesar 12.007 Ha dan produksi sebesar 67.234 ton gabah kering pada

tahun 2013. Kondisi ini pada prisipnya merupakan sinyal positif untuk

ketahanan pangan di Kota Padangsidimpuan itu sendiri.

Produksi komoditas padi baik padi sawah maupun padi bukan sawah

mengalami penurunan pada tahun ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh luas

panen yang juga mengalami penurunan walaupun produktivitasnya

mengalami kenaikan, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Luas Panen dan Produktivitas Padi di Kota Padangsidimpuan

Tahun Produksi Padi Luas Panen Produktivitas

2011 59.657 10.798 55.2

2012 71.850 12.878 55.7

2013 67.239 12.007 55.9

Sumber : Data Sekunder, Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2014


5/105

5

LAPORAN AKHIR


Untuk mengatasi masalah penurunan produksi pangan tersebut perlu

adanya kebijakan meningkatkan produksi pangan melalui pengadaan lahan

abadi sawah, intensifikasi spesialisasi pertanian, penyediaan infrastruktur,

permodalan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan dan perubahankultur.

Permasalahan yang muncul juga perlu diungkap terkait daerah rawan

pangan di Kota Padangsidimpuan, khususnya untuk mengetahui penyebab

permasalahan rawan pangan di wilayah tersebut, dan untuk menentukan

suatu daerah dinyatakan sebagai daerah rawan pangan, maka

diperlukanlah indikator yang menjustifikasi bahwa daerah tersebut

merupakan daerah rawan pangan. Dalam rangka melakukan upaya

antisipasi tersebut, maka pemerintah daerah perlu melakukan studi

Penyusunan Indikator dan Pemetaan daerah/wilayah rawan pangan di Kota

Padangsidimpuan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan

adalah sebagai salah satu upaya untuk melihat bagaimana keadaan yang

sesungguhnya kondisi pertanian Kota Padangsidimpuan dengan

menitikberatkan pada pengembangan dalam meningkatkan ketahanan

pangan. Selain itu juga maksud dari indikator dan pemetaan daerah rawan

pangan yakni :

a. Mengidentifikasi dan menentukan indikator-indikator yang dapat

digunakan untuk menentukan secara relevan dan tepat terhadap

wilayah rawan pangan dan wilayah tahan pangan di Kota

Padangsidimpuan

b. Memetakan wilayah di Kota Padangsidimpuan yang termasuk

dalam kategori rawan dan tidak tahan pangan.


6/105

6

LAPORAN AKHIR


1.3 Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai sebagai hasil dari Indikator dan

Pemetaan Daerah Rawan Pangan ini adalah sebagai berikut :

Sasaran Umum

Sasaran umum kegiatan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan

Pangan yakni tersusunnya peta rawan pangan dan tahan pangan di

Kota Padangsidimpuan, sasaran lainnya yakni teridentifikasinya

golongan penduduk yang rawan dan tahan pangan.

Sasaran Khusus

Berkaitan dengan tujuan pemetaan rawan pangan yang sudah diuraikan

dimuka, disini ada beberapa sasaran kegiatan yang hendak dicapai, yaitu:

a. Terpilihnya indikator rawan pangan yang tepat dan relevan bagi

wilayah-wilayah kecamatan di Kota Padangsidimpuan

b. Terpilihnya indikator rawan pangan yang tepat dan relevan bagi

penduduk di Kota Padangsidimpuan

c. Teridentifikasinya wilayah Kota Padangsidimpuan yang termasuk

dalam wilayah yang rawan pangan dan wilayah yang tahan pangan.

d. Teridentifikasinya golongan penduduk di Kota Padangsidimpuan

yang termasuk dalam rawan pangan dan tahan pangan

e. Tersusunnya peta ketahanan pangan untuk unit analisa tingkat

kecamatan di Kota Padangsidimpuan.

1.4

Landasan Hukum

Adapun landasan hukum mengenai Penyusun Indikator Dan Pemetaan

Rawan Pangan ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

b. Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan

c. Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan.


7/105

7

LAPORAN AKHIR


d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 68 Tahun 2010

Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan

Ruang.

e. Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman.

f. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan

Tanah

g. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

h. Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2006 tentang Dewan

Ketahanan Pangan

i. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sumber Daya Air

j. Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan

Kawasan Perkotaan

k. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang


8/105

8

LAPORAN AKHIR


BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA

PADANGSIDIMPUAN

2.1 Geografi dan Iklim Kota Padangsidimpuan

Kota Padangsidimpuan terletak 432 km dari Kota Medan Ibukota Provinsi

Sumatera Utara dengan wilayah yang dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli

Selatan. Posisi Kota Padangsidimpuan memiliki akses darat yang memadai

dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama yang merupakan

penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan di wilayah sumatera.

Letak astronomisnya antara 1008 dan 1028 Lintang Utara dan antara

99013 dan 99020 Bujur Timur.

Padangsidimpuan memiliki iklim yang sedang dengan suhu berkisar 22,50C

sampai dengan 240C. Kota ini terletak pada ketinggian 260 meter sampai

1.100 meter diatas permukaan laut. Untuk lebih jelas dapat dilihat melalui

tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Statistik Geografi dan Iklim Padangsidimpuan

Uraian Satuan 2013

Luas Km2 146,85

Letak Geografis LU 1008 - 1028

BT 99013 -99020

Ketinggian Mdpl 260 -1.100

Suhu udara 0C 22.5 24.0

Desa pesisir Kelurahan/Desa 0

Desa bukan pesisir Kelurahan/Desa 79



9/105

9

LAPORAN AKHIR


2.2 Realisasi APBD Padangsidimpuan (Milyar rupiah)

Realisasi pendapatan pemerintah daerah Kota Padangsidimpuan pada

tahun 2013 sebesar 625,78 milyar rupiah. Sementara dana yang digunakan

untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar 614,90 milyarrupiah.

Untuk pos pembiayaan pembangunan Pemerintah Kota Padangsdimpuan

pada tahun 2013 sebagian besar didominasi oleh DAU yakni sebesar 67.63

persen sementara PAD hanya menyumbang 5,60 persen. Peranan PAD ini

meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 4.38 persen.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Realisasi APBD Padangsidimpuan (Milyar rupiah)

Anggaran 2011 2012 2013

Pendapatan 477.21 540.47 625.78

Belanja 463.52 527.25 614.90

Pembiayaan 15.29 20.43 27.37

DAU 308.01 364.92 423.25

PAD 21.61 23.68 35.02


2.3 Jumlah Penduduk Kota Padangsidimpuan

Jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan tahun 2013 adalah sebesar

204.615 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 99.725 jiwa dan jumlah

penduduk perempuan sebesar 104.890 jiwa. Piramida penduduk Kota

Padangsidimpuan tahun 2013 menunjukkan terbanyak berada pada

kelompok usia 15-19 tahun. Pada kelompok usia 20-24 tahun, jumlah

penduduk jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok umur 15 19

tahun. Hal ini dimungkinkan karena pada kelompok usia ini banyak

penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas sehingga

sebagian penduduk yang melanjutkan pendidikan tinggi maupun mencari


10/105

10

LAPORAN AKHIR


pekerjaan keluar Kota Padangsidimpuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat

melalui gambar berikut ini :

Gambar 2.1

Piramida Penduduk Kota Padangsidimpuan

Kepadatan penduduk Kota Padangsidimpuan mengalami peningkatan dari

angka 1.354 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2012 menjadi 1.393

jiwa per kilometer persegi pada tahun 2013. Sebanyak 69.94% penduduk

berusia 15 64 tahun, kelompok umur 0 14 tahun sebesar 31,92% dan

penduduk usia 65 tahun sebesar 3.14%. penduduk pada kelompok usia 15

64 tahun digolongkan sebagai penduduk usia produktif. Untuk lebih jelas

dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :


11/105

11

LAPORAN AKHIR


Tabel 2.3 Indikator Kependudukan Padangsidimpuan

Uraian 2011 2012 2013

Jumlah penduduk (%) 193.32 196.51 204.62

Pertumbuhan penduduk 1.75 1.65 4,12

Kepadatan 1.316 1.354 1.393

Sex ratio (%) 95.32 94.97 95.00

Jumlah RT (000) 43.59 45.15 47.05

Rata-rata ART (Jiwa) 4.43 4.40 4.35

% penduduk menurut kelompok umur

0 -14 32.33 31.94 31.92

15 54 64.5 64.94 64.94

>65 3.17 3.12 3.14

Sumber : Data Sekunder, Kota Padangsidimpuan dalam Angka

2.4 Ketenagakerjaan

Penduduk yang sedang bekerja dan sedang menganggur atau bisa

dikatakan Tingkat Partisipasi Tingkatan Angkatan Kerja (TPAK) Kota

Padangsidimpuan tahun 2013 mencapai 65.02 persen dari jumlah

penduduk usia kerja (usia 15 tahun ketas). Sementara 6.80 persen daripenduduk angkatan kerja merupakan pengangguran, menurun

dibandingkan dengan tahun 2012.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebelum tahun 2013 tingkat

pengangguran di Kota Padangsidimpun meningkat, sedangkan di tahun ini

tingkat pengangguran menrurun. Hal ini menunjukkan keberhasilan

pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran. Untuk lebih jelas dapat

dilihat melalui tabel dibawah ini :


12/105

12

LAPORAN AKHIR


Tabel 2.4 Ketenagakerjaan Kota Padangsidimpuan

Uraian 2011 2012 2013

TPAK (%) 69.45 73.41 65.02

Tingkat Pengangguran Terbuka

(%)

8.81 6.80 65.02

Bekerja (%) 91.19 90.90 81.29

UMK (000) 1.074 1.200 1.378

% Penduduk bekerja menurut sektor lapangan usaha

Pertanian 23.10 22.01 21.53

Industri 3.97 8.22 4.61

Perdagangan 30.88 33.03 32.61

Jasa-jasa 24.94 22.54 24.7

Lainnya 17.11 14.20 16.55


Upah minimum Kota Padangsidimpuan naik dari tahun 2012 sebesar Rp.

