pengadilan tinggi medan - pt-medan.go.id filemenimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya...
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 24 Hal
P U T U S A N Nomor 237 / PDT / 2017 / PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-
perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara ;
PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Jakarta
Cq. PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk Cabang
Medan, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 24-B,
Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah Kota
Medan ; dalam hal ini diwakili oleh ARNOLD K
SAMOSIR - Remedial Head Cabang Medan –
Berkantor / bertempat tinggal di Jl.Gatot Subroto
No.24-B Lingkungan XI, Kel Sekip, Kec Medan
Petisah - Bertindak untuk dan atas nama : Gita
Darmawan dan Jahja Anwar selaku Direktur
Utama dan Direktur PT.CLIPAN FINANCE
INDONESIA, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 13 Desember 2016
No.1758/Penk.Perd/2016/PN.Mdn, Selanjutnya
disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;
L A W A N : H E R R Y, Umur 39 Tahun, Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat jalan Siak II Blok Krisan No. 1 Kelurahan Sri
Meranti, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. MARKUS
SIAHAAN, SH 2. IRWANSYAH TANJUNG, SH dan
3. M HAEYKEL, SH, Advokat dan Penasihat Hukum
pada Kantor Hukum Markus Siahaan, SH & Partners,
beralamat di jalan Iskandar Muda No. 153/22 – A,
Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru Kota
Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 24 Hal
Pebruari 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Penggugat ;
Dan ;
1. EDI SUKRISNO, Laki-laki, Umur 58 tahun, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Asrama
Gang Ampera II No. 60-A, Kelurahan Sei Sikambing
C-II, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;
2. Ny. LINDA WATI, Perempuan, umur 51 tahun, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dijalan
Asrama Gang Ampera II No. 60-A Kelurahan Sei
Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia Kota
Medan ; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;
3. ALWINE ROSDIANA PAKPAHAN, SH, Pekerjaan Notaris, beralamat dijalan
Karantina II No. 61, Kelurahan Glugur Darat II,
Kecamatan Medan Timur Kota Medan ; Selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;
4. CV. ANGKOLA LESTARI BERJAYA, berkedudukan di Medan, beralamat
dijalan Tritura No. 1-A Kelurahan Sukamaju,
Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 24 Hal
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
11 Pebruari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 11 Pebruari 2016 dalam Register Nomor
70/Pdt. G/2016/PN. Mdn, telah mengajukan gugatan dimana pada pokoknya
sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Pengalihan Kredit (Over Kredit) dan
Kuasa Nomor 139 tertanggal 31 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Turut
Tergugat III antara Penggugat dan Turut Tergugat I yang telah
mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat II selaku istri Turut Tergugat
I untuk melakukan peralihan atau pembelian secara kredit/mencicil dari
Tergugat atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh/truk dengan
data fisik sebagai berikut :
- Merek/Type/Model : Mitsubishi/FV416P/Truck Tronton.
- Tahun : 1997.
- Nomor Rangka : FV416P.520042.
- Nomor Mesin : 8DC10.33368
- Warna : Merah.
- Nomor Polisi : BK 9568 BE
- BPKB Nomor : C1461090 B.
- Kondisi : Bekas.
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih tertulis dan terdaftar
atas nama CV ANGKOLA LESTARI BERJAYA ;
2. Bahwa Penggugat mengetahui Turut Tergugat I ingin melakukan over
kredit atas truk tronton BK 9568 BE yang dibeli oleh Turut Tergugat I dari
Turut Tergugat IV (ic. CV ANGKOLA LESTARI BERJAYA) adalah
berdasarkan iklan yang diterbitkan harian Analisa ;
3. Bahwa setelah membaca iklan tersebut kemudian Penggugat
menghubungi nomor telepon Turut Tergugat I yang tercantum didalam
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 24 Hal
iklan harian Analisa tersebut dan setelah tercapai kesepakatan harga yang
harus dibayar oleh Penggugat maka Penggugat bersama dengan Turut
Tergugat I pergi kealamat kantor Tergugat untuk merealisasikan over
kredit truk tronton BK 9568 BE tersebut ;
4. Bahwa kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat dan Turut
Tergugat I untuk menemui Turut Tergugat III yang merupakan Notaris
yang dihunjuk oleh Tergugat karena Turut Tergugat III adalah Notaris
langganan Tergugat guna menandatangani Akta Pernyataan Pengalihan
Kredit (over kredit) dan Kuasa ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat I telah sepakat untuk
membayar uang sebesar Rp. 35.454.000,- (tiga puluh lima juta empat
ratus lima puluh empat ribu rupiah) sebagai uang pengganti yang telah
dibayarkan oleh Turut Tergugat I untuk membayar uang cicilan
berdasarkan Agreement Nomor 80300350916 tertanggal 18 November
2009 dengan masa kredit 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung
pembayaran kredit sejak tanggal 18 Nopember 2009 hingga 18 Oktober
2012 yang jatuh tempo setiap tanggal 18 setiap bulannya dengan jumlah
pembayaran angsuran kredit sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh
ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa pada saat Akta Pernyataan Pengalihan Kredit (Over Kredit) dan
Kuasa Nomor 139 tertanggal 31 Maret 2010 ditandatangani, Penggugat
juga menyerahkan kepada Turut Tergugat I bilyet giro Bank Ekonomi
Nomor NN 392106 tertanggal 31 Nopember 2010 dengan nilai nominal Rp.
