BATAS WILAYAH MARITIM INDONESIA DENGAN

NEGARA-NEGARA TETANGGA

Disusun Oleh :

Nama NIM

Bimbing Prasetyo Tuhu Setiawan Puraditya Suryo KusumoRachmat IrmawantoDodik Rustanto

E 0007098E 0007231E 0008207E 0007041E 0007264

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

S U R A K A R T A

2 0 1 1

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan mengenai penetapan batas wilayah laut suatu negara dan

berbagai kegiatan di laut sebenarnya telah termuat dalam suatu perjanjian

internasional yang komprehensif yang dikenal dengan UNCLOS 1982 (United

Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau Hukum Laut PBB 1982).

Orang menyebutnya Constitution of the Oceans karena dipandang sebagai

bentuk kodifikasi hukum laut yang paling komprehensif sepanjang sejarah

peradaban manusia. Konferensi untuk mewujukan konvensi tersebut

berlangsung tidak kurang dari sembilan tahun sebelum akhirnya disetujui dan

diratifikasi oleh sebagian besar negara pantai (coastal states) di dunia.

UNCLOS mengatur kewenangan sebuah negara pantai terhadap wilayah laut

(laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi ekskluif, dan landas kontinen).

Selain itu diatur juga tatacara penarikan garis batas maritim jika terjadi

tumpang tindih klaim antara dua atau lebih negara bertetangga, baik yang

bersebelahan (adjacent) maupun berseberangan (opposite).

Dalam UNCLOS 1982 dikenal delapan zona pengaturan (regime)

yang berlaku di laut, yaitu (1) perairan pedalaman (internal waters), (2)

perairan kepulauan (archipelagic waters), (3) laut teritorial (teritorial waters),

(4) zona tambahan (contiguous zone), (5) Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive

Economic Zone), (6) landas kontinen (continental shelf), (7) laut lepas (high

seas), dan (8) kawasan dasar laut internasional (international seabed area).

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No 17/1985

dan memberlakukan UU No 6/1966 tentang Perairan Indonesia menggantikan

UU No 4/Perp.1960 yang disesuaikan dengan jiwa atau ketentuan-ketentuan

UNCLOS 1982. Lebih lanjut, untuk keperluan penetapan batas-batas wilayah

perairan Indonesia telah diundangkan PP No 38 tentang Daftar Koordinat

Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Adapun batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara

tetangga meliputi: (1) batas laut teritorial, (2) batas zona tambahan, (3) batas

perairan ZEE, dan (4) batas landas kontinen. Yang dimaksud laut teritorial

2

adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan

laut serta tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke batas 12

mil laut di luar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. ZEE

adalah suatu wilayah perairan laut di luar dan berdampingan dengan laut

teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal; yang

mana suatu negara pantai (coastal state) memiliki hak atas kedaulatan untuk

eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Penegakan kedaulatan tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami

batas wilayah / wilayah teritorial serta peraturan-peraturan perundangan yang

mendasari penegakan kedaulatan tersebut, yang secara keseluruhan pada

hakekatnya bersifat dan bertujuan untuk ketertiban, keamanan (security),

untuk kesejahteraan (prosperity) dengan memperhatikan hubungan

internasional (international relation). Pada era globalisasi, kejahatan

perbatasan Indonesia dengan negara tetangga justru makin terbengkalai.

Perbatasan seolah teralienasi dari hiruk-pikuk kemajuan negara. Hal tersebut

akan menguntungkan pelaku kejahatan lintas negara. Nyaris semua jenis

kejahatan tingkat lintas negara, yang bernilai ekonomi tinggi, memanfaatkan

kelemahan di kawasan perbatasan.

B. Perumusan Masalah

Dari lalar belakang masalah tersebut dapat dibuat perumusan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara

lain ?

2. Bagaimana cara penangganan apabila ada konflik di daerah

perbatasan ?.

C. Pembahasan

3

1. Keadaan Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai

sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak

negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas

darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-

negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan

darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15

kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan

yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasannya

baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun

budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10

negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina,

Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah

perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya

92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih

perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai

kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009)

telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara

sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan

wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi

pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan

kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan

kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.

Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan

adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan menjadikan

wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas

ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan

pembangunan wilayah Perbatasan Negara menggunakan pendekatan

kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan

4

pendekatan keamanan (security approach). Sedangkan program

pengembangan wilayah perbatasan (RPJM Nasional 2004-2009),

bertujuan untuk : (a) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan

hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional; (b)

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali

potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis

yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.

