a. Pemikiran Al-Maududi tentang Konsep Negara

Ada dua konsep modern tentang negara yang saling bertentangan. Pertama konsep Hegel yang menyatakan bahwa negara adalah perwujudan dari ide suci, yaitu ide illahi (divine Idea) dimuka bumi, dimana setiap negara dapat mengidentifikasikan martabatnya, statusnya kearah kehidupannya. Identifikasi martabatnya, status keaah kehidupannya. Citra Hegelian tentang negara adalah bahwa negara merupakan  inkarnasi ide suci dan karena negara harus berada diatas segala-galanya. Makin kuat suatu negara, makin baik para warganya. Dengan demikian setiap warga negara harus menyerahkan segala dedikasinya untuk negara. Dalam arti, konsep Hegelian menjadikan negara sebagai aparat yang didewakan yang berhak menuntut apa saja dari para warganya. Jelas sekali bahwa Hegel menuhankan negara.

Sebaliknya konsep  Marx. Walaupun Ia bangga menjadimurid spritual Hegel,  tetapi pandangannya tentang negara betolak belakang dengan pandangan gurunya. Marx berpendapat bahwa negara pada hakekatnya adalah aparat atau mesin operasi operasi (penindasan), tirani dan eksploitasi kaum pekerja oleh pemilik alat-alat produksi (kaum kapitalis) dan pemegang distribusi kekayaan yang mencelakakan kelas pekerja, jadi dapat kita temukan dalam marxisme konsep mengenai layunya negara setelah terjadinya revolusi sosialis. Artinya, setelah berlangsungnya revolusi akan terbentuk suatu kediktatoran proletariat dan kemudian  melalui kekuasaan kaum protelar perbedaan kelas dapat dimusnahkan sampai terwujudanya masyarakat tanpa kelas. Dalam masyarakat tanpa kelas inilah negara sebagai aparat penindasan kelas kafitalis akan layu dengan sendirinya, akan lenyap Selma-lamanya.

Jika Hegel berpendapat bahwakuat dan mekarnya negara berarti tercpainya cita-cita menusia, maka marx menganggap lenyapnya negara adalah adalah kebijakan puncak.lantas bagaimnakah konsep

negara menurut Al-Maududi yang berpegang  kepada al-Qur’an?

Menurut Al-Maududi pembentukan suatu negara merupakan sebagian dari misi Islam yang agung. Membangun negara merupakan  salah satu kewajiban agama. Oleh karenanya negara yang dibangun harus dipelihara eksistensinya, tetapi tidak boleh negara itu didewa-dewakan. Islam menolak Utopia Marx yang ingin melenyapkan negara, sehingga dapat dijadikan acuan dalam memahami konsep negara menurut Al-Maududi.

Pemikiran Al-Maududi tentang teori politik Islam atau dalam hal ini kensep konsep negara, yang landasan filosofinya adalah kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, teori politik Islam yang dikemukakan Al-Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan ada ditangan tuhan, bukan seperti konsep dasar demikrasi Barat yang menegaskan bahwa kedaulatan ditangan rakyat.

Menurut Al-Maududi, atas terpenting dalam Islam adalah tauhid, doktrin-doktrin yang terkandung dalam ajaran tauhid sangat revolusioner dan mempunyai implikasi sangat jauh dalam mengubah tata sosial, tata politik, tata ekonomi, yang sudah ada yang tidak bersendikan tauhid. Jadi tidaklah aneh sejak dulu, orang-orang yang sering menentang doktrin-doktrin sosial, politik, ekonomi, yang bersendikan tauhid, berhubung doktrin-doktrin tersebut selalu menentang penindasan dan tirani serta kekuasaan yang tidak adil.

