p u t u s a n - pt-medan.go.id filepengadilan tinggi medan yang mengadili perkara perdata dalam...
TRANSCRIPT
Hal 1 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
P U T U S A N
NOMOR : 381/PDT/2015/PT-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI MEDAN yang mengadili perkara perdata dalam
Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan perkara antara :
1. Ahli waris Almarhum H. Djuned Hamdani Nasution, tempat tinggal
Jalan Turi Indah No. 190 Kelurahan Cengkeh Turi,
Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, dalam hal ini
Hj. Khairul Bariah, tempat tinggal Jalan Sabit CT
Indah, Dusun VI, Kelurahan Cengkeh Turi,
Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai,diwakili oleh
kuasa hukumnya, Etty Reita Siregar, SH.,J.Juniman Sitepu, SH., masing masing sebagai
Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum di Kantor
Advokat Etty Reita Siregar, SH., & Rekan, beralamat
di Jalan Medan No. 08 Lubuk Pakam Telp. (061)
7952029, berdasarkan surat kuasa khusus,
tertanggal 30 September 2013, selaku
Pembanding I semula Tergugat I ;
2. Ny. Syamsul Fatimah, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:
Partikulir, tempat tinggal: Jalan S. Parman No. 248
Medan, diwakili oleh kuasa hukumnya, Boni F.
Sianipar, SH. M.Hum., Noperdi Pandapotan
Ambarita , SH., Hertati Suryani Pardede, SH., Jhon
Sabam Panjaitan, SH., Advokat Pengacara,&
Penasehat Hukum, dari Law Office Boni F. Sianipar
SH., M.Hum & Patners, berkedudukan dan
berkantor di Medan Jl. Sei Merah No. 27, Medan,
yang dapat bertindak baik secara bersama-sama,
maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa
Hal 2 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
khusus, tertanggal 13 September 2013, disebut
sebagai Pembanding II semula Tergugat IIIKonvensi / Penggugat Rekonvensi ;
3. Harmaen (Harmaini) Nasution,Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:
Partikulir, tempat tinggal Jalan S. Parman No. 248
Medan, diwakili oleh kuasa hukumnya, Boni F.
Sianipar, SH. M.Hum., Noperdi Pandapotan
Ambarita , SH., Hertati Suryani Pardede, SH., Jhon
Sabam Panjaitan, SH., Advokat Pengacara,&
Penasehat Hukum, dari Law Office Boni F. Sianipar
SH., M.Hum & Patners, berkedudukan dan
berkantor di Medan Jl. Sei Merah No. 27, Medan,
yang dapat bertindak baik secara bersama sama,
maupun sendiri sendiri, berdasarkan surat kuasa
khusus, tertanggal 13 September 2013, disebut
sebagai Pembanding III semula Tergugat IVKonvensi / Penggugat Rekonvensi;
4. Ahmad Jailani Nasution, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal:
Jalan S. Parman No. 248 Medan,diwakili oleh kuasa
hukumnya, Boni F. Sianipar, SH. M.Hum., Noperdi
Pandapotan Ambarita , SH., Hertati Suryani
Pardede, SH., Jhon Sabam Panjaitan, SH., Advokat
Pengacara,& Penasehat Hukum, dari Law Office
Boni F. Sianipar SH., M.Hum & Patners,
berkedudukan dan berkantor di Medan Jl. Sei Merah
No. 27, Medan, yang dapat bertindak baik secara
bersama sama, maupun sendiri sendiri, berdasarkan
surat kuasa khusus, tertanggal 13 September 2013,
disebut sebagai Pembanding IV semula TergugatV Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
5. Kamarul Zaman, SH, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai
Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan S. Parman No.
248 Medan, diwakili oleh kuasa hukumnya, Boni F.
Hal 3 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
Sianipar, SH. M.Hum., Noperdi Pandapotan
Ambarita , SH., Hertati Suryani Pardede, SH., Jhon
Sabam Panjaitan, SH., Advokat Pengacara,&
Penasehat Hukum, dari Law Office Boni F. Sianipar
SH., M.Hum & Patners, berkedudukan dan
berkantor di Medan Jl. Sei Merah No. 27, Medan,
yang dapat bertindak baik secara bersama sama,
maupun sendiri sendiri, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 13 September 2013, disebut
sebagai Pembanding V semulaTergugat VIKonvensi/Penggugat Rekonvensi;
M E L A W A N
1. Ahli Waris, Almarhum Johanes Alias Kam Sun, yaitu : 1. WatiAnna (Istri Almarhum Johanes Alias Kam Sun),
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan, mengurus
Rumah Tangga, 2. Farida,(Anak Almarhum Johanes
Alias Kam Sun), Warganegara Indonesia, Pekerjaan, Ibu
Rumah Tangga, 3. Angga Slamat, (Anak Almarhum
Johanes Kam Alias Kam Sun), Warganegara, Indonesia,
Pekerjaan, Wiraswasta, ketiganya bertempat tinggal di
Jalan Gatot Subroto, N0. 92 A, Kelurahan, Sei Putih
Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, yang
diwakili oleh Kuasa Hukumnya, 1. Facruddin Rifai, SH,2.
Purwanto,SH, 3. Hj. Faridah Ariany, SH, 4. Muhammad
Riau SHR, SH. 5.Andy Rizaldy, SH., 6. Muhammad
Yasid, SH., kesemuanya Berkantor Pusat di Jalan Bambu
II No. 1-J Medan, Kantor Cabang, Komplek Taman
Perkasa Indah II Blok Z No. 18 Jakarta Utara,Dalam hal
ini bertindak untuk sendiri-sendiri maupun bersama-
sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 25 Juli
2013,selanjutnya disebut sebagai Terbanding semulaPenggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ;
2. Jacob Alias Tjio Tang Kok. Kewarganegaraan, Indonesia ,
Hal 4 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
Perkerjaan Pemborong tempat tinggal Jalan palang Merah No.
112 D Kel.Petisan Tengang Kec. Medan Petisah Kota Medan
sebagai Terbandin II, Semula Tergugat II;
PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca :
1. Berkas perkara & surat-surat yang bersangkutan;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2014 No:
432/Pdt.G/2013/PN-Mdn.-
TENTANG DUDUKNYA PERKARA;
Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding yang
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juli 2013,
Register Nomor : 432 / Pdt.G / 2013 / PN Mdn. Yang berbunyi sebagai
berikut :
Bahwa Penggugat-Penggugat adalah selaku ahli waris dari Almarhum
JOHANES Alias KAM SUN yang telah meninggal dunia di Medan, sesuai
dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/150/SK/SPTG/II/2009
tertanggal 9 Februari 2009 ; ------------------------------------------------------------
Bahwa semasa hidupnya Almarhum Johanes Alias Kam Sun dengan
Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI selaku Pihak Pertama dan
Tergugat II (Selaku Pihak Ketiga) telah membuat Akta Perjanjian
Perdamaian Nomor 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan
H. Makmur Ritonga, SH. Notaris di Medan; -----------------------------------------
Bahwa dibuatnya akta Perjanjian Perdamaian No. 116 tanggal 22 Mei
2001, adalah betujuan untuk mengakhiri seluruh perkara yang terjadi
antara Almarhum Johanes Alias Kam Sun (Suami/orang tua Penggugat-
Penggugat) selaku Pihak kedua dengan Tergugat I, Tergugat III s/d
Tergugat VI selaku Pihak Pertama dan Tergugat II (Selaku Pihak Ketiga)
dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 116 tanggal 22 Mei 2001; -----------
Bahwa Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI selaku Pihak Pertama dan
Tergugat II (selaku Pihak ketiga) dalam Akta Perjanjian Perdamaian
Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001, telah setuju dan tidak keberatan bahwa
Almarhum JOHANES Alias KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-
Hal 5 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
Penggugat) selaku Pihak kedua untuk membangun dan menyelesaikan
bangunan berupa rumah toko diatas tanah Grant C 1939 yang terletak di
Jalan Gajah Mada sudut jalan Mojopahit Medan ; --------------------------------
Bahwa untuk menindak lanjuti isi Perdamaian sebagaimana tertuang
dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001,
maka JOHANES Alias KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-
Penggugat) selaku Pihak kedua dalam Akta Perjanjian Perdamaian
Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001, dengan itikad baik telah mengurus Izin
Mendirikan Bangunan dan telah terbit SIMB Nomor:043/648.1/MP/668
tanggal 1 Februari 2001, kemudian pembangunan ruko yang terletak di
Jalan Gajah Mada sudut jalan Mojopahit Medan telah dikerjakan oleh
JOHANES Alias KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-Penggugat) ; -----
Bahwa ternyata isi Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22
Mei 2001 tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I, Tergugat III s/d
Tergugat VI selaku Pihak Pertama dalam Akta Perdamaian dan juga tidak
dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat II selaku Pihak Ketiga dalam
Akta Perdamaian, dimana Tergugat II tidak melakukan penyelesaian
permasalahannya dengan PT. Putra Sejahtera Pionerindo, sehingga
JOHANES Alias KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-Penggugat)
menghadapi berbagai perkara baik perkara perdata, perkara Tata Usaha
Negara dan juga perkara Pidana atas laporan PT. Putra Sejahtera
Pionerindo, sehingga patut dan beralasan hukum jika Tergugat I,
Tergugat III s/d Tergugat VI dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan
perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;-------------------------------------------------
Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22
Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH Notaris di
Medan ternyata tidak tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I,
Tergugat III s/d Tergugat VI selaku Pihak Pertama, dan Tergugat II,
(selaku pihak ketiga), maka cukup alasan hukum jika Akta Perjanjian
Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan
H. Makmur Ritonga, SH Notaris di Medan untuk dinyatakan batal demi
hukum dengan segala akibat hukumnya ;--------------------------------------------
Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh
Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI, selaku pihak pertama dan
Tergugat II (selaku pihak ketiga), dalam Akta Perjanjian Perdamaian No.
