pemerintah kabupaten kulon progo badan … 2015.pdf · 2. melaksanakan kegiatan pemberdayaan...
TRANSCRIPT
LAKIP BPMPDPKB 2015 1
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN CAPAIAN KINERJA
BPMPDPKB KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015
LAKIP BPMPDPKB 2015 2
RINGKASAN EKSEKUTIF
Visi jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun
2011-2016 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo Yang Lebih Berdaya, Tangguh,
Mandiri Dan Sejahtera Didukung Aparatur Yang Profesional”.
Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat (4) misi, yaitu:
1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang berwawasan kependudukan;
2. Meningkatkan peran perlindungan perempuan dan anak yang berkeadilan dan kesetaraan
gender;
3. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran - sasaran strategis yang
hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya peserta KB aktif, dengan indikator kinerja cakupan peserta KB aktif;
2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan indikator kinerja cakupan pembinaan keluarga
sejahtera dan capaian perempuan bekerja di sector publik;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa, dengan indikator kinerja capaian
peningkatan pelayanan Pemerintah Desa;
4. Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa, dengan indikator
kinerja capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa.
Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan,
program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Dari analisis terhadap empat
(4) sasaran strategis, terdapat lima (5) indicator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur.
Hasil analisis akuntabilitas kinerja BPMPDPKB Tahun 2015 dapat disimpulkan sebaga
iberikut:
1. Sasaran strategis peningkatan peserta KB aktif, capaian kinerja dinilai baik berdasarkan
realisasi indicator kinerja utama (IKU) sebesar 80,38 %,lebih besar dari target yang telah
ditentukan sebesar 79,32 % dan disertai penyerapan anggaran mencapai 91,16 %;
2. Sasaran strategis peningkatan kesejahteraan keluarga, capaian kinerja dinilai baik
berdasarkan capaian 2 (dua) indicator kinerja utama (IKU) yang lebih besar dari target yang
telah ditentukan. Indicator kinerja utama (IKU) pertama adalah cakupan pembinaan keluarga
sejahtera dengan realisasi sebesar 32,50 % dari target sebesar 31,22 %, sedangkan indicator
kinerja utama (IKU) kedua adalah capaian perempuan di sector public dengan realisasi
sebesar 10,13 % dari target sebesar 6,68 %. Capaian – capaian indicator kinerja utama
(IKU) tersebut disertai penyerapan anggaran rata – rata sebesar 95,89 % ;
LAKIP BPMPDPKB 2015 3
3. Sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Desa, capaian kinerja dinilai
baik berdasarkan realisasi indicator kinerja utama (IKU) sebesar 69,17 %, lebih besar dari
target yang telah ditentukan sebesar 49,89 % dan disertai penyerapan anggaran sebesar
82,97 %;
4. Sasaran strategis peningkatan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa,
capaian kinerja dinilai baik walaupun realisasi indicator kinerja utama (IKU) sebesar 71,20 %,
kurang dari target yang telah ditentukan sebesar 76,35 %. Hal ini dikarenakan perbedaan
antara realisasi dan target indicator kinerja utama (IKU) tidak lebih dari 10 %. Selain itu,
capaian indicator kinerja utama (IKU) tersebut juga disertai penyerapan anggaran sebesar
94,87 %.
LAKIP BPMPDPKB 2015 4
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah
serta inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kulon progo (BPMPDPKB) tahun 2015. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah(LKjIP) BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 disusun
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LKjIP yang disusun oleh BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo merupakan
perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 serta
petanggungjawaban Rentsra BPMPDPKB melalui alat pertanggung jawaban secara
periodik. Keberhasilan pencapaian program yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh
faktor kondisi dan dukungan serta peran serta dari seluruh pihak yang terlibat dan
berkepentingan (stakeholders).