Disamping itu permasalahan perbatasan juga dihadapkan pada

permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatan-

kegiatan ilegal.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan

pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam

mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, dengan program-

program antara lain : Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di

wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terisolir melalui kegiatan : (i)

pengarusutamaan DAK untuk wilayah perbatasan, terkait dengan

pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigasi, dan transportasi,

(ii) penerapan skim kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk

transportasi dan kewajiban layanan untuk telekomunikasi serta listrik

pedesaan; Pengembangan ekonomi di wilayah Perbatasan Negara;

Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di

wilayah perbatasan, melalui kegiatan : (i) penetapan garis batas negara dan

garis batas administratif, (ii) peningkatan penyediaan fasilitas kapabeanan,

keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan pertahanan di wilayah

Perbatasan Negara (CIQS); Peningkatan kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah yang secara adminstratif terletak di wilayah Perbatasan

Negara.

Komitmen pemerintah melalui kedua produk hukum ini pada

kenyataannya belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena

5

beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari segi politik, hukum,

kelembagaan, sumberdaya, koordinasi, dan faktor lainnya.

Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan

daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang

masih sangat terbatas. Pandangan dimasa lalu bahwa daerah perbatasan

merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat

persembunyian para pemberontak telah menjadikan paradigma

pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan

dari pada kesejahteraan.

Untuk melaksanakan berbagai kerjasama ekonomi internasional

dan sub-regional tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai kebijakan

dan langkah serta program pembangunan yang menyeluruh dan terpadu

sehingga Indonesia tidak akan tertinggal dari negara-negara tetangga yang

menyebabkan sumberdaya alam yang tersedia terutama di wilayah

perbatasan akan tersedot keluar tanpa memberikan keuntungan bagai

masyarakat dan pemerintah. Sarana dan prasarana ekonomi dan sosial

yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral dan sub-

regional perlu disiapkan. Penyediaan sarana dan prasarana ini tentunya

membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu diperlukan

penentuan prioritas baik lokasi maupun waktu pelaksanaannya.

Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan ini diharapkan dapat

memberikan prinsip-prinsip pengembangan wilayah Perbatasan Negara

sesuai dengan karakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan

dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk

mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga. Selain itu,

kebijakan dan strategi ini nantinya juga ditujukan untuk menjaga atau

mengamankan wilayah Perbatasan Negara dari upaya-upaya eksploitasi

sumberdaya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat

maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga,

sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara lebih selektif dan

optimal.

6

2. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Di Organisasi Internasional Regional

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan dalam Pasal

33, ayat 1:

"Para pihak yang bersengketa apapun, kelanjutan yangkemungkinan akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dankeamanan internasional, harus, pertama-tama, mencari solusi melaluinegosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaianhukum, resor untuk lembaga regional atau pengaturan, atau caradamai lain pilihan mereka sendiri."

Prinsip penyelesaian damai sengketa internasional Oleh

karena itu telah dimasukkan dalam berbagai deklarasi internasional.

Dimuatnya pengaturan penyerahan sengketa ke badan-badan atau

pengaturan regional ini (berdasarkan pasal 33 Piagam), dimaksudkan

untuk memberi salah satu alternatif kepada para pihak untuk

menyelesaikan sengketanya secara damai. Karena itu, penyerahan

sengketa seperti ini bergantung kepada kesepakatan para pihak untuk

menyelesaikan sengketanya.1

Mediasi sebagai salah satu bentuk spesifik dari sengketa

internasional, terutama dalam konteks krisis internasional. mediasi di

krisis internasional sebagai intervensi pihak ketiga berusaha untuk

mencegah eskalasi konflik. Tujuan mediasi adalah untuk menemukan

kompromi antara pihak yang terlibat dalam konflik dan untuk

mengakhirinya dengan cara damai dan mencegah konsekuensi kekerasan.2

Mediasi dalam Hubungan Internasional, dipahami hubungan

internasional dalam hal kerangka konseptual hukum internasional. Hal ini

dalam hukum internasional bahwa konsep negara dan kedaulatan,

kebangsaan, kewarganegaraan, perang dan perdamaian, yang ditentukan

sebagai konsep hukum, yang berlaku di arena internasional. Mereka

menemukan ekspresi dalam kontrak dan perjanjian antara pemerintah

1) Office of Legal Affairs, Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States, New York: United Nations, 1992, hlm. 832) Kritina Roepstortff. Mediating International Crisis. Kenya : Lawanddevelopment. Org.

