pengadilan tinggi medan - pt-medan.go.id filetelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang...
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
P U T U S A N
Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
TUKANG PURBA SIBORO : 68 Tahun, Laki-laki, Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil, Alamat Purba Tongah, Nagori Purba Tongah, Kecamatan
Purba, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, NIK :
1208140508480001, di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi
kuasanya FERERIUS PURBA, SH, Advokat Konsultan Hukum pada
Kantor Advokat FERERIUS PURBA, SH & ASSOCIATES, berkantor
dan beralamat di Jalan Tombang No. 6 Pematangsiantar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016; Ditingkat
banding Kuasa tersebut dicabut berdasar Surat Pencabutan tanggal
05 Mei 2017, selanjutnya memberi kuasa kepada 1. MARTIN
ONRUSO SIMANJUNTAK, SH. 2. IMBON MANIK,SH. 3. RONALD
PASARIBU,SH. 4.RISMAN H.SIBURIAN,SH berkantor di GRHA
Batahi/Martin Lt.II Jl.Laguboti I No.20A Pematangsiantar, berdasar
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017, semula disebut sebagai
PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;
Melawan
1. ELMI boru PURBA : Umur 85 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Pekerjaan Bertani, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Tigarunggu (Salon Serasi/Yoria), Kelurahan Tigarunggu,
Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun), semula disebut sebagai
TERGUGAT I, sekarang TERBANDING I ;
2. JABAT TUA SIJABAT : Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Bertani, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat
Tigarunggu (Salon Serasi/Yoria), Kelurahan Tigarunggu, KecamataN
Purba, Kabupaten Simalungun, semula disebut sebagai TERGUGAT
II, sekarang TERBANDING II ;
3. BONAR PARULIAN NABABAN : Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Jalan Maklin Sondi Raya, Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan
Raya, Kabupaten Simalungun, semula disebut sebagai TERGUGAT
III, sekarang TERBANDING III ;
Dalam hal ini Tergugat-I,II,III/Terbanding-I,II,III memberi kuasa
kepada RIKY SIHOMBING NABANAN,SH & REKAN Advokat,
Konsultan Hukum & Penasihat Hukum berkantor di Jln.Bunga Wijaya
Kesuma-Pasar IV Gg.Seroja Kel.Tanjung Sari, Kec.Medan Selayang
Kota Medan.
4. LURAH KELURAHAN TIGARUNGGU : beralamat di Tigarunggu, Kelurahan
Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, semula
disebut sebagai TERGUGAT IV, sekarang TURUT TERBANDING ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 17
Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Simalungun pada tanggal 17 Oktober 2016 dalam Register Perkara Nomor
90/Pdt.G/2016/PN.Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat (Tukang Purba Siboro) adalah pemilik atas sebidang
tanah perladangan seluas ± 12 rante yang terletak di Jalan Sihoting, Juma
Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba,
Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan : Perladangan Hotmaya br Sipayung; Sebelah Barat berbatasan dengan : Perladangan Asron Purba; Sebelah Selatan berbatasan dengan: Perladangan Riamando JR Saragih; Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sihoting;
2. Bahwa, tanah perladangan tersebut diatas adalah bagian warisan Penggugat
atas harta peninggalan orang tua Penggugat, yaitu alm. Morgaidup Purba
Siboro yang wafat tahun 1965 dan almh. Elem boru Saragih wafat pada tahun
1969;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
3. Bahwa, tanah perladangan yang menjadi bagian waris Penggugat tersebut
diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 27 September 1973. bertepatan
dengan pesta perkawinan Penggugat dengan Marionah boru Saragih, pada
malam setelah pesta, saat keluarga memberi nasihat-nasihat kepada
Penggugat dan istri Penggugat bertempat di Purbatongah Nagori
Purbatongah Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun, oleh abang kandung
Penggugat (alm. Karnialus Purba Siboro dan alm. Jenes Purba Siboro)
beserta orang-orang terdekat keluarga alm. Morgaidup Purba Siboro/almh.
Elem boru Saragih yang dalam hukum adat Simalungun dikenal dengan Tolu
Sahundulan, Lima Saodoran. Artinya, tolu sahundulan, yaitu sanina, tondong
dan boru ditambah sanina jabu dan anak boru jabu (lima saodoran) dimana
menurut Adat Simalungun, orang-orang inilah yang berhak menggantikan
kedudukan orang tua Penggugat yang telah wafat (alm. Morgaidup Purba
Siboro/almh. Elem boru Saragih) untuk membagi dan memberikan tanah
peninggalan orang tua Penggugat kepada Penggugat, dimana dalam acara
tersebut juga dihadiri oleh. alm. Indam Saragih Sijabat (suami Tergugat
I/bapak Tergugat II/Mertua Tergugat III) juga ikut serta dalam acara adat
pemberian tanah tersebut kepada Penggugat dan disaksikan oleh :
1. Alm. Hennery Simarmata (mewakili Anak Boru Jabu).
2. Alm. Inir Purba (mewakili Sanina Jabu).
3. Alm. Tian Simarmata (mewakili Tondong).
4. Bonarsius Purba Siboro alia Pak Lian (mewakili Sanina).
5. Alm. Indam Saragih Sijabat (mewakili Boru/suami Tergugat I).
6. Alm. Karnialus Purba Siboro (Abang/Sanina Kandung).
7. Alm. Jenes Purba Siboro (Abang/Sanina Kandung)
4. Bahwa, pada saat penyerahan tanah perladangan oleh alm. Karnialus Purba
Siboro selaku anak tertua dari alm. Morgaidup Purba Siboro/almh. Elem br
Saragih bertindak sebagai pengganti orangtua mengatakan dalam Bahasa
Simalungun: “On ma ladang parbagianmu ambia! Hanami abangmu pakon
botou mu domma dapotan tading-tadingan orangtua ta, alani hanami domma i
pakawin orangtua ta. Ho ma na parpudi na marjabu hun keluarga ta. I
serahkon hanami ma tanoh na i juma parkantangan na 12 rante ai hubam,
ase dong juma hanima pakon na si anggiku.”;
Terjemahan bebasnya : Inilah ladang bagianmu dek! Kami abangmu dan
kakakmu masing-masing sudah dapat warisan dari orangtua kita dan kami
sudah dikawinkan orangtua kita. Kau lah yang terakhir kawin dari keluarga
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
kita. Kami serahkan tanah perladangan yang di Juma Parkantangan yang 12
rante itu padamu, supaya ada ladang kau dan adikku kerjakan dan miliki;
5. Bahwa, sejak tanah ladang tersebut diserahkan kepada Penggugat,
Penggugat beserta istrinya Marionah boru Saragih menguasai dan
mengusahai ladang tersebut secara terus menerus dan tidak pernah
diganggu gugat, dengan menanami dengan tanaman jagung dan padi tanpa
ada gangguan dari pihak manapun juga;
6. Bahwa, pada tahun 1998, Penggugat menyewakan tanah milik Penggugat
tersebut kepada alm. Jamauli Saragih, yang masih keponakan Pengugat,
yaitu anak dari alm. Indam Saragih Sijabat/Elmi boru Purba (Tergugat I) tanah
mana kemudian diusahai oleh Jamauli Saragih dan istrinya Loide br Purba,
dengan harga sewa sebesar 3 (tiga) kaleng beras setiap tahun yang
dibayarkan kepada Penggugat;
7. Bahwa, pada saat tanah tersebut disewa oleh alm. Jamauli Saragih dan
istrinya Loide br Purba, tanah tersebut ditanami dengan tanaman jagung,
padi, kopi serta sayur-sayuran;
8. Bahwa, tanggal 3 Mei 2014 Jamauli Saragih meninggal dunia, dimana
setelah alm. Jamauli Saragih meninggal dunia, Penggugat berkeinginan
mengambil tanah perladangan tersebut guna diserahkan kepada Riski
Hartanto Saragih (anak alm. Jamauli Saragih dan Loide boru Purba). Akan
tetapi keinginan Penggugat mendapat tantangan dan halangan dari Tergugat
I, II dan III dengan alasan Riski Hartanto Saragih bukan anak kandung alm.
Jamauli Saragih/Loide br Purba;
9. Bahwa, oleh karena mendapatkan tantangan dan halangan dari Tergugat I, II
dan III, Penggugat menguasai dan mengusahai kembali tanah milik
Penggugat dengan menanami tanah perkara dengan tanaman jagung dan
mengurus kopi yang pernah ditanam alm. Jamauli Saragih/Loide br Purba,
dan juga dikarenakan Loide br Purba tidak lagi menyewa tanah milik
Penggugat tersebut, akan tetapi usaha Penggugat tersebut dihalang-halangi
oleh Tergugat I, II dan III;
10. Bahwa, kemudian dengan tanpa hak dan melawan hukum, Tergugat I dan
Tergugat II mengambil dan menyerobot tanah milik Penggugat yang semula
disewakan kepada alm. Jamauli Purba/Loide br Purba dengan alasan bahwa
tanah tersebut milik Tergugat I yang diperoleh dari orangtuanya;
11. Bahwa, tidak ada alasan hukum bagi Tergugat I untuk menyatakan tanah
perladangan tersebut sebagai bagian warisan orang tua Tergugat I, karena
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
tanah perladangan tersebut adalah bagian warisan Penggugat yang telah
diserahkan kepada Penggugat menurut Adat Simalungun pada saat
Penggugat menikah;
12. Bahwa, Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat menyewakan
tanah milik Penggugat kepada Tergugat III, pada tanggal 2 Februari 2014,
sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Ladang antara Tergugat I dengan
Tergugat III;
13. Bahwa, Surat Perjanjian Kontrak Ladang antara Tergugat I dengan Tergugat
III dibuat pada saat tanah yang menjadi objek perjanjian masih dalam masa
persewaan dan diusahai alm. Jamauli Saragih, dimana alm. Jamauli Saragih
maupun istrinya tidak ikut membubuhkan tandatangan dalam surat perjanjian
kontrak ladang tersebut
14. Bahwa, perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang menjadikan tanah
perladangan milik Penggugat sebagai objek Perjanjian Kontrak Ladang tanpa
persetujuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang
merugikan Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum kiranya bagi
Pengugat mengajukan gugatan ini;
15. Bahwa. kemudian pada tanggal 05 Januari 2015, tanpa sepengetahuan dan
izin dari Penggugat, Tergugat I menyerahkan tanah milik Penggugat kepada
Tergugat II berdasarkan Surat Penyerahan Hak Milik;
16. Bahwa, perbuatan Tergugat I yang menyerahkan tanah milik Penggugat
kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan
Penggugat, sehingga sangat beralasan kiranya bagi Penggugat untuk
mengajukan gugatan ini;
17. Bahwa, Tergugat IV (Lurah Tigarunggu) pada bulan Mei 2016 tanpa
sepengetahuan dan izin Penggugat, telah menerbitkan Surat Keterangan
Tanah Nomor : 593/239/KTR/2016, tanggal 12 Mei 2016 terdaftar atas nama
Jabat Tua Sijabat (Tergugat II) diatas tanah milik Penggugat;
18. Bahwa terhadap tindakan Tergugat IV yang telah menerbitkan surat
keterangan tanah atas nama Tergugat II diatas tanah milik Penggugat,
Penggugat telah mensomasi Tergugat IV agar menarik dan mencabut surat
keterangan tanah atas nama Tergugat II. Akan tetapi Tergugat IV tidak mau
dan bersikeras dengan pendapatnya. (Lihat Somasi Pertama tanggal 22 Juni
2016, Somasi Kedua tanggal 30 Juni 2016 dan Somasi Ketiga tanggal 11 juli
2016);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
19. Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2016, Penggugat menjumpai Tergugat
IV guna mempertanyakan Surat Keterangan Tanah Nomor :
593/239/KTR/2016, Penggugat menanyakan :”Kenapa pak Lurah
menandatanggani surat atas ladang milikku? Padahal itukan warisan dari
orangtuaku! Kalau ditarik saksi-saksi tandatangannya, maukah pak Lurah
menarik tandatangan bapak?” Lalu dijawab Lurah :”Mau aku menarik
tandatanganku kalau saksi-saksi sudah menarik tandatangannya.” Terhadap
hal tersebut, Penggugat sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh
Tergugat IV, akan tetapi Tergugat IV tetap bersikeras dan tidak mau menarik
serta mencabut Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/239/KTR/2016 yang
diperbuat Tergugat IV;
20. Bahwa, perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan surat keterangan tanah atas
nama Tergugat II untuk tanah milik Penggugat merupakan perbuatan
melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sehingga sangat
beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;
21. Bahwa, dalam surat keterangan tanah atas nama Tergugat II yang diperbuat
oleh Tergugat IV, terdapat beberapa kekeliruan yang bisa membatalkan surat
keterangan tanah tersebut, antara lain :
Dalam surat keterangan tanah dinyatakan Tergugat II sudah menguasai
dan mengusahai tanah perkara selama 50 (lima puluh) tahun. Akan tetapi
Tergugat II didalam surat keterangan tanah tersebut dinyatakan masih
berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun. Bagaimana mungkin Tergugat II
bisa menguasai dan mengusahai tanah perkara selama 50 tahun
sedangkan umurnya masih 47 tahun
Dalam surat keterangan tanah dikatakan bahwa tanah tersebut terletak di
Juma Parkantangan (Jalan Sihoting) Kecamatan Purba Kabupaten
Simalungun. Bahwa lokasi tanah yang disebutkan dalam surat keterangan
tersebut tidak jelas letaknya. Yang sebenarnya adalah tanah tersebut
terletak di Jalan Sihoting, Juma Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan
Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.