LKjIP Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan
Keluarga Berencana ini sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang berisi
informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah, semoga bermanfaat bagi peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dan eksistensi Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
Kulon Progo, 2016
Kepala Badan PMPDP dan KB
Dra.SRI UTAMI,M.Hum
Pembina Tingkat I,IV/b
NIP : 19670221 199403 2 005
LAKIP BPMPDPKB 2015 5
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16
Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah,dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas
Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi
Perumusan kebijakan teknis, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan perlindungan
anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
Jumlah pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa
Perempuan dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2015 secara
keseluruhan terdiri dari 95 PNS yang terdiri dari 20 pejabat struktural dan 33 staf
dan 42 personil Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur OrganisasiSesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah,dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas
Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas
sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Melaksanakan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan
5. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
Uraian tugas Sekretariat dan Bidang sesuai dengan susunan organisasi
tersebut adalah sebagai berikut :
a. Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan
kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas:
LAKIP BPMPDPKB 2015 6
1. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan kegiatan perencanaan;
3. Melaksanakan kegiatan keuangan;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan;
5. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan berkaitan
dengan bidang tugasnya.
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi penyelenggaraan
pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat dan
pengembangan kelembagaan masyarakat.
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan
Masyarakat mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan pengembangan peran serta dan keswadayaan
masyarakat;
2. Menyelenggarakan pengembangan kelembagaan masyarakat;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan
dengan bidang tugasnya.
c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi pembinaan,
fasilitasi dan bimbingan tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan
pendapatan desa serta pengelolaan kekayaan desa.
Untuk menyelenggarkan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan
Pemerintahan Desa mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan tata
pemerintahan desa;
2. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan pengelolaan
keuangan dan pendapatan desa;
3. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan pengelolaan
kekayaan desa;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberika oleh kepala baadn berkaitan
dengan bidang tugasnya.
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
fungsi penyelenggaraan penguatan pengarusutamaan gender serta
pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak.
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:
LAKIP BPMPDPKB 2015 7
1. Menyelenggarakan penguatan pengarusutamaan gender;
2. Menyelenggarakan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak;
dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan
dengan bidang tugasnya.
e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi
penyelenggaraan advokasi konseling, pembinaan keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi, pelayanan dan pembinaan kelembagaan keluarga
berencana, pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi
keluarga.
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan advokasi konseling dan pembinaan
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pembinaan kelembagaan
keluarga berencana;
3. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga;
4. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
5. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan yang diberikan oleh
kepala badan berkaitan dengan bidang tugasnya.
f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakanan
sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa
Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
1.3. Aspek Strategis Organisasi
Untuk melaksanakanan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka
BPMPDPKB telah menyusun Renstra 2011 – 2016 dengan mengacu pada
RPJMD 2011 – 2016 yang memuat visi misi program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada periode tahun 2011 – 2016 berikut target output dan
outcome yang akan dicapainya. Dalam Renstra tersebut telah mencakup
strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu :
LAKIP BPMPDPKB 2015 8
1. Meningkatkan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pada
kelompok sasaran
2. Meningkatkan kemitraan lintas instansi dan lembaga keuangan
3. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas lembaga dan instansi
4. Meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Desa melalui bimtek
1.4. Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi
Permasalahan yang dihadapi oleh BPMPDPKB secara umum yang
meliputi urusan keluarga berencana dan sejahtera, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :
1. Peran dan fungsi LPMD belum optimal dalam pembangunan,
pemberdayaan dan pemerintahan desa
2. Payung hukum pelaksanaan pasca program PNPM-MPd belum ada
3. Rendahnya inovasi masyarakat dan penemuan teknologi tepat guna di
masyarakat.
4. Program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok
(UPPKS,P2WKSS, KAKB ) dan lainnya selain perlu modal juga butuh
ketrampilan untuk mengelola usaha dan memanfaatkan potensi local.
5. PUS yang ingin ber-KB belum terlayani masih cukup tinggi 7,16%
6. Kasus persalinan remaja semakin tinggi ( tahun 2015 ada 107kasus)
7. Pola asuh balita yang kurang sesuai dengan tingkat perkembangan anak
8. Peran dan partisipasi masyarakat/pengusaha untuk Pengembangan
Kabupaten Layak Anak masih kurang
9. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat
10. Belum lengkapnya dokumen administrasi perijinan penggunaan tanah
kas desa (TKD) sehingga menghambat proses penerbitan ijin Gubernur
11. Pelaksanaan pengisian perangkat desa dan pilkades serentak sebagai
tindak lanjut pelaksanaan UU tentang Desa.
