pengadilan tinggi medan filedemi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi...
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
P U T U S A N NOMOR 151/PDT/2017/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara perdata antara :
1. ARMEN TUA, Umur 73 Tahun, Warga Negara Indonesia, Alamat Jenderal
Sudirman No. 12 Aek Kanopan, Kab. Labuhan Batu,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula
Tergugat I; 2. AGUSLAN SIREGAR, Umur : 46 tahun, Warga Negara Indonesia,
Alamat Jalan Desa Ganal, Kec. Huristak, Kab. Padang
Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
DAHYAR HARAHAP, SH Advokat/Penasehat Hukum
beralamat di Jalan Manggis Raya No.02 Perumnas Batu VI,
Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017, selanjutnya
disebut sebagai para Pembanding semula para Tergugat;
L A W A N
DARSONO, Umur : 55 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat :
Desa Batang Pane II, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang
Lawas Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya,
SULEMAN SIREGAR, SH., ERWIN P. SIREGAR, SH., MUHAMMAD AZHARI SIREGAR, SH., dan JULFAITHLISBON ZALUCHU, SH Advokat/Pengecara/
Penasihat Hukum, beralamat Jl. Sisimangaraja No. 137 Lt.
II Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 08 Juni 201 telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dibawah Nomor :
118/2016/SK Tanggal 17 Juni 2016 selanjutnya disebut
sebagai Terbanding semula Penggugat;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Mei 2017
Nomor: 151/PDT/2017/PT MDN. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 151PDT/2017/PT MDN
tanggal 23 Mei 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk
membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor:35/Pdt.G/2016/PN Psp dan salinan resmi
putusannya tanggal 15 Mei 2017serta surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;
TENTANG DUDUK PERKARA:
Membaca dan mengutip surat gugatan Terbanding semula Penggugat,
tertanggal 20 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan tanggal 20 Juni 2016 Reg.Nomor 35/Pdt.G/ 2016/PN.Psp,
mengemukakan sebagai berikut:
Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah/lahan seluas ± 70,77 Ha
(Tujuh Puluh koma tujuh puluh tujuh hektar), yang terletak di Desa Pasar
Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kec. Barumun Tengah Kab.
Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur dengan AREAL 85/Darsono;
Sebelah Barat berbatas dengan AREAL 40/Gunawan Tanu;
Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Trans Batang Pane II;
Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Pangihutan Hasibuan dan
Saba Sosopan;
Bahwa tanah/lahan tersebut diperoleh penggugat dengan cara membeli /
ganti rugi dari masyarakat Desa Pasar Huristak sebagaimana tertuang
dalam 7 (Tujuh) Surat Ganti Rugi antara :
1) ST. Banua Hasibuan (Penerima Ganti Rugi) dengan Darsono/
Penggugat (pemberi Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari 1999 seluas
± 10 Ha (Sepuluh hektar);
2) Raja Alam Hasibuan (Penerima Ganti Rugi) dengan Darsono/
Penggugat (Pemberi Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari 1999 seluas
± 10 Ha (Sepuluh hektar);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
3) BGD. Palaon Hasibuan (Penerima Ganti Rugi) dengan Darsono/
Penggugat (pemberi Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari 1999 seluas
± 10 Ha (Sepuluh hektar);
4) MGR. Lbn. Tobing Hasibuan (Penerima Ganti Rugi) dengan
Darsono/Penggugat (pemberi Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari
1999 seluas ± 10 Ha (Sepuluh hektar);
5) Tamrin Hasibuan (penerima Ganti Rugi) dengan Darsono/
Penggugat (Pemberi Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari 1999 seluas
± 10 Ha (Sepuluh hektar);
6) Palaon Hasibuan (penerima Ganti Rugi) dengan
Darsono/Penggugat (pemberi Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari
1999 seluas ± 10 Ha (Sepuluh hektar);
7) Pangihutan Hasibuan (Penerima Ganti Rugi) dengan Darsono/
Penggugat (Pemberi Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari 1999 seluas
± 10 Ha (Sepuluh hektar);
Yang mana setelah ketujuh bidang tanah milik Penggugat dimaksud
diukur ternyata luas keseluruhannya adalah ± 70,77 Ha (Tujuh puluh
koma tujuh puluh tujuh hektar).
Bahwa kemudian setelah Penggugat mengganti rugi tanah/lahan seluas
±70,77 Ha (Tujuh puluh koma tujuh puluh tujuh hektar) tersebut dari
masyarakat Desa Pasar Huristak, tepatnya masih dalam tahun 1999
Penggugat mulai menguasai dan mengusahai tanah/lahan dimaksud
dengan cara menanaminya dengan tanaman kelapa sawit, kemudian
setelah tanah/lahan tersebut ditanami oleh Penggugat dengan tanaman
kelapa sawit, Penggugat dengan biaya sendiri telah melakukan perawatan
terhadap tanaman kelapa sawit dimaksud baik dalam pemupukannya
maupun dalam pembersihannya hingga kelapa sawit tersebut mulai panen;
Bahwa setahu bagaimana pada tanggal 20 Januari 2015 jauh setelah
lahanlkebun milik Penggugat tersebut berproduksi atau setelah lebih dari 16
tahun, dengan tanpa ada dasar apapun Armen Tua/tergugat I mengklaim
bahwa sebahagian dari kebun kelapa sawit milik Penggugat yakni seluas
40 Ha (Empat puluh hektar) adalah hak dan kepunyaan Armen
Tua/tergugat I, yang mana pada tanggal 20 Januari 2015 Armen
Tua/tergugat I ada memberikan kuasa kepada Aguslan SiregarlTergugat II
untuk menguasailmerampas sebahagian dari kebun kelapa sawit milik
Penggugat yakni seluas 40 Ha (Empat puluh hektar);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
Bahwa lahanlkebun seluas 40 Ha (Empat puluh hektar) yang diklaim oleh
Armen TualTergugat I sebagai hak milik Terguggat I adalah sebahagian
lahanlkebun yang berada pada sebelah Timur lahanlkebun milik Penggugat
dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatas dengan AREAL 85/Darsono;
Sebelah Barat berbatas dengan Lahan/Kebun Darsono;
Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Trans Batang Pane II;
Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Pangihutan Hasibuan dan
Saba Sosopan.
Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2015 atau setelah adanya surat kuasa dari
Armen TualTergugat I kepada Aguslan SiregarlTergugat II, Armen Tua/
Tergugat I bersama Aguslan Siregar/Tergugat II selalu berupaya untuk
menguasailmerampas sebahagian dari kebun kelapa sawit milik Penggugat
tersebut yakni seluas 40 Ha (Empat puluh hektar) dengan berbagai cara
antara lain melakukan tindakan premanisme diatas objek perkara dengan
mencoba menguasai objek perkara secara paksa, melaranglmenghalang-
halangi karyawan Penggugat untuk melaksanakan kegiatan perkebunan
diatas objek perkara dan mengklaim objek perkara adalah milik Tergugat I
dengan menunjukan beberapa foto copy surat, yang mana jika dilihat dan
diteliti secara seksama surat ganti rugi yang ditunjukan oleh Para Tergugat
tidak ada kaitan hukumlrelevansinya dengan objek perkara bahkan surat
dimaksud terkesan adalah rekayasa oleh karenanya surat-surat dimaksud
haruslah dinyatakan tidak syah dan tidak berkekuatan hukum atau
dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;
Bahwa atas tindakan dari Armen TualTergugat I dan Aguslan Siregar
Tergugat II tersebut, Penggugat maupun karyawannya tidak bisa
melaksanakan kegiatan perkebunannya dengan nyaman diatas tanah
perkara sebingga Penggugat dalam menjalankan aktivitas perkebunannya
menjadi terkendala;
Bahwa atas tindakan dari Annen TuaITergugat I dan Aguslan Siregar/
Tergugat II yang telah berupaya untuk dapat menguasailmerampas kebun
milik Penggugat dengan berbagai cara tersebut telah menimbulkan
kerugian terhadap diri Penggugat, yang mana Penggugat hams
mengeluarkan biaya yang cukup besar guna meningkatkan pengamanan
diatas objek perkara dengan menggaji beberapa tenaga keamanan;
Bahwa atas tindakan dari Armen Tua Tergugat I dan Aguslan Siregar/
Tergugat II yang telah berupaya untuk dapat menguasai kebun milik
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
Penggugat dengan berbagai cara tersebut, Penggugat telah sering
menegor Tergugat I maupun Tergugat II baik secara langsung maupun
tidak langsung lisan maupun tertulis tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak
mengindahkannya;
Bahwa tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan
adalah tindakan yang tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;
Bahwa atas tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah
menimbulkan kerugian materil serta kerugian moril terhadap diri Penggugat;
Bahwa ada pun perincian kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai
berikut:
Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai secara tanpa
hak sebahagian dari kebun milik Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan
di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah selama ± 18 (Delapan
belas) bulan maka kerugian Penggugat adalah:
Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II mencoba melakukan
penguasaan terhadap objek perkara Pengugat tidak perlu mengeluarkan
gaji khusus untuk menjaga keamanan objek perkara;
Bahwa sejak Tergugat I dan Tergugat II mencoba melakukan
penguasaan terhadap objek perkara tersebut Pengugat harus
menugaskan minimal 7 Orang Karyawan khusus untuk menjaga objek
perkara aquo, yang mana setiap karyawan hams menerima gaji sebesar
Rp.3.500.000,- (Tigajuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya; Maka
kerugian Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan adalah 18 Bulan x 7
Orang x Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
Ditambah Rp.24.500.000,- (Dua puluh empat juta lima ratus ribu
rupiah)lBulan dihitung sejak putusan aquo dibacakan hingga isi putusan
dapat dilaksanakan;
Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat Il melakukan upaya tindakan
untuk: menguasai objek perkara secara melawan hukum, Penggugat
dalam melaksanakan usaha perkebunannya lancar dan tidak ada
masalah;
Bahwa sejak Tergugat I dan Tergugat Il mencoba menguasai objek
perkara, rasa nyaman yang sebelumnya ada dalam diri Penggugat
dalam melaksanakan usaha perkebunannya sudah hilang dan berubah
menjadi tidak nyaman;
Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat Il tersebut telah
menimbulkan kerugian moril atau immateril yang sangat besar terhadap
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
diri Penggugat yang besamya sebenarnya tidak dapat dinilai akan tetapi
dapat dipadakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali atas itikad tidak baik dari
Tergugat I dan Tergugat Il, dimana kalau Tergugat I maupun Tergugat Il
sampai mengetahui akan adanya gugatan aquo, Tergugat akan menjual,
menggadaikan atau memindah tangankan objek perkara secara illegal
kepada orang lain meskipun saat ini pada kenyataannya objek perkara
aquo tetap berada dalam penguasaan Penggugat, maka untuk: menjaga
agar gugatan tidak sia-sia terlebih dahulu diletakkan Sita terhadap objek
perkara demikian juga terhadap harta-harta milik Para Tergugat baik
berupa barang yang tidak bergerak maupun barang bergerak, seberapa
cukup ditaksir guna adanya jaminan Gugatan ini dan ongkos-ongkos
perkara nantinya;
Bahwa dari sikap Tergugat I dan Tergugat Il yang tidak mau tahu dengan
kerugian Penggugat baik yang sudah maupun yang akan datang, untuk:
memaksa agar Tergugat I dan Tergugat Il segera melaksanakan putusan
dengan tepat waktu dan tidak lalai patut kiranya terhadap Tergugat I dan
Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,-
(Lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat I dan Tergugat II lalai
menjalankan putusan aquo, dihitung sejak putusan dibacakan sampai
Tergugat I dan Tergugat II menjalankan putusan aquo;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang terhormat
untuk memanggil kami kedua belah pihak berperkara untuk diperiksa dalam
suatu persidangan yang ditentukan untuk itu seraya memberi putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Ganti Rugi antara: ST. Banua Hasibuan
(penerima Ganti Rugi) dengan Darsono/Penggugat (Pemberi Ganti Rugi)
tertanggal 20 Januari 1999, Raja Alam Hasibuan (Penerima Ganti Rugi)
dengan DarsonolPenggugat (pemberi Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari
1999, BGD. Palaon Hasibuan (Penerima Ganti Rugi) dengan
Darsono/Penggugat (Pemberi Ganti Rugi) tertanggal20 Januari 1999,
MGR. Lbn. Tobing Hasibuan (penerima Ganti Rugi) dengan
Darsono/Penggugat (pemberi Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari 1999,
Tamrin Hasibuan (penerima Ganti Rugi) dengan DarsonolPenggugat
(pemberi Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Palaon Hasibuan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
(Penerima Ganti Rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi Ganti Rugi)
tertanggal 20 Januari 1999, Pangihutan Hasibuan (Penerima Ganti Rugi)
dengan Darsono/Penggugat (pemberi Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari
1999 syah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas ±70,77 Ha (Tujuh puluh koma tujuh
puluh tujuh hektar), yang terletak di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak
Kab. Padang Lawas d/h Kec. Barumun Tengah Kab. Tapanuli Selatan
dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan AREAL 85/Darsono;
Sebelah Barat berbatas dengan AREAL 40/Gunawan Tanu;
Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Trans Batang Pane II;
Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Pangihutan Hasibuan dan
Saba Sosopan; adalah merupakan tanah hak milik dari Darsono
(penggugat) berdasarkan surat-surat ganti rugi tersebut diatas;
4. Menyatakan bahwa segala Surat-surat yang timbul sepanjang mengenai
objek perkara selain atas nama Penggugat adalah batal demi hukum,
tidak syah,tidak berkekuatan hukum atau dibatalkan;
5. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II,
yang berupaya melakukan penguasaan terhadap objek perkara yang
melakukan tindakan premanisme diatas objek perkara dengan
mencoba menguasasi objek perkara secara paksa, melarang karyawan
Penggugat untuk melaksanakan kegiatan perkebunan diatas objek
perkara dan mengklaim objek perkara adalah milik Para Tergugat
dengan menunjukan beberapa foto copy surat merupakan tindakan
atau perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni
berupa:
a. Ganti kerugian materil sebesar Rp. 441.000.000,- (Empat ratus
empat puluh satu juta rupiah), ditambah Rp. 24.500.000,- (Dua puluh
empat juta lima ratus ribu rupiah)/Bulan sampai isi putusan dapat
dilaksanakan;
b. Kerugian moril atau immateril yang dialami Penggugat dapat
dipadakan sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
7. Menyatakan Sita yang telah diletakkan berharga dan berkekuatan
hukum;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
8. Menghukum lagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa
sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat I dan
Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan setelah putusan berkekuatan
hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada
verzet Banding atau Kasasi; ATAU
Jika Pengadilan tidak sependapat dengan kami, mohon Putusan yang
seadil adilnya;
Membaca, jawaban dari kuasa hukum para Pembanding semula para
Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. DALAM KONPENSI A. TENTANG EKSEPSI
