menggagas desa inklusi anak, perempuan, lansia dan
TRANSCRIPT
Menggagas Desa
Inklusi
Anak, Perempuan,
Lansia dan
Disabilitas melalui
Perencanaan
Pembangunan
Berbasis RIPD Disampaikan oleh :
HARMONI, S.Sos, M.Si
Latar belakang
– Kabupaten Bantaeng telah melakukan inisiasi mendorong isu-isu gender &
inklusi sosial sejak beberapa tahun sebelumnya;
– Beberapa Desa telah menjadi piloting untuk memperkenalkan proses
pembangunan desa yang lebih responsif gender dan inklusi sosial;
– Upaya mendorong isu-isu gender & inklusi sosial belum terintegrasi ke dalam
sistem tata kelola pemerintahan Desa;
– Desa dengan kewenangan Desa & segala sumber daya yang dimiliki menjadi
harapan terbesar dalam mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan
keadilan sosial.
Dasar Hukum
UU No.6/2014 tentang Desa
– Permendagri No.114/2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa
– Permendes,PDTT No.17/2019
tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
– SK Bupati Bantaeng No.
140/387/VII/2020 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa
dan Daftar Usulan Rencana Kerja
Pemerintah Desa
Desa Inklusi
(SK Bupati Bantaeng No. 140/387/VII/2020)
– mampu menerima keberagaman secara positif;
– mampu memberikan layanan dan ruang yang aksesibel untuk semua orang;
– memberikan ruang gerak, berkembang dan berpartisipasi aktif sesuai dengan
kebutuhan yang berdasarkan keberagaman dan keberbedaan ;
– mendorong masyarakatnya untuk positif dan berkontribusi dalam
pembangunan sesuai dengan kemampuannya berdasarkan keberagaman yang
ada ;
– tempat dimana semua orang tanpa terkecuali merasakan keamanan,
kenyamanan dan perlindungan yang sama.
apa yang dilakukan dan bagaimana
melakukannya
Pelembagaan akuntabilitas sosial
Penguatan Peran BPD
Penggalian aspirasi/pekan
aspirasi/posko pengaduan, dll.
Penguatan perencanaan pembangunan Desa
- Pengintegrasian semua forum
perencanaan ke dalam sistem
perencanaan pembangunan Desa;
– Review dokumen RPJMDes yang
responsif gender dan inklusi sosial
Penguatan pelembagaan akuntabilitas
sosial (pra musdes – musdes) Sebelum pelaksanaan musyawarah desa sebagai upaya pelembagaan
akuntablitas sosial, BPD melakukan penggalian aspirasi pemangku kepentingan
meliputi:
– pemerhati/kader kesehatan masyarakat dalam rembuk stunting;
– kelompok perempuan, forum anak, kelompok masyarakat miskin, penyandang
dan/atau keluarga penyandang disabilitas, kewilayahan, dan lainnya.
Penggalian aspirasi dimaksud dapat melalui posko aspirasi baik secara offline
maupun online.
Hasil penggalian aspirasi pemangku kepentingan dimaksud dituangkan dalam
rekapitulasi usulan pemangku kepentingan dan menjadi bahan penyusunan
tanggapan BPD dalam musyawarah desa.
Penguatan pelembagaan akuntabilitas sosial
Pra Musdes
Sebelum pelaksanaan musyawarah desa sebagai upaya
pelembagaan akuntablitas sosial, BPD melakukan penggalian
aspirasi pemangku kepentingan meliputi:
– pemerhati/kader kesehatan masyarakat dalam rembuk
stunting;
– kelompok perempuan, forum anak, kelompok masyarakat
miskin, penyandang dan/atau keluarga penyandang
disabilitas, kewilayahan, dan lainnya.
Penggalian aspirasi dimaksud dapat melalui posko
aspirasi/pekan aspirasi baik secara offline maupun online.
Hasil penggalian aspirasi pemangku kepentingan dimaksud
dituangkan dalam rekapitulasi usulan pemangku kepentingan
dan menjadi bahan penyusunan tanggapan BPD dalam
musyawarah desa.
Musdes
– Tanggapan resmi BPD terhadap
pemaparan Pemerintah Desa
tentang Rencana Prioritas
Program/Kegiatan dan Pemaparan
Hasil Penggalian Aspirasi
pemangku kepentingan.
Pengintegrasian forum
perencanaan pembangunan Desa
A. Musyawarah Khusus Perempuan, Lansia, Disabilitas ;
B. Musyawarah Khusus Anak
Musyawarah Khusus Perempuan,
Lansia, dan Disabilitas
- Sebagai affirmative action untuk
memastikan partisipasi
perempuan, lansia, disabilitas dan
kelompok rentan lainnya dalam
proses perencanaan pembangunan
desa.
– Mendapatkan perspektif perempuan, lansia dan penyandang disabilitas atas program dan kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.
– Memastikan delegasi yang akan mengawal usulan forum musyawarah khusus perempuan, lansia dan disabilitas dalam forum musrenbang desa.
Musyawarah Khusus Anak
– untuk menciptakan ruang dan
memberikan peluang bagi anak
dalam menyampaikan aspirasi,
kebutuhan dan kepentingannya
dalam pembangunan desa yang
berprespektif anak.
– Peserta : anak disabilitas, pekerja
anak, anak putus sekolah, anak sekolah
dari keluarga kurang mampu, anak
sekolah.
– Metode : Appreciative Inquiry
(Apresiasi “apa yang ada”; Imajinasi
“apa yang mungkin”; Menentukan
“apa yang harus”; Menyusun “apa yang
dapat”)
Musrenbangdes
– Memastikan usulan prioritas hasil musyawarah khusus perempuan, lansia dan disabilitas
serta musyawarah khusus anak.
– memastikan usulan prioritas yang disepakati lebih berprespektif gender, ramah anak & disabilitas. (misal : desain fasilitas layanan yang akan dibangun).
– Pengambilan keputusan dalam musrenbangdesa :
usulan forum musyawarah khusus perempuan, lansia & disabilitas minimal 1 (satu) usulan,;
Usulan forum musyawarah khusus anak minimal 1 (satu) usulan.
Usulan dari rembuk stunting minimal 1 (satu) usulan.
Beberapa perubahan yang
terjadi :
– Dokumen perencanaan pembangunan Desa (RPJMDes & RKPDes) yang lebih
responsif gender dan inklusif.
– Desa telah mampu menghadirkan data terpilah, penyandang disabilitas,
perempuan kepala keluarga, warga miskin.
– Perempuan, lansia, anak & penyandang disabilitas telah menjadi pemangku
kepentingan di Desa dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan strategis di Desa.
– Desa telah mampu merealiasikan kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada
perempuan, lansia, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
tantangan
– Belum maksimalnya peran dan fungsi lembaga pemerintahan desa dalam
mendorong kebijakan yang bersifat strategis di Desa.
– Ruang dan peluang yang diberikan oleh Desa, belum dimanfaatkan secara
maksimal khususnya bagi penyandang disabilitas.
– Kegiatan yang direalisasikan oleh Desa masih bersifat jangka pendek.
rekomendasi
– Penguatan kapasitas bagi lembaga pemerintahan desa (BPD, Kepala Desa,
Perangkat Desa & lembaga kemasyarakatan desa lainnya) terkait dengan isu
gender & inklusi;
– Penguatan kapasitas bagi tim Pendamping Desa terkait isu gender dan inklusi;
– Perlu adanya upaya mendorong Desa melahirkan kebijakan yang bersifat
strategis terkait dengan pemenuhan kepentingan jangka panjang para
penyandang disabilitas di wilayahnya.
TERIMA KASIH