12. Semakin besarnya kewenagan dan keuangan pemerintah desa.
Sedangkan untuk isu strategis (lingkungan ekstrenal )dapat dilihat pada
tabel berikut :
LAKIP BPMPDPKB 2015 9
Tabel 1.1Identifikasi isu – isu strategis ( Lingkungan Eksternal )
Isu StrategisDinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional / Lokal
Gobalisasi semakin berpengaruh terhadap perilaku anak dan remaja, pola asuh orang tua terhadap anak serta tuntutan kesetaraan gender di berbagai bidang
Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (secara fisik, psikis, seksual serta perdagangan orang) secara nasional meningkat yang mendorong pemerintah pusat menyerukan seluruh pemerintah daerah agar melakukan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga meningkat di tingkat regional sehingga mendorong komitmen Pemda dalam gerakan anti kekerasan, namun kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan. Disamping itu keberanian korban untuk melapor masih rendah karena posisi korban lemah di masyarakat.
Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang dengan mengurangi kesenjangan gender melalui pembangunan yang responsive gender.
Komitmen pemda dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan semakin meningkat, namun belum didukung dengan kemampuan SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai
Peningkatan kasus kenakalan remaja dan pergaulan bebas remaja mengakibatkan meningkatnya usia pernikahan dini serta permasalahankesehatan reproduksi remaja lainnya
Komitmen Pemda untuk menanggulangi kenakalan remaja dan pergaulan bebas remaja dengan advokasi dan KIE remaja melalui PIK Remaja
Peningkatan anggaran dan kewenangan desa berimplikasi pada peningkatan pemberdayaa pemerintahan desa
Pemerintah Daerah harus mensikapi dengan menyiapkan regulasi, peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Pemerintahan Desa.
LAKIP BPMPDPKB 2015 10
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis
BPMPDPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada
Renstra SKPD yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama 5 tahun
(tahun 2011 – 2016 ) dengan memperhitungkan potensi organisasi, peluang
dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk mencapai visi misi tujuan dan
sasaran melalui program dan kegiatan.
2.1.1.Visi
Visi yang dituangkan dalam Renstra BPMPDPKB 2011-2016 adalah sebagai
berikut :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KULON PROGO YANG LEBIH
BERDAYA, TANGGUH, MANDIRI DAN SEJAHTERA”
2.1.2.Misi
Guna mewujudkan visi BPMPDPKB 2011-2016 di atas, maka
disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi. Selanjutnya misi
BPMPDPKB dirumuskan sebagai berikut :
1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang berwawasan
kependudukan;
2. Meningkatkan peran perlindungan perempuan dan anak yang
berkeadilan dan kesetaraan gender;
3. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
dalam pembangunan.
2.1.3. Tujuan
1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
dalam pembangunan
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Terwujudnya peningkatan keluarga kecil bahagia dan sejahtera
berwawasan kependudukan
4. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak yang
berkeadilan dan kesetaraan gender
LAKIP BPMPDPKB 2015 11
2.1.4. Sasaran
1. Terwujudnya peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam
koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
2. Terwujudnya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam
pembangunan
3. Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
4. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
desa
5. Terwujudnya keikutsertaan KB aktif
6. Terwujudnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga
7. Terwujudnya peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak
8. Terwujudnya peningkatan pengarusutamaan gender dan anak.
Renstra 2011 – 2016 tersebut yang dijadikan acuan dalam
menyusun Rencana Kinerja Tahun 2015 dan telah ditetapkan dalan
Penetapan Kinerja.
2.2. Penetapan Kinerja
Penetapan kinerja merupakan komitmen bersama atau janji organisasi
untuk mewujudkan target kinerja tahunan yang meliputi sasaran strategis,
indikator kinerja, target, program / kegiatan dan anggaran.