Hal 6 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga,
SH., Notaris di Medan, menimbulkan kerugian materiil maupun imateril
bagi Penggugat-Penggugat karena JOHANES Alias KAM SUN
(suami/orang tua Penggugat-Penggugat / ic. Pihak Kedua dalam Akta
Perdamaian) harus menghadapi beberapa perkara atas gugatan dalam
Perkara Tata Usaha Negara, Laporan Pidana dan gugatan Perdata, yang
diajukan oleh PT. Putra Sejahtera Pionerindo, yaitu sebagai berikut :------
1. Perkara Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 63/G/2001/PTUN-Mdn tanggal 20 Mei 2002 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 17
Januari 2003 Nomor: 80/BDG/2002/PT.TUN-Mdn Jo. Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor: 277 K/TUN/2003 Tanggal 28 Januari
2004 ;-------------------------------------------------------------------------------------
2. Perkara Pidana, dikenal dalam Putusan Nomor: 1618/Pid.B/2003/PN-
MDN tanggal 19 Maret 2004, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Nomor: 91/PID/2004/PT-MDN Tanggal 9 Juni 2004, jo. Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor: 2013 K/PID/2004 Tanggal 6 April 2006,
Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 87 PK/PID/2007 Tanggal 28
Januari 2008; --------------------------------------------------------------------------
3. Perkara Perdata dikenal dalam Putusan Nomor: 283/Pdt.G/2004/PN-
MDN Tanggal 23 Maret 2005, jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara Nomor: 262/PDT/2005/PT-MDN Tanggal 12
Desember 2005, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 90
K/PDT/2007 Tanggal 24 Oktober 2007, jo. Putusan Peninjauan
Kembali Nomor: 254 PK/PDT/2009 Tanggal 21 Juni 2010. ---------------
Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh
Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI selaku Pihak Pertama dan
Tergugat II, (selaku Pihak ketiga), menimbulkan kerugian materiil maupun
imateril bagi Penggugat-Penggugat yaitu sebagai berikut :---------------------
- Kerugian Materiil yang diderita Penggugat-Penggugat yang harus
mengeluarkan biaya untuk pengurusan perkara yang terjadi karena
harus menunjuk dan meminta bantuan jasa Advokat/Penasihat Hukum
sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ; ----------------------------
- Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat-Penggugat karena dalam
perkara pidana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
Hal 7 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
1618/Pid.B/2003/PN-MDN.- tanggal 19 Maret 2004, Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 91/PID/2004/PT-MDN.- Tanggal 9
Juni 2004, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2013 K/PID/2004
Tanggal 6 April 2006, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 87
PK/PID/2007 Tanggal 28 Januari 2008 Almarhum JOHANES Alias
KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-Penggugat) sempat ditahan di
Rumah Tahanan Tanjung Gusta, sehingga menimbulkan kerugian
immateriil karena tercemar nama baik, dan tidak berpenghasilan
selama dalam tahanan, kerugian mana ditaksir sejumlah Rp.
1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ; kerugian mana patut dan wajar
dibebankan kepada Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung
renteng :-----------------------------------------------------------------------------------
Bahwa kerugian materiil dan immaterial yang timbul akibat perbuatan
ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III s/d
Tergugat VI, selaku Pihak Pertama dan Tergugat II (selaku Pihak Ketiga)
dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 116 taggal 22 Mei 2001, yang
diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga SH., Notaris di Medan maka
patut dan wajar menurut hukum apabila 2 (dua) unit bangunan ruko
terletak di Jalan Gajah Mada sudut jalan Mojopahit Medan yang semula
akan diserahkan kepada Tergugat II yaitu : -----------------------------------------
a. 1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 16 m menghadap ke Jalan
Gajah Mada pintu kedua dari sudut jalan Mojopahit Medan:----------------
b. 1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 14 m menghadap ke Jalan
Mojopahit Medan:-----------------------------------------------------------------------
Untuk dinyatakan menjadi hak Penggugat-Penggugat selaku ahli waris
Almarhum JOHANES Alias KAM SUN (suami / orang tua Penggugat-
Penggugat) sebagai konpensasi atas kerugian materiil maupun kerugian
immateriil yang diderita oleh Penggugat-Penggugat ;----------------------------
Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi hampa dan nihil,
maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan
untuk meletakkan sita Jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak
bergerak milik Tergugat I s/d Tergugat VI;-------------------------------------------
Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimajukan oleh Penggugat
merupakan bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan hukum jika
Hal 8 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada
verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad) ;--------------------
Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini diakibatkan adanya perbuatan
ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI,
maka cukup alasan hukum apabila Tergugat I s/d Tergugat VI, dihukum
untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----------------
Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan penggugat tersebut diatas,
Penggugat memohon, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan,
berkenan untuk memanggil pihak pihak yang berperkara untuk hadir dalam
suatu hari sidang yang ditentukan, selanjutnya memberi putusan sebagai
berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------------
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam
perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------------------
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116
tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH
Notaris di Medan dengan segala akibat hukumnya ;--------------------------------
4. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VI telah melakukan ingkar janji
(wanprestasi) ;- -------------------------------------------------------------------------------
5. Menyatakan 2 (dua) unit bangunan ruko terletak di Jalan Gajah Mada sudut
jalan Mojopahit Medan yang semula akan diserahkan kepada Tergugat II,
yaitu :--------------------------------------------------------------------------------------------
.a. 1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 16 m menghadap ke Jalan
Gajah Mada pintu kedua dari sudut jalan Mojopahit Medan : --------------
b. 1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 14 m (pintu pertama)
menghadap ke Jalan Mojopahit Medan;-----------------------------------------
menjadi hak Penggugat-Penggugat selaku ahli waris Almarhum JOHANES
Alias KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-Penggugat) sebagai
konpensasi atas kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang diderita
oleh Penggugat-Penggugat ;--------------------------------------------------------------
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung rentenguntuk
membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat-Penggugat sejumlah
Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) serta kerugian immaterial sejumlah
Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah),secara seketika dan sekaligus;-----
Hal 9 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
walaupun ada Verzet (perlawanan), Banding maupun Kasasi (uit voorbaar
bij voorrraad) ;---------------------------------------------------------------------------------
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam
perkara ini;-------------------------------------------------------------------------------------
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :------------------------------ ------------------
- Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;---------------
Membaca jawaban Tergugat III, IV, V, VI, sekaligus Gugatan
Rekonpensi sebagai berikut :
Jawaban Tergugat I :
I. DALAM EKSEPSI
1. Tentang Exceptio Pluriu Litis Consortium yaitu ada pihak lain yangseharusnya diikut sertakan akan tetapi tidak dijadikan pihak dalamperkara ini.
1.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 30 Juli 2013 maupun
dalam perbaikan gugatan tanggal 28 Oktober 2013 mengajukan
gugatan terhadap ahli waris Alm. H. Djuned Hadani Nasution yaitu
hanya Hj. Khairul Bariah sebagai Tergugat – I, gugatan mana untuk
membatalkan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22
Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris
di Medan.
1.2. Bahwa dalam Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22
Mei 2001 tersebut diatas Alm. H. Djuned Hadani Nasution juga
bertindak untuk atas nama diri sendiri, sehingga secara hukum
seluruh ahli waris dariAlm. H. Djuned Hadani Nasution harus diikut
sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini dapat kita lihat di
dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1982-I hal 234 Reg.
No. 2438-K/Sip/1980 tanggal 1 Desember 1980 yang berbunyi :
“Gugatan Harus dinyatakan tidak dapat diterima, kerna tidaksemua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.
Hal 10 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
1.3. Bahwa kemudian petitum gugatan Penggugat adalah untuk
membatalkan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22
Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris
di Medan, maka secara hukum Penggugat harus mengikut sertakan
H. Makmur Ritonga, SH, sebagai pihak, oleh karena Akte Perjanjian
Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 dibuat dihadapan H.
Makmur Ritonga, SH.
1.4. Bahwa oleh karena tidak semua ahli waris dari Alm. H. Djuned
Hadani Nasution turut sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini dan
NotarisH. Makmur Ritonga, SH juga tidak dijadikan Penggugat
sebagai pihak dalam perkara ini, maka secara hukum berdasarkan
Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438-K/Sip/1980 tanggal 1
Desember 1980 gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Tentang Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak mempunyaidasar hukum.
2.1. Bahwa gugatan Penggugat untuk membatalkan Akte Perjanjian
Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 tidak mempunyai dasar
hukum, oleh karena Penggugat telah melakukan wanprestasi
terhadap Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei
2001.
2.2. Bahwa dalam pasal 1Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116
tanggal 22 Mei 2001, secara jelas menyebutkan bangunan tersebut
selesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnya
pada bulan Desember tahun dua ribu satu (12 – 2001), sehingga
jelas Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap isi akte
tersebut.
2.3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi mempunyai dasar hukum
dalam mengajukan gugatan ini, maka mohon kepada Majelis Hakim
untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima.
Hal 11 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
Berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang telah dipaparkan diatas
dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima eksepsi
tersebut dan menolak gugatan Pengugat atau setidak-tidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
II. DALAM POKOK PERKARA.
Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan
memutus perkara ini tidak sependapat dengan eksepsi diatas, bersama ini
Tergugat – I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :
1. Bahwa semua dalil eksepsi Tergugat-I yang dipaparkan diatas
adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
jawaban ini, untuk itu adalah bantahan terhadap pokok perkara dan
tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa Tergugat-I membantah segala dalil-dalil dalam posita
maupun dalam petitum gugatan Penggugat, kecuali sepanjang
yang diakui secara tegas oleh Tergugat-I dalam jawaban ini.
3. Bahwa benar semasa hidup Alm. H. Djuned Hadani Nasution ada
membuat kesepakatan bersama dengan Alm. Johanes Alias Kam
Sun dan Jacob alias Tjioe Tang Kok sesuai dengan Akta Perjanjian
Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat
dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan.