7

nasional perwakilan. Oleh karena itu hukum dapat dilihat sebagai dasar

untuk memahami kontemporer dunia dan hubungan antara negara-negara.

Hukum internasional tidak hanya menggunakan substantif aturan untuk

menyelesaikan perselisihan internasional, tetapi juga prosedur untuk

melakukannya. Di mana tujuannya hukum nasional untuk mencegah

kekerasan interpersonal, tujuan hukum internasional adalah untuk

mencegah antarnegara.

Biasanya muatan perjanjian penyelesaian sengketa dalam

organisasi regional ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan penyelesaian

sengketa dalam Pasal 33 Piagam, terutama mengenai berbagai alternatif

cara penyelesaian sengketa yang mungkin para pihak manfaatkan.3 Cara-

cara penyelesaian sengketa yang umum diembannya adalah negosiasi,

mediasi, penyelidikan dan konsiliasi, serta penggelaran pasukan

keamanan.

a. Negoisasi

Salah satu peran atau cara yang dapat dilakukan oleh suatu

organisasi regional ini adalah mendorong para pihak untuk

menghasilkan kesepakatan penyelesaian melalui negosiasi. Misalnya,

pada tahun 1961, NATO memfasilitasi agar hubungan antara Inggris

dan Islandia tetap terjaga berkaitan dengan sengketa kedua negara

mengenai status jalur perikanan 12 Mil Islandia.

b. Jasa-jasa Baik

Organisasi internasional regional yang memberi jasa-jasa baik

dalam upaya penyelesaian sengketa adalah OAU. Dalam sengketa

perbatasan antara Aljeria dan Maroko pada tahun 1963, OAU

membentuk suatu komisi ad hoc. Komisi menyelenggarakan

pertemuan-pertemuan dengan para pihak. Dalam fungsinya ini komisi

akhirnya berhasil mendorong kesepakatan para pihak untuk

menyelesaikan sengketanya. Dalam kasus ini, akhirnya para pihak

sepakat untuk menarik pasukannya masing-masing dari wilayah

3) Office of Legal Affairs, ibid., hlm 82.

8

konflik, mengembalikan para tahanan dan memulihkan hubungan

diplomatik

c. Mediasi

Peran mediasi tampak misalnya dalam sengketa antara

Tanzania dan Uganda tahun 1972. Dalam sengketa ini, Tanzania

mengivasi Uganda. Uganda membalas dengan aksi membom desa-desa

di sekitar perbatasan dengan Tanzania. Dengan bantuan OAU, presdien

Somalia campur tangan sebagai mediator. Campur tangan ini berhasil

membujuk kedua negara untuk melakukan gencatan senjata,

bernegosiasi dan menarik pasukan masing-masing, serta

maumenghormati kedaulatan masing-masing. Pada akhirnya hubungan

kedua negara kembali normal.

d. Pencari Fakta dan Konsiliasi

Suatu organisasi regional dapat pula berperan ganda, baik

sebagai pencari fakta maupun konsiliator pada saat yang bersamaan.

Salah satu contoh klasik adalah sengketa antara Bolivia - Paraguay

mengenai perbatasan kedua negara. Untuk menyelidiki sengketa

tersebut, suatu komisi yang bernama "the Chaco Commission"

dibentuk oleh Konperensi Negara-Negara Amerika (the Conference of

American States) pada tahun 1929. Tugas Komisi antara lain

menyelidiki sengketa dan melakukan fungsi konsiliasi. Komisi berhasil

membawa kedua negara mencapai kesepakatan dan mengakhiri

penyelesaian sengketanya.

e. Operasi Pemeliharaan Perdamaian

Organisasi Internasional Regional kadang kala dapat pula

membentuk suatu 'Peace Keeping Operation' dengan tujuan untuk

mencegah suatu sengketa meluas dan/atau juga menyelesaikan

sengketanya. Salah satu contoh adalah CIS (Commonwealth

Independent States) yang terbentuk pada tahun 1991. CIS yang

beranggotakan negara-negara anggota bekas propinsi Uni Sovyet ini

telah berperan cukup penting dalam menggelar operasi seperti ini

9

Misalnya, CIS telah mengirimkan pasukannya ke beberapa wilayah

konflik eks Uni Sovyet, salah satunya Georgia, yang mengalami

perang sipil. Pengerahan pasukan ini berhasil menghasilkan gencatan

senjata dan perdamaian pada bulan Mei 1994 di wilayah Georgia.