1. Tentang Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libelli).
Bahwa dengan tidak bermaksud menggurui Penggugat atas maksud dan
tujuannya dalam mengajukan gugatan aquo, namun setelah Tergugat I
dan Tergugat II membaca dan menganalisa secara seksama dan
sungguh-sungguh baik dalil posita maupun petitum gugatan dimaksud,
maka kesimpulan yang diperoleh para Tergugat adalah bahwasanya
gugatan aquo diajukan tanpa pertimbangan yang matang dan tanpa
persiapan yang sungguh-sungguh alias "asal jadi" serta terkesan
bertendensi akalakalan untuk dapat lebih lama menguasai dan
mengusahai tanah terperkara yang sesungguhnya bukan hak milik
Penggugat tersebut, yang pada gilirannya telah berakibat gugatan menjadi
kabur dan tidak jelas dengan segala akibat hukumnya ;
Bahwa berdasarkan fakta gugatan, dapat diketahui bahwasanya dasar
dan alasan Penggugat mengajukan gugatan pada intinya adalah dengan
alasan Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah dengan luas, letak
dan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan dan selanjutnya
Penggugat mengaku merasa keberatan dan dirugikan atas tindakan
Tergugat I melalui Tergugat II yang disebutkan bertindak berdasarkan
Surat Kuasa sejak tanggal 20 Januari 2015 mencoba untuk
menguasailmerampas sebahagian dari kebun sawit milik Penggugat yakni
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
seluas 40 Hektar dengan berbagai cara antara lain disebutkan melakukan
tindakan premanisme ;
Bahwa selanjutnya menurut Penggugat sebagai akibat dari tindakan
Tergugat I melalui Tergugat II yang berupaya mencoba menguasai
sebagian tanah milik Penggugat tersebut telah berakibat Penggugat
maupun karyawannya tidak bisa melakukan kegiatan perkebunannya
dengan nyaman yang berujung pada aktivitas perkebunannya menjadi
terkendala dan harus mengeluarkan biaya tambahan yang besar untuk
membayar pihak untuk mengamankan tanah terperkara tersebut ;
Bahwa dari uraian dasar dan alasan mengajukan gugatan tersebut
dapatlah diketahui bahwasanya perbuatan yang dilakukan Tergugat I
melalui Tergugat II terhadap tanah terperkara baru sebatas mencoba
menguasai saja dan belum sampai pada tahap menguasai fisik secara
nyata, dengan kata lain hingga saat gugatan aquo diajukan dan bahkan
hingga saat ini fisik tanah perkara beserta segala hasil dan keuntungan yang diperoleh daripadanya masih tetap berada dalam penguasaan dan kekuasaan Penggugat sebingga dasar dan alasan
mengajukan gugatan masih sumir dan terlalu dini (premature) dengan
segala akibat hukumnya;
Bahwa jika benar dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dibuktikan,
maka peristiwa hukum yang terjadi bukanlah merupakan perbuatan hukum
perdata melainkan lebih condong kepada perbuatan pidana berupa
percobaan melakukan perampasan tanah dan atau setidak-tidaknya
perbuatan tidak menyenangkan dan atau melanggar ketentuan Perppu
Nomor 51 Tahun 1960 ten tang tindakan menguasai tanah tanpa izin yang
berhak atau kuasanya yang ranah mengadili perkaranya merupakan
kewenangan hakim pidana ;
Bahwa fakta lain yang membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas
adalah tentang tindakan Penggugat menyertakan Tergugat II sebagai
pihak Tergugat dalam perkara aquo, padahal Penggugat dalam uraian
gugatannya telah mengakui dan mengetabui secara jelas dan pasti
tentang kedudukan Tergugat II hanyalah sebatas penerima kuasa
dari Tergugat I dan sama sekali tidak ada kaitan dan hubungan
bukumnya baik langsung maupun tidak langsung dengan tanah
terperkara dan oleh karenanya dapat dipastikan tidak terdapat hubungan
hukum dan perselisihan hukum Penggugat dengan Tergugat II atas tanah
terperkara dimaksud atau setidak-tidaknya tidaklah ada hak subjektif
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat II sebagaimana syarat mutlak
dan dasar untuk mengajukan gugatan yang diintradusir dari putusan
perkara Landen Baum Choken Arrest Tahun 1919 yang dipertegas
kembali dalam pasal 1365 KUH Perdata (lihat dan bandingkan dengan
Yurisprudensi MARl No: 4.KlRupl1958 tertanggal13 Desember 1958);
Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelaslah penyertaaan
Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aqou adalah keliru terhadap
subjek (error in subjecto) dan dengan demikian nyatalah gugatan aquo
sangat kabur dan tidak jelas dengan segala akibat hukumnya ;
2. Tentang Para Pihak Tidak Lengkap (plurium Litis Consortium). - Bahwa berdasarkan fakta gugatan temyata dan terbukti yang diajukan
sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo hanyalah Tergugat I dan
Tergugat II semata ;
- Bahwa padahal secara nyata dan hal tersebut juga telah diketahui
Penggugat pada saat diperiksa sebagai saksi dihadapan penyidik Polres
Tapanuli Selatan dan Poisek Barumun Tengah bahwasanya
berdasarkan bukti formal kepemilikan tanah, diatas tanah seluas lebih
kurang 40 Hektar atau lebih tepatnya lebih kurang 45,2 Hektar dengan
letak dan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan tersebut bukanlah
banya terdaftar atas nama Tergugat I semata melainkan juga muih
terdapat pemilik. lainnya yakni terdaftar atas nama anak-anak maupun
istri Tergugat I dan untuk konkritnya yang memiliki tanah diatas tanah
terperkara adalah :
1. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama Annen Tua (Tergugat I) diperoleh melalui pembayaran ganti
rugi dari Sutan Banua Hasibuan berdasarkan Surat Ganti Rugi
tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui eleh Kepala
Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan
Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor :
592.21 /KD/2015 tanggal20 Juli 2015 ;
2. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama Haryono Tandi (anak Tergugat I) diperoleh melalui
pembayaran ganti rugi dari Ompu Mahudo atau disebut juga Oppu
Mahodum berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan
dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21 1KD/2015 tanggal
25 Juli 2015 ;
3. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5,24 Hektar terdaftar atas
nama Haryono (anak Tergugat I) diperoleh dengan cara ganti rugi
dari Mgr.L.Tobing Hasibuan berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggall0 April 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21
1KD/2015 tanggal24 Juli 2015 ;
4. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama Liliana Tandi ( istri Tergugat I) diperoleh dengan cara
pembayaran ganti rugi kepada Thamrin Hasibuan berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 12 Januari 1999 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar
Huristak Nomor : 592.21 1KD/2015 tanggal20 Juli 2015;
5. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama Liliana Tandi ( istri Tergugat I) diperoleh dengan cara
pembayaran ganti rugi kepada Pangihutan Hasibuan berdasarkan
Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar
Huristak Nomor : 592.21 1KD/2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
6. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama Midin Tandi ( anak Tergugat I) diperoleh dengan cara
pembayaran ganti rugi kepada Mgr. Lbn.Tobing Hasibuan
berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali
dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Pasar Huristak Nomor: 592.21 1KD/2015 tanggal20 Juli 2015 ;
7. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama Erlin Tandi (anak Tergugat I) diperoleh dengan cara
pembayaran ganti rugi kepada Baginda Partaonan berdasarkan
Surat Ganti Rugi tertanggal 10 April 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar
Huristak Nomor : 592.21 1KD/2015 tanggal22 Juli 2015 ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
8. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama Erlin Tandi (anak Tergugat I) diperoleh dengan cara
pembayaran ganti rugi kepada Mgr.L.Tobing Hasibuan berdasarkan
Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar
Huristak Nomor : 592.2/ /KD/2015 tanggal 27 Juli 2015 ;
9. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama Yenny Tandi ( anak Tergugat I) diperoleh dengan cara
pembayaran ganti rugi kepada Palaon Hasibuan berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 12 Jannari 1999 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar
Huristak Nomor : 592.21 1KD/2015 tanggal23 Juli 2015;
- Bahwa keseluruhan bidang tanah yang diperoleh Tergugat I melalui
pembayaran ganti rugi kepada warga masyarakar Desa Pasar Huristak
selaku pemilik tanah asal tersebut luasnya adalah lebih kurang 45,2
Hektar dan bukti perolehannya telah ada adalah jauh sebelum
diperbuatnya surat-surat bukti kepemilikan atas nama Penggugat yang
diuraikan dalam gugatan yang diduga palsu atau dipalsukan tersebut ;
- Bahwa disisi lain dapat juga ditambahkan bahwasanya pemilik lahan
perkebunan sawit yang berada dalam satu hamparan yang tidak terpisah
dengan tanah terperkara aquo yang luasnya lebih kurang 400 Hektar
adalah para pemegang saham UD. Insani,/ antara lain :
a. Hendra Kusuma yang memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi dari
Wan Makmur Harahap seluas lebih kurang 5,89 Hektar sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 23 Maret 1999 ;
b. Sehati Salim yang memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi dari
Jaendar Hasibuan seluas lebih kurang 5 Hektar sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 ;
c. Ervi Suyanti yang memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi dari
Darman Harahap seluas lebih kurang 2 Hektar, sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 18 Nopember 1998 ;
d. Kankie yang memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi dari Mahmud
Effendi Hasibuan seluas lebih kurang 5,5 Hektar sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ganti Rugi tanggal 28 Agustus 1998 ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
e. Han Kie yang memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi dari Mahmud
Effendi Hasibuan seluas 9,72 Hektar sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ganti Rugi tertanggal27 Nopember 1998 ;
f. Leman yang memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi dari Jaendar
Hasibuan seluas lebih kurang 5,89 Hektar sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 23 Maret 1999 ;
g. Hendra Kusuma yang memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi dari
Alam seluas lebih kurang 5 Hektar sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 ;
h. Mida yang memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi dari Jabuan
Hasibuan lebih kurang 5 Hektar sebagaimana diuraikan dalam Surat
Ganti Rugi 20 Januari 1998 ;
i. Leman yang memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi dari Baginda
Palaon Hasibuan seluas lebih kurang 5 Hektar sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ganti Rugi 20 Januari 1998 ;
j. Jimmy yang memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi dari
Komarudzaman Harahap seluas lebih kurang 3 Hektar sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 23 Nopember 1998 ;
k. Djamin Tanu Alias Ameng yang memperoleh tanah berdasarkan ganti
rugi dari warga masyarakat Desa Huristak seluas lebih kurang 93,8
Hektar, yang kemudian berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 27
Juli 2014 telah diserahkan oleh Djamin Tanu kepada Hady Suyanto ;
l. P.W.Simarmata yang memperoleh tanah dari Daud seluas lebih
kurang 5 Hektar sebagaimana diuraikan dalam Surat Ganti rugi
tertanggal 20 Januari 1998 dan dari Wan Makmur seluas lebih kurang
5,89 Hektar sebagaimana diuraikan dalam Surat Ganti Rugi tertanggal
23 Maret 1999 ;
m. Hadi Susanto alias Acui dan Hadi Suyanto alias Aleng yang luas
tanahnya tidak diketahui.
- Bahwa dari keseluruhan bidang tanah yang diperoleh Tergugat I dan
anak serta istrinya seluas lebih kurang 45,2 Hektar serta tanah yang
diperoleh pemegang saham lainnya yang juga diperoleh melalui
pembayaran ganti rugi kepada warga masyarakat Desa Pasar Huristak
sebagai pemilik asal tanah sebagaimana diuraikan diatas, dasar perolehan haknya telah ada jauh sebelum diperbuatnya surat-surat bukti kepemilikan atas nama Penggugat yang diuraikan dalam gugatan yang diduga palsu atau dipalsukan tersebut, sedangkan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
nama Penggugat sarna sekali tidak ada dalam daftar pemegang saham
dan atau pemilik tanah dilahan perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta gugatan temyata dan terbukti Penggugat tidak
menyertakan pemilik lain dan pihak-pihak yang menyerahkan tanah
terperkara dengan cara ganti rugi kepada pemilik tanah yang diuraikan
diatas tersebut serta juga tidak menyertakan pemilik tanah lainnya diluar
seluas lebih kurang 45,2 Hektar tersebut sebagai pihak dalam perkara
ini yang berakibat penyelesaian perkara dalam sengketa aquo menjadi
tidak tuntas dan tidak menyeluruh dan oleh karenanya gugatan aquo
haruslah dinyatakan mengandung cacat (plurium litis consortium)
dengan segala akibat hukumnya (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung
R.l Nomor: 621.KlSip/1975 serta / pahami pendapat MYahya Harahap,
SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika,
Cetakan 1re-13 Tahun 2013, halaman 439) ;
3. Tentang Tergugat II Tidak Ada Kaitan Dan Hubungan Hukumnya
Dengan Tanah Terperkara.
Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diatur dan diintradusir dati
putusan perkara Landen Baum Choken Arrest Tahun 1919 yang
dipertegas kembali dalam pasal1365 KUH Perdata serta telah diikuti dan
diterapkan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung antara lain dalam
Yurisprudensi MARl No : 4.KlRup/1958 tertanggal 13 Desember 1958
telah ditentukan bahwasanya syarat mutlak mengajukan gugatan adalah
adanya hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Penggugat
dengan Tergugat dan konkritnya ada hak subjektif Penggugat yang
dilanggar Tergugat dan atau Tergugat telah melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang menimbulkan kerugian
bagi orang lain;
Bahwa dalam perkara aquo sebagaimana diakui dan diketahui
Penggugat dalam dalil gugatannya telah diketahui dengan tegas dan
jelas kedudukan Tergugat II disertakan sebagai pihak dalam perkara ini
menurut Penggugat adalah karena Tergugat II telah menerima kuasa
dati Tergugat I untuk mencoba menguasai dan atau mengusabai tanah
terperkara dati Penggugat ;
Bahwa benar Tergugat II telah diberikan Kuasa oleh Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Kerja tertanggal 20 Januari 2015 yang
intinya melimpahkan kewenangan Tergugat I kepada Tergugat II untuk
mengurus dan menguasai fisik maupun non fisik serta mengambil
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
kebijakan-kebijakan yang diperlukan berkaitan dengan pemeliharaan dan
perawatan serta memanen produksi hasil semua tumbuhtumbuhan yang
ada diatas tanah terperkara milik dan kepunyaan Tergugat I beserta anak
dan istrinya seluas lebih kurang 45,2 Hektar yang terletak di Padang
Sosopan Wilayah Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten
Padang Lawas yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi yang
diuraikan diatas ;
Bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat II jelas dan tegas
hanyalah sebatas penerima kuasa dati Tergugat I (sama kedudukannva dengan Penggugat selaku penerima kuasa dari Hadi Suvanto alias Aleng sebagaimana Surat Kuasa terlanggal 06 Januari 2001), sehingga dengan demikian tidaklah ada hubungan hukum Tergugat II
(maupun Penggugat) atas objek yang diperkarakan sebagaimana syarat
mutlak mengajukan gugatan yang diuraikan diatas dengan segala akibat
hukumnya;
Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat menyertakan Tergugat II
sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru terhadap subjek (error in
subjecto), dan dengan demikian Tergugat II haruslah dikeluarkan
sebagai pihak dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;
4. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Mengajukan Gugatan.
Bahwa berdasarkan Surat Kuasa diatas kertas bermaterai eukup
tertanggal ()() Januari 2001 serta sejalan dengan keterangan
Penggugat daIIlm Bema Acara Pemer;ksaan Pro Justitia tertllnggal26 Me;
2014 sebaga; saks; atas Laporan Polis; No.Pol:
LP1135/v120141SUffapsel tanggal14 Me; 2014 serta bersesuaian
dengan pengakuan Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Pro Justitia atas Laporan Polisi Nomor:
LP1208NI12015/SU Tapsel tanggal25 Juni 2015 serta keterangan
kuasa Penggugat yang dituangkan dalam Notulen Pelaksanaan
Mediasi sengketa Lahan Antara UD. Insani (Kebun Apung) Dengan
Pihak Group Maju Jaya (Armen Tua) Atas Lahan Yang Berada di
Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas yang diprakarsai oleh
Polsek Barumun Tengah selaku Mediator tertanggal 01 Oktober 2015
dan memang sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenamya telah
dapat diketahui dengan jelas dan pasti tentang kedudukan Penggugat
diatas keseluruhan lahan kebun sawit yang dikelola atas nama V.D
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
Insani seluas lebih kurang 400 Hektar termasuk didalamnya tanah
berikut segala tanaman dan hak lain yang melekat diatasnya yang
diklaim Penggugat sebagai miliknya seluas lebih kurang 70,77 Hektar
serta objek perkara seluas lebih kurang 40 Hektar dengan letak dan
batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gogatan hanyalah sebatas
penerima kuasa dari orang lain (pemegang saham) yang dipercaya
mengelola kebun oleh para pemegang saham bemama Hadi Suyanto
alias Aleng untuk melanjutkan pengelolaan yang dilakukan ayahnya
bemama Hadi Susanto alias Acui yang sakit-sakitan dan terakhir telah
meninggal dunia ;
Bahwa pengakuan Penggugat tentang kapasitas atau kedudukannya
diatas lahan perkebunan sawit seluas lebih kurang 400 Hektar atas
nama D.D Insani yang dimiliki oleh beberapa orang pemegang saham
antara lain Hadi Susanto alias Acui yang dilanjutkan oleh anaknya Hadi
Suyanto alias Aleng, Armen Tua (Tergugat I), Djamin Tanu alias Ameng,
PW. Simarmata dan yang lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Pro Justitia Polres Tapanuli Selatan serta fakta yang
dituangkan dalam Surat Kuasa tertanggal 06 Januari 2001 maupun
keterangan kuasa Penggugat yang disampaikan secara tegas dalam
Mediasi yang diprakarsai Polsek Barumun Tengah dan diatuangkan
dalam Berita Acara yang khusus untuk itu hanyalah sebatas
pekerjalkaryawan yang diberi kuasal kewenangan untuk mengelola dan
mengawasi kebun telah memberikan cukup bukti tentang Penggugat
tidak memiliki kaitan dan hubungan hukum kepemilikan dengan tanah
terperkara aquo dan pengakuan man« berdasarkan ketentuan pasal 311
Rbg dan Yurisprutiensi MahkaltUlh Agung R.I Nomor : 8.KlSip/I964
adalah merupakan bukti yang mengikat dan sempuma seh;ngga oleh
karenanya terhadap dalil gugatan yang telah diaku; Penggugat tersebut
haruslah d;nyatakan telah terbukti kebenarannya dengan segala akibat
hukumnya ;
Bahwa oleh karena kedudukan Penggugat terhadap laban perkebunan
sawit yang merupakan milik pribadi-pribadi pemegang saham termasuk
didalamnya Tergugat I namun pengelolaannya tergabung dalam badan
usaha yang diberi nama D.D Insani termasuk di dalamnya tanah berikut
tanaman sawit beserta segala hak yang melekat diatasnya yang diklaim
Penggugat sebagai miliknya dengan letak, luas dan batasbatas yang
diuraikan dalam gugatan dan termasuk tidak terkecuali dengan tanah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
terperkara hanyalah sebagai pekerja yang diberi kuasa untuk mengelola
dan mengawasi kebun bukan sebagai pemilik sehingga tidak memiliki
hubungan hukum kepemilikan dengan tanah berikut kebun sawit milik
U.D Insani yang didalamnya termasuk tanah terperkara tersebut maka dapatlah dipastikan tidak terdapat hubungan hukum dan perselisihan hukum Penggugat dengan Tergugat I maupun pemegang saham lainnya diatas tanah terpekara tersebut sebagaimana syarat mutlak mengajukan gugatan yang ditentukan dalam
tertib hukum acara Perdata dengan segala akibat hukumnya
(bandingkan dengan Yurisprudensi MARl Nomor : 4841K/Sip11971
tanggal30 Oktober 1971 Jo. No: 10451K/Sip11971 tanggal23 April 1973
Jo. No : 5971K/Sip11974 tanggal 8 Juni 1977 Jo. Yurisprudensi MARl
No.:2941K/SipI1971 dan Yurisprudensi MARl No.: 9951K/SipI1975);
Bahwa berhubung Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan
perselisihan hukum dengan Tergugat I maupun pemegang saham lainnya
atas tanah perkebunan sawit yang pada mulanya dikelola atas nama D.D
Insasi yang didalamnya termasuk tanah terperkara milik dan kepunyaan
Tergugat I tersebut, maka demi hukum Penggugat tidaklah memiliki kedudukan hokum (legal standing) daIam mengajukan gugatan aquo dan oleh karenanya gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
Bahwa oleh karena dalil Eksepsi diatas telah di dasarkan kepada fakta,
bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung
jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi
para Tergugat tersebut dengan segala akibat hukumnya.