1.200.000 menjadi sebesar Rp. 1.378.000 pada tahun 2013. Dilihat dari

sektor lapangan kerja, sektor perdagangan merupakan sektor yang paling

banyak digeluti oleh masyarakat Kota Padngsidimpuan dimana presentase

penduduk yang bekerja di sektor ini sebesar 32,61 persen. Pada ururan

kedua dan ketiga diikuti berturut-turut sektor jasa-jasa dan sektor

pertanian. Pada tahun 2013 presentase penduduk yang bekerja dilapangan

usaha pertanian menurun menjadi 21.53 persen dimana sebelumnya

mencapai 22.01 persen.


13/105

13

LAPORAN AKHIR


2.5 Pertanian

Sektor pertanian masih merupakan sektor idola di Kota Padangsidimpuan,

hal ini terlihat dari peranannya terhadap pembentukan PDRB, sektor

pertanian meiliki peranan cukup besar yaitu 15,66 persen. Produksi

komoditi padi baik padi sawah maupun padi bukan sawah mengalami

sedikit penurunan pada tahun ini, luas panen juga mengalami penurunan

pada tahun 2013.

Tabel 2.5 Pertanian Kota Padangsidimpuan

Produksi 2011 2012 2013

PadiLuas Panen (Ha) 10.789 12.878 12.007

Produsi (Ton) 59.657 71.850 67.238

Jagung

Luas Panen (Ha) 291 260 233

Produksi (Ton) 586.42 572.00 146.30

Ubi Kayu


Produksi (Ton) 4850.00 4836.50 2.310.13

Kacang Tanah

Luas Panen 122 89 104

produksi 174.91 100.36 604.60

Ubi Jalar

Luas Panen 85 85 70

produksi 864.50 1.042.95 240.49

Kacang Hijau


Produksi (Ton) 96.35 93.96 62.64



14/105

14

LAPORAN AKHIR


Padi sebagai sumber makanan utama penduduk kota Padangsidimpuan

memiliki luas paling tinggi diantara tanaman pangan lainnya yaitu sebesar

12.007 Ha dengan produksi sebesar 67.238 ton gabah kering pada tahun

2013. Kondisi ini pada prinsipnya merupakan sinyal positif dalam rangkapemenuhan kebutuhan pangan di Kota Padangsidimpuan.

Tanaman pangan yang memiliki produksi cukup tinggi adalah ubi kayu yang

memiliki luas panen sebesar 164 Ha dengan produksi sebesar 2.310,13 ton

pada tahun 2013. Luas panen maupun produksi ubi kayu menurun

dibandingkan dengan tahun 2012.

Selain tanaman pangan Kota Padangsidimpuan juga memiliki komoditi

perkebunan seperti karet dan kelapa sawit.

2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kota Padangsidimpuan

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan

melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang

mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan

ekonomi. Dengan melihat perkembangan IPM setiap tahun, tampaknya

kemajuan yang dicapai Kota Padangsidimpuan dalam pembangunan

manusia semakin baik walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu besar.

Peningkatan IPM dapat ditelusuri dan tingkat kemajuan yang dicapai Kota

Padangsidimpuan baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi

selama ini.

Tingkat kemiskinan Kota Padangsidimpuan walaupun tidak terlalu tinggi

namun tetap harus mendapat perhatian. Jika pada tahun 2011 angka

kemiskinan berada pada level 10.08 persen maka pada tahun 2013 angka


15/105

15

LAPORAN AKHIR


kemiskinan Kota Padangsidimpuan tahun 2013 berkisar 9,04 persen.

Tabel 2.6 Kemiskinan Padangsidimpuan

Uraian 2011 2012 2013

Garis kemiskinan (000 Rp) 282.57 318.11 300.28

IPM 75.58 76.04 76.31

Jumlah penduduk miskin (000 jiwa) 19.52 18.91 18.4

Penduduk miskin (%) 10.08 9.60 9.04


2.7 Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indicator dalam perencanaan pembangunan

suatu daerah atau wilayah. Dengan inflasi dapat diukur persentase

kenaikan harga barang/jasa yang secara umum dikonsumsi oleh

masyarakat. Barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat tersebut dapat

dikelompokkan menjadi tujuh kelompok. Tingkat inflasi di Kota

Padangsidimpuan tahun 2013 mengalami peningkatan setelah tiga tahun

sebelumnya cenderung menurun. Pada tahun 2011 tingkat inflasi di Kota

Padangsidimpuan 4.66 persen sedangkan pada tahun 2012 sebesar 3.54

persen dan tahun 2013 sebesar 7.82 persen.


16/105

16

LAPORAN AKHIR


Tabel 2.7 Laju Inflasi Menurut Kelompok Komoditi di Kota

Padangsidimpuan

Kelompok 2011 2012 2013

Inflasi umum 4.66 3.54 7.82

Bahan makanan 3.59 0.06 10.81

Makanan jadi, minuman, rokok,

tembakau

12.90 6.77 6.07

Perumahan, air, listrik, gas dan bahan

bakar

2.50 6.53 6.32

Sandang 13.85 5.93 1.85

Kesehatan -0.34 3.56 2.92

Pendidikan, rekreasi, dan olahraga 2.58 6.04 5.71

Transportasi, komunikasi, dan jasa

keuangan

-4.11 -0.65 14.88


Ditinjau dari kelompok komoditi, inflasi terbesar pada tahun 2013 terjadi

pada kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan dan diikuti oleh

bahan makanan.

2.8 Pengeluaran Penduduk

Perkembangan kesejahteran penduduk salah satunya dapat diukur melalui

perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum selama periode 2011-

2013 tingkat kesejahteraan penduduk Kota Padangsidimpuan mengalami

peningkatan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya tingkat

pengeluaran per kapita sebagai pendekatan untuk perkiraan pendapatan.

Pengeluaran nominal per kapita penduduk bergeser dari 711 ribu rupiah

pada tahun 2011 menjadi 731 ribu rupiah pada tahun 2013.

Salah satu indikator pengeluran rumah tangga yang penting untuk dilihat

adalah pengeluaran makanan dan pengeluaran non-makanan rumah


17/105

17

LAPORAN AKHIR


tangga. Semakin tinggi persentase pengeluaran non makanan maka dapat

diasumsikan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Persentase

pengeluaran makanan dan non makanan di Kota Padangsidimpuan tidak

memiliki selisih terlalu besar sehingga dapat kita katakan bahwa tingkatkesejahteraan masyarakat semakin baik.

Pada tahun 2013 persentase pengeluaran makanan penduduk kota

Padangsidimpuan mencapai 54.27%, meningkat jika dibanding dengan

kondisi tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan angka tahun

2012 yang mencapai 54.27%, angka tahun 2012 tersebut mengalami

penurunan.

2.9 Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran produktivitas

merupakan agregat dari seluruh nilai tambah barang dan jasa yang

dihasilkan dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB

Kota Padangsidimpuan sebagai salah satu kota di Sumatera Utara, pada

tahun 2014 memiliki besaran sebesar 3,96 triliun rupiah untuk PDRB atas

dasar harga berlaku dan sebesar 3,28 triliun rupiah jika dihitung dengan

harga konstan tahun 2010. Sementara PDRB perkapita atas harga berlaku

tahun 2014 sebesar 19,16 juta. Jika diamati PDRB Kota Padangsidimpuan

setiap tahun mengalami peningkatan, yang tentunya menggambarkan

adanya kegiatan perekonomian yang positif didaerah tersebut.