35.454.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu
rupiah) sebagai uang pengganti atas pembayaran cicilan truck yang telah
dilakukan oleh Turut Tergugat I serta 31 (tiga puluh satu) lembar bilyet giro
Bank Ekonomi Nomor NN 392107 s/d NN 418556 dengan nilai nominal
Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing
tertanggal 18 April 2010 s/d 18 Oktober 2012 kepada Tergugat sebagai
jaminan pembayaran anggsuran truck tronton yang telah diambil alih/over
kredit oleh Penggugat dari Turut Tergugat I ;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada point 1 dan 2
halaman “4 dan 5” Akta Pernyataan Pengalihan Kredit (over kredit) dan
Kuasa No. 139 tanggal 31 Maret 2010 maka Penggugat mempunyai hak
dan kewajiban yang terdiri dari :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 24 Hal
1. Menyelesaikan / meneruskan pembayaran kredit kendaraan roda
sepuluh dengan perincian sebagai berikut :
- Jumlah unit : 1 (satu).
- Merek/Type/Model : Mitsubishi/FV416P/Truck Tronton.
- Tahun : 1997.
- Nomor Rangka : FV416P.520042.
- Nomor Mesin : 8DC10.33368
- Warna : Merah.
- Nomor Polisi : BK 9568 BE
- BPKB Nomor : C1461090 B.
- Kondisi : Bekas.
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih tertulis dan
terdaftar atas nama CV ANGKOLA LESTARI BERJAYA ;
- Sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
perbulannya atau tiap bulannya, terdaftar atas nama Custumer Edi
Sukrisno, Agreement nomor 80300350916, masa kredit 36 (tiga puluh
enam) bulan, terhitung pembayaran kredit sejak tanggal 18
Nopember 2009 jatuh tempo pembayaran tiap bulannya pertanggal
18 sisa pembayaran 31 bulan.
2. Mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih tertulis
dan terdaftar atas nama CV ANGKOLA LESTARI BERJAYA kepada PT
CLIPAN FINANCE INDONESIA,Tbk berkedudukan di Jakarta dan
berkantor cabang di Medan. 8. Bahwa setelah Penggugat menerima mobil truck tronton BK 9568 BE yang
diover kredit dari Turut Tergugat I kemudian Penggugat membawa truck
tersebut ke Pekanbaru sebagai tambahan armada usaha Penggugat
selaku pengusaha angkutan barang dan penyewaan mobil angkutan ;
9. Bahwa selama Penggugat mengambil alih pembayaran kredit mobil truck
tronton BK 9568 BE dari Turut Tergugat I maka Penggugat tidak pernah
menunggak pembayaran bahkan bilyet giro yang telah Penggugat
serahkan kepada Tergugat selalu dapat dicairkan/kliring sehingga
Penggugat selalu membayar angsuran tepat waktu ;
10. Bahwa Penggugat merasa pembayaran kredit/cicilan mobil truck tronton
BK 9568 BE tinggal bersisa selama 5 (lima) bulan angsuran oleh karena
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 24 Hal
Penggugat telah membayar selama 26 (dua puluh enam) bulan angsuran
maka sekitar bulan Juni 2012 Penggugat menjumpai Tergugat agar dapat
melunaskan sisa pembayaran angsuran kredit mobil truck sekaligus
meminta asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil ruck BK
9568 BE untuk dapat diserahkan kepada Penggugat agar dapat
dibaliknamakan keatas nama Penggugat ;
11. Bahwa ternyata Tergugat melalui pegawainya menyatakan Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil truck tronton BK 9568 BE tidak dapat
diambil walaupun akan dibayar lunas oleh karena Turut Tergugat I
menunggak pembayaran kredit mobil yang lain sehingga Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil truck tronton BK 9568 BE tidak dapat
diambil walaupun angsurannya telah dibayar, dan disitulah terungkap
Tergugat selama ini tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat
kalau Turut Tergugat I selama ini ada melakukan kredit 2 (dua) unit mobil
truck tronton ;
12. Bahwa Penggugat telah menjelaskan Penggugat tidak mempunyai
hubungan dengan pembayaran angsuran kredit Turut Tergugat I yang
mengalami macet tersebut oleh karena mobil truck tronton BK 9568 BE