B. TENTANG POKOK PERKARA
Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsi
tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam Pokok Perkara ini sehingga
tidak perlu diulangi lagi ;
Bahwa setelah membaca, menganalisa dan mencermati keseluruhan
uraian dalil posita dan petitum gugatan, sesungguhnya Tergugat I
maupun Tergugat II sangat sulit memahami makna dan tujuan dari
gugatan dimaksud, namun jika kalimat demi kalimat dirangkai sepintas
dapat dipahami hal pokok yang menjadi dasar dan alasan para
Penggugat mengajukan gugatan pada intinya adalah menyangkut klaim
Penggugat sebagai pemilik tanah berikut tanaman pohon sawit yang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
berada diatasnya seluas lebih kurang 70,77 Hektar yang kemudian
disebutkan sebahagiannya seluas lebih kurang 40 Hektar berusaha
dikuasai/dirampas oleh Tergugat I melalui Tergugat II yang disebutkan
bertindak berdasarkan Surat Kuasa ;
Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan memiliki
sebidang tanah seluas lebih kurang 70,77 Hektar dengan letak dan
batas-batas yang diuraikan dalam gugatan tersebut apalagi disebutkan
diperoleh pada tahun 1999, tetapi yang benar adalah tanah/lahan
perkebunan seluas lebih kurang 45,2 Hektar adalah milik Tergugat I dan
merupakan bagian yang tidak terpisah dari lahan perkebunan yang
dikelola atas nama UD. Insani seluas lebih kurang 400 Hektar yang
didalamnya Tergugat I sebagai salah seorang pemegang saham yang
kemudian dirampas Penggugat dengan menggunakan kekerasan melalui
perpanjangan tangan preman ;
Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan tidak memutar balikkan
fakta hukum dalam persidangan aquo dan agar Penggugat terhindar dari
dosa dan laknat Tuhan karena memberikan keterangan yang tidak benar
dalam gugatan, maka dapatlah disampaikan bahwasanya kedudukan
Penggugat diatas lahan milik dan kepunyaan UD. Insani yang pemegang
sahamnya terdiri dari beberapa orang termasuk di dalamnya Tergugat I
yang lokasi lahannya termasuk tanah yang diklaim Penggugat sebegai
miliknya tersebut tidaklah lebih dari karyawan/ pekerja yang
menerima upah dari management UD. Insani yang kemudian
diberlkan kepercayaan untuk mengelola dan mengawasi
perkebunan sawit tersebut bukan sebagai pemllik sebagaimana klaim
Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut ;
Bahwa kedudukan Penggugat kurang lebih adalah sama dengan
Tergugat II yang sama-sama diberikan kuasa untuk mengawasi dan
mengelola kebun sawit, namun bedanya jika Penggugat yang
memberikan kuasa adalah Hadi Suyanto Alias Aleng berdasarkan Surat
Kuasa tertanggal 06 Januari 2001 untuk lahan kebun UD. Insani seluas
lebih kurang 400 Hektar yang didalamnya termasuk tanah terperkara,
sedangkan kedudukan Tergugat II adalah selaku kuasa dari Tergugat I
dan keluarganya untuk mengurus, mengawasi dan menguasai kebun
sawit milik dan kepunyaan Tergugat I beserta keluarganya seluas lebih
kurang 45,2 Hektar yang berada dalam penguasaan dan pengusahaan
Penggugat secara melawan hak dan melawan hukum yang termasuk
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
dalam lahan UD. Insani tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat
Kuasa Kerja tertanggal 20 Januari 2015 yang kenyataannya tidak dapat
terlaksana dengan baik karena berdasarkan fakta lapangan Penggugat
menggunakan perpanjangan tangan preman untuk menghalang-halangi
Tergugat II menjalankan kuasa yang diberikan Tergugat I tersebut;
Bahwa untuk membuka tabir tentang kebohongan dan pemutar balikan
fakta hukum yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya serta
untuk menguatkan bukti tentang Penggugat sama sekali tidak ada dan
tidak pernah memiliki tanah/lahan dengan luas, letak dan batas-batas
tanah yang diuraikan dalam gugatan tersebut, maka dalam dalil jawaban
ini perlu disampaikan fakta dan bukti yang diuraikan secara tegas
dalam Surat Kuasa diatas kertas bermaterai cukup tertanggal 06 Januari
2011 serta sejalan dengan keterangan Penggugat dalam Berita Acara
Pemeriksaan Pro Justitia Pokes Tapanuli Selatan tertanggal 26 Mei 2014
sebagai saksi atas Laporan Polisi No.Pol : LP/135NI2014/SUlfapsel
tanggal14 Mei 2014 serta bersesuaian dengan pengakuan Penggugat
yang dituangkan dalam Berita Aeara Pemeriksaan Pro Justitia Polres
Tapanuli Selatan atas Laporan Polisi Nomor : LP1208NI12015/SU
Tapsel tanggal 25 Juni 2015 serta keterangan kuasa Penggugat yang
dtuangkan dalam Notulen Pelaksanaan Mediasi sengketa Lahan Antara
UDJ Insani (Kebun Apung) Dengan Pihak Group Maju Jaya (Armen Tua)
Atas Lahan Yang Berada di Kecamatan Hurlstak, Kabupaten Padang
Lawas yang diprakarsai oleh Polsek Barumun Tengah selaku Mediator
tertanggal 01 Oktober 2015, yang intinya Penggugat telah mengaku
dengan terang, tegas dan jelas bahwasanya kedudukannya diatas lahan
seluas lebih kurang 400 Hektar termasuk didalamnya tanah terperkara
tersebut hanyalah sebagai pekerja/karyawan yang diberikan kuasa untuk mengelola dan mengawasi kebun milik orang lain bukan sebagai pemilik;
Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan bukti yang tidak dapat
dibantah kebenarannya diatas telah dengan sempurna dapat dibuktikan
tentang kedudukan Penggugat diatas tanah yang diklaim Penggugat
sebagai miliknya seluas lebih kurang 70,77 Hektar yang didalamnya
seluas lebih kurang 45,2 Hektar dalam milik Tergugat I selaku pemegang
saham UD. Insani hanyalah sebatas pekerja yang diberikan kuasa umuk
mengawasi dan mengelola kebun bukan memiliki, maka munculnya
bukti-bukti perolehan hak yang disebutkan Penggugat dalam dalil
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
gugatannya tersebut apalagi penerbitannya temyata dan terbukti
diperbuat setelah adanya bukti hak kepemilikan Tergugat I dan para
pemegang saham UD. Insani tersebut diatas, diyakini adalah palsu atau
dipalsukan yang nantinya jika dipergunakan Penggugat sebagai bukti
dihadapan persidangan akan dilaporkan secara tersendiri kepada pihak
berwajib (Polri) ;
Bahwa oleh karena munculnya bukti-bukti perolehan Penggugat atas
tanah yang diklaim sebagai miliknya yang diuraikan dalam gugatan
diyakini didasarkan kepada rekayasa yang bertendensi pemalsuan dan
atau mempergunakan surat palsu dan nyata-nyata bertentangan dengan
fakta hukum yang diuraikan diatas, maka buktibukti perolehan hak
Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu
dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;
Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2015 Tergugat II yang telah
menerima kuasa dari Tergugat I telah menemui Penggugat untuk maksud
agar lahan kebun sawit milik dan kepunyaan Tergugat I dan keluarganya
diatas tanah seluas lebih kurang 45,2 Hektar yang perolehannya
didasarkan kepada bukti yang sah dan authentic (akan dibuktikan), yang
selama ini pengelolaan dan pengawasannya dikuasakan kepada
Penggugat untuk mengelolanya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06
lanuari 2001 dikarenakan Penggugat tidak pemah melaporkan apalagi
memberikan hasilnya kepada Tergugat I selaku pemilik yang sah ;
Bahwa dengan demikian tidak benar dalil gugatan Penggugat yang
menyebutkan lahan/kebun seluas 40 Hektar (tepatnya 45,2 Hektar)
adalah sebagian dari lahan/kebun milik Penggugat, tetapi yang benar
adalah lahan/ kebun tersebut adalah milik Tergugat I yang sebelumnya
dikelola oleh UD. Insani yang pengawasan dan pengelolaannya dikuasakan
kepada Penggugat ;
Bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat
I dan Tergugat II berupa untuk menguasail merampas sebagian dari
kebun kelapa sawit milik Penggugat seluas lebih kurang 40 Hektar
dengan cara melakukan tindakan premanisme adalah pemutar balikan
fakta yang bertendensi fitnah dan pencemaran nama baik yang nantinya
akan dituntut secara tersendiri dalam gugat balik (rekonpensi), sebab
berdasarkan fakta dan kenyataannya Penggugatlah yang menggunakan
jasa preman (hingga soot ini) untuk menghalang-halangi Tergugat I
menguasai dan mengusahai lahan perkebunan sawit miliknya, dari dan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
oleh karenanya tujuan pengajuan gugatan aquo diyakini hanyalah
sekedar akal-akalan Penggugat untuk dapat lebih lama menguasaiu dan
mengusahai lahan perkebunan milik Tergugat I tersebut walaupun harus
dengan membohongi persidangan ini melalui cara dan upaya pemutar
balikan fakta yang nantinya akan terungkap secara transpara dihadapan
persidangan aquo ;
Bahwa dengan demikian dalil rekayasa dan pemutar balikan fakta yang
dipertontonkan Penggugat berikutnya dengan menyebutkan Penggugat
maupun karyawan Penggugat tidak bisa melaksanakan kegiatan
perkebunannya dengan nyaman diatas tanah terperkara sehingga harus
mengeluarkan biaya yang cukup besar guna meningkatkan pengamanan
diatas objek perkara dengan menggaji beberapa tenaga keamanan
adalah dalil akal-akalan dan nyata-nyata bertentangan dengan fakta dan
keadaan yang sebenarnya, dan dengan demikian dalil gugatan
Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak serta tidak
perIu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat
hukumnya ;
Bahwa oleh karena berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum
diatas telah ternyata dan terbukti bahwa Penggugatlah yang merampas
tanah berikut segala hak yang melekat diatasnya milik dan kepunyaan
Tergugat I bersama anak dan istrinya seluas lebih kurang 45,2 Hektar,
maka dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat I dan
Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum apalagi
disebutkan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian
moril maupun kerugian materil sebesar Rp 2.000.000.000.- (Dua Milyar
Rupiah) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan dan
oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan tidak perIu
dipertimbangkan dalam perkara ini ;
Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan Penggugat yang
menyebutkan agar gugatan tidak sia-sia maka agar terhadap harta
benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik berupa barang bergerak
maupun barang tidak bergerak diletakkan Sita Jaminan (Consercatoir
Beslag) serta dalil gugatan berikutnya agar Tergugat I dihukum untuk
membayar uang paksa (Dwangsoom) atas setiap keterIambatannya
melaksanakan putusan dalam perkara ini oleh karena tidak beralasan
serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
benar dan dapat dipertanggung jawabkan maka haruslah ditolak dengan
segala akibat hukumnya ;
Bahwa demikian juga dengan petitum gugatan angka 10 yang nyata-
nyata tidak diuraikan dalam posita gugatan tentang tuntutan agar
putusan dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)
meskipun ada perIawanan, banding maupun kasasi, oleh karena temyata
dan terbukti gugatan tidak didasarkan kepada dasar dan alasan yang
cukup serta tuntutan dimaksud tidak memenuhi syarat yang ditentukan
dalam pasal 4 huruf a SEMA No. 3 Tahun 2000 10. SEMA Nomor 4
Tahun 2001 dan pasal 180 H1RI191 Rbg, maka posita gugatan tersebut
haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
(lihat dan bandingkan dengan Yurisprudensi MARl Nomor :
4041PDTI1966 tanggal 21 Agustus 1969 Jo. Nomor : 2671K/Sip11972
tanggal 13 Agustus 1972 Jo. Nomor : 3161K/Sip11973 tanggal18
Desember 1975);
Bahwa oleh karena para Tergugat telah dengan sempuma mampu
melumpuhkan keseluruhan datil gugatan Penggugat tersebut, maka
tepat dan cukup alasan untuk menolak petitum gugatan angka 1 sampai dengan 10 tersebut dengan segala akibat hukumnya;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum yang diuraikan
diatas jelaslah dalil gugatan aquo penuh dengan rekayasa dan pemutar
balikan fakta dan oleh karenanya para Tergugat dengan segala hormat
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar menolak gugatan Penggugat tersebut
seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat
diterima dengan segala akibat hukumnya (Niet Ontvankelijke Verklaard).
