bab i pendahuluan -...

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

1

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Pemberdayaan Sosial terhadap KAT merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan

dilaksanakan melalui tahapan tertentu, diawali dari tahap persiapan, pengembangan SDM KAT,

pemberdayaan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan; tahapan rujukan dan terminasi. Untuk

mengetahui implementasi dan hasil kegiatan pemberdayaan, maka dilaksanakan supervisi,

monitoring dan evaluasi.

2. Tahapan tersebut merupakan standar pemberdayaan sosial KAT yang ditetapkan oleh Direktorat

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, dan wajib diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam

proses pemberdayaan sosial KAT.

3. Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh KAT cukup kompleks, dan karena itu dalam proses

pemberdayaan sosial diperlukan keterlibatan dari instansi lintas sektor, baik di tingkat pusat, di

provinsi maupun di kabupaten.

4. Bahwa berkaitan dengan keterlibatan provinsi dan kabupaten, Direktorat Pemberdayaan

Komunitas Adat Terpencilmemberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten

untuk melaksanakan sebagian kegiatan pemberdayaan sosial KATmelalui mekanisme

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

5. Pada tahun anggaran 2017, kegiatan Dekonsentarasi dilaksanakan di 23 (dua puluh tiga)

Provinsi, dan Tugas Pembantuan dilaksanakan di 21 (dua puluh satu) Provinsi dan 6 (enam)

Kabupaten. Adapun jenis bantuannya, yaitu :

a. Pemberdayaan Tahun I :

1) Pembangunan rumah warga KAT : 1.721 unit

2) Bantuan bahan bangunan rumah : 378 unit

3) Pembangunan infrastruktur (Balai Sosial, Sarana Air

Bersih, Rumah Petugas, dan Sarana Ibadah)

: 50 unit

4) Bantuan Jaminan Hidup : 2.099 KK

5) Bantuan Bibit : 2.099 paket

6) Bantuan Peralatan Kerja Warga : 2.099 paket

7) Bantuan Peralatan Kerja Warga : 2.099 paket

b. Pemberdayaan Tahun II :

1) Pembangunan Infrastruktur Sarana/Prasarana : 22 Unit

2) Bantuan jaminan hidup (jadup) : 1.856 KK

6. Pemberian kewenangan melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

tersebut membawa konsekuensi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, yaitu


2

pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan, baik secara teknis maupun administratif

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur oleh direktorat.

7. Bahwa untuk menyamakan persepsi dan menyatukan langkah dalam pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan sosial melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil menyusun Petunjuk Pelaksanaan

Pemberdayaan Sosial KAT melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam

penyelenggaraan pemberdayaan KATdengan anggaran bersumber dari APBN yang dikelola

Kementerian Sosial RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dana Dekonsentarasi dan Tugas

Pembantuan Tahun Anggaran 2017.

2. Tujuan a. Terwujudnya persamaan persepsi bagi penyelenggara pemberdayaan KAT dalam

penggunaan dan pengelolaan Dana Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b. Terwujudnya kelancaran dan tertib administrasi dan laporan keuangan yang dikelola secara

terarah, terencana, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan

baik dan benar.

c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan sosial KAT secara terpadu dan

terkoordinasi antara pusat dan daerah dalam bentuk sharing program dan anggaran.

C. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah penyelenggara kegiatan pemberdayaan KAT pusat dan daerah

yang meliputi:

1. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;

2. Unit /Instansi pengawasan internal dan eksternal;

3. Pemerintahan daerah provinsi;

4. Pemerintahan daerah kabupaten.

D. PENGERTIAN

1. Komunitas Adat Terpencil adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat

dalam kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau

rentan sosial ekonomi, yang selanjutnya disebut KAT.

2. Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandiriannya

agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil

pemerintahan.

4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur

sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat

di daerah.


3

5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, atau

sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya

kepada yang menugaskan.

6. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah

dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka tugas

pembantuan.

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, l Pasal 18 b Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal

28 I (3) dan Pasal 34 (2).

2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah

Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

8. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

12. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;

14. Peraturan Presiden RI Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap

Komunitas Adat Terpencil;

15. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

17. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 76/HUK/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Depatemen Sosial Republik Indonesia;

18. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil.

19. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden

Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.

20. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial

Kabupaten/Kota tahun anggaran 2017.


4

BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN MELALUI DEKONSENTRASI

DAN TUGAS PEMBANTUAN

A. KEGIATAN DEKONSENTRASI Pada pemberdayaan KAT yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) provinsi, Direktorat PKAT telah

mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang bersifat non fisik dan mengelompokannya

berdasarkan suboutput Layanan Dukungan Kegiatan Dekonsentrasi.

1. Pelimpahan Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan

Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas

Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.Penyelenggaraan Dekonsentrasi meliputi:

a. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di daerah provinsi dilakukan oleh gubernur

b. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Kepala SKPD

c. SKPD sebagaimana dimksud pada ayat (2) merupakan SKPD provinsi atau kabupaten/kota

yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan pengelolaan program atau kegiatan

Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial.

d. Gubernur menetapkan SKPD dan pejabat inti pengelola kegiatan Dekonsentrasi.

e. Pengelola kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

1) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang/kepala satuan kerja;

2) Pejabat pemungut penerimaan negara

3) Pejabat pembuat komitmen

4) Pejabat penguji dan penandatangan SPM

5) Bendahara penerimaan; dan

6) Bendahara pengeluaran

2. Penyelenggaraan

Dalam menyelenggarakan rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud

gubernur melaksanakan:

a. Sinkronisasi dengan penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan menjamin terlaksananya

kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien.

b. Penetapan SKPD dan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan

Dekonsentrasi dengan mempertimbangkan persyaratan kemampuan dan kompetensi

personil.

c. Program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan lingkup

Kementerian Sosial sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah

ditentukan oleh Pemerintah; dan

d. Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

e. Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengagn penyelenggaraan program,

kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial.


5

f. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud,

gubernur berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, standar ukuran kinerja, dan

kebijakan pemerintah, keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas

pemerintahan dan pembangunan daerah.

3. Prinsip Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan

Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas

Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) prinsip dalam

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi, yaitu:

a. Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi lingkup Kementerian

Sosial dibebankan pada APBN Kementerian Sosial melalui Dana Dekonsentrasi.

b. Pendanaan untuk Dekonsentrasi dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di

daerah.

c. Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik

meliputi koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian.

4. Perencanaan Dan Penganggaran

a. Program dan kegiatan Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk kegiatan Dekonsentrasi

harus sesuai dengan Renja K/L dan RKP.

b. Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun

dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di

daerah dan kebutuhan pembangunan daerah.

c. Penganggaran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Kementerian Sosial harus sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang APBN.

d. Penganggaran Dana dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL.

e. Kementerian Sosial menyampaikan penyusunan RKA-KL kepada gubernur untuk

diberitahukan kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan rencana anggaran pendapatan

belanja daerah.

f. Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat

Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan surat perintah membayar,

dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikan kepada Menteri dan menteri yang

menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

5. Pertanggungjawaban Dan Pelaporan

a. Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Dekonsentrasi 1) Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek

akuntabilitas

2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud meliputi :

a) Perkembangan realisasi penyerapan dana;

b) Pencapaian target keluaran;

c) Kendala yang dihadapi; dan

d) Saran tindak lanjut


6

3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud meliputi :

a) Laporan realisasi anggaran;

b) Neraca;

c) Catatan atas laporan keuangan; dan

d) Laporan barang.

4) Kepala SKPD provinsi bertanggung jawab atas pelaporan manajerial kegiatan

Dekonsentrasi.

5) Penyampaian laporan kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan, dan dilaporkan setiap bulannya.

6) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentasi

bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi.

7) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib

menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan

penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.

8) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan barang, pelaksanaan

kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

9) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan

Dekonsentrasi oleh gubernur dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD kepada DPRD.

10) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara

bersama-sama atau terpisah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

b. Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Dekonsentrasi

1. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi

merupakan Barang Milik Negara.

2. Barang sebagaimana dimaksud diatas digunakan sebagai penunjang pelaksanaan

Dekonsentrasi.

3. SKPD melakukan penatausahaanbarang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4. Barang milik negara sebagaimana dimaksud, dapat dihibahkan kepada daerah.

5. Dalam hal barang sudah dihibahkan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan

barang tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagai barang milik

daerah.

6. Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana

dimaksud, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik

negara/daerah.

7. Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pembinaan, Pengawasan Dan Pemeriksaan

a. Kementerian Sosial melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan dalam

menyelenggarakan kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial di daerah provinsi

atau kabupaten/kota.


7

b. Gubernur selaku penerima pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan

pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kegiatan Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh

SKPD.

c. Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan untuk meningkatkan

kinerja pelaksanaan satuan kerja, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui

koordinasi oleh unit eselon I terkait sebagai penanggung jawab program di lingkup

Kementerian Sosial.

d. Ketentuan pembinaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

e. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di

bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

7. Pengenaan Sanksi Dan Hal Lainnya

Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaksanaan kegiatan di Daerah tidak sesuai dengan ketentuan

berikut :

a. SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai

ketentuan PMK yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

b. Penundaan pencairan tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan;

c. Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila:

1) SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturut-turut 2 (dua)

kali dalam tahun anggaran berjalan;

2) Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, aparat pemeriksa

fungsional.

d. Untuk melaksanakan penghentian pencairan K/L setelah berkoordinasi dengan Direktorat

Jenderal Perbendaharaan menetapkan surat keputusan penghentian pencairan dana.

e. Surat Keputusan penghentian pencairan dana disampaikan kepada Direktorat Jenderal

Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

f. Kementerian/Lembaga diperkenankan tidakmengalokasikan atau mengurangi dana

Dekonsentrasi untuk tahun berikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud jika terjadi

hal-hal antara lain :

1) Tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah

ditetapkan;

2) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi

kepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran

sebelumnya;

3) Tidak melakukan pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari dana dekonsentrasi

dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4) Melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksanaan BPK, BPKP, Itjen K/L atau aparat

pemeriksa fungsional lainnya.

5) Tidak melaksanakan kebijaksanaan teknis Direktorat Pemberdayaan KAT yang dapat

menyebabkan penyelenggaraan pemberdayaan KAT tidak optimal.


8

g. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial c.q Direktorat PKAT akan mempertimbangkan

untuk melanjutkan alokasi dana dekonsentrasi untuk tahun berikutnya apabila Dinas Sosial

Provinsi penerima dana :

1) Memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya sesuai rencana atau

ketentuan Petunjuk Teknis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2) Secara tertib dan teratur menyampaikan laporan berkala baik keuangan maupun

kegiatan kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial c.q Direktorat PKAT.

3) Tidak ditemukan penyimpangan atas pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP.

4) Tidak melakukan penyalahgunaan fungsi bantuan pemberdayaan sosial terhadap KAT

baik yang dilakukan oleh penerima manfaat maupun pihak lainnya, seperti

memperjualbelikan bantuan bangunan rumah dan/atau tidak menempati bangunan

rumah.

5) Aktif membangun sinergi dan kemitraan melalui anggota POKJA PKAT

provinsi/kabupaten yang ditandai dengan mengalokasikan kegiatan secara konsisten di

lokasi pemberdayaan sosial terhadap KAT.

B. KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada pemberdayaan KAT yang tersebar di 21 (dua puluh satu) provinsi dan 6 (enam) kabupaten,

Kementerian Sosial melalui Direktorat PKAT telah mengalokasikan anggaran untuk provinsi dan

kabupaten melalui kegiatan fisik (suboutput) berupa: Warga KAT yang memperoleh bantuan

Penataan Lingkungan Sosial, Warga KAT yang memperoleh Bantuan Jaminan Hidup, Warga KAT

yang memperoleh Bantuan Bibit Tanaman, Peralatan Kerja dan Peralatan Rumah Tangga dan

Pelaksanaan Dukungan Teknis Kegiatan Tugas Pembantuan.

1. Penugasan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Dana Tugas Pembantuan mencakup:

a. Pemerintah dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada pemerintah provinsi atau

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

b. Pemerintah Provinsi dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada pemerintah

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi

c. Pelaksanakan sebagian urusan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dilaksanakan

oleh SKPD kabupaten/kota.

d. Pengelola kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1) Kuasa Pengguna Anggaran;

2) Pejabat Pembuat Komitmen;

3) Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan surat perintah membayar dan

4) Bendahara Pengeluaran.

2. Penyelenggaraan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah, kepala daerah

melakukan:

a. Sinkronisasi dengan penyekenggaraan urusan pemerintahan daerah

b. Penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiaran tugas

pembantuan;dan

c. Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.


9

d. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, kepala daerah

membentuk tim koordinasi dan menyampaikan pemberitahuaan kepada DPRD.

e. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud,

kepala daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan

Pemerintah Pusat, keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan

dan pembangunan daerah.

3. Prinsip Pendanaan

a. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah Daerah

provinsi atau kabupaten/kota berasal dari APBN Kementerian Sosial melalui Dana Tugas

Pembantuan

b. Pendanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dialokasikan setelah adanya

penugasan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial kepada gubernur atau

bupati/walikota

c. Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar ukuran

kinerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dialokasikan untuk

kegiatan yang bersifat fisik meliputi pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin,

jalan, irigasi dan jaringan serta kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran dan

menambah nilai aset Pemerintah Pusat.

4. Perencanaan Dan Penganggaran

a. Program dan kegiatan Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk kegiatan Tugas

Pembantuan harus sesuai dengan Renja KL dan RKP

b. Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun

dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara keseimbangan pendanaan di daerah

dan kebutuhan pembangunan daerah.

c. Penganggaran Dana Tugas Pembantuan dilakukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan.

d. Kementerian Sosial menyampaikan penyusunan RKA-KL kepada gubernur atau bupati/wali

kota untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi atau bupati/walikota pada saat

pembahasan RAPBD.

e. Setelah menerima RKA-KL, gubernur atau bupati/walikota menyampaikan usulan Pejabat

Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan untuk ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang

terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji

Tagihan dan Penandatangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran.

5. Pertanggungjawaban Dan Pelaporan

a. Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Tugas Pembantuan 1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Tugas Pembantuan mencakup aspek manajerial

dan aspek akuntabilitas

2) Aspek manajerial terdiri atas perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian

target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut.

3) Aspek akuntabilitas terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan

keuangan dan laporan barang.


10

4) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaporan

manajerial kegiatan Tugas Pembantuan.

5) Penyampaian laporan kegiatan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan, dan dilaporkan setiap bulannya.

6) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

tugas pembantuan beranggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan.

7) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan

penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.

8) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan barang, pelaksanaan

kegiatan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan

merupakan Barang Milik Negara.

2) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dapat dihibahkan kepada daerah.

4) Dalam hal barang dihibahkan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang

tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai

barang milik daerah.

5) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana

dimaksud, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik

negara/daerah.

6) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya,

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pembinaan, Pengawasan Dan Pemeriksaan

a. Kementerian Sosial melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau

bupati/wali kota.

b. Gubernur atau bupati/walikota selaku penerima penugasan urusan pemerintah dari

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kegiatan Tugas

Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD.

c. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan

satuan kerja, kemajuan pelaksana kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar,

prosedur dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi

oleh unit eselon I terkait sebagai penanggung jawab program di lingkup Kementerian

Sosial.

d. Ketentuan pembinaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di

bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.


11

7. Pengenaan Sanksi Dan Hal Lainnya Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaksanaan kegiatan di Daerah tidak sesuai dengan

ketentuan berikut :

a. SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai

ketentuan PMK yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

b. Penundaan pencairan tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan;

c. Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila:

1) SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturut- turut 2

(dua) kali dalam tahun anggaran berjalan;

2) Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, aparat

pemeriksa fungsional.

d. Untuk melaksanakan penghentian pencairan K/L setelah berkoordinasi dengan Direktorat

Jenderal Pembendaharaan menetapkan surat keputusan penghentian pencairan dana.

e. Surat Keputusan penghentian pencairan dana disampaikan kepada Direktorat Jenderal

Pembendaharaan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

f. Kementerian/Lembaga diperkenankan tidak mengalokasikan atau mengurangi dana

Dekonsentrasi/TP untuk tahun berikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud jika

terjadi hal-hal antara lain :

1) Tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah

ditetapkan;

2) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi

dan tugas pembantuankepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku pada

tahun anggaran sebelumnya;

3) Tidak melakukan pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

4) Melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksanaan BPK, BPKP, Itjen K/L atau

aparat pemeriksa fungsional lainnya.

5) Tidak melaksanakan kebijaksanaan teknis Direktorat Pemberdayaan KAT yang dapat

menyebabkan penyelenggaraan pemberdayaan KAT tidak optimal.

g. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial c.q Direktorat PKAT akan mempertimbangkan

untuk melanjutkan alokasi dana dekonsentrasi dan TP untuk tahun berikutnya apabila

Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten penerima dana :

1) Memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya sesuai rencana

atau ketentuan Petunjuk Teknis Dekonsentrasi dan TP.

2) Secara tertib dan teratur menyampaikan laporan berkala baik keuangan maupun

kegiatan kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial c.q Direktorat PKAT.

3) Tidak ditemukan penyimpangan atas pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP.

4) Tidak melakukan penyalahgunaan fungsi bantuan pemberdayaan sosial terhadap KAT

baik yang dilakukan oleh penerima manfaat maupun pihak lainnya, seperti

memperjualbelikan bantuan bangunan rumah dan/atau tidak menempati bangunan

rumah.


12

5) Aktif membangun sinergi dan kemitraan melalui anggota POKJA PKAT

provinsi/kabupaten yang ditandai dengan mengalokasikan kegiatan secara konsisten

di lokasi pemberdayaan sosial terhadap KAT.


13

BAB III KEGIATAN PEMBERDAYAAN SOSIAL KAT DI PUSAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sosial RI, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Direktorat PKAT)

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan

dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat PKAT mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan

sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan

terminasi dan evaluasi;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan

sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan

terminasi dan evaluasi;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang persiapan pemberdayaan,

pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya

ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi dan evaluasi;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dibidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan

pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan

lingkungan, rujukan terminasi dan evaluasi;

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang persiapan pemberdayaan,

pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya

ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi dan evaluasi;

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Berikut ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di Direktorat PKAT satker Pusat sesuai dengan tugas

dan fungsi masing-masing subdirektorat :

A. KEGIATAN PENUNJANG DIREKTORAT PKAT

1 Penguatan Sosial Di Lokasi KAT Oleh Pimpinan Kemensos RI

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Pimpinan Kementerian Sosial RI, berupa

Kunjungan Kerja ke lokasi Pemberdayaan KAT. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan

peninjauan lokasi, diskusi dan penyerahan bantuan di lokasi KAT. Hal ini dilaksanakan

sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan dan pengakuan KAT.

Selain itu sebagai kampanye terhadap masyarakat untuk peduli terhadap

permasalahan KAT. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal Menteri Sosial.


14

2 Sinergitas Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2017

Kegiatan Sinergitas Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan

langkah awal dalam mendapatkan kesamaan pemahaman dan persepsi antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaran kegiatan

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2016. Kegiatan ini berupa kunjungan

pimpinan pusat ke lokasi pemberdayaan KAT guna mensinergikan program

pemberdayaan KAT pada tahun berjalan dengan para pimpinan di daerah(Gubernur,

Bupati, Camat dan Kepala Desa).Kegiatan ini dilaksanakan antara Triwulan II sampai

Triwulan IV di 5 (lima) lokasi pemberdayaan.

3 Asistensi Perencanaan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas pusat dalam rangka pendampingan

perencanaan pemberdayaan sosial terhadap KAT di 10 lokasi. Kegiatan ini

dilaksanakan pada semester II.

4 Pendalaman Kegiatan Pemberdayaan KAT

Pendalaman Kegiatan Pemberdayaan KAT Tahun 2016 dilaksanakan sebagaitindak

lanjut dari kegiatan hasil pertemuan yang dilaksanakan dengan Kementerian lain.

Kegiatan ini berupa Rapat dalam kantor diluar jam kerja yang dilaksanakan sebanyak

3 kali yang diikuti 30 peserta dari lintas sektor. Dilaksanakan pada triwulan II.

5 Koordinasi Program Pemberdayaan KAT

Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas pusat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan

pemberdayan sosial terhadap KAT di 10 lokasi. Kegaiatan ini dlaksanakan pada

semester I dan II.

6 Pendampingan Uji Petik dan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendampingi auditor melaksanakan uji petik

dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di 12 lokasi KAT. Kegaiatan ini

dlaksanakan pada semester I dan II.

7 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Dit. Pemberdayaan KAT

Pengadaan perangkat pengolahan data dimaksudkan sebagai usaha penunjang

operasional tugas-tugas melalui sarana dan prasarana Direktorat Pemberdayaan

Komunitas Adat Terpencil. Kegiatan ini diperlukan agar fasilitas kerja pegawai dapat

lebih memadai dan diharapkan agar dengan adanya kelengkapan sarana tersebut

maka pegawai Dit.PKAT dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode

Penunjukan Langsung kepada Pihak ketiga pada triwulan ke-II.

8 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menata arsip dan dokumen di Direktorat

Pemberdayaan KAT sehingga diperlukan adanya sarana fisik yang mendukung upaya

pelaksanaan Pemberdayaan KAT.


15

Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode

Penunjukan Langsung kepada Pihak ketiga pada triwulan II.

9 Penyusunan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penataan pegawai melalui kegiatan Sasaran Kinerja

Pegawai dan Standar Operasional Prosedur yang menjelaskan tentang tugas, fungsi

dan tanggung jawab pegawai Direktorat Komunitas Adat Terpencil kegiatan ini

dilaksanakan melalui Rapat dalam kantor yang dilaksanakan 2 kali sebanyak yang

diikuti oleh 20 peserta dari unsur terkait di lingkungan Kementerian Sosial RI

dilaksanakan pada tiwulan I.

10 Sosialisasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

Tujuan pemeriksaan untuk menilai efekivitas serta memberikan rekomendasi

perbaikan terhadap persiapan, proses dan pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas

Adat Terpencil Kegiatan diikuti oleh unsur terkait dilingkungan kementerian Sosial

dilaksanakan pada Tri wulan II.

11 Pembekalan Petugas Pusat dalam Pemberdayaan KAT

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada

semua pegawai Komunitas Adat Terpencil dan pegawai lintas unit yang bersinergi

kegiatan ini diikuti oleh pegawai dilingkung an Kementerian Sosial dilaksanakan pada

triwulan II.

12 Pelaksanaan Rakor PKAT

Tujuan untuk mensinergikan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil pusat

dan daerah agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan dan perundang

undangan yang berlaku, kegiatan diikuti oleh peserta 23 propinsi terdiri dari 3 orang

nara sumber, 43 orang peserta dari lingkungan Kementerian Sosial yang akan

dilaksanakan pada triwulan II.

B. PERSIAPAN PEMBERDAYAAN KAT

Persiapan Pemberdayaan KATdilaksanakan melalui serangkaian kegiatan identifikasi dan analisis

terhadap persiapanpelaksanaan Pemberdayaan KAT yang terdiri dari penyusunan kebijakan,

norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang

persiapan pemberdayaan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1 Penyusunan Juknis Pemberdayaan Sosial terhadap KAT Tahun 2017

Petunjuk Teknis Pemberdayaan Sosial terhadap KAT Tahun 2017disusun sebagai

acuan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KATyang dilaksanakan di Pusat,

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kegiatan ini berupa Rapat dalam kantor

diluar jam kerja yangdilaksanakan sebanyak 3 kali yang diikuti 20 peserta dari

unsur terkait di lingkungan Kementerian Sosial RI. Dilaksanakan pada triwulan I.


16

2 Pertemuan Persiapan Pemberdayaan KAT 2017

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan perlaksanaan pemberdayaan

tahun 2017 dengan mengundang peserta dari provinsi, kabupaten dan pusat.

Diikuti sebanyak 72peserta yang terdiri dari:

▪ 1 orang Kabid Dayasos dan 1 orang Kasie Pemberdayaan KAT dari 23 Provinsi

Penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi.

▪ 1 orang utusan Perguruan Tinggi dari 23 Provinsi yang menjadi Tim Penjajagan

Awal dan Studi Kelayakan.

▪ 1 orang Kabid Dayasos dari 6 Kabupaten Penerima Dana Tugas Pembantuan

Kabupaten.

▪ 20 orang Peserta Pusat

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan Iselama 4 hari di Jawa Barat.

3 c.

Penyusunan Buku Profil Pemberdayaan KAT 2017

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan gambaran kepada unit teknis

dilingkungan Kementerian Sosial, Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten tentang

lokasi KAT yang akan mendapatkan program Pemberdayaan KAT pada tahun

berjalan. Kegiatan ini berupa Rapat dalam kantor diluar jam kerja yang

dilaksanakan sebanyak 2 kali, diikuti 20 peserta dari unsur; Kementerian Sosial.

Dilaksanakan pada triwulan I.

4 d.

Pelaksanaan Pemantapan Persiapan Pemberdayaan bagi Tim PA-SK Pusat dan Daerah. Kegiatan ini merupakan pemantapan supervisor pusat dan petugas pelaksana di

provinsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan PA-SK.

Bentuk kegiatan ini adalah simulasi PA-SK yang mencakup pengkajian instrumen,

aplikasi instrumen di pemukiman penduduk sekitar tempat kegiatan dan outbond

guna memantapkan kondisi dan pemahaman para supervisor pusat dan petugas

provinsi dalam kegiatan PA-SK di lokasi KAT. Peserta kegiatan ini adalah 42 orang

yang terdiri atas 24 orang supervisor pusat dan 1 orang pelaksana KAT dari 18

provinsi yang melaksanakan PA-SK pada tahun 2017. Dilaksanakan pada triwulan

I selama 4 hari di Jawa Barat.

5 e.

Semiloka Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan presentasi pembahasan hasil studi kelayakan

untuk mendapatkan saran dan pertimbangan terhadap rencana awal

pemberdayaan KAT. Kegiatan ini dilaksanakan setelah Daerah melaksanakan

Pemetaan Sosial, Penjajagan Awal dan Study kelayakan. Dinas Sosial Provinsi

bersurat kepada Kementerian Sosial RI cq Direktorat Pemberdayaan Komunitas

Adat Terpencil, jika telah siap melaksanakan Semiloka Daerah dengan ketentuan

seluruh kelengkapan hasil PA-SK terkumpul dan telah berkoordinasi dengan Dinas

Sosial Kabupaten tempat diselenggarakannya kegiatan Semiloka Daerah.

Bentuk kegiatan ini adalah perjalanan dinas Pejabat Kemensos sebagai

narasumber 1 (satu) orang dan pendamping pusat 1 (satu) orang. Diikuti pula

oleh 1 orang narasumber provinsi (Ketua Tim), 1 orang narasumber kabupaten

dan 20 orang peserta dari Pokja KAT dan lintas sektor Kabupaten. Kegiatan


17

dilaksanakan di 18 lokasi (kabupaten) dimulai pada akhir Triwulan II, setelah

kegiatan PA-SK selesai dilaksanakan.

6 Penyusunan Laporan Dan Presentasi Hasil Penjajagan Awal, Studi Kelayakan dan Semiloka Daerah Tahun 2017.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun bahan kelengkapan administrasi

dalam rangka pelaksanaan Pemberdayaan KAT yang dilaksanakan pada tahun

berjalan. Sekaligus mematangkan data lokasi hasil PA-SK dan Semiloka Daerah

yang disampaikan oleh petugas supervisor pusat, sebagai persiapan pelaksanaan

kegiatan Semiloka Nasional Calon Lokasi Pemberdayaan KAT Tahun 2017.

Kegiatan inidiikuti oleh 25 orang peserta pusat dan dilaksanakan pada triwulan III

setelah kegiatan semiloka daerah selesai dilaksanakan.

7 f.

Semiloka Nasional Calon Lokasi Pemberdayaan KAT Tahun 2017

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukkan dan kesepakatan

tentang calon lokasi yang akan diberdayakan pada tahun 2018berdasarkan hasil

pelaksanaan PS, PA-SK dan Semiloka Daerah. Peserta kegiatan ini adalah 25

orang peserta pusat dan 1 orang petugas provinsi dan Ketua Tim Persiapan dari

18 provinsi dan 6(enam) orang darikabupaten penerima dana Tugas Pembantuan

yang telah melaksanakan PA-SK pada tahun 2017. Dilaksanakan pada triwulan III

di Makasar, Sulawesi Selatan, setelah kegiatan Penyusunan Laporan Dan

Presentasi Hasil PA-SK dan Semiloka Daerah Tahun 2017 selesai dilaksanakan.

8 g.

Revieuw Database Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pemutakhiran data base KAT 2015-2019 yang

belum diberdayakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan penjajagan awal

dan studi kelayakan. Demi mendapatkan hasil revieuw database yang tepat,

diharapkan pihak Dinas Sosial Provinsi dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial

Kabupaten dalam menetapkan data lokasi KAT hasil revieuw. Peserta kegiatan

berjumlah 25 orang, Narasumber Pusat 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang kasie

yang menangani KAT dari 24 provinsi. Dilaksanakan selama 4 (empat) hari di

Jakarta pada Triwulan III.

C. PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KAT Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Komunitas Adat Terpencil

dilakukan untuk mencapai perubahan perilaku dan meningkatkan kapasitas, serta keterampilan

bagi warga KAT sesuai potensi dan sumber daya yang ada.Melalui pemberdayaan SDM,

diharapkan KAT mampu mengakses berbagai pelayanan dan kebutuhan-kebutuhan sosial

dasarnya. Sehubungan dengan itu, maka kegiatan-kegiatan pengembangan SDM disusun

secara berkesinambungan, dan terkait satu sama lain sesuai dengan dinamika dan perubahan

atau kemajuan yang dicapai. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu:

1 Pengembangan Kapasitas Pendamping Sosial KAT

Pengembangan Kapasitas Pendamping Sosial KAT Kegiatan ini dilaksanakan

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian tenaga

pendamping sosial KAT sehingga mampu melakukan tugas dan fungsi

pendampingan.Peserta terdiri dari pendamping KAT tahun pertama Tahun

2017 sebanyak 40 peserta. Dilaksanakan pada awal triwulan I di Jawa Barat.


18

2 Peningkatan Keterampilan Warga Komunitas Adat Terpencil

Kegiatan ini dilaksanakan untukmengembangkan pemahaman, pengetahuan

serta pola interaksi sosial diantara mereka terkait dengan pranata

sosial,peralatan dan teknologi,geografis,mata pencaharian,pengembangan

potensi, pendidikan, pola hidup bersih dan sehat dan akses pelayanan sosial

dasar. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan warga KAT yang telah mengikuti

kegiatan ini dapat mentransformasikan pengetahuan dan menyampaikan

pemahaman kepada warga KAT lainnya di lokasi sehingga mereka memiliki

semangat perubahan ke arah yang lebih baik, tidak hanya dalam polapikir,

tapi juga kebiasaan dan gaya hidup keseharian.

Peserta terdiri dari warga KAT sebanyak 30 orang dari lokasi pemberdayaan

tahun I dan dilaksanakan pada Triwulan II di Bogor, Jawa Barat.

3 Pengembangan SDM KAT bagi Petugas, Pendamping dan Warga KAT Melalui Peningkatan Kapasitas Petugas Sosial KAT Kabupaten.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pembekalan kepada pejabat

Eselon III di tingkat Kabupaten yang tugasnya berkaitan dengan

Pemberdayaan KAT sebagai persiapan tahun akhir pemberdayaan sehingga

diharapkan mereka lebih memahami serta mampu melaksanakan program

Pemberdayaan KAT terutama berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya

(tupoksi) sebagai petugas KAT, sehingga mereka dapat mendayagunakan

potensi diri untuk melakukan bimbingan pada pendamping dan warga KAT

serta mampu melakukan tugas-tugas pemberdayaan lainnya guna mendukung

upaya percepatan, efektifitas maupun efisiensi kegiatan pemberdayaan KAT di

daerah.

Peserta kegiatan ini berjumlah 28 orang dan Dilaksanakan awal Triwulan III di Provinsi Kalimantan Timur.

4 Bimbingan Teknis SDM Warga KAT di Lokasi

Kegiatan ini ditujukan guna memberikan bekal kepada para warga komunitas

adat terpencil tentang tata cara bersikap/berprilaku dan berorganisasi,

sehingga diharapkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik dalam

polapikir, kebiasaan dan tata kehidupan dengan mengajak keseluruhan

komponen dalam masyarakat turut serta dalam kegiatan-kegiatan

pembangunan.

Peserta berjumlah masing-masing 50 warga KAT di lokasi KAT dan

dilaksanakan pada tiga lokasi yakni di Kabupaten Sarolangun, Merangin dan

Tabalong Kalimantan Selatan di triwulan ketiga dan keempat.

5 Pendampingan Sosial KAT Profesional di Lokasi

Kegiatan penempatan pendamping Sosial KAT Profesional di lokasi adalah

bagian di dalam tahapan selanjutnya setelah dilaksanakan perekrutan

pendamping sosial KAT profesional. Pada tahap ini, pendamping sosial KAT

profesional yang telah terpilih akan ditempatkan di lokasi-lokasi KAT yang telah

ditentukan di 20 lokasi KAT.

Dengan kapabilitas yang dimiliki Pendamping Sosial KAT Profesional,

diharapkan mereka mampu mensupport serta bersinergi bersama dengan


19

pendamping sosial lokal serta pihak dari dinas sosial di provinsi dan kabupaten

serta mampu menjalin jejaring dengan stakeholder serta bersama dengan

warga KAT untuk memajukan kehidupan dan penghidupannya demi

kesejahteraan bersama warga KAT.

D. PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan dimaksudkan untuk

menemukenali potensi dan sumber daya yang terdapat di lokasi pemberdayaan KAT, baik

potensi Sosial Budaya, Ekonomi, maupun sumber daya alam/lingkungan. Potensi dan

sumberdaya tersebut selanjutnya dapat dikembangkan secara optimaldalam upaya

meningkatkan taraf kehidupan warga KAT di lokasi.Untuk mendukung maksud tersebut, maka

pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan KAT dilaksanakan melalui beberapa

kegiatan berikut:

1 Penyusunan dan Pencetakan Panduan Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan

Kegiatan penyusunan dan pencetakan panduan ini dilaksanakan dalam upaya

membangun kesamaan pemahaman dan langkah, baik secara administratif

maupun teknis bagi para pelaksana dan unsur yang terlibat pelaksanaan

pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan KAT. Kegiatan ini

dilaksanakan pada Triwulan I. Peserta kegiatan terdiri dari: 2 orang

narasumber, 2 orang panita, 23 orang tim penyusun.

2 Penyusunan Juklak Bantuan Stimulan Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan

Kegiatan penyusunan juklak bantuan stimulan pemberdayaan ekonomi dan

lingkungan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi

dan lingkungan KAT melalui bantuan stimulan, dimana dalam kegiatan

pemberdayaan tersebut, warga akan mendapatkan akses bantuan stimulan

yang dilaksanakan secara swakelola. Bantuan stimulant yang diberikan sebagai

motivasi bagi warga dalam mengoptimalkan potensi dan sumber daya dalam

upaya pemenuhan kebutuhan di lokasi. Kegiatan penyusunan inidilaksanakan

bulan Pertama Triwulan 1 dan diikuti oleh 2 orang narasumber, 2 orang panitia

dan 20 orang tim penyusun.

3 Penyusunan dan Pencetakan Juknis Kegiatan Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu

Petunjuk teknis kegiatan bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu sebagai

panduan bagi pelaksana tugas bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu

di lokasi, dimana dalam pelaksanaan kegiataan bimsos dan motivasi secara

terpadu ini memuat tentang materi baik bersifat keterampilan teknis maupun

nonteknis tentang pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan.

Pelaksananan bimsos dan motivasi secara terpadu ini sebagai transfer

knowledge kepada warga KAT yang akan mengoptimalkan bantuan stimulant

sebagai implementasi keterampilan yang dimiliki. Peserta kegiatan penyusunan

petunjuk teknis ini terdiri dari: 2 orang narasumber, 2 orang panitia dan 18


20

orang tim penyusun. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I, sebelum warga

penerima mengakses bantuan stimulan.

4 Penyusunan Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan Melalui Bantuan Stimulan

Instrumen pemantauan disusun sebagai alat (tool) pengumpul data bagi

petugas untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan bantuan stimulan dalam

proses pemberdayaan ekonomi dan lingkungan di lokasi. Kegiatan ini

dilaksanakan pada trimwulan ke II, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan

2 orang narasumber, 2 orang panitia dan 18 orang tim penyusun.

5 Pameran Seni Budaya KAT Tahun 2017

Kegiatan pameran seni budaya KAT dilaksanakan sebagai bentuk upaya

penyebarluasan informasi kepada masyarat luas dan pihak-pihak terkait

tentang keberadaan KAT dengan berbagai potensi seni dan budayanya melalui

media pameran.

Pameran Seni Budaya KAT mampu menjadi display informasi tentang KAT,

Budaya KAT dan Program Pemberdayaaan kepada masyarakat luas. Kegiatan

ini dilaksanakan pada triwulan ke II, dilaksanakan bertepatan dengan event

nasional.

6 Expo Budaya KAT

Expo Budaya KAT dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial

Nasional (HKSN). HKSN menjadi moment yang tepat dalam upaya

penyebarluasan informasi kepada masyarat luas dan pihak-pihak terkait

tentang keberadaan KAT. Berbagai produk hasil kerajinan, kebudayaan berikut

dokumentasi proses pemberdayaan ditampilkan dalam kegiatan Expo Budaya

KAT tersebut.

7 Bimbingan Teknis Penguatan Keserasian Sosial KAT Tahun 2017

Kegiatan bimtek penguatan keserasian sosial bertujuan untuk mewujudkan

tata kehidupan dan penghidupan yang harmonis dan serasi antarwarga KAT

dan antara warga KAT dengan masyarakat di luar komunitasnya. Kegiatan ini

dilaksanakanmelalui pertemuan sosial di lokasi, dengan meningkatkan interaksi

sosial antar warga KAT dan antar warga KAT dengan masyarakat di luar

komunitas. Dalam akhir kegiatan bimtek dilaksanakan juga pembentukan

forum warga sebagai media dalam menjaga interaksi sosial dan tata kehidupan

dan pengidupan yang harmonis di lokasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada

triwulan ke II.

8 Asistensi Kegiatan Bimbingan Sosial Dan Motivasi Secara Terpadu

Asistensi kegiatan bimsos dan motivasi secara terpadu dilaksanakan besertaan

dengan dengan kegiatan Bimbingan Sosial Dan Motivasi Secara Terpadu di

lokasi tahun ke II pemberdayaan. Kegiatan ini sebagai bentuk memberikan

asistensi terhadap tugas-tugas supervisor dan fasilitator di lapangan dalam

upaya peningkatan keterampilan warga dalam pelaksanaan pemberdayaan

sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada

triwulan ke I dan ke II.


21

9

Rakor Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan KAT Tahun 2017

Kegiatan rakor pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan

lingkungan kat tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka pengembangan

program dan penguatan jaringan kerja dalam kegiatan pemberdayaan sosbud,

ekonomi dan lingkungan KAT. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai

stakeholder pemberdayaan KAT, baik dari K/L, dunia usaha maupun praktisi

dan akademisi. Kegiatan rakor dilaksanakan di Jakarta pada triwulan ke II.

10 Assesment Kebutuhan Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan KAT

Kegiatan assessment dilaksanakan untuk menemukenali berbagi potensi dan

sumber sosial budaya, ekonomi dan lingkungan KAT, berikut hambatan dan

tantangannya. Hasil assessment ini dapat menjadi bahan dalam merumuskan

kebutuhan warga di lokasi berikut metode pendayagunaan potensi dan sumber

tersebut dalam pemenuhan kebutuhan. Kegiatan assemen ini dilaksanakan ini

pada triwilan ke I dan Ke II, yang mengawali kegiatan bimsos dan bantuan

stimulan bagi warga di 21 lokasi.

11 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Hasil Assesment Kebutuhan Sosbud, Ekonomi dan Lingkungan KAT

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penghimpunan, perumusan dan

analisis data hasil assesment di masing-masing lokasi berdasarkan instrumen

langsung ke lokasi KAT.Dengan demikian data hasil assesment kebutuhan yang

ada di lokasi KAT tersebut terpenuhi untuk dapat ditindaklanjuti ke dalam

kegiatan pemberdayaan sosbud, ekonomi dan lingkungan di 21 lokasi.

12 Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan Melalui Bantuan Stimulan

Kegiatan pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana progress

kegiatan yang sedang berjalan (on-going), hasil-hasil yang telah dicapai dan

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar

pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan

melalui Bantuan Stimulan Tahun 2017. Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan

pada triwulan ke III dan IV.

13 Kunjungan Duta KAT Ke Lokasi Pemberdayaan

Kunjungan duta KAT ke lokasi dilaksanakan sebagai upaya atensi dalam

mengingkatkan kepedulian sosial masyarakat dalam pemberdayaan KAT,

khususnya pihak-pihak terkait, baik intansi/lembaga, dunia usaha maupun civil

society. Melalui kegiatan ini diharapkan stakeholder pemberdayaan KAT dapat

memberikan kontribusi secara optimal terhadap program pemberdayaan KAT.

Kunjungan Duta KAT juga dilaksanakan terpadu dengan kunjungan kerja

Pimpinan Kementerian Sosial.

14 Kunjungan Duta KAT Ke Perguruan Tinggi

Kegiatan ini sebagai bentuk kampanye sosial terhadap upaya meningkatkan

kepedulian sosial masyarakat terhadap keberadaan KAT sehingga dapat


22

memberikan dukungan terhadap percepatan pemberdayaan KAT. Kegiatan ini

dilaksanakan dengan menghadirkan stakeholder dari berbagai unsur, baik dari

unsur pemerintahan, dunia usaha, masyarakat, praktisi dan akademisi ke

dalam suatu forum diskusi.

15 Identifikasi dan Advokasi Sosial Masalah PKAT

Identikasi dan advokasi sosial masalah PKAT dilaksanakan dalam upaya

perlindungan terhadap hak-hak warga KAT dalam proses pemberdayaan.

Kegiatan identifikasi dan advokasi dapat juga berupa pencegahan masalah

melalui identifikasi potensi konflik/bencana sehingga tidak meluas maupun

upaya perlindungan terhadap hak warga KAT dalam situasi konflik/bencana

tersebut.

E. RUJUKAN, TERMINASI DAN EVALUASI Kegiatan kerjasama kelembagaan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan untuk menjaring peran

aktif, kontribusi dan kerjasama lintas Kementerian/Lembaga, Lintas Unit, Dunia Usaha serta

masyarakat dalam program pemberdayaan KAT.Sedangkan kegiatan pemantauan evaluasi dan

pelaporan dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan KAT

agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan evaluasi dan

pelaporan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

1 Penyusunan Buku Juknis Rujukan dan Terminasi Pemberdayaan KAT

a. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan kesamaan persepsi

dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pemberdayaan KAT (Rujukan dan

Terminasi).

b. Kegiatan ini dilakukan oleh tim penyusun yang berjumlah 22 orang yang

berasal dari unsur Direktorat PKAT dan unit kerja terkait. Kegiatan

dilaksanakan pada triwulan II di Jakarta.