4. Bahwa dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22
Mei 2001 terlebih dahulu menegaskan Bahwa “Pihak Pertama yakni
Haji. Djuned Hamdani Nasution, Syamsi Qamariah, Syamsul
Fatimah, Harmaen (Harmaini) Nasution, Ahmad Djailani Nasution,
Kamarul Zaman adalah para ahli waris dari Almh. Djamilah
mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada
sudut jalan Mojopahit yang dikenal dengan tanah Grand C 1939”.
5. Bahwa Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei
2001 diperbuat karena Alm. Johanes alias Kam Sun (Penggugat)
tidak melaksanakan (ingkar janji) terhadap isi Akte Persetujuan No.
Hal 12 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
42 tanggal 11-11-1972 yang dibuat dihadapan Notaris Roesli di
Medan.
6. Bahwa meskipunAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal
22 Mei 2001 dibuat guna melanjutkan bangun bagi diatas tanah
milik ahli waris dari Almh. Djamilah, akan tetapi Johanes alias Kam
Sun (Penggugat) sebagai pihak kedua dalamAkta Perjanjian
Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 tetap tidak
melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan ruko sampai
batas yang ditentukan yakni selesai selambat-lambatnya pada
bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) sebagaimana
ketentuan pasal 1 dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116
tanggal 22 Mei 2001.
7. Bahwa dalil Penggugat dalam perbaikan gugatan pada halaman 3
alinea ke-1 menyatakan untuk menindak lanjuti isi Perdamaian
dalamAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei
2001, dengan itikad baik telah mengurus Izin Mendirikan Bangunan
No. 043/648.1/MP/668 tanggal 1 Pebruari 2001 adalah dalil yang
salah dan keliru, oleh karena Izin Mendirikan Bangunan terlebih
dahulu dibuat tanggal 1 Pebruari 2001 kemudian Akta Perjanjian
Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001, sehingga tidak
mungkin dan tidak masuk akal sehat jika dikatakan SIMB
No.043/648.1/MP/668 tanggal 1 Pebruari 2001 menindak lanjuti isi
perdamaian dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal
22 Mei 2001.
8. Bahwa oleh karena secara fakta hukum Alm. Johanes alias Kam
Sun (Penggugat) tidak melaksanakan (ingkar janji) terhadap isi
pasal 1 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei
2001, maka secara hukum Penggugat tidak dapat
membatalkanAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22
Mei 2001.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perbaikan gugatan pada
halaman 3 alinea ke-2,3,4 adalah merupakan dalil-dalil yang salah
dan keliru, oleh karena Tergugat-I tidak pernah melakukan
Hal 13 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
wanprestasi terhadapAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116
tanggal 22 Mei 2001, akan tetapi yang melakukan wanprestasi
adalah Alm. Johanes alias Kam Sun (Penggugat) yakni tidak
melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan ruko sampai
batas waktu yang ditentukan yakni selesai selambat-lambatnya
pada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) sebagaimana
ketentuan pasal 1 dalamAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116
tanggal 22 Mei 2001, sehingga menimbulkan beberapa perkara
Tata Usaha Negara maupun gugatan perdata yang diajukan oleh
PT. Putra Sejahtera Pionerindo.
10. Bahwa dalil Penggugat hal. 4 yang menyatakan “akibat ingkar janji
(wanprestasi) yang dilakukan Tergugat-I s/d Tergugat VI
menimbulkan kerugian materil maupun imateril bagi Penggugat
…..dst”, hal ini dapat ditanggapi sebagai berikut :
10.1. Bahwa ahli waris Alm. H. Djuned Hadani Nasution tidak
pernah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat,
akan tetapi yang melakukan wanprestasi adalah Alm.
Johanes alias Kam Sun (Penggugat) yakni tidak
melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan ruko
sampai batas waktu yang ditentukan yakni selesai selambat-
lambatnya pada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-
2001) sebagaimana ketentuan pasal 1 dalam Akta Perjanjian
Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001.
10.2. Bahwa seandainya ada kerugian Penggugat sebagaimana
dalam gugatannya adalah bukan akibat dari perbuatan ahli
waris Alm. H. Djuned Hadani Nasution akan tetapi akibat dari
perbuatan wanprestasi adalah Alm. Johanes alias Kam Sun
(Penggugat) terhadapAkta Perjanjian Perdamaian Nomor.
116 tanggal 22 Mei 2001 maupun Akte Persetujuan No. 42
tanggal 11-11-1972, dengan demikian tuntutan kerugian
materil maupun imateril yang didalilkan Penggugat harus
ditolak dan dikesampingkan.
Hal 14 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
10.3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah mengalami
kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) dan imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) yang harus dibebankan kepada Tergugat-I s/d VII
adalah merupakan dalil yang salah dan keliru, oleh karena
Tergugat-I tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji
terhadap Penggugat dan lagi pula tuntutan kerugian tersebut
tidak diperinci dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, hal
ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 8
Mei 1980 No. 550-K/Sip/1979 yang menyatakan “Petitumtentang ganti rugi harus ditolak karena tidak diperinci”.
10.4. Bahwa tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk
menggunakan jasa Advokat/ Penasehat Hukum sehingga
kerugian materil yang diderita Penggugat karena
menggunakan jasa Advokat adalah patut ditolak dan
dikesampingkan.
11. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “kerugian materil dan
imateril yang dilakukan oleh Tergugat I s/d VII patut dan wajar
apabila 2 (dua) unit bangunan ruko yang terletak di Jalan Gajah
Mada sudut jalan Mojopahit Medan yang semula akan diserahkan
kepada Tergugat-II untuk dinyatakan menjadi hak Penggugat-
Penggugat adalah merupakan dalil yang salah dan keliru, oleh
karena Alm. Johanes alias Kam Sun (Penggugat) telah melakukan
perbuatan wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Perdamaian
Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H.
Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan maupunAkte Persetujuan
No. 42 tanggal 11-11-1972 yang diperbuat dihadapan Notaris
Roesli di Medan, kemudian tanah bangunan ruko tersebut adalah
tanah para ahli waris dari Almh Djailah yang dikenal dengan tanah
Grand C 1939”, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut
harus ditolak dan dikesampingkan.
12. Bahwa permohonan Penggugat untuk permohonan sita jaminan
terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat-I
Hal 15 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
adalah irrelevant untuk dipertimbangkan, oleh karena Tergugat-I
tidak pernah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak disertai bukti-bukti
yang authentiek dan Tergugat-I tidak pernah melakukan perbuatan
wanprestasi kepada Penggugat, maka putusan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad) yang dimohonkan Penggugat harus
ditolak karena bertentangan dengan Pasal 191 RBg/ Pasal 180
HIR.
Berdasarkan uraian hukum yang telah dipaparkan diatas Tergugat-I
mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan
yang memeriksa dan memutus perkara ini mengambil keputusan sebagai
berikut :
DALAM EKSEPSI :
- Menerima Eksepsi Tergugat-I secara keseluruhannya.
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Jawaban Tergugat, III, IV,V,dan VI :
I. DALAM EKSEPSI.
1. TENTANG EKSEPSI
A. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK ATAUTIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PARA PENGGUGAT DENGANPARA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI PERISTIWA HUKUM(HUBUNGAN HUKUM).
1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat
berkenan dengan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor.116 tanggal 22 Mei
2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga,SH, Notaris di Medan;
2. Bahwa benar Para Tergugat dengan Tergugat II serta dengan Alm.
Johanes Als. KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri dalamAkte
Hal 16 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat
dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan;
3. Bahwa benar Para Penggugat tidak ada menjadi Pihak dalamAkte
Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat
dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan sehingga Para
Penggugat tidak memiliki peristiwa hukum (Hubungan Hukum) dengan
Para Tergugat ;
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki peristiwa hukum
(Hubunga Hukum) dengan Para Penggugat sama sekali, patut dan
beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini menyatakan “gugatan Para Penggugat harus ditolak
adanya” atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak
dapat diterima;
B. EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT.
1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat
berkenan dengan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22
Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di
Medan;
2. Bahwa benar Para Tergugat dengan Tergugat II serta dengan Alm.
Johanes Alias KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri dalam Akte
Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang
diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;
3. Bahwa benar dalam pasal 8 dalam Akte Perjanjian Perdamaian Nomor.
116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur
Ritonga, SH, Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut :
“Semua kekuasaan tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidakberubah), tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian menurut akta ini,yang tidak akan dibuat tanpa ada/ dibuatnya kekuasaan-kekuasaan tersebut”;
Hal 17 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas adanya, tidak ada dasar dan
alasan dari Alm. Johanes Alias KAM SUM ataupun Para Penggugat
untuk mengakhiri ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian
tersebut;
5. Bahwa oleh karena Alm. Johanes Alias KAM SUM ataupun Para
Penggugat tidak ada dasar dan alasan untuk mengakhiri ataupun
membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut maka patut dan
beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara menyatakan Para Penggugat tidak memiliki
kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat ;
6. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk
mengajukan gugatan kepada Para Tergugat maka patut dan beralasan
menurut hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.
1. Bahwa benar didalam gugatan Para Penggugat halaman 3 (tiga)
alinea kedua (2), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
“……………………..……, dimana Tergugat II tidak melakukan
penyelesaian permasalahannya dengan PT. Putra Sejahtera Pionerindo,
sehingga ……………”
2. Bahwa benar didalam permasalahan/ perkara ini telah ada pihak-
pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum sehingga patut dan
beralasan menurut hukum diikut sertakan sebagai Pihak dalam
proses perkara guna untuk memberikan kepastian hukum dan
keadilan bagi Pihak-Pihak memiliki kepentingan hukum dalam proses
hukum ini ;
3. Bahwa benar sesuai uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya
seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan PT. Putra Sejahtera
Pionerindo ataupun PT. Pioneerindo Gourment Internasional, Tbk
sebagai Pihak didalam gugatannya ;
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Putra
Sejahtera Pionerindo ataupun PT. Pioneerindo Gourment
Hal 18 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
Internasional sebagai Pihak didalam gugatannya maka gugatan Para
Penggugat dinyatakan kurang pihak ;
5. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang
pihak, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para
Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;
D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEM.