C. DALAM REKONPENSI
Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban dalam Konpensi
diatas, secara mutatis dan mutandis mohon dianggap merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil gugatan balik (Rekonpensi) ini
sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Konpensi, Tergugat I d.kI
Penggugat d.r (selanjutnya disebut "Penggugat d.r") telah digugat
dalam persidangan aquo dengan dalih Penggugat d.kI Tergugat d.r
(selanjutnya disebut "Tergugat d.r") mengklaim memiliki tanah dengan
letak, luas dan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan Konpensi, dan
untuk selanjutnya disebut tanah terperkara, dan Tergugat d.r kemudian
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
mengaku merasa keberatan dan dirugikan atas tindakan Penggugat d.r
yang memberikan kuasa kepada Tergugat II d.k yang selalu berupaya
untuk menguasail merampas sebagian dari tanah milik Tergugat d.r
yakni seluas lebih kurang 40 Hektar dengan cara tindakan premanisme
untuk menguasai secara paksa, melarang/menghalang-halangi karyawan
Penggugat d.klTergugat d.r untuk melakukan kegiatan diatas tanah
terperkara tersebut yang disebutkan telah menimbulkan kerugian baik
moril maupun materil sebagaimana diuraikan dalam gugatan Konpensi
tersebut ;
Bahwa kemudian Tergugat d.r juga menuduh seolah-olah bukti
kepemilikan Penggugat d.r terkesan direkayasa serta tidak ada
kaitan/relevansinya dengan objek perkara dan menuntut agar surat-surat
bukti hak Penggugat d.r tersebut dinyatakan batal demi hukum atau
dibatalkan ;
Bahwa terhadap dalil gugatan Konpensi dari Penggugat d.klTergugat d.r
tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat I d.klPenggugat d.r
berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat
dipertanggung jawabkan sebagaimana diuraikan dalam dalil jawaban
dalam Eksepsi dan Pokok perkara diatas yang secara tegas membantah
keseluruhan dalil gugatan konpensi dimaksud dengan dalil dan alasan
tentang Penggugat d.k/Tergugat d.r-lah yang secara melawan hukum
menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara melawan hukum
dan tanpa hak karena Tergugat d.r sarna sekali tidak memiliki hak atas
tanah yang diklaim sebagai miliknya dalam gugatan konpensi termasuk
di dalamnya tanah terperkara dimaksud sebab kedudukan Penggugat
d.kffergugat d.r berdasarkan fakta dan bukti yang diuraikan dalam Surat
Kuasa diatas kertas bermaterai cukup tertanggal 06 Januari 2011 serta
sejalan dengan keterangan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan
Pro Justitia tertanggal 26 Mei 2014 sebagai saksi atas Laporan Polisi
No.Pol : LP/135N12014/SUffapsei tanggal14 Mei 2014 serta benesuaian
dengan pengakuan Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Pro Justitia atu Laporan Polisi Nomor : LP1208NI12015/SU
Tapsel tanggal 25 Juni 2015 serta keterangan kuasa Penggugat yang
dtuangkan dalam Notulen Pelaksanaan Mediasi sengketa Lahan Antara
UD.I Insani (Kebun Apung) Dengan Pihak Group Maju Jaya (Armen Tua)
Atas Lahan Yang Berada di Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang
Lawas yang diprakarsai o1eh Polsek Barumun Tengah selaku Mediator
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
tertanggal 01 Oktober 2015 dan memang sesuai dengan fakta dan
kenyataan yang sebenamya hanyalah sebagai pekerja yang diberikan
kuasa untuk mengelola dan mengawasi kebun milik orang lain termasuk
di dalamnya kebun sawit milik Tergugat I d.k?Penggugat d.r, BUKAN
SEBAGAI PEMILIK SEBAGAlMANA KLAIM SEPIHAK YANG
DIKEMUKAKAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN KONPENSI,
sedangkan tanah terperkara dengan letak, luas dan batas-batas yang
diuraikan dalam gugatan konpensi dimaksud adalah milik dan kepunyaan
Tergugat I d.klPenggugat d.r yang diperoleh secara sah yang
pengelolaannya dipercayakan kepada badan usaha yang dibentuk secara
bersama oleh para pemegang saham yang diberi nama D.D Insani yang
salah satu pekerja yang diberi kuasa untuk mengelola dan
mengawasinya oleh salah seorang pemegang saham bernama Hadi
Suyanto alias Aleng berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Januari
2001 adalah Penggugat d.kITergugat d.r;
Bahwa dengan memanfaatkan kondisi kesehatan pemberi kuasa atas
nama Hadi Suyanto alias Aleng yang akhir-akhir ini mengalami
gangguan fisik dan psikologis dan sulit dimintai pertanggung jawaban baik
oleh Penggugat d.r untuk meminta aslisurat kepemilikan tanah yang
disimpin oleh management pengelola UD. Insani maupun dimintai
keterangan oleh penyidik Polri atas pengaduan Penggugat d.r terhadap
Tergugat d.r yang saat ini masih dalam proses di Polres Tapanuli
Selatan, maka diyakini telah mendorong Penggugat untuk secara licik
dan melawan hukum menerbitkan surat-surat bukti hak lain selain atas
nama pemegang saham UD. Insasi termasuk Penggugat d.r diatas tanah
terperkara serta kelebihan tanah yang disebutkannya dalam gugatan
konpensi tersebut ;
Bahwa walaupun Tergugat d.r berdasarkan fakta dan bukti diatas
sesuangguhnya tidak ada kaitan hak dan kepemilikannya dengan tanah
terperkara, namun agar Tergugat d.r menjadi maklum serta tidak
menyebarkan fitnah dan membuat tuduhantuduhan yang tidak berdasar
apalagi menyebutkan bukti-bukti hak Penggugat d.r atas tanah
terperkara seolah-olah rekayasa dan disebutkan tidak ada kaitannya
dengan tanah terperkara, maka dapatlah disampaikan bahwasanya
tanah milik dan kepunyaan Penggugat yang diatas namakan keatas
nama Penggugat sendiri, istri dan anak-anak adalah seluas lebih kurang
45,2 Hektar dengan letak dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
gugatan konpensi tersebut, bukan 40 hektar sebagaimana dikemukakan
Tergugat d.r dalam gugatan konpensinya, dan perolehan hak atas tanah
milik dan kepunyaan Penggugat d.r tersebut adalah dengan cara jual beli
dengan ganti rugi kepada pemilik asal yang pembeliannya dilakukan
secara bertahap dari awal tahun 1998 sampai dengan awal tahun 1999 ;
Bahwa bukti-bukti perolehan hak Penggugat d.r beserta anak dan istri
atas tanah terperkara dimaksud terurai secara terang, tegas dan jelas
dalam surat-surat, antara lain :
a. Tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas nama Armen
Tua (Tergugat I) dengan letak dan batas-batas yang diuraikan dalam
surat tersebut dibeli dengan pemberian ganti rugi dari Sutan Banua
Hasibuan dengan harga Rp 2.000.000.- sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh KepaIa Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak
Nomor: 592.21 /KD/2015 tanggal20 Juli 2015 ;
b. Tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas nama
Haryono Tandi (anak Tergugat I) dengan letak dan batas-batas yang
diuraikan dalam surat tersebut dibeli dengan pemberian ganti rugi dari
Ompu Mahodu alias Oppu Mahodum dengan harga Rp 2.000.000.-
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan
dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21 /KD/20 15 tanggal
25 Juli 2015 ;
c. Tanah seluas lebih kurang 5,24 Hektar terdaftar atas nama Haryono
(anak. Tergugat I) dengan letak dan batas-batas yang diuraikan dalam
surat tersebut dibeli dengan pemberian ganti rugi dari Mgr.Lbn.Tobing
Hasibuan dengan harga Rp 2.620.000.sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ganti Rugi tertanggall0 April 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak
Nomor : 592.21 /KD/2015 tanggal24 Juli 2015;
d. Tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas nama Liliana
Tandi ( istri Tergugat I) dengan letak dan batas-batas yang diuraikan
dalam surat tersebut dibeli dengan pemberian ganti rugi dari Thamrin
Hasibuan dengan harga Rp 4.000.000.sebagaimana diuraikan dalam
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
Surat Ganti Rugi tertanggal 12 Januari 1999 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak
Nomor : 592.21 /KD/2015 tanggal20 Juli 2015 ;
e. Tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas nama Liliana
Tandi (istri Tergugat I) dengan letak dan batas-batas yang diuraikan
dalam surat tersebut dibeli dengan pemberian ganti rugi dari
Pangihutan dengan harga Rp 2.000.000.sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut
diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam
Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar
Huristak Nomor : 592.21/KD/2015 tanggal28 Juli 2015;
f. Tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas nama Midin
Tandi ( anak Tergugat I) dengan letak dan batas-batas yang diuraikan
dalam surat tersebut dibeli dengan pemberian ganti rugi dari
Mgr.L.Tobing Hasibuan dengan harga Rp 2.000.000.- sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali
dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Pasar Huristak Nomor: 592.21 /KD/2015 tanggal20 Juli 2015 ;
g. Tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas nama Erlin
Tandi ( anak Tergugat I) dengan letak dan batas-batas yang diuraikan
dalam surat tersebut dibeli dengan pemberian ganti rugi dari
Mgr.L.Tobing Hasibuan dengan harga Rp 2.500.000.- sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 10 April 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali
dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Pasar Huristak Nomor: 592.21 /KD/2015 tanggal22 Juli 2015 ;
h. Tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas nama ErIin
Tandi ( anak Tergugat I) dengan letak dan batas-batas yang diuraikan
dalam surat tersebut dibeli dengan pemberian ganti rugi dari Baginda
Partaonan dengan harga Rp 2.000.000.sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak
Nomor : 592.21 /KD/20 15 tanggal 27 Juli 2015 ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 27 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
i. Tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas nama Yenny
Tandi ( anak Tergugat I) dengan letak dan batas-batas yang diuraikan
dalam surat tersebut dibeli dengan pemberian ganti rugi dari Palaon
Hasibuan dengan harga Rp 4.000.000.sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ganti Rugi tertanggal 12 Januari 1999 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak
Nomor : 592.21 /KD/2015 tanggal23 Juli 2015 ;
Bahwa untuk konkritnya tanah berikut segala hak dan tanaman yang
berada diatasnya milik dan kepunyaan Penggugat d.r beserta anak dan
istrinya seluas lebih kurang 45,2 Hektar tersebut posisinya berada
didalam satu hamparan yang tidak terpisah dan berbatasan lang sung
dengan tanah perkebunan yang dikenal dengan kebun UD. Insani milik
dan kepunyaan para pemegang saham tersebut sebagaimana diuraikan
dalam Surat-Surat Ganti Rugi yang diuraikan diatas, selanjutnya disebut
"Tanah Terperkara";
Bahwa disamping tanah terperkara milik dan kepunyaan Penggugat d.r
beserta anak dan istrinya tersebut, masih terdapat juga tanah para
pemegang saham U.D Insani lainnya yang letaknya merupakan satu
hamparan yang saling tidak terpisah dengan tanah terperkara aquo yang
perolehan dasar haknya juga berasal dari masyarakat Desa Pasar
Huristak sebagaimana diuraikan dalam dalil jawaban gugatan Konpensi,
antara/ lain :
Hendra Kusuma yang memperoleh tanah dari Wan Makmur Harahap
seluas lebih kurang 5,89 Hektar sebagaimana diuraikan dalam Surat
Ganti Rugi tertanggal 23 Maret 1999 yang juga turut diketahui Kepala
Desa Huristak;
Sehati Salim yang memperoleh tanah dari Jaendar Hasibuan seluas
Iebih kurang 5 Hektar sebagaimana terurai dalam Surat Ganti Rugi
tertanggal 20 Januari 1998 ;
Ervi Suyanti yang memperoleh tanah dari Darman harahap seluas
lebih kurang 2 Hektar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ganti Rugi
tertanggal18 Nopember 1998;
Kankie yang memperoleh tanah dari Mahmud Effendi Hasibuan seluas
lebih kurang 5,5 Hektar sebagaimana diuraikan dalam Surat Ganti
Rugi tanggal 28 Agustus 1998;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 28 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
Han Kie yang memperoleh tanah dari Mahmud Effendi Hasibuan
seluas 9,72 Hektar sebagaimana diuraikan dalam Surat Ganti Rugi
tertanggal 27 Nopember 1998;
Leman yang memperoleh tanah dari Jaendar Hasibuan seluas lebih
kurang 5,89 Hektar sebagaimana diuraikan dalam Surat Ganti Rugi
tertanggal 23 Maret 1999; - Hendra Kusuma y ang memperoleh tanah
dari Alam seluas lebih kurang 5 Hektar sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998;
Mida yang memperoleh tanah dari Jabuan Hasibuan lebih kurang 5
Hektar sebagaimana diuraikan dalam Surat Ganti Rugi 20 Januari
1998;
Leman yang memperoleh tanah dari Baginda Palaon Hasibuan seluas
lebih kurang 5 Hektar sebagaimana diuraikan dalam Surat Ganti Rugi
20 Januari 1998;
Jimmy yang memperoleh tanah dari Komarudzaman Harahap seluas
lebih kurang 3 Hektar sebagaimana diuraikan dalam Surat Ganti Rugi
tertanggal 23 Nopember 1998;
Djamin Tanu Alias Ameng yang memperoleh tanah berdasarkan ganti
rugi dari warga masyarakat Desa Huristak seluas lebih kurang 93,8
Hektar, yang kemudian berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 27
Juli 2014 telah diserahkan oleh Djamin Tanu kepada Hady Suyanto;
P.W.Simarmata yang memperoleh tanah dari Daud seluas Iebih
kurang 5 Hektar sebagaimana diuraikan dalam Surat Ganti rugi
tertanggal20 Januari 1998 dan dari Wan Makmur seluas lebih kurang
5,89 Hektar sebagaimana diuraikan dalam Surat Ganti Rugi tertanggal
23 Maret 1999;
Hadi Susanto alias Acui dan Hadi Suyanto alias Aleng yang luas
tanahnya tidak diketahui serta pemegang saham Iainnya yang tidak
diingat Penggugat d.r namanamanya Iagi, yang membuktikan
hamparan tanah yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah
dengan tanah terperkara adalah milik para pemegang saham tersebut
diatas yang pengelolaannya tergabung dalam U.D.Insani dan sama
sekali tidak ada tanah/lahan kebun sawit milik Tergugat d.r diareal dan
atau disekitar areal tanah terperkara tersebut;
Bahwa namun oleh karena pengelolaan lahan melalui badan usaha milik
bersama yang didirikan para pemegang saham dan diberi nama U.D
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 29 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
Insani tersebut pada mulanya dipercayakan kepada salah seorang
pemegang saham atas nama Hadi Susanto alias Acui sehingga untuk
kepentingan administrasi segala asli-asli bukti kepemilikan hak atas tanah
dari seluruh pemegang saham termasuk Penggugat d.r diserahkan
kepada Hadi Susanto alias Acui dan sebelum Hadi Susanto alias Acui
meninggal dunia telah berulang-ulang diminta oleh Penggugat d.r,
namun hingga akhir hayatnya tidak diserahkan dan Penggugat d.r hanya
mendapatkan foto copynya sekitar tahun 2014 dan untuk meneguhkan
kebenarannya sehingga Penggugat d.r meminta kembali pernyataan-
pemyataan dari pemilik laban (bagi yang masih hidup) dan pemyataan
ahli waris pemilik lahan bagi yang telah meninggal dunia serta diperkuat
lagi dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa
Pasar Huristak sebagaimana diuraikan diatas;
Bahwa Tergugat d.r patut mengetahui asal usul perolehan Penggugat d.r
atas tanah terperkara tersebut, namun dengan memanfaatkan situasi
dan keadaan karena Penggugat d.r dan para pemegang saham lainnya
mempercayakan pengelolaan kebun atas nama UD. Insani yang dimiliki
oleh beberapa orang pemegang saham tersebutkepada Hadi Susanto
alias Acui dan dikarenakan sakit-sakitan dilanjutkan oleh anaknya Hadi
Suyanto Alias Aleng, maka dengan mengandaikan kedekatan Tergugat
d.r dengan Hadi Suyanto serta kondisi psikologis Hadi Suyanto yang
kejiwaannya terganggD dan sempat divonnis dokter rumah sakit di
Singapur telah "gila" tersebut maka kemudian Penggugat d.klTergugat
d.r seolah menjadi lebih leluasa mengutak atik bukti kepemilikan
pemegang saham yang dipercayakan disimpan oleh Hadi Susanto alias
Acui yang dilanjutkan kepada anaknya bemama Hadi Suyanto alias
Aleng tersebut;
Bahwa sekalipun Tergugat d.r telah mengetahui dengan jelas dan pasti
tentang kedudukannya diatas lahan perkebunan sawit U.D Insani yang
salah seorang pemegang sahamnya adalah Penggugat d.r beserta anak
dan istrinya dan persentase sahamnya ditentukan dengan luas lahan
dari masing-masing tanah sebagaimana bukti perolehan hak yang asli
bukti haknya diserahkan kepada management U.D Insani sebagaimana
diuraikan diatas tidak lebih hanya sebatas karyawanl pekerja yang
diberikan amanah atau kuasa untuk mengelola dan mengawasi kebun
dengan memperoleh gaji sebagaimana telah diakui Tergugat d.r yang
diuraikan diatas, namun yang lebih aneh bin ajaib lagi temyata Tergugat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 30 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
d.r telah menciptakan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang diduga
palsu atau dipalsukan diatas tanah terperkara tersebut;
Bahwa yang lebih spektakuler lagi temyata dengan mengandalkan surat-
surat yang diduga palsu atau dipalsukan tersebut telah dijadikan alasan
bagi Tergugat d.r untuk menguasai dan mengusahai tanah terperkara
aquo dengan menggandeng para preman yang berakibat Penggugat d.r
beserta anak dan istrinya terhalang untuk menguasai dan mengusahai
tanah berikut lahan perkebunan sawitnya tersebut serta tidak dapat
menikmati hasilnya secara leluasa yang berakibat timbulnya kerugian
baik moril maupun materil;
Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat d.r yang menguasai dan
mengusahai tanah terperkara milik dan kepunyaan Penggugat d.r serta
anak dan istrinya serta menerbitkan surat-surat bukti kepemilikan tanah
yang diduga palsu dan atau dipalsukan tersebut adalah nyata-nyata
merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat d.r serta
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum
Tergugat d.r yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat d.r
sebagaimana unsur perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat
hukumnya;
Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat d.r sebagai akibat dari
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat d.r adalah
meliputi kerugian materil dan kerugian inmateril (moril);
1) Bahwa adapun kerugian material yang dialami Penggugat d.r tersebut,
antara lain :
a. Keluarnya biaya-biaya untuk pembelian bibit sawit, ongkos tanam
dan biayabiaya perawatan sejak penanaman dilakukan pada tahun
1999 sampai dengan berproduksi (membuahkan hasil) pada tahun
2005 untuk lahan seluas lebih kurang 45,2 Hektar yang rata-rata
pertahunnya sekitar Rp 10.000.000./Hekiar x 45,2 Hektar = Rp
452.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);
b. Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat d.r dari hasil
perkebunan sawit terse but terhitung sejak tahun 2005 yakni
setelah kebun sawit berproduksi sampai dengan gugatan ini
diajukan yakni 11 (sebelas) Tahun atau 132 (seratus tiga puluh
duo) bulan, yang rata-rata penghasilannya setiap hertar untuk
setiap bulannya 1500 Kg/hektar x 45,2 Hektar sehingga rata-rata
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 31 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
penghasilannya untuk setiap bulannya adalah 67.800 Kg,
sedangkan harga buah sawit dari tahun 2005 sampai dengan tahun
2016 berkisar Rp 800 sampai dengan 2000/kg dan untuk
memudahkan perhitungan harga rata-ratanya ditetapkan sebesar
Rp 1000.-lkg x 67.800 Kg = Rp 67.800.000.- (Enam Puluh Tujuh
Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga
kerugian yang dialami Penggugat d.r sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2016 yakni 132 bulan x Rp 67.800.000.- adalah
sebesar Rp 8.949.600.000.- (Delapan Milyar Sembilan Ratus