2 Penyusunan Buku Juknis Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KAT

a. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyusun rambu-rambu dalam

pelaksanaan kegiatan monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KAT baik

dengan anggaran Dekonsentrasi Maupun Tugas Pembantuan.

b. Kegiatan ini dilakukan oleh tim penyusun yang berjumlah 22 orang yang

berasal dari unsur Direktorat PKAT dan unit kerja terkait. Kegiatan

dilaksanakan pada triw di Jakarta.

3 Pertemuan Tim Pakar Pemberdayaan KAT

Kegiatan pertemuan Tim Pakar Pemberdayaan KAT melibatkan para pakar KAT

yang kompeten dibidangnya masing-masing yang meliputi akademisi, praktisi,

tenaga ahli dari kementerian dan lembaga terkait yang dilaksanakan secara

periodik dengan membahas berbagai hal strategis dan aktual terkait dengan

pemberdayaan KAT. Kegiatan ini membahas dan mengkaji berbagai hal yang

berkaitan dengan kebijakan, isu-isu strategis, metode dan teknik dalam rangka

percepatan dan perluasan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.Kegiatan

ini diikuti sebanyak 35 orang peserta. D5ilaksanakan pada Triwulan I sampai

dengan Triwulan III di Jakarta.


23

4 Rakor Pokja Kabupaten

a. Kegiatan ini merupakan kegiatan pilihan yang pelaksanaannya tergantung

keberadaan Pokja Pemberdayaan KAT tersebut di daerah. Jika daerah

tersebut telah membentuk Pokja PKAT maka kegiatan dilaksanakan berupa

pertemuan atau rapat dalam rangka merumuskan sinergi anggota Pokja

PKAT pada lokasi pemberdayaan KAT. Kegiatan Rakor Pokja Pemberdayaan

KAT baik di Provinsi maupun Kabupaten merupakan wahan sinerji,

sinkronisasi dan integrasi program dari berbagai organisasi perangkat

daerah, dunia usaha dan lembaga kesejahteraan Sosial.

b. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dan dilaksanakan pada Triwulan II-III di

15 kabupaten yang mengusulkan pelaksanaan POKJA.

5 Penyusunan LAHUN dan LAKIN PKAT Tahun 2016

a. Menyusun Lahun 2016

Laporan tahunan PKAT merupakan laporan perkembangan dan pencapaian

yang berhasil diraih Direktorat PKAT dalam satu tahun selama 2016. Data

dan informasi yang akurat tentang pemberdayaan KAT menjadi kunci dalam

laporan tahunan PKAT. Isi dan laporan tahunan mencakup laporan realisasi

keuangan dan fisik serta berbagai kendala dan rekomendasi untuk

mengatasi masalah. Kegiatan ini diikuti 20 peserta dan dua narasumber

akan dilaksanakan pada akhir Triwulan I di Jakarta.

b. Menyusun LAKIP KAT tahun 2016

Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari

suatu instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran

yang berjalan selama, satu tahun yaitu 2016. Secara lengkap memuat

laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan

suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang

dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari

dana yang dikeluarkan. Kegiatan ini diikuti 20 peserta dan 2 (dua)

narsumber. Dilaksanakan pada akhir Triwulan I di Jakarta.

6 Monitoring Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten

Monitoring merupakan peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan KAT pada tahun pertama 2017 untuk memantau dan

memastikan pembangunan rumah atau pemukiman berjalan sesuai rencana

baik yang di anggarkan melalui Dekonsentrasi maupun Tugas pembantuan.

Kegiatan ini dilaksanakan seorang petugas pusat. Akan dilaksanakan pada

triwulan III dan IV di 30 lokasi (TP Provinsi) dan 5 lokasi (TP Kabupaten).

7 Penyusunan Laporan Monitoring Dekon dan TP Propinsi dan TP Kabupaten

Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Dekon dan Tugas Pembantuan di 22

provinsi dan 5 (lima) kabupaten dilaksanakan untuk membuat Laporan Hasil

pelaksanaan program pemberdayaan KAT secara menyeluruh dengan

memperhatikan berbagai aspek penilaian dan pengukuran baik keberhasilan


24

maupun permasalahan yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan,

peningkatan dan keberlanjutan program di tahun berikutnya. Kegiatan ini

diikuti 20 peserta dan 2 (dua) narasumber. Akan di laksanakan pada akhir

triwulan IV di Jakarta.

8 Evaluasi Akhir Pemberdayaan KAT Purna Bina

Kegiatan ini bermaksud untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan

pemberdayaan KATEvaluasi Akhir merupakan peninjauan dan penilaian

terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang

telah memasuki tahap Purna Bina. Evaluasi akhir dilaksanakan untuk melihat

pelaksanaan pemberdayaan KAT Purna Bina dapat berjalan dengan baik sesuai

dengan tahapan/ketentuan yang berlaku. Kegiatan Evaluasi Akhir

dilaksanakan pada triwulan II dan III di 24 Lokasi.

9 Pertemuan Nasional Evaluasi Purna Bina KAT

Pertemuan Nasional Evaluasi Pemberdayaan KAT Purna Bina dilaksanakan

untuk memberikan informasi terkait hasil evaluasi yang telah dilaksanakan

pada 27 lokasi yang akan memasuki tahap purna bina, dari hasil pertemua

tersebut diharapkan akan memunculkan komitmen terkait tindak lanjut dari

hasil evaluasi tersebut. Peserta kegiatan ini adalah Kabid dari 23 provinsi dan

5 (lima) kabupaten. Dilaksanakan pada triwulan II di Jakarta.

10 Penyusunan Berita Acara Rujukan dan Terminasi P-KAT

Penyusunan Laporan Evaluasi Akhir Pemberdayaan KAT Purna Bina

dilaksanakan untuk membuat Laporan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan

program pemberdayaan KAT Purna Bina secara menyeluruh dengan

memperhatikan berbagai aspek penilaian dan pengukuran baik keberhasilan

maupun permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta rekomendasi

perbaikan, peningkatan dan keberlanjutan program Pemberdayaan KAT Purna

Bina. Kegiatan ini diikuti 20 peserta. Akan dilaksanakan pada akhir triwulan IV

di Jakarta.

11 Penyusunan Peraturan Bersama Kemensos, KLHK dan Kemen Agraria/BPN

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari ditandatanganinya MoU antara

Kementerian Sosial dengan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan

Nasional dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memuat

Pedoman Teknis mengenai pemberdayaan warga Komunitas Adat terpencil

melalui penataan permukiman di dalam dan di luar kawasan hutan. Kegiatan

ini diikuti 20 peserta. Dilaksanakan pada triwulan II di Jakarta.


25

BAB IV PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

MELALUI DANA DEKONSENTRASI

Provinsi memperoleh kewenangan dari Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil untuk

melaksanakan kegiatan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada tahun 2007, provinsi yang

diberi kewenangan melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi berjumlah 23 provinsi, dan Tugas

Pembantuan berjumlah 21 provinsi. Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil melalui

Dana Tugas Pembantuan akan dibahas pada bab berikutnya.

Kelompok Kegiatan Dekonsentrasi Berdasarkan Output

Seiring dengan kebijakan Kementerian Keuangan RI tahun 2014 yang melakukan restrukturisasi pada

tiap Kementerian/Lembaga maka program/kegiatan pemberdayaan KAT mengalami perubahan struktur

program/kegiatan baik yang dibiayai melalui Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.

Sebelumnya Pemberdayaan KAT merupakan programprioritas bidang dalam kelompok program

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya. Sebagai catatan yang perlu

untuk diperhatikan, terdapat 5 (lima) provinsi penerima Dana Dekonsentrasi yang pada tahun ini tidak

mendapatkan alokasi kegiatan Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan (PA dan SK), dikarenakan masih

banyaknya sisa lokasi hasil PA dan SK ditahun-tahun sebelumnya yang masih belum diberdayakan.

Kelima provinsi dimaksud adalah Provinsi Papua, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Maluku Utara.

OUTPUT 2240.002 :LAYANAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PKAT)

Komponen Kegiatan : Layanan Dukungan Kegiatan Dekonsentrasi untuk Pemetaan Lokasi Pemberdayaan

a) Subkomponen Kegiatan :Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan

1) Kelompok Akun untuk Terdiri atas 2 (dua) kelompok akun sebagai berikut :

(a) Belanja Bahan (521211).

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan

(yang habis pakai) seperti, ATK, konsumsi, bahan cetakan, dokumentasi, spanduk,

biaya fotokopi, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional.

(b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai

dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas

dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.

2) Maksud dan Tujuan (a) Maksud

Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan dimaksud untuk membentuk Tim yang

berasal dari unsur akademisi, praktisi, dan petugas Dinas/instansi terkait yang akan

melaksanakan beberapa tahapan kegiatan persiapan pemberdayaan KAT.


26

(b) Tujuan

• Terwujudnya pemahaman yang sama diantara para anggota tim terhadap tujuan

yang ingin dicapai pada setiap tahapan persiapan pemberdayaan KAT yang saling

terkait satu sama lain;

• Tersusunnya pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim

pada setiap kegiatan persiapan pemberdayaan KAT sesuai dengan kapasitas,

kompetensi, serta tugas dan fungsi kelembagaan Dinas/instansi masing-masing;

• Tersusunnya rencana jadwal / waktu pelaksanaan setiap tahapan kegiatan

persiapan pemberdayaan KAT sehingga masing-masing anggota tim dapat

mempersiapkan diri.

3) Tempat dan Waktu (a) Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan di Ibukota Provinsi.

(b) Waktu Kegiatan dilaksanakan sebelum pelaksanaan Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan

pada Triwulan I.

4) Tahapan (a) Persiapan

(1) Kegiatan persiapan Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan dilaksanakan oleh

Panitia yang telah ditunjuk;

(2) Panitia menyusun bahan/materi yang dibutuhkan Tim yang memuat data dan

informasi profil calon lokasi pemberdayaan KAT yang termuat dalam database

hasil kegiatan Pemetaan Sosial dan / atau rekomendasi Pemerintah Daerah

setempat;

(3) Anggota Tim yang ditunjuk adalah akademisi atau praktisi yang memiliki

kualifikasi pengalaman dan komitmen tinggi dalam pemberdayaan KAT serta

unsur petugas Dinas/instansi yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait

langsung dengan kewenangan memutuskan kontribusi program/kegiatan

lembaganya pada lokasi-lokasi pemberdayaan KAT;

(4) Pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi tentang Tim

Pelaksana Persiapan Pemberdayaan KAT Tahun 2017 dengan komposisi

sebagai berikut ;

• Peneliti dari Perguruan Tinggi (Ketua Tim)

• Dinas Sosial Provinsi (Sekretaris Tim)

• Bappeda Provinsi/Kabupaten (Anggota Inti)

• BPN Provinsi/Kabupaten (Anggota Inti jika lokasi KAT di darat)

• Dinas Kehutanan (Anggota Inti jika lokasi KAT di darat)

• Dinas Kelautan dan Perikanan (Anggota Inti jika lokasi KAT di laut/pantai)

• Dinas/instansi Provinsi/Kab yang sesuai mata pencaharian warga KAT

(Anggota)

• Dinas Sosial Kabupaten (Anggota)


27

(5) Penyampaian undangan pertemuan Tim yang ditanda tangani Kepala Dinas

Sosial Provinsi yang dilampiri Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi

tentang Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan KAT Tahun 2017,

ditembuskan kepada Ketua Pokja PKAT yaitu Sekda Provinsi/Kabupaten dan

Penanggung jawab Pokja PKAT yaitu Gubernur/Bupati setempat serta

Direktorat Pemberdayaan KAT;

(6) Pembentukan tim pelaksana persiapan pemberdayaan diharuskan

mengundang perwakilan dari Dinas/instansi Sosial Kabupaten calon lokasi

pemberdayaan KAT yang menjadi sasaran kegiatan tahapan persiapan

pemberdayaan KAT.

(b) Pelaksanaan (1) Penyampaian Kepala Dinas Sosial Provinsi tentang Program/kegiatan

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Provinsi setempat, termasuk

rencana tahapan kegiatan persiapan pemberdayaan KAT tahun 2017;

(2) Penyampaian Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi tentang Tim

Pelaksana Persiapan Pemberdayaan KAT Tahun 2017, ditembuskan ke

Direktorat Pemberdayaan KAT;

(3) Pembahasan bahan/materi setiap tahapan kegiatan baik berupa data dan

informasi profil calon lokasi pemberdayaan KAT, instrumen/pedoman

pengumpulan data, serta inventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan di

lapangan.

(4) Penjelasan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing

anggota tim pada setiap kegiatan persiapan pemberdayaan KAT sesuai

dengan kapasitas, kompetensi, serta tugas dan fungsi kelembagaan

Dinas/instansi masing-masing;

(5) Pembahasan tentang rencana jadwal / waktu pelaksanaan setiap tahapan

kegiatan persiapan pemberdayaan KAT sehingga masing-masing anggota tim

dapat mempersiapkan diri.

(6) Rentang kendali pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Penyiapan menjadi

tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

(c) Pelaporan (1). Pembulatan hasil pertemuan berupa pembagian tugas dan tanggung jawab

anggota tim, bahan/materi setiap tahapan kegiatan persiapan, dan identifikasi

dokumen yang dibutuhkan di lokasi.

(2). Penyusunan dan pendistribusian laporan hasil pertemuan kepada pihak-pihak

terkait, ditembuskan ke Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

(d) Pengorganisasian (1) Penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen di Provinsi.

(2) Pelaksana adalah Kepala Bidang Dinas/Instansi yang membidangi PKAT.

(e) Hasil yang Dicapai (1) Terbentuknya Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan KAT melalui Surat

Keputusan.

(2) Tersedianya Pedoman Teknis untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim.

(3) Tersedianya Rencana Kerja Tim.


28

b) Subkomponen Kegiatan : Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan(PA dan SK) 1) Kelompok Akun

Terdiri atas 3 (tiga) kelompok akun sebagai berikut :

(a) Belanja Bahan (521211)




(b) Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang

melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang

mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai

negeri, dan pegawai tidak tetap.

(c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota

sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan

dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.

2) Maksud dan Tujuan

(a) Maksud Menindaklanjuti data hasil Pemetaan Sosial KAT untuk menentukan calon lokasi

tersebut termasuk lokasi KAT atau non KAT sesuai dengan instrumen yang

memuat kriteria dan kategori KAT, serta mengidentifikasi masalah dan kebutuhan

program jika lokasi tersebut ditetapkan sebagai lokasi KAT dengan kategori

tertentu.