 Dari dasar utama tauhid ini, maka lembaga negara atau konsep negara yang dikemukakan Al-Maududi dikenal dengan nama “theokrasi”, namun teokrasi bukan seperti yang pernah jaya di

Eropa, dimana sekelompok masyarakat khusus yaitu kelompok pendeta, mendominasi dalam penegakan hukumnya sendiri atas nama Tuhan, yang pada akhirnya memaksakan keilahian dn ketuhanan mereka sendiri di atas rakyat. Sedangkan teokrasi yang dibangun Islam tidaklah dikuasai oleh kelompok keagamaan manapun melaikan seluruh masyarakat Islam. Seluruh masyarakat Islam menyelenggarakan pemerintahan sejalan dengan Kitabullah dan praktek Rasulullah. Namun disini Al-Maududi memakai istilah konsep negara dengan “Teo-demokrasi”, yaitu suatu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi, karenanya kaum mualim diberi kedaulatan yang terbatas dibawah pengawasan hukum dan norma Tuhan. Dalam penggertian ini, politik Islam disebut juga sebuah demokrasi (Al-Maududi, 1975: 159).

Dari konnsep di atas dapat dipahami, bahwa negara hanyalah merupakan instrumen pembaharuan yang terus menerus, yang didirikan berlandaskan hukum yang telah diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasulullah Saw. Pemerintah yang memegang kekuasaan (imam) diberi hak untuk ditaati dalam kapasitasnya sebagai agen politik yang diciptakan untuk menegakan hukum-hukum Tuhan, sepanjang ia bertindak sesuaia dengan kemampuannya (Al-Maududi, 1975: 158).

Disamping itu, negara Islam dan konsep negara dalam Islam merupakan negara ideologis. Negara yang berlandaskan suatu ideology yang bertujuan untuk menegakan ideology tersebut. Negara merupakan instrument reformasi ideologis. Ketentuan inilah yang menyebabkan negara tersebut wajib diselenggarakan oleh orang-orang yang meyakini ideology Islam dan hukum ilahi. Hukum disini mengandung arti norma-norma dasar bagi penciptaan masyarakat adil sejahtera, bukan hukum-hukum administrative atau hukum yang lainnya, karena dalam pengertian ini manusia diperbolehkan untuk membuat peraturan.

Negara Islam yang berlandaskan syari’ah tersebut, menurut Al-Maududi harus berdasarkan kepada empat prinsip dasar yaitu: mengakui kedaulatan Tuhan; menerima otoritas nabi Muhammad; memiliki status wakil Tuhan; dan menerapkan prinsip musyawarah (syura’).

                        

   b. Pemikiran Ali Abdul Raziq tentang Konsep Negara

Sementara itu, pemahaman kenegaraan atau lembaga khilafah yang dikemukakan oleh Ali Abdul Raziq, sebagai mana dituliskan dalam karyanya, menyatakan bahwa:

Negara adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara / pemerintah dengan gelar khalifah, pengganti Nabi Besar Muhamad SAW, dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan rakyat/umat, baik keagamaan maupun kedunawian yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan ta’at sepenuhnya. (Ali Abdul Raziq, 1925 :12 ).

 

            Dari konsep tersebut dafat dipaham, bahwa baik Ali Abdul Raziq ataupun ulama yang lain pada dasarnya mengakui bahwa Islam memerlukan adanya sistem pemerintahaan dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

            Al-Raziq mengakui, bahwa nabi telah mendirikan suatu Negara di Madinah bagaimanapun sederhananya. Sebab, pelaksannan hukum dalam pengertian pemerintahaan sudah ada

dizaman Nabi Muhamad SAW. (Ali Abdul Raziq, 1925 : 39).