1. Bahwa benar semasa hidupnya Alm. Johanes alias KAM SUM ada
memiliki berbagai perkara berkenaan dengan obyek sengketa yang
diajukan oleh Para Penggugat ;
2. Bahwa adapun perkara-perkara yang berkenan dengan obyek
sengketa adalah sebagai berikut :
a. Perkara Perdata Register Nomor : 293/Pdt.G/1990/PN.Medan
b. Perkara Perdata Register Nomor : 341/Pdt.G/1991/PN.Medan
c. Perkara Perdata Register Nomor : 341/Pdt.G/1993/PN.Medan
d. Perkara Perdata Register Nomor : 71/Pdt.G/1993/PN.Medan
e. Perkara Perdata Register Nomor : 12/Pdt.G/1996/PN.Medan
f. Perkara Perdata Register Nomor : 512/Pdt.G/1997/PN.Medan
dan terakhir
g. Perkara Perdata Register Nomor :283/Pdt.G/2004/PN-Medan.-;
3. Bahwa benar perkara-perkara diatas telah memiliki kekuatan
hukum tetap dan pihak-pihak didalam perkara-perkara diatas
adalah sama dengan perkara yang diajukan Para Penggugat
(aquo) register Nomor : 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn serta demikian
pula dengan obyek sengketa adalah sama ;
4. Bahwa oleh karena perkara Aquo (Nomor :
432/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah pernah diajukan oleh Penggugat
pada Pengadilan Negeri Medan dan telah berkekuatan hukum
tetap, maka jelas adanya gugatan Aquo yang diajukan oleh
Penggugat adalah NEBIS IN IDEM;
Hal 19 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
5. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah
NEBIS IN IDEM, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum
“apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknyagugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nietonvankelijke verklaard)” ;
E. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR(OBSCUUR LIBELS).1. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan
kita, setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah
sempurna dan cermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas
dan sistematis serat factual ;
2. Bahwa apabila kita simak dan teliti secara cermat gugatan
Penggugat tertanggal 30 Juli 2013 yang didaftarkan pada
Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor :
432/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 31 Juli 2013 yang lalu, dan
diperbaikan gugatan tanggal 20 September 2013 dan 28 Oktober
2013 menuntut ganti rugi materil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah) dang anti rugi immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) tanpa meberikan rincian secara jelas ;
3. Disamping itu, didalam gugatan Penggugat, posita dan petitum
gugatan Penggugat bertentangan dengan fakta hukum yang
sebenarnya ;
4. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat adalah
kabur (Obscuur Libels), maka patut dan beralasan kiranya menurut
hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
menyatakan “gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya
gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nietonvankelijke verklaard) ;
II. TENTANG POKOK PERKARA.
1. Mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi diatas dimasukan kedala dan
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara
ini.
Hal 20 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
2. Kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dengan
tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat.
3. Bahwa benar Para Tergugat dan Tergugat II serta dengan Alm. Johanes
alias KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri dalam Akte Perjanjian
Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan
H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan.
4. Bahwa benarBahwa benar dalam pasal 8 dalam Akte Perjanjian
Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan
H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut :
“Semua kekuasaan tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidakberubah), tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian menurut akta ini, yangtidak akan dibuat tanpa ada/ dibuatnya kekuasaan-kekuasaantersebut” ;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas adanya, Para Pihak telah
sepakat mengakhiri sengketa atau perkara ini dan Perjanjian ini tidak
dapat dicabut lagi sehingga tidak ada dasar dan alasan dari Alm.
Johanes Alias KAM SUM ataupun Para Penggugat untuk mengakhiri
ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;
6. Bahwa Tergugat III, IV, V dan VI dengan tegas menolak gugatan Para
Penggugat pada halaman 3 (tiga) alinea ketiga yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH,Notaris di Medan ternyata tidak dilaksanakan sepenuhnya olehTergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI (selaku Pihak Pertama) danTergugat II (selaku Pihak Ketiga), maka cukup alasan hukum jikaAkte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yangdiperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medanuntuk dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibathukumnya ;
Hal 21 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
7. Bahwa benar Para Tergugat dan Tergugat II serta dengan Alm. Johanes
alias KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri dalam Akte Perjanjian
Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan
H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;
8. Bahwa benar dalam pasal 8 dalamAkte Perjanjian Perdamaian Nomor.
116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga,
SH, Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut :
“Semua kekuasaan tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidakberubah), tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian menurut akta ini, yangtidak akan dibuat tanpa ada/ dibuatnya kekuasaan-kekuasaantersebut” ;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas adanya, Para Pihak telah
sepakat mengakhiri sengketa atau perkara ini da Perjanjian ini tidak
dapat dicabut lagi sehingga tidak ada dasar dan alasan dari Alm.
Johanes Alias KAM SUM ataupun Para Penggugat untuk mengakhiri
ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;
10. Disamping itu, justru mencederai dan melanggar serta lalai untuk
melaksanakan isi dari Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal
22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris
di Medan adalah Alm. Johanes Alias KAM SUM sendiri, dimana hingga
sampai sekarang kewajiban dari Alm. Johanes Alias KAM SUM
terhadap Para Tergugat (i.c. Tergugat I, III, IV, V dan VI) belum dipenuhi
yaitu Pasal 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
“Pihak Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa PihakKedua akan membangun dan menyelesaikan bangunan beruparumah toko diatas Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai denganAkta Perjanjian Nomor 42 tersebut dan setelah bangunan tersebutselesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnyapada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) ini, makasesuai dengan perjanjian bagi hasil tersebut Pihak Kedua akan
Hal 22 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
menyerahkan hak dan bahagian Pihak Pertama sebanyak 2 (dua)pintu rumah toko tersebut dalam keadaan kosong” ;
11. Bahwa benar hingga saat ini JOHANES Alias KAM SUM belum
memenuhi kewajiban terhadap perjanjian yang telah disepakati,
khususnya terhadap Para Tergugat I, III, IV, V dan VI, sehingga tidak
ada dasar JOHANES Alias KAM SUM ataupun ahli warisnya (i.c. Para
Tergugat) untuk membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116
tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH,
Notaris di Medan sekaligus mengajukan gugatan berkenaan dengan
Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang
diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;
12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya gugatan Para
Penggugat pada halaman tiga (3) alinea ketiga (3) haruslah ditolak atau
dikesampingkan adanya, karena tidak beralasan dan tidak berdasar atau
setidak - tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima ;
13. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Para Penggugat pada
halaman tiga (3) alinea kedua (2) haruslah ditolak dan dikesampingkan
adanya, adapun dalil Para Penggugat adalah menyatakan :
“……………., sehingga patut dan beralasan menurut hukum jikaTergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI dan Tergugat II dinyatakantelah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
14. Bahwa sebagaimana Tergugat III, IV, V, dan VI uraikan diatas, panjang
lebar justru mencederai dan melanggar serta lalai untuk melaksanakan
isi dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001
yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan
adalah alm.JOHANES Alias KAM SUM sendiri, dimana hingga sampai
sekarang kewajiban dariJOHANES Alias KAM SUM terhadap Para
Tergugat (i.c. Tergugat I, III, IV, V, dan VI) belum dipenuhi yaitu Pasal 1
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
“Pihak Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa PihakKedua akan membangun dan menyelesaikan bangunan berupa
Hal 23 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
rumah toko diatas Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai denganAkta Perjanjian Nomor 42 tersebut dan setelah bangunan tersebutselesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnyapada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) ini, makasesuai dengan perjanjian bagi hasil tersebut Pihak Kedua akanmenyerahkan hak dan bahagian Pihak Pertama sebanyak 2 (dua)pintu rumah toko tersebut dalam keadaan kosong”.
15. Bahwa benar hingga saat ini JOHANES Alias KAM SUM belum
memenuhi kewajiban terhadap perjanjian yang telah disepakati,
khususnya terhadap Para Tergugat I, III, IV, V, dan VI, sehingga tidak
ada dasar dan alasan JOHANES Alias KAM SUM ataupun ahli warisnya
untuk membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22
Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di
Medan sekaligus mengajukan gugatan berkenaan dengan Akta
Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat
dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;
16. Demikian halnya dengan Akta Persetujuan No. 42 tanggal 11 Nopember
1972, yang dibuat dihadapan Notaris Roesli, Notaris di Medan, tentang
bagi hasil bangunan antara Tergugat I, III, IV, V, dan VI dengan
JOHANES Alias KAM SUM, dimana JOHANES Alias KAM SUM tidak
melaksanakan dan memenuhi kewajibannya untuk mendirikan bangunan
hingga tujuh belas (17) tahun ;
17. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya justru yang
telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian-perjanjian
adalah JOHANES Alias KAM SUM, sehingga tidak relepan dan tidak
ada dasar dan alasan Para Penggugat menyatakan Tergugat III, IV, V
dan VI melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;
18. Bahwa oleh karena Tergugat III, IV, V dan VI tidak melakukan ingkar janji
(wanprestasi), maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalil Para
Penggugat pada halaman tiga (3) alinea kedua (2) haruslah ditolak dan
dikesampingkan sekaligus menolak gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya ;
Hal 24 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
TUNTUTAN MEMBAYAR KERUGIAN MATERIAL SEBESAR Rp.2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH) DAN KERUGIAN IMMATERIALSEBESAR Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) ADALAH TIDAKMEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI.
