national business case competition (mmt ii)-1

5/12/2018 National Business Case Competition (MMT II)-1 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/national-business-case-competition-mmt-ii-1 1/49

National Business Case Competition

Optimizing CSR Programs for Sustainable Competitive Advantage Using a

Strategy Tripod and Analytical Hierarchy Process (AHP) Benefit-Cost Ratio

A l i A h



A l i A h

BAB 1

CSR SEBAGAI BAGIAN DARI STRATEGI PERUSAHAAN UNTUK MENCAPAISUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE

Hingga saat ini, prioritas pertanggung jawaban beberapa perusahaan kepada pemilik

modal masih cenderung berorientasi pada keuntungan atau profit semata. Hal ini membuat

perusahaan untuk cenderung melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakatsosial secara tidak terkendali, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada

akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Para pemilik modal, yang hanya berorientasi pada

laba material, telah merusak keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi

pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki manusia secara berlebihan yang tidak memberi

kontribusi bagi peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan merekamengalami penurunan kondisi sosial [Galtung &Kada (1995) dan Rich (1996) dalam

Anggraini (2006)].

Pada saat ini banyak perusahaan menjadi makin berkembang, sehingga sangat

memungkinkan terjadinya kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya. Maka

dari itu, muncul suatu konsep yang disebut sebagai Corporate social responsibility (CSR).



Responsibility (CSR). Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, sebagai lembaga

pemerintah yang menaungi dan mengayomi institusi BUMN, turut menindaklanjuti Pasal 88UU RI No. 19 Tahun 2003 tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik

Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang telah mulai

diberlakukan untuk tahun buku 2007 dan ditetapkan pada tanggal 27 April 2007.

Kementerian Negara BUMN menjabarkan peran dan partisipasi BUMN kedalam 2 program,yakni : Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Dengan berlakunya regulasi-

regulais tersebut, diharapkan dapat meningkatkan luas pengungkapan CSR yang dilakukan

perusahaan karena CSR yang semula bersifat voluntary menjadi bersifat mandatory bagi

perusahaan.

Pada kenyataanya, CSR pada saat ini tidak lagi hanya sebatas sebuah kewajiban atau

tindakan sukarela perusahaan dalam mematuhi regulasi- regulasi pemerintah. Penerapan CSR

tidak lagi dianggap sebagai cost , melainkan investasi perusahaan. Investasi dalam bentuk

CSR akan menjadi strategi bisnis dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya

saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Hal ini

tentu saja akan sangat berpotensi untuk menjadi suatu keunggulan kompetitif perusahaan



tujuan tersebut, program CSR pada perusahaan dilakukan dalam dua jenis program, yaitu

program kemitraan dan program bina lingkungan. Program kemitraan terdiri dari penyaluran pinjaman dan penyaluran hibah pelatihan dan promosi, sedangkan program bina lingkungan

terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang sarana dan

prasaran umum, bidang bencana alam, dan pelestarian alam. Seiring dengan berkembangnya

operasional industri, isu, regulasi, dan pedoman CSR di tingkat domestik dan internasional,

maka pihak manajemen yang terkait harus mampu menentukan aplikasi program CSR yangdapat memenuhi semua kepentingan, baik kepentingan stakeholder dari internal perusahaan,

maupun stakeholder dari luar perusahaan.

Pada study case ini permasalahan umum ditekankan pada bagaimana PT. Semen

Gresik, Tbk dapat mengoptimalkan program CSR-nya, sehingga dapat menjadi sustainable

competitive advantage bagi perusahaan. Permasalahan tersebut di-breakdown menjadi

beberapa permasalahan strategis yang menyangkut pada tiga permasalahan utama. Masalah

pertama adalah tentang pemilihan program CSR, apakah lebih baik dilakukan seperti saat ini

atau lebih fokus kepada satu jenis program. Ke-dua, adalah bagaimana apabila kepengurusan

program CSR dikelola oleh yayasan yang dibentuk khusus untuk menanganinya, seperti PT.

Semen Gresik Tbk foundation atau yayasan terkait lainnya. Pada dua permasalahan ini akan



benefit and cost ratio ketika data kuantitatif yang digunakan untuk proses pengukuran tidak

mencukupi atau terbatas.



BAB 2

TEORI KONSEP STRATEGY TRIPOD UNTUK SUSTAINABLE COMPETITIVEADVANTAGE

Konsep Strategy Tripod terdiri dari tiga konsep utama, yaitu Industry-based

competition, Firm-spesific resources and capabilities, dan Institutional conditions and

transitions. Konsep strategy tripod tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.



memiliki peluang yang lebih besar untuk membentuk persepsi positif dari konsumen.

Program CSR juga disarankan untuk dilakukan membuka peluang pasar baru bagi perusahaan. Misalnya adalah pada perusahaan China Mobile yang turut membantu instalasi

jaringan komunikasi di daerah pedalaman. Program tersebut merupakan salah satu bentuk

CSR yang dapat membuka peluang pasar baru bagi perusahaan komunikasi tersebut.

Konsep berikutnya adalah Firm-spesific resources and capabilities. Konsep ini

melengkapi kelemahan konsep Industry-based competition yang hanya fokus ke ruanglingkup eksternal. kenyataanya, suatu industri akan dapat mencapai suatu “ sustainable

competitive advantage” apabila mereka juga memiliki keunggulan dalam lingkup internalnya.

Keunggulan dalam lingkup internal itu terwujud dalam konsep Firm-spesific resources and

capabilities. Konsep Firm-spesific resources and capabilities secara lebih lengkap dapat

dilihat pada Gambar 2.2.



(unik, efisien, dan susah ditiru) apabila suatu perusahan memiliki keunggulan kompetitif

sumber daya yang Valuable, Rare, dan non-subtituable. Berdasarkan penjelasan ini, cukup jelas bahwa sebenarnya suatu perusahaan itu akan dapat bersaing tidak hanya apabila mereka

unggul di lingkungan eksternal, tetapi mereka juga harus memiliki kondisi internal (resource)

yang bagus.

Program CSR seharusnya direncanakan untuk memperkuat resource perusahaan.