(b) Tujuan • Menetapkan kategorisasi KAT atau Non KAT sesuai dengan instrumen dan

data dukung lainnya yang memuat kriteria dan kategori KAT;

• Terhimpunnya data etnografis yang meliputi berbagai pranata sosial-budaya

sesuai dengan suku/sub suku warga lokasi kajian warga KAT;

• Terhimpunnya data potensi dan sumber daya manusia dan lingkungan alam

berdasarkan faktor-faktor kendala, hambatan, kekuatan, peluang dan potensi

pengembangannya;

• Tersusunnya rekomendasi yang memuat grand desain rencana pemberdayaan

KAT sesuai dengan jangka waktu pemberdayaan, prioritas pemecahan

masalah, program / kegiatan, serta pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses

pemberdayaan.

3) Tempat dan Waktu (a) Tempat

Kegiatan PA dan SK ini dilaksanakan pada calon lokasi pemberdayaan KAT

yang menjadi prioritas daerah dengan mengacu pada database KAT 2015 –

2019 di daerah dan telah dilakukan Pemetaan Sosial terlebih dahulu oleh

Pemerintah Daerah.

(b) Waktu Kegiatan PA dan SK dilaksanakan selama 6 (enam) hari pada rentang waktu

bulan Maret dan Mei 2017. Jika kegiatan PA (3 hari) pada lokasi tersebut

disimpulkan merupakan lokasi KAT dan telah ditetapkan kategorinya maka


29

kegiatan PA dapat terus dilanjutkan SK (3 hari). Namun jika lokasi tersebut

disimpulkan bukan lokasi KAT maka kegiatan SK tidak dapat dilanjutkan dan

sisa biaya yang tersedia dikembalikan ke Kas Negara.

Untuk itu, maka Dinas Sosial Provinsi agar serius memilih atau

memprioritaskan calon lokasi pemberdayaan KAT hasil Pemetaan Sosial yang

memiliki kecenderungan tinggi termasuk lokasi KAT, sehingga anggaran yang

tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik.


• Menyiapkan panduan, pedoman pengumpulan data / instrumen, data dukung serta keperluan administrasi dan personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan PA dan SK;

• Instrumen PA dan SK yang digunakan adalah Instrumen yang telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomer 186 Tahun 2014

• Koordinasi dengan Pemda Kabupaten yang menjadi sasaran calon lokasi pemberdayaan KAT tentang penyampaian jadwal kegiatan PA dan SK;

• Penyampaian undangan kepada Tim PA dan SK; • Penyampaian undangan Supervisor Tim PA dan SK kepada Direktorat

Pemberdayaan KAT Kementerian Sosial RI dengan menginformasikan waktu dan sasaran calon lokasi pemberdayaan KAT, serta melampirkan hasil pemetaan sosial.

(b) Pelaksanaan • Jika dipandang perlu, sebelum Tim ke lokasi agar melakukan koordinasi/

audiensi dengan Pemda Kabupaten setempat, atau para pemangku

kepentingan di tingkat Kecamatan dan Desa untuk menjelaskan secara

langsung maksud dan tujuan, waktu dan sasaran lokasi PA dan SK sehingga

kegiatan tersebut mendapat dukungan;

• Melakukan kontak awal dengan tokoh adat atau lembaga adat calon lokasi

pemberdayaan KAT untuk memperoleh ijin dan dukungan;

• Melakukan Penjajagan Awal (3 hari pertama) dengan melakukan

pengamatan / observasi lapangan secara langsung yang dilaksanakan oleh

masing-masing anggota tim sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

yang mengacu pada Instrumen PA;

• Jika kegiatan PA (3 hari pertama) lokasi tersebut disimpulkan merupakan

lokasi KAT dan telah ditetapkan kategorinya maka kegiatan PA dapat terus

dilanjutkan SK (3 hari berikutnya). Namun jika kegiatan PA (4 hari pertama)

lokasi tersebut disimpulkan bukan merupakan lokasi KAT maka kegiatan SK

tidak dapat dilanjutkan sehingga Tim agar mengakhiri kegiatan PA.

• Jika kegiatan PA dilanjutkan kegiatan SK, selanjutnya Tim melakukan

pengumpulan data dan informasi tentang masalah dan kebutuhan

program/kegiatan pemberdayaan sesuai dengan pedoman pengumpulan

data SK.

(c) Pelaporan • Pengolahan dan analisis data/informasi kegiatan PA dan SK;


30

• Penyusunan laporan yang memuat data dan informasi yang sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai dalam PA dan SK, serta rekomendasi grand desain

pemberdayaan KAT;

• Pendistribusian laporan hasil PA dan SK kepada pihak-pihak terkait.

5) Pengorganisasian

(a) Penanggung Jawab Penanggung jawab teknis yaitu pada Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang

menangani Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

(b) Pelaksana Kegiatan PA dan SK dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas:

• Petugas dari Kementerian Sosial (Supervisor)

• Peneliti dari Perguruan Tinggi (Ketua Tim)

• Dinas Sosial Provinsi (Sekretaris Tim)

• Bappeda Provinsi/Kabupaten (Anggota Inti)

• BPN Provinsi/Kabupaten (Anggota Inti jika lokasi KAT di darat)

• Dinas Kehutanan (Anggota Inti jika lokasi KAT di darat)

• Dinas Kelautan dan Perikanan (Anggota Inti jika lokasi KAT di laut/pantai)

• Dinas/instansi Provinsi/Kabupaten yang terkait dengan mata pencaharian

warga KAT (Anggota)

• Dinas Sosial Kabupaten (Anggota)

• Pendamping Kecamatan (Anggota)

• Pendamping Desa (Anggota).

6) Hasil Yang Dicapai

Tersusunnya laporan hasil PA dan SK yang dilengkapi dengan data-data dukung

lainnya, antara lain sebagai berikut :

• Data by name by address yang tersusun berdasarkan urutan prioritas Kepala

Keluarga (KK) yang akan diberdayakan untuk mengantisipasi tidak terpenuhinya

jumlah KK yang akan diberdayakan di lokasi PA dan SK;

• Rekomendasi program/kegiatan selama periode waktu proses pemberdayaan

KAT sesuai dengan kategorisasi KAT, yaitu kategori I : 3 tahun pemberdayaan,

kategori II : 2 tahun pemberdayaan, dan kategori III : 1 tahun pemberdayaan;

• Jika Tim merekomendasikan pembangunan rumah bagi warga KAT, maka agar

dibuat gambar rencana pemukiman dan rencana anggaran biaya (RAB) yang

diketahui oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat;

• Peta lokasi dari BPN dan Dinas Kehutanan setempat berikut keterangan yang

menyatakan bahwa lahan/lokasi calon pemukiman warga KAT bukan daerah

terlarang dan / atau tidak berada dalam posisi sengketa;

• Rekomendasi dari Bupati setempat yang menyatakan ijin penggunaan

lahan/lokasi calon pemukiman warga KAT karena bukan merupakan daerah

terlarang dan / atau tidak berada dalam posisi sengketa;

• Data dukung sebagaimana uraian di atas dilampirkan pada proposal rencana

pemberdayaan KAT di lokasi PA dan SK.


31

c) Subkomponen Kegiatan: Penyiapan Kondisi Masyarakat (052)

1) Kelompok Akun Terdiri atas 3 (tiga) kelompok akun:















Kegiatan Penyiapan Kondisi Masyarakat (PKM) dimaksudkan sebagai wahana

bimbingan sosial dan motivasi dalam rangka memantapkan kesiapan kondisi

warga KAT dan warga sekitarnya sebelum memasuki tahapan proses

pemberdayaan pada jangka waktu tertentu melalui rangkaian kegiatan sesuai

pilihan-pilihan yang disepakati bersama.

(b) Tujuan

• Terwujudnya kesiapan calon warga binaan dan lingkungannya untuk

menerima dan terlibat aktif selama periode waktu pemberdayaan.

• Tersosialisasinya berbagai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan melalui

program/kegiatan pemberdayaan KAT.

• Terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kesadaran warga KAT dan

pihak-pihak terkait, khususnya di tingkat lokal untuk berperan aktif dalam

proses pemberdayaan.

(c) Tempat dan Waktu

(1) Tempat Kegiatan PKM merupakan tindak lanjut dari kegiatan PA dan SK sehingga

tempat pelaksanaannya pada calon lokasi pemberdayaan KAT yang telah

dilakukan kegiatan PA SK untuk mempersiapkan proses pemberdayaan pada

tahun berikutnya.

(2) Waktu Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dalam rentang waktu bulan Juli

hingga Agustus 2017 setelah pelaksanaan Semiloka Daerah.


32

(d) Tahapan

(1) Persiapan • Menyiapkan panduan, bahan/materi bimbingan sosial dan motivasi, dan

keperluan administrasi dan personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan

PKM;

• Koordinasi/melibatkanPemda Kabupaten setempat.

(2) Pelaksanaan • Melakukan kontak awal dengan tokoh adat atau lembaga adat untuk

memperoleh ijin, kemudahan dan dukungan dalam melibatkan warga;

• Melakukan bimbingan sosial dan motivasi baik kelompok (penyuluhan,

diskusi, tanya jawab, simulasi) maupun perorangan (diskusi, dialog) untuk

mendalami aspirasi dan pilihan kebutuhan warga KAT selama proses

pemberdayaan nanti;

• Jika dipandang perlu, dapat pula mensosialisasikan hasil Semiloka Daerah

dan Nasional untuk mendapat umpan balik / respon dari warga KAT;

• Melakukan pengamatan lapangan untuk memantau perubahan lingkungan

calon lokasi pemberdayaan KAT;

• Melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan baik dari warga

calon lokasi pemberdayaan KAT, pemerintahan Desa, Kecamatan, maupun

Kabupaten setempat.

(3) Pelaporan Pertemuan PKM diakhiri dengan pembulatan, perumusan rekomendasi dan

penyusunan risalah sebagai bahan pembuatan laporan, yang ditembuskan

kepada Kementerian Sosial RI cq Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil.

(4) Pengorganisasian (a) Penanggung jawab Kegiatan adalah Pejabat Pembuat Komitmen.

(b) Pelaksana Kegiatan adalah Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi

pemberdayaan KAT yang melibatkan unsur-unsur petugas dari :

• Petugas Dinas/instansi terkait Provinsi;

• Petugas Dinas/instansi Sosial dan Dinas/instansi terkait Kabupaten;

• Petugas Kecamatan dan Desa;

• Peserta calon lokasi pemberdayaan KAT seperti tokoh adat, lembaga

adat, warga KAT dan warga di sekitar lokasi KAT.

(5) Hasil Yang Dicapai (a) Persamaan persepsi dan kesiapan kondisi warga KAT dan sekitarnya;

(b) Tersosialisasikannya rencana program/kegiatan pemberdayaan;

(c) Tersedianya data dan informasi serta dokumen-dokumen pendukung

lainnya yang dibutuhkan sebelum proses pemberdayaan berlangsung.

d) Subkomponen Kegiatan : Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu (53) Pemberdayaan KAT pada prinsipnya bertumpu pada manusianya (people center

development) melalui proses peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dalam hal ini

warga di lokasi pemberdayaan KAT.


33

Dalam peningkatan kapasitas warga KAT terdapat beberapa kemampuan yang perlu dimiliki

warga KAT, berupa kemampuan warga dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan

lingkungan, dimana bidang tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan

dalam kehidupan warga di lokasi. Kegiatan bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu

ini sebagai bentuk upaya meningkatan pengetahuan dan kemampuan warga dalam

pendayagunaan potensi dan sumber daya secara optimal, diharapkan potensi tersebut

dapat menjadi sumber dalam pemenuhan kebutuhan warga secara mandiri. Kegiatan

bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu ini sebelumnya diawali kegiatan assessment

kebutuhan, dimana merupakan bagian suatu tahapan.

Kegiatan bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu juga dilaksanakan dalam rangka

mempersiapkan warga dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan lingkungan melalui

bantuan stimulan di lokasi.

1) Kelompok Akun Terdiri atas 3 (tiga) kelompok akun:














2) Maksud dan Tujuan (a). Maksud

Peningkatan kapasitas warga KAT dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan

lingkungan dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki

dalam pemenuhan kebutuhan di lokasi.

(b). Tujuan • Warga dapat mengoptimalkan potensi dan sumber daya di lokasi

pemberdayaan;

• Warga dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri dengan pengetahuan dan

kemampuan yang dimiliki;

• Warga KAT dapat membangun interaksi dan interelasi dengan masyarakat

umum pada berbagai bidang kehidupan.

3) Tempat dan Waktu

(a) Tempat Bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu di laksanakan di lokasi

pemberdayaan KAT tahun ke II dengan materi yang disesuaikan dengan hasil

assessment kebutuhan warga KAT di lokasi.


34

(b) Waktu Bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu dilaksanakan setelah kegiatan

assement dilakukan sehingga merupakan bagian suatu tahapan. Kegiatan ini

dilaksanakan selama 5 (lima) hari, pada triwulan ke I.


• Menyiapkan panduan, bahan/materi Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara

Terpadu dan keperluan administrasi dan personil yang akan dilibatkan dalam

kegiatan PKM;

• Koordinasi/melibatkanPemda Kabupaten setempat;

• Penyampaian undangan Supervisor Pusat kepada Direktorat Pemberdayaan

KAT Kementerian Sosial RI dengan menginformasikan waktu dan sasaran

calon lokasi pemberdayaan KAT.

(b) Pelaksanaan • Melakukan kontak awal dengan tokoh masyarakat/adat untuk memperoleh

dukungan dalam melibatkan warga;

• Bahan/materi Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu disesuaikan

dengan hasil assessment kebutuhan warga, dimana dalam hasil assessment

terdapat mencakup aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang perlu

mendapatkan penguatan. Selain itu, warga juga mendapatkan bimbingan

sosial terkait pemanfaatan bantuan stimulan dalam pelaksanaan

pemebrdayaan ekonomi dan lingkungan di lokasi;

• Melakukan bimbingan sosial dan motivasi baik kelompok (penyuluhan, diskusi,

tanya jawab, simulasi) maupun perorangan (diskusi, dialog) sesuai dengan

bahan/materi atau modul yang telah disusun Direktorat PKAT atau

Dinas/instansi terkait;

(c) Pelaporan Peningkatan bimbingan sosial dan motivasi diakhiri dengan pembulatan,

perumusan rekomendasi dan penyusunan rencana tindak lanjut secara

partisipatif oleh warga dilokasi.

5) Pengorganisasian (a) Penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas/instansi Sosial

Provinsi;

(b) Pelaksana adalah Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi Pemberdayaan

KAT;

(c) Supervisor Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu;

(d) Petugas Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu adalah para petugas dari

Dinas/instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten, serta Dinas/instansi

Provinsi/Kabupaten yang terkait dengan materi Bimbingan Sosial dan Motivasi

Secara Terpadu maupun keterampilan sesuai kebutuhan warga lokasi KAT;

(e) Petugas Kecamatan/Desa setempat.


• Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadudi lokasi

yang dilaksanakan sebagai suatu proses tahapan dalam pemberdayaan sosial

budaya, ekonomi dan lingkungan di lokasi pemberdayaan KAT tahun ke II;


35

• Terserapnya pengetahuan dan keterampilan oleh warga KAT dalam

mendayagunakan potensi dan sumber lokal sebagai sumber pemenuhan kebutuhan;

• Menguatnya modal sosial (social capital) KAT, sehingga mereka mampu

mendayagunakan kearifan lokal, mengembangkan kelembagaan dan jaringan sosial.

• Kesiapan sumber daya manusia (petugas, pendamping dan warga KAT) di lokasi

sasaran untuk menerima dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanakan

pemberdayaan ekonomi dan lingkungan KAT melalui bantuan stimulan.

• Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Sosial dan Motivasi

Secara Terpadu.

e) Sub Komponen Kegiatan: Pendamping Sosial kepada Warga Binaan KAT Sesuai Permensos Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil,

Pendamping Sosial KAT terdiri atas (a) Pekerja Sosial Profesional, (b) Tenaga Kesejahteraan

Sosial, dan/atau (c) Relawan Sosial. Selama ini yang menjadi Pendamping Sosial KAT

berasal dari Relawan Sosial (dikenal sebagai Pendamping Sosial Lokal), antara lain kepala

suku, tokoh adat setempat, tokoh pemuda setempat, tokoh masyarakat sekitar lokasi KAT

bahkan Kepala Desa setempat. Pilihan ini dilakukan dengan asumsi mereka memiliki

pemahaman kehidupan sosial budaya warga KAT dan memiliki komitmen untuk tinggal atau

memantau pekembangan secara intensif proses pemberdayaan.

Pendamping Sosial KAT agar diupayakan sedapat mungkin berasal dari unsur Tenaga

Kesejahteraan Sosial (TKS) dan unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) desa

setempat sepanjang memenuhi kriteria yang termuat dalam Pedoman Pelaksanaan

Pemberdayaan Pendamping Sosial KAT Tahun 2012, antara lain :

• Jenis kelamin laki-laki maupun perempuan;

• Pendidikan minimal SLTA atau yang sederajat;

• Berusia minimal 25 tahun;

• Berpengalaman tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;

• Sanggup tinggal atau menetap di lokasi pemberdayaan KAT selama penugasan.

1) Kelompok Akun Terdiri atas 3 (tiga) kelompok akun :


Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung

kegiatan (yang habis pakai) seperti, ATK, konsumsi, bahan cetakan,

dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi, yang diperlukan dalam pelaksanaan

kegiatan non operasional.

(b) Honor Output Kegiatan (521213)

Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan

dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian,

honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung

jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor

Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak

menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output

Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan

dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output


36

Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang

insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.

(c) Belanja Perjalanan Biasa (524111).





2) Maksud dan Tujuan

(a) Maksud Pendampingan Sosial warga binaan KAT dimaksudkan untuk melaksanakan

tugas-tugas fasilitasi dan mediasi warga KAT dengan berbagai pihak sehingga

proses pemberdayaan dapat berlangsung dengan baik, serta memberikan

bimbingan dan motivasi internal dalam rangka meningkatkan peran serta warga

KAT selama proses pemberdayaan.

(b) Tujuan • Terwujudnya iklim yang kondusif bagi warga KAT untuk menemukenali

masalah dan menggali pemecahan masalah yang bertumpu pada kekuatan

potensi dan sumber lokal;

• Terselenggaranya proses pemberdayaan KAT baik yang diselenggarakan atas

swadaya warga KAT maupun program/kegiatan dari Dinas/instansi terkait;

• Terjalinnya komunikasi dan informasi berupa data dan informasi

perkembangan warga KAT dengan penyelenggara program/kegiatan

pemberdayaan KAT.


(1) Tempat Pendampingan Sosial warga KAT dilaksanakan pada semua lokasi

pemberdayaan KAT baik tahun I, Tahun II, dan tahun III.

(2) Waktu Masa penugasan Pendampingan Sosial warga KAT pada prinsipnya

berlangsung selama proses pemberdayaan, namun untuk honor yang

diterima Pendamping Sosial diberikan selama 10 bulan pada setiap tahun

anggaran baik di lokas tahun I, tahun II, dan tahun III.

(d) Tahapan

(1) Persiapan • Menyiapkan panduan, instrumen, dan keperluan administrasi rekrutmen

Pendamping Sosial sesuai dengan jumlah atau kebutuhan lokasi

pemberdayaan KAT;

• Koordinasi dengan Dinas/instansi Sosial Kabupaten setempat tentang

penyampaian kriteria dan prosedur rekrutmen tenaga Pendamping Sosial

KAT;

• Rekruitmen dan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi

tentang Penugasan Pendamping Sosial KAT sesuai dengan ketentuan dan

persyaratan dalam Pedoman Pendampingan KAT.


37

(2) Pelaksanaan • Penempatan Pendamping Sosial KAT sesuai dengan masing-masing

lokasi penugasan yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Sosial Provinsi

dan ditembuskan ke Direktorat Pemberdayaan KAT;

• Pelaksanaan pendampingan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi

Pendamping Sosial di lokasi pemberdayaan KAT, antara lain

melaksanakan tugas-tugas fasilitasi, mediasi, administrasi, dan

pendampingan langsung kepada warga KAT dalam bentuk bimbingan dan

motivasi;

• Pendamping juga melaksanakan tugas-tugas mediasi dalam bentuk

koordinasi dengan pihak-pihak kelembagaan pemerintah, masyarakat

daan dunia usaha sebagai sistem sumber dalam pemberdayaan KAT.

(3) Pelaporan Dalam pelaksanaan tugas pendampingan warga KAT, Pendamping Sosial

membuat laporan untuk disampaikan kepada Dinas/Sosial

Provinsi/Kabupaten dan pihak-pihak terkait. Laporan dimaksud meliputi:

• Laporan Semester I (Juni 2017) berupa Monografi Lokasi;

• Laporan Semester II (Desember 2017) berupa Monografi Lokasi;

• Laporan Tahunan (Januari 2018)

• Monografi Lokasi dalam bentuk buku disediakan oleh Direktorat PKAT.

Data dan informasi monografi lokasi harus diisi dan diperbaharui oleh

Pendamping KAT setiap 6 (enam) bulan sekali dan dikirim langsung ke

Direktorat PKAT, tembusan fotocopy kepada Dinas/instansi Sosial

Provinsi dan Kabupaten. Komponen laporan ini merupakan salah satu

unsur penilaian Pendamping Sosial KAT Berprestasi.

(4) Pengorganisasian • Penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi.

• Pelaksana adalah Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi

pemberdayaan KAT.

• Pendamping sesuai dengan jumlah pendamping yang ada pada pagu

anggaran yang disediakan.

(5) Hasil Yang Dicapai • KAT mampu menemukenali persoalan dan mengembangkan kemampuan

serta motivasi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi.

• KAT mampu memahami kondisi sosial budaya yang dihadapi KAT dalam

rangka memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan.

• Tersedianya laporan hasil kegiatan pendampingan sosial.

Komponen Kegiatan : Pelaksanaan Dukungan Teknis Kegiatan Dekonsentrasi

a) Subkomponen Kegiatan : Administrasi Kegiatan Dekonsentrasi 1) Kelompok Akun

Terdiri atas 2 (dua) kelompok akun sebagai berikut :






38





jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia

Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset

Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat

digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka

penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor

yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan

tidak terus menerus dalam satu tahun.


• Mengendalikan pengelola dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada,

baik yang menyangkut aspek administrasi maupun aspek teknis operasional.

• Memperlancar terlaksananya seluruh kegiatan pemberdayaan KAT.

(b) Tujuan • Terwujudnya tertib administrasi kegiatan

• Terwujudnya tertib operasional

• Tercapainya indikator kinerja kegiatan


(1) Tempat Dilaksanakan di Ibukota Provinsi

(2) Waktu Administrasi kegiatan dilakukan selama 12 bulan, dari bulan Januari-Desember

2017.

(d) Tahapan

(1) Persiapan

Kegiatan administrasi kegiatan dilaksanakan oleh pengelola yang telah ditunjuk

sesuai dengan SK penetapan oleh KPA.

(2) Pelaksanaan

• Mekanisme administrasi kegiatan dikoordinasikan di bawah tanggung jawab

Kuasa Pengguna Anggaran dan secara administratif oleh Pejabat Pembuat

Komitmen. Dengan demikian seluruh penerimaan, pengeluaran serta

pengajuan anggaran menjadi kewenangan dan tanggung jawab pejabat

pembuat komitmen dibantu bendahara pengeluran dan staf.

• Administrasi ini meliputi Belanja yang terkait dengan operasional kerja, yaitu

honor untuk staf pelaksana kegiatan 12 bulan, honor panitia pengadaan

barang dan honor panitia pemeriksa.

• Setiap pengeluaran uang administrasi ditetapkan melalui Surat Keputusan

Pejabat Pembuat Komitmen.


39

(3) Pelaporan

Pembuatan laporan secara berkala per bulan yang kemudian di laporkan

kepada Direktorat Pemberdayaan KAT.

(e) Pengorganisasian Pelaksana dan Penanggung Jawab administrasi kegiatan menjadi tanggung jawab

PejabatPembuat Komitmen di Provinsi.

(f) Hasil Yang Dicapai

• Terdokumentasikannya seluruh kegiatan selama 12 bulan

• Terdokumentasikannya pertanggungjawaban kegiatan (SPJ).

• Tersedianya naskah laporan kegiatan.

b) Subkomponen Kegiatan : Penyusunan Program Pemberdayaan KAT

1) Kelompok Akun

Terdiri dari 3 (tiga) kelompok akun yaitu:









jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia

Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset

Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat

digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka

penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor

yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan

tidak terus menerus dalam satu tahun.

(c) Belanja Perjalanan Biasa (524111)






Penyusunan program/kegiatan pemberdayaan KAT dimaksudkan sebagai masukan

(input) bagi rencana pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan KAT tahun 2018

berdasarkan hasil rangkaian kegiatan persiapan pemberdayaan dan tahapan

pemberdayaan tiap lokasi KAT secara berkesinambungan.

(b) Tujuan • Tersusunnya rencana program/kegiatan pemberdayaan KAT tahun 2018 sesuai

dengan dokumen perencanaan, kebijakan dan prioritas daerah dalam

pemberdayaan KAT;


40

• Terwujudnya kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan

KAT sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan harapan warga lokasi

pemberdayaan KAT;

• Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dalam pemberdayaan

KAT sesuai dengan target yang tertuang dalam RKP tahun 2018.

(c) Tempat dan Waktu (1) Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta sebanyak 1 kali.

(2) Waktu Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari pada rentang waktu bulan Juli –

Desember 2017.

(d) Tahapan (1) Persiapan

• Penunjukan tim perencana khusus pemberdayaan KAT, berdasarkan SK

KPA, yang dilaporkan pada Direktorat Pemberdayaan KAT.

• Kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Pemberdayaan KAT

berkaitan dengan penjajagan/pendataan, analisis hasil studi kelayakan,

penyusunan program dan kegiatan, pembuatan TOR, dan pembiayaan,

pembahasan hingga pada penyusunan RKA-KL, dan dilaporkan pada

Direktorat Pemberdayaan KAT.

(2) Pelaksanaan • Penyusunan program dan rencana kerja dikoordinasikan pejabat yang

membidangi perencanaan program pada Dinas/Instansi Sosial Provinsi

yang bersangkutan.

• Program dan Rencana Kerja yang disusun didasarkan atas hasil studi

kelayakan yang telah disepakati antara Pusat dengan Daerah.

• Penyusunan Program dan Rencana Kerja meliputi membuat TOR beserta

alokasi anggaran, membahas dan finalisasi hasil.

(3) Pelaporan Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan.

(e) Pengorganisasian Kegiatan ini di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen di Provinsi.

(f) Hasil Yang Dicapai • Tersedianya program/kegiatan

• Tersedianya usulan anggaran

• Tersedianya Program dan Rencana Kerja.


41

BAB V PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil juga memberikan kewenangan kepada Provinsi

dan Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan. Pada tahun 2017, jumlah provinsi

yang melaksanakan Tugas Pembantuan berjumlah 21 (dua puluh satu) provinsi dan kabupaten yang

melaksanakan Tugas Pembantuan berjumlah 6 (enam) kabupaten.

Salah satu implementasi kebijakan teknis Direktorat Pemberdayaan KAT yaitu meningkatkan dan

memeratakan pemberdayaan sosial yang lebih adil maka langkah strategis yang dilakukan untuk

memicu dan memacu percepatan dan perluasan pemberdayaan KAT adalah penyelenggaraan

pemberdayaan KAT melalui dana Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten. Namun demikian untuk tetap

menjamin terselenggaranya pemberdayaan KAT secara baik dan benar maka Direktorat Pemberdayaan

KAT telah menetapkan beberapa kriteria penetapan dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten sebagai

berikut :

1. Aspek Kelembagaan

a. Kabupaten tersebut memiliki kode satuan kerja Dinas/instansi Sosial yang dikeluarkan oleh

Kementerian Keuangan RI, yang memiliki tugas dan fungsi dalam pemberdayaan KAT baik yang

dikelola dalam struktur organisasi setingkat eselon III dan/ atau IV.

b. Dinas/instansi Sosial Kabupaten telah melakukan kegiatan Pemetaan Sosial yang menghasilkan

data demografi terpilah (by name by address) jumlah kepala keluarga (KK) dan jiwa warga KAT

serta data geografis (kondisi keterpencilan, status tanah/lahan pemukiman) yang sesuai dengan

kriteria-kriteria KAT yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 186 Tahun 2014 tentang

Pemberdayaan Sosial tehadap Kounitas Adat Terpencil.

c. Dinas/instansi Sosial Kabupaten memiliki sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang

memadai sehingga dapat menunjang operasioanal pemberdayaan KAT di lapangan.

d. Sumberdaya manusia yang sudah dibekali kemampuan pengelolaan Pemberdayaan KAT melalui

Tugas Pembantuan agar diberikan kesempatan melaksanakan fungsi sampai tahun anggaran

berjalan selesai. Kesiapan sumberdaya manusia ini diperkuat dengan penerbitan Surat

Keputusan Pengelola Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran

yang ditembuskan ke Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat

Tepencil.