18/105

18

LAPORAN AKHIR


Tabel 2.8 Perkembangan PDRB Kota Padangsidimpuan

Uraian 2011 2012 2013

Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB (miliar Rp) 2.246.36 3.574.73 3955.84

Atas Dasar Harga Konstan (2010)

PDRB (miliar Rp) 2.952.72 3.120.26 3.276,83

PDRB per kapita (ribu Rp) 16.265.74 17.596.48 19.156.98

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.90 5.67 5.02Sumber : Data Sekunder, Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2014


19/105

19

LAPORAN AKHIR


BAB III

KAJIAN LITERATUR

3.1 Definisi dan Ruang Lingkup Ketahanan Pangan

Perhatian terhadap ketahanan pangan (food security) merupakan respon

dari deklarasi PBB tentang Hak Asazi Manusia (HAM) tahun 1948, bahwa

hak atas pangan adalah salah satu elemen utama untuk menjalani

kehidupan secara ideal. Dalam hal ini, kebutuhan pangan masyarakat

dilihat dalam konteks pendekatan hak (right-based), yang bermakna bahwa

pemerintah wajib untuk menghormati, melindungi dan memenuhi

kecukupan pangan tersebut. Menghormati berarti bahwa pemerintah tidak

boleh menghilangkan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup.

Melindungi berarti bahwa pemerintah harus melindungi masyarakat dari

keadaan kehilangan akses tersebut. Pemerintah secara proaktif harus

menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat

mandiri, apabila masyarakat belum mampu melakukannya, maka

pemerintah harus menjamin ketersediaan pangannya.

Berdasarkan Konferensi Pangan Tingkat Tinggi tahun 1996 yang

diselenggarakan oleh FAO, definisi ketahanan pangan adalah food security

exists when all people, at all times, have physical and economic access to

sufficient, safe and nutritious food to meet their distary needs and food

preferences for an active and healthy life (Dewan Ketahanan Pangan,


20/105

20

LAPORAN AKHIR


2011).Makna yang terkandung dalam definisi tersebut adalah setiap orang

pada setiap saat memiliki aksesibilitas secara fisik dan ekonomi terhadap

pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan agar dapat hidup

produktif dan sehat.

Indonesia kemudian mengadopsi rumusan ketahanan pangan tersebut dan

dituangkan ke dalam Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1996 tentang

Pangan. Berdasarkan UU tersebut, ketahanan pangan didefinisikan sebagai

kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,

merata dan terjangkau.

Ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem, yaitu: (1) Ketersediaan

pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik

jumlah maupun mutunya, serta aman, (2) Distribusi pangan, dimana

pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga

stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (3) konsumsi pangan, yaitu

setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu

mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi dan kesehatan serta preferensinya

(Dewan Ketahanan Pangan, 2006). Lebih lanjut, Baliwati (2007)

menyatakan bahwa ketiga subsistem ketahanan pangan tersebut

berinteraksi membentuk sistem ketahanan pangan.


21/105

21

LAPORAN AKHIR


3.2. Kebijakan Ketahanan Pangan

Kebijakan merupakan penjabaran secara normatif komitmen pemerintah

dalam pembangunan sehingga menjadi acuan tindakan suatu organisasi

dalam mencapai tujuan (Martianto et al, 2007). Kebijakan terkait

pembangunan ketahanan pangan diperlukan sebagai fondasi atau pre-

condition bagi pemerintah untuk mampu menyediakan pangan dalam

jumlah yang cukup, bermutu dan aman, terutama dari produksi dalam

negeri dan mendistribusikannya secara merata ke berbagai wilayah

Indonesia dari waktu ke waktu dengan harga yang terjangkau secara

berkelanjutan (DKP, 2011).

Dokumen kebijakan terkait ketahanan pangan pada tingkat pusat tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-

2014, Kebijakan SKPD Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014, serta

Rencana Strategis (Renstra) BKP dan Departemen terkait Ketahanan

Pangan. Adapun kebijakan ketahanan pangan di tingkat daerah tertuang

dalam RPJMD dan Renstra SKPD Propinsi/Kabupaten. Mengacu pada

RPJMN 2010-2014, arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan

nasional 2010-2014 adalah untuk: (a)Meningkatkan ketersediaan dan

penanganan kerawanan pangan, (b)Meningkatkan sistem distribusi dan

stabilisasi harga pangan, dan (c)Meningkatkan pemenuhan kebutuhan

konsumsi dan kemanan pangan.


22/105

22

LAPORAN AKHIR


Berdasarkan KUKP 2010-2014, terdapat 18 kebijakan ketahanan pangan,

yaitu: (1) menata pertanahan dan tata ruang wilayah, (2) antisipasi

perubahan iklim: adaptasi dan mitigasi, (3) Meningkatkan produksi

domestik: proteksi dan promosi, (4) Memperlancar sistem distribusi

pangan, (5) Mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah dan

masyarakat, (6) Menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga pangan, (7)

Meningkatkan aksesibilitas atas pangan, (8) Menanganai kerawanan

pangan kronis dan transien, (9) Mempercepat penganekaragaman

konsumsi pangan, (10) Mendorong perilaku konsumsi pangan, (11)

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, (12)

Memfasilitasi pengembangan industri pangan UKM, (13) Peningkatan

peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan ketahanan

pangan, (14) Kebijakan makro dan perdagangan yang kondusif, (15)

Menguatkan kelembagaan ketahanan pangan dan koordinasi antar daerah,

(16) Meningkatkan peran pimpinan formal dan nonformal dalam

pembangunan ketahanan pangan, (17) Memfasilitasi penelitian dan

pengambangan, dan (18) Melaksanakan kerjasama internasional (DKP,

2011).

Program peningkatan ketahanan pangan disusun untuk

mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem

ketahanan pangan baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat

masyarakat. Program ketahanan pangan tahun 2011 berdasarkan

Peraturan Kepala BKP No 006/Kpts/OT.140./K/01/2011 yaitu (1)


23/105

23

LAPORAN AKHIR


Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, (2)

Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, (3)

Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan

keamanan pangan, dan (4) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada

Badan Ketahanan Pangan.

3.3 Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pengembangan kawasan agropolitan adalah model pengembangan

pertanian yang berupaya mempercepat pembangunan perdesaan berbasis

agribisnis agribisnis serta meningkatkan daya saing produk-produk

pertanian yang akan dihasilkan nantinya (Friedman 1976)

Sedangkan menurut (Pasaribu 2009 : 136) menyatakan bahwa program

pembangunan industri pertanian berbasis agribisnis yang melahirkan

konsep pengembangan agropolitan telah direalisasikan sejak tahun 2002.

Departemen Pertanian telah menetapkan 61 kawasan agropolitan yang

tersebar di beberapa Provinsi. Departemen Permukiman dan Prasarana

Wilayah juga menyatakan bahwa pengembangan kawasan agropolitan

telah ada pada tahun 2002 di Kabupaten dan tahun 2003 terdapat lebih

dari 53 Kabupaten Kota yang telah menjadi agropolitan.

Wilayah dengan dataran tinggi baik dan dengan hasil pertanian yang baik

pula yang dapat menyumbangkan sektor pertanian untuk PDRB dianggap

sebagai wilayah yang layak sebagai pengembangan kawasan agropolitan.

Menurut Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah bahwa agropolitan

yang baik adalah yang memiliki sebagai berikut ;

1 Penetapan pusat agropolitan yang berfungsi sebagai :

a. Pusat perdagangan dan transportasi pertanian (agricultural trade/

transport center).

b. Penyedia jasa pendukung pertanian (agricultural support services).


24/105

24

LAPORAN AKHIR


c. Pasar konsumen produk non-pertanian (non agricultural

consumers market).

d. Pusat industri pertanian (agro-based industry).

e. Penyedia pekerjaan non pertanian (non-agricultural employment)

2 Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai:

a. Pusat produksi pertanian (agricultural production).

b. Intensifikasi pertanian (agricultural intensification).

c. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-

barang dan jasa non pertanian (rural income and demand for non-

agricultural goods and services).

d. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (cash crop

production and agricultural diversification).

3 Penetapan Sektor Unggulan

a. Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung

oleh sektor hilirnya.

b. Kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat

yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal).

c. Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk

dikembangkan dengan orientasi ekspor.


25/105

25

LAPORAN AKHIR


4. Dukungan Sistem Infrastruktur

Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung

pengembangan kawasan agropolitan diantaranya : jaringan jalan, irigasi,

sumber sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).

5. Dukungan Sistem Kelembagaan

a. Dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan

agropolitan yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dengan

fasilitasi Pemerintah Pusat.

b. Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif

pengembangan kawasan agropolitan.

3.4 Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian menurut Mosher AT pada tahun 1974 dalam

bukunya Creating A Progressive Rural Structure mengatakan bahwa

untuk memajukan pertanian yang progresif harus memenuhi dua syarat

yakni :

a. Syarat pokokyakni terdiri dari :

Tersedianya pasar untuk hasil tani

Adanya teknologi yang senantiasa berkelanjutan

Tersedianya sarana produksi padi

Adanya perangsang produksi

Adanya sarana pengangkutan yang lancar

b. Syarat Pelancaryakni terdiri dari :

Pendidikan pembangunan

Kredit produksi

Kegiatan gotong royong petani

Perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian


26/105

26

LAPORAN AKHIR


3.5 Agenda Prioritas RPJPN 2005-2025

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang

mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa

RPJMN ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkanpembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan

keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam

yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan

iptek.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia

yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan

berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas

dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut

NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.


27/105

27

LAPORAN AKHIR


4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Nawacita pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan

pembangunan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah

misalnya saja :

1. Nawacita kesatu - Menghadirkan kembali negara untuk melindungi

bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.