Perencanaan CSR untuk konsep ini dapat diperoleh dalam waktu yang relatif panjang. Firm- spesific resources and capabilities terdiri dari 4 elemen, yaitu physical asset , financial

resource based , human resource based , dan organizational asset . Physical asset merupakan

aset fisik berupa fasilitas manufaktur, pabrik dan lokasi yang dapat memberikan efek

terhadap daya saing perusahaan. Financial resource based merupakan kekuatan perusahaan

dilihat dari sisi finansial yang berpengaruh terhadap daya saing perusahaan, kesuksesan

dalam pasar, dan kemungkinan investasi di masa yang akan datang. Human resource based

dapat berupa kepemimpinan perusahaan yang kuat, pekerja yang baik dan berdedikasi, dan

pekerja yang memiliki motivasi yang baik. Organizational assets merupakan aset perusahaan

yang dapat berupa firms manufacturing experience, brand equity, innovativeness, relative

cost position, and ability to adapt and learn as circumstances change (Eisenhardt, 2000).



khususnya yang mengatur tentang lingkungan. Dalam memposisikan diri sebagai formal

institution, perusahaan tentu saja wajib menjalankan regulasi tersebut. Sebagai informal institution, perusahaan harus peka terhadap norma atau budaya yang berlaku di perusahaan

dan lingkungan perusahaan pada saat memutuskan program CSR. Misalnya adalah,

perusahaan yang berada pada suatu lingkungan industri dengan norma dan budaya agama

yang kuat, maka salah satu program CSR yang dilakukan juga harus mempertimbangkan

aspek agama.



BAB 3

CASE ANALYSIS

3.1 Wacana untuk Reorientasi Sasaran Program CSR

Wacana reorientasi sasaran program CSR untuk menjadi lebih fokus kepada satu

bidang merupakan permasalahan strategis yang harus mampu diselesaikan dengan baik oleh

manajemen terkait PT. Semen Gresik, Tbk. Selama ini perusahaan telah melakukan program

CSR yang menyasar di berbagai bidang (kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelestarian

alam, dan sosial). Wacana reorientasi program CSR tersebut tentu saja harus dirumuskan dan

diputuskan setelah perusahaan melakukan identifikasi dampak dan isu terhadap masalah

ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terjadi, khususnya di sekitar lokasi pabrik.

Keputusan untuk memilih tetap menyasar berbagai program CSR atau lebih fokus ke

satu bidang harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai implikasi yang akan

terjadi, yaitu implikasi terhadap reputasi dan keuangan perusahaan, implikasi terhadap

keberadan perusahaan perseroan dan BUMN yang kegiatan CSR-nya diatur oleh regulasi

pemerintah, serta implikasi terhadap pelaksanaan ISO 26000. Hasil pertimbangan dari

berbagai hal tersebut dapat digunakan perusahaan untuk memutuskan, apakah tetap memilih



Tiga lembaga internasional independen, Environics International (Kanada),

Conference Board (AS), dan Prince of Wales Business Leader Forum (Inggris)melakukan survey tentang hubungan antara CSR dan reputasi perusahaan. Survey

dilakukan terhadap 25 ribu konsumen di 23 negara yang dituangkan dalam The

Millenium Poll on CSR pada tahun 1999 (lihat Bisnis dan CSR, 2007: 88-90). Hasil

survey menunjukkan bahwa mayoritas responden (60%) menyatakan bahwa CSR

seperti etika bisnis, praktik sehat terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan,

merupakan unsur utama mereka dalam menilai baik atau tidaknya suatu perusahaan.

Sedangkan faktor fundamental bisnis, seperti kinerja keuangan, ukuran perusahaan,

strategi perusahaan atau manajemen, hanya dipilih oleh 30% responden (Ismuniarti,

2010).

Perusahaan dengan reputasi yang baik juga berpotensi untuk mendapatkan

profit yang tinggi. Misalnya adalah, perusahaan dengan reputasi positif tentu saja

akan lebih mudah melakukan ekspansi, baik dalam bentuk plant atau produk.

Perusahaan akan lebih mudah diterima keberadaanya, ketika perusahaaan tersebut

memiliki etika bisnis dan kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Bagi perusahaan

Go Public, reputasi perusahaan yang baik juga dapat meningkatkan nilai perusahaan.



Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya untuk

mendapatkan penilaian positif dari masyarakat, pemerintah, dan calon investor, makaCSR PT. Semen Gresik, Tbk dituntut untuk menyentuh semua kepentingan eksternal

stakeholder yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak dari

keberadaan perusahaan. Dengan demikian, langkah awal yang dapat dilakukan untuk

menjawab permasalahan ini adalah dengan melakukan identifikasi dampak dan isu

ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diakibatkan atau berhubungan dengan

keberadaan PT. Semen Gresik, Tbk. Identifikasi dampak dilakukan berdasarkan isu-

isu eksternal (ekonomi, sosial, dan lingkungan) sesuai dengan program- program CSR

perusahaan yang dicontohkan pada kasus awal ini. Identifikasi dampak dan isu di

lingkungan sekitar PT. Semen Gresik, Tbk dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Identifikasi Dampak dan Isu pada PT. Semen Gresik, Tbk

Variabel

Dampak dan

Isu

Dampak dan Isu Stakeholder Terkait

EkonomiIsu rendahnya kesejahteraan ekonomi

masyarakat sekitar

Pelaku usaha UKM,

Pemerintah daerah

I K j ti k t didik t P d d k kit



Berdasarkan pada identifikasi dampak dan isu di atas dapat disimpulkan

bahwa isu lingkungan terdistribusi cukup banyak pada ranah lingkungan dan sosial.Selain itu, stakeholder yang terkait secara langsung rata-rata terdiri dari penduduk

sekitar dan juga pemerintah setempat. Pemerintah setempat di sini berkedudukan

sebagai mediator dan fasilitator stakeholder antara perusahaan dengan penduduk

sekitar. Keberadaan perusahaan secara langsung juga akan berpengaruh terhadap

kebijakan- kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,

baik di bidang pembangunan ekonomi, sosial, maupun pengelolaan lingkungan. Maka

dari itu, perusahaan juga perlu melakukan koordinasi dan mensinergikan program

CSR dengan pemerintah daerah sebagai bentuk tindakan CSR terhadap pemerintah.