Penetapan kinerja BPMPDPKB tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1Penetapan Kinerja BPMPDPKB Tahun 2015 (IKU SKPD)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET %
Program/Kegiatan Anggaran
Meningkatnya peserta KB aktif
Cakupan Peserta KB aktif
79,85 Peningkatan Pelayanan KB 156.000.000Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB 34.280.000
Penyediaan sarana dan Prasarana Program KB 1.293.389.425
Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
88.465.000
Meningkatnya kesejahteraan
Cakupan pembinaan
38,16 Pembinaan Kelompok UPPKS
45.500.000
LAKIP BPMPDPKB 2015 12
keluarga keluarga sejahtera
Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 20.000.000
Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sehjahtera (BKS) 83.659.900
Pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera 21.720.000
Capaian perempuan bekerja di sektor publik
7,01 Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
130.229.500
Peningkatan Kualitas Hidup Anak 539.493.950
Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
34.545.000
Peningkatan Peranan Wanita 25.170.000
Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender 189.959.950
Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak 22.280.000
Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender d (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)
22.395.000
Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan Desa
Capaian peningkatan pelayanan Pemerintahan Desa
60,49 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 62.502.500
Pendampingan pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa
1.624.710.375
Pembinaan Pengelolaan asset Desa 33.950.150
Pembinaan tata pemerintahan desa 144.339.000
Penyusunan dan SosialisasiProduk Hukum Tentang Desa
88.849.625
Penggunaan tanah untuk kepentingan umum 1.369.629.250
Pembinaan Peningkatan Pendapatan Desa
40.000.000
Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
Capaian Penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
78.86 Pembinaan dan pengembangan pasar desa
19.667.500
LAKIP BPMPDPKB 2015 13
Penyusunan data dan evaluasi pembangunan desa 86.101.000
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
145.225.000
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 47.274.050
Pendampingan pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM)
23.395.000
Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
25.636.200
Peningkatan Peran serta masyarakat dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)
45.865.800
Pendampingan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Masyarakat.
150.600.000
Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
Berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2015 tersebut, maka target sasaran
yang akan dicapai sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) SKPD yang telah
ditetapkan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan BPMPDPKB tahun 2015
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPMPDPKB tahun 2015
No. Sasaran Indikator Satuan Target (%)
1 Meningkatnya peserta KB aktif
Cakupan peserta KB aktif % 79,85
2 Meningkatnya kesejahteraan keluarga
Cakupan pembinaan keluarga sejahtera
% 38,16
Capaian perempuan bekerja di sektor publik
% 7,01
3 Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa
Capaian peningkatan pelayanan Pemerintah Desa
% 59.02
4 Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
% 78,86
Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
LAKIP BPMPDPKB 2015 14
Untuk mencapai sasaran kinerja tahunan tahun 2015, maka alokasi anggaran
yang tersedia adalah sebagai berikut :
2.2.1. Target Belanja BPMPDPKB
Tabel 2.3Target Belanja BPMPDPKB Tahun 2015
Uraian Target Persentase
Belanja Langsung 7.227.910.675 54,96%
Belanja Tidak Langsung 5.923.412.323 45,04%
Jumlah 13.151.322.998 100%
Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
2.2.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Tabel 2.4Jumlah Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
No SasaranAnggaran
(Rp)Persentase Keterangan
1 Meningkatnya peserta KB aktif
1.572.134.425 21,75%
2 Meningkatkan kesejahteraan keluarga
1.135.153.300 15,70%
3 Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa
3.363.980.900 46,54%
4 Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
1.156.642.050 16,00%
Jumlah 7.227.910.675 100%
Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
LAKIP BPMPDPKB 2015 15
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan penilaian