            Tetapi dalam hal ini, al-Raziq menyatakan sulitnta membuat kesimpulan bagaimana prosudur penetapan hukum yang ditempuh Nabi. Demikian juga adanya inpormasi yang cukup mengenai fungsi-fungsi pemerintahan lain, seperti masalah keuangan dan pengawasan, keamanan jiwa atau kepolisian dan lain sebagainya. Namun demikian, bidang-bidang tugas yang dilakukan nabi seperti ekspedisi militer untuk membela diri, distribusi zakat, jizyah dan ghanimah, pemberian delegasi kepada shahabat untuk melaksanakan berbagai bidang tugas, memberikan petunjuk bahwa Nabi Muhammad saw. Disamping sebagai seorang Rasul juga sebagai pemimpin politik (Ali Abdul Raziq, 1925: 55).

            Akan tetapi yang menjadi persoalan bagi al-Raziq ialah masalah pendirina negara di Medinah oleh Nabi berikut pengawasan dan bidang-bidang tugas yang dilakukan tersebut, yang dapat disebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerasulan dan pendirian negara itu berikut fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang dilakukan Nabi berada di luar tugas kenabiannya.

            Al-Raziq berpendapat, pemerintahan yang dilaksaknakan Rasul bukanlah dagian dari tugas kerasulannya, melainkan tugas yang terpisah dari misi kerasulan/dakwah Islamiyah dan berada di luar tugas kerasulannya. Pemerintah yang pernah dibentuk Nabi adalah amalan duniawi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas kerasulannya (Ali Abdul Raziq, 1925: 55).

            Al- Raziq berpendapat, pemerintahan yang dilaksanakan Rasul bukanlah bagian dari tugas, melainkan tugas yang terpisah dari misi kerasulan/dakwah Islamiyah dan berada diluar tugasa kerasulannya. Pemerintah yang pernah dibentuk Nabi adalah amalan duniawi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas kerasulan  (Ali Abdul Raziq, 1925: 55 ).

            Sesungguhnya pernyataan tersebut bukanlah pendapat Al-Raziq yang sebenarnya, pendapat ini hanya sementara sekedar mengikuti alur pemikiran yang dianut oleh umat Islam pada umumnya, bahwa Nabi pernah mendirikan negara dan beliau mempunyai dua fungsi, yakni sebagai Rasul dan sebagai kepala negara. Kalau masyarakat yang dipimpin oleh Nabi itu disebut negara, maka al-Raziq memandang sebagai tugas yang berada di luar misi kerasulannya. Nabi tidak membawa dan mengemban misi untuk mendirikan negara. Paradigma pendapat yang ditujukan untuk menolak pendapat bahwa Nabi pernah mendirikan negara di Medinah.

 

2. Landasan dan Metode Istinbath yang Digunakan Al-Maududi dan Ali Abdul

    Raziq

    a. Landasan dan Metode Istinbath yang Digunakan Al-Maududi

Landasan atau dasar hokum yang digunakan oleh Al-Maududi dalam mengemukakan pendapatnya tentang konsep Negara adalah al-Qur’an dan al-Hadits. Al-Maududi memahami konsep negara, melalui Al-qur’an surat An-nur ayat 55, yang berbunyi :

�ذين الله وعد �ور … )األرض في ليستخلفونهم الّص�لحت وعملوا ال :الّن55)

 

 

 “Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa ia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa … ”(Soenarjo dkk., 1971 : 553).

Juga hadits yang berbunyi:

 

زكل�كم راع كل�كم أال صم الله رسول: قال الخطاب بن عمر عن�ذي فاإلمام راعيته عن مسئول �اس على ال عن مسئول وهو راع الّن …راعيتها عن مسئولة وهي زوجها بيت في راعيته والمرأة راعيته

(مسلم رواه

 

“Dari umar Ibn al-Khaththab berkata : Rasulullah bersabda : “ Ingat, setiap kamu semua adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, maka seorang pemimpin (Iman) yang memimpin manusia adalah pemimpin dan ia akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang istri adalah pemimpin atas kehidupan rumah tangga suaminya dan ia akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya, dan seorang hamba sahaya adalah pemimpin dan ia akan diminta tanggung jawabnya atas kepemimpinannya…” (HR. Muslim).