Tabel 3.1 juga menjelaskan tentang luasnya dampak dan isu lingkungan

(eksternal) pada PT. Semen Gresik, Tbk. Dengan menggunakan dasar dampak dan isu

lingkungan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus mempertanggung

jawabkan semuanya dalam bentuk program CSR yang sesuai. Artinya, Luas

pengungkapan sosial PT. Semen Gresik, Tbk harus setimpal dengan dampak yang

dihasilkan. Hal ini perlu dilakukan agar semua kepentingan stakeholder dapat

terpenuhi, sehingga penilaian positif sebagai perusahaan yang memiliki etika sosial



bersinggungan dengan berbagai isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang cukup

kompleks. Visi CSR perusahaan ini juga mengandung makna yang cukup luas, yaitu“menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat dan mewujudkan usaha kecil

yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing, serta mampu menyerap tenaga kerja”.

Penciptaan hubungan yang harmonis dengan masyarakat tentu saja tidak bisa hanya

dikaitkan dengan satu program CSR saja, karena kepentingan masyarakat sebagai

akibat dari keberadaan perusahaan juga sangat kompleks. Jika perusahaan

memutuskan untuk fokus dalam satu bidang saja, maka dapat dipastikan reputasi

perusahaan khususnya di mata masyarakat akan turun, karena tentu saja kepentingan

mereka pasti ada yang tidak terpenuhi. Akibatnya, dana sebesar apapun yang

dikeluarkan oleh perusahaan tidak akan optimal apabila hanya digunakan untuk fokus

pada satu jenis CSR saja. Seiring dengan menurunya reputasi, maka akan timbul

penolakan masyarakat atas keberadaan perusahaan, image konsumen terhadap produk

juga akan menurun, dan pada akhirnya para penanam modal sebagai shareholder akan

meninggalkan perusahaan. Akibatnya adalah, kondisi keuangan perusahaan pun juga

akan menurun.

Perusahaan ini telah mencoba untuk terus memberikan program- program



AHP ( Analytical Hierarchy Process). Pada model ini benefit diartikan sebagai

dampak positif yang diakibatkan oleh CSR, sedangkan cost adalah dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan oleh alternatif program CSR. AHP adalah teknik

pengambilan keputusan yang memasukkan kriteria ganda, baik yang bersifat nyata

atau tidak nyata, kuantitatif maupun kualitatif, dan juga memperhitungkan adanya

konflik maupun perbedaan (Handojo dan Buliali, 2007). Selain itu, AHP juga dapat

membantu dalam penentuan bobot dari faktor terpenting yang digunakan dalam

proses pengambilan suatu keputusan (Hemaida and Everett, 2003).

Model AHP yang diusulkan ini merupakan sebuah usulan model, dengan

harapan nantinya kriteria dampak akan dapat dikembangkan oleh perusahaan

berdasarkan pada permasalahan dan isu yang sifatnya dinamis. Responden dari

kuesioner AHP dapat diberikan perusahaan kepada para ahli terkait yang kompeten

dan para stakeholder yang terkait. Output dari pendekatan ini dapat digunakan

perusahaan dalam mengambil keputusan terkait alokasi dana pada beberapa program

CSR yang akan disasar.

Pada model AHP tahap usulan ini, pengisian kuesioner dilakukan oleh anggota

kelompok bussiness case competition dengan jumlah tiga responden. Anggota lomba



CSR PT. Semen Gresik, Tbk

Dampak Positif

Internal Eksternal

SourceofDifferentia ti

on

SourceofOpportu

ni ty

Sourceof

Resource

s

GoodInsti tu

tionalimage

TingkatkanKualitas

Hidup

Masyarkatat

Danlingku

ngan

Potensime

ngurangi

Konflikso

sial

Dampak Negatif

ButuhDan

ayangTinggi

PotensiTim

bulkan

Kecembur u

anSosial

Baru

PotensiHanyaHasilk an

Pencitraan

Sementar a

Program

Kemitraan

BantuanBencana

Alam

Bantuan

Pendidikan

dan Pelatihan

PeningkatanKesehatan

MenbangunSarana dan

Prasarana

PelestarianLingkunganKeagamaan

Gambar 3.1 Model Usulan Struktur Benefits and Cost Ratio pada PT. Semen Gresik ,Tbk



Pengolahan Data perhitungan benefit and cost benefit ratio dengan

menggunakan AHP dapat dilihat pada Lampiran 1. Penentuan bobot terhadap semuakriteria dan alternatif akan dilakukan terlebih dahulu, kemudian akan dicari nilai rasio

benefit and cost -nya dengan membandingkan masing- masing alternatif melalui

perbandingan antara sigma kriteria dampak positif dengan sigma kriteria dampak

negatif. Hasil pengolahan Benefit and Cost Ratio menghasilkan usulan prioritas

program yang dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Usulan Prioritas Program CSR

35%

27%

14%

9%

9%

5%

1%

Pendidikan&Pelatihan

Pelestarian lingkungan

Program kemitraan

Peningkatan kesehatan

K eagamaan

Sarana dan PrasaranaUmum

Bencana Alam



merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan skill

Sumber Daya Manusia, khususnya di lingkungan PT. Semen Gresik, Tbk berada.

Dalam jangka panjang, SDM hasil program CSR ini berpotensi untuk menjadi source

of resource berupa human capital yang handal bagi perusahaan. Hal ini merupakan

salah satu strategi CSR yang tepat untuk mencapai keunggulan kompetitif yang

berkelanjutan di masa yang akan datang. Selain itu, masalah pendidikan juga

merupakan akar dari berbagai permasalahan sosial yang lain. Tidak salah apabila

permasalahan pendidikan menjadi isu hangat yang dibicarakan di kota Gresik. Hal ini

dikarenakan bantuan program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah masih

belum merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Selain

itu, isu biaya pendidikan yang tinggi juga menjadi pertimbangan perusahaan untuk

lebih fokus pada program itu. Maka dari itu, PT. Semen Gresik, Tbk sebagai BUMN

dengan reputasi yang baik dirasa perlu berkolaborasi dengan pemerintah untuk

menyelesaikan permasalahan ini.

Program lingkungan menempati urutan berikutnya dengan persentase 27 %.

