Penganggaran Pemerintah

Dosen Pengampu : Nur Imamah, S.SOS,MAB

Kelompok 2

Dimas Adi Pramana (125030400111008)

Edvangga Dimas (125030400111042)

Alvi Nurrahmah (125030400111041)

Lusi Ambarwati (125030400111004)

Ridlotul Firdausi Nuzula (125030407111082)

Ryno Meiga (125030400111043)

Kementrian Pendidikan Nasional

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

2013

KATA PENGANTAR

Maksud utama penyususunan makalah tentang sistem administrasi keuangan negara ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman atas informasi keuangan negara.

Puji syukur kehadirat allah swt karena atas rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik. Adapun ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas makalah ini. Besar harapan bagi kami semoga makalah tentang Penganggaran Keuangan Pemerintah ini dapan memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya, para praktisi dan mahasiswa.

Mekalah ini membahas tentang fungsi,prinsip,karakteristik,siklus,ABK,dan SPN dalam penganggaran keuangan negara. Di harapkan kita dapat mengetahui seluk beluk tentang hal-hal tersebut setelah membaca makalah yang kami buat.

Tiada gading yang tak retak.Sebagai manusia biasa,penulis tidak terlepas dari keterbatasan .Untuk itu dengan rendah hati dan penuh harapan,penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun.Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pembaca untuk menyamoaikan bahan input atau kritikan yang sangat berharga guna kesempurnaan makalah ini.

Malang, 13 september 2013

Penulis

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar......................................................................................... i

Daftar Isi................................................................................................... ii

Pembahasan

1. Pengertian Penganggaran Pemerintah……………………………… 1

2. Karakteristik Penganggaran Pemerintah ......................................... 2

3. Fungsi Penganggaran Pemerintah………………………………….... 2

4. Prinsip Penganggaran Pemerintah…………………………………... 4

5. Siklus Penganggaran Pemerintah……………………………………... 7

6. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)…………………………………….. 10

7. Standar Pelayanan Minimal (SPM)………………………................... 11

Daftar Pustaka………………………………………………………………. 16

ii

PENGANGGARAN

Anggaran

Anggaran (Budget) adalah rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi

(pemasaran, produksi dan keuangan) ; anggaran mengidentifikasi sumber daya dan

komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode

dianggarkan.

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam

ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan,

pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan

koordinasi dan komunikasi.

Karakteristik Anggaran :

1. Anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis

2. Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja

ditunjang oleh jumlah non moneter (missalnya, unit yang dijual atau diproduksi).

3. Mencakup periode satu tahun.

4. Anggaran merupakan komitmen manajemen; manajer sepakat untuk

mengemban tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan.

5. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang

oleh pihak yang menganggarkan (budgetee).

6. Begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan.

7. Secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran,

dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

8. Anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis

9. Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja

ditunjang oleh jumlah non moneter (missalnya, unit yang dijual atau diproduksi).

10. Mencakup periode satu tahun.

11. Anggaran merupakan komitmen manajemen; manajer sepakat untuk mengemban

tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan.

1

12. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang oleh

pihak yang menganggarkan (budgetee).

13. Begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan.

14. Secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, dan

selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

(saifulrahman.lecture.ub.ac.id .Sistem-Penganggaran-Penerintah.pdf 14september 2013

7.35)

Anggaran mempunyai karakteristik:

· Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan;

· Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun;

· Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang

ditetapkan;

· Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari

penyusunan anggaran; dan

· Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

(http://ppakpjourney.blogspot.com/2010/12/fungsi-karakteristik-prinsip)

Fungsi Anggaran Negara Republik Indonesia

Fungsi Anggaran di antaranya ada tiga, yaitu :

1. Fungsi Hukum (Formil)

2. Fungsi Materiil

3. Fungsi Kebijaksanaan

1. Fungsi Hukum (Formil)

Anggaran Negara berfungsi hukum (formil) diwujudkan dalam bentuk

Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN yang

di tetapkan sebagai undang-undang berarti mempunyai fungsi hukum (formil)

berarti Badan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) memberikan kuasa kepada

Badan Eksekutif (pemerintah) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan

proyek-proyek yang ditetapkan dalam anggaran, yang mana sumber

pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan. Disamping itu anggaran

berfungsi sebagai fungsi hukum adalah sebagai alat untuk membatasi ruang

2

gerak pmerintah, yang mana pengeluaran yang akan dilaksanakan pemerintah

tidak boleh melampaui batas anggaran. Pembatasan ini antara lain di kemukakan

dalam pasal 24 ICW yang berbunyi :

“ Tidak boleh ada pengeluaran, yang merupakan anggaran lebih dari yang di

tentukn didalam anggaran, atau dilaksanakan di luar anggaran”.