Terhadap masalah batas sebelah barat, dalam surat keterangan tanah
dikatakan bahwa batas sebelah barat adalah ladang Salon Purba. Salon
Purba tidak ada memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik
Tergugat II.
Bahwa saksi-saksi yang menandatanggani surat keterangan tanah
tersebut, yaitu Hotmaya br Sipayung, Salon Purba dan Estionerlina boru
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Saragih telah membuat surat pernyataan yang isinya mencabut
tandatangan para saksi yang tertera pada surat keterangan tanah Nomor :
593/239/KTR/2016, tanggal 12 Mei 2016 terdaftar atas nama Tergugat II
dengan alasan ada kekeliruan dan kesalahan.
Bahwa Camat Purba pada saat itu, tidak mau membubuhkan tandatangan
dan stempel pada surat keterangan tanah Tergugat II dikarenakan Camat
Purba tahu bahwa ladang tersebut milik Penggugat yang tidak pernah
dijual, digadaikan ataupun dialihkan haknya oleh Penggugat.
Bahwa dalam surat keterangan tanah tersebut, surat keterangan tanah
tidak terdaftar dan tidak ada registernya di kantor Lurah Tigarunggu;
22. Bahwa, akan tetapi peringatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi Tergugat
IV, bahkan Tergugat IV bersikeras dengan pendapat Tergugat IV walaupun
isi/materi surat keterangan tanah dimaksud tidak sesuai dengan fakta yang
sebenarnya, para saksi sudah mencabut tandatangan dan prosedur
penerbitan surat keterangan tanah tidak sesuai dengan aturan hukum yang
berlaku;
23. Bahwa, setelah 3 (tiga) kali dilakukan somasi kepada Tergugat IV, Penggugat
kembali mengirim surat kepada instansi terkait dan Tergugat IV yang meminta
penjelasan dan tindaklanjut atas somasi Penggugat tersebut;
24. Bahwa, atas surat Penggugat tersebut, Penggugat diundang oleh Plt. Camat
Purba dan Tergugat IV atas perintah Sekda Simalungun untuk mengadakan
pertemuan dan mencari solusi atas permasalahan dimaksud. Namun tidak
tercapai kesepakatan antara para pihak;
25. Bahwa, Penggugat tetap berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut
dengan cara baik-baik dan secara kekeluargaan, akan tetapi para Tergugat
tetap menolak dan bersikeras, karena itu sangat beralasan hukum bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;
26. Bahwa, tindakan dan perbuatan Tergugat I yang mengalihkan kepemilikan
hak atas tanah kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin
Penggugat yang terletak di di Jalan Sihoting, Juma Parkantangan
Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten
Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan : Perladangan Hotmaya br Sipayung Sebelah Barat berbatasan dengan : Perladangan Asron Purba. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Perladangan Riamando JR Saragih. Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sihoting.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat atas tanah tersebut. Hal
mana perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan
melawan hukum;
27. Bahwa, oleh karena Tergugat II ada mempunyai surat penguasan atas tanah
perkara yang dibuat oleh Tergugat IV dan oleh karenanya maka surat
penguasaan Tergugat II atas tanah terperkara tersebut harus dinyatakan
batal demi hukum karena bersumber dari perbuatan tanpa hak dan melawan
hukum;
28. Bahwa, perbuatan Tergugat I pada tanggal 2 Februari 2014 yang
menyewakan tanah milik Penggugat kepada Tergugat III, sebagaimana Surat
Perjanjian Kontrak Ladang antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah
perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, karenanya perbuatan Tergugat III
mengusahai tanah milik Penggugat juga merupakan perbuatan melawan
hukum ;
29. Bahwa, tindakan Tergugat IV yang menerbitkan surat keterangan tanah atas
nama Tergugat II diatas tanah milik Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai
perbuatan melawan hukum dan telah mengakibatkan kerugian materil
maupun moril kepada Penggugat;
30. Bahwa. dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah
menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah
ini baik moril maupun material :
Tanah dengan luas ± 12 rante (duabelas rante) dengan taksiran harga
sekarang Rp.120.000.000.,- (seratus duapuluh juta rupiah)
Kerugian inmateril Penggugat sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah)
Biaya honor Pengacara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk
menanggani perkara ini sejumlah Rp. 70.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Jumlah keseluruhan kerugian Penggugat sebesar = Rp. 690.000.000,-
(enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
31. Bahwa, untuk menjamin tanah perladangan milik Penggugat tidak dialihkan
Para Tergugat kepda pihak lain, maka beralasan hukum kiranya untuk
memohonkan agar diatas tanah terperkara diletakan Sita Penjagaan;
32. Bahwa. akibat perbuatan para Tergugat yang telah merugikan Penggugat,
maka adalah patut dan beralasan hukum agar Pengadilan Negeri Simalungun
yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan Provisi agar
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
para Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum apapun atas tanah perkara
sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
33. Bahwa, oleh karena Penggugat memiliki hak atas tanah perkara dan juga
perbuatan para Tergugat telah merugikan Penggugat, maka Tergugat I, II dan
III harus dihukum untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan
kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;
34. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut,
yakni diserahkannya kembali objek perkara dalam keadaan kosong berikut
ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri
Simalungun berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda
milik Tergugat I, II dan III, baik bergerak atau tidak bergerak;
35. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat-
tergugat, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum membayar
uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
sehari, setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak
putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
36. Bahwa, oleh karena hak Penggugat atas tanah perkara adalah sesuai dengan
fakta yang nyata dan didukung bukti autentik dan tidap dapat disangkal oleh
siapapun juga khususnya para Tergugat, maka adalah sesuatu hal yang
pantas dan wajar bilamana Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta (uit
voerbaar bij voorraad) dalam perkara ini meskipun ada verzet, banding atau
kasasi.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri
Simalungun c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa
perkara ini berkenan menetapkan hari persidangan serta memanggil para pihak
guna diperiksa dan diadili dalam persdangan yang diperuntukan untuk itu,
seraya mengambil putusan sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat III untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk
apapun diatas tanah perkara yang terletak di Jalan Sihoting, Juma
Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba,
Kabupaten Simalungun sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum
tetap;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
2. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan yang diletakan dalam perkara
ini ;
3. Menyatakan, Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah
perladangan dengan luas ± 12 rante yang terletak di Jalan Sihoting, Juma
Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba,
Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan: Perladangan Hotmaya br Sipayung Sebelah Barat berbatasan dengan : Perladangan Asron Purba. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Perladangan Riamando JR Saragih. Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sihoting;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah kepada
Tergugat II dengan luas ± 12 rante yang terletak di Jalan Sihoting, Juma
Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba,
Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan : Perladangan Hotmaya br Sipayung Sebelah Barat berbatasan dengan : Perladangan Asron Purba. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Perladangan Riamando JR Saragih. Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sihoting;
sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Milik atas tanah perladangan milik
Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 05 Januari 2015
batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang menjadikan tanah
perladangan milik Penggugat sebagai objek perjanjian dalam Surat
Perjanjian Kontrak Ladang tanggal 2 Februari 2014, sebagai perbuatan
melawan hukum;
7. Menyatakan, dalam hukum Surat Perjanjian Kontrak Ladang tertanggal 2
Februari 2014 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menyatakan dalam hukum, perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan Surat
Keterangan Tanah Nomor : 593/239/KTR/2016, tanggal 12 Mei 2016 atas
nama Jabat Tua Sijabat diatas tanah milik Penggugat sebagai perbuatan
melawan hukum;
9. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Keterangan Tanah No.:
593/239/KTR/2016 atas nama Tergugat II tertanggal 12 Mei 2016, batal
demi hukum atau setidaknya tidah sah menurut hukum;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
10. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat maupun perbuatan hukum
apapun yang telah dan/atau yang akan diperbuat oleh Tergugat-Tergugat
dan/atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat Tergugat, atas
objek perkara yang terletak di di Jalan Sihoting, Juma Parkantangan
Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten
Simalungun tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I, II dan III atau pihak lain yang mendapat hak dari
Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan tanah terperkara kepada
Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani hak apapun
juga;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. sebesar = Rp.690.000.000,-
(enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar uang paksa (dwangsom)
kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sehari, setiap
Tergugat-Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini
berkekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walau
ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat-Tergugat;
15. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex Aequo et Bono);
Membaca jawaban Tergugat-I,II,III/Terbanding terhadap gugatan
Penggugat/Pembanding tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:
DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI
- Bahwa Tergugat I–III membantah dan menolak seluruh uraian gugatan
Penggugat yang telah dimajukan dalam persidangan perkara ini. - Bahwa setelah Tergugat I–III membaca dan mempelajari seluruh uraian
gugatan Penggugat yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Tergugat
terlebih dahulu mengajukan bantahan / tangkisan (Eksepsi), dengan uraian
sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS HUKUM SEBAGAI
PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR).-
- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya ini, sebagaimana
tertuang dalam gugatannya halaman 2 angka (2) dan (4) telah
mendalilkan bahwasanya Penggugat selaku Ahli Waris dari Alm.
Morgaidup Purba Siboro dan Almh. Elem br. Saragih. Halmana selain
Penggugat, ada juga diuraikan Penggugat ahli waris yang lain yakni
Alm. Karnialus Purba Siboro selaku anak tertua dan Elmi br. Purba (i.c.
Tergugat–I).
- Bahwa untuk menyatakan diri sebagai Ahliwaris, tentunya harus
menunjuk kepada silsilah ahliwaris yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan Ahliwaris dan atau dengan adanya Penetapan Ahliwaris
yang diterbitkan oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk itu,
sehingga tidaklah cukup dengan hanya bercerita dan menyatakan
bahwasanya Penggugat adalah ahliwaris tanpa menunjuk suatu dasar
hukum yang jelas dan pasti.
- Bahwa oleh karena tidak terdapat dasar dan alasan hukum Penggugat
selaku ahliwaris dari Alm. Morgaidup Purba Siboro dan Almh. Elem br.
Saragih untuk mengajukan gugatan ini, maka secara hukum gugatan
yang diajukan oleh Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.
- Bahwa Penggugat dalam uraian Gugatannya pada posita atau
fundamentum petendi, tidak menjelaskan dengan terang, jelas dan
lengkap mengenai dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau
peristiwa (feitelijke grond) yang mendasari gugatan Penggugat,
sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.
- Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya halaman 2 (dua) angka
(1), (3), (4) telah menguraikan yang pada intinya bahwasanya
Pengugat adalah pemilik sebidang tanah yang menurut pengakuan
Penggugat diperoleh dari peninggalan orang tua penggugat seluas +
12 rante dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan pada angka 1
gugatan A quo.
- Bahwa uraian Penggugat atas objek tanah terperkara dalam gugatan
Penggugat hanyalah didasarkan pada penyerahan secara lisan pada
saat selesai perkawinan dengan Marionah br. Saragih tanpa adanya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
bukti otentik secara tertulis untuk menyatakan Penggugat selaku
pemilik objek tanah terperkara. Sehingga oleh karena itu tidak jelas
dasar hukum dalil gugatan Penggugat dan objek gugatannya.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam
mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali,
sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya, hanya asal-
asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari
Gugatan Penggugat.
3. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (ERROR IN
PERSONA).
- Bahwa dalam uraian gugatannya, Penggugat telah menarik Bonar
Parulian Nababan (i.c. Tergugat–III) sebagai pihak dan kemudian
uraian gugatan Penggugat pada halaman 3 angka (8), (9), (10) yang
pada intinya menguraikan jika Tergugat III bersama dengan Tergugat I,
II menghalangi keinginan Penggugat untuk mengambil tanah milik
Penggugat.
- Bahwa kemudian uraian dalil Penggugat pada halaman 6 angka (28)
yang pada intinya mendalilkan Tergugat–I pada tanggal 2 Februari
2014 telah menyewakan tanah milik Penggugat kepada Tergugat–III
sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Ladang antara Tergugat–I
dengan Tergugat–III, adalah uraian yang tidak nyambung dan bertolak
belakang dengan uraian sebelumnya, halmana melalui uraian ini jelas
membuktikan bahwasanya kedudukan dan hubungan hukum antara
Tergugat–III dengan objek tanah terperkara hanyalah bersifat kontrak
atau perjanjian, sehingga secara hukum Tergugat–III tidak dapat ditarik
sebagai pihak dalam perkara A quo (error in persona).
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi sebagaimana Tergugat I–
III kemukakan diatas, selanjutnya Tergugat I–III memohon kepada
Majelis Hakim yang Mulia, pemeriksa dan pemutus perkara perdata ini,
berkenan kiranya menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I–III
untuk seluruhnya, seraya menolak Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantklijke verklaarrd). DALAM POKOK PERKARA
- Bahwa Tergugat I-III menolak dan membantah seluruh dalil Gugatan
Penggugat yang telah diajukan dalam persidangan perkara perdata ini,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh
Tergugat I–III dalam Jawaban Pokok Perkara ini.
- Bahwa mengenai seluruh uraian sebagaimana Tergugat I–III kemukakan
dalam Eksepsi diatas, secara mutatis–mutandis menjadi satu kesatuan dan
bahagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini, dan
mohon untuk tidak mengulanginya kembali.
- Bahwa setelah Tergugat I–III membaca dan mempelajari dengan seksama
dan teliti seluruh uraian Gugatan Penggugat baik posita pada halaman 2
angka (1) s.d. angka (4) bersambung ke halaman 3 s.d halaman 7 angka (36)
hingga ke provisi dan petitum gugatan halaman 8 s.d halaman 9, adalah
uraian yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, dengan alasan
sebagai berikut :
1. Bahwa antara Tergugat-I dan Tergugat-II dengan Penggugat adalah
masih memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, halmana
Tergugat-I adalah kakak kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat-II
yang merupakan anak kandung Tergugat-I adalah bere dari Penggugat.