Lingkungan harus tetap diprioritaskan oleh perusahaan, mengingat perusahaan adalah

salah satu BUMN yang memanfaatkan hasil Sumber Daya Alam pada bisnisnya.



b. Penyikapan terhadap Regulasi Pemerintah

Kebijakan reorientasi atau tidaknya program CSR di PT. Semen Gresik, Tbk

juga harus mempertimbangkan regulasi dari pemerintah. Posisi PT. Semen Gresik,

Tbk sebagai BUMN makin memperkuat bahwa perusahaan merupakan bagian dari

pemerintah dan harus memenuhi segala regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah.

Salah satu konsep strategy tripod, yaitu Institutional conditions and

transitions dapat juga digunakan sebagai alasan kuat mengapa perusahaan harus

menjalankan regulasi pemerintah terkait dengan pelaksanaan CSR. Kedudukan

perusahaan sebagai suatu “ formal institution”, makin memperkuat bahwa salah satu

hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan pada saat merumuskan segala

strategi CSR-nya adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah

yang terkait, agar program CSR yang dilaksanakan dapat menjadi competitive

advantage yang berkelanjutan bagi perusahaan. Program CSR yang different atau

inovatif-pun tidak akan bisa berjalan dengan optimal ketika perusahaan tersebut

melanggar atau bertabrakan dengan regulasi- regulasi yang telah ditetapkan oleh

pemerintah.

Regulasi pemerintah berkaitan dengan CSR yang dikaji pada study case ini



saja apabila melaksanakan reorientasi program tersebut untuk menjadi lebih fokus

pada satu program saja.

Selain UU No.40 tahun 2007 tersebut, pemerintah melalui Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara juga mengeluarkan Permen No. 05 tahun 2007 yang berisi

tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan

Program Bina Lingkungan (PKBL) yang telah mulai diberlakukan untuk tahun buku

2007 dan ditetapkan pada tanggal 27 April 2007. Peraturan ini menggantikan

peraturan sejenis terdahulu yakni Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.

Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003. Dengan peraturan tersebut, pemerintah cq.

Kementerian Negara BUMN menjabarkan peran dan partisipasi BUMN ke dalam dua

program, yakni : Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Permen BUMN tersebut, yang dimaksud dengan

Program Kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan

kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana

dari bagian laba BUMN, sedangkan pada pasal 1 angka 6 ditambahkan bahwa yang

dimaksud dengan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi

sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.



bisang saja. Perusahaan harus tetap menyasar beberapa bidang sesuai ketentuan

regulasi pada Permen tersebut seperti dengan yang telah dilakukan pada tahun 2010.

Program- program tersebut dapat dilakukan PT. Semen Gresik, Tbk dengan prioritas

kegiatan dan alokasi dana yang berbeda- beda.

Hal ini tidak berlaku bagi perseroan swasta. Perseroan swasta hanya dikenai

kewajiban sesuai dengan UU. No 40 tahun 2007 saja, yaitu menjalankan CSR tanpa

kerterikatan dengan Permen No. 05 tahun 2007, sehingga mereka bisa menetapkan

program CSR-nya baik fokus, maupun menyasar beberapa bidang juga sesuai dengan

dampak yang mereka akibatkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

c. Implikasi terhadap ISO 26000

Konsep terbaru yang berisi tenang pedoman dalam menjalankan program CSR

terangkum dengan lengkap di ISO 26000. ISO 26000 bukan sebagai suatu kewajiban

ataupun berbentuk sertifikasi, melainkan lebih kepada pedoman tentang bagaimana

menjalankan CSR yang telah disepakati oleh dunia. Konsep yang ditawarkan oleh

ISO 26000 adalah konsep holistik, dimana konsep CSR tidak hanya dilakukan secara

eksternal saja, melainkan juga harus menyentuh lingkup internal juga.



Gambar 3.3 Core Subject ISO 26000

(S b ISO C l S i 2010)



1. Memperhatikan prinsip-prinsip CSR yang akuntabilitas, transparansi, kode etis,

perhatian terhadap pemangku kepentingan, atau aturan hukum, norma- norma

internasional dan HAM

2. Identifikasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan

3. Core subject dari CSR, seperti tata kelola organisasi atau perusahaanm HAM,

buruh lingkungan, praktek- praktek yang fair, isu-isu konsumen dan pelibatan dan

pengembangan masyarakat. Masing- masing dari core subject ini memilki berbagi

isu- isu CSR terkait

4. Panduan teknis untuk menerapkan dan mengintegrasikan CSR di

organisasi/perusahaan

Dalam prakteknya, prinsip- prinsip CSR yang termasuk dalam ISO 26000 di atas

sebenarnya sudah terdapat pada perumusan GCG (Good Corporate Governance).

Begitu juga mengenai masalah identifikasi dan kerjasama dengan para stakeholder .

Definisi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada PT.

Semen Gresik, Tbk adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan

untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan



menjalankan perusahaan, juga kegiatan yang hanya ditugasakan pada unit, tim, divisi

corporate social (CS). Sementara paradigma baru dalam ISO 26000 menjelaskan,

CSR adalah bagian dari strategi bisnis untuk meningkatkan nilai perusahaan, serta

budaya perusahaan dan melekat pada semua unit kerja.

3.2 Wacana untuk Menyerahkan Pengelolaan Program CSR

Pada Kasus terdapat wacana untuk menyerahkan program CSR pada yayasan lain.

Keputusan ini tentu saja akan berdampak pada reputasi perusahaan, selain itu keputusan

untuk melaksanakan program ini juga perlu mempertimbangkan regulasi pemerintah

mengenai CSR dan implikasinya terhadap ISO 26000. Berikut adalah masing- masing

penjelasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

a. Implikasi terhadap reputasi dan keuangan

Saat ini PT. Semen Gresik, Tbk telah mempunyai wadah yayasan Semen Gresik

Foundation yang mengurusi kegiatan-kegiatan amal, pendidikan maupun sosial

keagamaan di lingkungan PT. Semen Gresik, Tbk. dan sekitarnya. Namun secara internal

PT. Semen Gresik Tbk. mendirikan unit organisasi khusus yang mengelola Program

Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi di bawah pengawasan



khususnya untuk bantuan bencana alam dapat diberikan kepada yayasan lain dalam

pengelolaanya.

Meskipun demikian, tidak semua jenis aktivitas CSR dalam program- program

tersebut termasuk dalam rencana srtategis. Khususnya adalah pada program pendidikan.

