PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM /Penerapan...menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Penerapan…

Download PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM /Penerapan...menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Penerapan…

Post on 18-Apr-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS </p> <p>PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA</p> <p>( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten ).</p> <p>PENULISAN HUKUM</p> <p>(SKRIPSI)</p> <p>Disusun dan Diajukan untuk</p> <p>Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum</p> <p>Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta</p> <p>Oleh :</p> <p>MAHANANI NURIASIH</p> <p>E0004027</p> <p>FAKULTAS HUKUM</p> <p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA</p> <p>2009</p> <p>PERSETUJUAN PEMBIMBING</p> <p>Penulisan Hukum (Skripsi)</p> <p>PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS </p> <p>PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA </p> <p> ( Stidi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)</p> <p>Disusun oleh :</p> <p>MAHANANI NURIASIH </p> <p>NIM : E. 0004027</p> <p>Disetujui untuk Dipertahankan </p> <p>Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II</p> <p>Dr. SUPANTO S.H., M.Hum. SABAR SLAMET, S.H., M.H.NIP. 131 568 294 NIP.131 571 616</p> <p>PENGESAHAN PENGUJI</p> <p>Penulisan Hukum (Skripsi)</p> <p>PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS </p> <p>PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA</p> <p>( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten ).</p> <p>Disusun oleh :</p> <p>MAHANANI NURIASIH</p> <p>NIM : E. 0004027</p> <p>Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta</p> <p>pada :</p> <p>Hari : JumatTanggal : 1 Mei 2009</p> <p>TIM PENGUJI</p> <p>1.Dr.Hartiwiningsih, S.H, M. Hum : Ketua</p> <p>2.Sabar Slamet,S.H,.M.H. : Sekretaris</p> <p>3.Dr. SUPANTO S.H., M.Hum. : Anggota </p> <p>MENGETAHUIDekan,</p> <p>Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.NIP. 131 570 154</p> <p>MOTTO</p> <p>Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.</p> <p>Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.</p> <p>(Al-Quran Surat Al-Insyirah 5-6)</p> <p>Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini selain atas kehendak Allah SWT</p> <p>Selalu doa, ikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT.</p> <p>PERSEMBAHAN</p> <p>Sebuah pemikiran yang begitu tulus dan sederhana ini penulis persembahkan kepada :</p> <p>Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Nabi Muhammad SAW sebagai </p> <p>panutan bagi setiap insan </p> <p>Umi Nur Azizah dam Abah Thohar Mismun atas kasih sayang, pengorbanan dan cintanya </p> <p>kepadaku serta harapannya yang menjadikan penulis semangat.</p> <p>Kakakku tersayang Fathoni Ali Busroh atas dorongannya</p> <p>Seseorang yang telah mengajariku arti mencintai, kesabaran, dan menjadikan penulis </p> <p>mempunyai cita-cita sebagai isteri yang sholekhah.</p> <p>Sahabat-sahabatku tersayang, atas keceriaan dan kebersamaan serta dukungan yang tak </p> <p>pernah putus. </p> <p>KATA PENGANTAR</p> <p>Alhamdulillahirobbil alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah </p> <p>melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya hingga akhirnya penulis dapat </p> <p>menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim </p> <p>Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Studi Kasus </p> <p>di Pengadilan Klaten dengan lancar. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada </p> <p>Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, serta pengikut beliau </p> <p>hingga akhir zaman kelak.</p> <p>Skripsi ini disusun dengan maksud untuk dapat memenuhi sebagian </p> <p>persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret </p> <p>Surakarta.</p> <p>Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah </p> <p>memberikan bimbingan, semangat, dan bantuan sejak persiapan, pelaksanaan, </p> <p>berbagai hambatan bisa teratasi dan sampainya penyusunan skripsi ini selesai, </p> <p>karenanya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:</p> <p>1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum </p> <p>Universitas Sebelas Maret Surakarta.</p> <p>2. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.</p> <p>3. Bapak Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah </p> <p>memberikan waktu dan arahan dengan sabar untuk membimbing penulis, </p> <p>dalam penyusunan skripsi ini</p> <p>4. Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II telah </p> <p>memberikan waktu dan arahan dengan sabar untuk membimbing penulis, </p> <p>dalam penyusunan skripsi ini</p> <p>5. Bapak Agus Rianto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik atas </p> <p>dukungan dan bimbingan akademis kepada penulis.</p> <p>6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret </p> <p>Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.</p> <p>7. Ketua Pengadilan Negeri Klaten beserta staff yang telah membantu dalam </p> <p>penyusunan skripsi ini.</p> <p>8. Umi dan abahku atas doa, semangat dan kasih sayang yang tiada terkira.</p> <p>9. Kakakku Fathoni Ali Busroh S.E., MM., atas semangat dan dorongannya.