2. Aspek Komitmen Pemerintah Daerah

a. Telah mengalokasikan anggaran kegiatan melalui APBD terhadap beberapa komponen kegiatan

pemberdayaan KAT, baik pada tahap persiapan, pemberdayaan, maupun tindak lanjut Purna

Bina. Dibuktikan dengan menyerahkan salinan (copy) DIPA/RKA-KL yang mencantumkan

anggaran kegiatan pemberdayaan KAT kepada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat

Tepencil.

b. Adanya rumusan atau kesepakatan sinerji dan / atau sharing program dari Dinas/instansi SKPD

Kabupaten setempat yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten setempat melalui wadah

Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan KAT. Salinan (copy) rumusan atau kesepakatan

dimaksud diserahkan kepada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Tepencil.


42

c. Tersedianya infrastruktur kelembagaan pemerintah dan swasta yang dapat bermitra dan

bersinerji dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan KAT, baik dari unsur pemerintah/SKPD,

perguruan tinggi maupun unsur swasta seperti dunia usaha, media massa dan lembaga

swadaya masyarakat lainnya. Dibuktikan dengan dokumentasi hasil kemitraan dan sinerji

berbagai unsur dimaksud dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan KAT dan dikirimkan

kepada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Tepencil.

d. Memiliki berbagai produk peraturan perundang-undangan daerah dan / atau kebijakan

pemerintah daerah yang terkait dengan pemberdayaan KAT, sehingga dalam

penyelenggaraanya memiliki landasan hukum yang kuat dan menjadi tanggung jawab bersama.

Salinan (copy) peraturan perundang-undangan daerah dan / atau kebijakan pemerintah daerah

dimaksud ditembuskan kepada Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Tepencil.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut maka pada tahun 2017, telah teralokasikan

penyelenggaraan pemberdayaan KAT melalui dana Tugas Pembantuan (TP) kabupaten pada 6

(enam) Kabupaten sebagai berikut :

1) Kabupaten Bima, Provinsi NTB ;

2) Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB ;

3) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua ;

4) Kabupaten Keerom, Provinsi Papua ;

5) Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat ;

6) Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

Berdasarkann hasil evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan KAT melalui Dana Tugas

Pembantuan (TP) Kabupaten pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat beberapa hal yang

harus dibenahi sehingga dalam pengelolaannya akan terus dipantau efektifitas dan efisiensinya

serta dicari solusi perbaikan terhadap kelemahan, baik dari aspek manajerial, mekanisme,

sumberdaya manusia, struktur organisasi dan sarana prasarananya. Selain itu, hal yang paling

mendasar adalah untuk menegaskan kembali komitmen daerah itu sendiri untuk mensukseskan

penyelenggaraan pemberdayaan KAT yang bermuara pada percepatan pelayanan sosial (melalui

pemberdayaan) dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan warga KAT.

KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN BERDASARKAN OUTPUT Seperti halnya penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan KAT melalui Dana Dekonsentrasi maka

kegiatan pemberdayaan KAT yang diselenggarakan melalui Dana Tugas Pembantuan pada tahun

2016 meliputi 1 (satu) output kegiatan fisik dan 1 (satu) non fisik, yaitu :

1. Sub Output kegiatan Fisik, meliputi :

a. Warga Kat yang Memperoleh Bantuan Penataan Lingkungan Sosial KAT (2240.001.001).

b. Warga Kat yang Memperoleh Bantuan Jaminan Hidup (2240.001.002).

c. Warga Kat yang mendapat Bibit, Bantuan Peralatan Kerja, dan Peralatan Rumah Tangga

(2240.001.003).

2. Sub Output kegiatan Non Fisik, meliputi :

a. Pelaksanaan Dukungan Teknis Kegiatan Tugas Pembantuan (2240.001.004).


43

A. SUBOUTPUT 2240.001.001 : WARGA KAT YANG MEMPEROLEH BANTUAN PENATAAN

LINGKUNGAN SOSIAL KAT

Sub Komponen Kegiatan: Bahan Bangunan Rumah (BBR) KAT

a. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Dimaksudkan sebagai stimulans (rangsangan) melalui bantuan bahan bangunan rumah

untuk merehabilitasi / memperbaiki kondisi bangunan rumah dan penguatan warga

KAT untuk tetap tinggal menetap di lokasi pemukiman.

2) Tujuan

a) Terwujudnya rasa memiliki dan tanggung jawab KAT untuk menyediakan kebutuhan

tempat tinggal yang layak huni.

b) Terwujudnya kebersamaan dan tanggung jawab sosial diantara sesama KAT untuk

saling membantu dalam membenahi kondisi rumah masing-masing.

c) Terwujudnya suasana yang kondusif bagi peningkatan kualitas kehidupan warga

KAT yang lebih nyaman, aman, dan sehat.

b. Tempat dan Waktu

1) Tempat

Lokasi pelaksanaan di lokasi pemberdayaan KAT tahun I untuk Kategori III sesuai yang

tertuang dalam RKA-KL.

2) Waktu

Kegiatan ini dilaksanakan selama 9 bulan dengan waktu disesuaikan dengan kontrak

kerja di daerah. Harap diperhatikan jangka waktu pelaksanaannya utk menghindari

terjadinya force majure dengan mempertimbangkan fakor kendala cuaca, musim,

dan jalur transportasi yang sulit dijangkau, serta ketersediaan material / bahan

bangunan rumah.

c. Tahapan

1) Persiapan

• Koordinasi dan persiapan administrasi Panitia pelaksanaan lelang.

• Pelaksanaan pelelangan pekerjaan penyediaan Bahan Bangunan Rumah (BBR).

2) Pelaksanaan

• Metode yang digunakan dalam bantuan BBR ini adalah lelang pada pihak ketiga

dalam hal pengadaan barang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati

sebelumnya.

• Pemberdayaan KAT Tahun I (Pemukiman Baru) yang dilaksanakan sesuai

rekomendasi hasil Studi Kelayakan tahun 2014.

• Diberikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberian

bantuan fasilitas penunjang. Ketentuan, prosedur dan tata cara pengadaan dan

penyaluran barang bantuan diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 4

tahun 2015 perubahan keempat dari Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010.

Rincian pemberdayaan tahun I berdasarkan jenis dan alokasi anggaran yang

diserahkan dalam DIPA Tugas Pembantuan.

3) Pelaporan

• Pelaporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR),

perkembangan pelaksanaan dan penyusunan laporan.


44

• Catatan Penting : Harap diperhatikan kepada Pengelola dana Tugas Pembantuan

Provinsi dan Kabupaten agar tertib dan disiplin menyampaikan laporan realisasi fisik

dan keuangan dalam bentuk formulir B04 (April) , B06 (Juni), B09 (September)

dan B012 (Desember) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4

(terlampir).

• Membuat dan mengirim Berita Acara Serah Terima (BAST) Bahan Bangunan

Rumah (BBR) yang diserahkan kepada warga KAT (terlampir) kepada Direktorat

PKAT untuk diteruskan kepada UKP4.

d. Pengorganisasian

1) Penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

2) Pelaksana Kegiatan adalah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015,

maka dilaksanakan oleh pihak ke tiga.

3) Pihak ketiga adalah rekanan yang memenangkan proses lelang yang diselenggarakan

oleh Panitia Lelang.

4) Panitia Lelang adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang ditunjuk dan

ditetapkan untuk melaksanakan proses lelang.

e. Hasil Yang Dicapai

1) KAT mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap tempat tinggal yang layak

huni.

2) Kebersamaan dan tanggung jawab sosial serta saling membantu dalam membenahi

kondisi rumah masing-masing.

3) Suasana yang kondusif bagi peningkatan kualitas kehidupan KAT yang nyaman, aman

dan sehat.

f. Kelompok Akun

Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang / Jasa (573112).

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang

diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai

daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan

melalui antara lain: Peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan

sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan

usaha.

Sub Komponen Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Warga KAT. a. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Dimaksudkan sebagai stimulans (rangsangan) bagi warga KAT melalui bantuan pembangunan rumah sederhana, layak huni dan sehat dalam rangka penguatan warga KAT untuk tetap tinggal di lokasi pemukiman, baik di tempat asalnya maupun tempat baru.

2) Tujuan • Tersedianya rumah yang layak huni bagi KAT • Terwujudnya suasana yang kondusif bagi peningkatan kualitas kehidupan warga

KAT yang lebih nyaman, aman, dan sehat. • Terciptanya iklim / suasana yang kondusif bagi warga KAT untuk lebih mudah

berinteraksi dengan masyarakat di luar lingkungannya.


45

• Terwujudnya pengembangan pemukiman dasar warga KAT yang secara bertahap dapat menjangkau aksesibilitas pelayanan sosial dasar sehingga secara bertahap pula terlepas dari keterpencilan.

b. Tempat dan Waktu

1) Tempat

Lokasi pelaksanaan di lokasi pemberdayaan KAT tahun I sesuai tertuang dalam RKA-KL.

2) Waktu

Kegiatan ini dilaksanakan selama 9 bulan dengan waktu disesuaikan dengan kontrak

kerja di daerah. Harap diperhatikan jangka waktu pelaksanaannya utk menghindari

terjadinya force majure dengan mempertimbangkan fakor kendala cuaca, musim, dan

jalur transportasi yang sulit dijangkau, serta ketersediaan material / bahan bangunan

rumah.

3) Tahapan

1) Persiapan

• Persiapan penujukan panitia pelaksanaan lelang.

• Pelaksanaan pelelangan pekerjaan penyediaan Bahan Bangunan Rumah (BBR).

2) Pelaksanaan

• Metode yang digunakan dalam bantuan BBR ini adalah lelang pada pihak ketiga

dalam hal pengadaan barang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati

sebelumnya.

• Pemberdayaan KAT Tahun I (Pemukiman Baru) yang dilaksanakan sesuai

rekomendasi hasil Studi Kelayakan tahun 2014.

• Diberikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberian

bantuan fasilitas penunjang. Ketentuan, prosedur dan tata cara pengadaan dan

penyaluran barang bantuan diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 4

tahun 2015 perubahan keempat dari Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010.

Rincian pemberdayaan tahun I berdasarkan jenis dan alokasi anggaran yang


3) Pelaporan

• Pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah bagi warga KAT, perkembangan

pelaksanaan dan penyusunan laporan.

• Catatan Penting : Harap diperhatikan kepada Pengelola dana Tugas

Pembantuan Provinsi dan Kabupaten agar tertib dan disiplin menyampaikan

laporan realisasi fisik dan keuangan dalam bentuk formulir B04 (April) , B06

(Juni), B09 (September) dan B012 (Desember) kepada Direktorat PKAT untuk

diteruskan kepada UKP4 (terlampir).

• Membuat dan mengirim Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Rumah

Sederhana yang diserahkan kepada warga KAT (terlampir) kepada Direktorat PKAT

untuk diteruskan kepada UKP4.

4) Pengorganisasian

a) Penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

b) Pelaksana Kegiatan adalah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015,

maka dilaksanakan oleh pihak ke tiga.

c) Pihak ketiga adalah rekanan yang memenangkan proses lelang yang diselenggarakan



46

d) Panitia Lelang adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang ditunjuk

dan ditetapkan untuk melaksanakan proses lelang.


a) Rumah yang layak huni bagi KAT

b) Suasana yang kondusif bagi peningkatan kualitas kehidupan yang lebih nyaman,

aman dan sehat.

c) Iklim/suasana yang kondusif, sehingga KAT lebih mudah berinteraksi dengan

masyarakat di luar lingkungannya.

d) Pengembangan pemukiman baru, sehingga secara bertahap akan mengurangi

keterpencilan KAT.

6) Kelompok Akun

Terdiri dari 2 (dua) kelompok akun yaitu :

a) Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang tidak dapat

ditampung dalam akun lainnya dalam kelompok Akun Beban Barang Non Operasional.

Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash

Program. Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian

beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Beban Barang

Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.

b) Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang / Jasa

(573112)


diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial

mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan

Sosial diberikan melalui antara lain: Peningkatan kemauan dan kemampuan;

penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses;

dan/atau pemberian bantuan usaha.

Sub Komponen Kegiatan: Pemberian Bantuan Stimulan Sarana / Prasarana

Lingkungan


1) Maksud

Pembangunan infrastruktur lingkungan warga KAT dimaksudkan sebagai peletakan dasar

dalam mengembangkan lingkungan pemukiman warga KAT melalui penyediaan fasilitas/

sarana prasarana umum sesuai dengan kebutuhan dan dimanfaatkan secara bersama.

2) Tujuan

a) Terwujudnya kesadaran dan motivasi KAT mengenal pentingnya memelihara

kesehatan dan lingkungan yang bersih dan nyaman.

b) Terwujudnya kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan ibadah seseuai dengan

agama dan keyakinannya.

c) Terwujudnya komunikasi dan interksi sosial yang semakin kuat melalui pertemuan

warga.

d) Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman dan aman serta terjadinya

peningkatan produksitivitas KAT.


47

b. Tempat dan Waktu

1). Tempat

Dilaksanakan di lokasi KAT yang telah ditetapkan.

2). Waktu

Dilaksanakan mulai awal Februari sampai dengan Oktober 2014. Harap diperhatikan

jangka waktu pelaksanaannya utk menghindari terjadinya force majure dengan

mempertimbangkan fakor kendala cuaca, musim, dan jalur transportasi yang sulit

dijangkau, serta ketersediaan material / bahan untuk pembangunan infrastruktur

lingkungan warga KAT berupa sarana MCK, sarana ibadah, balai sosial dan alat

penerangan.

c. Tahapan

1) Persiapan

Diberikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberian bantuan

fasilitas penunjang. Ketentuan, prosedur dan tata cara pengadaan dan penyaluran

barang bantuan diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015

perubahan keempat dari Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010. Rincian

Pemberdayaan tahun I, II dan III berdasarkan jenis dan alokasi anggaran yang


2) Pelaksanaan

Metode kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial adalah melalui lelang umum

dengan melibatkan partisipasi warga KAT dalam Pelaksanaan Infrastruktur Lingkungan.

3) Pelaporan

• Penyusunan laporan pelaksanaan terkait dengan mekanisme, kemajuan ,dan realisasi

pembangunan infrastruktur lingkungan warga KAT berupa sarana MCK, sarana

ibadah, balai sosial dan alat Penerangan sebagai administrasi pertanggungjawaban

pelaksanaan.



dan keuangan dalam bentuk formulir B04 (April) , B06 (Juni), B09 (September) dan

B012 (Desember) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4

(terlampir).