telah diambil alih oleh Penggugat dan Penggugat berhak untuk membayar
sisa angsuran dan mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
mobil truck tronton BK 9568 BE sesuai dengan ketentuan Akta
Pernyataan Pengalihan Kredit (Over Kredit) dan Kuasa Nomor 139
tertanggal 31 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III yang
telah disetujui oleh Tergugat oleh karena yang menghunjuk Turut
Tergugat III adalah Tergugat sendiri karena merupakan notaris langganan
Tergugat ;
13. Bahwa oleh karena Penggugat telah membayar sebanyak 26 (dua puluh
enam) bulan angsuran dan akan melunasi 5 (lima) bulan sisa pembayaran
angsuran kredit atas mobil truck tronton BK 9568 BE sehingga sudah
sewajarnya Tergugat menerima Pembayaran yang ingin dilakukan oleh
Penggugat serta menyerahkan asli BPKB BK 9568 BE kepada Penggugat
sebagaimana yang ditentukan pasal 1482 KUHPerdata yang menyebutkan
“ Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika ada”;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 24 Hal
14. Bahwa sejak angsuran ke 26 hingga angsuran ke 31 Penggugat tidak
lagi membayar angsuran/cicilan mobil truck tronton BK 9568 BE
oleh karena Penggugat ingin melunasinya sekaligus meminta asli Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil ruck BK 9568 BE untuk dapat
diserahkan kepada Penggugat agar dapat dibaliknamakan keatas nama
Penggugat ;
15. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat pada bulan Desember 2012
Tergugat mengutus orang suruhannya untuk mengambil secara paksa
mobil truck tronton BK 9568 BE dari Penggugat tanpa memperlihatkan
surat dari instansi yang berwenang untuk dapat melakukan penarikan
mobil truck tornton tersebut secara paksa ;
16. Bahwa Penggugat telah berulangkali untuk meminta kepada Tergugat agar
dapat menyelesaikan permasalahan penarikan mobil Truk Tronton BK
9568 BE secara paksa tanpa adanya surat yang sah dari instansi yang
berwenang padahal Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 26
X Rp. 8.700.000 = Rp. 226.200.000,- sedangkan sisanya hanya 5 X Rp.
8.700.000 = Rp. 43.500.000,-akan tetapi Tergugat tidak
memperdulikannya ;
17. Bahwa Penggugat tidak habis pikir jalan pikiran Tergugat yang mengambil
secara paksa mobil truck tronton BK 9568 BE tanpa adanya surat dari
instansi yang berwenang yang memberikan hak kepada Tergugat untuk
melakukan penarikan secara paksa padahal sisa pembayaran angsuran
Penggugat hanya bersisa sebesar 5 X Rp. 8.700.000 = Rp. 43.500.000,-
sehingga tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan
melawan hukum ;
18. Bahwa selama ini mobil truck tronton BK 9568 BE tersebut disewakan
kepada pihak lain dengan nilai sewa setiap bulan sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga dengan ditariknya mobil
tronton tersebut oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat kehilangan
penghasilan sebesar Rp. 20.000.000,- setiap bulan terhitung sejak bulan
Desember 2012 hingga gugatan didaftarkan ;
19. Bahwa disamping itu Tergugat mengalami kerugian secara immaterial
yang tak dapat dinilai dengan materi akibat ditariknya secara paksa mobil
truck tronton BK 9568 BE yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 24 Hal
para pelanggan yang menyewa truck dari Penggugat yang harus dinilaikan
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
20. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut
sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang diperkirakan
sebagai berikut :
- Pembayaran kepada Turut Tergugat I sebesar ……… . Rp.
35.454.000,-
- Pembayaran angsuran 26 X Rp. 8.700.000,- ……...….= Rp.
226.200.000,-
- Keuntungan sewa mobil selama 39 bulan X
Rp. 20.000.000,- ………………………………………… = Rp.
780.000.000,-
- Kerugian immaterial …………………………..…………. Rp.
1.000.000.000,-
Total keseluruhan …………………………………….. = Rp.