Empat Puluh Sembi/an Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
c. Keluarnya biaya-biaya termasuk tidak terkecuali biaya-biaya foto
copy, angkos-ongkos dalam menghadiri panggilan-panggilan pihak
berwajib (Polri) maupun menghadiri panggilan-panggilan lain dari
aparatur pemerintah, maupun biaya-biaya yang diberikan kepada
pihak ketiga untuk membantu penyelesaian permasalahan diatas
sampai gugatan Rekonpensi aquo diajukan yang jumlahnya
dirincikan sebesar Rp 750.000.000.- (I'ujuh Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah);
d. Keluarnya biaya untuk membayar jasa penanganan perkara ini
kepada pihak yang mengerti hukum sebesar Rp 250.000.000.-
(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
Bahwa dengan demikian kerugian materil yang dialami Penggugat d.r
sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para
Tergugat d.r tersebut dapat dirinci sebesar Rp 9.949.600.000.-
(Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam
Ratus Ribu Rupiah);
Bahwa sedangkan kerugian moril yang dialami Penggugat d.r sebagai
akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat d.r
tersebut adalah timbulnya rasa malu kepada keluarga serta rekan dan
para sahabat terutama sesama pemegang saham UD. Insani lainnya
karena tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara
leluasa dan bahkan dituduh merampas tanah dengan menggunakan
preman yang nyata-nyata merupakan fitnah, kerugian mana tidak dapat
dinilai dengan uang namun untuk memudahkan perhitungan bagi
pengadilan dibulatkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
Bahwa oleh karena kerugian material dan moril yang dialami Penggugat
d.r tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 32 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
dilakukan oleh Tergugat d.r, maka adalah tepat dan cukup alasan
apabila Tergugat d.r dihukum untuk membayar segala kerugian yang
dialami Penggugat d.r tersebut kepada Penggugat d.r seketika dan tunai
;
Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang Tergugat
d.r mau dan mampu membayar kerugian yang dialami Penggugat d.r
tersebut sehingga gugatan aquo tidak hampa adanya, maka adalah tepat
dan cukup alasan apabila tehadap harta benda baik bergerak maupun
tidak bergerak milik dan kepunyaan Tergugat d.r, antara lain :
1. Tanah berikut kebun karet diatasnya seluas lebih kurang 35.000
Meter persegi, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten
Padang Lawas Utara, Kecamatan Halongonan, Desa Siancimum,
2. Tanah berikut kebun kelapa sawit diatasnya seluas lebih kurang
40.000 meter persegi, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten
Padang Lawas Utara, Kecamatan Halongonan, Desa Siancimun,
3. Tanah dengan ukuran lebih kurang 10 x 30 meter berikut bangunan
rumah berlantai 2 (dua) diatasnya, terletak di Trans Batang Pane IL
Kabupaten Padang Lawas Utara,
4. Tanah berikut usaha kolam ikan diatasnya seluas lebih kurang 5000
meter persegi, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten
Padang Lawas Utara, Kecamatan Halongonan, Desa Siancimun,
dan
5. 1 (satu) Unit Mobil MerkIType Avanza, Warna Hitam, Nomor Polisi
BK 1666, diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
Bahwa oleh karena perolehan hak Penggugat d.r beserta anak dan
istrinya atas tanah objek perkara dalam gugatan Konpensi adalah
didasarkan kepada bukti perolehan yang sah dan dibenarkan oleh
hukum, maka tepat dan cukup alasan untuk menyatakan objek perkara
tersebut milik dan kepunyaan Penggugat d.r beserta anak dan istrinya
berdasarkan bukti hak berupa :
a. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama Armen Tua (Tergugat I) diperoleh melalui pembayaran ganti rugi
dari Sutan Banua Hasibuan berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal20 Januari 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21
/KD/2015 tanggal20 Juli 2015;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 33 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
b. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama Haryono Tandi (anak Tergugat I) diperoleh melalui pembayaran
ganti rugi dari Ompu Mahudo atau disebut juga Oppu Mahodum
berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali
dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Pasar Huristak Nomor: 592.21 /KD/2015 tanggal25 Juli 2015;
c. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5,24 Hektar terdaftar atas nama
Haryono (anak Tergugat I) diperoleh dengan cara ganti rugi dari
Mgr.L.Tobing Hasibuan berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 10 April 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan
dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21 /KD/2015 tanggal 24
Juli 2015;
d. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama Liliana Tandi ( istri Tergugat I) diperoleh dengan cara
pembayaran ganti rugi kepada Thamrin Hasibuan berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 12 Januari 1999 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak
Nomor: 592.21 /KD/2015 tanggal20 Juli 2015;
e. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama Liliana Tandi (istri Tergugat I) diperoleh dengan cara
pembayaran ganti rugi kepada Pangihutan Hasibuan berdasarkan
Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak
Nomor: 592.21 /KD/2015 tanggal28 Juli 2015;
f. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama Midin Tandi ( anak Tergugat I) diperoleh dengan cara
pembayaran ganti rugi kepada Mgr. Lbn.Tobing Hasibuan
berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali
dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Pasar Huristak Nomor: 592.21 /KD/2015 tanggal20 Juli 2015;
g. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama ErIin Tandi ( anak Tergugat I) diperoleh dengan cara
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 34 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
pembayaran ganti rugi kepada Baginda Partaonan berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 10 April 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak
Nomor: 592.21 /KD/2015 tanggal22 Juli 2015;
h. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama ErIin Tandi ( anak Tergugat I) diperoleh dengan cara
pembayaran ganti rugi kepada Mgr.L.Tobing Hasibuan berdasarkan
Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak
Nomor: 592.21 /KD/2015 tanggal27 Juli 2015;
i. atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terdaftar atas
nama Yenny Tandi ( anak Tergugat I) diperoleh dengan cara
pembayaran ganti rugi kepada Palaon Hasibuan berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 12 Januari 1999 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak
Nomor: 592.21 /KD/2015 tanggal23 Juli 2015;
Bahwa oleh karena bukti hak Penggugat d.r serta anak dan istrinya
tersebut diatas adalah diperbuat menurut proses, prosedur dan tata cara
hukum yang berlaku, maka dengan demikian tepat dan cukup alasan
untuk menyatakan Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali
dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Pasar Huristak Nomor: 592.21 /KD/2015 tanggal20 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan
Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor :
592.21 /KD/2015 tanggal 25 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 10 April 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan
dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor: 592.21 /KD/2015 tanggal24
Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal12 Januari 1999 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam
Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar
Huristak Nomor: 592.21 /KD/2015 tanggal20 Juli 2015, Surat Ganti Rugi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 35 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
tertanggal20 Januari 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21 /KD/20 15
tanggal 28 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal20 Januari 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas
kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Pasar Huristak Nomor: 592.21 /KD/2015 tanggal20 Juli 2015,
Surat Ganti Rugi tertanggall0 April 1998 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan
Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor:
592.21 /KD/2015 tanggal22 Juli 2015. Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang tarut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21 /KD/2015 tanggal 27
Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal12 Januari 1999 yang turnt diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam
Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar
Huristak Nomor : 592.21 /KD/2015 tanggal23 Juli 2015 tersebut sah dan
mempunyai kekuatan hukum;
Bahwa berhubung tanah terperkara dalam gugat balik (Rekonpensi)
dengan luas letak dan batas-batas yang diuraikan dalam gugat
Rekonpensi tersebut adalah nyata-nyata milik dan kepunyaan
Penggugat d.r serta anak dan istri namun kenyataannya berada dalam
penguasaan dan pengusahaan Tergugat d.r secara tanpa hak dan
melawan hukum, maka adalah tepat dan cukup alasan untuk
menghukum Tergugat d.r atau siapa saja yang memperoleh hak
daripadanya untuk mengosongkan tanah terperkara aquo dan
menyerahkannya kepada Penggugat d.r dalam keadaan baik dan tanpa
syarat;
Bahwa Penggugat d.r khawatir sebelum, pada saat dan setelah gugatan
rekonpensi aquo didaftarkan di Pengadilan, Tergugat d.r atau siapa saja
yang memperoleh hak daripadanya telah menerbitkan surat-surat tanda
bukti hak atas tanah terperkara aquo dan atau telah mengalihkan
sebagian atau seluruhnya tanah terperkara dimaksud kepada pihak lain,
dari dan dengan demikian tepat dan cukup alasan untuk menyatakan
segala surat-surat yang dimiliki Tergugat d.r atau siapapun saja yang
memperoleh hak daripadanya atas tanah terperkara tersebut dinyatakan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 36 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat
hukumnya;
Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dilapangan telah ternyata dan
terbukti pihak yang menguasai dan mengusahai tanah terperkara milik
dan kepunyaan Penggugat d.r dan anak serta istrinya tersebut adalah
Tergugat d.r dengan perpanjangan tangan preman serta telah
menghalang-halangi Penggugat d.r beserta anak dan istrinya untuk
menguasai dan mengusahai tanah terperkara dimaksud secara leluasa,
maka untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Penggugat d .. r maupun anak dan istrinya serta untuk menghindari
terjadinya konflik yang mengarah kepada kontak fisik maka adalah tepat
dan cukup alasan untuk menjatuhkan Putusan Provisi dalam perkara ini
yang amamya berbunyi : "Menghukum Tergugat d.r dan atau siapun saja
yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala
kegiatan dan aktivitas apapun diatas tanah terperkara dengan letak, luas
dan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan Konpensi dan gugat balik
(Rekonpensi) tersebut sampai adanya putusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap atas perkara ini";
Bahwa berhubung permasalahan yang menjadi dasar gugatan
Rekonpensi diatas telah berlangsung cukup lama dan kenyataannya
Tergugat d.r dan atau siapapun saja yang memperoleh hak daripadanya
tidak memiliki itikad baik untuk meengosongkan dan menyerahkannya
kepada Penggugat d.r selaku pemilik yang sah telah memberikan
keyakinan yang kuat kepada Penggugat d.r tentang Tergugat d.r telah
mempermainkan hukum dan mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara
ini serta akan melalaikan kewajibannya untuk melaksanaan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dari dan oleh
karenanya tepat dan cukup alasan apabila Tergugat d.r dihukum untuk
membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat d.r berupa uang
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atas setiap
keterlambatannya melaksanakan isi putusan tersebut;
Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi aquo serta permohonan
Putusan Provisi yang dimohonkan telah didasarkan pada fakta dan bukti
yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta telah memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 4 huruf a SEMA No.3 Tahun
2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan pasal 180 HIRl191 Rbg, maka
adalah tepat dan cukup alasan apabila putusan dalam perkara ini
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 37 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada
perlawanan, banding atau kasasi;
Bahwa bertitik tolak dati uraian-uraian dalil Eksepsi dan Jawaban Dalam
Pokok Perkara serta Gugat Balik (Rekonpensi) diatas, maka Tergugat
d.klPenggugat d.r dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama agar berkenan
memberikan putusan yang amamya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI :
A. DALAM KONPENSI : I. Dalam Eksepsi :
Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II tersebut seluruhnya;
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard) II. Dalam Pokok Perkara :
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; B. DALAM REKONPENSI : I. Dalam Provisi :
Mengabulkan permohonan putusan Provisi Penggugat d.r tersebut;
Menghukum Tergugat d.r atau siapapun saja yang memperoleh hak
daripadanya untuk menghentikan segala kegiatan dan aktivitas apapun
diatas tanah terperkara yang diuraikan dalam gugatan Rekonvensi
tersebut sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum
tetap dalam perkara tni ,. II. Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Armen Tua tersebut seluruhnya ,.
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam
perkara ini/ sah dan berharga ,.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat d.r atau siapapun saja yang
memperoleh hak dari padanya menguasai dan mengusahai tanah
terperkara berikut segala hak yang melekat diatasnya dengan luas, letak
dan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan Konpensi dan gugatan
rekonpensi serta menerbitkan surat-surat bukti kepemilikan tanah diatas
tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht
Matigedaad) ;
4. Menyatakan tanah terperkara beserta segala hak dan segala tanaman
yang melekat diatasnya dengan letak, luas dan batas-batas yang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 38 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
disebutkan dalam gugatan konpensi dan dipertegas kembali dalam
gugatan rekonpensi tersebut adalah milik Penggugat d.r beserta anak
dan istrinya berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas
kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21 IKDI2015 tanggal 20 Juli 2015,
Surat Ganti Rui; tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak
Nomor : 592.21 IKDI2015 tanggal 25 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal10 April 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Des« Hurlstak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor: 592.21 IKDI2015
tanggal 24 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 12 Januari 1999 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas
kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21 IKDI2015 tanggal 20 Juli 2015,
Sural Ganti Rug; tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh
Kepala Desa Humtak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan
Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor :
592.21 IKDI2015 tanggal 28 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan
dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor: 592.21 IKDI2015 tanggal 20
Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal10 April 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam
Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar
Huristak Nomor : 592.21 IKDI2015 tanggal 22 Juli 2015. Surat Ganti Rugi tertanggal20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor: 592.21
IKDI2015 tanggal 27 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal12 Januari 1999 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas
kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Pasar HuristakNomor: 592.21 IKDI2015 tanggal23 Juli 2015;
5. Menyatakan Surat Ganti Rugi; tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 39 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar
Huristak Nomor : 592.21 IKDI2015 tanggal20 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertangga/ 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21
IKDI2015 tanggal25 Juli 2015, Sural Ganti Rugi tertllnggal 10 April 1998
yang turut diketahui o/eh Kepa/a Desa Hummk dan dipertegas kembali
dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Pasar Huristak Nomor : 592.21 IKDI2015 tanggal24 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertllnggal12 Januari 1999 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan
Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor :
592.21 IKDI2015 tanggal 20 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Humtak dan
dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21 IKDI2015 tanggal28
Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam
Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar
Huristak Nomor : 592.21 IKDI2015 tanggal20 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal10 April 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21 IKDI2015
tanggal22 Juli 2015. Surat Ganti Rugi tertanggal20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali
dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Pasar Huristak Nomor : 592.21 IKDI2015 tanggal27 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal12 Januari 1999 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan
Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor:
592.21 IKDI2015 tanggal23 Juli 2015 tersebut sah dan mempunyai
kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat d.r atau siapapun saja yang memperoleh hak
daripadanya untuk mengosongkan tanah terperkara tersebut dan
menyerahkannya kepada Penggugat d.r dalam keadaan baik dan tanpa
syarat;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 40 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
7. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat d.r atau siapapun
saja yang memperoleh hak daripadanya atas tanah terperkara tidak sah
dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
8. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar kepada Penggugat d.r atas
segala kerugian yang dialami Penggugat d.r dalam perkara ini, antara
lain:
a. Kerugian materiil ditotalkan keseluruhannya sebesar Rp
9.949.600.000.- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh
Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
b. Kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu MUyar Rupiah) ;
masing-masing seketika dan tunai ;
9. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar uang paksa (dwangsoom)
kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari
atas setiap keterlambatannya melaksanakan keputusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta
merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meksipun ada Perlawanan, Banding,
Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
Menghukum Penggugat d.k/ Tergugat d.r untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini; ATAU
Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor:35/Pdt.