kinerja yang mengacu kepada Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan
Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 yang telah disepakati. Penilaian ini
dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya
merupakan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan
dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data kinerja, selanjutnya dilakukan
kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja
sebagai berikut:
Tabel 3.1Skala Nilai Peringkat Kinerja
NoInterval Nilai
Realisasi KinerjaKriteria Penilaian Realisasi Kinerja
Kode
1. 91≤ 100 Sangat Baik
2. 76 ≤ 90 Tinggi
3. 66 ≤ 75 Sedang
4. 51 ≤ 65 Rendah
5. ≤ 50 Sangat Rendah Sumber :Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah
Hasil pengukuran indikator kinerja BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2015 disajikan dalam tabel 3.2 berikut:
LAKIP BPMPDPKB 2015 16
Tabel 3.2Capaian Kinerja BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE
KRITERIA / KODE
1. Meningkatnya peserta KB aktif
Cakupan peserta KB aktif
% 79,85 79,06 99,01
2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
Cakupan pembinaan keluarga sejahtera
% 38,16 50,83 133,20
Capaian perempuan bekerja di sektor publik
% 7,01 7,21 102,85
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa
Capaian peningkatan pelayanan Pemerintah Desa
% 59.02 67,40 113.58
4. Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
% 78,86 74,99 95,09
Dari tabel 3.2, terdapat empat sasaran starategis dengan lima indikator
sasaran strategis di BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan klasifikasi
dalam Permendagri no. 54 tahun 2010, capaian seluruh indikator kinerja sasaran
strategis dalam klasifikasi sangat baik, yaitu:
1. Indikator Cakupan peserta KB Aktif dengan realisasi 99,01 kurang dari target;
2. Indikator Cakupan pembinaan keluarga sejahtera dengan realisasi 133,20%
melebihitarget;
3. Indikator Cakupan perempuan bekerja di sektor publik dengan realisasi
sebesar 102,85% melebihi target;
4. Indikator Capaian peningkatan pelayanan Pemerintahan Desa dengan
realisasi sebesar 111,42% melebihi target;
5. Indikator Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi
desa dengan realisasi sebesar 95,09% kurang dari target.
LAKIP BPMPDPKB 2015 17
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja BPMPDPKB
Kabupaten Kulon Progo menurut Sasaran Strategis adalah sebagai berikut.
3.2.1 Sasaran Meningkatnya Peserta KB Aktif
Tolok ukur capaian sasaran ke-1 (Meningkatnya Peserta KB Aktif)
mempunyai satu indikator kinerja yaitu cakupan peserta KB Aktif.
Tabel 3.3Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2015
No. IndikatorCapaian
2014
2015 Target akhir
Renstra (2016)
Capaian s/d 2015terhadap 2016 (%)
Target Realisasi % Realisasi
1. Cakupan Peserta KB Aktif
80,34% 79,85 % 79,06 % 99,01 79,94% 98,89%
Capaian kinerja 2015 untuk indikator cakupan peserta KB aktif
menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (99,01%). Kondisi ini juga
telah menyumbang sebanyak 98,89% dari target pada akhir RPJMD. Apabila
dibandingkan dengan capaian kinerja 2014, terjadi penurunan sebesar 1,28%.
Penurunan ini disebabkan karena peningkatan drop out peserta KB karena
PUS ingin menambah anak lagi anak kedua, serta naiknya bukan peserta KB
(Unmet need). Capaian kinerja tersebut didukung oleh program-program
kegiatan berupa Peningkatan Pelayanan KB, Pembinaan Kelompok
Masyarakat Peduli KB , Penyediaan sarana dan prasarana KB dan Advokasi
dan KIE kepesertaan KB dan KRR.
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
a) Peran laki laki dalam keikutsertaan KB masih merupakan isu
kesenjangan gender, sehingga upaya untuk meningkatkan jumlah
peserta KB pria masih perlu dioptimalkan.
b) Masih tingginya pernikahan usia dini meskipun jumlahnya semakin
turun dibanding tahun 2014.
LAKIP BPMPDPKB 2015 18
b. Solusi
a) Mengoptimalkan inovasi dengan mencari peserta KB pria
berhadiah dan penyediaan kondom gratis di apotik dan
mengoptimalkan sosialisasi KB pria terutama melalui tesmoni oleh
peserta KB pria, kelompok KB Pria , Kelompok Seni Peduli KB.
b) Meingkatkan KIE Kesehatan Repropduksi Remaja melalui
kelompok PIK Remaja jalur sekolah maupun jalur masyarakat.
3.2.2. Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
Tolok ukur capaian sasaran ke-2 (Meningkatkan Kesejahteraan
Keluarga) mempunyai dua indikator kinerja yaitu Cakupan Pembinaan
Keluarga Sejahtera dan Cakupan Perempuan Bekerja di Sektor Publik.