</p> <p>10. Syahril , atas perhatian dan pengertiannya</p> <p>11. Sahabatq amik semoga sukses dunia akhirat. </p> <p>12. Teman tidurq kusnul jalan skripsimu enak banget jadi ngiri n anis kapan </p> <p>nikah?</p> <p>13. Segenap teman-teman Kost Rotterdam riia (adek serem dech), sulis, dina, </p> <p>ratih, utami, rina, ais, ucik, intan, yani, febby, anik, tika, galuh atas doa </p> <p>dan dukungannya.</p> <p>14. Segenap angkatan 2004 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret </p> <p>Surakarta, atas kerjasama, dukungan dan semangatnya.</p> <p>15. Segenap pihak yang telah memberikan doa, semangat dan bantuan hingga </p> <p>skripsi ini dapat diselesaikan.</p> <p>Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Penulis </p> <p>menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh </p> <p>karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk </p> <p>kemajuan di masa mendatang. Terima kasih.</p> <p>Surakarta, 1 Mei 2009</p> <p>Penulis</p> <p>DAFTAR ISI</p> <p>HALAMAN JUDUL. i</p> <p>HALAMAN PERSETUJUAN.. ii</p> <p>HALAMAN PENGESAHAN...</p> <p>HALAMAN MOTTO...</p> <p>HALAMAN PERSEMBAHAN...............</p> <p>iii</p> <p>iv</p> <p>v</p> <p>KATA PENGANTAR.. vi</p> <p>DAFTAR ISI viii</p> <p>ABSTRAK x</p> <p>BAB I PENDAHULUAN. 1</p> <p>A. Latar belakang... 1</p> <p>B. Perumusan masalah... 4</p> <p>C. Tujuan Penelitian.. 4</p> <p>D. Manfaat Penelitian 5</p> <p> E. Metode Penelitian.... 6</p> <p>F. Sistematika Skripsi.... 12</p> <p>BAB II TINJAUAN PUSTAKA...... 13</p> <p>A. Kerangka teori 13</p> <p> 1.Pengaturan Tindak Pidana Aduan Dalam Kitab Undang-Undang </p> <p>Hukum Pidana...</p> <p>13</p> <p>2.Penegakkan Hukum Piadana Untuk Menanggulangi Kejahatan .....</p> <p>3. Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana.................................</p> <p>23</p> <p>34</p> <p>B. Kerangka Pemikiran... 40</p> <p>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.. 42</p> <p>A. Hasil Penelitian........................................................................................ 42</p> <p>1. Deskripsi kasus.</p> <p>2. Pertimbangan Hakim </p> <p>42</p> <p>56</p> <p>B. Pembahasan..........................</p> <p>1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam </p> <p>memutus tindak pidana pencurian dalam keluarga ...........................</p> <p>63</p> <p>63</p> <p>2. Kendala Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus tindak </p> <p>pidana pencurian dalam keluarga ...................................................... 65</p> <p>BAB IV PENUTUP. 67</p> <p>A. Simpulan... 67</p> <p>B. Saran. 67</p> <p>DAFTAR PUSTAKA </p> <p>ABSTRAK</p> <p>MAHANANI NURIASIH. 2009. PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten ). Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta. </p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam menjatuhkan pidana Pasal 367 ayat (2) dan kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus tindak pidana pencurian dalam keluarga.</p> <p>Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer penelitian diperoleh dengan wawancara secara bebas (free interview) kepada narasumber. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu mengkaji substansi/ isi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam menganalisa penelitian ini, digunakan model analisis interaktif (interaktif model of analisis), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. </p> <p>Hasil penelitian ini mengungkapkan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dan kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga. Dalam Putusan Nomer 128/Pid.B/2007/PN.Klt dan Putusan Nomer 135/Pid.B/2007/PN.Klt.Penjatuhan pidana antara yang satu dengan yang lain berbeda tergantung dari kasus (bersifat kasuistis).</p> <p>Dari kesimpulan tersebut penulis menyarankan dalam penjatuhan pidana banyak sekali pertimbangan terlebih mengenai faktor non yuridis, maka hakim harus bisa memahami keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa dan juga memehami hukum yang berlaku dalam suatu daerah tertentu, karena tugas hakim bukan hanya memutus dan megadili perkara tetapi juga harus bisa menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Agar penegak hukum khususnya hakim perlu senantiasa meningkatkan kualitas analisis dan mengembangkan kemampuannya di bidang hukum agar dapat memberikan putusan yang tepat sehingga dapat menciptakan keadilan bagi korban dan terdakwa yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum khususnya hakim dan institusinya yaitu pengadilan</p> <p>BAB I</p> <p>PENDAHULUAN</p> <p>A. Latar Belakang Masalah</p> <p>Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Indonesia </p> <p>berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka </p> <p>(machstaat). Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum </p> <p>demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pernyataan yang </p> <p>menyebutkan Indonesia merupakan negara hukum dapat ditemukan dalam </p> <p>penjelasan UUD 1945 yaitu dalam sistem pemerintahan negara pada butir I </p> <p>dan II. Pada butir I menyebutkan negara Indonesia berdasarkan atas hukum </p> <p>(rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Sedangkan </p> <p>butir II menyebutkan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum </p> <p>dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Namun </p> <p>pada kenyataan yang sekarang terjadi eksistensi hukum itu sendiri sering </p> <p>dipertanyakan, padahal pada hakikatnya eksistensi hukum diperlukan untuk </p> <p>mencegah timbulnya bahaya yang mampu meresahkan masyarakat sehingga </p> <p>setiap anggota masyarakat dapat merasa aman dan tenteram karena </p> <p>memperoleh perlindungan hukum dari para aparat hukum.