G/2016/PN Psp, tanggal 7 Februari 2017 yang amar berbunyi sebagai berikut:
DALAM KONPENSI Dalam eksepsi
- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Ganti Rugi antara: ST. Banua Hasibuan
(penerima Ganti Rugi) dengan Darsono/Penggugat (Pemberi Ganti Rugi)
tertanggal 20 Januari 1999, Raja Alam Hasibuan (Penerima Ganti Rugi)
dengan Darsono/Penggugat (pemberi Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari
1999, BGD. Palaon Hasibuan (Penerima Ganti Rugi) dengan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 41 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
DarsonolPenggugat (Pemberi Ganti Rugi) tertanggal20 Januari 1999,
MGR. Lbn. Tobing Hasibuan (penerima Ganti Rugi) dengan Darsono /
Penggugat (pemberi Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Tamrin
Hasibuan (penerima Ganti Rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi
Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Palaon Hasibuan (Penerima
Ganti Rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi Ganti Rugi) tertanggal
20 Januari 1999, Pangihutan Hasibuan (Penerima Ganti Rugi) dengan
Darsono/Penggugat (pemberi Ganti Rugi) tertanggal 20 Januari 1999
adalah syah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas ±70,77 Ha (Tujuh puluh koma tujuh
puluh tujuh hektar), yang terletak di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak
Kab. Padang Lawas d/h Kec. Barumun Tengah Kab. Tapanuli Selatan
dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan AREAL 85/Darsono;
Sebelah Barat berbatas dengan AREAL 40/Gunawan Tanu;
Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Trans Batang Pane II;
Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Pangihutan Hasibuan dan
Saba Sosopan;
adalah merupakan tanah hak milik dari Darsono;
4. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul mengenai objek
perkara selain atas nama Penggugat sepanjang dalam perkara ini adalah
batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah
Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding tanggal 16 Februari
2017 Nomor:02/PDT.BAND/2017/PN.PSP yang dibuat oleh H.Muhammad MIN,
SH., Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan bahwa
kuasa hukum para Pembanding semula para Tergugat telah menyatakan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor
35/Pdt.G/2016/PN Psp., tanggal 7 Februari 2017 dan Permohonan banding
tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terbanding I
semula Penggugat pada tanggal 27 April 2017;
Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para
Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 9 Maret 2017 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsisimpuan tanggal 10 Maret 2017, dan
1 (satu) set salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 42 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
patut oleh Aswan Muhammad Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada
tanggal 27 April 2017;
Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
yang dibuat oleh Aswan Muhammad Jurusita Penganti Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan kepada kuasa hukum para Pembanding semula para
Tergugat dan kepada kluasa hukum Terbanding semula Penggugat masing-
masing tanggal 27 April 2017, yang menerangkan telah diberi kesempatan
kepada para pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan selama 14 (empat belas)
hari kerja, terhitung sejak menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara
dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa
hukum para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Undang-
undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal
dapat diterima;
Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat menolak
putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Psp,
tanggal 7 Februari 2017 dengan mengajukan alasan - alasan memori banding
pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI: 1. Bahwa pertimbangan hukum putusanMajelis Hakim tingkat pertama,
ternyata tidak mempertimbangkan sama sekali Eksepsi yang di ajukan
Pembanding/ Tergugat, hanya menyatakan karena tidak ada menyangkut
tentang kompetensi pengadilan mengadili perkara ini, oleh karena itu
Majelis Hakim menerapkan ketentuan pasal 162 Rbg dengan memutus
Eksepsi dimaksud bersama-sama dalam pokok perkara.
2. Bahwa Eksepsi Pembanding/tergugat dinyatakan di tolak setelah terlebih
dahulu mempertimbangkan pokok perkara, sehingga tidak jelas apa yang
menjadi pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat petama terhadap
eksepsi yang diajukan Pembanding/tergugat tersebut.
3. Bahwa dari Eksepsiyang diajukan Pembanding/Tergugat, telah nyata kalau
terhadap tanah yang dikalim Pembanding/tergugat seluas 45, 2 hektar
tersebut seluruhnya bukanlah atas nama Pembanding/tergugat I, tetapi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 43 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
turut atas nama istri dan anak-anak Pembanding/tergugat I sebagaiman
telah diuraikan dalam Eksepsi Tentang para pihak tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), maka sudah sepatutnya menurut hukum
penggugat/Terbanding menarik istri dan anak dari Tergugat I/Pembanding
sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo, demi untuk penyelesaian
secara tuntas perkara aquo, akan tetapi oleh Majelis Hakim sama sekali
tidak ada mempertimbangkannya.
4. Bahwa selain itu juga dari bukti-bukti surat yang dimajukan oleh
Pembanding/tergugat I, ternyata atas tanah yang di nyatakan oleh
Pembanding/tergugat I sebagai miliknya seluas 45, 2 hektar, yang dikuasai
dan diusahai oleh Penggugat/terbanding, selain memiliki surat ganti rugi
juga sudah ada memiliki Surat keterangan Tanah (SKT) yang di keluarkan
oleh Kepala Desa Huristak sebagaimana disebut dalam Bukti T-2, T-5, T-
12, T-15, T-18, T-20, oleh karena itu dengan adanya bukti-bukti surat
tersebut patut secara hukum Penggugat/terbanding menyertakan dan
menarik Kepala Desa Huristak sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo,
maka dengan tidak di ikutsertakannya Kepala Desa Huristak selaku yang
menerbitkan Surat keterangan Tanah atas nama Pembanding/Tergugat I
serta anak dan istrinya sebagai pihak tergugat, maka sekali lagi gugatan
Penggugat/terbanding dapat dikwalifikasikan sebagai gugtan yang kurang
Pihak.
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Eksespsi tersebut di atas
adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk alasan
banding dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pertimbangan Majelis yang menyataka sesuai ketentuan pasal
1888KUHPerdata, menyatakan kekuatan pembuktian denan suatu tulisan
terletak pada aslinya, bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan
hanyalah sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk
ditunjukkan”, hal tersebut tidaklah secara mutlak, suatu fotocopy juga dapat
di pandang sebagai sutau bukti yang sah apabila di dukung oleh bukti yang
lainnya, dalam pembuktiannya para Pembanding/Tergugat selain
menunjukkan bukti fotocopy surat ganti rugi, juga telah memajkan Surat
keterangan Tanah (SKT) yang di keluarkan oleh Kepala Desa Huristak atas
nama Pembanding?tergugat I serta istri dan anaknya atas anah terperkara
seluas 45, 2 Hektar, akan tetapi oleh majekis hakim tingkat pertama sama
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 44 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
seklai tidak mempertimbangkan bukti surat berupa Surat keterangan Tanah
(SKT) atan nama Pembanding/tergugat I berseta anak dan istrinya tersebut.
3. Bahwa sebagaimana telah di uraikan dalam jawaban serta gugatan
rekonpensi, kalau asli surat Jual beli tanah seluas 45, 2 Hektar atas nama
Pembanding/tergugat I bersama dengan istri dan anak-anaknya dulunya
diserahkan kepada Manajeman UD. Insani, sebagai saham atas usaha
bersama dalam pembukaan pengelolaan lahan kebun kelapa sawit dengan
luas lahan 400 hektar dan Penggugat/Terbanding diangkat selaku Manger
UD. Insani tersebut, diman hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi
yang diajukan oleh Pembanding/tergugat I atas nama Utus Harahap
dimana saksi ini pernah menjadi anak buah Penggugat/Terbanding.
4. Bahwa karena usaha pengelolan dan pembukaan kebu kelapa sawit
tersebut tidak berjalan secara baik dan efektif, dan oleh
Pembanding/tergugat I idak ada pernah menerima hasil, maka
Pembanding/Tergugat I meminta kembali surat-surat tanah miliknya
bersama surat tanah istri dan anak-anaknya, kepada Manajemen UD.
Insani, akan tetapi tidak pernah di berikan, namun yang pernah diberikan
hanya sebatas fotocopinya saja, dan bermodalkan fotocopy tesebut
Pembanding/Tergugat I mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) di kantor
Kepala Desa Huristak dan di terbitkan dan telah dijadikan sebagai bukti
dalam perkara aquo, akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sama
sekali tidak mempertimbangkannya.
5. Bahwa saksi-saksi yang diajukan tergugat I/Pembandingatas nama
Mahmud Efendi hasibuan, Gomgom Simarmata, Utus Harahap, Samsul
Azlan dalam keterangannya di depan persidangan telah menyatakan kalau
Penggugat?terbanding dulunya adalah merupakan Manager dari UD. Insani
di mapa Pembanding/Tergugat I adalah salah seorang Pemegang saham
dengan saham berbentuk tanah, dan Penggugat/terbanding oleh para saksi
tersebut pernah bersama-sama pergi kerumah Aleng di Kisaran ntuk
mengambil uang untk membayar gaji para karyawan UD. Insani dan hasil
kebun sawit yang di kelola UD. Isani juga diserahkan kepada Aleng yang
juga salah seorang pemegang saham, akan tetapi alasan-alasan yanag
diajukan oleh Pembanding/tergugat I yang telah di dukung oleh bukti-bukti
surat serta keterangan saksi tidak di pertimbangkan oleh Majelis hakim
tingkat Pertama
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 45 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
6. Bahwa saksi atas nama Mahmud Efendi Hasibuan yaitu anak dari Mgr. Lbn
Tobing , di depan peridangan telah menarik dana membantah
tandatangannya yang ada dalam bukti P-10, dengan alasan, saksi ini mau
menandatangani bukti P-10 tersebut karena Penggugat/Terbanding
menjajnjikan dan mengimingimingi saksi untuk di berikan kebun kelapa
sawit, akan tetapi nyatanya tidak pernah di realisasikan, sehingga saksi ini
membantah dan menarik tandatangannya yang ada di dalam bukti P-10,
dan juga dalam keterangannya saksi ini telah secara tegas menyatakan
kalau oang tua saksi idak pernah memberikan kuasa kepada Pangihutan
Hasibuan untuk menjual tanah kepada Penggugat/terbanding, akan tetapi
oleh Majelis hakim hal tersebut tidak di pertimbangkan, dan bahkan
mengesampingkan pernyataan saksi ini yang telah secara jelas dan tegas
dinyatakan di depan persidangan.
7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas tekait dengan keterangan saksi
Muhammad Efendi hasibuan kalau Pangihutan Hasibuan tidak ada pernah
di beri kuasa oleh orang tua saksi Muhammad Efendi Hasibuan untuk
menjual tanah kepada Terbanding/Penggugat, akan tetapi oleh Majelis
Hakim tingkat pertama tetap mempertimbangkan keterangan saksi yang
diajukan oleh Penggugat/terbanding yaitu saksi atas nama PANGUHITAN
HASIBUAN untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/terbanding,
hanya berdasarkan satu orang saksi majelis hakim telah mengabulkan
gugatan penggugat.
8. Bahwa sebagimana telah diuraikan di atas sekalipun Pembanding/tergugat
I hanya mampu menunjukkan fotocopi dari Bukti T-1, T-3, T-6, T-8, T-10, T-
13, T-16, T-19, akan tepi oleh Pembanding/Terggat I telah menunjukkan
asli dari Surat keterangan Tanah (SKT) yang di keluarkan oleh Kepala
Desa Huristak, sebagai bukti kepemilikan tanah seluas 45,2 hekatar yang
menjadi objek perkara atas nama Pembanding/tergugat I beserta dengan
istri dan anak-anak Pembanding/tergugat I sebagai pegganti surat asli dari
Bukti T-1, T-3, T-6, T-8, T-10, T-13, T-16, T-19, dan Surat Keterangan
Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huristak tersebut sebagai
Pegganti dari Bukti T-1, T-3, T-6, T-8, T-10, T-13, T-16, T-19 adalah
merupakan bukti yang cukup dan mempunyai nilai pembuktian yang sah
secara hukum. akan tetapi oleh majelis Hakim tingkat pertama tidak
mempertimbangkannya akan tetapi sebaliknya mengesampingkan dengan
pertimbangan hukum yang tidak cukup
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 46 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
9. Bahwa Pertimbangan hukum pada halaman 50 alinea 5 serta pada
halaman 51 alinea 1 tentang bukti P-10 yang berpendapat bahwa:
“Menimbang, bahwa Mahmud Efendi Hasibuan juga dihadirkan oleh Tergugat sebagai saksi dalam persidangan dan menerangkan bahwa saksi ada menandatangani bukti P-10 dan juga ada menandatangani bukti T-7, 9, 11, 14 dan 17 tersebut, oleh karenanya setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah bukti tersebut yang kemudian memperhatikan tanggal penandatanganan bukti-bukti surat tersebut yang kemudian diketahui sebagaimana tertera dalam bukti surat P-10 bahwa tanggal penandatanganannya adalah 24 April 2015 sementara untuk masing-masing bukti T-7, 9, 11, 14 dan 17 ditandatangani pada tanggal 06 Juli 2015” “ Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-10 memiliki kekuatan hukum karena telah diakui oleh yang bersangkutan yaitu Mahmud Efendi Hasibuan dan walaupun terhadap bukti T-7,9,11,14 dan 17 juga diakui oleh Mahmud Efendi Hasibuan, akan tetapi telah terlebih dahulu telah mengakui bukti P-10 yang dapat dilihat dari tanggal penandatanganan yang lebih dahulu daripada bukti T-7,9,11,14 dan 17”. Bahwa dipersidangan saksi Mahmud Efendi dibawah sumpah sebagai
orang yang bertanda tangan dan membuat pernyataan dalam bukti P-10
telah menyatakan, bahwasanya saksi bertanda tangan didalam bukti P-10
tersebut adalah dikarenakan saksi diiming imingi / dijanjikan akan diberi
kebun sawit oleh penggugat, namun sampai perkara ini di sidangkan di
pengadilan negeri padangsidimpuan , penggugat tidak pernah memberikan
kepada saksi Mahmud effendi Hasibuan kebun kelapa sawit , sehingga
saksi Mahmud effendi hasibuan dibawah sumpah dipersidangan tidak
membenarkan isi surat P-
Bahwa dikarenakan terbitnya bukti P-10 tidak didasarkan fakta yang
sebenarnya atau bertentangan dengan Undang-Undang dan telah dicabut
dipersidangan maka bukti P-10 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian,
bahwa dikarenakan bukti P-10 tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian
seharusnya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak mempertimbangkan
/mengeyampingkan bukti P-10 tersebut .
10. Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah salah dalam mengambil
suatu pertimbangan hukum dengan menyatakan mengabulkan gugatan
Penggugat sebagian.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 47 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam mengambil
pertimbangan hukumya telah bertentangan dengan ketentuan hukum
Pembuktian, dikarenakan pengadilan negeri Padangsimdimpuan
mempertimbangkan hukumnya tidak dengan cermat mempertimbangkan
satu persatu bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat,
Bahwa didalam pertimbangan hukumnya pengadilan negeri
padangsidimpuan hanya mempertimbangkan bukti dari tergugat T-1,T-3,T-
6,T-8,T-10,T-13,T-16 dan T-19 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya
dipersidangan , sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan mengabulkan gugatan penggugat , bahwa selain bukti T-
1,T-3,T-6,T-8,T-10,T-13,T-16 dan T-19 tergugat mempunyai bukti bukti lain,
seharusnya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mempertimbangkan satu
persatu keseluruhan bukti bukti dari tergugat – tergugat seluruhnya dan
menghubungkannya dengan keterangan saksi saksi.
Bahwa mejelis hakim pengadilan negeri padang sidimpuan dalam
mempertimbangkan bukti P-10 dengan bukti T-19 telah kontradiksi dan
memperlihatkan rasa ketidak adilan menurut hukum atau pertimbangan
hukum yang salah . bahwa Bukti P-10 dipersidangan dibawah sumpah
isinya telah dicabut oleh orang yang membuat pernyataan dan bertanda
tangan , masih tetap dipertimbangkan oleh pengadilan negeri
padangsidimpuan, sementara bukti T-19 dari tergugat-tergugat yang tidak
dapat diperlihatkan aslinya dikesampingkan oleh pengadilan negeri
padangsidimpuan.
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada
halaman 52 yang menyatakan bahwa penggugat telah dapat membuktikan
dali-dalil gugatannya tentang kepemilikan tanah yang menjadi objek
perkara berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan ke
persidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap dan bukti-
bukti surat lainnya yang telah diajukan oleh para tergugat dipersidangan
selama menyangkut objek perkara harus dibatalkan
11. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa, mengadili serta
memutus perkara aquo yang mengabulkan sebagian gugatan
Penggugat/terbanding dan menolak serta mengesampingkan bantahan dan
bukti-bukti surat serta keterangan saksi dari Pembanding/Tergugat I serta
menolak gugatan Rekonpesi dari Penggugat Rekonpensi /Tergugat I dalam
Konpensi tidak memiliki alsan dan pertimbangan hukum yang cukup,
sehingga putusan dan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tidak
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 48 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
menunjukkan rasa keadilan dan cenderung menunjukkan keberpihakan
kepafa Terbanding/Penggugat.
Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan di atas merupakan
fakta hukum yang sebenarnya, maka memohon kepada Majelis Hakim tinggi
pada pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini
menerima dan mengabulkan permohonan banding dan mohon putusan yang
amarnya sebagai berikut:
M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding yang di ajukan oleh kuasa hukum
Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tanggal 7 Februari 2017 Nomor: 35/PDT.G/2016/PN-Psp, yang di mohonkan
banding tersebut ; MENGADILI SENDIRI
DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi :
- Mengambulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara : - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;
Dalam Rekonpensi : I. Dalam Provisi
- Mengabulkanpermohonan provisi Penggugat dr tersebut ;
- Menghukum Tergugat Dr atau siapapun saja yang memperoleh hak
daripadanya untuk menghentikan segala kegiatan dan aktivitas apapun di
atas tanah terperkara yang diuraikan dalan gugtan rekonvensi tersebut
sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam
perkara ini.
II. Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat rekonpensi untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam
perkara ini/sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dr atau siapapun saja yang memperoleh
hak daripadanya menguasai dan mengusahai tanah terperkara berikut
segala hak yang melekat di atasnya dengan luas, letak dan batas-batas
yang diuraikan dalam gugatan konpensi dan gugatan rekonpensiserta
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 49 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
menerbitkan surat-surat bukti kepmeilikan tanah di atas tanah terperkara
adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad;
4. Menyatakan tanah terperkara beserta segala hak dan segala tanaman yang
melekat dia atasnya gd letak,luas,dan batas-batas yang disebutkan dalam
gugatan konfensi dan dipertegas kembali dalam gugatan rekonpensi
tersebut adalah milik sipenggugat serta anak dan istrinya berdasarkan
Surat Ganti Rugi Tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembal dalam Surat Keterangan
Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21
IKDI 2015 tanggal 20 Juli 2015 Surat Ganti Rugi : tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas
kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Huristak Nomor : 592.21 /KD/2015 tanggal 25 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 10 April 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huristak Nomor : 592.21 /KD/2015
tanggal 24 Juli 2015.Surat Ganti Rugi tertanggal 12 Januari 1999 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali
dalam surat keterangan tanah yang di keluarkan Kepala Desa Pasar
Huristak Nomor : 592.21 /KD/2015 tanggal 20 Juli .Surat ganti rugui :
tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Humtak
dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor :592.21 /KD/20015 tanggal 28 Juli
2015,Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat keterangan
Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa pasar Huristak No.
592.21/KD/2015 tanggal 20 Juli 2015. Surat Ganti Rugi tertanggal 10 April
1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas
kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa HuristakNomor.592.21/KD/2015 tanggal 22 Juli 2015. Surat Ganti
Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui Kepala Desa Huristak
dan dipertangas kembali dalam Surat keterangan Tanah yang dikeluarkan
oleh kepada Desa Pasar Huristak Nomor. 592.21/KD/2015 tanggal 22 Juni
2015, Surat ganti Rugi tertanggal 12 Januari 1999 yang turut diketahui
Kepala Desa Huristak yang dipertegas kembali dalam Surat keterangan
Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa pasar Huristak Nomor.
592.21/KD/2015 tanggal 23 Juli 2015.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 50 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
5. Menyatakan Surat ganti Rugi tertanggal 20 januari 1998 yang turut
diketahui Kepala Desa Huristak yang dipertegas kembali dalam Surat
keterangan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa pasar Huristak Nomor:
592.21/KD/2015 tanggal 20 Juli 2015. Surat ganti Rugi tertanggal 20
Januari 1998 yang turut diketahui Kepala Desa Huristak dan dipertegas
kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21 /KD/ 2015 tanggal 20 Juli 2015 Surat Ganti Rugi : tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan
Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huristak Nomor : 592.21
/KD/2015 tanggal 25 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 10 April 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas
kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Huristak Nomor : 592.21 /KD/2015 tanggal 24 Juli 2015. Surat Ganti Rugi tertanggal 12 Januari 1999 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam surat keterangan tanah yang
di keluarkan Kepala Desa Pasar Huristak Nomor : 592.21 /KD/2015
tanggal 20 Juli .Surat ganti rugui : tertanggal 20 Januari 1998 yang turut
diketahui oleh Kepala Desa Humtak dan dipertegas kembali dalam Surat
Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak
Nomor :592.21 /KD/20015 tanggal 28 Juli 2015,Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Huristak
dan dipertegas kembali dalam Surat keterangan Tanah yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa pasar Huristak No. 592.21/KD/2015 tanggal 20 Juli 2015.
Surat Ganti Rugi tertanggal 10 April 1998 yang turut diketahui oleh Kepala
Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa HuristakNomor. 592.21/KD/2015 tanggal 22
Juli 2015. Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui
Kepala Desa Huristak dan dipertangas kembali dalam Surat keterangan
Tanah yang dikeluarkan oleh kepada Desa Pasar Huristak Nomor.
592.21/KD/2015 tanggal 22 Juni 2015, Surat ganti Rugi tertanggal 12
Januari 1999 yang turut diketahui Kepala Desa Huristak yang dipertegas
kembali dalam Surat keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
pasar Huristak Nomor. 592.21/KD/2015 tanggal 23 Juli 2015 tersebut sah
dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum tergugat d.r atau siapapun saja yang memperoleh hak
daripadanya untuk mengosongkan tanah terperkara tersebut dan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 51 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
menyerahkannya kepada Penggugat d.r dalam keadaan baik dan tanpa
syarat ;
7. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat d.r atau siapaupun
saja yang memperoleh hak daripadanya atas tanah terperkara tidak sah
dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
8. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar kepada Penggugat d.r atas
segala kerugian yang dialami Penggugat d.r dalam perkara ini antara lain :
a. Kerugian materil ditotalkan keseluruhannya sebesar Rp. 9.949.600.000.-
(sembilan milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus
ribu rupiah) ;
b. Kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;
masing-masing seketika dan tunai ;
9. Menghukan Tergugat d.r untuk membayar uang paksa (Dwangsoom)
kepada Penggugat d.r sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari
atas setiap keterlambatannya melaksanakan keputusan Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini daat dijalankan dengan serta merta
(uit Voorbaar bij Voorraad), meskipun ada perlawanan, Bandaing, kasasi
maupun peninjauan kembali.
III. Dalam Konpensi dan rekonpensi :
- Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat Peradilan ;
ATAU
Bilamana Majelis Hakim tinggi yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya ( Ex aquo et bono).
Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, telah
mengajukan kontra memor banding yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Perkara
Perdata No. 35/Pdt.G/2016/PN.Psp sudah tepat dan benar serta telah
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dengan
demikian Memori Banding dari Para Tergugat/Pembanding yang
menyatakan bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo adalah
tidak ada sama sekali mempertimbangkan eksepsi yang diajukan
Tergugat/Pembanding adalah tidak beralasan karenanya dalil-dalil tersebut
haruslah ditolak atau dikesampingkan, sedangkan Putusan yang telah
diambil oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhadap Perkara
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 52 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
Perdata No. 35/Pdt.G/2016/PN.Psp haruslah dikuatkan atau
dipertahankan.
Bahwa dalil Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan tanah yang
diklaim oleh Pembanding/Tergugat seluas 45,2 hektar tersebut seluruhnya
bukanlah atas nama Pembanding/Tergugat I, akan tetapi turut atas nama
isteri dan anak-anak Pembanding/Tergugat I sebagaimana telah diuraikan
dalam eksepsi Tentang Para Pihak tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), maka sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat/
Terbanding menarik isteri dan anak dari Tergugat I/Pembanding sebagai
pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah dalil yang tidak benar dan tidak
berdasar karena sebagaimana dalam gugatan pihak-pihak yang diajukan
dalam gugatan tersebut adalah orang yang ada hubungan hukumnya
dengan perkara dimaksud karena perbuatannya tanpa alasan yang jelas
berusaha menguasai secara tanpa hak sebahagian tanah kebun milik
Penggugat/Terbanding seluas 40 Ha(Empat puluh hektar) yang terletak di
Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kec. Barumun
Tengah Kab. Tapanuli Selatan dengan cara menguasai/merampas
sebahagian dari kebun kelapa sawit milik Penggugat/Terbanding tersebut
yakni seluas 40 Ha (Empat puluh hektar) dengan berbagai cara antara lain
melakukan tindakan premanisme diatas objek perkara dengan mencoba
menguasai objek perkara secara paksa, melarang/menghalang-halangi
karyawan Penggugat/Terbanding untuk melaksanakan kegiatan
perkebunan diatas objek perkara dan mengklaim objek perkara adalah milik
Tergugat I/Pembanding dengan menunjukan beberapa fotocopy surat, yang
mana jika dilihat dan diteliti secara seksama surat ganti rugi yang
ditunjukkan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tidak ada kaitan
hukumnya/relevansinya dengan objek perkara, bahkan surat dimaksud
terkesan adalah rekayasa, selain itu sekiranya Tergugat I/Pembanding merasa bahwa objek perkara adalah miliknya beserta anak-anaknya dan isterinya tentu semestinya mengadukannya sebagai pihak intervensi bukanlah hanya sekedar mendalilkan semata, dengan
demikian dalil Para Tergugat/Para Pembanding haruslah ditolak untuk
seluruhnya ;
Bahwa dalil Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan bukti-bukti
surat yang dimajukan oleh Tergugat I/Pembanding, ternyata atas tanah
yang dinyatakan oleh Tergugat I/Pembanding sebagai miliknya seluas 45,2
hektar, yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat/Terbanding, selain
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 53 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
memiliki surat ganti rugi juga sudah ada memiliki Surat Keterangan Tanah
(SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huristak sebagaimana disebut
dalam bukti T-2, T-5, T-12, T-15, T-18, T-20 oleh karena itu dengan adanya
bukti-bukti surat tersebut patut secara hukum Penggugat/Terbanding
menyertakan dan menarik kepala Desa Huristak sebagai pihak Tergugat
dalam perkara aquo adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dan
perlu kami pertegas kembali bahwa pihak-pihak yang ditarik dalam gugatan
hanyalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara
dimaksud karena perbuatannya dengan tanpa dasar dan alasan yang jelas
ingin menguasai secara tanpa hak sebahagian tanah kebun milik
Penggugat/Terbanding seluas 40 Ha (Empat puluh hektar) yang terletak di
Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kec. Barumun
Tengah Kab. Tapanuli Selatan dengan cara menguasai/merampas
sebahagian dari kebun kelapa sawit milik Penggugat/Terbanding tersebut
yakni seluas 40 Ha (Empat puluh hektar), sehingga dalam hal ini Kepala
Desa Huristak tidak perlu ditarik menjadi para pihak karena Kepada Desa
tidak ikut serta dalam menguasai/merampas tanah kebun milik
Penggugat/Terbanding dengan cara paksa, melarang/menghalang-halangi
karyawan Penggugat/Terbanding untuk melaksanakan kegiatan
perkebunan, dengan demikian dalil Para Tergugat/Para Pembanding
haruslah ditolak untuk seluruhnya;
Bahwa dalil Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan bahwa
pertimbangan Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdata,
menyatakan kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada
aslinya, bila akta asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah sesuai
dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan, hal
tersebut tidak secara mutlak, suatu fotocopy juga dapat dipandang sebagai
suatu bukti yang sah apabila didukung oleh bukti yang lainnya, dalam
pembuktiannya Para Tergugat/Para Pembanding selain menunjukkan
fotocopy surat ganti rugi, juga telah mengajukan Surat Keterangan Tanah
(SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huristak, akan tetapi Majelis
Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkannya adalah
dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena mengenai fotocopy
sebagai pembuktian, selain telah dipertegas dalam Pasal 1888
KUHPerdata yang berbunyi “ Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis adalah pada akta aslinya. Apabila akta aslinya itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar - ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 54 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”¸ juga
telah diperkuat dalam Putusan MA No. : 3609 K/Pdt/1985 dikatakan “Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”, bahwa kekuatan
fotocopy dalam pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian
jika surat aslinya tidak pernah ada, perlu kami tambahkan bahwa dalam
persidangan tingkat pertama bukti surat Para Tergugat/ Para Pembanding
yang diberi tanda T.19 yaitu surat ganti rugi atas nama Pangihutan
Hasibuan telah dibantah oleh Pangihutan Hasibuan (saksi
Penggugat/Terbanding) bahwa Pangihutan Hasibuan sendiri tidak pernah
menerima ganti rugi/menjual tanahnya kepada Liliana dan Pangihutan
Hasibuan juga membantah tandatangan dalam bukti T.19 bukanlah
tandatangannya sehingga kebenaran dan keabsahan terhadap bukti surat
ganti rugi yang diberi tanda T.1, T.3, T.6, T.8, T.10, T.13, T.16 dan T.19
tersebut patut diragukan atau diduga surat ganti rugi tersebut
palsu/rekayasa, dengan demikian dalil Para Tergugat/Para Pembanding
haruslah ditolak untuk seluruhnya;
Bahwa dalil Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan bahwa asli
surat jual beli seluas 45,2 Ha atas nama Pembanding/Tergugat I bersama
istri dan anak-anaknya dulunya diserahkan kepada UD. Insani sebagai
saham atas usaha bersama dalam pembukaan pengolahan lahan kebun
kelapa sawit dengan luas lahan 400 Ha dan Penggugat/Terbanding
diangkat selaku Manager UD. Insani hal tersebut sesuai dengan
keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding atas
nama Utus Harahap adalah dalil yang tidak benar dan berdasar serta hanya
khayalan/angan-angan Para Tergugat/Para Pembanding saja karena pada
kenyataanya tanah Objek Perkara tersebut merupakan tanah milik
Penggugat/Terbanding yang diperoleh dengan cara membeli/ganti rugi dari
masyarakat Desa Pasar Huristak sebagaimana tertuang dalam 7 (Tujuh)
Surat Ganti Rugi (Vide : Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7) hal tersebut
juga didukung oleh keterangan Saksi Pangihutan Hasibuan (saksi
Penggugat/Terbanding/salah satu penerima ganti rugi dari
Penggugat/Terbanding), yang mengatakan bahwa ketujuh masyarakat
Desa Pasar Huristak termasuk Saksi Pangihutan Hasibuan (saksi
Penggugat/Terbanding/salah satu penerima ganti rugi dari
Penggugat/Terbanding) sendiri, ada menjual/menerima ganti rugi atas
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 55 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
tanah objek perkara dari Penggugat/Terbanding serta menurut keterangan
saksi Muhammad Efendi Hasibuan (Saksi Para Tergugat/Pembanding)
mengatakan bahwa MRG.Lbn. Tobing Hasibuan (Ayah dari Saksi
Muhammad Efendi Hasibuan dan Pangihutan Hasibuan/ salah satu
penerima ganti rugi atas objek perkara dari Penggugat/Terbanding) ada
menjual/menerima ganti rugi atas tanah di Desa Pasar Huristak dari
Penggugat/Terbanding, maka sangat tidak mungkin Penggugat/Terbanding
merupakan Manager dilahan tersebut sementara lahan tersebut merupakan
miliknya dan bukan milik UD. Insani seperti dalil Para Tergugat/Para
Pembanding, jika seandainya objek perkara tersebut merupakan milik UD.