19. Bahwa benar Tergugat III, IV, V dan VI menolak dengan tegas dalil Para
Penggugat dalam Gugatan yang pada intinya menuntut agar Para
Tergugat membayar kerugian Material sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat, karena sebagaimana telah
diuraikan panjang lebar di atas olehTergugat III, IV, V dan VI Para
Tergugat tidak ada melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tuntutan membayar kerugian
Material sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian
immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Para
Penggugat yang dituntut oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar
hukum, dan harus ditolak seluruhnya;
TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD)TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.
21. Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat menuntut putusan serta merta
(Uit Voerbaar Bij Voorraad). Tergugat menolak permohonan tersebut,
karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa
gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.
22. Bahwa permohonan Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 180 HIR
dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun
2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad). dan
oleh karena itu harus ditolak.
III. DALAM REKONPENSI
1. Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk tetap konsisten dengan dalil-dalil
Penggugat dr/Tergugat dk baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok
Perkara dan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para
Tergugat dr/ Para Penggugat dk. Kecuali sepanjang hal-hal yang diakui
Hal 25 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
dengan tegas oleh Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk didalam
perkara ini.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang diuraikan Para
Penggugat dr/ Para Tergugat dk dalam Eksepsi dan Pokok Perkara
diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi
dalil-dalil dan alasan-alasan hukum dalam perkara ini sehingga tidak
diulangi lagi.
3. Bahwa benar Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V dan VI dk dan
Tergugat II serta dengan alm. JOHANES Alias KAM SUM telah sepakat
mengikatkan diri dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal
22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris
di Medan ;
4. Bahwa benar dala Pasal 8 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116
tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH,
Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut :
“Semua kekuasaan tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidakberubah), tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian menurut akta ini, yangtidak akan dibuat tanpa ada/ dibuatnya kekuasaan-kekuasaantersebut” ;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas adanya, Para Pihak telah
sepakat mengakhiri sengketa atau perkara dan Perjanjian ini tidak dapat
dicabut lagi sehingga tidak ada dasar dan alasan dari alm. JOHANES
Alias KAM SUM ataupun Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk
mengakhiri ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;
6. Bahwa Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V dan VI dk dengan tegas
menolak gugatan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk pada halaman 3
(tiga) alinea ketiga yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
“Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga,SH, Notaris di Medan ternyata tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh
Hal 26 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI (selaku Pihak Pertama) danTergugat II (selaku Pihak Ketiga), maka cukup alasan hukum jikaAkte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yangdiperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medanuntuk dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibathukumnya” ;
7. Bahwa benar Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk dan Tergugat II serta
dengan alm. JOHANES Alias KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri
dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001
yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;
8. Bahwa benar dala Pasal 8 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116
tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH,
Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut :
“Semua kekuasaan tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidakberubah), tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian menurut akta ini, yangtidak akan dibuat tanpa ada/ dibuatnya kekuasaan-kekuasaantersebut” ;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas adanya, Para Pihak telah
sepakat mengakhiri sengketa atau perkara dan Perjanjian ini tidak dapat
dicabut lagi sehingga tidak ada dasar dan alasan dari alm. JOHANES
Alias KAM SUM ataupun Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk
mengakhiri ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;
10. Disamping itu, yang justru mencederai dan melanggar serta lalai untuk
melaksanakan isi dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal
22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris
di Medan adalah alm.JOHANES Alias KAM SUM sendiri, dimana hingga
sampai sekarang kewajiban dari JOHANES Alias KAM SUM terhadap
Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk (i.c. Tergugat I, III, IV, V, dan VI)
belum dipenuhi yaitu Pasal 1 yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
Hal 27 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
“Pihak Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa PihakKedua akan membangun dan menyelesaikan bangunan beruparumah toko diatas Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai denganAkta Perjanjian Nomor 42 tersebut dan setelah bangunan tersebutselesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnyapada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) ini, makasesuai dengan perjanjian bagi hasil tersebut Pihak Kedua akanmenyerahkan hak dan bahagian Pihak Pertama sebanyak 2 (dua)pintu rumah toko tersebut dalam keadaan kosong”.
11. Bahwa benar hingga saat ini JOHANES Alias KAM SUM belum
memenuhi kewajiban terhadap perjanjian yang telah disepakati,
khususnya terhadap Para Penggugat dr/ Para Tergugat I, III, IV, V, dan
VI dk, sehingga tidak ada dasar dan alasanJOHANES Alias KAM SUM
ataupun ahli warisnya (i.c. Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk) untuk
membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei
2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di
Medan sekaligus mengajukan gugatan berkenaan denganAkta
Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat
dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;
12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya gugatan Para
Tergugat dr/ Para Penggugat dk pada halaman tiga (3) aline ketiga (3)
haruslah ditolak atau dikesampingkan adanya, karena tidak beralasan
dan tidak berdasar atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para
Tergugat dr/ Para Penggugat dk tidak dapat diterima ;
13. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Para Tergugat dr/ Para
Penggugat dk pada halaman tiga (3) alinea kedua (2) haruslah ditolak
dan dikesampingkan adanya, adapun dalil Para Penggugat adalah
menyatakan :
“……………., sehingga patut dan beralasan menurut hukum jikaTergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI dan Tergugat II dinyatakantelah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
14. Bahwa sebagaimana Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V, dan VI dk
uraikan diatas, panjang lebar justru mencederai dan melanggar serta
Hal 28 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
lalai untuk melaksanakan isi dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor :
116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga,
SH, Notaris di Medan adalah alm.JOHANES Alias KAM SUM sendiri,
dimana hingga sampai sekarang kewajiban dari JOHANES Alias KAM
SUM terhadap Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk (i.c. Tergugat I, III,
IV, V, dan VI) belum dipenuhi yaitu Pasal 1 yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
“Pihak Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa PihakKedua akan membangun dan menyelesaikan bangunan beruparumah toko diatas Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai denganAkta Perjanjian Nomor 42 tersebut dan setelah bangunan tersebutselesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnyapada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) ini, makasesuai dengan perjanjian bagi hasil tersebut Pihak Kedua akanmenyerahkan hak dan bahagian Pihak Pertama sebanyak 2 (dua)pintu rumah toko tersebut dalam keadaan kosong”.
15. Bahwa benar hingga saat ini JOHANES Alias KAM SUM belum
memenuhi kewajiban terhadap perjanjian yang telah disepakati,
khususnya terhadap Para Penggugat dr/ Para Tergugat III, IV, V, dan VI,
dk, sehingga tidak ada dasar dan alasan JOHANES Alias KAM SUM
ataupun ahli warisnya untuk membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian
Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur
Ritonga, SH, Notaris di Medan sekaligus mengajukan gugatan
berkenaan dengan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22
Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di
Medan ;
16. Demikian halnya dengan Akta Persetujuan No. 42 tanggal 11 Nopember
1972, yang dibuat dihadapan Notaris Roesli, Notaris di Medan, tentang
bagi hasil bangunan antara Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V, dan
VI dk dengan JOHANES Alias KAM SUM, dimana JOHANES Alias KAM
SUM tidak melaksanakan dan memnuhi kewajibannya untuk mendirikan
bangunan hingga tujuh belas (17) tahun ;
Hal 29 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
17. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya justru yang
telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian-perjanjian
adalahJOHANES Alias KAM SUM, sehingga tidak relepan dan tidak ada
dasar dan alasan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk menyatakan
Tergugat III, IV, V dan VI melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;
18. Bahwa oleh karena Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V dan VI dk
tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka patut dan beralasan
menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini menyatakan dalil Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk pada halaman
tiga (3) alinea kedua (2) haruslah ditolak dan dikesampingkan sekaligus
menolak gugatan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk
seluruhnya ;
19. Bahwa oleh karena Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V dan VI dk
tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka patut dan beralasan
menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini menyatakanAkta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei
2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di
Medan sah dan memiliki kekuatan hukum ;
20. Bahwa oleh karena Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V dan VI dk
tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka patut dan beralasan
menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini menyatakan sikap, tindakan dan perbuatan yang dilakukan Para
Tergugat dr/ Para Penggugat dk yang mengajukan gugatan terhadap
Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk selaku warga Negara yang baik
dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
21. Bahwa oleh karena Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk telah
dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad), maka patut dan beralasan menurut hukum
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum
Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar ganti rugi moril
kepada Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk, guna memudahkan
Majelis Hakim menghitungnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat
milyar rupiah), karena Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk telah
Hal 30 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
tercemar nama baiknya selaku warga Negara yang baik di mata
masyarakat ;
22. Bahwa oleh karena Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk telah
dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad), maka patut dan beralasan menurut hukum
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum
Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar ganti rugi moril
kepada Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk, guna memudahkan
Majelis Hakim menghitungnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah), yang dikeluarkan Penggugat dr/ Tergugat dk untuk menghadapi
gugatan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk ;
23. Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk sangat meragukan keberadaan dan
sikap dari Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk mematuhi dan
menjalankan isi putusan ini, maka patut dan beralasan menurut hukum
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum
Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk mebayar uang paksa
(dwangsom) kepada Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai menjalankan isi
putusan dalam perkara ini ;
24. Bahwa Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk sangat meragukan
keberadaan dan sikap Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk dan untuk
menghindari gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat dr/ Tergugat dk
hampa adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita
jaminan (conservatoir beslag) atas harta Para Tergugat dr/ Para
Penggugat dk, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak
bergerak, baik harta saat ini maupun harta yang timbul setelah perkara
ini, khususnya harta Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk, yaitu :
1. Satu (1) pintu rumah permanent beserta pertapakkannya,setempat dikenal Jl. Gatot Subroto No. 92-A, Kelurahan Sei PutihTengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.
25. Bahwa gugatan balik (Rekonpensi) yang diajukan oleh Para Penggugat
dr/ Para Tergugat dk didasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang
Hal 31 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum
apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dijalankan/ dilaksaakan
lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (UitVoerbaar Bij Voorraad).