</p> <p>Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, tingkat </p> <p>permasalahan sosial dan kriminalitas juga semakin meningkat dan hal ini tentu </p> <p>juga telah menuntut agar hukum berkembang dan berubah mengikuti </p> <p>perkembangan. Perkembangan teknologi misalnya telah mempermudah </p> <p>masyarakat memperoleh informasi lebih cepat, akurat dan detail. Banyak </p> <p>kemudahan dan hal positif dari perkembangan teknologi, akan tetapi dampak </p> <p>negatif yang dihasilkan juga tak kalah besar. Di antara dampak negatif dari </p> <p>perkembangan teknologi saat ini dan di antaranya adalah timbulnya tindak </p> <p>pidana dikarenakan pengaruh dari media baik media elektronik dan media </p> <p>masa. Terbukti dengan banyaknya tindak pidana yang terjadi, pelaku </p> <p>melakukan tindak pidana terinspirasi dari acara yang disiarkan televisi, orang </p> <p>mencuri juga terdorong oleh acara ditelevisi.</p> <p>Dari sekian banyak tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh </p> <p>keluarganya sendiri sangatlah banyak tetapi yang terungkap hanyalah </p> <p>beberapa persen saja karena menurut masyarakat ini adalah aib keluarga </p> <p>sehingga banyak yang diselesaikan secara kekeluargaan tidak sampai </p> <p>diperkarakan. Tindak pidana pencurian dalam keluarga dari tahun ketahun </p> <p>mengalami peningkatan, ini menunjukkan adanya peningkatan terhadap tindak </p> <p>pidana pencurian dalam keluarga. Sesuai dengan data yang didapat oleh </p> <p>peneliti dari Pengadilan Negeri Klaten menyatakan tahun 2006 mengadili satu </p> <p>kasus pencurian dalam keluarga sedangkan pada tahun 2007 mengadili dua </p> <p>kasus pencurian dalam keluarga. Tindak pidana pencurian dalam keluarga </p> <p>merupakan tindak pidana aduan relatif, tindak pidana aduan relatif adalah </p> <p>tindak pidana yang pada dasarnya bukan berupa tindak pidana aduan </p> <p>melainkan hanya dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja tindak pidana itu </p> <p>menjadi tindak pidana aduan. </p> <p>Untuk menciptakan suasana aman dan tenteram dalam masyarakat, kaidah </p> <p>hukum yang berlaku umum tersebut harus ditegakkan serta dilaksanakan </p> <p>dengan tegas atau dengan kata lain harus ada penegakan hukum. Berbicara </p> <p>mengenai penegakan hukum, salah satu aparat penegak hukum yang </p> <p>mempunyai beban dalam melaksanakan setiap upaya penegakan hukum serta </p> <p>ikut melaksanakan pembinaan ketertiban hukum yang berdasarkan pada</p> <p>ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah hakim. Karena hakim inilah yang </p> <p>akan memutus di sidang pengadilan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, </p> <p>apakah tersangka melakukan suatu tindak pidana dengan dijatuhi suatu pidana </p> <p>ataupun dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena ternyata dirinya tidak </p> <p>terdapat cukup bukti telah melakukan suatu tindak pidana.</p> <p>Hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan untuk </p> <p>menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. </p> <p>Sesuai dengan penjelasan dari UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara </p> <p>Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan </p> <p>belaka (machstaat) yang berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah </p> <p>negara hukum. Kebebasan hakim atau kebebasan peradilan merupakan syarat </p> <p>mutlak bagi adanya negara hukum kalau tidak ada kebebasan hakim atau </p> <p>kebebasan peradilan, kita tidak dapat menyebut suatu negara sebagai negara </p> <p>hukum, berarti negara tersebut masih diragukan adanya supremasi hukum </p> <p>yang dilaksanakan.</p> <p>Selanjutnya mengenai kebebasan hakim dapat dilihat didalam penjelasan </p> <p>Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman </p> <p>dan juga di dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:</p> <p>Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan </p> <p>lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang.</p> <p>Berhubung dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi </p> <p>hakim yang tidak memihak (impartial judge). Istilah tidak memihak di sini </p> <p>haruslah diartikan tidak secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya </p> <p>hakim harus memihak kepada yang benar. Hakim tidak memihak diartikan </p> <p>tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepat </p> <p>perumusan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 </p> <p>ayat (1): Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-</p> <p>bedakan orang. </p> <p>Hakim tidak memihak berarti juga hakim tidak menjalankan perintah dari </p> <p>pemerintah. Bahkan jika harus demikian menurut hukum, hakim dapat </p> <p>memutus menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian. </p> <p>Walaupun hakim itu...</p>

Recommended

View more >