2. Bahwa kemudian Alm. Morgaidup Purba Siboro yang telah meninggal
dunia pada tahun 1965 dan Almh. Elem boru Saragih yang telah
meninggal dunia pada tahun 1969 adalah merupakan ayah dan ibu
kandung dari Tergugat-I dan Penggugat, serta kakek dan nenek dari
Tergugat-II, halmana Tergugat-I adalah anak yang paling besar dalam
keluarga Alm. Morgaidup Purba Siboro dan Almh. Elem boru Saragih.
3. Bahwa semasa hidup ayah dan ibu kandung dari Tergugat-I dan
Penggugat tersebut diatas, telah tinggal bersama dengan Tergugat-I dan
selaku anak perempuan satu-satunya, Tergugat-I telah memberikan
perbuatan dan pertolongan sebagai seorang anak hingga akhir hayat dari
Alm. Morgaidup Purba Siboro dan Almh. Elem boru Saragih, Tergugat-I
lah yang mengurusi orangtua tersebut.
4. Bahwa sebelum meninggal Alm. Morgaidup Purba Siboro dan Almh. Elem
boru Saragih, telah menyerahkan kepada Tergugat-I sebidang tanah yang
setempat dikenal dengan nama Juma Parkantangan, Jalan Sihoting,
Kelurahan Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun dengan luas + 12
(dua belas) rante, dengan batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ladang milik Hotmaya br.
Sipayung;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ladang milik Asron Purba /
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Sallon Purba;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ladang milikm Estionerlina
Saragih / Riahmando Saragih;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ladang milik Horasmendi
Saragih / Jln. Sihoting.
halmana penyerahan tersebut dilakukan secara lisan, dan pada waktu
penyerahan tanah dimaksud Penggugat masih tinggal bersama dengan
Tergugat-I, dikarenakan Tergugat-I adalah anak tertua (yang paling
besar), sementara Penggugat adalah anak yang paling kecil (bungsu).
5. Bahwa adapun perolehan tanah oleh Alm. Morgaidup Purba Siboro dan
Almh. Elem boru Saragih sebagaimana diuraikan diatas adalah
didasarkan pada adanya pembagian dari masyarakat pada masa itu
dikawasan Kecamatan Purba, dan oleh karena semasa hidup Alm.
Morgaidup Purba Siboro dan Almh. Elem boru Saragih telah diurus serta
dibantu oleh Tergugat–I, selanjutnya tanah sebagaimana uraian pada
angka (4) diatas diserahkan kepada Tergugat–I untuk dikerjakan dan
diusahai, yang selanjutnya disebut dengan objek tanah terperkara.
6. Bahwa semenjak objek tanah terperkara dikerjakan dan diusahai oleh
Tergugat–I, yakni sejak tahun 1960 tidak pernah mendapat keberatan
ataupun protes dari pihak manapun, termasuk dari Penggugat sendiri,
sehingga uraian Penggugat yang menyatakan bahwasanya pada tanggal
27 September 1973 objek tanah terperkara yang menjadi bagian
pewarisan Penggugat diserahkan kepada Penggugat hanyalah khayalan
dan akal–akalan dengan memutarbalikkan kejadian yang sebenarnya.
7. Bahwa adapun kejadian yang sebenarnya adalah Penggugat samasekali
tidak memiliki maupun mengusahai objek tanah terperkara sebagaimana
diuraikan diatas, halmana sejak selesai acara perkawinan Penggugat
dengan isterinya sebagaimana dalam gugatannya, pihak keluarga
Tergugat–I s.d. III samasekali bukanlah dan tidak ada membicarakan
tentang penyerahan objek tanah terperkara dimaksud kepada Penggugat.
8. Bahwa adapun yang menjadi pembicaraan keluarga setelah Penggugat
melangsungkan perkawinannya adalah mengenai pertolongan dan
bantuan dari Tergugat–I yang telah membiayai seluruh acara perkawinan
Penggugat dengan Marionah br. Saragih, serta dikuatkan dengan
Penggugat samasekali tidak memiliki tanah perladangan di Kelurahan
Tigarunggu, dan disamping itu Tergugat–I s.d Tergugat–III tidak pernah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
dan tidak ada menghalang–halangi Penggugat atas objek tanah
terperkara, dikarenakan Penggugat tidak memiliki hak atas objek tanah
terperkara.
9. Bahwa mengenai objek tanah terperkara pernah disewakan oleh
Penggugat kepada Alm. Jamauli Saragih dan istrinya yang bernama Loide
br. Purba adalah tidak berdasar dan tidak memiliki relevansi atas
substansi pokok permasalahan terhadap objek tanah terperkara,
dikarenakan hal tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dengan akta
yang authentic dan bukan dengan bercerita serta berkhayal, dikarenakan
semasa hidup Alm. Jamauli Saragih maupun isterinya Loide br. Purba,
bukanlah mengontrak objek tanah terperkara, melainkan turut bersama-
sama dengan Tergugat–I dan Tergugat–II mengerjakan objek tanah
terperkara dengan cara menanam tanaman kentang, kopi, jagung dan
sayuran yang lain.
10. Bahwa oleh karena Tergugat–I sudah semakin uzur dan menua ditambah
dengan kondisi kesehatan yang menurun, selanjutnya objek tanah
terperkara dikerjakan, diusahai dan dikuasai oleh Tergugat–II, halmana
semenjak Tergugat–II menguasai dan mengusahai objek tanah terperkara,
tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan
atas penguasaan dan pengusahaan atas objek tanah terperkara, dimana
dasar Tergugat–II menguasai dan mengusahai objek tanah terperkara
adalah penyerahan dari Tergugat–I selaku ibu kandung dari Tergugat–II,
dimana selanjutnya Tergugat–II meningkatkan dasar penguasaan dan
pengusahaan atas objek tanah terperkara sebagaimana tertuang dalam
Surat Keterangan Tanah Nomor : 593 / 239 / KTR / 2016 tanggal 12 Mei
2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kelurahan
Tigarunggu dan telah didaftar di Kantor Kecamatan Purba dengan Nomor
Register : 593 / 165 / 2016 tanggal 16 Mei 2016.
11. Bahwa selanjutnya terhadap objek tanah terperkara juga telah dikerjakan
dan diusahai oleh Tergugat–III, dengan cara telah mengontrak objek tanah
terperkara dari Tergugat–I sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian
Kontrak Ladang tanggal 2 Pebruari 2014, yang kemudian diusahai oleh
Tergugat–III dengan cara menanam tanaman jabon, halmana sejak
Tergugat–III mengerjakan dan mengusahai objek tanah terperkara
dimaksud dari tahun 2014 hingga Penggugat mengajukan gugatannya,
tidak pernah pihak lain maupun Penggugat merasa dirugikan, keberatan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
dan protes atas pengusahaan dan pengelolaan objek tanah terperkara
oleh Tergugat–III.
12. Bahwa disamping itu menurut dugaan Tergugat–III, bahwasanya
Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara A quo adalah adanya
kekhawatiran dan kecemasan dari Penggugat atas dugaan perbuatan
melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan istrinya
yang bernama Marionah br. Saragih diatas objek tanah terperkara, yakni
melakukan pengerusakan atas tanaman jabon yang ditanami oleh
Tergugat–III yang diusahai dan dikerjakan oleh Tergugat–III dikantor
Kepolisian Ressor Simalungun sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda
Penerimaan Laporan Nomor : STPL / 93 / V /2016 / SU / Simal tanggal 25
Mei 2016, halmana laporan polisi dari Tergugat–III dimaksud telah
diproses dalam tahap Penyidikan dengan status Penggugat dan isterinya
sebagai Tersangka, dan bahkan berkasnya telah dilimpahkan ke Kantor
Kejaksaan Negeri Simalungun, yang hingga sekarang masih tetap dalam
proses penyidikan.
13. Bahwa oleh karena itu, seluruh uraian Penggugat dalam perkara A quo
adalah rekayasa dan tidak dibenarkan secara hukum, dikarenakan uraian
gugatan Penggugat dimaksud tidak bias dibuktikan tanpa bukti yang
authentik, sehingga secara nyata dan jelas Penggugat sama-sekali tidak
memiliki dasar yang tepat dan benar menurut hukum untuk menyatakan
objek tanah terperkara adalah milik Penggugat.
14. Bahwa hal tersebut, selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
dalam Putusan MA No. 565 K / Sip / 1973 tertanggal 21 Agustus 1979,
yang telah mempertimbangkan : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat
diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak
penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.
15. Bahwa kemudian mengenai tuntutan provisi yang dimohonkan oleh
Penggugat juga samasekali tidak beralasan dan tidak berdasar menurut
hukum, dikarenakan sebelumnya antara Tergugat–I s.d III dengan
Penggugat telah diupayakan mediasi secara kekeluargaan oleh pihak
Kantor Kecamatan Purba, namun tidak membuahkan hasil, dan bahkan
hasil Notulen Rapat dikantor Kecamatan dimaksud yang menguraikan
bahwasanya Penggugat menguasai dan mengusahai objek tanah
terperkara sejak tahun 1969 tetapi tidak memiliki alas hak, sehingga
apabila dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menguraikan pada
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
tanggal 27 September 1973 hak pewarisan atas objek tanah terperkara,
patutlah menjadi bahan pertanyaan dan pertimbangan bagi Majelis Hakim
yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara A quo.
16. Bahwa oleh karena dengan tidak tepat dan tidak benarnya dasar hukum
Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat–I s.d Tergugat–III
dalam perkara A quo, sehingga sangat tepat dan beralasan menurut
hukum apabila Tergugat–I s.d Tergugat–III memohon kepada Majelis
Hakim yang Mulia pemeriksa dan pemutus perkara perdata ini berkenan
kiranya menolak tuntutan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat–I
s.d Tergugat–III untuk seluruhnya.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah Tergugat–I s.d
Tergugat–III kemukakan diatas, selanjutnya Tergugat–I s.d Tergugat–III
memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa dan pemutus perkara
perdata ini, berkenan kiranya menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat–I
s.d Tergugat–III untuk seluruhnya, seraya menolak Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya.
DALAM REKONPENSI
- Bahwa Tergugat–I s.d Tergugat–III semula dalam konpensi, selanjutnya
sebagai Penggugat–I s.d Penggugat–III dalam rekonpensi dan Penggugat
dalam konpensi selanjutnya sebagai Tergugat dalam rekonpensi.
- Bahwa Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k,
selanjutnya mengajukan gugat balik (rekonpensi) atas gugatan Tergugat d.r /
Penggugat d.k yang telah dimajukan dalam persidangan perkara perdata ini.-
- Bahwa mengenai seluruh uraian sebagaimana Pengugat–I s.d Penggugat–III
d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k telah kemukakan dalam Konpensi dalam
Pokok Perkara diatas, secara mutatis–mutandis menjadi satu kesatuan dan
bahagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini, mohon untuk tidak
diulangi kembali.
- Bahwa Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k
menolak dan membantah seluruh uraian gugatan Tergugat d.r / Penggugat
d.k, halmana uraian gugatan Tergugat d.r / Penggugat d.k dimaksud telah
didasarkan pada landasan hukum yang tidak jelas dan tidak dibenarkan
menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k
menguraikan hal demikian, dikarenakan semenjak objek tanah terperkara
hingga saat ini berada dalam penguasaan dan pengusahaan Pengugat–I s.d
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k, halmana selama berada
dalam penguasaan dan pengusahaan Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r /
Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan
mengajukan keberatan, halmana dalam perkara A quo termasuk Tergugat d.r
/ Penggugat d.k.
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konpensi Pokok Perkara diatas,
bahwasanya atas kekhawatiran dari Tergugat d.r / Penggugat d.k atas
perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat d.r /
Penggugat dengan istrinya yang bernama Marionah br. Saragih, yakni
melakukan pengerusakan atas tanaman jabon yang ditanami oleh Penggugat
III d.r / Tergugat–III d.k diatas objek tanah terperkara yang diusahai dan
dikerjakan oleh Penggugat III d.r / Tergugat–III d.k dikantor Kepolisian Ressor
Simalungun, halmana laporan polisi dari Penggugat III d.r / Tergugat–III d.k
telah diproses dalam tahap Penyidikan dan bahkan berkasnya telah
dilimpahkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, yang hingga sekarang
masih tetap dalam proses .
- Bahwa dikarenakan penguasaan dan pengusahaan Pengugat–I s.d
Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k atas objek tanah
terperkara adalah sah secara hukum, selanjutnya Pengugat–I s.d Penggugat–
III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k memohon kepada Majelis Hakim yang
Mulia, menyatakan dalam hukum seluruh surat yang berkaitan dan
berhubungan dengan objek tanah terperkara adalah sah dan berkekuatan
hukum.
- Bahwa lebih lanjut atas tindakan Tergugat d.r / Penggugat d.k yang
menyatakan objek tanah terperkara adalah miliknya tanpa landasan hukum
yang tepat dan tidak dibenarkan dalam hukum, sehingga dengan demikian
tindakan dari Tergugat d.r/Penggugat d.k yang mengklaim tanah terperkara
adalah miliknya, dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).
- Bahwa oleh karena hal tersebut, maka Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r /
Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia
pemeriksa dan pemutus perkara ini berkenan kiranya untuk menyatakan
perbuatan dari Tergugat d.r / Penggugat d.k adalah merupakan perbuatan
melawan hukum (onrecht matigedaad).