Tabel 3.4Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Perempuan Bekerja di
Sektor Publik
No. IndikatorCapaian
2014
2015Target akhir
Renstra (2016)
Capaian s/d 2015terhadap
2016(%)
Target Realisasi%
Realisasi
1. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera
32,50% 38,16 % 50,83 133,20 46,83% 108,54%
2. Capaian Perempuan Bekerja di Sektor Publik
10,13% 7,01 % 7,21 102,85 7,22% 99,86%
Capaian kinerja 2015 untuk indikator cakupan pembinaan keluarga
sejahtera menunjukkan klasifikasi kinerja sangat baik 133,20 %. Apabila
dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2014, terjadi peningkatan yang
signifikan. Capaian yang diperoleh di Tahun 2015 di dukung oleh adanya
program pembinaan KAKB dan pembinaan kelompok UPPKS.
Capaian kinerja 2015 untuk indikator capaian perempuan bekerja di
sektor publik menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (102,85%).
Capaian kinerja Tahun 2015 ini menyumbang sebanyak 99,86% dari target
LAKIP BPMPDPKB 2015 19
akhir RPJMD (2016). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun
2014, terjadi penurunan sebesar 2,92%. Meskipun realisasi tahun 2015
melebihi target yang ditetapkan.
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
a) Kegiatan kelompok ekonomi produktif baik UPPKS maupun KAKB
selain membutukan modal juga diperlukan pengetahuan dan
ketrampilan dalam mengelola potensi dn sumber daya lokal.
b) Partisipasi perempuan di sektor publik semakin bagus, meskipun
penyebarannya belum merata di setiap pelosok desa.
b. Solusi
a) Perlunya pembinaan pengelolaan usaha dan pelatihan ketrampilan
bagi kelompok ekonomi produktif (UPPKS dan KAKB) agar dapat
mengembangkan usahanya serta memanfaatkan potensi lokal.
b) Masih perlu ditingkatkan sosialisasi kesetaraan gender di masyarakat
dan penguatan jejering Pengarusutamaan Gender.
3.2.3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah
Desa
Tolok ukur capaian sasaran ke-3 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Pemerintahan Desa) mempunyai satu indikator kinerja yaitu Capaian
peningkatan pelayanan pemerintah desa.
Tabel 3.5Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa
No. IndikatorCapaian
2014
2015 Target akhir
Renstra (2016)
Capaian s/d 2015
terhadap 2016 (%)
TargetRealisasi
%%
Realisasi
1. Capaian peningkatan pelayanan pemerintah desa
69,17% 60,49 67,40 113.58 60,31% 188,32%
Capaian 2015 sesuai data dasar RPJMD 2011-2016
LAKIP BPMPDPKB 2015 20
Capaian kinerja 2015 untuk indikator capaian peningkatan pelayanan
pemerintah desa menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (113.58%).
Capaian kinerja tahun 2015 ini menyumbang sebanyak 188,325% dari target
akhir RPJMD (2016). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun
2014, terjadi kenaikan sebesar 44,41%. Kenaikan tersebut karena adanya
sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti UU No 6 tahun
2016 tentang Desa agar aparatur pemerintah desa siap untuk
mengimplementasikan sesuai aturan perundangan. Capaian kinerja tersebut
didukung oleh program-program kegiatan berupa: pembinaan tata
pemerintahan desa, pembinaan pengelolaan keuangan desa, penyusunan dan
sosialisasi produk hukum tentang desa, pendampingan pemilihan kepala desa
dan pengisian aparatur pemerintahan Desa, Pembinaan peningkatan
pendapatan desa, Fasilitasi penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan
Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, .