• Membuat dan mengirim Berita Acara Serah Terima (BAST) Infrastruktur

Lingkungan Warga KAT Berupa Sarana MCK, Sarana Ibadah, Balai Sosial dan Alat

Penerangan yang diserahkan kepada warga KAT (terlampir) kepada Direktorat PKAT

untuk diteruskan kepada UKP4.

d. Pengorganisasian

1) Penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).


maka dilaksanakan oleh pihak ke tiga (Rekanan).






48


1) Kesadaran dan motivasi KAT mengenai pentingnya memelihara kesehatan dan

lingkungan bersih dan nyaman.

2) Kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan

keyakinannya.

3) Komunikasi dan interaksi sosial yang semakin kuat melalui pertemuan warga.

4) Lingkungan pemukiman yang nyaman dan aman serta terjadinya peningkatan

produktivitas KAT.

f. Kelompok Akun

Terdiri dari 2 (dua) Kelompk Akun yaitu :

1). Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang tidak dapat

ditampung dalam akun lainnya dalam kelompok Akun Beban Barang Non Operasional.

Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash

Program. Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian

beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Beban Barang Non

Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.

2). Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang / Jasa

(573112).






usaha.

B. SUBOUTPUT 2240.001.002 : WARGA KAT YANG MENDAPAT BANTUAN JAMINAN

HIDUP

Komponen Kegiatan: Bantuan Jaminan Hidup.


1) Maksud

Dimaksudkan sebagai pemberian jaminan hidup selama periode waktu pemberdayaan

sehingga warga KAT dapat lebih fokus dalam mengikuti proses bimbingan mental,

motivasi, dan kapasitas SDM lainnya.

2) Tujuan

• Tersedianya kebutuhan pangan warga KAT yang berkesinambungan selama proses

pemberdayaan sehingga kondisi dan ketahanan fisik dapat terjaga untuk berkatifitas

sehari-hari.

• Terwujudnya rasa aman bagi KK untuk mencukupi kebutuhan pangan anggota

keluarganya sehingga mereka terlibat aktif selama proses pemberdayaan

berlangsung.


49

b. Tempat dan Waktu

1) Tempat

Pemberian bantuan jaminan hidup diberikan kepada warga KAT di lokasi-lokasi sesuai

dengan hasil PA / SK Tahun 2015.

2) Waktu

Dilaksanakan selama 9 bulan pada tahun 2015. Harap diperhatikan jangka waktu

pelaksanaannya utk menghindari terjadinya force majure dengan

mempertimbangkan fakor kendala cuaca, musim, dan jalur transportasi yang sulit

dijangkau, serta ketersediaan material / bahan jaminan hidup.

c. Tahapan

1) Persiapan

Diberikan dalam bentuk pengadaan jaminan hidup warga yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan, prosedur dan tata cara pengadaan dan penyaluran barang bantuan

yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 perubahan

keempat dari Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010. Rincian Pemberdayaan

tahun I, II dan III berdasarkan jenis dan alokasi anggaran yang diserahkan dalam DIPA

Tugas Pembantuan.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan penyaluran Jaminan Hidup menggunakan metode melalui lelang umum

dengan melibatkan partisipasi warga KAT dalam pelaksanaan pemberian jadup.

Sasaran dalam penyularan bantuan ini ialah warga KAT di Lokasi Tahun I, II dan III

sesuai dengan kategori KAT.

3) Pelaporan

• Pelaporan pelaksanaan ini terkait dengan mekanisme pelaksaan, kemajuan

pelaksanaan penyaluran Jadup serta administrasi pertanggungjawaban

pelaksanaan.



dan keuangan dalam bentuk formulir B04 (April) , B06 (Juni), B09 (September)

dan B012 (Desember) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4

(terlampir).

• Membuat dan mengirim Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Jaminan

Hidup yang diserahkan kepada warga KAT (terlampir) kepada Direktorat PKAT untuk

diteruskan kepada UKP4.

d. Pengorganisasian



maka dilaksanakan oleh pihak ke tiga (Rekanan)






50


• Kebutuhan pangan KAT yang berkesinambungan selama proses pemberdayaan,

sehingga kondisi dan ketahanan fisik dapat terjaga untuk beraktifitas sehari-hari.

• Rasa aman untuk mencukupi kebutuhan pangan anggota keluarganya sehingga mereka

terlibat aktif selama proses pemberdayaan berlangsung.

f. Kelompok Akun

Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang / Jasa (573112)






usaha.

C. SUBOUTPUT 2240.001.003 : WARGA KAT YANG MENDAPAT BANTUAN BIBIT,

PERALATAN KERJA, DAN PERALATAN RUMAH TANGGA

SubKomponen Kegiatan: Bantuan Peralatan Kerja, Peralatan Rumah Tangga, Bibit


1) Maksud

Bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras, dan sertifkasi

lahan dimaksudkan sebagai sarana dan prasarana penunjang / pendukung selama

proses pemberdayaan berlangsung yang disesuaikan dengan materi bimbingan dan

motivasi warga KAT.

2) Tujuan

• Terwujudnya kemampuan KAT dalam kegiatan usaha ekonomi dan meningkatkan

produktivitasnya.

• Terwujudnya kebiasaan dan cara-cara baru KAT dalam pemenuhan kebutuhan sehari-

hari.

• Terwujudnya kesadaran KAT untuk pemanfaatan lahan guna pemenuhan kebutuhan

dasar.

b. Tempat dan Waktu

1) Tempat

Dilaksanakan di lokasi KAT yang telah ditetapkan.

2) Waktu

Dilaksanakan mulai awal Februari s/d Oktober 2014. Harap diperhatikan jangka waktu

pelaksanaannya utk menghindari terjadinya force majure dengan mempertimbangkan

fakor kendala cuaca, musim, dan jalur transportasi yang sulit dijangkau, serta

ketersediaan material / bahan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, dan bibit

tanaman.

c. Tahapan

1) Persiapan

Dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sarana prasarana yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan, prosedur dan tata cara pengadaan dan penyaluran barang

bantuan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 perubahan keempat


51

dari Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010,. Rincian Pemberdayaan tahun I, II

dan III berdasarkan jenis dan alokasi anggaran yang diserahkan dalam DIPA Tugas

Pembantuan.

2) Pelaksanaan

Metode kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial adalah melalui lelang umum

dengan melibatkan partisipasi warga KAT dalam pemberian bantuan peralatan kerja.

3) Pelaporan

• Penyusunan laporan pelaksanaan terkait dengan mekanisme, kemajuan penyaluran

bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman dan sertifikasi lahan

sebagai administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan.





(terlampir).

• Membuat dan mengirim Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Peralatan

Kerja, Peralatan Rumah Tangga, Bibit Tanaman dan Sertifikasi Lahan yang diserahkan

kepada warga KAT (terlampir) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada

UKP4.

d. Pengorganisasian


2) Pelaksana Kegiatan adalah sesuai dengan Perpres RI Nomor 70 tahun 2012, maka

dilaksanakan oleh pihak ke tiga (Rekanan)






1) Kemampuan KAT dalam kegiatan usaha ekonomi dan meningkatkan produktivitas.

2) Kebiasaan dan cara-cara baru KAT dalam pemenuhan sehari-hari.

3) Kesadaran KAT untuk pemanfaatan lahan guna pemenuhan kebutuhan dasar.

f. Kelompok Akun

Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang / Jasa (573112).

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan

untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:

Peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian

nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.


52

D. SUBOUTPUT 2240.001.004 : PELAKSANAAN DUKUNGAN TEKNIS KEGIATAN TUGAS

PEMBANTUAN

Komponen Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Tugas Pembantuan


1) Maksud

Dimaksudkan sebagai salah satu komponen pengendalian kegiatan pemberdayaan KAT

untuk memastikan agar proses pemberdayaan KAT sesuai dengan rencana yang

tercantum pada DIPA Tugas Pembantuan selama tahun berjalan.

2) Tujuan

a) Diketahuinya tingkat kemajuan atau realisasi kegiatan dan keuangan setiap

komponen kegiatan yang ada dalam DIPA Tugas Pembantuan Pemberdayaan KAT;

b) Terdeteksinya sedini mungkin adanya hambatan/kendala dan penyimpangan baik

administratif , untuk pencegahan dan perbaikan.

c) Mengetahui ketepatan atau kesesuaian antara rencana awal dengan pelaksanaan di

lapangan.

b. Tempat dan Waktu

1) Tempat

Lokasi pemberdayaan KAT baik tahun I, II, dan III (Purna Bina).

2) Waktu

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan dengan lokasi pada pemberdayaan

KAT tahun I, tahun II dan tahun III.

c. Tahapan

1) Persiapan

• Penunjukan petugas pelaksanaan monitoring pelaksanaan Dekonsentrasi dan TP.

• Pencetakan dan penggandaan instrument

• Penyiapan instrument-instrumen monitoring.

2) Pelaksanaan

• Kegiatan monitoring dan pengawasan program PKAT dilakukan dengan cara survey,

observasi dan wawancara (disertai pedoman dan instrumen).

• Pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengawasan program PKAT dilakukan bersama-

sama antara petugas pusat dan daerah secara berkesinambungan.

• Pelaksanaan Monitoring dan pengawasan dengan melakukan kunjungan Lapangan ke

lokasi pemberdayaan KAT tahun I, II dan III.

3) Pelaporan

• Penyusunan laporan dilakukan secara berkala pertriwulan dan dilaporkan kepada

Direktorat Pemberdayaan KAT.


Provinsi dan Kabupaten agar tertib dan disiplin menyampaikan laporan realisasi fisik dan

keuangan dalam bentuk formulir B04 (April) , B06 (Juni), B09 (September) dan B012

(Desember) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4 (terlampir).

d. Pengorganisasian

1) Penanggung Jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen


53

2) Pelaksana adalah yang membidangi pemberdayaan KAT, didukung oleh Tim Monitoring.

3) Tim Monitoring bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan dan

pengawasan atas pelaksanaan dan hasil pemberdayaan KAT. Tim ini ditunjuk dan

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, terdiri dari unsur:

• Pejabat eselon III

• Pejabat eselon IV yang membidangi pemberdayaan KAT

• Dari unsur Sub Dinas Bina program/Tata Usaha

• Pejabat fungsional yang memiliki standar kompetensi monitoring dan pengawasan.


1) Tersedianya data dan informasi permasalahan, kendala dan kinerja pemberdayaan KAT.

2) Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan Tugas Pembantuan per triwulan.

f. Kelompok Akun

Terdiri atas 2 kelompok akun:

1) Akun Belanja Bahan (521211)




2) Akun Belanja Perjalanan Biasa (524111)


melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur

mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan

pegawai tidak tetap.

Komponen Kegiatan: Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan


1) Maksud

• Mengendalikan pengelola dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada, baik

yang menyangkut aspek administrasi maupun aspek teknis operasional .

• Memperlancar terlaksananya seluruh kegiatan pemberdayaan KAT.

2) Tujuan

• Terwujudnya tertib administrasi kegiatan

• Terwujudnya tertib operasional

• Tercapainya indikator kinerja kegiatan.

b. Tempat dan Waktu

1) Tempat

Dilaksanakan di Ibukota Provinsi.

2) Waktu

Administrasi kegiatan dilakukan selama 9 bulan efektif mulai dari bulan Januari sampai

dengan September 2017.

c. Tahapan

1) Persiapan

Kegiatan administrasi kegiatan dilaksanakan oleh pengelola yang telah ditunjuk sesuai

dengan SK penetapan oleh KPA.


54

2) Pelaksanaan

• Mekanisme administrasi kegiatan dikoordinasikan di bawah tanggung jawab Kuasa

Pengguna Anggaran dan secara administratif oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Dengan demikian seluruh penerimaan, pengeluaran serta pengajuan anggaran

menjadi kewenangan dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen dibantu

bendahara pengeluran dan staf.

• Administrasi ini meliputi Belanja yang terkait dengan operasional kerja, yaitu honor

untuk staf pelaksana kegiatan 12 bulan, honor panitia pengadaan barang dan honor

panitia pemeriksa.

• Setiap pengeluaran uang administrasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat

Pembuat Komitmen.

3) Pelaporan

• Pembuatan laporan secara berkala perbulan;





(terlampir).

d. Pengorganisasian

Pelaksana dan Penanggung Jawab administrasi kegiatan menjadi tanggung jawab Pejabat

Pembuat Komitmen di Provinsi.


• Terdokumentasikannya seluruh kegiatan.

• Terselasaikan dan pengadministrasian pertanggungjawaban kegiatan (SPJ).

• Tersedianya naskah laporan kegiatan.

f. Kelompok Akun

Terdiri dari 2 (dua) kelompok akun, yaitu :

1) Honor Operasional Satuan Kerja (521115)

Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional

kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat

pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor

Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan,

Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor

pengellola satuan kerja yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim

SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan

honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran

honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun

anggaran.

2) Akun Belanja Bahan (521211)





55

BAB IV P E N U T U P

Petunjuk Teknis Pemberdayaan Sosial Terhadap KAT Melalui Kegiatan Pusat,

Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan ini merupakan acuan kerja bagi pelaksana kegiatan di

pusat, provinsi dan kabupaten. Melalui petunjuk teknis ini diharapkan akan meminimalisir kesalahan-

kesalahan para pelaksana kegiatan. Selain itu akan membantu pelaksana kegiatan dalam menyusun

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

Pemberdayaan sosial terhadap KAT merupakan kegiatan yang dilaksanakan melalui prosedur

dan tahapan yang sistematis. Oleh karena itu, di dalam petunjuk teknis ini diatur hal-hal yang berkaitan

dengan implementasi kegiatan secara rinci, baik terkait dengan aspek teknis maupun administratif.

Pengaturan tersebut diharapkan tidak menimbulkan kesalahan persepsi para pelaksana kegiatan.

Mengingat bahwa pemberdayaan sosial terhadap KAT ini senantiasa berhadapan dengan berbagai

tantangan, maka implementasi petunjuk teknis ini memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik

antara pusat dan daerah, serta komitmen yang kuat pada para pengelola dan pelaksana kegiatan.

Sebaik apapun petunjuk tekis , ketika komunikasi, koordinasi dan komitmen tidak dapat diwujudkan,

maka akan sulit mencapai tujuan program secara optimal.

Sebagaimana diketahui, bahwa anggaran dan lokasi pemberdayaan KAT setiap tahunnya tidak

selalu sama dan dilaksanakan melalui penetapan lokasi dalam semiloka daerah dan semiloka nasional.

Sehubungan dengan itu, setiap tahun Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpendil akan

menyusun petunjuk teknis terkini dengan melakukan menyesuaian-penyesuaian seiring dengan

perkembang di pusat dan daerah.

bab i pendahuluan -...

Documents