- Bahwa dengan dinyatakan perbuatan Tergugat d.r / Penggugat d.k
merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), telah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
menimbulkan kerugian bagi diri Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r / Tergugat–I
s.d Tergugat–III d.k sebagaimana diuraikan diatas, kemudian dengan adanya
gugatan yang diajukan oleh Tergugat d.r / Penggugat d.k yang menurut
Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k tidak
memiliki dasar hukum yang tepat dan benar serta, sehingga telah
menimbulkan kerugian yang dialami dan diderita oleh Pengugat–I s.d
Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k baik secara materiil
maupun moril.
- Bahwa adapun kerugian materil yang dialami dan diderita oleh Pengugat–I
s.d Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k sebesar Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Tergugat d.r / Penggugat d.k, dan kemudian guna untuk
mempertahankan kepentingan hukum atas objek tanah yang diperkarakan,
Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k telah
mengontrak / membayar jasa ahli hukum / kantor Pengacara sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan adapun kerugian moril tidak dapat
dinilai dengan nilai mata uang, namun guna memudahkan perhitungannya
adalah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila
Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k memohon kepada Majelis Hakim yang
Mulia, berkenan kiranya menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk
membayar ganti kerugian secara materil dan moril sebesar Rp 510.000.000,-
(lima ratus sepuluh juta delapan ratus rupiah) kepada Pengugat I, II d.r /
Tergugat VIII, IX d.k secara tunai dan sekaligus, sejak putusan dalam perkara
ini dibacakan.
- Bahwa guna mencegah Tergugat d.r / Penggugat d.k tidak lalai untuk
membayar kerugian materil dan moril kepada Pengugat–I s.d Penggugat–III
d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k sebagaimana dikemukakan diatas,
sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang
Mulia menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k membayar uang paksa
(dwaangsoom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya
kepada Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k,
terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan dalam perkara ini
berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa selanjutnya, guna mencegah dan menghindari gugat balik
(rekonpensi) ini tidak nihil dan hampa, selanjutnya Pengugat–I s.d
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k memohon kepada Majelis
Hakim yang Mulia berkenan kiranya untuk meletakkan sita jaminan
(conservatoir beslagh) atas harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh
Tergugat d.r / Penggugat d.k, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak.
- Bahwa oleh karena gugat balik (rekonpensi) Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r
/ Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k telah disusun berdasarkan bukti–bukti yang
keabsahannya tidak terbantahkan oleh Tergugat d.r / Penggugat d.k, adalah
patut dan wajar menurut hukum apabila Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r /
Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia
pemeriksa dan pemutus perkara ini, berkenan kiranya menerima dan
mengabulkan gugat balik (rekonpensi) Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r /
Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k untuk seluruhnya.
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r /
Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k telah kemukakan dan sampaikan diatas,
selanjutnya bersama ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa
dan pemutus perkara ini, mengadili dengan amar berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat–I s.d Tergugat–III untuk
seluruhnya.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak–tidaknya
Menyatakan Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet onvantklijke verklaarrd ).
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
DALAM REKONPENSI
- Menerima dan Mengabulkan Gugat Balik (Rekonpensi) Pengugat–I s.d
Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k untuk seluruhnya.-
- Menyatakan perbuatan dari Tergugat d.r / Penggugat d.k adalah merupakan
Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad).
- Menyatakan objek tanah terperkara setempat dikenal dengan nama Juma
Parkantangan, Jalan Sihoting, Kelurahan Tigarunggu, Kec. Purba, Kab.
Simalungun dengan luas + 12 (dua belas) rante, dengan batas sebagai
berikut:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah ladang milik Hotmaya br.
Sipayung;
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah ladang milik Asron Purba / Sallon
Purba;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah ladang milikm Estionerlina
Saragih / Riahmando Saragih;
- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah ladang milik Horasmendi Saragih
/ Jln. Sihoting
Adalah Hak Milik dan Kepunyaan Penggugat I, II d.r / Tergugat I, II d.k
- Menyatakan seluruh surat yang berkaitan dan berhubungan dengan objek
tanah terperkara yang dimiliki oleh Penggugat–I, II d.r / Tergugat–I, II d.k
adalah sah dan berkekuatan menurut hukum.
- Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k untuk menyerahkan objek tanah
terperkara kepada Penggugat–I, II d.r / Tergugat–I, II d.k untuk secara bebas
dikuasai dan diusahai oleh Penggugat–I, II d.r / Tergugat–I, II d.k.
- Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k untuk membayar ganti rugi secara
materil dan moril sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)
kepada Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k
secara tunai dan sekaligus, sejak putusan dalam perkara ini dibacakan
hingga berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k untuk membayar uang uang paksa
(dwaangsoom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya
kepada Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d Tergugat–III d.k,
terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan dalam perkara ini
berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslagh) yang
diletakkan dalam perkara perdata ini.
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun upaya banding,
kasasi maupun perlawanan (verzet). DALAM KONPENSI dan REKONPENSI
- Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam persidangan perkara perdata ini.
Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, pemeriksa dan pemutus dalam perkara
ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang
seadil–adilnya (Ex Aequo et Bono);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 April 2017
Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Sim atas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut ; DALAM PROVISI
- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ; DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.-
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. DALAM REKONPENSI
- Mengabulkan Gugatan Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d
Tergugat–III d.k untuk sebahagian.
- Menyatakan perbuatan dari Tergugat d.r / Penggugat d.k adalah merupakan
Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad).
- Menyatakan objek tanah terperkara setempat dikenal dengan nama Juma
Parkantangan, Jalan Sihoting, Kelurahan Tigarunggu, Kec. Purba, Kab.
Simalungun dengan luas + 12 (dua belas) rante, dengan batas sebagai
berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan : tanah ladang milik Hotmaya br.
Sipayung;
Sebelah Barat berbatas dengan : tanah ladang milik Asron Purba / Sallon
Purba;
Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah ladang milikm Estionerlina
Saragih / Riahmando Saragih;
Sebelah Utara berbatas dengan : tanah ladang milik Horasmendi Saragih
/ Jln. Sihoting
Adalah Hak Milik dan Kepunyaan Penggugat I, II d.r / Tergugat I, II d.k
- Menyatakan seluruh surat yang berkaitan dan berhubungan dengan objek
tanah terperkara yang dimiliki oleh Penggugat–I, II d.r / Tergugat–I, II d.k
adalah sah dan berkekuatan menurut hukum.
- Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k untuk menyerahkan objek tanah
terperkara kepada Penggugat–I, II d.r / Tergugat–I, II d.k untuk secara bebas
dikuasai dan diusahai oleh Penggugat–I, II d.r / Tergugat–I, II d.k.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
- Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k untuk membayar uang uang paksa
(dwaangsoom) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per
bulannya kepada Pengugat–I s.d Penggugat–III d.r / Tergugat–I s.d
Tergugat–III d.k, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan dalam
perkara ini berkekuatan hukum tetap.
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
- Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara
yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini berjumlah Rp.
2.936.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
Membaca Risalah pemberitahuan putusan No.90/Pdt.G/2016/PN.Sim
tanggal 18 April 2017 kepada Penggugat pada tanggal 4 Mei 2017, kepada
Tergugat I,II,III pada tanggal 9 Mei 2017 dan kepada Tergugat IV pada tanggal
21 April 2017 ;
Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Mei
2017 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang
diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 April 2017 Nomor
90/Pdt.G/2016/PN.Sim untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat
banding ;
Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan
bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 permohonan banding tersebut telah
diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat-I,
II, III /Terbanding-I,II,III dan pada tanggal 22 Mei 2017 kepada Tergugat IV/Turut
Terbanding ;
Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/
Pembanding tanggal 6 Juni 2017 dan surat memori banding tersebut telah
diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat-I, II, III/Terbanding-I,
II, III pada tanggal 22 Juni 2017 dan kepada Tergugat IV/Turut Terbanding pada
tanggal 9 Juni 2017 ;
Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat-I, II,
III/Terbanding-I,II,III tanggal 5 Juli 2017 dan surat kontra memori banding
tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 12 Julki
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
2017 kepada pihak Penggugat/Pembanding, pada tanggal 24 Juli 2017 kepada
Tergugat-IV/Turut Terbanding ;
Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)
Nomor 90/Pdt.G/2016/Simalungun telah memberi kesempatan kepada pihak
Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Juni 2017, kepada Tergugat-I,
II,III/Terbanding-I, II, III pada tanggal 22 Juni 2017 dan kepada Tergugat-IV/Turut
Terbanding pada tanggal 22 Mei 2017 untuk mempelajari berkas perkara
Dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam waktu 14 (empat belas)
hari terhitung sejak pemberitahuan diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah
memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penggugat/Pembanding
serta Kontra memori Banding dari Tergugat-I,II,III/Terbanding-I,II,III, akan
mempertimbangkan sebagamana dibawah ini; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
I. Tentang Fakta Yang Terungkap di Persidangan Bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan pembuktian dalam perkara ini maka fakta
yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Objek Perkara a quo adalah sebagaimana dalil gugatan
Pembanding (semula Penggugat) yaitu: sebidang tanah seluas ±12 (dua
belas) rante yang setempat dikenal dengan nama Juma Parkantangan,
Jalan Sihoting, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten
Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut :
o Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Hotmaya Br. Sipayung;
o Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Asron Purba/ Sallon
Purba;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
o Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Estionerlina Saragih/
Riamando JR. Saragih;
o Sebelah Utara berbatasan dengan Perladangan Horasmendi Saragih/
Jalan Sihoting;
Hal mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya
halaman 51 paragraf 2 yang menyatakan : “Menimbang, bahwa pada hari
Jumat tanggal 27 Januari 2017 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas
objek perkara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang
menjelaskan tentang luas dan batas-batas objek perkara menurut
Penggugat dan Para Tergugat dan pada pokoknya para pihak sepakat
tentang objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat sama dengan yang
dimaksud oleh Para Tergugat, sebagaimana terlampir dalam berkas
perkara ini;” dan juga bersesuian dengan keterangan saksi-saksi yang
dimajukan oleh Pembanding yaitu:
- saksi BORNASIUS SIBORO tentang letak, luas Objek perkara ±12
rante;
- saksi JAWAMEN SARAGIH tentang letak, luas Objek perkara ±12 rante;
- saksi ASRON PURBA alias SALLON PURBA tentang luas Objek
perkara ±12 rante dan batas-batas;
- saksi BINNER PURBA tentang letak, luas Objek perkara ±12 rante; dan
- saksi RIAMANDO JR SARAGIH tentang luas Objek perkara ±12 rante
dan batas-batas;
2. Bahwa Pembanding (semula Penggugat) adalah Saudara Laki-laki dari
Terbanding I (semula Tergugat I) yang merupakan anak dari Alm.
MORGAIDUP PURBA SIBORO dan Almh. ELEM boru SARAGIH;
3. Bahwa objek perkara awalnya merupakan milik dari Alm. MORGAIDUP
PURBA SIBORO dan Almh. ELEM boru SARAGIH hal mana dikuatkan oleh
Terbanding I, II dan III (semula Tergugat I, II dan III) dalam jawabannya;
(vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.32/K/SIP/1971 tanggal 24
Maret 1971 dalam pertimbangannya menyatakan: “Suatu dalil yang
dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah
diakui atau tidak ada sangkalan dari pihak lain, maka dalil yang
dikemukakannya itu dianggap telah terbukti.”
Bahwa pengakuan Terbanding I, II dan III (semula Tergugat I, II dan III)
sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah suatu kebenaran yang
bersifat “otoir feit” yang artinya merupakan kebenaran yang tidak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
terbantahkan sebagaimana yang diatur oleh pasal 1925 KUHPerdata yang
menyatakan : “Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan
bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikan bukti sendiri
maupun perantara seseorang yang dikuasakan khusus untuk itu“;
Bahwa fakta ini ternyata telah tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-
saksi yang dimajukan oleh Terbanding I, II dan III (semula Tergugat I, II dan
III) yaitu:
- saksi ARDIN HUTABARAT yang menyatakan objek perkara tidak
pernah dikuasai / diusahai oleh MORGAIDUP PURBA (Putusan
halaman 34);
- saksi HORAS MENDI SARAGIH yang menyatakan pemilik objek
perkara adalah IDAM SARAGIH (Suami Terbanding I) yang dibeli dari
JAKOB SARAGIH (Putusan halaman 36);
- saksi SARMAN PURBA yang menyatakan IDAM SARAGIH (Suami
Terbanding I) mendapat objek perkara dari orangtuanya (Putusan
halaman 37),
yang mana pula keterangan Saksi-saksi tersebut dijadikan dasar
Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Rekonvensi Terbanding I, II dan
III (semula Tergugat I, II dan III);
Bahwa dari bukti/pengakuan Terbanding I, II dan III (semula Tergugat I, II
dan III) objek perkara adalah benar awalnya merupakan milik dari Alm.