2.041.654.000,-
(dua milyar empat puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu
rupiah) ;
21. Bahwa oleh karena Akta Pernyataan Pengalihan Kredit (Over Kredit) dan
Kuasa Nomor 139 tertanggal 31 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Turut
Tergugat III terhadap 1 (satu) unit mobil truk tronton roda sepuluh, Merek
Mitsubishi, Model FV416P, Tahun 1997, Nomor Rangka FV416P.520042,
Nomor Mesin 8DC10.33368, Warna Merah, Nomor Polisi BK 9568 BE,
BPKB Nomor C1461090 B atas persetujuan Tergugat oleh karena yang
menghunjuk Turut Tergugat III adalah Tergugat sehingga sudah
sewajarnya secara hukum Akta Pernyataan Pengalihan Kredit (Over
Kredit) dan Kuasa Nomor 139 tertanggal 31 Maret 2010 untuk dinyatakan
sah demi hukum ;
22. Bahwa sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian
yang dialami oleh Penggugat sebesar = Rp. 2.041.654.000,- (dua milyar
empat puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) akibat
penarikan mobil truck tronton BK 9568 BE secara paksa tanpa adanya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 24 Hal
surat dari instansi yang berwenang yang memberikan hak kepada
Tergugat untuk melakukan penarikan mobil truck tronton BK 9568 BE ;
23. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasari bukti-
bukti yang sah sehingga sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara aquo agar dapat memberikan putusan yang dapat
dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Para Turut Tergugat
menyatakan Banding atau Kasasi ( uit voerbaar bij voorraad) ;
24. Bahwa sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar uang
dwanggson sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya
apabila tidak melaksanakan putusan perkara ini setelah putusan terhadap
perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap ;
25. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka
sebelum perkara ini diputuskan, Penggugat mohon kiranya terlebih dahulu
diletakkan sita jaminan terhadap harta-harta Tergugat baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak teristimewa 1 (satu) unit bangunan yang
terletak dijalan Gatot Subroto No. 24-B, Kelurahan Sekip, Kecamatan
Medan Petisah, Kota Medan berikut seluruh barang-barang yang terdapat
didalamnya ;
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan hormat
Penggugat mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan
agar sudi kiranya memanggil kedua belah pihak, untuk menghadap dimuka
persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya
mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan ;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum ;
4. Menyatakan sah demi hukum Akta Pernyataan Pengalihan Kredit
(Over Kredit) dan Kuasa Nomor 139 tertanggal 31 Maret 2010 yang
dibuat dihadapan Alwine Rosdiana Pakpahan, SH Notaris di Medan ;
5. Menyatakan sah demi hukum Pengalihan Kredit (Over Kredit) atas 1
(satu) unit mobil truk tronton roda sepuluh, Merek Mitsubishi, Model
FV416P, Tahun 1997, Nomor Rangka FV416P.520042, Nomor Mesin
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 24 Hal
8DC10.33368, Warna Merah, Nomor Polisi BK 9568 BE, BPKB
Nomor C1461090 B, dari Turut Tergugat I kepada Penggugat ;
6. Menyatakan sah demi hukum pembayaran angsuran kredit mobil
truck tronton BK 9568 BE sebanyak 26 (dua puluh enam) bulan yang
dilakukan Penggugat kepada Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada
Penggugat sebesar Rp = Rp. 2.041.654.000,- (dua milyar empat
puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari
keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
10. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan
serta merta meskipun Tergugat maupun Para Turut Tergugat
menyatakan banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam
perkara ini
Atau :
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya.
Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Desember
2016 Nomor : 70/PDT.G/2016/PN.MDN atas gugatan Penggugat yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
DALAM EKSEPSI.
- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA.
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum ;
- Menyatakan sah demi hukum Akta Pernyataan Pengalihan Kredit (Over
kredit) dan Kuasa nomor 139 tertanggal 31 Maret 2010 yang dibuat
dihadapan Alwine Rosdiana Pakpahan, SH Notaris di Medan ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 24 Hal
- Menyatakan sah demi hukum pengalihan Kredit (Over kredit) atas 1 (satu)
unit mobil truck tronton roda sepuluh merek Mitsubishi model FV416P tahun
1997 nomor rangka FV416P.520042, nomor mesin 8DC10.33368 warna
merah, nomor Polisi BK. 9568 BE BPKB nomor C1461090 B, dari Turut
Tergugat I kepada Penggugat ;
- Menyatakan sah demi hukum pembayaran angsuran kredit mobil truck
tronton BK. 9568 BE sebanyak 26 (dua puluh enam) bulan yang dilakukan
Penggugat kepada Tergugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat
sebesar Rp. 261. 654. 000,- (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus
lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
3.164.000,- (tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
Membaca, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor : 70/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan diberitahukan kepada Tergugat II
pada tanggal 09 Januari 2017 ;
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 183 / 2016
yang dibuat oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH.MH Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 19
Desember 2016 Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan
banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal
07 Desember 2016 Nomor: 70/PDT.G/2016/PN.Mdn, untuk diperiksa dan
diputus dalam pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara
seksama kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 09 Januari 2017 ;
dan kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I diberitahukan tanggal 10
Januari 2017 ; kepada Turut Terbanding II / Turut Tergugat II diberitahukan
tanggal 09 Januari 2017
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding / Tergugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 06 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 24 Hal
Terbanding / Penggugat pada tanggal 17 Januari 2017, kepada Turut