2. Nawacita kedua Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya.

3. Nawacita ketiga Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan. Pemerintah daerah harus mendukung agenda prioritas ini

melalui penyediaan data spasial yang dilaksanakan secara berkala.

4. Nawacita keempat - Memperkuat kehadiran negara dalam

melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas

korupsi, bermartabat, dan terpercaya. BPS menerapkan Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas dan Melayani

(WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas

PPK), penerapan zona integritas.


28/105

28

LAPORAN AKHIR


5. Nawacita kelima Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pemerintah daerah juga hendaknya mendukung agenda prioritas

melakukan penelitian dan kajian yang berkaitan dengan

kesejahteraan rakyat seperti kajian mengenai konsumsi,ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

6. Nawacita keenam - Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya

saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju

dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Nawacita ketujuh Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,

8. Nawacita kedelapan Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Nawacita kesembilan Memperteguh ke-bhinneka-an dan

memperkuat restorasi sosial Indonesia, BPS mendukung agenda

prioritas melalui penyediaan data ketahanan sosial, seperti statistik

modal sosial, nilai kebangsaan, indeks demokrasi indonesia, dan

lain sebagainya


29/105

29

LAPORAN AKHIR


BAB Iv

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Penyusun indikator dan Pemetaan Rawan Pangan ini akan coba

merencanakan ketahanan pangan di Kota Padangsidimpuan khususnya

pertanian yakni beras yang akan dihubungkan dengan proyeksi jumlah

penduduk serta peran ketahanan pangan itu sendiri serta Penyusunan

Indikator dan Pemetaan Rawan Pangan

4.2 Lokasi Objek Penelitian

Lokasi objek penelitian difokuskan kepada Kota Padansidimpuan yang

merupakan penghasil pangan khususnya beras. dengan waktu pelaksanaan

pekerjaan secara teknis diselesaikan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari

kalender sejak ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK), pada bulan

September sampai dengan bulan Desember 2015

4.3 jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Penyusun Indikator

Dan Pemetaan Rawan Pangan dapat menggunakan data primer dan data

skunder. Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan maupun

publikasi resmi yang bersumber BPS, Dinas Pertanian, Badan Ketahanan

Pangan serta dinas-dinas yang terkait dengan pekerjaan ini dan juga data

primer mencakup kepada data yang diperoleh/diinformasikan secara

kualititatif dari beberapa SKPD.

4.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam pembuatan Penyusun Indikator

Dan Pemetaan Rawan Pangan menggunakan metode deskriptif, yakni


30/105

30

LAPORAN AKHIR


metode analisis dengan menggunakan data secara sistematis, menganalisis

dan menginterpretasikan data dengan melalui gambaran-gambaran

sehingga mendapatkan kesimpulan. Proses analisis didukung dengan

kegiatan diskusi terbuka yang bersifat kritis yang dilakukan oleh timkonsultan.

4.4.1 Formula Swasembada Beras

Dalam menentukan ketahanan pangan dalam hal ini beras dapat

menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

A : Kebutuhan Beras

B : Jumlah produksi beras/tahun

Q : Konsumsi/kapita/tahun (10 kg/minggu x 12)

GKG : Gabah Kering Giling 62,74 persen merupakan angka konversi gabah

menjadi beras atau sering disebut juga dengan rendemen penggilingan

lapangan

Jika A < B maka dikatakan tahan pangan

Jika A > B maka dikatakan tidak tahan pangan

4.4.2 Proyeksi Penduduk

Jika berbicara mengenai ketahanan pangan khususnya beras maka

seringkali berhubungan dengan jumlah penduduk, untuk itu perlu proyeksi

jumlah penduduk yang erat kaitannya dengan ketahanan pangan di Kota

Paadangsidimpuan dengan mengunakan rumus sebagai berikut :

A = Q x jumlah penduduk

B = GKG X 62,74%

Pn = P0 (1+r)n


31/105

31

LAPORAN AKHIR


Ketengan :

Pn : penduduk pada tahun n

P0 : penduduk pada tahun awal

1 : angka konstantar : angka pertumbuhan penduduk (dalam persen)

n : jumlah rentang tahun awal hingga tahun n

4.4.3 Indikator Ketahanan Pangan

Dalam menghitung indikator ketahanan pangan di Kota Padangsidimpuan

dengan menggunakan metode scoring, indikator yang diukur mengikuti

ketetapan dari FAO yang dimodifikasi seperlunya oleh pihak konsultan

yakni sebagai berikut :

Produksi pangan

Kependudukan

Fasilitas

Untuk lebih jelas dapat dilihat melalui diagram alir berikut ini :


32/105

32

LAPORAN AKHIR


Metode scoring tersebut di ukur dengan menggunakan matriks yakni :

Cukup rawan diberi score1

Tahan pangan diberi score2

Sangat tahan diberi score 3

PRODUKSI PANGAN

KEPENDUDUKAN

FASILITAS

PRODUKSI PANGAN

KONSUMSI PANGAN

AKSES PANGAN

KEMISKINAN

GIZI

ANGKA HARAPAN HIDUP

AKSES AIR BERSIH

AKSES LISTRIK

KEMATIAN BAYI

JARAK KE PUSKESMAS


33/105

33

LAPORAN AKHIR


BAB v

ANALISIS DATA

5.1 Kondisi Pangan Kota Padangsidimpuan

Makanan pokok Kota Padangsidimpuan adalah nasi, walaupun Kota

Padangsidimpuan memiliki surplus dalam umbi-umbian namun tetap saja

masyarakat Kota Padangsidimpuan tidak dapat mengganti nasi sebagai

makanan pokoknya. Sebagai Kota yang baru menuju kepada Kota dengan

sektor industry pengolahan, Kota Padangsidimpuan termasuk kepada Kota

yang masih memiliki surplus beras yang cukup baik. Jika dihitung dengan

menggunakan rumus pertanian swasembada beras maka pada tahun 2014

Kota Padangsidimpuan juga masih memiliki surplus beras

Tabel 5.1 Ketersediaan Beras di Kota Padangsidimpuan

Tahun Jumlah

Penduduk

Jumlah

Produksi

Padi (Ton)

Jumlah

Produksi

Beras/Tahun

Produk Per

Kapita/Tahun

Konsumsi Per

Kapita/Tahun

Kebutuhan

(Ton)

2014 206,496 53,872.00 33,799 260.8864094 120 kg/Thn 24,780

2013 204,615 67,238.80 42,186 328.6112944 120 kg/Thn 24,554

2012 198,809 71,849.70 45,079 361.4006408 120 kg/Thn 23,857

2011 193,322 59,656.53 37,429 308.5863482 120 kg/Thn 23,199

2010 191,531 62,023.00 38,913 323.8274744 120 kg/Thn 22,984

Sumber : Data Sekunder, Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2015 ( data diolah 2015)


34/105

34

LAPORAN AKHIR


Grafik 5.1 Perbandingan produksi beras/tahun dan kebutuhan beras

Dari grafik perbandingan kebutuhan beras dan produksi beras diatas dapat

diketahui bahwa kota Padangsidimpuan masih memiliki surplus beras.

Naman surplus beras dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami penurunan.

Pada tahun 2010 surplus beras sebesar 15,930 ton, pada tahun 2011

surplus beras sebesar 14,230 ton, pada tahun 2012 surplus beras sebesar

21,221 ton, pada tahun 2013 sebesar 17,632 ton, pada tahun 2014

mengalami penurunan menjadi 9,020 ton. Hal tersebut terjadi karena

adanya alih fungsi lahan, dan pertumbuhan penduduk yang semakin

meningkat (0,04%) selama empat tahun terakhir. Untuk lebih jelas dapat

dilihat pada grfik dibawah ini :

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1 2 3 4 5

Jumlah Produksi

Beras/Tahun

Kebutuhan (Ton)


35/105

35

LAPORAN AKHIR


Grafik 5.2 Surplus Beras

Tabel 5.2 Pertumbuhan Surplus Beras Tahun 2010-2014

Tahun Surplus Beras

2010 15,930

2011 14,230

2012 21,221

2013 17,632

2014 9,020

Penurunan 2011/2010 -0.11

Penurunan 2013/2012 -0.17

Penurunan 2014/2013 -0.49

Rata-rata penurunan -0.25%

Sumber : Data Sekunder, Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2015 (data diolah 2015)

15,930

14,230

21,221

17,632

9,020

Surplus Beras


36/105

36

LAPORAN AKHIR


5.2 Kondisi Rawan Pangan di Kota Padangsidimpuan Berdasarkan

Kecamatan

Dari hasil scoring dengan menggunakan matriks sederhana dapat diketahui

bahwa daerah yang merupakan rawan pangan sesuai dengan indikatorpengukuran adalah Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dan

Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Hasil scoring kedua kecamatan

tersebut adalah 21 dan 20, artinya adalah daerah yang difokuskan untuk

ketahanan pangan adalah Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dan

Kecamatan Hutaimbaru dari segi 11 indikator rawan pangan. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Kondisi Rawan Pangan Kota Padangsidimpuan Menurut 4