2. Fungsi Materiil

Anggaran Negara berfungsi materiil berarti anggaran negara merupakan

suatu rencana (planning) yang diwujudkan dalam nilai mata uang, di satu pihak

berisi jumlah-jumlah pengeluaran (belanja) negara setinggi.tingginya untuk

membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pemerintah untuk masa satu

tahun mendatang, dilain pihak berisi jumlah-jumlah dari sumber-sumber

pendapatan negara, yang diperkirakan akan dapat diterima selama masa satu

tahun mendatang untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara dimaksud.

Perlu diketahui bahwa walaupun anggaran negara sudah ditentukan dengan

undang-undang ,namun anggaran negara tersebut bagi pemerintah berfungsi

sebagai rencana.Apabila antara rencana dan realisasinya tidak cocok karena

terjadi perubahan keadaan maka rencana tersebut perlu disesuaikan dengan

keadaan.Penyesuaian tersebut tetap memperhatikan fungsi hukum dari

anggaran yakni dengan diadakan pembahasan antara pemerintah dengan

DPR ,yang akhirnya menghasilkan undang-undang tentang tambahan dan

perubahan APBN.

3)Fungsi Kebijaksanaan

Anggaran Negara berfungsi kebijaksanaan berarti anggaran negara

menggambarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dijalankan oleh

pemerintah untuk masa satu tahun mendatang.

(BUKU)

Menurut Indra Bastian, fungsi anggaran meliputi:

- Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja;

- Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa

mendatang/pedoman bagi pemerintah dalam mengelola untuk satu periode di masa yang

akan datang;

- Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan

mekanisme kerja antar atasan dan bawahan;

- Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja;

3

- Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam

pencapaian visi organisasi;

- Anggaran merupakan instrumen politik; dan

- Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Sementara itu, menurut UU 17/2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan

kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk

mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan

dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

(http://ppakpjourney.blogspot.com/2010/12/fungsi-karakteristik-prinsip)

Prinsip-Prinsip Penganggaran

Anggaran merupakan satu instrumen penting di dalam manajemen karena

merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun di

organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian

dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Dalam rangka penyusunan

anggaran terdapat beberapa prinsip penganggaran yang perlu dicermati,

yaitu:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai

tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari

suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat

memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran

karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk

menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan

anggaran tersebut.

2. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan

belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi

4

pengeluaran belanja.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya

kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak

dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum/tidak tersedia anggarannya

dalam APBD/ APBD-Perubahan.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan

anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok

masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena

pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta

masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas

efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya

dapat dipertanggungjawabkan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin

untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan maksimal untuk

kepentingan masyarakat.

Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran:

1. Keterbukaan

Adanya keterbukaan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban anggaran.

2. Periodisitas

Meliputi suatu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran.

3. Pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan anggaran penerimaan

5

Ada tiga basis akuntansi yang dianut, yaitu:

a. Basis kewajiban (obligation/commitment accounting)

Anggaran dibebankan pada saat pesanan atau kontrak ditandatangani. Basis kewajiban ini

hanya untuk pengeluaran.

b. Basis Akrual

c. Basis Kas

Basis yang dipakai harus konsisten/sama baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan

anggaran.

4. Fleksibilitas

Anggaran disusun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang bisa berubah dikemudian hari.

5. Prealabel

Pengajuan anggaran dan persetujuannya oleh DPR/DPRD harus mendahului pelaksanaan

anggaran.

6. Kecermatan

Anggaran harus diperkirakan secara cermat dan teliti.

7. Kelengkapan atau Universalitas

Semua penerimaan dan pengeluaran dimuat dalam anggaran.

8. Komprehensif

Anggaran disusun untuk semua aktivitas pemerintah.

9. Terinci

Setiap anggaran diklasifikasikan pada kelompok-kelompok yang telah ditentukan.

10. Anggaran Berimbang

Pengeluaran anggaran harus didukung oleh adanya penerimaan anggaran.