3. Pembahasan

Sebagai sebuah negara maritim Indonesia memiliki nilai strategis

yang memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Pada konsep hukum

laut yang kita anut ada 3 aspek pengembangan yang menjadi sasaran

pembangunan berkelanjutan bagi kelautan Indonesia, yaitu aspek ekonomi

berupa hak untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi hasil-hasil

kelautan, aspek ekologi yaitu upaya pelestarian dan pengelolaan potensi

laut, aspek sosial budaya pelestarian budaya bahari. Ketiga aspek ini

menjadi sangat penting dan memerlukan dukungan ilmu dan teknologi

yang saat ini masih merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah jika

benar-benar serius ingin memajukan kelautan Indonesia.

Sementara wilayah darat yang berbatasan langsung dengan negara

tetangga hanya dua, yakni Malaysia di Kalimantan dan Papua Nugini di

Papua. Penetapan dan penegakan batas wilayah merupakan hal yang

sangat krusial karena menyangkut kedaulatan wilayah Indonesia di laut,

aspek perekonomian (pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa

lingkungan kelautan), dan aspek hankam serta stabilitas kawasan.

Saat ini ada lima instansi yang menjaga wilayah laut tersebut.

Kelima instansi itu adalah Angkatan Laut dari Tentara Nasional Indonesia

(TNI), Kepolisian Air dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Bea

Cukai Departemen Keuangan, Kesatuan Patroli Laut dan Pantai (KPLP)

Departemen Perhubungan, dan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan

(Kemen KP). Masing-masing bertugas untuk kepentingan instansi mereka.

Misalnya, Angkatan Laut menjaga kedaulatan RI, Direktorat Bea dan

Cukai memeriksa kelengkapan bea dan cukai atas barang yang keluar

10

masuk Indonesia. Begitu juga dengan patroli yang dilakukan Kemen KP

yang fokus pada penangkapan ikan di laut Indonesia.

Namun dalam menjaga keutuhan Negara sering akan terjadi

konflik atau ketegangan yang disebabkan ketegangan di daerah perbatasan

namun dalam penyelesaiaan akan mengedepankan negoisasi bukan dengan

kekuatan senjata. Selama lima puluh tahun Mandat PBB pada dasarnya

tetap sama. Sifat pencegahan konflik, bagaimanapun, telah berubah,

terutama sejak akhir Perang Dingin. Berlawanan dengan situasi di tahun

1960, ketika kemudian Sekretaris Jenderal (SG) mencari dukungan di

antara negara-negara anggota untuk upaya diplomasi preventif.4

D. Penutup

Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah

dengan mengubah arah kebijakan pembangunan menjadikan wilayah tersebut

dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan

dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara

menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak

meninggalkan pendekatan keamanan (security approach).

Untuk pembangunan wilayah perbatasan dengan melaksanakan

berbagai kerjasama ekonomi internasional dan sub-regional tersebut Indonesia

perlu menyiapkan berbagai kebijakan dan langkah serta program

pembangunan yang menyeluruh dan terpadu sehingga Indonesia tidak akan

tertinggal dari negara-negara tetangga yang menyebabkan sumberdaya alam

yang tersedia terutama di wilayah perbatasan akan tersedot keluar tanpa

memberikan keuntungan bagai masyarakat dan pemerintah. Sarana dan

prasarana ekonomi dan sosial yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan

kerjasama bilateral dan sub-regional perlu disiapkan. Penyediaan sarana dan

prasarana ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu

diperlukan penentuan prioritas baik lokasi maupun waktu pelaksanaannya.

4) Warner Bauwens & Luc Reychleer. 1994. The Art of conflict Prevention. London, New York.

11

Sedangkan konflik diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

mediasi, negoisasi, jasa-jasa baik, pencarian fakta dan konsoliasi, serta operasi

pemeliharaan perdamaian.

12

DAFTAR PUSTAKA

Kritina Roepstortff. Mediating International Crisis. Kenya : Lawanddevelopment.Org.

Office of Legal Affairs, Handbook on the Peaceful Settlement of Disputesbetween States, New York: United Nations, 1992, hlm. 83

Warner Bauwens & Luc Reychleer. 1994. The Art of conflict Prevention. London,New York.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja PemerintahTahun 2006 (RKP 2006)

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009)

13