MORGAIDUP PURBA SIBORO dan Almh. ELEM boru SARAGIH dan
bukanlah diawali milik IDAM SARAGIH (Suami Terbanding I) dan ataupun
orangtua IDAM SARAGIH (Suami Terbanding I);
II.Tentang Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri;
Bahwa Pengadilan Negeri telah menolak gugatan Konpensi Pembanding
(semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dan mengabulkan gugatan
Rekonpensi Terbanding I, II, III (semula Tergugat I, II, III d.k./Penggugat I,
II, III d.r)
Bahwa Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) akan
menyampaikan hal-hal yang menurut Pembanding (semula Penggugat
d.k./Tergugat d.r.) apakah Pertimbangan Pengadilan Negeri dalam
Putusannya sudah benar menerapkan hukum atau tidak sebagai berikut:
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
- Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri telah diperbuat dengan
sesuai hukum yang berlaku dan Pembanding sependapat terhadap
pertimbangan Pengadilan Negeri yang menolak Eksepsi Para
Pembanding (Para Tergugat) untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Pengadilan Negeri telah menolak gugatan Konpensi
Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) sebagaimana
pertimbangan Pengadilan Negeri Halaman 55 paragraf 2 yang
menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat
membuktikan petitumnya sendiri, maka beralasan untuk menolak
petitum ke-3 Penggugat;” dan pertimbangan Halaman 55 paragraf 3
yang menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3
Penggugat adalah dasar dari pengajuan gugatan Penggugat, dan
petitum tersebut telah ditolak, maka terhadap petitum ke-4, ke-5, ke-6,
ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13 dan ke-14 haruslah
dinyatakan ditolak;”
Bahwa dasar Pengadilan Negeri menolak Petitum Pembanding
(semula Penggugat) adalah berdasarkan:
1) Pertimbangan Pengadilan Negeri Halaman 53 paragraf 2 yang
menyatakan : Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat yaitu Saksi BORNASIUS SIBORO, Saksi JAWAMEN
SARAGIH, Saksi ASRON PURBA, Saksi BINNER PURBA dan Saksi
RIAMANDO JR. SARAGIH yang masing-masing telah memberikan
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan kalau
mereka mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah
merupakan anak dari Morgaidup Purba Siboro, demikian pula
mengenai tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan
Tergugat adalah tanah seluas ± 12 rante yang terletak di Jalan
Sihoting, Juma Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu,
Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, dimana pengetahuan
mereka mengenai keberadaan tanah yang menjadi objek perkara ini
berbeda-beda, antara lain Saksi BORNASIUS SIBORO mengatakan
bahwa Penggugat mengusahai tanah tersebut sejak tahun 1973 dan
ikut hadir pada saat tanah tersebut diserahkan/ diwariskan kepada
Penggugat, akan tetapi Saksi JAWAMEN SARAGIH yang orangtuanya
pernah berladang didekat tanah sengketa melihat bahwa yang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
mengerjakan tanah tersebut pada waktu itu adalah MORGAIDUP
PURBA SIBORO dan isterinya ELEM boru SARAGIH akan tetapi tidak
tahu apakah tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat atau tidak,
sedangkan Saksi ASRON PURBA berladang didekat tanah sengketa
sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang akan tetapi tidak
mengetahui siapa yang membangun gubuk diatas tanah tersebut,
sedangkan Saksi BINNER PURBA terakhir kali melihat tanah tersebut
sekitar tahun 1963 dan melihat MORGAIDUP PURBA mengangon
kuda sambil mengerjakan tanah tersebut, terhadap Saksi RIAMANDO
JR. SARAGIH ikut berladang dengan orangtuanya sejak kecil akan
tetapi baru benar-benar mengusahai tanah didekat objek perkara
setelah menikah sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, dimana
cerita mengenai MORGAIDUP PURBA SIBORO hanya didengar dari
orangtuanya; dan
Pertimbangan Pengadilan Negeri Halaman 54 paragraf 1 yang
menyatakan: Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas
hanya 1 (satu) orang yang mengetahui tanah sengketa tersebut telah
diserahkan dari MORGAIDUP PURBA SIBORO kepada Penggugat
yaitu Saksi BORNASIUS SIBORO sedangkan 4 (empat) orang Saksi
lainnya tidak mengetahui, hanya mengetahui tanah ± 12 rante tersebut
pernah dikuasai oleh JAMAULI SARAGIH. Dengan demikian kesaksian
tersebut tidak saling mendukung dan tidak bersesuaian satu dengan
yang lainnya oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-
Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai bukti Saksi yang
mempunyai kekuatan hukum;
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah diperbuat dengan
tidak cermat dalam menilai Bukti Surat dan Saksi yang dimajukan
oleh Pembanding (semula Penggugat);
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan:
“….Saksi BORNASIUS SIBORO mengatakan bahwa Penggugat
mengusahai tanah tersebut sejak tahun 1973 dan ikut hadir pada
saat tanah tersebut diserahkan/ diwariskan kepada Penggugat…” adalah bersesuaian dengan dalil Pembanding (semula
Penggugat) yang menyatakan bahwasanya Pembanding (semula
Penggugat) memperoleh objek perkara dilakukan secara adat
yang mana saat itu dihaditi oleh saksi BORNASIUS SIBORO;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan: “…. Saksi JAWAMEN SARAGIH yang orangtuanya pernah berladang
didekat tanah sengketa melihat bahwa yang mengerjakan tanah
tersebut pada waktu itu adalah MORGAIDUP PURBA SIBORO
dan isterinya ELEM boru SARAGIH akan tetapi tidak tahu
apakah tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat atau
tidak…” akan tetapi Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan
keterangan Saksi JAWAMEN SARAGIH (sebagaimana dalam
Putusan) yang menyatakan “Bahwa Tukang Purba Siboro
mengusahai/mengerjakan tanah sengketa sejak orangtuanya
meninggal dengan menanami jagung dan kopi” (halaman 31) yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan SAKSI BORNASIUS SIBORO,
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan: “….
Saksi ASRON PURBA berladang didekat tanah sengketa sejak
tahun 1984 sampai dengan sekarang akan tetapi tidak
mengetahui siapa yang membangun gubuk diatas tanah
tersebut…” juga diperbuat dengan keliru karena tidak
mempertimbangkan keterangan saksi (sebagaimana dalam
Putusan) yang menyatakan: “Bahwa yang mengusahai tanah
sengketa adalah Penggugat dan isterinya dengan menanam padi
dan jagung...” (halaman 31) yang mana keterangan tersebut
bersesuaian dengan saksi BORNASIUS SIBORO dan saksi
JAWAMEN SARAGIH, dan juga keterangan Saksi ASRON
PURBA alias SALLONJ PURBA yang menyatakan: “Bahwa
tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa”,
“Bahwa selain Penggugat yang pernah mengusahai tanah
sengketa adalah JAMAULI SARAGIH dengan isterinya br. Purba
dengan cara menyewa”, “Bahwa Jamauli Saragih menyewa
tanah tersebut dari Penggugat” hal mana sesuai dengan dalil
gugatan Pembanding (semula Penggugat);
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan:
“….sedangkan Saksi BINNER PURBA terakhir kali melihat tanah
tersebut sekitar tahun 1963 dan melihat MORGAIDUP PURBA
mengangon kuda sambil mengerjakan tanah tersebut …” adalah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
keterangan saksi yang menunjukkan bahwasanya asal-usul
objek perkara merupakan milik dari alm.MORGAIDUP PURBA;
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan:
“….terhadap Saksi RIAMANDO JR. SARAGIH ikut berladang
dengan orangtuanya sejak kecil akan tetapi baru benar-benar
mengusahai tanah didekat objek perkara setelah menikah sejak
tahun 1997 sampai dengan sekarang, dimana cerita mengenai
MORGAIDUP PURBA SIBORO hanya didengar dari
orangtuanya…” adalah benar-benar diperbuat dengan tidak
cermat karena dalam Putusan Pengadilan negeri pada
keterangan saksi tersebut jelas tidak ada satupun kalimat baik
langsung atau tidak langsung yang menyebutkan “dimana cerita
mengenai MORGAIDUP PURBA SIBORO hanya didengar dari
orangtuanya”
Bahwa keterangan saksi-saksi yang dimajukan Pembanding
yang mana nyata-nyata adalah masyarakat yang tinggal dan
mengusahai tanah yang berdekatan dengan objek perkara
bahkan merupakan batas langsung ternyata tidak
dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Negeri dan
sebatas menyatakan dimana pengetahuan mereka mengenai
keberadaan tanah yang menjadi objek perkara ini berbeda-beda sedangkan sebagaimana uraian Pembanding di atas jelas
Pengadilan Negeri telah keliru dalam menilai keterangan saksi-
saksi yang jelas tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri;
2) Pertimbangan Pengadilan Negeri Halaman 54 paragraf 2 yang
menyatakan: Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat
I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Saksi ARDIN HUTABARAT, Saksi
HORAS MENDI SARAGIH dan Saksi SARMAN PURBA yang masing-
masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan kalau mereka mengetahui bahwa Penggugat dan
Tergugat I adalah merupakan anak dari MORGAIDUP PURBA
SIBORO, demikian pula mengenai tanah yang menjadi sengketa
antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah seluas ± 12 rante yang
terletak di Jalan Sihoting, Juma Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan
Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, dimana
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
pengetahuan mereka mengenai keberadaan tanah yang menjadi objek
perkara ini antara lain Saksi ARDIN HUTABARAT bekerja menjadi
tukang traktor tanah sejak tahun 1970 yang sering mentraktor tanah
yang menjadi objek sengketa sebelum ditanami, dimana
sepengetahuan saksi bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tergugat I,
oleh karena Tergugat I yang selalu meminta saksi untuk mentraktor
tanah tersebut untuk kemudian membayar upah saksi dan mengusahai
tanah tersebut, hal ini sejalan dengan keterangan Saksi HORAS
MENDI SARAGIH yang mengatakan saksi mempunyai ladang yang
dekat dengan objek sengketa, sejak kecil saksi sering ikut ke ladang
dan sejak tahun 1990 saksi rutin ke ladang setiap sore setelah pulang
kantor, dimana saksi melihat bahwa yang mengusahai tanah sengketa
tersebut adalah Tergugat I yang mana tanah tersebut dapat dikerjakan
oleh Tergugat I karena berasal dari pembelian yang dilakukan oleh
IDAM SARAGIH yang merupakan suami dari Tergugat I dari JAKOB
SARAGIH, sedangkan terhadap Saksi SARMAN PURBA yang sejak
tahun 1980 sampai dengan tahun 2004 bekerja sebagai pengutip Pajak
Bumi dan Bangunan (dahulu Ipeda) yang mana atas tanah objek
perkara tersebut tercatat atas nama IDAM SARAGIH yang mana
setelah sekitar tahun 2004 pajak atas tanah terperkara atas nama isteri
IDAM SARAGIH (Tergugat I);
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah diperbuat dengan
tidak cermat dalam menilai Bukti Surat dan Saksi yang dimajukan
oleh Terbanding I, II, III (semula Tergugat I, II, III) karena
diperbuat berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak ada
bersesuaian satu dengan yang lainnya tentang dasar
kepemilikan Terbanding I (Tergugat I) atas objek perkara;
Bahwa Saksi ARDIN HUTABARAT: tidak ada menerangkan
dasar kepemilikan Terbanding I (semula Tergugat I) karena
hanya menerangkan yang pada pokoknya adalah sering
mentraktor tanah yang menjadi objek sengketa, dan Tergugat I
d.k/ Penggugat I d.r. yang selalu meminta saksi untuk mentraktor
tanah tersebut untuk kemudian membayar upah saksi dan
mengusahai tanah tersebut dan yang menyatakan objek perkara
tidak pernah dikuasai / diusahai oleh MORGAIDUP PURBA;
Bahwa Saksi HORAS MENDI SARAGIH, pada pokoknya
menyatakan bahwasanya objek perkara berasal dari pembelian
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
yang dilakukan oleh IDAM SARAGIH (suami dari Terbanding I
(semula Tergugat I)
Bahwa Saksi SARMAN PURBA pada pokoknya menyatakan
bahwasanya objek perkara tercatat atas nama IDAM SARAGIH (suami dari Terbanding I (semula Tergugat I) dan IDAM
SARAGIH (suami dari Terbanding I (semula Tergugat I)
mendapat tanah tersebut dari orangtuanya;
Bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah
bertentangan dengan bukti Surat yang dimajukan Terbanding I,
II, III (semula Tergugat I, II, III dk./Penggugat I, II, dr) yaitu Bukti T.I, II, III-3 i.c.Surat Penyerahan Hak Milik dari Terbanding I
(semula Tergugat I) kepada Terbanding II (semula Tergugat II)
atas objek pekara a quo jelas menyebutkan bahwasanya
Terbanding I (semula Tergugat I) mendapat bagian warisan yang
jika dikaitkan dengan dalil jawaban Terbanding I, II, III (semula
Tergugat I, II, III) dan juga yang merupakan fakta hukum
sebagaimana yang diuraikan di atas dalam memori Banding
Pembanding bahwasanya objek perkara awalnya merupakan
milik dari Alm. MORGAIDUP PURBA SIBORO dan Almh. ELEM
boru SARAGIH maka dengan demikian jikalaupun benar –quad
non- objek perkara diperoleh Terbanding I (semula Tergugat I)
dari warisan Alm. MORGAIDUP PURBA SIBORO dan Almh.