Dari kedua keterangan ini menurut al-Mududi merupakan teori Islam tentang politik atau negara. Dan dari keterangan ini dapat di tarik dua masalah yang fundamental, yaitu:

1. Islam menggunakan ‘Khilafah’ sebagai kata kunci, bukan dengan kata kedaulatan atau yang lainnya. Dengan demikian

pemegang kekuasaan dan penggunaan harus sesuai dengan norma dan hukum tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi khalifah (pengganti) Tuhan.

2. Kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dan dijanjikan kepada seluruh masyuarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu. Setiap mukmin menjadi khalifah Tuhan dimuka bumi sesuai dengan kapasitas individunya.

Kata kekuasaan dan kekhalifahaan dngan sendirinya akan terkait dengan raja- raja atau otoritas kepuasaan. Meurut konsep al-Qur’an, kekhalifahaan bukanlah Hk istimewa individu, kelas atau kelompok terteentu, melaikan hak kolektif yang mengakui kedaulaaan mutlak Tuhan atas diri mereka dan menjalankan hukum Tuhan yang  disampaikan oleh Rasul.

Pemikiran Al-Maududi tentang konsep negara dilandasi oleh tiga dasar atau anggapan: pertama, Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk uantuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik, dalam arti bahwa dalam Islam ada sistem politik, oleh karena itu dalam bernegara umat Islam tidak perlu meniru sistem politik barat, tetapi kembali ke sistem Islam enagn merujuk kepada pola politik al-Khulafaur al-Roshidiin. Sebagai contoh sistem kenegaraan menurut Islam, kedua kekuasaan tertinggi, dalam istilah politik Islam adalah kedaulatan. Dan kedaulatan tertingi  dalam politik Islam ada di tangan tuhan, sedangkan manusia adalah hanya pelaksana kedaulatan Tuhan sebagai Khlifah-Khalifah Allah du bumi. Ketiga, Sistem politik Islam adalah suatu sistem universal yang tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa dan kebangasaan (Munawir, 1990 : 166).

           

    b. Landasan dan Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Ali

Abdul Raziq           

Dasar hukum yang digunakan oleh Ali Abdul Raziq dalam mengemukakan pendapatnya tentang konsep Negara adalah al-Qur’an surat al-Nisa ayat 59 dan 83 yang menyebutkan kata ulil ‘amri:

1. Ayat pertama berbunyi:

�ها �ذين يأي مّنكم األمر وأولى الر�سول وأطيعوا الله أطيعوا أمّنوا ال تؤمّنون كّنتم إن والر�سول الله الى فرّد�ه شيء في تّنازعتم فإنتأويال وأحسن خير ذلك األخر واليوم بالله

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-Nya, dan Uli al-Amri diantara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasulnya (al-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)dan lebih baik akibatnya. (Soenarjo dkk., 1971: 128).

 

2. Ayat yang kedua berbunyi:

الر�سول الى رّد�وه ولو اذاعوبه الخوف او األمن من أمر جآءهم وإذا�ذين لعلمه مّنهم األمر اولى والى �سآء …)مّنهم يستّنبطون ال (83 الّن

 

“Dan apabila mereka ditimpa suatu hal, keamanan atau ketakutan, mereka siarkan (kepada musuh). Dan kalau mereka serahkan hal

itu kepada Rasul atau kepada Ulil Amri (yang mempunyai urusan diantara kamu), niscaya orang-orang yang meneliti diantara mereka mengetahui hal itu” (Soenarjo dkk, 1971: 132).

            Ali Abdul Raziq mengakaui bahwa ada diantara mufasir yang menafsir kata ulil amri’ pada ayat pertama dengan penguasa kaum muslimin pada masa rasul dan pada masa sesudah rasul termasuk para khalifah, para qadli dan panglima perang. Ada juga yang menafsirkan dengan ulama syara’ . Sedangkan kata Ulil amri pada ayat kedua ditafsirkan dengan sahabat senior atau para pemimpin mereka. Akan tetapi menurutnya, tidak ada seorangpun yang menganggap kedua ayat tersebut diatas sebagai dalil wajibnya mendirikan khilafah/negara.