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Perubahan regulasi tentang desa menuntut kesiapan aparatur
pemerintahan desa untuk mengimplementasikan sesuai peraturan
perundang-undangan yang ada. Namun kualitas SDM aparatur
pemerintah desa sangat beragam dan jauh dari memadai
b. Solusi
Meningkatkan pendidikan dan bimbingan teknis bagi aparatur
pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan perubahan regulasi yang baru
serta pendampingan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3.2.4. Sasaran Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan
dan Ekonomi Desa
Tolak ukur capaian sasaran ke-4 (Meningkatnya Penguatan
Kelembagaan Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa) mempunyai satu
indikator kinerja yaitu Capaian Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan
dan Ekonomi Desa.
LAKIP BPMPDPKB 2015 21
Tabel 3.6Capaian Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa
No. IndikatorCapaian
2014
2015 Target akhir
Renstra (2016)
Capaian s/d 2014terhadap 2016 (%)
Target Realisasi%
Realisasi
1. Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
71,20% 78,86 % 74,99 % 95,09 83,76% 89,52%
Capaian 2015sesuai data dasar RPJMD 2011-2016
Capaian kinerja 2015 untuk indikator capaian penguatan kelembagaan
kemasyarakatan dan ekonomi desa menunjukkan klasifikasi kinerja yang
sangat baik (95,09%). Capaian kinerja tahun 2015 ini menyumbang sebanyak
89,52% dari target akhir RPJMD (2016). Apabila dibandingkan dengan capaian
kinerja tahun 2014, terjadi peningkatan. Capaian kinerja tersebut didukung oleh
program-program kegiatan berupa Pemberdayaan Lembaga dan organisasi
masyarakat pedesaaan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Desa.
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
a) Peran dan fungsi LPMD semakin berkurang dalam pembangunan
desa dengan berlakunya UU No 6 tentang Desa
b) Lembaga ekonomi desa belum berkembang dengan baik karena
lemahnya pengelolaan lembaga.
b. Solusi
a) Fungsi lembaga masyarakat disesuaikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
b) Perlu pembinaan atas lembaga ekonomi desa baik dari organisasinya
maupun dari pengelolaan lembaganya.
3.3. Akuntabilitas Penggunaan Sumber Daya
3.3.1. AkuntabilitasAnggaran
Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Badan
Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 bersumber dari Anggaran
LAKIP BPMPDPKB 2015 22
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 sebesar Rp.
13.151.322.998,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.
5.923.412.323,- atau 45,04 % dan belanja langsung sebesar Rp.
7.227.910.675 atau 54,96%.
Penyerapan anggaran belanja langsung Tahun 2015 sebesar Rp.
6.626.160.399,- dari total anggaran Rp. 7.227.910.675,- atau sebesar
91,67% yang dialokasikan. Realisasi anggaran belanja tidak langsung
sebesar Rp. 5.901.658.417,- dari Rp. 5.923.412.323,- atau 99,63 %. Jika
dilihat dari realisasi anggaran per sasaran penyerapan anggaran terbesar
pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kesejahteraan keluarga
98,82 % utamanya untuk Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera
(BKS), Pembinaan Kelompok UPPKS dan Peningkatan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga. Sedangkan realisasi anggaran terendah pada sasaran
meningkatnya peserta KB aktif sebesar 90,15 %
Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2015 yang
dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran
pembangunan disajikan pada tabel berikut:
LAKIP BPMPDPKB 2014
Tabel 3.7Realisasi Anggaran Tahun 2015
No Sasaran Indikator KinerjaKinerja
Target Capaian Realisasi Anggaran
1 Meningkatnya peserta KB aktif Cakupan peserta KB Aktif 79,85 79,06 99,01 1.572.134.425
2 Meningkatnya kesejahteraan keluarga
Cakupan Pembinaan keluarga Sejahtera
38,16 50,83 133,2 171.079.900
Cakupan Perempuan bekerja di sektor publik
7,01 7,21 102,85 964.073.400
3 Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa
Cakupan peningkatan pelayanan Pemerintah Desa
60,49 67,40 111,42 3.363.980.900
4 Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
Cakupan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
78,86 74,99 95,09 543.764.5
Total Belanja Utama 6.615.033.175
Belanja Langsung Pendukung 612.877.500
Total Belanja Langsung 7.227.910.675
LAKIP BPMPDPKB 2015 24
3.3.2 Akuntabilitas Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo didukung Sumber Daya Manusia
(SDM) sebanyak 95 orang yang terinci berdasarkan kriteria yang dapat
dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.8
Data Pegawai BPMPDPKB Kulon Progo Menurut
Jumlah Kebutuhan Pegawai Tahun 2015
No Struktur Organisasi
Jumlah
Kebutuhan
Pegawai
Jumlah
Yang terisi Kekurangan
1 Kepala 1 1 -
2 Sekretariat 20 15 5
3Bidang Pemberdayaan Masyarakat
14 7 7
4Bidang Pemerintahan Desa
19 13 6
5Bidang Pemberdayaan Perempuan
8 6 2
6Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
23 11 12
7 PKB 54 42 12
Jumlah 139 95 44
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKB.