ELEM boru SARAGIH akan tetapi ternyata telah bertentangan
dengan keterangan saksi Terbanding I, II dan III (semula
Tergugat I, II dan III) yaitu saksi ARDIN HUTABARAT yang
menyatakan objek perkara tidak pernah dikuasai / diusahai oleh
MORGAIDUP PURBA (Putusan halaman 34), saksi HORAS
MENDI SARAGIH yang menyatakan pemilik objek perkara
adalah IDAM SARAGIH (Suami Terbanding I) yang dibeli dari
JAKOB SARAGIH (Putusan halaman 36) , saksi SARMAN
PURBA yang menyatakan IDAM SARAGIH (Suami Terbanding I)
mendapat objek perkara dari orangtuanya (Putusan halaman 37);
Bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi yang tidak
bersesuaian dengan bukti yang dimajukan oleh Terbanding I, II,
III (semula Tergugat I, II, III) maka dapatlah disimpulkan
bahwasanya Bukti Surat T-I,II,III-3 diduga direkayasa dan atau
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
keterangan saksi-saksi tersebut tidak didasarkan
pengetahuannya sendiri (niet met redenen van wetenschap
omkleed) sehingga patut untuuk dikesampingkan; (vide
Jurisprudensi MARI No. 12 K/SIP/1973 tanggal 12 Desember
1974 yang dalam pertimbangannya menyatakan: “Kesaksian
saksi yang menerangkan adanya pemindahan hak milik atas
tanah tapi tidak menjelaskan asal usul serta sebab-sebab
pemindahan hak itu,tidak menolong menjelaskan adanya hak
milik pada seseorang”. Jurisprudensi MARI No. 751 K/SIP/1973
tanggal 4 Pebruari 1976 yang dalam pertimbangannya
menyatakan: “Keterangan saksi-saksi yang tidak didasarkan
pengetahuannya sendiri (niet met redenen van wetenschap
omkleed) harus dikesampingkan. Dan Jurisprudensi MARI No.
858 K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang dalam
pertimbangannya menyatakan: “Keterangan-keterangan saksi
yang hanya mengetahui tentang barang-barang sengketa dan
tidak disertai dengan pengetahuan asal usul tanah dari barang
sengketa (niet met redenen van wetenschap omkleed ) tidak
dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna.”
3) Pertimbangan Pengadilan Negeri Halaman 55 paragraf 1 yang
menyatakan: Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-6, P-7, P-
8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 telah ternyata bukti ini tidak
saling mendukung dan tidak bersesuaian dengan bukti keterangan
Saksi-Saksi yang diperiksa di persidangan dibawah sumpah sehingga
Majelis Hakim berpendapat tidak memenuhi syarat formil maupun
materiil sebagai bukti (vide pasal 170 HIR, 307 R.B.g, pasal 1906 KUH
Perdata). Selain itu bukti ini hanya pernyataan sepihak yang oleh ilmu
pengetahuan hukum kekuatan pembuktiannya sama dengan
testimonium de auditu maka bukti ini harus dikesampingkan dan tidak
dapat diterima sebagai bukti (inadmissible). Dengan demikian bukti ini
tidak menerangkan Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah
perladangan seluas ± 12 rante yang terletak di Jalan Sihoting, Juma
Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba,
Kabupaten Simalungun yang didalilkan oleh Penggugat;
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah diperbuat dengan
tidak cermat dalam menilai Bukti Surat yang dimajukan oleh
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Pembanding (semula Penggugat) karena Bukti P-7, Bukti P-8,
Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13 dan
Bukti P-14 adalah fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya
dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti (vide
Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, 14 April
1976 dalam pertimbangannya menyatakan: “Fotocopy yang
dapat dipertimbangkan sebagai bukti, adalah fotocopy yang telah
disesuaikan dengan Aslinya”);
Bahwa Bukti P-7, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-
14 merupakan bukti yang sempurna karena yang membuat Surat
Pernyataan i.c. Bukti Bukti P-7, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11,
dan Bukti P-14 dengan memberikan kesaksian yang diberikan di
bawah sumpah di persidangan yaitu Bukti P-7 dikuatkan dengan
keterangan saksi BORNASIUS SIBORO, Bukti P-9 dikuatkan
dengan keterangan saksi JAWAMEN SARAGIH, Bukti P-10
dikuatkan dengan keterangan saksi BINNER PURBA, Bukti P-11
dikuatkan dengan keterangan saksi ASRON PURBA, Bukti P-14
dikuatkan dengan keterangan saksi RIAMANDO JR SARAGIH;
(vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.204 K/Sip/1973
tanggal 11 Juli 1973 dalam pertimbangannya menyatakan:
“Surat-surat bukti yang tidak menyebutkan tentang apa yang
didalilkan oleh yang mengajukannya,tidak dapat digunakan
sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan.” Dan Jurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 3428 K /PDT/1985 tanggal 5 Februari
1990 dalam pertimbangannya menyatakan: “Surat bukti yang
hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak
disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan
dibawah sumpah di muka pengadilan.”);
Bahwa keterangan saksi-saksi yang dimajukan Pembanding
(semula Penggugat) yaitu saksi BORNASIUS SIBORO, saksi
JAWAMEN SARAGIH, saksi BINNER PURBA, saksi ASRON
PURBA, saksi RIAMANDO JR SARAGIH merupakan Bukti yang
sempurna menguatkan dalil Pembanding (semula Penggugat)
karena diberikan di bawah sumpah depan persidangan dan
menerangkan apa yang dialami langsung oleh para saksi
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak / bukan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
testimonium de auditu yang mana pula jelas dalam Putusan
Pengadilan Negeri tidak ada satupun keterangan saksi-saksi
tersebut yang menyatakan mendengar dari orang lain sehingga
Pengadilan Negeri keliru dalam menilai bukti surat dan saksi
Pembanding (d.h Penggugat) sebagai kesaksian yang
dipersamakan dengan testimonium de auditu;
Bahwa juga Bukti P-8 yaitu Surat Pernyataan atas nama Loide
Rospita Purba, Bukti P-12 yaitu Surat Pernyataan atas nama
Hotmaya Br. Sipayung dan Bukti P-13 Surat Pernyataan atas
nama Estionerlina Saragih dapat dinilai sebagai bukti karena
merupakan fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya di
persidangan dan juga bersesuaian dengan Bukti Surat P-7, P-9,
P-10, P-11, P-14 dan keterangan saksi-saksi yang dimajukan
oleh Pembanding (semula Penggugat) yang membuat Surat
Pernyataan i.c. Bukti Surat P-7, P-9, P-10, P-11, P-14 dengan
memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
2. Bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri Halaman
55 paragraf 2 yang menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena
Penggugat tidak dapat membuktikan petitumnya sendiri, maka
beralasan untuk menolak petitum ke-3 Penggugat diprbuat dengan
dasar yang tidak ermat karena Pengadilan Negeri telah salah
menerapkan hukum dalam penilaian fakta-fakta yang terungkap di
persidangan baik dari jawab jinawab dan pembuktian yang mana
ternyata Pembanding (semula Penggugat) dapat membuktikan dalil
gugatan Pembanding (semula Pernggugat) sesuai dengan hukum
yang berlaku sehinga dalah patut agar gugatan Pembanding (semula
Penggugat) untuk dikabulkan;
DALAM REKONPENSI
1. Bahwa Pengadilan Negeri telah mengabulkan gugatan Rekonpensi
Terbanding I, II, III (semula Tergugat I, II, III d.k./Penggugat I, II, III d.r)
berdasarkan:
1) Pertimbangan Pengadilan Negeri Halaman 61 paragraf 1 yang
menyatakan : Menimbang, bahwa bukti pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan memang tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan atas tanah
tetapi ketika diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang secara
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
nyata melihat Tergugat I d.k/ Penggugat I d.r, Tergugat II d.k/
Penggugat II d.r ditambah lagi dengan adanya bukti Surat Keterangan
Tanah Nomor : 593/239/KTR/2016, tanggal 12 Mei 2016 (vide bukti T.I,
II, III-4) membuktikan bahwa Tergugat I d.k/ Penggugat I d.r, Tergugat
II d.k/ Penggugat II d.r adalah pemilik dari tanah tersebut sehingga
menurut Majelis Hakim petitum 3 ini layak dan patut untuk dikabulkan;
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut diperbuat
dengan tidak cermat karena Bukti T.I, II, III-4 yaitu Surat
Keterangan Tanah Nomor : 593/239/KTR/2016, tanggal 12 Mei
2016 yang dikeluarkan oleh Terbanding IV (semula Tergugat IV)
atas objek pekara a quo jelas menyebutkan bahwasanya
Terbanding II (semula Tergugat II dk/Penggugat II d.r.)
menguasai sebidang tanah ± 12 rante warisan dari orangtua
yang bernama Elmi Purba;
Bahwa Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyatakan “Perwarisan hanya berlangsung karena kematian”,
dengan demikian Bukti T.I, II, III-4 yaitu Surat Keterangan Tanah
Nomor : 593/239/KTR/2016, tanggal 12 Mei 2016 yang
dikeluarkan oleh Terbanding IV (semula Tergugat IV) diperbuat
dengan salah karena jikalaupun benar –quad non- objek perkara
diperoleh Terbanding II (semula Tergugat II dk/Penggugat II dr)
dari Terbanding I (semula Tergugat I dk/Penggugat I dr) maka
perolehannya adalah cacat hukum karena sampai saat ini
Terbanding I (semula Tergugat I dk/Penggugat I dr) masih hidup
sehingga menurut hukum dan logika tidak mungkin orang yang
hidup meninggalkan warisan;
Bahwa Bukti T.I, II, III-4 ternyata tidak didaftar dan
ditandatangani oleh Camat Purba hal ini menunjukkan
bahwasanya Bukti T.I, II, III-4 dikeluarkan dengan tidak menaati
asas-asas pemerintahan yang baik dan juga Saksi-saksi yang
membubuhkan tanda tangannya telah mencabut tanda tangan
sebagaimana Bukti P-11 yang dikuatkan keterangan saksi
SALON PURBA dan Bukti P-8 yaitu Surat Pernyataan atas nama
Loide Rospita Purba, Bukti P-12 yaitu Surat Pernyataan atas
nama Hotmaya Br. Sipayung, sedangkan Saksi HORAS MENDI
SARAGIH yang membubuhkan tanda tangannya telah ternyata
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
tidak sesuai dengan keterangannya di persidangan yang
menyatakan objek perkara diperoleh IDAM SARAGIH (Suami
Terbanding I) dari JAKOB SARAGIH, sedangkan dasar
penerbitan Bukti T.I, II, III-4 adalah Bukti T.I, II, III-3 yang
menerangkan jikalaupun benar –quad non- objek perkara
diperoleh Terbanding I (semula Penggugat I d.r./Tergugat I d.k.)