Bagian 11 Indikator

INDIKATOR

RAWAN

PANGAN

PSP

TENGGARA

PSP

SELATAN

PSP

UTARA

PSP

ANGKOLA

JULU

PSP

HUTAIMBARU

PSP

BATUNADUA

Produksi

Pangan

Sangat

Tahan

Cukup

Rawan

Cukup

Rawan

Sangat

Tahan Sangat Tahan Sangat Tahan

Konsumsi

Pangan

Sangat

Tahan

Cukup

Rawan

Cukup

Rawan

Sangat

Tahan Tahan Tahan

Akses Pangan

dan Mata

Pencaharian Tahan

Sangat

Tahan

Sangat

Tahan Tahan Cukup Rawan Tahan

Kemiskinan Tahan

Sangat

Tahan

Sangat

Tahan

Cukup

Rawan Cukup Rawan Tahan

Kesehatan Gizi Tahan

Sangat

Tahan

Sangat

Tahan Tahan Cukup Rawan Cukup Rawan

Angka

Harapan

Hidup Tahan

Sangat

Tahan

Sangat

Tahan

Cukup

Rawan Tahan Tahan

Kematian Bayi Tahan Sangat Sangat Cukup Cukup Rawan Tahan


37/105

37

LAPORAN AKHIR


INDIKATOR

RAWAN

PANGAN

PSP

TENGGARA

PSP

SELATAN

PSP

UTARA

PSP

ANGKOLA

JULU

PSP

HUTAIMBARU

PSP

BATUNADUA

Tahan Tahan Rawan

Penduduk

Yang Tinggal

>5Km Tahan

Sangat

Tahan

Sangat

Tahan

Cukup

Rawan Tahan Tahan

Akses Air

Bersih Tahan Tahan Tahan Tahan Cukup Rawan Tahan

Akses Listrik Tahan

Sangat

Tahan

Sangat

Tahan

Sangat


Desa

Tertinggal Tahan

Sangat

Tahan

Sangat

Tahan

Sangat


Sumber : Data Primer dan Sekunder diolah 2015

Tabel 5.4 Matriks Rawan Pangan Kota Padangsidimpuan Menurut 4

Bagian 11 Indikator

INDIKATOR

RAWAN PANGAN

PSP

TENGGARA

PSP

SELATAN

PSP

UTARA

PSP

ANGKOLA

JULU

PSP

HUTAIMBARU

PSP

BATUNADUA

Produksi Pangan 3 1 1 3 3 3

Konsumsi Pangan 3 1 1 3 2 2

Akses Pangan dan

Mata Pencaharian 2 3 3 2 1 2

Kemiskinan 2 3 3 1 1 2

Kesehatan Gizi 2 3 3 2 1 1

Angka Harapan

Hidup 2 3 3 1 2 2

Kematian Bayi 2 3 3 1 1 2

Penduduk Yang

Tinggal >5Km 2 3 3 1 2 2

Akses Air Bersih 2 3 3 2 1 2


38/105

38

LAPORAN AKHIR


INDIKATOR

RAWAN PANGAN

PSP

TENGGARA

PSP

SELATAN

PSP

UTARA

PSP

ANGKOLA

JULU

PSP

HUTAIMBARU

PSP

BATUNADUA

Akses Listrik 2 3 3 2 3 3

Desa Tertinggal 2 3 3 3 3 3

Total 24 29 29 21 20 24

Sumber : Data Primer dan Sekunder diolah 2015

5.3 Luas Panen dan Produktivitas Padi Kota Padangsidimpuan

Luas panen dan produktivitas sangat diperlukan jika ingin menjadi Kota

Swasembada beras. Di Kota Padangsidimpuan yang terdiri dari enam

kecamatan yakni :

Kecamatan Paadangsidimpuan Tenggara

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu

Dari enam kecamatan tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan PSP

Batunadua dan Kecamatan PSP Hutaimbaru adalah Kecamatan yang

memiliki tingkat produktivitas tertinggi yakni 16.581dan 12.236 sementara

Kecamatan Angkola Julu walaupun memiliki luas panen sebesar 1.883

namun memiliki produktivitas padi 10.544,8 perbandingan dengan

Kecamatan PSP Hutaimbaru adalah 1.691,2. Untuk lebih jelas dapat dilihat

dari tabel dibawah ini :


39/105

39

LAPORAN AKHIR


Tabel 5.5 Luas Panen dan Produktivitas

kecamatan luas panen produktivitas

Padangsidimpuan Tenggara 1540 8624

Padangsidimpuan Selatan 289 1618.4

Padangsidimpuan Batunadua 2961 16581.6

Padangsidimpuan Utara 762 4267.2

Padangsidimpuan Hutaimbaru 2.185 12236

PadangsidimpuanAngkola Julu 1.883 10544.8

Sumber : Data Sekunder, Kota Padangsidimpuan dalam angka 2015

Grafik 5.3 Luas Panen dan Produktivitas

5.4

Kondisi Pangan Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Kecamatan

Kondisi pangan Kota Padangsidimpuan berdasarkan kecamatan dapat

diketahui bahwa kecamatan yang memiliki kelebihan produksi beras adalah

kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sebesar 1.451 ton pada tahun

2014, kecamatan yang mengalami kekurangan beras adalah kecamatan

Padangsidimpuan Selatan, hal itu disebabkan karena tingkat penduduk

yang tinggi (65.307 jiwa), kekurangan beras di kecamatan ini sebesar 6.828

ton, pada tahun 2014. Kecamatan yang memiliki kelebihan beras adalah

1540289

2961

762 2.185 1.883

8624

1618.4

16581.6

4267.2

12236

10544.8

Perbandingan Luas Panen dan

Produktivitas


40/105

40

LAPORAN AKHIR


kecamatan Padangsidimpuan Batunadua sebesar 7.923 ton pada tahun

2014, kecamatan yang mengalami kekurangan beras adalah kecamatan

Padangsidimpuan Utara sebesar 4.923 ton, pada tahun 2014. Hal ini

disebabkan karena tingginya jumlah penduduk. Berikutnya kecamatanyang memiliki kelebihan beras adalah kecamatan Padangsidimpuan

Hutaimbaru sebesar 5.737 ton, pada tahun 2014. Kecamatan yang memiliki

kelebihan beras adalah kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu sebesar

5.653 ton, pada tahun 2014. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 5.6 Kondisi Pangan Kota Padangsidimpuan Berdasarkan

Kecamatan (2014)

No

Kecamatan Jumlah

Penduduk

Jumlah

Produksi

Padi

Jumlah

Produksi

Beras/Tahun

Produk Per

Kapita/Tahun

Konsumsi Per

Kapita/Tahun

Kebutuhan

(Ton)

1

Padangsidimpuan

Tenggara

32,998 8,624.00 5411 261.3491727 120 kg/Thn 3,960

2 Padangsidimpuan Selatan 65,307 1,616.40 1014 24.75079241 120 kg/Thn 7,837

3

Padangsidimpuan

Batunadua

20,672 16,581.60 10403 802.128483 120 kg/Thn 2,481

4 Padangsidimpuan Utara 63,333 4,267.20 2677 67.37719672 120 kg/Thn 7,600

5

Padangsidimpuan

Hutaimbaru

16,166 12,236.00 7677 756.8971916 120 kg/Thn 1,940

6

PadangsidimpuanAngkola

Julu 8,020

10,544.80 6616

1314.812968 120 kg/Thn

962

Sumber : Data Sekunder, Kota Padangsidmpuan dalam Angka 2015 (data diolah 2015)


41/105

41

LAPORAN AKHIR


Grafik 5.4 Jumlah Produksi Beras dan Kebutuhan Beras per Kecamatan

5.5 Kondisi Sebaran Sawah Berdasarkan Kecamatan dan Sawah

Berkelanjutan Sesuai dengan Kondisi Existing dan Rencana Strategis

RTRW.