Program pendidikan yang sifatnya hanya sumbangan peralatan sekolah, perangkat

komputer, dan beasiswa bisa saja diberikan kepada yayasan lain. Jenis kegiatan- kegiatan

itu tidak terlalu memiliki dampak jangka panjang bagi perusahaan. Berbeda apabila

program pendidikan dilakukan dengan cara pelatihan. Pelatihan sifatnya berbeda dengan

hanya sekedar memberi bantuan dana atau peralatan. Pelatihan sangat erat kaitannya

dengan rencana strategis jangka panjang perusahaan ( source of resource). Hal ini

dikarenakan, program pelatihan yang diberikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan

perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Maka dari itu, program tersebut

seharusnya tetap dikelola oleh internal perusahaan.

Dari segi reputasi PT. Semen Gresik, Tbk, penyerahan pengelolaan CSR kepada

yayasan lain tidak akan merusak reputasi perusahaan asalkan atribut perusahaan pada

program CSR tersebut masih terlihat dan pesan program tersebut sampai ke tangan

stakeholder yang dituju. Selain itu, perusahaan juga harus aktif dalam kontrol kegiatan



Terdapat rujukan pasal lagi pada Permen No.05 tahun 2007, yang dapat

digunakan untuk menjawab pertanyaan ini, yang menyatakan bahwa pelaksana daripada

kedua program tersebut (PK dan BL) adalah unit organisasi khusus yang merupakan

bagian dari organisasi BUMN yang berada dibawah pengawasan seorang direksi (Angka

16 Pasal 1 jo. Pasal 5 huruf a).

Pada pernyataan di atas jelas bahwa sebagai BUMN, PT. Semen Gresik, Tbk

dibatasi dalam suatu regulasi dalam pelaksanaan kerjasama CSR. BUMN bisa

bekerjasama, tetapi dalam lingkup kerjasama dengan BUMN penyalur dana. Selain itu,

pelaksana dari program CSR tersebut masih dikelola oleh organisasi khusus yang

merupakan bagian dari perusahaan. Berdasarkan pada penjelasan ini, maka dapat

disimpulkan bahwa PT. Semen Gresik, Tbk sebagai BUMN tidak bisa melakukan

kerjasama dengan yayasan independen lainnya dimana pengelolaanya sepenuhnya akan

diserahkan kepada yayasan tersebut.

c. Implikasi terhadap implementasi ISO 26000

Pada konteks ini sudah sangat jelas bahwa ISO 26000 merupakan pedoman

pelaksanaan CSR yang holistik. Dalam pelaksanaanya, CSR harus menyentuh semua



penyesuaian dengan segala regulasi yang ada pada saat akan merumuskan suatu strategi,

termasuk strategi yang berkaitan dengan CSR.

3.3 Wacana Tentang Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Tentang

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di Provinsi Jawa Timur

Seperti yang diutarakan oleh Ketua Pansus TSP yang sekaligus Ketua Komisi

E DPRD Jawa Timur Ahmad Iskandar dalam situs resmi Pemerintah Daerah Jawa Timur

(www.jatimprof.go.id) bahwa Rancangan Peraturan Daerah Jawa Timur mengenai

kewajiban perusahan-perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur untuk melaksanakan

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP)

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum atas pelaksanaan program CSR di

Jatim, serta memberikan arahan dan batasan yang jelas tentang kegiatan CSR. Kegiatan

CSR yang diatur dalam Perda ini meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan UKM,

dan program langsung pada masyarakat. Tidak ada unsur paksaan dalam perda ini pada

pelaku usaha untuk menentukan program CSR mereka, yang diatur hanya langkah-

langkah koordinasi.

http://www.jatimprof.go.id/

http://www.jatimprof.go.id/



Tentunya dengan adanya wacana tentang Raperda TSP/CSR Jawa Timur ini,

perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur termasuk PT. Semen Gresik, Tbk

harus siap dengan segala kemungkinan bergulirnya regulasi baru tersebut.

a. Beberapa Muatan Raperda yang Membutuhkan Perhatian

Ada beberapa muatan dalam Raperda CSR Jawa Timur yang sebenarnya perlu

mendapatkan perhatian, sebelum perusahaan bisa menentukan strategi yang tepat dalam

menghadapi regulasi yang baru ini nantinya. Menurut M. Subaidi Muchtar dalam

“Kajian Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Rangka Pembahasan

Raperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi Jawa Timur”, secara umum bahwa

Draf Raperda Tanggung jawab Sosial Perusahaan sudah cukup representatif untuk

dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Jawa

Timur. Namun terdapat beberapa aspek yang cukup penting secara eksplisit belum

dijelaskan di dalam Raperda Tanggung jawab Sosial, yang meliputi:



2) Bagaimana batas-batas kewenangan Forum komunikasi perusahaan pelaksana

TSP,

3) Bagaimana pertanggung jawabannya Forum,

4) Bagaimana hubungan Forum dengan peran serta masyarakat sebagaimana diatur

dalam pasal 25 ayat (1).

Beberapa pertanyaan tersebut mungkin telah terjawab dengan telah dibentuknya

Forum PKBL/CSR per 18 Januari 2010. Forum PKBL/CSR ini dibentuk oleh

Bappeda untuk melakukan koordinasi, sharing informasi dan sinkronisasi dalam

upaya pengintegrasian program agar lebih konvergen antara program pemerintah

dengan corporate penyelenggara PKBL/CSR.

Forum yang telah terbentuk ini telah menjembatani terselenggaranya

penandatanganan atau MoU antara Gubernur dengan corporate tentang

penyelenggaraan PKBL/CSR di Jawa Timur. Penandatanganan kesepakatan ini telah

dilaksanakan di Ngawi yang disaksikan oleh Presiden RI Bapak D. Soesilo Bambang

Yudoyono. Adapun penyelenggara PKBL/CSR yang terlibat dalam penandatangan



Dengan disahkannya Raperda Provinsi Jawa Timur tentang Tanggungjawab

Sosial Perusahaan (TSP) bagi seluruh perusahaan yang ada di Jawa Timur termasuk

Semen Gresik, tentunya akan menjadi sebuah regulasi baru yang harus dipatuhi dan

dilaksanakan oleh perusahaan. Pada posisinya saat ini, PT. Semen Gresik, Tbk tentunya

harus melakukan beberapa penyesuaian kebijakan pelaksanaan CSR yang selama ini

telah dilaksanakan sebelumnya. Seperti yang telah diutarakan, bahwa dalam Rancangan

Perda TSP Jatim yang tengah digodok, masih banyak pertanyaan mengenai beberapa hal

yang berkaitan dengan pelaksanaan program CSR masing-masing perusahaan nantinya,

termasuk mengenai pembentukan forum komunikasi perusahaan pelaksana TSP serta

peran serta masyarakat yang termuat dalam draf Raperda tersebut.