dari warisan orangtuanya alm.MORGAIDUP PURBA;
2) Pertimbangan Pengadilan Negeri Halaman 60 paragraf 1 yang
menyatakan: Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan bukti
T.I, II, III-1 berupa Surat Pernyataan/ Penguasaan, T.I, II, III-2 berupa
Surat Perjanjian Kontrak Ladang, T.I, II, III-3 berupa Surat Penyerahan
Hak Milik, T.I, II, III-4 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor :
593/239/KTR/2016, tanggal 12 Mei 2016 dan T.I, II, III-5 berupa
Notulen Rapat serta Keterangan Saksi ARDIN HUTABARAT, Saksi
HORAS MENDI SARAGIH dan Saksi SARMAN PURBA yang masing-
masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan kalau mereka mengetahui bahwa Tergugat d.r. /
Penggugat d.k. dan Tergugat I d.k./ Penggugat I d.r. adalah merupakan
anak dari MORGAIDUP PURBA SIBORO, demikian pula mengenai
tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat d.k./ Tergugat d.r. dan
Tergugat d.k./ Penggugat d.r. adalah tanah seluas ± 12 rante yang
terletak di Jalan Sihoting, Juma Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan
Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, dimana
pengetahuan mereka mengenai keberadaan tanah yang menjadi objek
perkara ini antara lain Saksi ARDIN HUTABARAT bekerja menjadi
tukang traktor tanah sejak tahun 1970 yang sering mentraktor tanah
yang menjadi objek sengketa sebelum ditanami, dimana
sepengetahuan saksi bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tergugat I
d.k/ Penggugat I d.r. oleh karena Tergugat I d.k/ Penggugat I d.r. yang
selalu meminta saksi untuk mentraktor tanah tersebut untuk kemudian
membayar upah saksi dan mengusahai tanah tersebut, hal ini sejalan
dengan keterangan Saksi HORAS MENDI SARAGIH yang
mengatakan saksi mempunyai ladang yang dekat dengan objek
sengketa, sejak kecil saksi sering ikut ke ladang dan sejak tahun 1990
saksi rutin ke ladang setiap sore setelah pulang kantor, dimana saksi
melihat bahwa yang mengusahai tanah sengketa tersebut adalah
Tergugat I d.k/ Penggugat I d.r yang mana tanah tersebut dapat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
dikerjakan oleh Tergugat I d.k./ Penggugat I d.r. karena berasal dari
pembelian yang dilakukan oleh IDAM SARAGIH yang merupakan
suami dari Tergugat I d.k./ Penggugat I d.r. dari JAKOB SARAGIH,
sedangkan terhadap Saksi SARMAN PURBA yang sejak tahun 1980
sampai dengan tahun 2004 bekerja sebagai pengutip Pajak Bumi dan
Bangunan (dahulu Ipeda) yang mana atas tanah objek perkara
tersebut tercatat atas nama IDAM SARAGIH yang mana setelah
sekitar tahun 2004 Pajak atas nama terperkara atas nama isteri IDAM
SARAGIH (Tergugat I d.k/ Penggugat I d.r);
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut diperbuat
dengan tidak cermat dalam menilai Bukti Surat dan Saksi yang
dimajukan oleh Terbanding I, II, III (semula Tergugat I, II, III
d.k./Penggugat I, II, III d.r.) karena diperbuat berdasarkan
keterangan saksi-saksi yang tidak ada bersesuaian satu dengan
yang lainnya tentang dasar kepemilikan Terbanding I (semula
Tergugat I d.k./Penggugat d.r.) atas objek perkara;
Bahwa Saksi ARDIN HUTABARAT: tidak ada menerangkan
dasar kepemilikan Terbanding I (semula Tergugat I
d.k./Penggugat I d.r.) karena hanya menerangkan yang pada
pokoknya adalah sering mentraktor tanah yang menjadi objek
sengketa, dan Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I
d.r.) yang selalu meminta saksi untuk mentraktor tanah tersebut
untuk kemudian membayar upah saksi dan mengusahai tanah
tersebut dan yang menyatakan objek perkara tidak pernah
dikuasai / diusahai oleh MORGAIDUP PURBA;
Bahwa Saksi HORAS MENDI SARAGIH, pada pokoknya
menyatakan bahwasanya objek perkara berasal dari pembelian
yang dilakukan oleh IDAM SARAGIH (suami dari Terbanding I
(semula Tergugat I)
Bahwa Saksi SARMAN PURBA pada pokoknya menyatakan
bahwasanya objek perkara tercatat atas nama IDAM SARAGIH
(suami dari Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I
d.r.) dan IDAM SARAGIH mendapat tanah tersebut dari
orangtuanya;
Bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah
bertentangan dengan bukti Surat yang dimajukan Terbanding I,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
II, III (semula Tergugat I, II, III dk./Penggugat I, II, dr) yaitu Bukti T.I, II, III-3 i.c.Surat Penyerahan Hak Milik dari Terbanding I
(semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) kepada Terbanding II
(semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) atas objek pekara a
quo jelas menyebutkan bahwasanya Terbanding I (semula
Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) mendapat bagian warisan yang jika dikaitkan dengan dalil jawaban Terbanding I, II, III
(semula Tergugat I, II, III d.k./Penggugat I, II, III d.r.) dan juga
yang merupakan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di
atas dalam memori Banding Pembanding (semula Penggugat
d,k./Tergugat d.r.) bahwasanya objek perkara awalnya
merupakan milik dari Alm. MORGAIDUP PURBA SIBORO dan
Almh. ELEM boru SARAGIH maka dengan demikian jikalaupun
benar –quad non- objek perkara diperoleh Terbanding I (semula
Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dari warisan Alm. MORGAIDUP
PURBA SIBORO dan Almh. ELEM boru SARAGIH akan tetapi
ternyata telah bertentangan dengan keterangan saksi Terbanding
I, II dan III (semula Tergugat I, II dan III) yaitu saksi ARDIN HUTABARAT yang menyatakan objek perkara tidak pernah
dikuasai / diusahai oleh MORGAIDUP PURBA (Putusan
halaman 34), saksi HORAS MENDI SARAGIH yang
menyatakan pemilik objek perkara adalah IDAM SARAGIH
(Suami Terbanding I) yang dibeli dari JAKOB SARAGIH
(Putusan halaman 36) , saksi SARMAN PURBA yang
menyatakan IDAM SARAGIH (Suami Terbanding I) mendapat
objek perkara dari orangtuanya (Putusan halaman 37);
Bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi yang tidak
bersesuaian dengan bukti yang dimajukan oleh Terbanding I, II,
III (semula Tergugat I, II, III d.r./Penggugat d.r.) maka dapatlah
disimpulkan bahwasanya Bukti Surat T-I,II,III-3 diduga
direkayasa dan atau keterangan saksi-saksi tersebut tidak
didasarkan pengetahuannya sendiri (niet met redenen van
wetenschap omkleed) sehingga patut untuuk dikesampingkan;
(vide Jurisprudensi MARI No. 12 K/SIP/1973 tanggal 12 Desember 1974 yang dalam pertimbangannya menyatakan:
“Kesaksian saksi yang menerangkan adanya pemindahan hak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
milik atas tanah tapi tidak menjelaskan asal usul serta sebab-
sebab pemindahan hak itu,tidak menolong menjelaskan adanya
hak milik pada seseorang”. Jurisprudensi MARI No. 751 K/SIP/1973 tanggal 4 Pebruari 1976 yang dalam
pertimbangannya menyatakan: “Keterangan saksi-saksi yang
tidak didasarkan pengetahuannya sendiri (niet met redenen van
wetenschap omkleed) harus dikesampingkan. Dan Jurisprudensi
MARI No. 858 K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang
dalam pertimbangannya menyatakan: “Keterangan-keterangan
saksi yang hanya mengetahui tentang barang-barang sengketa
dan tidak disertai dengan pengetahuan asal usul tanah dari
barang sengketa (niet met redenen van wetenschap omkleed )
tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna.”
2. Bahwa dengan demikian Terbanding I, II, III (semula Tergugat I, II, III
d.k./Penggugat I, II, III d.r) dalam perkara a quo tidak dapat
membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya atas objek perkara dan
juga didasarkan pada alas hak yang cacat hukum dan patut untuk
ditolak seluruhnya; (vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.683 K/SIP/1975 tanggal 16 Maret 1978 dalam pertimbangannya
menyatakan: “Apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil
gugatannya,maka gugatan penggugat harus ditolak.”) dan
(Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.570 K/SIP/1972 tanggal 8 Januari 1976 dalam pertimbangannya menyatakan: “……..bahwa
penggugat asal tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai harta
sengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukannya dinyatakan tidak
dapat diterima.”)
Bahwa sebagaimana dalil Penggugat II/Pembanding DALAM KONPENSI diatas
bahwa pihak yang paling berhak atas tanah terperkara adalah Penggugat-
Penggugat d.k./Tergugat-Tergugat d.r. dan diakui oleh Tergugat II d.k. dan
dikuatkan oleh saksi yang dimajukan oleh Penggugat-Penggugat d.k./Tergugat-
Tergugat d.r. dan juga Tergugat I d.k./Penggugat d.r. selaku pembeli yang
ceroboh dan tidak mempunyai itikad baik dan jual beli dilakukan oleh pihak yang
tidak berhak atas tanah terperkara dan telah bertentangan dengan hukum acara
maka Pertimbangan Pengadilan Negeri Tarutung yang mengabulkan gugatan
Penggugat d.r./Tergugat I d.k. adalah bertentangan dengan hukum dan patut
ditolak dan dikesampingkan;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, mohon
kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan:
MENGADILI
- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (semula Penggugat)
tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 90/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 18 April 2017 yang dimohonkan Banding;
M E N G A D I L I S E N D I R I
DALAM KONVENSI
DALAM PROVISI
- Mengabulkan Provisi Penggugat;
DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Pembanding (semula Penggugat) untuk
seluruhnya;
DALAM REKONVENSI
- Menolak Gugatan Terbanding I, II, III (semula Penggugat I, II, III dalam
Rekonvensi/Tergugat I, II, III dalam Konvensi) untuk seluruhnya.
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum Terbanding I, II, III (semula Penggugat I, II, III dalam
Rekonvensi/Tergugat I, II, III dalam Konvensi) untuk membayar biaya
perkara;
Menimbang, bahwa Tergugat-I, II, III/ Terbanding-I,II,III dalam kontra
memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa setelahTerbanding I, II, III membaca dan mempelajari dengan cermat
serta teliti seluruh dalil dalam Memori Banding yang diajukan oleh
Pembanding dalam perkara A quo, ternyata tidak diketemukan hal-hal baru
yang dapat melemahkan dan mematahkan serta membatalkan pertimbangan
hukum (judex factie) dan amar putusan Pengadilan Negeri Simalungun dalam
perkara Aquo, bahkan mengenai hal yang didalilkan oleh Pembanding
hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara jawab menjawab
yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Simalungun secara objektif dan fakta, berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku.
- Bahwa selanjutnya didalam Memori Bandingnya, Pembanding samasekali
tidak ada memuat dalil–dalil dan atau fakta–fakta baru yang dapat
melemahkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut, serta dalil-dalil
Memori Banding Pembanding tersebut sebelumnya pula telah
dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Simalungun dalam menjatuhkan amar putusannya.
- Bahwa apabila diteliti lebih lanjut lagi, ternyata dalil Pembanding dalam
Memori Banding tersebut telah tidak didukung oleh bukti-bukti hukum
sebagaimana dikehendaki oleh hukum acara perdata yang berlaku di
Republik Indonesia, sehingga adalah beralasan dan tepat menurut hukum,
apabila Memori Banding tersebut ditolak untuk seluruhnya atau
dikesampingkan demi hukum.
Bahwa adapun dalil-dalil yang akan dituangkan dalam Kontra Memori Banding ini
adalah sebagai berikut:
- Bahwa sebelum Terbanding I, II, III menanggapi lebih jauh Memori Banding
dari Pembanding, bahwasanya dalam Kontra Memori Banding ini perlu
menegaskan kembali apabila Terbanding I, II, III adalah tetap dengan seluruh
uraian Eksepsinya yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri
Simalungun Nomor : 90 / PDT.G / 2016 / PN.SIM tanggal 18 April 2017,
sehingga secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dan bahagian
yang tidak terpisahkan dalam Kontra Memori Banding ini, yang pada akhirnya
Terbanding I, II, III tidak akan mengulanginya kembali.
- Bahwa kemudian terhadap dalil Pembanding halaman 3 angka (I)
bersambung ke halaman 4 s.d halaman 20 bagian petitum, adalah dalil /
uraian yang tidak berdasar menurut hukum, sangat keliru, dan kesannya
sangat memaksakan kehendak serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang
authentik, sehingga sangat membingungkan khususnya bagi Terbanding I, II,
III.
- Bahwa Terbanding I, II, III menguraikan dan menyatakan demikian,
dikarenakan dalam Gugatannya terdahulu Pembanding telah dengan terang,
jelas dan lengkap menguraikan mengenai objek tanah terperkara (vide
Putusan Pengadilan Negeri Simalungu No. 90/Pdt.G/2016/PN.Sim Halaman 2
tentang Duduk Perkara angka 1 dan halaman 10 angka 3 sehingga Gugatan
dalam Konvensi Pembanding tidak beralasan secara hukum, halmana
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Gugatan Pembanding dimaksud tidak berdasarkan dengan bukti-bukti yang
sah dan meyakinkan, halmana bukti dimaksud telah dipertimbangkan dengan
sempurna dan cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama.
- Bahwa demikian pula terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh
Pembanding yakni bukti P–1 s.d P–14, P-18, tidaklah cukup untuk
membuktikan bahwasanya atas objek tanah terperkara dimaksud milik dari
Orangtua Pembanding maupun Pembanding sebagai acuan dalam
gugatannya, demikian halnya juga dengan 5 (lima) orang saksi yang
keterangannya telah didengar didepan persidangan yang telah tidak saling
bersesuaian satu dengan yang lainnya, halmana dengan tidak adanya
persesuaian keterangan saksi-saksi dimaksud tidak memenuhi syarat materiil
sebagai bukti saksi yang memiliki kekuatan hukum, sehingga apabila
dikaitkan antara bukti surat dengan keterangan saksi dari Pembanding
dimaksud tidak ada korelasi atau hubungannya untuk menegaskan adanya
keterkaitan Orangtua Pembanding maupun Pembanding dengan objek tanah
terperkara.
- Bahwa dalil Pembanding semakin jelas dan tegas tidak berdasar menurut
hukum, adalah pada saat dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (sidang
lapangan) atas objek tanah terperkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Simalungunpada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, halmana objek tanah
dimaksud sejak tahun 1960 telah dikuasai dan diusahai oleh Terbanding–I
berdasarkan Surat Pernyataan / Penguasaan tanggal 02 Januari 2014 (vide
bukti T.I,II,III–1) yang kemudian dilanjutkan oleh Terbanding–III berdasarkan
adanya Surat Perjanjian Kontrak Ladang Tanggal 2Pebruari2014 (vide bukti
T.I, II, III–2) dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor :
593/239/KTR/2016 tanggal 12 Mei 2016 (vide bukti T.I, II, III–4), sehingga
Gugatan Pembanding dalam Pokok Perkara tidak beralasan dan tidak
berdasar menurut hukum, yang pada akhirnya Putusan Pengadilan Negeri
Simalungun No. 90 / Pdt.G / 2016 / PN.Sim tanggal 18April 2017 sudah tepat
dan benar menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.
- Bahwa oleh karena Memori Banding maupun Gugatan yang diajukan oleh
Pembanding tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum, selanjutnya
Terbanding I–III memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus
perkara A quo, berkenan kiranya Menolak Memori Banding Pembanding
untuk seluruhnya, serayaMenguatkan Putusan Pengadilan Negeri
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Simalungun No. 90 / Pdt.G / 2016 / PN.Sim tanggal 18 April 2017 yang
dimohonkan Banding ini.
- Bahwa kemudian mengenai pertimbangan hukum (judex factie) dan amar
putusan Majelis Hakim atas uraian Terbanding I–III dalam Rekonpensi telah
tepat dan sudah benar serta beralasan menurut hukum, halmana terhadap
pertimbangan hukum hukum (judex factie) dan amar putusan dimaksud juga
telah diperkuat dan didukung dengan adanya bukti surat maupun saksi dalam
perkara A quo, sehingga terhadap seluruh uraian dalam Rekonpensi
sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 90
/ Pdt.G / 2016 / PN.Sim tanggal 18 April 2017 dimaksud sudah tepat,
beralasan dan berdasar menurut hukum.