Terbanding I / Turut Tergugat I pada tanggal 18 Januari 2017 ; kepada
Turut Terbanding II / Turut Tergugat II tanggal 17 Januari 2017 ; yang pada
pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT tidak sependapat dengan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak Eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT;
2. Bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT tidak sependapat dengan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan sangat keberatan terhadap Amar Putusan Perkara No. : 70/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 07 Desember 2016 yang menolak eksepsi dari PEMBANDING semula TERGUGAT;
3. Bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT berpendapat dan sangat keberatan dengan amar Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya PEMBANDING semula TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan TERBANDING semula PENGGUGAT baik didalam Perjanjian, khususnya pada Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 80300350916 tertanggal 13 November 2009, dimana berdasarkan Perjanjian dimaksud justru TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I-lah pihak yang telah sepakat mengikatkan diri dan mempunyai hubungan hukum dengan PEMBANDING semula TERGUGAT;
4. Bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT keberatan dengan amar putusan
yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Medan khususnya pada amar putusan point 2 (dua) POKOK PERKARA yang menyatakan PEMBANDING semula TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 80300350916 tertanggal 13 November 2009 yang telah disepakati oleh PEMBANDING semula TERGUGAT dengan TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I, dan juga dimana Perjanjian tersebut telah menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, sehingga apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan Perjanjian A quo yang telah disepakati, konsekwensinya adalah pihak yang lalai dimaksud dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Inkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan “si berhutang adalah lalai, Apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenisnya itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu”, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti yang ada dalam Persidangan, maka sangatlah jelas dan nyata jika TURUT TERBANDING I-lah yang telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap PEMBANDING
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 24 Hal
yaitu dengan tidak lagi membayarkan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian, dan juga TURUT TERBANDING I telah mengalihkan salah satu Obyek Jaminan tersebut kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari PEMBANDING, sehingga berdasarkan Perjanjian yang menjadi undang-undang antara PEMBANDING dan TURUT TERBANDING I khususnya pada Pasal 10.2 yang menyatakan “Bilamana lessee tidak memenuhi kewajiban (lalai/wanprestasi) dan/atau melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, maka lessor secara hukum berhak mengambil kembali barang modal beserta perlengkapannya dari lessee atau pihak-pihak lain yang menguasainya”;
5. Bahwa PEMBANDING keberatan dengan amar putusan yang diberikan oleh
Pengadilan Negeri Medan khususnya pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat), dimana Akta Pernyataan Pengalihan Kredit (over kredit) dan kuasa nomor 139 tertanggal 31 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Alwine Rosdiana Pakpahan, SH Notaris di Medan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak PEMBANDING, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa justru TURUT TERBANDING I dan TERBANDING-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengalihan kredit tersebut tanpa adanya persetujuan secara tertulis dari PEMBANDING;
6. Bahwa PEMBANDING keberatan dengan amar putusan yang diberikan oleh
Pengadilan Negeri Medan khususnya pada point 5 (lima), dimana berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan 32 paragraf 3 yang menjelaskan bahwa pada saat dilakukannya Pengalihan Kredit (over kredit) tersebut, pihak TERBANDING telah menyerahkan/memberikan Bilyet Giro sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada TURUT TERBANDING I dengan harga satu Bilyet Giro sebesar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu TURUT TERBANDING I menyerahkan giro tersebut kepada PEMBANDING, dimana sepengetahuan PEMBANDING yang melakukan pembayaran angsuran tersebut adalah TURUT TERBANDING I yang berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha No : 80300350916 tertanggal 13 November 2009 telah sepakat mengikatkan diri dan mempunyai hubungan hukum dengan PEMBANDING;
7. Bahwa PEMBANDING keberatan dengan Putusan yang diberikan oleh
Pengadilan Negeri Medan, dimana Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut bertentangan dengan AZAS KEADILAN, karena berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah sejak pembayaran angsuran ke 30 (tiga puluh) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan dilakukannya penarikan terhadap Objek Perjanjian tersebut pada tanggal 07 Februari 2014 TERBANDING tidak pernah melakukan kewajibannya kepada PEMBANDING, padahal TERBANDING telah menikmati fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PEMBANDING, sehingga kesimpulannya adalah putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Medan adalah putusan yang sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
8. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya
mengesampingkan dan salah dalam menerapkan hukum karena tidak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 14 dari 24 Hal
mempertimbangkan kesepakatan yang telah dibuat antara PEMBANDING dengan TURUT TERBANDING I, yang tertuang dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha No : 80300350916 tertanggal 13 November 2009 khususnya pada Pasal 10.1 yang menyatakan “Lessee mengakui bahwa barang modal adalah milik Lessor sampai dengan Lessee menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Lessor dan menggunakan hak opsinya untuk membeli barang modal tersebut dari Lessor sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, dengan demikian apabila Lessee mengalihkan kepada siapapun penguasaan maupun pemilikkan Barang Modal tersebut dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Lessor, maka atas perbuatan tersebut dapat diajukan tuntutan pidana kepada Lessor”;
9. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam memberikan pertimbangan hukum karena dalam pertimbangannya mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, karena kesepakatan yang dibuat antara PEMBANDING dengan TURUT TERBANDING I yang dituangkan dalam Perjanjian A quo dimaksud merupakan Undang-Undang bagi PEMBANDING semula TERGUGAT dengan TERBANDING semula PENGGUGAT dan tindakan TURUT TERBANDING I yang mengalihkan Obyek Perjanjian kepada TERBANDING tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari PEMBANDING merupakan tindakan yang telah melanggar Pasal 10.1. Perjanjian A quo.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan PEMBANDING di atas, maka kepada
Majelis Hakim Pengadilan tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING semula
TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. : 70/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 07 Desember 2016;
3. Menyatakan Penarikan Obyek Perjanjian yang dilakukan oleh
PEMBANDING semula TERGUGAT adalah sah berdasarkan Perjanjian;
4. Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Terbanding I / Penggugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Medan tanggal 10 Pebruari 2017, dan telah diberitahukan kepada
Pembanding / Tergugat pada tanggal 14 Pebruari 2017 ; kepada Turut
Terbanding I / Turut Tergugat I tanggal 14 Pebruari 2017 ; dan kepada
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 15 dari 24 Hal
Turut Terbanding II / Turut Tergugat II diberitahukan tanggal 14 Pebruari
2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Terbanding membantah dengan keras dalil-dalil Pembanding keseluruhannya kecuali yang diakui dengan tegas oleh Terbanding didalam Kontra Memori Banding ini ;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah sewajarnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut untuk dipertahankan ;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan telah menjalankan fungsinya dengan baik untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo, sehingga proses peradilan tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan oleh perundang-undangan yang berlaku ;
Bahwa sebenarnya Pembanding/Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang cukup untuk mengajukan banding terhadap perkara aquo oleh karena pada prinsipnya keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana yang terdapat didalam memori banding tertanggal 05 Januari 2017 adalah merupakan pengulangan atas jawaban Pembanding tertanggal 27 September 2016 dan atas jawaban Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;
Bahwa terlihat Pembanding mengajukan banding terhadap perkara aquo hanya sekedar untuk mengulur-ulur waktu agar Pembanding tidak melaksanakan putusan perkara aquo dan berusaha untuk menghindar seolah-olah tindakan Pembanding telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
Bahwa telah terbukti gugatan Terbanding/Penggugat yang berkaitan dengan 1 (satu) unit truk tronton Mitsubishi, Tahun 1997, Nomor Rangka: FV416P.520042, Nomor Mesin: 8DC10.33368, Warna Merah, BK 9568 BE, BPKB Nomor: C1461090 B, yang didalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih tertulis dan terdaftar atas nama CV ANGKOLA LESTARI BERJAYA karena Pembanding/Tergugat telah menarik dengan paksa truck tersebut dari tangan Terbanding/Penggugat, padahal Pembanding/Tergugat telah menyetujui over kredit tersebut serta menunjuk Notaris langganan Pembanding/Tergugat untuk membuat akta
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 16 dari 24 Hal
Pernyataan Pengalihan Kredit (over kredit) dan Kuasa serta Pembanding telah menerima sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar bilyet giro milik Terbanding/Penggugat dan telah mencairkan bilyet giro milik Terbanding/Penggugat sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar sebagai pembayaran angsuran kredit truck tronton BK 9568 BE ;
Bahwa selama Terbanding/Penggugat mengambil alih pembayaran kredit mobil truck tronton BK 9568 BE tersebut berdasarkan bukti P – 1 dari Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan bilyet giro yang telah Terbanding/Penggugat serahkan kepada Pembanding/Tergugat selalu dapat dicairkan/kliring ;
Bahwa pada bulan Juni 2012 Terbanding akan melunasi angsuran mobil truck tronton BK 9568 BE yang bersisa selama 5 (lima) bulan pembayaran angsuran karena Terbanding telah membayar selama 26 (dua puluh enam) bulan angsuran akan tetapi ternyata Pembanding melalui pegawainya menyatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil truck tronton BK 9568 BE tidak dapat diambil walaupun akan dibayar lunas karena Turut Terbanding I menunggak pembayaran kredit mobil yang lain sehingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil truck tronton BK 9568 BE tidak dapat diambil walaupun angsurannya telah dibayar lunas;
Bahwa selama persidangan Pembanding tidak dapat membuktikan Turut Terbanding I telah menuggak pembayaran kredit mobil yang lain selain dari pada mobil tronton BK 9568 BE serta Pembanding tidak pernah membuktikan Turut Terbanding I telah melakukan pembayaran terhadap angsuran kredit mobil sebanyak 2 (dua) unit ;
Bahwa Turut Terbanding I telah mengakui didalam jawabannya tertanggal 27 September 2016 telah menyatakan “hanya membeli 1 (satu) unit secara leasing mobil Truk Tronton BK 9568 BE dari PT Clipan Finance Indonesia dan tidak pernah melakukan perjanjian kredit kepada PT Clipan Finance Indonesia selain daripada mobil truk tronton BK 9568 BE tersebut (jawaban halaman 1 alinea terakhir) ;
Bahwa Turut Terbanding I didalam jawabannya pada halaman 2 (dua) juga menjelaskan “Setelah saya melakukan over kredit Truk Tronton BK 9568 BE kepada Sdr Herry maka saya tidak pernah dihubungi lagi oleh PT Clipan Finance Indonesia Cabang Medan oleh karena hubungan saya dengan PT Clipan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 17 dari 24 Hal
Finance Indonesia Cabang Medan telah selesai karena saya hanya melakukan leasing kepada PT Clipan Finance Indonesia Cabang Medan terhadap Truk Tronton BK 9568 BE dan tidak ada melakukan leasing terhadap mobil lainnya”.