5.5.1Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara adalah kecamatan yang memiliki

luas panen 1540 Ha, dan produktivitas 8.624. ada baiknya jika kecamatan

ini sebagai kecamatan yang memiliki sawah berkelanjutan, hal ini jugasesuai dengan RTRW 2011-2020 kawasan Kecamatan Padangsidimpuan

Tenggara sebagai pertanian lahan basah karena kecamatan ini tidak

termasuk kedalam rencana perubahan guna lahan untuk kawasan strategis

perdagangan dan jasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui peta

kondisi existing dan peta pertanian sesuai dengan RTRW

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1 2 3 4 5 6

Jumlah Produksi

Beras/Tahun

Kebutuhan (Ton)


42/105

42

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.5 Sebaran sawah PSP Tenggara


43/105

43

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.6 Peta Pertanian PSP Tenggara


44/105

44

LAPORAN AKHIR


5.5.2 Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan adalah kecamatan yang memiliki luas

panen 289 Ha, dan produktivitas 1.618,4. Kecamatan Padangsidimpuan

Selatan tidak direkomendasikan sebagai sawah yang berkelanjutan hal inidisebabkan karena produksi padi setiap tahun semakin menurun, alasan

lainnya adalah Kecamatan Padangsidimpuan sebagai kecamatan yang lebih

bergerak di sektor perdagangan dan jasa, sehingga kemungkinan besar

lahan sawah telah menjadi permukiman penduduk. Didalam RTRW juga

kecamatan ini tidak direkomendasikan sebagai kecamatan yang memiliki

potensi sawah berkelanjutan, namun kecamatan ini masih berpotensi

menjadi lahan kering (perkebunan karet). Untuk lebih jelas dapat dilihat

melalui peta dibawah ini :


45/105

45

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.7 Sebaran sawah PSP Selatan


46/105

46

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.8 Peta Pertanian PSP Selatan


47/105

47

LAPORAN AKHIR


5.5.3 Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua adalah kecamatan yang memiliki

luas panen 2.961 Ha, dan produktivitas 16.581,6. Kecamatan

Padangsidimpuan Batunadua tidak direkomendasikan sebagai sawah yangberkelanjutan hal ini disebabkan karena kecamatan ini akan menjadi

kecamatan yang tumbuh pesat sebagai perdagangan dan industri karena

adanya pembangunan jalan lingkar luar. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari

peta dibawah ini :


48/105

48

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.9 Sebaran sawah PSP Batunadua


49/105

49

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.10 Peta Pertanian PSP Batunadua


50/105

50

LAPORAN AKHIR


5.5.4 Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Kecamatan Padangsidimpuan Utara adalah kecamatan yang memiliki luas

panen 762 Ha, dan produktivitas 4.267,2. Kecamatan Padangsidimpuan

Utara tidak direkomendasikan sebagai sawah yang berkelanjutan hal inidisebabkan karena kecamatan menjadi kecamatan yang tumbuh pesat

sebagai pusat perdagangan dan aktivitas perekonomian lainnya. Untuk

lebih jelas dapat dilihat dari peta dibawah ini :


51/105

51

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.11 Sebaran sawah PSP Utara


52/105

52

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.12 Peta Pertanian PSP Utara


53/105

53

LAPORAN AKHIR


5.5.5 Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru adalah kecamatan yang memiliki

luas panen 2.185 Ha, dan produktivitas 12.236. Kecamatan

Padangsidimpuan Hutaimbaru direkomendasikan sebagai sawah yangberkelanjutan hal ini disebabkan karena dari segi produksi padi yang besar.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari peta dibawah ini :


54/105

54

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.13 Sebaran sawah PSP Hutaimbaru


55/105

55

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.14 Peta Pertanian PSP Hutaimbaru


56/105

56

LAPORAN AKHIR


5.5.6 Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu

Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu adalah kecamatan yang

memiliki luas panen 1.883 Ha, dan produktivitas 10.544,8. Kecamatan

Padangsidimpuan Angkola Julu direkomendasikan sebagai sawah yangberkelanjutan hal ini disebabkan karena dari segi produksi padi yang besar,

dan sesuai dengan RTRW 2011-2030 yang menyatakan bahwa pertanian

lahan basah dan lahan kering cocok dikembangkan di Kecamatan Angkola

Julu, selain itu juga Kecamatan Angkola Julu cocok sebagai pertanian lahan

kering hortikultura. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari peta dibawah ini :


57/105

57

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.15 Sebaran sawah PSP Angkola Julu


58/105

58

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.16 Peta Pertanian PSP Angkola Julu


59/105

59

LAPORAN AKHIR


5.6 Jumlah Lahan Basah di Kota Padangsdimpuan Berdasarkan

Kecamatan

Jumlah lahan di Kota Padangsidimpuan mengalami penurunan setiap tahun

kecuali pada tahun 2014 Kecamatan Hutaimbaru penurunan dari 2013 ke2014 ada sekitar 16.4 Ha (1.31%) dan Kecamatan Padangsidimpuan

Tenggara menurun 78 Ha (3.5%) dari tahun 2012 ke 2013/2014. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 5.7 Penggunaan Lahan Kering

Kecamatan Jumlah lahan kering(Ha)

2011 2012 2013 2014

Padangsidimpuan Tenggara 2227 2227 2305 2305

Padangsidimpuan Selatan 1408 1408 1425 1425

Padangsidimpuan Batunadua 2026.879 2016.679 2016.679 2016.679

Padangsidimpuan Utara 337 337 337 337

Padangsidimpuan Hutaimbaru 1385.2 1385.2 1249 1265.4

PadangsidimpuanAngkola Julu 885 885 885 885

total keseluruhan 8269.079 8258.879 8217.679 8234.079

Pertumbuhan lahan kering -10.2 -41.2 16.4

Sumber : Data Sekunder, Kota Padangsidimpuan dalam Angka2015 (data diolah 2015)

Grafik 5.17 Penggunaan Lahan Kering Berdasarkan Kecamatan

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6


60/105

60

LAPORAN AKHIR


5.7 Jumlah Lahan Basah di Kota Padangsdimpuan Berdasarkan

Kecamatan

Penggunaan lahan basah di Kota Padangsidimpuan berdasarkan

Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Padangsidimpuan dapat diketahuibahwa penggunaan lahan basah di Kecamatan Padangsidimpuan

Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan adalah 2 Kecamatan

dengan penurunan penggunaan lahan basah yang lumayan besar besar, hal

ini disebakan karena Kecamatan tersebut merupakan Kecamatan yang

memiliki penduduk yang lebih besar dan kemungkinan memiliki alih fungsi

lahan yang besar juga, akibatnya lahan yang dulu adalah sawah beralih

fungsi menjadi permukiman. Kecamatan Hutaimbaru juga mengalami

penurunan lahan basah, sebagai salah satu Kecamatan dengan produksi

padi terbesar di Kota Padangsidimpuan hal ini juga bisa disebabkan karena

alih fungsi lahan. Untuk lebih jelas mengenai penggunaan lahan basah

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.8 Penggunaan lahan basah

kecamatan jumlah lahan basah(Ha)

2011 2012 2013 2014

Padangsidimpuan Tenggara 464 464 464 464

Padangsidimpuan Selatan 173 173 156 156

Padangsidimpuan Batunadua 1065 1065 1065 1065

Padangsidimpuan Utara 1072 1072 1072 1072

Padangsidimpuan Hutaimbaru 849 849 985.2 968.2

PadangsidimpuanAngkola Julu 1317 1317 1317 1317

Total Keseluruhan 4940 4940 5059.2 5042.2

Perumbuhan lahan basah 0 0.2 -0.003

Rata-rata penurunan (2013-2014) 0.006



61/105

61

LAPORAN AKHIR


Gambar Grafik 5.18 Jumlah Lahan Basah

5.8 Jumlah Irigasi Berdasarkan Kecamatan

5.8.1Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Kecamatan Padangsidimpuan Utara merupakan Kecamatan dengan jumlah

penduduk yang cukup besar. Untuk itu Kecamatan ini tidak memiliki

panjang irigasi yang begitu banyak. Selain itu Kecamatan Padansidimpuan

Utara lebih banyak memiliki aktivitas perdagangan sehingga pertanian

tidak begitu baik di Kecamatan ini. Jenis irigasi di Kecamatan ini memiliki

jenis irigasi sederhana dari PU dan jenis irigasi no Pu/irigasi desa.

Kelurahan panyanggar dan Kelurahan Losung Batu sebagai Kelurahan yang

memiliki panjang irigasi yang terpanjang yakni (145.3) dan (122.5). untuk

lebih jelas dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini :

0

1000

2000

30004000

5000

6000

Jumlah Lahan Basah


62/105


63/105

63

LAPORAN AKHIR


5.8.2Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan merupakan Kecamatan kedua

dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Untuk itu Kecamatan ini tidak

memiliki panjang irigasi yang begitu banyak. Selain itu KecamatanPadangsidimpuan Selatan lebih banyak memiliki aktivitas perdagangan

sehingga pertanian tidak begitu baik di Kecamatan ini. Jenis irigasi di

Kecamatan ini memiliki jenis irigasi setengah teknis, sederhana dari PU dan

jenis irigasi no Pu/irigasi desa. Kelurahan Sidangkal dan Kelurahan

Sitamiang Baru sebagai Kelurahan yang memiliki panjang irigasi yang

terpanjang yakni (57) dan (156). untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik

dan tabel dibawah ini :

Tabel 5.10 Panjang Irigasi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Padangsidimpuan

Selatan

Teknis

Setengah

Teknis

Sederhana/pu

Non

Pu/Irigasi

desa

Tadah

Hujan Total

Perkecamatan

Kelurahan Hanopan0 0 0 15

015

Kelurahan Sidangkal0 15 15 27

057

Kelurahan Aek

Tampang 0 00

5

5

10

Kelurahan Silandit0 0 10 25

540

Kelurahan Sitamiang0 0 0 10

818

Kelurahan Losung0 0 0 6

612

Kelurahan P Matinggi

Lestari 0 00

0

4

4

Kelurahan Sitamiang

baru 0 00

5

5

156

Total0 15 25 93 33 156



64/105

64

LAPORAN AKHIR


Gambar Grafik 5.20 Jumlah Irigasi Berdasarkan Jenis PSP Selatan

5.8.3

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan Kecamatan yang masih

memiliki sawah yang cukup luas dan produktivitas walaupun tidak

sebanyak Kecamatan Hutaimbaru dan Kecamatan Batunadua. Di

Kecamatan ini irigasi cukup merata, desa-desa yang termasuk kedalam

desa yang memiliki irigasi yang baik yakni irigasi teknis adalah Desa Huta

Padang Pk, desa ini memiliki irigasi sebanyak 26 buah teknis, 16 setengah

teknis, dan 8 non irigasi pu/irigasi desa. Kelurahan Pijor Koling, Desa

Manunggang julu memiliki total 90 buah dan Desa Goti sebanyak 120 buah.