- Bahwa Terbanding I, II, III menguraikan demikian dikarenakan atas objek
tanah terperkara terletak di Juma Parkantangan, Jalan Sihoting, Kelurahan
Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, seluas +12 rante (lebih kurang
dua belas), dengan batas-batas :
Sebelah Timur dengan tanah ladang milik Hotmaya br Sipayung;
Sebelah Barat dengan tanah ladang milik Asron Purba / Sallon Purba;
Sebelah Selatan dengan tanah ladang milik Estionerlina Saragih /
Riahmando Saragih;
Sebelah Utara dengan tanah ladang milik Horasmendi Saragih / Jln
Sihoting;
Hal mana objek tanah perkara dimaksud, sejak tahun 1960 telah dikuasai dan
diusahai oleh Terbanding–I berdasarkan Surat Pernyataan / Penguasaan
tanggal 02 Januari 2014 (vide bukti T.I,II,III–1),yang kemudian dilanjutkan
oleh Terbanding–III berdasarkan adanya Surat Perjanjian Kontrak Ladang
Tanggal 2Pebruari2014 (vide bukti T.I, II, III–2) serta Surat Penyerahan Hak
Milik tanggal 05 Januari 2015(vide bukti T.I, II, III–3) dan dikuatkan dengan
Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/239/KTR/2016 tanggal 12 Mei 2016
(vide bukti T.I, II, III–4), dan hingga Pembanding mengajukan Gugatannya
objek tanah terperkara secara terus–menerus dan tidak terputus tetap
dikuasai dan diusahai oleh Terbanding I, II, III, sehingga atas tanah dimaksud
adalah sah berada dalam penguasaan dan kepemilikan Terbanding I, II.-
- Bahwa oleh karena didepan persidangan pada tingkat pertama Pembanding
telah tidak dapat membuktikan dalil ataupun fakta hukum kebenaran
gugatannya, sehingga otomatisterhadap perbuatan melawan hukum menurut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Pembanding, yang dituduhkan dan dilakukan oleh Terbanding I, II, III secara
hukum tidak dapat diterapkan dan dikenakan kedalam fakta secara konkrit,
sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangan
hukum (judex factie) maupun amar putusannya yang telah menolak tuntutan
Provisi dan Gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya, seraya
mengabulkan Gugatan Penggugat I, II dalam Rekonpensi / Tergugat I, II
dalam Konpensi untuk sebahagian adalah sangat tepat dan beralasan secara
hukum.
Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana Terbanding-I s.d V paparkan
dan kemukakan diatas, selanjutnya bersama ini Terbanding-I s.d V memohon
kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara A quo, berkenan kiranya memutus dengan
amar berbunyi sebagai berikut :
M e n g a d i l i :
1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding I, II, III
untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 90 / Pdt.G /
2016 / PN.Sim tanggal 18April 2017 yang dimohonkan Banding;
3. Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
pemeriksaan di tingkat Banding.-
Atau : Apabila Majelis Hakim Tinggi Medan yang Mulia berpendapat yang lain,
dalam peradilan yang benar dan baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
Aequo et Bono).-
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya
mempertimbangkan sebagai berikut :
Dalam Konvensi :
- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi
BORNASIUS SIBORO, Saksi JAWAMEN SARAGIH, Saksi ASRON PURBA,
Saksi BINNER PURBA dan Saksi RIAMANDO JR. SARAGIH yang masing-
masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan kalau mereka mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat I
adalah merupakan anak dari MORGAIDUP PURBA SIBORO, demikian pula
mengenai tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat
adalah tanah seluas ± 12 rante yang terletak di Jalan Sihoting, Juma
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba,
Kabupaten Simalungun, dimana pengetahuan mereka mengenai keberadaan
tanah yang menjadi objek perkara ini berbeda-beda, antara lain saksi
BORNASIUS SIBORO mengatakan bahwa Pengguat mengusahai tanah
tersebut sejak tahun 1973 dan ikut hadir pada saat tanah tersebut
diserahkan/diwariskan kepada Penggugat, akan tetapi saksi JAWAMEN
SARAGIH yang orang tuanya pernah berladang didekat tanah sengketa
melihat bahwa yang mengerjakan tanah tersebut pada waktu itu adalah
MORGAIDUP PURBA SIBORO dan Isterinya ELEM boru SARAGIH akan
tetapi tidak tahu apakah tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat atau
tidak, sedangkan saksi ASRON PURBA berladang didekat tanah sengketa
sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang akan tetapi tidak mengetahui
siapa yang membangun gubuk diatas tanah tersebut, sedangkan saksi
BINNER PURBA terakhir kali melihat tanah tersebut sekitar tahun 1963 dan
melihat MORGAIDUP PURBA mengangon kuda sambil mengerjakan tanah
tersebut, terhadap saksi RIAMANDO JR. SARAGIH ikut berladang dengan
orangtuanya sejak kecil akan tetapi baru benar-benar mengusahai tanah
didekat objek perkara setelah menikah sejak tahun 1997 sampai dengan
sekarang, dimana cerita mengenai MORGAIDUP PURBA SIBORO hanya
didengar dari orangtuanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas hanya 1 (satu)
orang yang mengetahui tanah sengketa tersebut telah diserahkan dari
MORGAIDUP PURBA SIBORO kepada Penggugat yaitu Saksi BORNASIUS
SIBORO sedangkan 4 (empat) orang Saksi lainnya tidak mengetahui, hanya
mengetahui tanah ± 12 rante tersebut ernah dikuasai oleh JAMAULI
SARAGIH. Dengan demikian kesaksian tersebut tidak saling mendukung dan
tidak bersesuain satu dengan lainnya oleh karenanya Majelis Hakim menilai
keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materilil sebagai bukti
Saksi yang mempunyai kekuatan hukum;
- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II
dan Terugat III yaitu Saksi ARDIN HUTABARAT, Saksi HORAS MENDI
SARAGIH dan Saksi SARMAN PURBA yang masing-masing telah
memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
kalau mereka mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah
merupakan anak dari MORGAIDUP PURBA SIBORO, demikian pula
mengenai tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
adalah tanah seluas ± 12 rante yang terletak di Jalan Sihoting, Juma
Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba,
Kabupaten Simalungun, dimana pengetahuan mereka mengenai keberadaan
tanah yang menjadi objek perkara ini antara lain Saksi ARDIN HUTABARAT
bekerja menjadi tukang traktor tanah sejak tahun 1970 yang sering
mentraktor tanah yang menjadi objek sengketa sebelum ditanami, dimana
sepengetahuan saksi bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tergugat I, oleh
karena Tergugat I yang selalu meminta saksi untuk mentraktor tanah tersebut
untuk kemudian membayar upah saksi dan mengusahai tanah tersebut, hal
ini sejalan dengan keterangan saksi HORAS MENDI SARAGIH yang
mengatakan saksi mempunyai ladang yang dekat dengan objek sengketa,
sejak kecil saksi sering ikut ke ladang dan sejak tahun 1990 saksi rutin ke
ladang setiap sore setelah pulang kantor, dimana saksi melihat bahwa yang
mengusahai tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I yang mana tanah
tersebut dapat dikerjakan oleh Tergugat I karena berasal dari pembelian yang
dilakukan oleh IDAM SARAGIH yang merupakan suami dari Tergugat I dari
JAKOB SARAGIH, sedangkan terhadap saksi SARMAN PURBA yang sejak
tahun 1980 sampai dengan tahun 2004 bekerja sebagai pengutip Pajak Bumi
dan Bangunan (dahulu Ipeda) yang mana atas tanah objek perkara tersebut
tercatat atas nama IDAM SARAGIH yang mana setelah sekitar tahun 2004
pajak atas tanah terperkara atas nama Isteri IDAM SARAGIH (Tergugat I);
- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-
11, P-12, P-13 dan P-14 telah ternyata bukti ini tidak saling mendukung dan
tidak bersesuaian dengan bukti keterangan Saksi-Saksi yang diperiksa di
persidangan di bawah sumpah sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak
memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai bukti (vide pasal 170 HIR,
307 R.B.g, pasal 1906 KUH Perdata). Selain itu bukti ini hanya pernyataan
sepihak yang oleh ilmu pengetahuan hukum kekuatan pembuktiannya sama
dengan testimonium de auditu maka bukti ini harus dikesampingkan dan tidak
dapat diterima sebagai bukti (inadmissible). Dengan demikian bukti ini tidak
menerangkan Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah perladangan
seluas ± 12 rante yang terletak di Jalan Sihoting, Juma Parkantangan
Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten
Simalungun yang didalilkan oleh Penggugat;
Dalam Rekonvensi :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
- Menimbang bahwa Penggugat dalam Rekonpensi didalam petitum ke-3
memohon agar objek tanah terperkara setempat dikenal dengan nama Juma
Parkantangan, Jalan Sihoting, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba,
Kabupaten Simalungun dengan luas + 12 (dua belas) rante, dengan batas
sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Hotmaya br Sipayung,
Sebelah Barat berbatas dengan Perladangan Asron Purba/SalloPurba,
Sebelah Selatan berbnatas dengan Perladangan Estionerlina
Saragih/Riamondo JR.Saragih,
Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan Horasmerndi Saragih/Jalan
Sihoting.
Adalah Hak Milik dan Kepunyaan Penggugat I, II d.r / Tergugat I, II d.k;
- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti T.I,II,III-1
berupa Surat Pernyataan/Penguasaan, T.I,II,III-2 berupa Surat Perjanjian
Kontrak Ladang, T.I,II,III-3 berupa Surat Penyerahan Hak Milik, T.I,II,III-4
berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/239/KTR/2016, tanggal 12 Mei
2016 dan T.I,II,III-5 berupa Notulen Rapat serta keterangan Saksi ARDIN
HUTABARAT, Saksi HORAS MENDI SARAGIH dan Saksi SARMAN PURBA
yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan kalau mereka mengetahui bahwa Tergugat
d.r/Penggugat d.k dan Tergugat I d.k/Penggugat I d.r adalah merupakan anak
dari MORGAIDUP PURBA SIBORO, demikian pula mengenai tanah yang
menjadi sengketa antara Penggugat d.k/Tergugat d.r dan Tergugat
d.k/Penggugat d.r adalah tanah seluas ± 12 rante yang terletak di Jalan
Sihoting, Juma Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan
Purba, Kabupaten Simalungun, dimana pengetahuan mereka mengenai
keberadaan tanah yang menjadi objek perkara ini, antara lain Saksi ARDIN
HUTABARAT bekerja menjadi tukang traktor tanah sejak tahun 1970 yang
sering mentraktor tanah yang menjadi objek sengketa sebelum ditanami,
dimana sepengetahuan saksi bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tergugat I
d.k/Penggugat I d.r, oleh karena Tergugat I d.k/Penggugat I d.r yang selalu
meminta saksi untuk mentraktor tanah tersebut untuk kemudian membayar
upah saksi dan mengusahai tanah tersebut, hal ini sejalan dengan
keterangan saksi HORAS MENDI SARAGIH yang mengatakan saksi
mempunyai ladang yang dekat dengan objek sengketa, sejak kecil saksi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
sering ikut ke ladang dan sejak tahun 1990 saksi rutin ke ladang setiap sore
setelah pulang kantor, dimana saksi melihat bahwa yang mengusahai tanah
sengketa tersebut adalah Tergugat I d.k/Penggugat I d.r yang mana tanah
tersebut dapat dikerjakan oleh Tergugat I d.k/Penggugat I d.r karena berasal
dari pembelian yang dilakukan oleh IDAM SARAGIH yang merupakan suami
dari Tergugat I d.k/Penggugat I d.r dari JAKOB SARAGIH, sedangkan
terhadap saksi SARMAN PURBA yang sejak tahun 1980 sampai dengan
tahun 2004 bekerja sebagai pengutip Pajak Bumi dan Bangunan (dahulu
Ipeda) yang mana atas tanah objek perkara tersebut tercatat atas nama IDAM
SARAGIH yang mana setelah sekitar tahun 2004 pajak atas tanah terperkara
atas nama Isteri IDAM SARAGIH (Tergugat I d.k/Penggugat I d.r);
- Menimbang, bahwa bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan memang
tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan atas tanah, tetapi ketika diperkuat
dengan keterangan saksi-saksi yang secara nyata melihat Tergugat I
d.k/Penggugat I d.r, Tergugat II d.k/Penggugat II d.r ditambah lagi dengan
adanya bukti Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/239/KTR/2016, tanggal
12 Mei 2016 (vide bukti T.I,II,III-4) membuktikan bahwa Tergugat I
d.k/Penggugat I d.r, Tergugat II d.k/Penggugat II d.r adalah pemilik dari tanah
tersebut sehingga menurut Majelis Hakim Petitum 3 ini layak dan patut untuk
dikabulkan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa
dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan
putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 April 2017 Nomor:
90/Pdt.G/2016/PN.Sim dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak
Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh
Tergugat-I,II,III/Terbanding-I,II,III yang ternyata mengenai kesemuanya
keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah
dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam
putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan
membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena dalam
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan
tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam
putusannya majelis hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya
pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
diambil alih dan dijadikan sebagai dasar didalam pertimbangan hukum putusan
Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat
banding ;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas
Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Simalungun tanggal 18 April 2017 Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Sim yang
dimohonkan banding ;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap
dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam
pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;
Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari perundang-
undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum dan RBG ;
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 April 2017
Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Sim yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat
banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.( seratus lima puluh ribu rupiah );
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 26 OKTOBER 2017 oleh
kami .YANSEN PASARIBU,SH selaku Ketua Majelis dengan ADI
SUTRISNO,SH,MH dan NUR HAKIM,SH,MH masing-masing sebagai Hakim
Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14
Agustus 2017 Nomor 232/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal
6 NOPEMBER 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh
LUHUT BAKO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan
tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
ttd ttd
1. ADI SUTRISNO,SH,MH YANSEN PASARIBU,SH
ttd
2. NUR HAKIM,SH,MH
Panitera Pengganti,
ttd
LUHUT BAKO,SH
Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,- - Pemberkasan : Rp.139.000,-
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)