            Jadi menurutnya, kedua ayat ini masih belum memadai sebagai dalil adanya khilafah atau negara. Namun kandungan ayat tersebut ialah membuktikan adanya keharusan bagi kaum muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan rujukan bagi persoalan- persoalan yang mereka hadapi. Makna ini jelas lebih umum dan luas dibandingkan dengan makna yang mereka sebutkan. Malahan pengertian seperti  itu satu sama lain berbeda jauh.

            Sebagaimana Al-Qur’an, Al-Sunah juga tidak membicarakan khilafah ini. Seandainya ada hadits yang bisa dijadikan dalil, niscaya mereka lebih mendahulukannya dari pada ij’ma dan tentu pengarang  Al-Mawaqif (yang dimaksud ialah Abdurrahman Al-Iji dan Sayyid Syarip Al-Jurjani) tidak mengatakan bahwa Ijma dalam mendirikan negara ini tidak memiliki sandaran dalili Naqli.

            Rasyid Ridlolah diantara ulama yang berusaha mendapatkan Al-Sunah sebagai dalil atas kewajiban mendirikan negara atau khilafah. Dia kritik Al- Taftazzany dan orang-orang

lainnya yang dianggapnya telah lupa mengambil hadits-hadits shahih yang menetapkan adanya jama’ah kaum muslimin dan imam mereka. Sementara ada hadits lain yang mengemukakan bahwa orang yang mati yang belum melakukan bai’at maka kematiannya bagaikan kematian orang jahiliyyah.Ada lagi hadits Hudzaifah yang menyatakan “Tetaplah kamu dalam jama’ah kaum muslimin dan imam mereka “ (Rasyid Ridlo, 1924 : 11).

            Menurut Ali Abdul Raziq, para ulama tidak menjadikan hadits-hadits itu sebagai dalil dalam masalah ini. Sungguh demikian ia mengakui bahwa Rasyid Ridlo bukanlah orang yang pertama kali mengemukakan konsep ini, sebelumnya Ibn hazm Al- dhahri juga mempunyai dugaan bahwa ayat 59 surat al-nisa dan beberapa hadits shahih yang menyatakan perlunya ta’at kepada imam, dapat dijadikan dasar kewajiban pendirian suatu negara atau khilafah.

            Menurut Al-Raziq, bila dilakukan penelitian terhadap hadits-hadits yang disebutr diatas, semuanya tidak ada yang memadai untuk dijadikan dalil terhadap anggapan mereka itu, yakni bahwa syariat Islam mengakui adanya hegara atau imamah, Al-‘udhma dalam pengertian menggantikan nabi dan menduduki kedudukannya dikalangan kaum muslimin, apalagi untuk dijadikan dalil bahwa khilafah adalah aqidah syari’ah dan salah satu diantara hukum-hukum  agama.                                                

            Semua hadits Rasulullah Saw. yang menuturkan tentang Imamah, Khilafah, bai’at dan istilah-istilah lainnya tidak menunjukan suatu pengertian lebih banyak ketimbang yang masih ada dalam ucapan Yesus ketika menyinggung berbagai hukum yang berkenaan dengan pemerintahan kekaisaran. Dalam hal ini al-Raziq mengutip perkataan Isa al-Masih, yaitu: “berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan.

            Setelah al-Raziq berusaha mematahkan argumentasi yang menganggap pembentukan khilafah adalah wjib syar’I, lalu Ia meninjau khilafah dari sudut sosioligi-historis. Menurutnya, ia hanya melahirkan keburukan dan kebobrokan. Semenjak pertengahan abad ke tiga Hijriyah, kekhilafahan Islam mulai kehilangan pengaruhnya dn kekuasaanya hanya terbatas tidak lebih pada satu wilayah yang sempit terletak di Bahgdad sebgai tempat khalifah tidak lebih baik disbanding dengan negeri-negeri yang telah lepas dari kekhalifahan. Demikian juga kondisi perekonomiannya.