26. Berdasarka uraian-uraian diatas, dengan sengaja kerendahan hati,
dimohonkan kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dengan registrasi No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- dan gugatan
balik (Rekonpensi) ini mengambil dan menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :
I. Dalam Eksepsi
1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
II. Dalam Pokok Perkara
1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang
timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;
III. Dalam Rekonpensi
1. Mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat dr/ Tergugat dk
untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang
dimohon oleh Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk atas harta-harta
Para Tergugat dr / Para Penggugat dk ;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei
2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di
Medan sah dan memiliki kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk telah melakukan
perbuatan melawan hukum “onrechtmatigedaad” ;
Hal 32 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
5. Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar
ganti rugi moril kepada Penggugat dr/ Tergugat dk, yang untuk
memudahkan Majelis Hakim guna menghitungnya sebesar Rp.
4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
6. Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar
ganti rugi jasa lawyer kepada Penggugat dr/ Tergugat dk, yang telah
dikeluarkan Penggugat dr/ Tergugat dk sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) guna meghadapi gugatan Para Tergugat dr/ Para
Penggugat dk ;
7. Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar
uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat dr/ Tergugat dk sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai menjalani isi
putusan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu
walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar BijVoorraad) ;
9. Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar
ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
Setelah membaca berturut-turut :1. Relaas pemberitahuan isi putusan tanggal 25-08-2014 melalaui Kantor
Kalurahan tempat tinggal Tergugat II; Relaas tanggal kepada 02-12-2014
kepada kuasa Tergugat I;
2. Akta Banding Nomor. 85/2014 bahwa pada hari Jumat, tanggal 11-07-
2014 Kuasa Tergugat III sampai dengan Tergugat VI dan akta banding
Nomor: 166/2014, bahwa pada hari selasa 09 Desember 2014 Kuasa
Tergugat I mengajukan permohonan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Medan, tanggal 02 -07- 2014, Nomor.
432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.-;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding : 1. Hari Rabu, tanggal 25-02-
2015 kepada kuasa Penggugat; 2. Hari Kamis, tanggal 04-12-2014
kepada kuasa Tergugat I; 3. Hari Kamis, tanggal 10-09-2015 melalui
kalurahan tempat tinggal Tergugat II;
Hal 33 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
4. Memori bandingKuasa Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan hari Rabu, tanggal 11-02-2015 Dan Memori
Banding Kuasa Tergugat III sampai dengan Tergugat VI; yang diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, tanggal 25
September 2015;
5. Kontra memori banding dari Kuasa Penggugat yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hari Selasa, tanggal 07 April
2015;
6. Risalah-risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat
oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada para
pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14
(empat belas) setelah hari dan tanggal pemberitahuan diterima;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
memeriksa permohonan banding dari kuasa Tergugat III, IV, V, VI pada hari
Jumat, tanggal 11-07-2014 dan Tergugat I pada hari Selasa, tanggal 09-12-
2014 maka permohonan banding dari kuasa para Tergugat masih dalam
tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 199 RBg dan diajukan
dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan sehingga permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima ;
Menimbang, bahwa setelah membaca & mempelajari Memori Banding
yang diajukan oleh kuasa Pembanding I semula Tergugat I yang terdaftar di
Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Pebuari 2015, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan menyimpulkan alasan permohonan banding
sebagai berikut :
I. Dalam Eksepsi.
Gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio plurium litis consortium)
karena Akta Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 merupakan
harta peninggalan almh Djamilah orang tua H Djuned HN, dengan tidak
Hal 34 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
menggugat / mengikut sertakan semua ahli waris alm. H Djuned
Hamdani Nasution;
II. Dalam Pokok Perkara.
1. Bahwa Pembanding I menolak putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 02 Juli 2014; Nomor. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- karena
bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan;
2. Bahwa Akta Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 lahir
karena Penggugat / Terbanding ingkar janji terhadap Akta
Persetujuan Nomor : 42 tanggal 11 Nopember 1972;
3. Bahwa Terbanding semula Penggugat Tn Johannes als Kam Sun
yang ingkar janji / wanprestasi yaitu tidak membangun Ruko
sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Persetujuan Nomor : 42
tanggal 11 Nopember 1972;
4. Bahwa Pembanding I berkeberatan dan menolak untuk membayar
ganti rugi karena yang melakukan wanprestasi adalah Terbanding
dan tuntutan tersebut tidak diperinci; (vide Putusan MARI tanggal 8
Mei 1980 Nomor : 550-K/Sip/1979);
Menimbang, bahwa setelah membaca & mempelajari Memori Banding
Pembanding III sampai dengan Pembanding VI semula Tergugat III sampai
dengan Tergugat VI yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan pada hari
Jumat tanggal 25 September 2015, yang menjadi alasan permohonan
banding sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI.
A. GUGATAN PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING HARUSDITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PARAPENGGUGAT / PARA TERBANDING DENGAN PARA TERGUGAT /PARA PEMBANDING TIDAK MEMILIKI PERISTIWA HUKUM(HUBUNGAN HUKUM).
1. Bahwa benar Para Penggugat tidak ada menjadi Pihak dalam Akta
Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001 yang
diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH Notaris di Medan
sehingga Para Penggugat tidak memiliki peristiwa hukum (Hubungan
Hukum) dengan Para Tergugat; Dan Para Penggugat tidak membantah
Hal 35 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
eksepsi dari Para Tergugat sehingga Eksepsi dari Para Tergugat telah
terbukti;
2. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki peristiwa hukum
(Hubungan Hukum) dengan Para Penggugat sama sekali, patut dan
beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini menyatakan “gugatan Para Penggugat harus
ditolak adanya” atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para
Penggugat tidak dapat diterima;
B. EKSEPSI PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING TIDAK MEMILIKIKAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARATERGUGAT/PARA PEMBA NDING.
1. Bahwa dalam pasal 8 dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116
tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga,
SH Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut:“Semua kekuasaan
tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidak berubah), tidak dapat
dicabut lagi, tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam
Undang-Undang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
perjanjian menurut akta ini, yang tidak akan dibuat tanpa ada/dibuatnya
kekuasaan-kekuasaan tersebut”;
2. Bahwa oleh karena alm. JOHANES Alias KAM SUM ataupun Para
Penggugat tidak ada dasar dan alasan untuk mengakhiri ataupun
membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut maka patut dan
beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara menyatakan Para Penggugat tidak memiliki
kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, oleh
karena itu gugatan harus ditolak atau tidak diterima;
C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT / PARATERBANDING KURANG PIHAK.
1. Bahwa benar didalam gugatan Para Penggugat halaman 3 (tiga) alinea
kedua (2), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
Hal 36 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
a. “……………………………………, dimana Tergugat II tidak
melakukan penyelesaian permasalahannya dengan PT. Putra
Sejahtera Pionerindo, sehingga ……………………………..
2. Bahwa dengan demikian ada pihak ketiga yang memiliki kepentingan
hukum sehingga patut dan beralasan menurut hukum diikutsertakan
sebagai Pihak dalam perkara a quo yaitu PT. Putra Sejahtera
Pionerindo ataupun PT. Pioneerindo Gourment International, Tbk
sebagai Pihak didalam gugatannya; maka gugatan Para Penggugat
dinyatakan kurang pihak; maka patut dan beralasan menurut hukum
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan
gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Para
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke
verklaard)”;
D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT/PARATERBANDING NEBIS IN IDEM.
1. Bahwa semasa hidupnya alm. JOHANES Alias KAM SUM ada memiliki
berbagai perkara berkenaan dengan obyek sengketa yang diajukan
oleh Para Penggugat yaitu:
a. Perkara Perdata Register Nomor: 293/Pdt.G/1990/PN. Medan
b. Perkara Perdata Register Nomor: 341/Pdt.G/1991/PN. Medan
c. Perkara Perdata Register Nomor: 341/Pdt.G/1993/PN. Medan
d. Perkara Perdata Register Nomor: 71/Pdt.G/1993/PN. Medan
e. Perkara Perdata Register Nomor: 12/Pdt.G/1996/PN. Medan
f. Perkara Perdata Register Nomor: 512/Pdt.G/1997/PN. Medan
dan terakhir
g. Perkara Perdata Register Nomor: 283/Pdt.G/2004/PN. Medan
2. Bahwa perkara -perkara diatas telah memiliki kekuatan hukum tetap
dan pihak-pihak / subyek dan obyek gugatan didalam perkara –perkara
diatas adalah sama dengan perkara Nomor :432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.-
maka jelas adanya gugatan Aquo yang diajukan oleh Penggugat
adalah NEBIS IN IDEM;
Hal 37 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah
NEBIS IN IDEM, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum
“apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan
penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke
verklaard)”;
E. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT/PARA
TERBANDING KABUR (OBSCUUR LIBELS).
1. Bahwa apabila kita simak dan teliti secara cermat gugatan Penggugat
tertanggal 30 Juli 2013 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri
Medan dengan register Nomor: 432/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- tanggal 31
Juli 2013 yang lalu, dan diperbaikan gugatan tanggal 20 September
2013 dan 28 Oktober 2013 menuntut ganti rugi materil sebesar Rp.
2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa memberikan rincian
secara jelas;
2. Bahwa, didalam gugatan Penggugat, posita dan petitum gugatan
Penggugat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya;
Dengan demikian gugatan kabur (Obscuur Libels), maka patut dan
beralasan menyatakan “gugatan Penggugat ditolak atau setidak-
tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
onvankelijke verklaard)”;
II. TENTANG POKOK PERKARA
1. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM
PERKARA AQUO TELAH BERTINDAK TIDAK OBJEKTIF & TIDAK
ADIL SEHINGGA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.
432/Pdt.G/2013/PN.Mdn TANGGAL 2 JULI 2014 MENGANDUNG
KESALAHAN/KEKELIRUAN SEHINGGA HARUS DIBATALKAN.
