Slide 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAMONITORING DAN EVALUASIPENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARAPADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

BIDAKARA JAKARTA, 5 DESEMBER 2013AGENDAPaparan ini membahas secara umum mengenai penyusutan barang milik negara pada entitas Pemerintah Pusat. Pembahasan dimulai dengan menceritakan mengenai latar belakang dilakukannya penyusutan beserta dasar hukumnya. Kemudian, dijelaskan mengenai ruang lingkup dari pelaksanaan penyusutan. Selanjutnya, dibahas dan didiskusikan mengenai hasil monitoring dan evaluasi atas implementasi pelaksanaan penyusutan di Kementerian/ Lembaga. Terakhir, dibahas mengenai langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan dalam rangka persiapan menghadapi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013. LATAR BELAKANG PENYUSUTAN1. Pasal 38 PP 6/2006 jo. PP Nomor 38 Tahun 2008 penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)2. PP 71/2010 (Lampiran I Paragraf 52 PSAP) Berbasis Akrual No. 07 Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan3. Audit BPK atas LKPP tahun 2010meskipun SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tetapi Aset Tetap dalam LKPP tahun 2010 belum didepresiasi yang disebabkan antara lain peraturan dan kebijakan penerapan penyusutan serta umur manfaat dari masing-masing kelompok aset tetap belum ditetapkan. 4. Audit BPK atas LKPP tahun 2011BPK merekomendasikan agar Pemerintah mempercepat pengukuran masa manfaat sehingga dapat menerapkan penyusutan. DASAR HUKUM PENYUSUTANPeraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusattentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusatmengatur secara teknis penyusutan, mulai dari obyek, nilai yang dapat disusutkan, tabel masa manfaat, metode, penghitungan dan pencatatan, serta penyajian dan pengungkapannyaKeputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 jo. Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah PusatKeputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa ManfaatMasa Manfaat merupakan perkiraan umur ekonomis suatu Aset Tetappedoman bagi seluruh K/L dalam menentukan masa manfaat suatu Aset TetapDilakukan untuk setiap Aset TetapKeputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutanberisi ilustrasi kasus-kasus dalam penerapan penyusutan, mulai dari pemilihan masa manfaat, cara menghitung penyusutan sampai dengan pengungkapannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). RUANG LINGKUPPenyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMN;Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:Gedung dan Bangunan; Peralatan dan Mesin; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; danAset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi (kecuali tanah dalam renovasi) dan alat musik modern.AT yang direklas sebagai Aset Lainnya berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan BMN Idle >> disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.AT yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya >> tidak disusutkanAT dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan>> tidak disusutkan

BMN YANG DISUSUTKANIMPLEMENTASI SISTEM PENYUSUTAN Contd12345IMPLEMENTASI SISTEM PENYUSUTAN ContdMIGRASI DATA SIMAK-BMN 10 KE SIMAK-BMN 13Migrasi dilakukan secara otomatis dengan menggunakan program Aplikasi Migrasi & Penyusutan Pertama KaliMigrasi dilakukan di tingkat satuan kerja.Migrasi SIMAK-BMN tidak mengakibatkan terjadinya pergeseran saldo per 31 Desember 2012.IMPLEMENTASI SISTEM PENYUSUTAN ContdNORMALISASI DATA BMN BERMASALAHKriteria Data BMN bermasalah:BMN dengan kuantitas kurang dari 0, tetapi memiliki nilai Rp0;BMN dengan kuantitas kurang dari 0 dan memiliki nilai kurang dari Rp0;BMN dengan kuantitas kurang dari 0, tetapi memiliki nilai lebih dari Rp0;BMN dengan kuantitas 0, tetapi memiliki nilai kurang dari Rp0; BMN dengan kuantitas 0, tetapi memiliki nilai lebih dari Rp0;BMN dengan kuantitas lebih dari 0, tetapi memiliki nilai kurang dari Rp0;BMN dengan kuantitas lebih dari 0, tetapi memiliki nilai Rp0;BMN dengan tanggal perolehan kosong;BMN dengan kodefikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan PMK 29/2010;BMN dengan kodefikasi kurang dari 10 digit.Normalisasi dilakukan secara otomatis dengan menggunakan program Aplikasi Migrasi & Penyusutan Pertama Kali Transaksi normalisasi dibebankan pada tanggal 1 Januari 2013Transaksi normalisasi berupa penambahan dan/atau pengurangan nilai dan kuantitas BMN sehingga menjadi 0 (nol)

IMPLEMENTASI SISTEM PENYUSUTAN ContdNORMALISASI DATA BMN BERMASALAH ContdTindak lanjut hasil normalisasi:Menelusuri keberadaan fisik BMN tersebut. Dalam hal secara fisik keberadaan BMN tersebut ada, maka satker diharuskan melakukan pencatatan atas BMN tersebut pada Aplikasi SIMAK BMN melalui menu Transaksi BMN, sub menu Saldo Awal BMN (jenis transaksi 100).Dalam hal secara fisik keberadaan BMN tersebut tidak ada, maka satker diharuskan membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam membukukan BMN tersebut di dalam SIMAK-BMN. Surat keterangan tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai Kode BMN, Uraian BMN, Nomor Urut Pendaftaran/Nomor Aset, Kuantitas BMN, dan Nilai BMN.Melakukan pengungkapan di dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.IMPLEMENTASI SISTEM PENYUSUTAN ContdPENYUSUTAN PERTAMA KALIPenyusutan pertama kali dilakukan secara otomatis dengan menggunakan program Aplikasi Migrasi & Penyusutan Pertama Kali Transaksi penyusutan pertama kali dibebankan pada tanggal 1 Januari 2013

PENYUSUTAN TRANSAKSIONALPenyusutan transaksional dilakukan secara otomatis dalam program aplikasi SIMAK-BMN13

PENYUSUTAN REGULERPenyusutan reguler dilakukan secara otomatis dengan menggunakan menu Penyusutan Pertama Kali pada program aplikasi SIMAK-BMN13Penyusutan reguler dilakukan secara semesteranPenyusutan reguler dilakukan setelah seluruh transaksi periode semester berjalan selesai di-inputPERKEMBANGAN NILAI BMN 440.626,56 726.983,94 1.059.370,191.287.617,20 1.694.574,951.987.624,93 1.732.384,3964.99%45.72%21.55%31.61%17.29%-12.84%Rp milyarPERKEMBANGAN NILAI BMNPeralatan dan MesinGedung dan BangunanJalan, Irigasi dan JaringanAset Tetap LainnyaAset Lain-lain94.544,8136.001,87156.520,3820016110.454,1231,76%12,09%52,57%0,07%3,51%Rp milyarMUTASI DATA BMNMutasi BiasaNormalisasiTotal Mutasi-270.369,48-189,26270.558,7499,93%0,07%100,00%Rp milyarPERMASALAHAN HASIL MONITORINGEVALUASI PENYEBAB PERMASALAHANCORRECTIVE ACTIONREVISI PERATURAN PERUNDANGANAgar K/L segera menyampaikan usulan masukan kode BMN yang baru beserta masa manfaatnyaKEBIJAKAN PENYELESAIANTidak Perlu Penginputan Ulang Transaksi BerjalanTidak Perlu Rekonsiliasi Ulang Semester I/2013HAL YANG PERLU DILAKUKANPENYUSUNAN LAPORAN TAHUN 2013KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARATERIMA KASIH

BIDAKARA JAKARTA, 5 DESEMBER 2013