Bahwa sesuai dengan bukti P -1 Pembanding tidak dapat menimpakan pembayaran angsuran mobil Turck Tronton BK 9507 LO kepada Terbanding oleh karena Pembanding telah mengetahui Terbanding telah mengambil alih pembayaran angsuran mobil Truck Tronton BK 9568 BE serta Pembanding telah menerima dan mencairkan bilyet giro milik Terbanding sesuai dengan bukti P-2 s/d bukti P-22 sehingga secara hukum Pembanding tidak dapat menyatakan dirinya tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Terbanding ;
Bahwa Pembanding tidak dapat dikategorikan sebagai Lessor karena Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 80300350916 tertanggal 13 November 2009 tidak dibuat dalam bentuk akta notaris serta tidak pernah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 5 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia jo Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fiducia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ;
Bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia menyebutkan sebagai berikut :
(1). Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
Bahwa pasal 11 ayat (1) Undang-undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia menyebutkan sebagai berikut :
(1). Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
Bahwa dengan tidak dibuat dalam bentuk akta Notaris dan tidak didaftarkannya pada Kementerian Hukum dan Ham Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 80300350916 tertanggal 13 November 2009 maka Pembanding tidak dapat menarik mobil truck tronton BK 9568 BE dari tangan Terbanding sebelum adanya Putusan Pengadilan karena mobil truck tronton BK 9568 BE tidak dibebani Fiducia ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 18 dari 24 Hal
Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK 010/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 yang menyebutkan sebagai berikut :
“perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fiducia berupa kendaraan bermotor apabila kantor Pendaftran Fiducia belum menerbitkan sertifikat jaminan fiducia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan”
Bahwa dengan demikian Pembanding tidak dapat mengambil kembali barang modal beserta perlengkapannya dari lessee atau pihak-pihak lain yang menguasainya karena Pembanding bukanlah lessor karena Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 80300350916 tertanggal 13 November 2009 tidak dibuat dalam bentuk akta notaris serta tidak pernah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia ;
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan point 3 (tiga) dan point 4 (empat) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena Akta Pernyataan Pengalihan Kredit (Over kredit) dan Kuasa Nomor : 139 tertanggal 31 Maret 2010 dibuat dalam bentuk akta Notaris serta Terbanding telah mengembalikan kepada Tutut Terbanding I atas biaya yang telah dikeluarkannya serta Terbanding telah menyerahkan bilyet giro milik Terbanding kepada Pembanding sebagai pembayaran mobil truck tronton BK 9568 BE ;
Bahwa berdasarkan bukti P – 2 s/d P – 22 telah terbukti dan tidak dapat dibantah oleh Pembanding pembayaran angsuran mobil truck tronton BK 9568 BE yang telah diambil alih oleh Terbanding karena bilyet giro tersebut adalah milik Terbanding yang telah diserahkan kepada Pembanding setelah ditandatanganinya Akta Pernyataan Pengalihan Kredit (Over kredit) dan Kuasa Nomor : 139 tertanggal 31 Maret 2010 ;
Bahwa sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengabulkan didalam putusannya terhadap point 3 (tiga) dan Point 4 (empat) karena Pembanding telah menerima bilyet giro dan telah mencairkan bilyet giro milik Terbanding untuk membayar angsuran mobil truck tronton BK 9568 BE ;
Bahwa sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan sah demi hukum atas pembayaran angsuran kredit mobil truck tronton BK 9568 BE sebanyak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 19 dari 24 Hal
26 (dua puluh enam) bulan sebagaimana yang terkandung didalam point 5 (lima) ;
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk mengabulkan point 5 (lima) telah dipertimbangkan pada halaman 34 (tiga puluh empat) alinea ketiga bukan halaman 32 paragraf 3 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pembanding ;
Bahwa putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Medan telah memenuhi AZAS KEADILAN karena Terbanding telah melakukan pembayaran sebanyak 26 (dua puluh enam) bulan atau 26 X Rp. 8.700.000,- = sehingga Pembanding tidak dapat dengan seenaknya menarik mobil truck tronton BK 9568 BE dari tangan Terbanding tanpa adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta Pembanding telah melalukan pelelangan mobil truck tronton BK 9568 BE tanpa adanya izin dari Pengadilan atau melalui kantor lelang Negara ;
Bahwa dengan tidak dibuat dalam bentuk akta notaris serta tidak pernah didaftarkannya pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 80300350916 tertanggal 13 November 2009 sehingga Pembanding tidak dapat dikategorikan sebagai lessor serta tidak dapat menarik mobil truck tronton BK 9568 BE dari tangan Terbanding serta tidak dapat melakukan pelelangan mobil truck tronton BK 9568 BE tanpa adanya izin Pengadilan atau melalui kantor lelang Negara ;