Hal 38 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
a. Bahwa kuasa Pembanding III sampai dengan VI / Para Tergugat
keberatan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan
Negeri Medan No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- tanggal 2 Juli 2014 pada
halaman 37 (tiga puluh tujuh ) hingga halaman 38 (tiga puluh delapan)
alinea pertama karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya
telah mengesampingkan dalil-dalil T.III,IV,V,VI; dengan bukti T.III,IV,V,VI-
1 atau P-6 adalah Tergugat III,IV,V,VI / Para Pembanding hanya
berhubungan hukum dengan alm. Johanes alias Kam Sun tidak dengan
Penggugat dan Perjanjian tersebut bersifat kekuasaan tetap (tidak
berubah); sehingga hanya mengikat antara Tergugat III,IV,V,VI/Para
Pembanding dengan alm. Johanes alias Kam Sun bukan dengan
Penggugat serta Penggugat tidak memiliki landasan untuk mewakili alm.
Johanes alias Kam Sun, khususnya untuk membatalkan (i.c. bukti
T.III,IV,V,VI-1 atau P-6); sehingga jelas adanya Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Medan bertindak tidak objektif dan tidak adil;
b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara aquo bertindak obyektif akan menolak atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah
Nebis In Idem; Karena perkara aquo sudah berulang kali diajukan ke
persidangan dengan subyek dan obyek yang sama;
c. Bahwa seharusnya Para Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap
PT. Putra Sejahtera Pionerindo ataupun PT. Pioneerindo Gourment
International, Tbk, termasuk Notaris H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di
Medan; sehingga perkara No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 2 Juli
2014; kurang pihak;
2. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH KELIRU
(SALAH) MEMBUAT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.
432/Pdt.G/2013/PN.Mdn TANGGAL 2 JULI 2014 SEHINGGA HARUS
DIBATALKAN.
a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru (salah)
membuat Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- tanggal 2 Juli 2014 yaitu pada halaman enam
puluh dua (62) poin lima (5) amar putusan, sebagai berikut: 5.Menghukum
Hal 39 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
Tergugat I,II, dan Tergugat III, IV,V,VI d.k/Pengguigat d.r secara tanggung
renteng untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat-
Penggugat d.k/Tergugat d.r. sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah), serta kerugian immaterial sejumlah Rp. 100.000.000,- (dua ratus
juta rupiah), secara seketika dan sekaligus tunai; dimana tertulis dalam
angka Rp. 100.000.000,-, akan tetapi dalam ejaan tertulis dua ratus juta
rupiah sehingga haruslah dibatalkan;
b. Bahwa tentang kerugian, khusus Jasa Advokat/Penasihat Hukum yang
dituntut oleh Para Penggugat / Para Terbanding, tidaklah menjadi
kewajiban dari Para Tergugat / Para Pembanding, serta tidak ada
keharusanya dari Para Penggugat/Para Terbanding untuk mengunakan
jasa Advokat/Penasihat Hukum dalam menangani Perkara-Perkara yang
ditimbulkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding sendiri sehingga nilai
kerugian tersebut haruslah ditolak;
c. Bahwa disamping itu, yang justru mencederai dan melanggar serta lalai
untuk melaksanakan isi dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116
tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH,
Notaris di Medan adalah Johanes alias KAM SUM sendiri, dimana hingga
sekarang kewajiban dari Johanes alias KAM SUM terhadap Para
Tergugat I,III.IV,V, VI/Para Pembanding belum terpenuhi atau terealisasi
yaitu pasal 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:“Pihak
Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa Pihak Kedua akan
membangun dan menyelesaikan bangunan berupa rumah toko diatas
tanah Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai dengan Akta Perjanjian
No. 42 tersebut dan setelah bangunan tersebut selesai dilaksanakan yang
dijadwalkan selesai selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun
dua ribu satu (12-2001) ini, maka sesuai dengan perjanjian bagi hasil
tersebut Pihak Kedua akan menyerahkan hak dan bahagian Pihak
Pertama sebanyak 2 (dua) pintu rumah toko tersebut dalam keadaan
kosong”.
Berdasarkan uraian diatas Pembanding III sampai dengan VI
berpendapat bahwa yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) adalah
Johanes alias KAM SUM ataupun Para Penggugat / Para Terbanding selaku
Hal 40 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
ahli waris dari Johanes alias KAM SUM bukan Para Tergugat / Para
Pembanding;
Menimbang, bahwa setelah membaca & mempejari Kontra Memori
Banding Terbanding tanggal 07 April 2015; Majelis Hakim Tinggi
menyimpulkan hal hal sebagai berikut :
I. Dalam Eksepsi.
Bahwa Terbanding/Penggugat menolak eksepsi Pembanding dengan
menyatakan Terbanding/Penggugat mempunyai hak subyektif siapa-
siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata a quo;
II. Dalam Pokok Perkara.
1. Bahwa para Pembanding tidak melaksanakan sepenuhnya Akta
Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yaitu berupa
penyelesaian pembayaran atas peralihan obyek bangunan dan tanah
pembangunan Ruko; sehingga Akta Perjanjian Perdamaian Nomor :
116 tanggal 22 Mei 2001 batal demi hukum dengan segala akibatnya;
2. Bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Terbanding semula Tergugat
adalah sah sehingga putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat
dan benar, sepatutnya dipertahankan;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
membaca dan menelaah Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam
korelasinya dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2014
No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- berpendapat sebagaimana terurai berikut;
Dalam Eksepsi :
Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari pertimbangan
hukum tentang eksepsi sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 02 Juli 2014 No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- Halaman
36 sampai dengan 38; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendpat
bahwa pertimbangan hukum tentang penolakan eksepsi-eksepsi yang
Hal 41 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
diajukan oleh para Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah
tepat dan benar sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;
Dalam Pokok Perkara.
Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah Putusan
Pengadilan Negeri Medan, tanggal 02 Juli 2014, Nomor.
432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.-,dan berita acara sidang serta alat bukti dalam
perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menemukan fakta
hukum sebagai terurai berikut;
Menimbang, bahwa perkara a quo bertitik tolok dari adanya Akta
Persetujuan Nomor : 42 tanggal 11Nopember 1972 antara Terbanding semula
Penggugat dengan Pembanding III sampai dengan VI ; Dalam akta Nomor :
42 tersebut, kedudukan Pembanding III sampai dengan VI semula Tergugat
III s/d VI sebagai pihak pertama sebagai pemilik tanah yang akan digunakan
untuk mendirikan bangunan yang kemudian menjadi obyek gugatan
sedangkan Terbanding / almarhun Johannes alias Kam Sun sebagai pihak kedua; yang akan membangun toko dan rumah di atas tanah obyek
gugatan;Adapun kewajiban pihak pertama / Terbanding menyerahkan tanah
obyek gugatan untuk dibangun oleh pihak ke dua dengan seluruh biaya
pembangunan ditanggung oleh pihak kedua; Jika pembangunan selesai
pihak pertama berhak mendapat satu pintu toko yang menghadap ke Jln
Gajah Mada, pintu kedua dihitung dari sebelah barat dan satu pintu rumah
petak menghadap ke Jln Mojopahit menjadi milik pihak pertama; Sedang
pihak ke dua mendapat pemakaian tanah dan bangunan diatasnya berupa
toko bertingkat dan rumah petak lainnya;(vide hal.39);
Menimbang, bahwa pembangunan belum selesai kemudian muncul
permasalahan sehingga pembangunan terhenti di luar kesalahan Terbanding
/ Penggugat ; Tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Terbanding /
Penggugat Pembanding III sampai dengan VI mengalihkan tanah obyek
gugatan kepada Pembanding II/ Jakoeb, yang selanjutnya Pembanding II
mengalihkan kepada PT . Putra Sejahtera Pioneerindo berkedudukan di
Jakarta;
Hal 42 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan sampai dengan
tingkat Kasasi (Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Maret 1991
Nomor : 293/Pdt.G/1990/PN.Mdn.- jo. Nomor : 144/PDT/1991/PT-MDN.- jo.
2996K/PDT/1991; dengan obyek gugatan tanah obyek perjanjian dalam akta
Nomor : 42 tanggal 11-11-1972 ) ; Putusan telah berkekuatan hukum tetap
yang pada pokoknya Akta Persetujuan Nomor : 42 tanggal 11-11-1972
dinyatakan sah; (vide hal.42 s/d hal 45) ;
Menimbang, bahwa terhadap putusan di atas Pembanding III s/d VI
mengajukan perlawanan; telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yaitu
tanggal 7-3-1991 Nomor : 24/Pdt.Plw/1990/PN.Mdn jo. 145/PDT/1991/PT-
MDN. Jo. 3169K/Pdt/1991 jo. 330PK/Pdt/1995; Pelawan dinyatak beritikad
tidak baik;
Menimbang, bahwa muncul gugatan baru lagi dan telah diputus
Pengadilan Negeri Medan tanggal 28-11-1996, Nomor :
12/Pdt.G/1996/PN.Mdn.-, jo 204/PDT/1997/PT-MDN; terhadap putusan ini
permohonan kasasi dicabut selanjutnya untuk mengakhiri permasalahan
antara pihak-pihak dan pembangunan bisa dilanjutkan maka mereka
membuat perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor : 116
tanggal 22 Mei 2001; (vide hal.45);
Menimbang, bahwa permasalahan melebar ke ranah pidana karena
Terbanding / almarhum Johannes melaporkan Pembanding II / H Djoned
dengan Putusan tanggal 29-10-2001 H. Djoned dinyatakan bersalah
melakukan tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke
dalam akta otentik dan dipidana enam bulan; dan dengan Putusan tanggal
12-9-2002 Nomor : 842/Pid.B/2001 Pembanding II/ Jokoeb dinyatakan
bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan
palsu ke dalam akta otentik dan dipidana tujuh bulan; terhadap laporan balik
dan menjadi perkara pidana Nomor : 1618/Pid.B/2003/PN.Mdn; dengan
terdakwa alm Johannes/Terbanding/ dan dinyatakan tidak terbukti bersalah
dan dibebaskan; (vide hal.53 – 54)
Hal 43 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
Menimbang, bahwa PT Putra Sejatera Pioneerindo menggugat
Terbanding / Alm Johannes Nomor : 283/Pdt.G/2004/PN.Mdn; jo.