Insani seharunya Para Tergugat/Para Pembanding pada saat Persidangan
Tingkat Pertama sudah mengajukan bukti kepemilikan UD. Insani atas
tanah objek perkara, namun yang ada hingga perkara ini di Putus oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Para Tergugat/Para
Pembanding tidak ada sama sekali mengajukan bukti tersebut dan hanya
mendalilkan saja tanpa apa pembuktian, dan keterangan Utus Harahap
pada waktu persidangan tingkat pertama tidak dapat membuktikan bahwa
Penggugat/Terbanding bekerja untuk UD. Insani, yang ada keterangan
Utus Harahap terkesan berubah-ubah dan berbelit-belit, dengan demikian
dalil Para Tergugat/Para Pembanding haruslah ditolak untuk seluruhnya;
Bahwa dalil Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan saksi-saksi
yang diajukan Tergugat I/Pembanding atas nama Muhammad Efendi
Hasibuan, Gomgom simarmata, Utus Harahap, Samsul Azlan dalam
keterangannya di persidangan telah menyatakan kalau
Penggugat/Terbanding dulunya adalah Manager UD. Insani dimana
Tergugat I/Pembanding merupakn salah satu pemegang saham dengan
saham berbentuk tanah dan Penggugat/Terbanding oleh Para saksi
tersebut pernah bersama-sama kerumah Aleng dikisaran mengambil uang
untuk membayar gaji para karyawan UD. Insani adalah dalil yang tidak
benar dan berdasar karena pada kenyataanya keterangan Saksi-saksi yang
dihadirkan Para Tergugat/Para Pembanding dipersidangan tidak ada
relevansinya dengan objek perkara dan keterangan saksi-saksi yang
dihadirkan Para Tergugat/Para Pembanding terkesan berbelit-belit dan
keterangannya berubah-ubah dan perlu kami pertegas bahwa
Penggugat/Terbanding tidak pernah sama sekali bersama saksi-saksi Para
Tergugat/Para Pembanding kerumah Aleng untuk mengambil gaji karyawan
UD. Insani, perlu kami tambahkan bahwa seluruh keterangan saksi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 56 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
Gomgom Simarmata di persidangan tidak ada yang didengar dan dilihat
langsung oleh saksi Gomgom Simarmata melainkan yang diperoleh saksi
Gomgom Simarmata dari orang tuanya, dan perlu kami pertegas kembali
bahwa dalam keterangannya dipersidangan saksi Muhammad Efendi juga
mengakui bahwa MRG. Lumbantobing Hasibuan (orang tua Muhammad
Efendi/ Penerima Ganti Rugi dari Penggugat/Terbanding) ada menjual
tanah kepada Darsono didaerah Pasar Huristak dengan demikian dalil Para
Tergugat/Para Pembanding haruslah ditolak untuk seluruhnya;
Bahwa dalil Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan Majelis
Hakim yang mengesampingkan keterangan saksi Muhammad Efendi
Hasibuan yang telah menarik dan membantah tanda tangannya dalam
bukti P-10 adalah dalil yang tidak benar dan berdasar karena pada
kenyataannya pada saat pemeriksaan saksi Muhammad Efendi Hasibuan,
Majelis Hakim telah memperlihatkan Bukti P-10 dan menanyakan
kebenaran surat serta tandatangannya dan Muhammad Efendi Hasibuan
telah mengakui kepada Majelis Hakim bahwa saksi Muhammad Efendi
Hasibuan ada menandatangani bukti P-10 pada tanggal 24 April 2015 dan
kemudian menandatangani bukti surat T-7, T-9, T-11, T-14, T-17 pada
tanggal 06 Juli 2015 dan saksi Muhammad Efendi Hasibuan juga
menerangkan menerima sejumlah uang dari Para Tergugat/Para
Pembanding atas penandatanganan bukti surat T-7, T-9, T-11, T-14, T-17,
dengan demikian dalil Para Tergugat/Para Pembanding haruslah ditolak
untuk seluruhnya;
Bahwa dalil Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan Majelis
Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi
Muhammad Efendi Hasibuan yang menyatakan bahwa Pangihutan
Hasibuan tidak ada pernah diberi kuasa oleh orang tua saksi Muhammad
Efendi Hasibuan untuk menjual tanah kepada Penggugat/Terbanding
adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena pada
kenyataannya pada saat melakukan penjualan tanah objek perkara kepada
Penggugat/Terbanding, MRG Lumban Tobing Hasibuan (Ayah saksi
Muhammad Efendi Hasibuan dan saksi Pangihutan Hasibuan) sendiri telah
memberi kuasa kepada saksi Panguhutan Hasibuan untuk ikut menerima
ganti rugi dari Penggugat/Terbanding serta kelima penerima ganti rugi
lainnya juga mengetahui hal tersebut, jika seandainya MRG Lumban Tobing
Hasibuan (Ayah saksi Muhammad Efendi Hasibuan dan saksi Pangihutan
Hasibuan) tidak ada memberi kuasa kepada saksi Pangihutan Hasibuan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 57 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
untuk menjual tanah objek perkara tersebut sudah pastinya MRG Lumban
Tobing Hasibuan akan mempermasalahkannya pada saat dilakukannya
proses penanda tanganan surat ganti rugi, akan tetapi sejak ketujuh
masyarakat Pasar Huristak tersebut menerima ganti rugi dari
Penggugat/Terbanding hingga MRG Lumban Tobing Hasibuan (Ayah saksi
Muhammad Efendi Hasibuan dan saksi Pangihutan Hasibuan) meninggal
dunia tidak ada masalah mengenai hal tersebut, dengan demikian dalil Para
Tergugat/Para Pembanding haruslah ditolak untuk seluruhnya.
Penggugat/Terbanding menolak dalil-dalil Para Tergugat/Para Pembanding
dalam memori bandingnya selain dan selebihnya,
Berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi menolak Permohonan Banding dari Para
Pembanding dan menguatkan atau mempertahankan Putusan Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan dalam Perkara ini. Selanjutnya membebankan biaya
Perkara Banding kepada Para Pembanding.
Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Psp, tanggal 12 April 2017 serta
memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat dan kontra
memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, maka Majelis
Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan
Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena Esksep yang di ajukan oleh
para Pembanding semula para Tergugat sama sekali tidak dipertimbangkan
oleh Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya tersebut, sehingga
Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbankan eksepsi tersebut di
tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:
DALAM KOMVENSI
Dalam Eksepsi
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan atau hakekat dari eksepsi adalah
sanggahan atau bantahan terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung
mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan
periksa Prof Dr.Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya Hukum Acara
Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakata,1998 halaman 115);
Menimbang, bahwa mencermati eksepsi para Pembanding semula
para Tergugat dihubungkan dengan dalil gugatan Terbanding semula
Penggugat, maka telah dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 58 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
sanggahan atau bantahan yang menyangkut acara proses, yang dalam hukum
acara perdata lazim disebut sebagai “eksepsi prosesuil” yaitu eksepsi yang
menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan dipandang kabur dan
tidak jelas atau disebut dengan cacat formil;
Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat di dalam
jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan
Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena :
1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel); 2. Para Pihak tidak lengkap (plurium Litis Consortium); 3. Tergugat II tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dengan tanah
terperkara; 4. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Ligel Standing) mengajukan
gugatan; Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam repilknya telah
mengajukan bantahan terhadap Eskespsi tersebut dengan menyatakan pada
kenyataannya gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat
sudah sesuai dengan syarat formil dan materiel suatu gugatan dan bukan asal-
asalan atau bertendensi akal-akalan untuk dapat lebih lama menguasai dan
mengusahai objek perkara seperti yang didalilkan oleh para Pembanding
semula para Tergugat, para Pembanding semula para Tergugatlah yang
terkesan mengada-ada dengan mengklaim objek perkara yang sudah 16 tahun
berproduksi merupakan miliknya, maka eksepsi para Pembanding semula para
Tergugat haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan
pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (vide
putusan halaman 45 alinea ke-2) yang menyatakan eksepsi yang diajukan oleh
para Pembanding semula para Tergugat tersebut bukanlah menyangkut
tentang kewenangan mengadili baik secara absolut maupun secara relatif,
sehingga sesuai ketentuan pasal 162 RBg eksepsi tersebut haruslah
dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, akan
tetapi oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan
materi eksepsi dimaksud, tetapi memutus dalam amar putusan, maka putusan
tersebut tidak lengkap dengan pertimbangan hukumnya dalam memutus
perkara a quo, sehingga Majelis Hakim tingkat banding wajib
mempertimbangkannya Konvensi Dalam Eksepsi tersebut ;
Menimbang, bahwa dengan memberi pertimbangan terhadap Konvensi
Dalam Eksepsi di tingkat banding, maka pertimbangan hukum terhadap
Konvensi Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonvensi yang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 59 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama, akan ditentukan nantinya
dikabulkan atau ditolaknya Eksepsi di dalam pertimbangan hukum putusan di
Pengadilan tingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding
mempertingkan Konvensi Dalam Eksepsi tersebut sebagai berikut:
Ad. 1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).
Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan
tanggal 20 Juni 2016 Reg.Nomor:35/Pdt.G/2016/PN Psp, ternyata menurut
Majelis Hakim tingkat banding surat gugatan Terbanding semula Penggugat
sudah dibuat dengan jelas dalam bentuk tertulis yang memuat Fundamentum
petendi, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (grondslag Van de lis) atau
dengan kata lain disebut dalil atau posita dan juga memuat Petitum gugatan
(pokok tuntutan) yang diuraikan satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-
hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Terbanding semula Penggugat
kepada Pengadilan untuk dinyatakan dibebankan kepada para Pembanding
semula para Tergugat, sehingga surat gugatan Terbanding semula Penggugat
tidak kabur dan sudah cukup jelas, oleh karena itu eksepsi ad.1 ini tidak
beralasan hukum dan haruslah ditolak;
Ad.2. Para Pihak tidak lengkap (plurium Litis Consortium); Menimbang, bahwa dasar gugatan Terbanding semula Penggugat
mengajukan gugatan kepada para Pembanding semula para Tergugat adalah
karena tanah/lahan milik Terbanding semula Penggugat seluas ± 70,77 Ha
(tujuh puluh koma tujuh puluh tujuh hektar), tetapi seluas 40 Ha (empat puluh
hektar) dari lahan/kebun tersebut telah dikkalim Pembanding I semula para
Tergugat I sebagai miliknya, Pembanding I semula Tergugat I membantahnya
dengan menyatakan bahwa tanah seluas ± 40 Ha (empat puluh hekltar) atau
lebih tepatnya 45,2 Ha (empat puluh lima koma dua hektar) bukan hanya
terdaftar atas nama Pembanding I semula Tergugat I semata melainkan masih
terdapat pemilik lainnya yakni terdaftar atas nama anak-anak maupun isteri
Pembanding I semula Tergugat I dan untuk menguatkan bantahannya telah
mengajukan bukti surat berupa foto copy alas hak kepemilikan berupa Surat
Keterangan Tanah dan Surat Ganti Rugi bertanda T- 1 sampai dengan T-20;
Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti alas hak kepemilikan
tanah yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I atas objek sengketa
tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa lahan/kebun
yang diklaim Pembanding I semula Tergugat I seluas ± 40 Ha (empat puluh
hektar) atau 45,2 Ha (emat puluh lima koma dua hekatar), ternyata tidak hanya
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 60 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
dikuasai oleh Pembanding I semula Tergugat I saja, tetapi juga dikuasai oleh
orang lain yaitu : Hariyono Tandi, Liliana Tandi, Midin Tandi, Erlin Tandi serta
Yenni Tandi, tetapi tidak ikut digugat dalam perkara a quo;
Menimbang, bahwa oleh karena tanah/lahan seluas ± 40 Ha (empat
puluh hektar) atau 45,2 Ha (emat puluh lima koma dua hekatar) tersebut
dikuasai orang lain dan tidak ikut di gugat dalam perkara a quo, maka agar
putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan nantinya apabila sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim tingkat banding
berpendapat pihak-pihak yang secara formil ikut menguasai tanah terperkara
harus dijadikan pihak dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang diganti rugi oleh Terbanding
semula Penggugat maupun Pembanding I semula Tergugat I diganti rugi dari
orang yang namanya sama yaitu Sutan Banua Hasibuan dan surat ganti rugi
tersebut ditanda tangani oleh orang yang namanya sama selaku Kepala Desa
Pasar Huristak yaitu Baginda Palaon Hasibuan, maka menurut Majelis Hakim
tingkat banding Terbanding semula Penggugat mengikutsertakan Sutan Banua
Hasibuan sebagai pihak dalam perkara ini, agar lebih jelas asal usul sebagian
dari tanah yang diganti rugi oleh Pembanding I semula Tergugat I maupun yang
diganti rugi oleh Terbanding semula Penggugat dari Sutan Banua Hasibuan,
karena Sutan Banua Hasibuan telah menjual 2 (dua) kali tanah sebagaian dari
tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ad.2 telah dikabulkan, maka
eksepsi ad.3 dan ad.4 tidak perlu dipertimbangkan lagi;
Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut, maka
Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan eksepsi yang diajukan kuasa
hukum para Pembanding semula para Tergugat beralasan hukum untuk
dikabulkan;
Dalam Pokok Perkara
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula
Penggugat adalah seperti tersebut di atas;
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Terbanding semula para
Tergugat mengenai gugatan kurang pihak dikabulkan, maka surat gugatan
Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
DALAM REKONVENSI
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 61 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pembanding
semula para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi adalah
seperti tersebut di atas;
Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Rekonvensi ini,
Majelis Hakim mengutip kembali apa yang sudah dipertimbangkan di dalam
gugatan Konvensi karena erat sekali kaitannya dengan gugatan Rekonvensi ini,
dianggap berlaku pula untuk mempertimbangkan gugatan dalam Rekonvensi
ini, dan dianggap telah termuat pula dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi
ini;
Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat
gugatannya mendalilkan bahwa sebagaian tanah terperkara diperolehnya
dengan cara membeli/ganti rugi dari masyarakat Desa Pasar Huristak salah
seorang pemilik tanah tersebut adalah bernama: ST. Banua Hasibuan,
Pembanding I semula Tergugat I dalam jawabannya juga menyatakan tanah
sengketa diperolehnya dengan cara mengganti rugi tanah dari orang yang
bernama Sutan Banua Hasibuan;
Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Rekonvensi Pembanding
I semula Tergugat I dalam Konvensi menerangkan sebagian dari tanah miliknya
yang menjadi sengketa diganti rugi dari Sutan Banua Hasibuan pada tanggal 20
Januari 1998 (bukti T-11) dan Terbanding semula Penggugat dalam
konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi juga mendalilkan sebagian dari tanah
miliknya mengganti rugi dari ST. Banua Hasibuan pada tanggal 20 Januari
1999 (bukti P-12), maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Sutan
Banua Hasibuan telah menerima ganti rugi sebagian dari tanahnya yang kini
menjadi sengketa 2 (dua) kali;
Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi, maka alasan –
alasan eksepsi yang diajukan kuasa hukum para Pembanding semula para
Tergugat menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan
lagi ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas oleh karena
masih ada pihak lain yang menguasai objek sengketa sebagaimana yang
dikemukakan dalam gugatan Rekonvensi para Pembanding semula para
Tergugat dalam Konvensi tidak dikutkan sebagai pihak dalam perka ini, maka
gugatan Rekonvensi para Pembanding semula para Tergugat dalam Konvensi
haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 62 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi dinyatakan
tidak dapat diterima, dan gugatan dalam Rekonvensi juga dinyatakan tidak
dapat diterima, dan ternyata dalam gugatan dalam Rekonvensi biaya perkara
adalah Nihil, maka cukup beralasan untuk membebankan biaya yang timbul
dalam perkara ini kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/
Tergugat dalam Rekonvensi;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan
mempertimbangkan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh
para Pembanding semula para Tergugat sebagai berikut;
Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Pembanding semula para
Tergugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan Majelis
Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan eksepsi yang menyatakan
gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena, Gugatan
Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), para Pihak tidak lengkap
(plurium Litis Consortium), Tergugat II tidak ada kaitan dan hubungan
hukumnya dengan tanah terperkara serta Penggugat tidak memiliki kedudukan
hukum (Ligel Standing) mengajukan gugatan;
Menimbang, bahwa memang benar adalah hak Penggugat untuk
menentukan siapa-siapa yang akan digugat dalam suatu perkara perdata dan
orang yang digugat memiliki hubungan hukum dan hak Penggugat telah
dilanggar yang merugikan Penggugat, namun demikian yang tidak kalah
pentingnya dalam suatu putusan perkara perdata adalah dapat dieksekusinya
putusan tersebut jika sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
Menimbang, bahwa menurut azas hukum acara perdata menyebutkan
“putusan dalam perkara perdata hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara
saja”, oleh karena putusan dalam perkara perdata hanya mengikat pihak-pihak
yang perkara, maka untuk penentuan pihak-pihak dalam suatu perkara sangat
penting, sebab apabila ada pihak yang terkait dalam suatu perkara ternyata
tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara tersebut mengakibatkan putusan
dalam perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya;
Menimbang, bahwa maka berdasarkan azas hukum acara perdata
tersebut di atas lah, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa
putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dinyatakan telah keliru dan
melanggar hukum, sebab secara nyata sesuai dengan bukti surat yang diajukan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 63 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
dalam perkara ini masih ada pihak-pihak yang menguasai tanah terperkara,
sehingga menurut Pengadilan Tinggi Medan perlu dan sangat urgen diajukan
menjadi pihak dalam perkara tersebut, dengan demikian alasan memori
banding para Pembanding semula para Tergugat beralasan hukum untuk
diterima;
Menimbang, bahwa tentang keberatan Terbanding semula Penggugat
dalam kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan
Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta telah didasarkan
dengan pertimbangan hukum yang cukup, Majelis Hakim tingkat banding
berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dpertimbangkan
sebagai tersebut di atas yang menyatakan tidak sependapat dengan
pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor
35/Pdt.G/2016/PN Psp. tanggal 7 Februari 2017 yang dimohon banding dalam
Konvensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili
sendiri perakara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama
dibatalkan dan dalam pertimbangan tersebut di atas Terbanding semula
Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;
M E N G A D I L I: - Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding
semula para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 35/Pdt.
G/2016/PN Psp, tanggal 7 Februari 2017 yang dimohonkan banding;
M E N G A D I L I S E N D I R I: DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan Eksepsi para Pembanding semula para Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 64 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konevensi tidak
dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
DALAM REKONVENSI: - Menyatakan gugatan para Pembanding semula para Tergugat dalam
Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: - Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat
dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua
tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 oleh kami :
SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis,
AGUSTINUS SILALAHI, SH.,MH dan H. AGUSIN, SH.,MH. masing-masing
selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari ini RABU, tanggal 26 JULI 2017, oleh Hakim Ketua tersebut
dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh
MASRUKIYAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya.
Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd
AGUSTINUS SILALAHI, SH.MH. SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH.
ttd
H.AGUSIN, SH.MH.
Panitera Pengganti,
ttd
MASRUKIYAH, SH.
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
JumlahRp. 150.000,-