Total irigasi di Kecamatan ini adalah 736 buah irigasi. untuk lebih jelas

dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini :

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8


65/105

65

LAPORAN AKHIR


Tabel 5.11 Panjang Irigasi Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Padangsidimpuan

Tenggara

Teknis

Setengah

teknis

Sederhana/pu

Non

Pu/Irigasi

desa

Tadah

Hujan Total

Perkecamatan

Sihitang 5 3 0 7 0 15

Pal IV Pijor Koling 4 10 2 0 0 16

Salambue 0 40 0 0 0 40

Sigulang 0 0 10 0 0 10

Huta Koje Pijor 0 2 0 12 6 20

Huta Limbong 6 2 0 5 2 15

Huta Padang Plk 26 16 0 8 0 50

Pijor Koling 0 60 15 15 0 90

Goti 0 20 20 80 0 120

Managen 0 0 50 0 0 50

Manunggang Jae 0 25 0 23 0 48

Labuhan Rasoki 0 20 0 21 0 41

Purbatua P Koling 0 0 17 0 0 17

Manunggang Julu 0 60 20 10 0 90

Tarutung Baru 0 20 0 0 0 20

Huta Lombang 0 22 0 22 0 44

Perkebunan P.K 0 0 0 0 0 0

Labuhan Labo 0 50 0 0 0 50

total 41 350 134 203 8 736

Sumber : Data Sekunder, Kota padangsidimpuan dalam Angka 2015


66/105

66

LAPORAN AKHIR


Gambar Grafik 5.21 Jumlah Irigasi Berdasarkan Jenis PSP Tenggara

5.8.4Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu

Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu merupakan Kecamatan ketiga di

Kota Padangsidimpuan yang memiliki produktivitas padi. Jumlah irigasi

adalah sebanyak 885 buah. Jumlah irigasi yang paling banyak adalah Desa

Rimba Soping dan Desa Joring Natobang yakni adalah sebanyak 231 buah

dan 145 buah. Kecamatan ini juga berpotensi untuk terus dikembangkan

agar bisa memiliki produktivitas yang sama atau lebih tinggi dari 2

Kecamatan lainnya yakni Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan

Kecamatan Batunadua. untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik dan tabel

dibawah ini :

Tabel 5.12 Panjang Irigasi Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu

Padangsidimpuan

Angkola Julu

Teknis

Setengah

Teknis

Sederhana/pu

Non

pu/Irigasi

desa

Tadah

Hujan Total

Perkecamatan

Simatohir 5 35 10 35 20 105

Rimba soping 20 55 32 112 12 231

Mompang 16 20 12 65 2 115

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

teknissetengah teknis

sederhana/pu

non pu/irigasi desa

tadah hujan


67/105

67

LAPORAN AKHIR


Padangsidimpuan

Angkola Julu

Teknis

Setengah

Teknis

Sederhana/pu

Non

pu/Irigasi

desa

Tadah

Hujan Total

Perkecamatan

Batu layan 0 15 5 0 30 50

Joring lombang 0 40 5 8 0 53

Joring natobang 0 40 25 80 0 145

Simasom 0 15 7 70 6 98

Pintu langit jae 0 40 8 40 0 88

Total keseluruhan 41 260 104 410 70 885

Sumber : Data Sekunder, Kota Padangsidimpuan dalam angka 2015

Grafik 5.22 Jumlah Irigasi Berdasarkan Jenis PSP Angkola Julu

5.8.5

Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru merupakan Kecamatan dengan

produktivitas padi tertinggi setelah Kecamatan Batunadua dengan

banyaknya irigasi yakni 849 irigasi. Desa yang memiliki irigasi terbanyak

adalah Kelurahan Lubuk Raya dan Kelurahan Hutaimbaru yakni sebanyak

210 irigasi dan 170 irigasi, selain itu Kelurahan Lembah Lubuk Manik dan

Desa Sabungan Sipabangun juga memiliki irigasi sebanyak 150 irigasi dan

0

20

40

60

80

100

120

teknis

setengah teknis

sederhana/pu

non pu/irigasi desa

tadah hujan


68/105

68

LAPORAN AKHIR


112 irigasi. untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah

ini :

Tabel 5.13 Panjang Irigasi Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Padangsidimpuan

Hutaimbaru

Teknis

Setengah

teknis

Sederhana/pu

Non

Pu/irigasi

desa

Tadah

Hujan Total

Perkecamatan

Partihaman

Saroha0

400 0

0

40

Hutaimbaru 0 170 0 0 0 170

Palopat Maria 0 36 0 0 0 36

Sabungan Jae 0 56 0 0 0 56

Lembah Lubuk

Manik0

1500 0

0

150

Sabungan

Sipabangun0

1120 0

0

112

Singali 0 22 0 0 0 22

Huta Padang 0 33 0 0 0 33

Lubuk Raya 0 210 0 0 0 210

Tinjoman 0 20 0 0 0 20

total 0 849 0 0 0 849


Grafik 5.23 Jumlah Irigasi Berdasarkan Jenis PSP Hutaimbaru

0

50

100

150

200

250

teknis

setengah teknis

sederhana/pu

non pu/irigasi desa


69/105

69

LAPORAN AKHIR


5.8.6Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua merupakan Kecamatan yang

mepunyai produksi padi paling tinggi diantara keenam kecamatan lainnya.

Desa/Kelurahan yang memiliki irigasi terpanjang antara lain adalahKelurahan Batunadua Jae, yaitu sebesar 185 m. Desa kedua yang memiliki

irigasi terpanjang adalah desa Pudun Jae, yaitu sepanjan 173 m. Desa

ketiga yang juga mempunyai irigasi terpanjang adalah desa Ujung Gurap ,

yaitu sepanjang 100 m. Desa Purwodadi memiliki panjang irigasi sepanjang

92 m. Batunadua Julu mempunyai panjang irigasi sepanjang 90 m. Untuk

lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 5.14 Panjang Irigasi Kecamatan Padangsidimpuan Batua Nadua

Padangsidimpuan

Batu nadua

Teknis

Setengah

Teknis

Sederhana/pu

Non

Pu/Irigasi

desa

Tadah

Hujan Total

Perkecamatan

Purwodadi 18 59 0 0 15 92

Gunung Hasatan 0 20 0 0 10 30

Ujung Gurap 50 30 10 10 0 100

Baruas 0 34 9 10 1 54

Aek Bayur 0 0 0 0 2 2

Aek Tuhul 0 37 23 0 0 60

Pudun Jae 0 70 40 43 20 173

Pudun Julu 0 28 20 0 12 60

Siloting 55 0 0 0 10 65

Batang Bahal 0 15 7 7.5 10 39.5

Aek Najaji 0 0 0 20 0 20

Bargot Topong 0 0 0 43 20 63

Simirik 0 10 0 20 15 45

Batunadua Jae 0 100 0 85 0 185

Batunadua Julu 0 20 40 15 15 90

Total 123 423 149 253.5 130 1078.5

Sumber : Data Sekunder, Kota Padangsadimpuan dalam angka 2015


70/105

70

LAPORAN AKHIR


Grafik 5.24 Jumlah Irigasi Berdasarkan Jenis PSP Batunadua

5.9 Proyeksi Konsumsi Produksi Pangan Kota Padangsidimpuan

Proyeksi Konsumsi produksi pangan Kota Padangsidimpuan setiap

tahunnya mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan jumlah

penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, serta adanya alih fungsi

lahan yang semakin bertambah, jumlah permukiman dari tahun ke tahun

semakin meningkat, walaupun demikian Kota Padangsidimpuan termasuk

kedalam Kota yang masih tinggi share pertaniannya, masih banyaknya

lahan sawah serta irigasi yang baik mengakibatkan ketahanan pangan Kota

Padangsidimpuan diperkirakan masih mampu menampung kebutuhan

beras penduduk sampai dengan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 jumlah

kebutuhan beras yakni 26.833 ton, sedangkan produksinya 25.602 pada

tahun 2022 adalah sebanyak hal itu disebabkan oleh jumlah penduduk

yang meningkat dan alih fungsi lahan yang juga bertambah. untuk lebih

jelas dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini :

0

20

40

60

80

100

120

teknissetengah teknis

sederhana/pu

non pu/irigasi desa

tadah hujan


71/105

71

LAPORAN AKHIR


Tabel 5.15 Proyeksi Konsumsi Pangan Kota Padangsidimpuan

TahunJumlah

Penduduk

Jumlah

Produksi

Padi (Ton)