Selama ini, memang sebelum digulirkannya Raperda Inisiatif tentang

Tanggungjawab Sosial Perusahaan, PT. Semen Gresik, Tbk sebagai BUMN telah

memiliki dasar peraturan pelaksanaan program CSR/PKBL bagi BUMN yaitu UU no. 40

Tahun 2007 dan Permen no. 05 Tahun 2007. Sehingga secara kinerja keuangan

sebenarnya PT. Semen Gresik, Tbk tidak terlalu terpengaruh oleh regulasi baru yang

akan diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu. Bahkan dibuktikan dengan



Jawa Timur digambarkan dalam skema berikut (sesuai dengan usulan dari riset tentang

PKBL/CSR melalui Kerjasama Pemprov Jatim dengan Lembaga Penelitian Universitas

Negeri Malang berjudul “ Penyusunan Strategi Kebijakan Efektivitas Pemanfaatan

Corporate Social Responsibiliti (CSR) Untuk Kinerja Pembangunan Daerah”).

Kekhawatiran lain yang akhirnya muncul adalah tentang kontroling serta

pertanggungjawaban forum. Bagaimanapun kegiatan ini mesti dikontrol secara ketat baik

oleh perusahaan, pemerintah dan masyarakat setempat. Jangan sampai dana sosial dari

perusahaan ini diselewengkan oleh organisasi atau partai politik untuk kepentingan

politik maupun kekuasaan, sehingga melenceng jauh dari semangat CSR. Transparansi

dalam pengelolaan kegiatan ini juga diperlukan untuk menghindari terjadinya praktek

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga program ini benar-benar dapat

menyelesaikan problem sosial dan lingkungan yang terjadi di sekitar lokasi industri.



Gambar 3.4. Skema pengembangan program CSR, yang dipadukan dengan

program pembangunan bidang ekonomi dan Program Kerjasama Kemitraankorporasi di Jawa Timur.

(Sumber : Universitas Negeri Malang, 2009)

c. Strategi Semen Gresik dalam Menghadapi Perda CSR Jatim

Sebagai sebuah BUMN yang mengelola sumber daya alam, mau tidak mau

Semen Gresik memiliki kewajiban untuk melaksanakan regulasi-regulasi pemerintah

yang telah ada termasuk Raperda CSR Jatim yang telah digodok DPRD Jatim nantinya.

Namun untuk mencapai keselarasan serta tujuan yang optimal dari pelaksanaan CSR

oleh Semen Gresik, tentunya perlu diingat konsep strategy tripod yang telah dijelaskan

di depan yang salah satu konsepnya adalah mengenai Institutional conditions and



- Kepentingan perusahaan yang menyangkut SCR seperti aspek promosi,

pencitraan, perlindungan asset, serta kepentingan lainnya akan kurang mengena

ke tujuan.

2. Apabila memang Raperda ini nantinya akan disahkan, maka PT. Semen Gresik, Tbk

harus terus ikut mengontrol perkembangan pelaksanaan regulasi tersebut termasuk

keikutsertaan aktif pada forum komunikasi perusahaan yang berkoordinasi dengan

pemerintah. Dalam keikutsertaannya yang aktif diharapkan PT. Semen Gresik, Tbk

dapat memberikan beberapa usulah menyangkut kepentingan perusahaan dalam

program CSR diantaranya :

- Bahwa keberadaan pemerintah adalah memfasilitasi pelaksanaan CSR oleh

korporasi, dengan tanpa membatasi kepentingan perusahaan terkait dengan CSR

(misal, aspek promosi, perlindungan aset, dll). Bentuk fasilitasi pemerintah

dapat berupa fasilitasi perijinan pelaksanaan CSR, penyediaan data, sosialisasi

tentang CSR kepada masyarakat, dan sharing program.

- Aturan yang disusun hendaknya mengacu pada filosofi CSR, yaitu tanggung



kebijakan lingkungan dll. Targetnya yakni membuat seluruh praktik bisnis tidak hanya

bertanggung jawab secara sosial, tapi juga akuntabel dan transparan dengan membuat

standar audit sosial atas praktik bisnis.

Selain itu, dalam pelaksanaannya nanti, perlu juga pengadopsian prinsip EITI

( Extractive Industries Transparency Initiative) dalam kegiatan CSR. Prinsip utama EITI

ini adalah membuka dan memverifikasi semua pembayaran baik dari perusahaan kepada

pemerintah maupun yang diterima pemerintah dari perusahaan, dan adanya auditor

independen. Dengan terbukanya apa yang diberikan perusahaan kepada pemerintah, dan

apa yang diperoleh pemerintah dari perusahaan itu, diharapkan masyarakat bisa

mengetahui kesesuainnya, termasuk anggaran untuk CSR. Kegiatan CSR dengan

demikian bisa dikelola secara transparan dan akuntabel.

3.4 Usulan Kegiatan CSR untuk mencapai Sustainable Competetive Advantage

Bab ini merupakan bab tambahan yang berisi tentang usulan- usulan program CSR

yang dapat dipertimbangkan oleh PT. Semen Gresik, Tbk. Program-program yang kami

usulkan dapat dilakukan sebagai pendekatan yang memperkaya program-program yang sudah



Dengan makin cepatnya pembangunan di luar Jawa, maka akan terbuka kesempatan

bagi perusahaan untuk mendapatkan pasar baru (competitive advantage).

3. Pelatihan dan pendampingan UKM yang business processnya berhubungan dengan

PT. Semen Gresik, Tbk. seperti industri genteng, batako, saluran air, pot tanaman, dll.