Tabel 3.9
Komposisi Pegawai BPMPDPKB Kabupaten Kulon ProgoPer Bidang menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015
No Struktur Organisasi SLTP SLTAD3/
AKTAS1 S2 Jumlah
1 Kepala - - - 1 1
2 Sekretariat - 4 3 6 2 15
3Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 1 - 5 1 7
LAKIP BPMPDPKB 2015 25
4Bidang Pemerintahan Desa
- 3 1 7 2 13
5Bidang Pemberdayaan Perempuan
- 1 1 3 1 6
6Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 2 - 8 1 11
7 PKB 14 2 25 1 42
Jumlah - 25 7 54 9 95
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKB
Keadaan SDM yang dimiliki BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
tersebut dari segi kuantitas, formasi yang diperlukan sebanyak 139 personil
baru terisi 95 personil, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 44
personil. Dengan personil yang terbatas dengan sejumlah kegiatan yang ada
untuk melaksanakan kegiatan dilakukan dengan koordinasi dan optimalisasi
waktu yang tersedia. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas aparatur yang
dapat menunjang pelaksanan tugas tugas dinas.
3.3.3 Akuntabilitas Sarana dan Prasarana
Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
DPPKA memiliki sarana prasarana pendukung sebagaimana terdapat dalam
tabel di bawah ini:
Tabel 3.10
Data Sarana dan Prasarana BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2015
No Jenis Asset
2014 2015
Jumlah
(unit)
Kondisi
Baik%
Jumlah
(unit)
Kondisi
Baik%
1 Alat alat angkutan 83 83 100 83 83 99,5
2Alat – alat Kantor dan rumah tangga
1.277 1.275 99 1.305 1.305 100
3Alat-alat studio dan komunikasi
23 23 100 23 23 100
4 Alat-alat kedokteran 513 513 100 513 513 100
LAKIP BPMPDPKB 2015 26
5Alat-alat laboratorium
14 14 100 14 14 100
7 Bangunan Gedung 13 13 100 13 17 100
8 Buku Perpustakaan 67 67 100 67 67 100
Jumlah 1.685 1.990 1.998 99,9 1.998
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKB
LAKIP BPMPDPKB 2015 27
BAB IVPENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pmberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2015 merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban publik
atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai wujud penjabaran urusan yang
diampu oleh BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo. Selain itu LKjIP ini merupakan
perwujudan jajaran BPMPDPKB dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang
trasnparan dan akuntabel.
Secara umum sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2015 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai dengan
sangat baik.Hal ini dicapai dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, serta
kerja keras seluruh jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa
Permpuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
Kepala BPMPDPKBKabupaten Kulon Progo
Dra.SRI UTAMI,M.HumNIP: 19670221 199403 2 004
LAKIP BPMPDPKB 2015
Lampiran BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPMPDPKB KABUPATEN KULONPROGO
PERDA NO :12 tahun 2012
KEPALA BADAN
SEKRETRARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG KELUARGA BERENCANAKELUARGA SEJAHTERA
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
Sub Bid Pengembangan Peran Serta dan
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
Sub Bid Penguatan Pengarusutamaan Gender
Perlindungan Perempuan dan Anak
Sub Bid Kekayaan Desa
Sub Bid Tata Pemerintahan
Sub Bid Pengembangan Kelembagaan
Sub Bid Keuangan dan Pendapatan Desa
LAKIP BPMPDPKB 2015