262/PDT/2005/PT-MDN.- jo. 90K/Pdt/2007; PT Putra Sejahtera Pioneerindo
kalah; Kemudian Alm Johannes menggugat pembatalan HGB milik PT Putra
SejateraPioneerindo; berdasarkan Putusan Peratun Nomor :
39/G/2000/PTUN.Mdn jo. 17/BDG-G.MD/2001/PT TUN-MDN.- jo. Putusan
Kasasi Nomor : 419K/TUN/2001; Alm Johannes menang, HGB atas nama :
PT PSP dibatalakn (vide halaman ; PT PSP mengajukan perlawannan
terhadap Putusan Peratun Nomor : 337G.Plw/2004/PTUN-Mdn.-; ditolak (vide
halman 40-57);
Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan menelaah surat bukti
dengan landasan hukum pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Pertama
berpendapat bahwa Akta Nomor : 42 tanggal 11 Nopember 1972 adalah
sah;
Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat
Pertama bahwa karena Akta perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001
telah gagal dilaksanakan oleh para pihak maka Akta Nomor : 42 tanggal 11
Nopember 1972 adalah sah dan berkekuatan hukum ; (vide halaman 57);
Menimbang bahwa, dengan demikian alasan Memori Banding yang
menyangkut persoalan keabsahan akta Nomor : 42 tanggal 11-11-1972 dan
pernyataan Terbanding yang wanprestasi serta dalil tidak ada hubungan
hukum antara Terbanding dengan akta dimaksud dinyatakan ditolak;
Menimbang, bahwa mendasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan mengutakan amar putusan ke 2, 3, 4;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan kuasa Pembanding III sampai
dengan VI angka 2 hurub a, b;. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
berpendapat sebagai terurai berikut;
Hal 44 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
Menimbang, bahwa keberatan Pembanding III s/d VI terhadap amar
Nomor : yang menyatakan Menghukum Tergugat I,II, dan Tergugat III,
IV,V,VI d.k/Pengguigat d.r secara tanggung renteng untuk membayar
kerugian materil yang diderita Penggugat-Penggugat d.k/Tergugat d.r.
sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), serta kerugian immaterial
sejumlah Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah), secara seketika dan
sekaligus tunai; dimana tertulis dalam angka Rp. 100.000.000,-, akan tetapi
dalam ejaan tertulis dua ratus juta rupiah sehingga haruslah dibatalkan;
Menimbang, bahwa terhadap petitum kerugiam materiil yang
dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada posita
gugatan secara nyata ada biaya perkara sebagai akibat jasa advokat atau
Penasihat Hukum dan biaya Notaris pembuatan Akta Perdamaian Nomor :
116 yang gagal dilaksanakan;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan ke 2 tentang ganti kerugian
sebagai akibat menggunakan Jasa Advokat / Penasihat Hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan menerima keberatan kuasa hukum Pembanding III
s/d VI karena hukum acara perdata tidak ada kewajiban untuk mengunakan
jasa Advokat/Penasihat Hukum dalam menangani berperkara di Pengadilan
Negeri dengan demikian petitum ganti rugi biaya advokat dinyatakan ditolak;
Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya pembuatan akta
perdamaian Nomor : 116 yang dituntut oleh Terbanding/ Penggugat ternyata
tidak disertai dengan surat bukti biaya untuk itu sehingga dinyatakan ditolak;
Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagai akibat perbuatan
wanprestasi para Pembanding maka pembangunan toko dan rumah
sebagaimana dalam akta persetujuan Nomor : 42 tanggal 11-11-1972 menjadi
terhambat, bertahun-tahun tidak terwujud yang mestinya sudah dapat
memberi keuntungan bagi pihak yang terkait termasuk Terbanding /
Penggugat;
Hal 45 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan putusan
halaman 58, Terbanding semula Penggugat telah mengeluarkan biaya
pembangunan ruko dengan adanya gugatan maka menjadi terhenti sehingga
sampai dengan sekarang tidak bisa mendapatkan keuntungan yang
semestinya diperoleh;
Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut dalam posita
maupun dalam pembuktian dipersidangan belum ada perincian secara
terperinci/ detail sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak bisa
memperoleh perhitungan yang nyata sehingga posita dan petitum demikian
dinilai masih kabur meskipun secara logis nyata ada kerugian berupa
keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat; Oleh karena petitum
kabur/ obscuur libel maka dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa selajutnya amar penghukuman kerugian
immaterial sebagai akibat pengaduan para Pembanding sehingga diproses
secara pidana dengan putusan tanggal 19-03-2004 Nomor :
1618/Pid.B/2003/PN-Mdn jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09-
06-2004 Nomor : 91/PID/2004/PT-MDN jo. Putusan Mahkah Agung Republik
Indonesia tanggal 06-04-2006; Nomor : 2013K/Pid/2004; jo. Putusan
Peninjauan Kembali tanggal 28-01-2008 Nomor : 87/PK/PID/2007; yang mana
Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan; sehingga
Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan sejumlah Rp. 100.000.000,-
(dua ratus juta rupiah);
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
meneliti bahwa benar amar tersebut ada permasalaha yaitu tertulis dalam
angka Rp. 100.000.000,-, akan tetapi dalam ejaan tertulis dua ratus juta
rupiah;
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi immaterial sebagai
akibat laporan adanya tindak pidana, menurut, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan laporan tersebut sebagai akibat saling adanya pengaduan ke
Hal 46 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
Kepolisian; Hal ini karena Terbanding/ almarhum Johannes melaporkan
Pembanding II/ H Djoned dengan Putusan tanggal 29-10-2001 Nomor :
926/Pid.B/2001/PN.Mdn di mana, H. Djoned dinyatakan bersalah melakukan
tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta
otentik dan dipidana enam bulan; dan selanjutnya Putusan tanggal 12-9-2002
Nomor : 842/Pid.B/2001 Pembanding II/ Jokoeb dinyatakan bersalah
melakukan tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke
dalam akta otentik dan dipidana tujuh bulan; Terbanding/alm. Johannes
dilaporan balik dan menjadi perkara pidana Nomor :
1618/Pid.B/2003/PN.Mdn; dan alm Johannes/Terbanding/ dan dinyatakan
tidak terbukti bersalah dan dibebaskan; (vide hal.53 – 54);
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi immaterial tersebut mendasarkan
adanya perkara pidana yakni mendasarkan adanya perbuatan melawan
hukum sedangkan dalam perkara a quo dasarnya adalah wanpretasi/ ingkar
janji maka petitum demikian dinyatakan tidak dapat diterima/ niet onvankelijk
veerklraad;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas
Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa
Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2014 No.
432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- harus diperbaiki sekedar amar putusannya;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para
Pembanding semula para Tergugat ditolak maka dihukum untuk membayar
biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding;
Memperhatikan UU Nomor :49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,
RBG serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I :
Hal 47 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
- Menerima permohonan banding kuasa Pembanding I kuasa
Pembanding III s/d VI semula para Tergugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2015,
Nomor : 432/Pdt.G/2013/ PN. Mdn.- sekedar mengenai amar
putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONVENSIDalam Eksepsi.- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III,IV,V,VI dalam
Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi;
Dalam Pokok Perkara.1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----------------------------------------
2. Menyatakan Tergugat I s/d VI telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) ;-
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Perdamaian No. 116
tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH.,
Notaris di Medan dengan segala akibat hukumnya; ---------------------------------
4. Menyatakan 2 (dua) unit bangunan ruko terletak di Jalan Gajah Mada sudut
jalan Mojopahit Medan yang semula akan diserahkan kepada Tergugat III
yaitu:
a. 1(satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 16 m menghadap ke Jalan
Gajah Mada pintu kedua dari sudut jalan Mpjopahit Medan;----------------
b. 1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 x 14 m (pintu pertama)
menghadap ke Jalan Mojopahit Medan Menjadi hak Penggugat –
Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonpensi selaku ahli
waris Almarhum Johannes Alias KAM SUN (suami/orang tua
Pengugat-Pengugat d.k/Tergugat d.r) ; -------------------------------------------
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
walaupun ada Verzet (Perlawanan), Banding, maupun Kasasi ( Uitvoorbaar
bij Voorraad); -----------------------------------------------------------------------------------
6. Menolak petitum gugatan Penggugat selebihnya;-----------------------------------
DALAM REKONVENSI.
Hal 48 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN
- Menolak gugatan Penggugat III,IV,V,VI dalam Rekonpensi/Tergugat
III,IV,V,VI, dalam Konpensi; seluruhnya; -----------------------------------------------
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.
- Menghukum para pembanding semula Tergugat I, II, Tergugat III, IV,V,VI,
dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya
perkara membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150,000;- (Seratus lima
puluh ribu rupiah) ;
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin : tanggal 09 Nopember 2015oleh kami : Dr. A.Th. Pudjiwahono, SH. M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi,
selaku Hakim Ketua Majelis, Heru Pramono, SH, M.Hum.- Hakim Anggota I
dan Maryana, SH, MH.- Hakim Anggota II yang ditunjuk untuk mengadili
perkara a quo, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 30 Oktober 2015 Nomor. 381/PDT/2015/PT-MDN.- dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU
tanggal 02 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
Susila Wardhani, SH, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
HERU PRAMONO, SH, M.HUM. Dr.A.TH. PUDJIWAHONO, SH, M.HUM
MARYANA, SH, MH.PANITERA PENGGANTI,
SUSILA WARDHANI, SH