Selain dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat,

hal ini juga merupakan diversifikasi pangsa pasar semen yang pada akhirnya akan

meningkatkan penetrasi produk PT. Semen Gresik, Tbk. pada kalangan lebih luas. Hal

ini sama halnya dengan program nomer 2, di mana source of opportunity akan

terwujud apabila perusahaan melakukan program CSR ini.

4. Pelatihan dan pendampingan proses produksi, pengayaan industri garam yang baik di

Madura, dimana hal ini dilakukan untuk mendukung rencana strategis PT. Semen

Gresik, Tbk. untuk membuka lahan tambang kapur baru di Madura sebagai bagian

dari pengembangan komunitas sekitar. Hingga saat ini pulau Madura merupakan

produsen garam utama Indonesia dengan luas total lahan produksi garam rakyat lebih

dari 60% luas pulau secara keseluruhan yang didukung oleh iklim dan kondisi tanah

di daerah tersebut. Namun kondisi tersebut berjalan dengan kondisi kurang optimal

dimana dengan stakeholder BUMN pembina PT. Garam Persero saja yang



galian tambang di Gresik dan Tuban, pendampingan UKM yang mengolah sampah

kertas dan plastik menjadi kerajinan atau benda bernilai ekonomi tinggi, dll. Namun

yang belum dilakukan adalah membuat suatu kerangka kerja yang mewadahi semua

kegiatan dan program CSR tersebut dalam satu tema besar yang terarah dan sinergis.

Dengan berakhirnya Protokol Kyoto pada 2012 mendatang maka akan semakin

banyak industri besar khususnya di negara-negara maju yang menggalakkan investasi

hijau atau green investment untuk mendukung kerangka kerja tersebut. Dalam hal ini

PT. Semen Gresik, Tbk. dapat mengambil langkah strategis dengan melakukan audit

energi menyeluruh terhadap semua proses produksinya, kemudian menginventarisir

program apa saja yang sudah dilakukan dan mengukur dampaknya, serta kemudian

menentukan program apa saja yang perlu dilakukan kedepan untuk memperkuat posisi

PT. Semen Gresik, Tbk. dalam memasuki pasar global.

5.1 Sekilas mengenai Perdagangan Karbon

Istilah perdagangan karbon muncul sebagi respon terhadap Protokol Kyoto.

Ditandatangani di Kyoto, Jepang oleh lebih dari 180 negara pada Desember 1997,



Hutan kita yang dikenal sebagai “paru-paru dunia” karena masuk dalam hutan

tropis, dimana secara fisika dalam proses fotosintesis hutan menghasilkan O2 dan

menyerap CO2, merupakan siklus penting bagi kelangsungan seluruh makhluk

hidup di dunia. Fungsi hutan disini sebagai penyerap buangan atau emisi yang

dikeluarkan dari aktivitas makhluk hidup secara keseluruhan yakni CO2,

sehingga keseimbangan dapat terjaga.

Berkaitan dengan fungsi hutan tersebut, muncullah paradigma baru akan manfaat

hutan yang berperan didalam penyimpanan karbon. Disebutkan bahwa biomas

pohon dan vegetasi hutan berisi cadangan karbon yang sangat besar yang dapat

memberikan keseimbangan siklus karbon bagi keperluan seluruh makhluk hidup

di muka bumi ini. Mekanisme baru yang muncul dalam perdagangan karbon

berkaitan dengan hutan adalah negara-negara industri dan negara-negara

penghasil polutan terbesar diberi kesempatan untuk melakukan kompensasi

dengan cara membayar negara-negara berkembang untuk mencadangkan hutan

tropis yang mereka miliki sehingga terjadi “sequestration” (penyimpanan

sejumlah besar karbon). Lalu muncul pertanyaan hutan yang seperti apa yang

layak untuk dilakukan kompensasi. Mendasari Protokol Kyoto dengan



Perlu digaris bawahi bahwa didalam kegiatan penghutanan bukan hanya

penanaman, tetapi juga pemeliharaan, pengamanan dan lain-lain yang

membutuhkan dana tidak sedikit. Beberapa hal yang menyebabkan kurang

efektifnya sistim perdagangan karbon ini diterapkan di Indonesia terlepas dari

nominal harga yang ditawarkan antara lain adalah:

1. Kesiapan kelembagaan untuk mengkoordinir alokasi dana yang

dikompensasikan. Harapan dari kompensasi ini adalah dana tersebut dapat

dinikmati langsung oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup

mereka, sehingga mengurangi akses mereka terhadap hutan.

2. Kesiapan regulasi yang mengatur secara detail mulai dari tata ruang wilayah,

sampai kepada sistim pembagian kompensasi yang diperoleh.

Sebagai wacana bahwa aktivitas perdagangan karbon telah dilakukan di Wana

Riset Semboja (kalimantan), kerjasama Gibon Indonesia dan BOS (Balikpapan

Orang Utan Survive Foundation), dimana terdapat areal hutan seluas 100 ha, yang

telah disertifikasi dan di jual ke Jerman dengan harga USD 5 /ton. Jumlah karbon

per hektar adalah 25 ton. Kompensasi yang dihasilkan pertahun adalah kurang

lebih Rp. 125.000.000,-/tahun. Jika dikaji secara ekonomis, maka ini cukup besar,



Gambar 3.5. Usulan skema aliran dana, kredit karbon dan distribusi pembayaran

dalam pelaksanaan proyek karbon kehutanan. (Boer et.al., 2009)



DAFTAR PUSTAKA

Anonymous, 2010. Visi dan Misi. http://www.sampoernafoundation.org/old/id/About-

PSF/visi-dan-misi.html. diakses pada 24 Agustus 2011

Ahmad, A. 2010. Benefit and Cost Analysis.Modul Mata Kuliah Evaluasi Proyek. Pendidikan

Ekonomi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta

Anggraini, Fr. R. R. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yangMempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan.

Simposium Nasional Akuntansi IX . Padang. 23-26 Agustus

ASDEP PEMBINAAN KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN. 2010. Penguatan

Kerjasama Pengelolaan Peluang Kerja Dan Peluang Usaha. Rakor. Bandung

Barney JB. 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management 17(1): 99–120

Boer, Rizaldi, Bramasto Nugroho, Muhammad Ardiansyah. 2009. Analisis Potensi

Perdagangan Karbon Kehutanan dalam Rangka Mengatasi Krisis Keuangan.

Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB, Pusat Studi Pengelolaan Peluang dan

Resiko Iklim LPPM IPB, Dep. Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

http://www.sampoernafoundation.org/old/id/About-PSF/visi-dan-misi.html






Ismuniarti, W. 2010. SOSIAL DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PENGUNGKAPAN INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL

DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN. Skripsi. Fakultas EkonomiUniversitas Sebelas Maret.Surakarta

Peng, M.W; Sunny Li Sun, Brian Pinkham, and Hao Chen. 2009. The Institution-Based View

as a Third Leg for a Strategy Tripod. Academy of Management Perspectives

Razak, Abdul. (2007), Kelayakan Kompensasi yang Ditawarkan dalam Perdagangan Karbon.

Makalah Manajemen Hutan Lanjutan Program Pasca Sarjana / S2 - Program Studi

Manajemen Konservasi Sumber Daya Aalam dan Lingkungan Universitas GadjahMada, Yogyakarta

Subaidi M. Muchtar . 2010. Kajian Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam

Rangka Pembahasan Raperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi Jawa

Timur, Jombang

Universitas Negeri Malang. 2009. Penyusunan Strategi Kebijakan Efektivitas PemanfaatanCorporate Social Responsibiliti (CSR) Untuk Kinerja Pembangunan Daerah,

Universitas Negeri Malang, Malang



Lampiran 1. Pengolahan Data AHP

1.1 Pembobotan Prioritas Kriteria Dampak Positif CSR terhadap Internal (Perusahaan)

a. Kuesioner Perbandingan Berpasangan



Lanjutan

1.2 Pembobotan Prioritas Kriteria Dampak Positif CSR terhadap Eksternal Perusahaan


b. Bobot Prioritas Kriteria Dampak Positif Eksternal



Lanjutan

1.3 Pembobotan Prioritas Kriteria Dampak Negatif CSR yang dapat Menghambat

Pencapaian Optimal Program CSR Perusahaan


b. Bobot Prioritas Kriteria Dampak Negatif



1.4 Pembobotan Kontribusi Alternatif terhadap terwujudnya Dampak CSR

a. Terhadap Dampak Positif Internal (benefit )

- Bobot Kontribusi Alternatif- Alternatif Bidang CSR terhadap “Good Institutional” image

- Bobot Kontribusi Alternatif- alternatif Bidang CSR terhadap Source of Resources



- Bobot Kontribusi Alternatif- Alternatif Bidang CSR terhadap Source of Differentiation

b. Terhadap Dampak Positif Eksternal (benefit )

- Bobot Kontribusi Alternatif- alternatif Bidang CSR terhadap Dampak “MeningkatnyaKualitas Hidup Masyarakat dan Lingkungan”



d. Terhadap Dampak Negatif (cost )

- Bobot Kontribusi Alternatif- alternatif Bidang CSR terhadap Dampak Negatif “Potensi

Menciptakan Pencitraan Sementara (tidak berkelanjutan)”

- Bobot Kontribusi Alternatif- alternatif Bidang CSR terhadap Dampak Negatif “Potensi

Timbulkan Kecemburuan Sosial Baru”



1.5 Perhitungan Cost and Benefit Ratio

a. Perhitungan Bobot Tingkat Kontribusi Alternatif Program pada Dampak Positif Internal dan Eksternal (Benefit)

Alternatif Program

Internal

Total

Eksternal

TotalSource of different

Source of

opportunity

Source

of resource Source of Institusional

Tingkatkan

kualitasMasy.&Ling.

Kurangi

konflik sosial

0.060311 0.115452 0.201907 0.62233 0.83333 0.16667

Program kemitraan 0.123056 0.155049 0.199333 0.19484

0.186826

3 0.16936 0.17934 0.17102

Bencana Alam 0.034698 0.048717 0.028851 0.02855

0.031311

1 0.04695 0.02664 0.04357

Pendidikan&Pelatihan 0.251224 0.086284 0.259411 0.25765 0.237831 0.30398 0.29407 0.30233

Peningkatan kesehatan 0.085368 0.055225 0.108663 0.16534

0.136359

1 0.10606 0.11147 0.10696

Sarana dan Prasarana

Umum 0.155737 0.265137 0.065557 0.09178

0.110356

5 0.13154 0.13493 0.1321

Keagamaan 0.066994 0.038885 0.125794 0.07823

0.082612

1 0.03641 0.20026 0.06371

Pelestarian lingkungan 0.282924 0.350703 0.212391 0.18361

0.214703

9 0.20571 0.05329 0.18031

Total 1 1 1 1 1 1



b. Perhitungan Bobot Tingkat Kontribusi Alternatif Program pada Masing- Masing Dampak Negatif (Cost)

c. Perhitungan Benefit and Cost Ratio pada

masing- masing Dampak (Internal dan Eksternal)

Alternatif Program

Pencitraan

sementara

Kecemburuan

Sosial

Butuh Dana

Tinggi Total

0.636986 0.258285 0.104729

Program kemitraan 0.069812 0.26434 0.206181 0.13434

Bencana Alam 0.332968 0.147635 0.057342 0.25623

Pendidikan&Pelatihan 0.053475 0.079211 0.234133 0.07904

Peningkatan kesehatan 0.160003 0.095357 0.107189 0.13777

Sarana dan Prasarana Umum 0.222519 0.307745 0.128377 0.23467

Keagamaan 0.100341 0.058931 0.047599 0.08412

Pelestarian lingkungan 0.060883 0.046781 0.21918 0.07382

Total 1 1 1Alternatif Program Dampak Total

Ratio

%

Internal Eksternal

Program kemitraan

1.390724

2 1.2730862.66381 14 %

Bencana Alam

0.122197

8 0.1700310.292229 1 %

Pendidikan&Pelatihan

3.008905

3 3.8248676.833772 35 %

Peningkatan kesehatan

0.989724

8 0.7763461.76607 9%

Sarana dan Prasarana

Umum

0.470258

10.562918 1.033176 5 %

0.9820531 739454 9%

Program berkontribusi kurang optimal

dalam Pencapaian dampak positif, baik

untuk perusahaan maupun eksternal

=

national business case competition (mmt ii)-1

Documents