Bahwa dengan demikian telah terbukti perbuatan Pembanding yang telah melakukan penarikan secara paksa terhadap mobil truck tronton BK 9568 BE dari tangan Pembanding serta melakukan pelelangan tanpa dilengkapi surat dari instansi yang berwenang sehingga perbuatan Pembanding tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan didalam pasal 1365 KUHPerdata ;
Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Pembanding sehingga mengakibatkan Terbanding mengalami kerugian baik materil maupun immaterial sehingga sudah selayaknya untuk dapat dikabulkan dengan perincian sebagai berikut: - Pembayaran kepada Turut Tergugat I sebesar………….. Rp. 35.454.000,-
- Pembayaran angsuran 26 X Rp. 8.700.000,- …………. = Rp. 226.200.000,-
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 20 dari 24 Hal
- Keuntungan sewa selama 39 bulan X Rp. 20.000.000,- = Rp. 780.000.000,-
- Kerugian immaterial ……………………………………. Rp. 1.000.000.000,-
Total keseluruhan = Rp. 2.041.654.000,-
(dua milyar empat puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Terbanding/Penggugat mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar sudi kiranya menolak Memori Banding dari Pembanding dan selanjutnya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 70/Pdt.G/2016/PN-Mdn, tanggal 07 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut :
M E N G A D I L I :
- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding PT Clipan Finance Indonesia tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan No. 70/Pdt.G/2016/PN-Mdn tertanggal 07 Desember 2016 tersebut ;
DENGAN MENGADILI SENDIRI
DALAM KONPENSI.
- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA.
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan sah demi hukum Akta Pernyataan Pengalihan Kredit (over kredit) dan Kuasa Nomor 139 tertanggal 31 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Alwine Rosdiana Pakpahan, SH Notaris di Medan ;
- Menyatakan sah demi hukum pengalihan Kredit (Over Kredit) atas 1 (satu) unit mobil truck tronton roda sepuluh merek Mitsubishi model FV416P tahun 1997 nomor rangka FV416P.520042, nomor mesin 8DC10.33368 warna merah, nomor Polisi BK 9568 BE BPKB nomor C1461090 B, dari Turut Tergugat I kepada Penggugat ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 21 dari 24 Hal
- Menyatakan sah demi hukum pembayaran angsuran kredit mobil truck tronton BK 9568 BE sebanyak 26 (dua puluh enam) bulan yang dilakukan Penggugat kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 2.041.654.000,- (dua milyar empat puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
Atau
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)
Nomor : 70/PDT.G/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Pembanding /
tergugat pada tanggal 14 Pebruari 2017 dan diberitahukan kepada
Terbanding / Penggugat Tanggal 01 Maret 2017 dan kepada Turut
Terbanding I / Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II / Turut
Tergugat II masing – masing pada tanggal 14 Pebruari 2016 ; bahwa berkas
telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan
Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat –
syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 22 dari 24 Hal
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita
acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal
07 Desember 2016 Nomor: 70//Pdt.G/2016/PN.Mdn, serta surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding dari
Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding
semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang
termuat dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak
menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan
putusan Majleis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan –
keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, oleh karenanya memori
banding tersebut tidak perlu ditinjau lebih lanjut dan tidak dipertimbangkan
lagi ; demikian juga kontra memori banding ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat
putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan
landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan
dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam
memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Desember 2016 Nomor:
70//Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah
dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat tetap
dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam
pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;
Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan
hukum lain yang bersangkutan ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.237/PDT/2017/PT.MDN Halaman 23 dari 24 Hal
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Desember
2016 Nomor: 70//Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 oleh
kami H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH selaku Ketua Majelis dengan
ERWAN MUNAWAR, SH.MH dan AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum masing-
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 237/PDT/2017/PT.MDN
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada
PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
yang berperkara ;
Hakim Anggota : Hakim Ketua :
Ttd Ttd
1. ERWAN MUNAWAR, SH.MH H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH
Ttd
2. AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum
Panitera Pengganti :
Ttd
ROSELINA, SH