            Allah menjamin ketinggian dan kelestarian agama-Nya, namun Allah tidak menghendaki ketinggian atau kehinaan agama-Nya tergantung kepada suatu bentuk pemerintahan atau kepemimpinan. Dan Allah juga tidak menghendaki kebaikan atu kerusakan hamba-Nya yang muslim tergantung kepda Khilafah atau pra khalifah.

            Sebelum mengkaji kepemimpinan Rasululllah, al-Raziq antara lain mengatakan bahwa risalah bukanlah mulk keduanya tidak memiliki keterkaitan. Risalah adalah suatu kedudukan dan mulk adalah kedudukan lainnya. Banyak diantara malik yang bukan nabi dan banyak Rasul yang bukan Malik bahkan kebanyakan Rasul bertugas semata-mata sebgai Rasul. Dalam sejarah Rasul, sedikit sekalai orang yang menggabungkan kedua kedudukan itu.

            Ali Abdul Raziq mengakui bahwa Nabi melakukan tindakan yang bisa dinilai sebagai pengaturan politik dalam menjalankan pemerintahnnya, seperti jihad. Jika jihad (perjuangan dengan senjata) disamping alat dakwah juga diartikan sebagai cara untuk mengokohkan negara dan memperluas kerajaan, maka orang yang mengambil kesimpulan bahwa disamping sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad juga sebagai penguasa politik. Namun al-Raziq

mengajukan suatu pertanyaan apakah pembentukan pemerintahan Islam dan berkecimpungnya Nabi didalamnya merupkan bagian tugas yang diperintahkan wahyu Allah atau di luar tugas beliau sebagai pembawa risalah.

            Menurutnya, prilaku politik yang dilakukan Nabi adalah di luar tugasnya sebagai pembawa risalah. Kalau memang ternyata Nabi menjadi pemimpin politik, maka hal itu timbul karena fenomena kebutuhan duniawi yang tidak ada sangkut pautnya dengan risalah. Selanjutnya, al-Raziq memberikan penjelasan, memang benar tugas risalah itu menuntut Nabi untuk memiliki semacam kepemimpinan dan kekuasaan atas bangsanya, tetapi  kepemimpinan dan kekuasaan raja ats rakyatnya.

            Menurutnya, kekuasaan Rasul atas bangsanya adalah kekuasaan Rohani/keagamaan dan ketundukan yang sempurna yang selanjutnya dengan ketundukan fisik. Sedangkan kekuasaan politik adalah kekuasaan pisik yang berdasarkan atas kekuasaan fisik tanpa ada kaitan dengan hati. Yang pertama kekuasaan memimpin dan menunjukan jalan untuk menuju jlan Allahm, sedangkan yang kedua kekusaan yang mengatur kemakmuran dan kebaikan kshidupan duniawi. Yang  pertama  untuk agama dan yang kedua untuk dunia. Yang pertama untuk Allah yang kedua untuk menusia, yang pertama kepemimpinan agama dan kedua kepemimpinan politik sangatlah jauh perbedaan antara kedudukan agama dan politik.

            Sungguh pun demikian, al-Raziq memandang logis bila semua umat manusia inin memeluk suatu agama dan diatur oleh suatu ikatan keagamaan. Sedangkan bila umat manusiadi muka bumi ini diatur melalui ikatan polittik dibawah satu pemerintahan, maka hal itu dengan segera akan membuat mereka keluar dari watak kemanusiaanya dan itu tidak sesuai kehendak Tuhan.     