Jumlah

Produksi

Beras/Tahun

Produk Per

Kapita/Tahun

Konsumsi Per

Kapita/Tahun

Kebutuhan

(Ton)

2010 191,531 62,023 38,913 323.83 120 kg/Thn 22,984

2011 193,322 59,657 37,429 308.59 120 kg/Thn 23,199

2012 198,809 71,850 45,079 361.40 120 kg/Thn 23,857

2013 204,615 67,239 42,186 328.61 120 kg/Thn 24,554

2014 206,496 53,872 33,799 260.89 120 kg/Thn 24,780

2015 208561 60,312 37,840 289.18 120 kg/Thn 25,027

2016 210647 57,586 36,129 273.38 120 kg/Thn 25,278

2017 212753 51,535 32,333 242.23 120 kg/Thn 25,530

2018 214881 49,801 31,245 231.76 120 kg/Thn 25,786

2019 217029 49,546 31,085 228.29 120 kg/Thn 26,044

2020 219200 44,961 28,208 205.11 120 kg/Thn 26,304

2021 221392 42,514 26,673 192.03 120 kg/Thn 26,567

2022 223606 40,806 25,602 182.49 120 kg/Thn 26,833

2023 225842 38,019 23,853 168.34 120 kg/Thn 27,101

2024 228100 35,006 21,963 153.47 120 kg/Thn 27,372

2025 230381 32,940 20,667 142.98 120 kg/Thn 27,646

2026 232685 30,373 19,056 130.53 120 kg/Thn 27,922

2027 235012 27,646 17,345 117.63 120 kg/Thn 28,201

2028 237362 25,183 15,800 106.09 120 kg/Thn 28,483

2029 239735 22,747 1,427,151 94.88 120 kg/Thn 28,768

2030 242133 20,105 1,261,376 83.03 120 kg/Thn 29,056



72/105

72

LAPORAN AKHIR


Grafik 5.25 Proyeksi Kebutuhan Pangan Kota Padangsidimpuan 2010-2030

Grafik 5.26 Proyeksi Penduduk Kota Padangsidimpuan 2010-2030

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PROYEKSI PRODUKSI BER S

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Jumlah Penduduk

Tahun


73/105

73

LAPORAN AKHIR


5.10 Proyeksi Penurunan Produksi Beras

Proyeksi laju jumlah produksi padi dari tahun ketahun akan mengalami

penurunan hal ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan misalnya saja di

Kecamatan Batunadua yang banyak beralih fungsi dari lahan sawahmenjadi rumah makan dan juga pergudangan. Untuk lebih jelas penurunan

produksi padi di Kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel dibawah

ini :

Tabel 5.16 Proyeksi Laju Jumlah Produksi Padi

TAHUN LAJU JUMLAH PRODUKSI PADI

2011 -0.04

2012 0.20

2013 -0.06

2014 -0.20

2015 0.12

2016 -0.05

2017 -0.11

2018 -0.03

2019 -0.01

2020 -0.09

2021 -0.05

2022 -0.04

2023 -0.07

2024 -0.08

2025 -0.06

2026 -0.08

2027 -0.09

2028 -0.09

2029 -0.10

2030 -0.12



74/105

74

LAPORAN AKHIR


5.11 Potensi Palawija Kota Padangsidimpuan Sebagai Alternatif

Mengatasi Rawan Pangan 2022

5.11.1Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara memiliki produksi palawija yaknijagung, kacang tanah dan ketela pohon. Laju produksi jagung pada tahun

2012-2014 mengalami kenaikan sebesar 1 ton pada tahun 2013, dan tetap

pada tahun 2014. Produksi jagung terbesar ada di Kelurahan Pijor Koling

dan Pal. IV Pijor Koling lebih besar (47,25 ton) Untuk lebih jelas dapat

dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 5.17 Produksi Jagung Kec. PSP Tenggara

NO Desa/Kelurahan

Luas Panen

(Ha) Produksi (ton)

Rata-rata

Produksi

1 Sihitang 6 26 4.3

2 Pal IV Pijor Koling 8 47.25 5.9

3 Salambue 2 12 6

4 Sigulang 0.5 2.75 5.5

5 Huta Koje P. Koling 7.5 45 6

6 Huta Limbong 7.5 45 6

7 Huta Padang Pk 2 12 6

8 Pijor Koling 8 48 69 Goti 1.6 10.8 6.75

10 Manegen 5 25 5

11 Manunggang Jae 2 12 6

12 Labuhan Rasoki 1.5 7.95 5.3

13

PurbatuaPijor

Koling 2 12 6

14 Manunggang Julu 2.5 16.25 6.5

15 Tarutung Baru 1 5.8 5.8

16 Huta Lombang 4 20 5

17

Perkebunan P.

Koling 0 0 018 Labuhan Labo 4 24 6

Jumlah 2014 65 372 5.4

2013 65 372 5.4

2012 65 371 5.7Sumber : Data Sekunder, Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2015


75/105


76/105

76

LAPORAN AKHIR


Tabel 5.18 Produksi Kacang Tanah PSP Tenggara

NO Desa

Luas Panen

(Ha) Produksi (ton)

Rata-rata

Produksi

1 Sihitang 1 1.3 1.3

2 Pal IV Pijor Koling 1 1.2 1.2

3 Salambue 0 0 0

4 Sigulang 0.25 0.375 1.5

5 Huta Koje P. Koling 0 0 0

6 Huta Limbong 0 0 0

7 Huta Padang Pk 0.5 0.75 1.5

8 Pijor Koling 1 1.4 1.4

9 Goti 2 2.4 1.2

10 Manegen 1.66 2.82 1.7

11 Manunggang Jae 1 1.8 1.8

12 Labuhan Rasoki 1.25 2 1.6

13

PurbatuaPijor

Koling 0 0 0

14 Manunggang Julu 0.5 0.7 1.4

15 Tarutung Baru 1.25 2 1.6

16 Huta Lombang 1.5 2.25 1.5

17

Perkebunan P.

Koling 0 0 0

18 Labuhan Labo 1.5 2.55 1.7

Jumlah 2014 14 22 1.1

2013 14 22 1.1

2012 1.5 22 14Sumber : Data Sekunder,Kota Padangsidmpuan dalam Angka 2015

Grafik 5.28 luas panen, produksi dan Rata-rata Produksi Kacang Tanah PSP Tenggara

0

1

2

3

4

5

6

7

Rata-rata Produksi

Produksi (ton)

Luas Panen (Ha)


77/105

77

LAPORAN AKHIR


Produksi ketela pohon juga sangat baik tumbuh di Kota Padangsidimpuan

Kecamatan PSP Tenggara, produksi ketela pohon pada tahun 2012 ke 2013

menurun sebanyak 27 ton, dapat diketahui Desa yang memiliki produksi

ketela pohon terbesar adalah Desa Pal IV Pijor Koling 625 ton, serta Desa

Salambue 100 ton pada tahun 2014. Ketela pohon juga termasuk kedalammakanan cadangan yang dapat digantikan jika terjadi kerawanan pangan di

Kota Padangsidimpuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan

grafik dibawah ini :

Tabel 5.19 Produksi Ketela Pohon Kecamatan PSP Tenggara

NO Desa/Kelurahan

Luas Panen

(Ha) Produksi (ton)

Rata-

rata

Produksi

1 Sihitang 5 45 15

2 Pal IV Pijor Koling 25 625 253 Salambue 4 100 20

4 Sigulang 4 80 20

5 Huta Koje P. Koling 0.16 2.88 18

6 Huta Limbong 0 0 0

7 Huta Padang Pk 1 20 20

8 Pijor Koling 3 60 20

9 Goti 3 42.3 14

10 Manegen 2.33 58.25 25

11 Manunggang Jae 0.5 0.9 18

12 Labuhan Rasoki 2 36 18

13 PurbatuaPijor Koling 2 50 25

14 Manunggang Julu 3.5 63 18

15 Tarutung Baru 1.5 30 20

16 Huta Lombang 1 20 20

17 Perkebunan P. Koling 0 0 0

18 Labuhan Labo 0 0 0

Jumlah 2014 58 1233 19.7

2013 58 1233 19.7

2012 56 1260 22.31Sumber : Data sekunder, Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2015


78/105

78

LAPORAN AKHIR


Gambar Grafik 5.29 luas panen, produksi dan Rata-rata Produksi Ketela Pohon PSP

Tenggara

5.11.2Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan memiliki produksi palawija yakni

jagung, kacang tanah dan ketela pohon. Laju produksi jagung pada tahun

2012-2014 mengalami kenaikan sebesar 2 ton pada tahun 2013, dan 2 ton

juga pada tahun 2014. Produksi jagung terbesar ada di Kelurahan P

Matingggi Lestari sebesar 2.32 ton dan Kelurahan Sidangkal 1.39 ton.

Untuk lebih

kajian indikator pemetaan rawan pangan kota padangsidimpuan

Documents