            Pengaturan manusia melalui pemerintah dan ikatan politik merupakan suatu kebutuhan duniawi yang dipasrahkan oleh Allah kepada kemampuan akal maanusia. Manusia diberikan kebebasan untuk mengaturnya melalui bimbingan dan pertimbangan akal, ilmu pengetahuan, interes, dorongan nafsu dan ambisi-ambisi mereka. Dan inilah hikmah yang diberikan Allah agar manusia menjadi bangsa yang beraneka.

            Pandangan-pandangan Ali Abdul Raziq ini, yang berlandaskan kepada pola pemahaman yang memberikan gambaran tentang tidak adanya dalil tentang konsep negara, yang merupakan lembaga khilafah. Tegasnya ia menolak sistem khilafah yang dianggap merupakan sistem pemerintahan Islam yang ideal dan sistem pemerintahan yang berdasarkan Al-qur’an dan Al-sunah .Menurutnya, yang ada hanya pemerintahan duniawi yang terlepas dari konsep-konsep keagamaan. Dan Ia menunjukan bahwa agama dan negara mempunyai peran dan tugas masing-masing serta antara agama dan negara tidak boleh disatukan dalam sebuah  lembaga.

 

D. Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Al-Maududi Negara itu harus dikelola secara demokratis yang dibimbing wahyu yang dia sebut sebagai theo-demokrasi, yaitu suatu pemerintahan demokrasi Ilahiyah. Sedangkan Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa konsep kepemimpinan  masyarakat haruslah ada,  namun bukan karena tuntutan agama, karena tidak ada ayat al-Qur’an yang secara tegas

menunjukkan kepada konsep negara. Dengan demikian, menurutnya, bentuk pemerintahan/negara boleh beraneka bentuk dan sifatnya sesuai dengan kultur dan kondisi politik.

2. Pemikiran tentang konsep negara menurut Al-Maududi didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur’an surat al-Nur ayat 55 dan al-Sunnah. Ayat tersebut melukiskan teori Islam tentang politik atau negara dan mengandung dua masalah yang dianggapnya merupakan pondasi demokrasi dalam Islam, yaitu (a) kata “khilafah” sebagai kata kunci, bukan dengan kedaulatan, dan (b) kekuasaan untuk mengatur bumi diserahkan kepada seluruh masyarakat beriman, bukan individu atau kelompok tertentu. Atas dasar itu maka lahirlah konsep theo-demokrasi, suatu pemerintahan demokrasi Ilahiyah. Sedangkan Ali Abdul Raziq mendasarkan pemahamannya terhadap surat al-Nisa ayat 59 dan 83, tentang kepemimpinan.  Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Al-Maududi dalam memahami ayat al-Qur’an dan al-Sunnah adalah metode skripturalistik, yaitu pemahaman yang bersifat tekstual dan literal, sehingga isyarat harpiyah ayat dianggap makna dan konsep yang sesungguhnya. Sedangkan Ali Abdul Raziq dalam memahami ayat itu menggunakan metode ‘aqliyah atau rasionalistik yang cenderung memahami teks  tanpa mempertimbangkan siratan makna yang terkandung di dalamnya, sehingga karena tidak ada ayat yang secara gamblang menerangkan konsep negara dianggap bahwa Islam tidak memerintahkan untuk mendirikan suatu negara. 

 

E. Daftar Pustaka

Al-Maududi

1985        Khilafah dan Kerajaan: Studi Kritis atas Sejarah

Pemerintahan

Islam, Mizan, Bandung.

Al-Maududi

            1975    Sistim Politik Islam, Mizan, Bandung.

Ali Abdul Raziq

            1925    Al-Islam wa Ushul al-Hukm, Al-Maktabah al-Hayat, Beirut.

Al-Mawardi

            1973    Al-Ahkam al-Sulthaniyah, Al-Halabi, Mesir.

Abdul Wahab Khalaf

            1987    Ilmu Ushul Fiqh, Dar al-Kuwaitiyah al-Nasr. Kuwait.

Ahmad Nusnan

            1992    Berbenah Diri Menuju Pemikiran Islami, Pustaka, Bandung.

Ahmad Siddiq Abdurrahman,

            1993    Bae’at (Satu Gerakan Islam), Al-Fawaz Press. Jakarta.

Ahmad Syafi’I Ma’arif

            1985    Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, Jakarta.

Charles C. Adam,

            1933    Islam and Modernism in Egypt, Oxford University Press, London.

Djazuli, A

            1987    Ilmu Fiqh (Suatu Pengantar), Orba Sakti, Bandung.

Djazuli, A

            1990    Persoalan dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturi, IAIN SGD,                          Bandung.

Depag. RI

1971    Al-Qur’an dan Terjemahnya, Gema Risalah, Bandung.

Dhiya al-Din al-Rais

            1957    Al-Nadhariyat al-Siyasah al-Islamiyah, Maktab al-Anjalu al-                        Mishriyah, Mesir.

Fazlur Rahman,

            1984    Islam, Pustaka, Bandung.

Gibb, H.A.R.

            1990    Aliran-aliran Modern dalam Islam, rajawali Press, bandung.

Hanafi. A

            1970    Penganatar dan Sejarah Hukum Islam, Bulan Bintang Jakarta.

Hasbi ash-shiddiqieqy

            1969    Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, Bulan Bintang, Jakarta.

Harun Nasution,

            1975    Pembaharuan dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta.

Harun Nasution dan Azyumardi Azra (peny.)

            1985    Perkembangan Modrn dalam Islam, Yayasan Obor Indonesia.                              Jakarta

Hasjmy, A.

            1984    Dimana Letaknya Negara Islam, Bina Ilmu, Surabaya.

Hamid Algar,

            1969    Religion and State in Iran, University of California Press,

Barkeley.

Ibnu Khaldun,

            t.t.        Muqaddimah, Daar Fiqr, Beirut.

Imam Munawir,

            t.t.        Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam, Usaha Nasional Surabaya                         Jakarta.

John J. Donohue dan John L. Esposito,

            1994    Islam dan Pembaharuan (Ensiklopedi Masalah-masalah, PT.                         Grafindo Persada, Jakarta.

Juhaya S. Praja.

            1993    Filsafat Hukum Islam, Piara, Bandung.

Johannes Der Heijer dan Syamsul Anwar.

            1993    Islam, Negara dan Hukum, INIS, Jakarta.

Mariam Budiarjo

            1972    Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta.

Munawir Sadzali

            1990    Islam dan Tata Negara, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Mukhtar yahya dan Faturrahman,

            1986    Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Mizan Bandung.

Muntaz Ahmad,

            1993    Masalah-masalah Teori Politik Islam, Al-Maarif, Bandung.

Muhammad Asand,

            1985    Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam,                                Pustaka, Bandung.

Mahdi Fadhullah,

            1991    Titik Temu Agama dan Politik, Ramdani, Jakarta.

Nurchalis Madjid,

            1985    Islam dan Masalah Kenegaraan, Mizan, Bandung.

Rasyid Ridla,

            1924    Al-Khilafah au Imamah al-‘Udhma, Maktab al-

Manar, Mesir.

Shalahuddin Sanusi,

            1976    Integritas Umat Islam, Iqamatuddin, Bandung.

Sayyed Adnan Amal,

1985        Maulana Maududi and the Islamic State, People Publishing House,

Lahore.

Taufik Adnan Amal,

            1989    Islam dan Tantangan Modernitas, Mizan, Bandung.

Taufiq Ali Wahbah,

            1985    Jihad dalam Islam, Media Dakwah, Jakarta.

Wirjono Projodikoro,

            1983    Azas-azas Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta.

Waqar Ahmad Husaini,

            1983    Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, Pustaka, Bandung.

 

Yusuf Musa,

            1963    Politik dan Negara dalam Islam, Al-Ikhlas  Surabaya.