11. Dinamis

Kenaikan atau penurunan anggaran disesuaikan dengan keadaan keuangan negara/daerah

dan melalui proses pengesahan anggaran lebih dahulu.

6

Sesuai dengan amanat pasal 23C UUD 1945, UU Keuangan negara perlu menjabarkan

aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut ke dalam asas-asas umum yang

meliputi: asas tahunan, asas universalitas, asas persatuan, dan asas spesialitas. Di samping

itu dalam rangka mencerminkan penerapan kaidah-kaidah yang baik, dijabarkan asas

akuntabilitas berorientasi hasil, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas

keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan asas pemeriksaan keuangan oleh

badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

(http://ppakpjourney.blogspot.com/2010/12/fungsi-karakteristik-prinsip-dan.html)

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (Perencanaan

& Penganggaran)

Pengelolaan keuangan negara mengikuti ketentuan dalam paket undang-undang

di bidang Keuangan Negara. Siklus pengelolaan keuangan negara tidak terlepas

dengan fungsi-fungsi manajemen yang dikenal selama ini. Dalam suatu

organisasi, pada dasarnya manajemen dapat diartikan suatu proses yang

melibatkan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai

tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia

atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading) dan

pengawasan (controlling). Begitupula dalam pengelolaan keuangan negara,

fungsi manajemen tersebut diwujudkan dalam siklus pengelolaan keuangan

negara yang terdiri dari: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

anggaran/perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Fase-fase budget process/cycle ada 5, yaitu:

1. Budget Preparation: persiapan anggaran oleh eksekutif (pemerintah) dan perangkat-

perangkatnya. Tahap ini meliputi dua kegiatan, yaitu perencanaan dan penganggaran.

2. Legislative Enactment: persetujuan legislatif (DPR).

3. Budget Execution: pelaksanaan APBN.

4. Financial Reporting: laporan akhir tahun oleh eksekutif (pemerintah) kepada legislatif

(DPR). Di Indonesia, pelaporan APBN dilakukan 2 kali, yaitu laporan pelaksanaan APBN

semester I, dan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Tahapan ini merupakan bagian

dari tahap pertanggungjawaban.

7

5. Auditing: merupakan tahap akhir dari siklus APBN, dimana realisasi APBN diaudit oleh

badan pemeriksa keuangan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa siklus APBN terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap

perencanaan, penganggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban. Tahap perencanaan dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan

umum APBN, yang didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), dan

diakhiri pada saat RKP telah disahkan. Tahap penganggaran dimulai sejak pagu sementara

ditetapkan hingga pembahasan dengan DPR mengenai Nota Keuangan (NK) & RAPBN.

Sementara itu, tahap pengesahan APBN terdiri dari dua kegiatan penting, yaitu pengesahan

UU dan penetapan Perpres mengenai rincian APBN. Setelah RUU APBN disahkan menjadi

UU APBN, maka setiap K/L wajib mengusulkan draft DIPA dan menyampaikannya ke

Departemen Keuangan untuk disahkan. DIPA tersebut merupakan instrumen untuk

melaksanakan APBN. Selanjutnya, tahap pertanggungjawaban terjadi pada saat Pemerintah

dan DPR membahas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) menjadi UU.

Dilihat dari kronologis waktu, fase pertama dimulai sekitar bulan Februari tahun

berjalan untuk membahas persiapan penyusunan pagu indikatif, berdasarkan asumsi

ekonomi makro yang disusun oleh Tim. Setelah disetujui oleh Presiden dalam Sidang

Kabinet, pagu indikatif tersebut selanjutkan diedarkan ke kementerian/lembaga melalui

Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas. Berdasarkan pagu indikatif tersebut, masing-masing K/L

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran K/L. Rencana Kerja K/L tersebut merupakan bahan

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, yang dikompilasikan oleh Bappenas.

Selanjutnya, pada pertengahan bulan Mei tahun berjalan Pemerintah menyampaikan

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro kepada DPR RI yang akan

dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR RI.

Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, Pemerintah menyusun Perpres mengenai RKP

tahun berikutnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam pembicaraan

pendahuluan, maka pagu indikatif akan berubah menjadi pagu sementara. Berdasarkan

pagu sementara tersebut, K/L menyusun kembali atau menyesuaikan RKA-KL masing-

masing. Pagu sementara inilah yang merupakan angka-angka yang akan dipasang dalam

buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun berikutnya. NK dan RUU APBN tersebut

disampaikan oleh Presiden kepada DPR RI pada bulan Agustus tahun berjalan, yang

biasanya bersamaan dengan Pidato Kenegaraan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

8

Dalam merespon pidato kenegaraan Presiden dalam mengantarkan NK & RAPBN,

fraksi-fraksi akan menyampaikan pemandangan umumnya masing-masing dalam Masa

Sidang Pertama. Berdasarkan pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut, Pemerintah yang

diwakili oleh Departemen Keuangan melakukan pembahasan RAPBN tahun berikutnya

bersama dengan DPR RI, dalam hal ini Panitia Anggaran. Bersamaan dengan itu,

Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan dengan Komisi terkait secara paralel

mengenai RKA K/L masing-masing K/L. RUU APBN tahun berikutnya tersebut harus

disahkan menjadi UU APBN pada akhir Oktober tahun berjalan. Dengan disahkannya UU

APBN, maka pagu sementara akan ditetapkan menjadi pagu definitif.

Tingkat pembicaraan RUU APBN antara Pemerintah dengan DPR dilakukan dalam 2

tingkat pembicaraan, yaitu Tingkat I yang meliputi: rapat Komisi, rapat gabungan Komisi,

rapat Badan Legislasi, dan rapat Panitia Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, serta Tingkat

II yang meliputi: rapat Paripurna pengambilan keputusan. Sebelum dilakukan pembicaraan

Tingkat I dan Tingkat II tersebut diadakan Rapat Fraksi.

Berdasarkan UU APBN yang telah disahkan tersebut, K/L bersama dengan

Departemen Keuangan dan Bappenas menyusun Rincian Anggaran Belanja K/L untuk

menetapkan RAB K/L per jenis belanja dan mencocokan dengan standar biaya agar terjadi

efisiensi anggaran. RAB tersebut harus disahkan paling lambat pada akhir November tahun

berjalan. Berdasarkan RAB K/L tersebut, K/L menerbitkan DIPA K/L yang selanjutnya

diserahkan ke Departemen Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN)

untuk mencocokan dengan RAB K/L dan proses pencairan anggaran. DIPA K/L tersebut

harus sudah diserahkan oleh masing-masing K/L kepada DJPb paling lambat 31 Desember

tahun berjalan.

http://ppakpjourney.blogspot.com/2010/12/siklus-anggaran-pendapatan-dan-

belanja.html

9

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

1. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara

sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan

sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran

pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk untuk

pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana,

dan pertanggungjawaban kepada publik.

Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting)

diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran

dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Penganggaran berbasis

kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk

mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan- kegiatan

dengan keluaran (output) dan hasil yang diharapkan (outcome) termasuk

efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan

hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program yang diikuti

dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai

instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran

atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja

tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari rencana kerja tahunan (Renja

SKPD) yang merupakan rencana operasional dari Renstra dan

anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja.

Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran

berbasis kinerja adalah:

a. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.

10

b. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi

pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten,sehingga dapat

diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya.

Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu

keberhasilan implementasi

penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu:

a. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.

b. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus-menerus.

c. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang,

waktu, dan orang).

d. Penghargaan dan sanksi yang jelas.

e. Keinginan yang kuat untuk berhasil.

2. Manfaat Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara/daerah

mencakup antara lain penerapan sistem penganggaran berbasis

kinerja. Dalam dokumen penyusunan anggaran berbasis kinerja

yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang

tujuan, sasaran, serta keterkaitan antara besaran anggaran dan manfaat yang

ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Oleh karena itu, penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung

makna bahwa setiap penyelenggara pemerintahan (pusat/daerah)

wajib bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan semua

sumberdaya.

Selain itu Anggaran Berbasis Kinerja juga merupakan suatu metode

penganggaran yang mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam

target kinerja dari setiap SKPD di lingkungan pemerintahan kabupaten/

kota terkait. ABK yang efektif akan dapat mengidentifikasikan

keterkaitan antara nilai uang dan hasil yang dicapai, serta dapat

menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi.

11

D. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Pengertian Standar Pelayanan Minimal

Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 11 (4), menyatakan

bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang

berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara

bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.Di lain pihak Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2003 pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa

Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam

menentukan pencapaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang

merupakan urusan wajib daerah. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) ditegaskan bahwa SPM berisi ketentuan tentang jenis dan

mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang

berhak diperoleh masyarakat secara minimal.

Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh pemerintah pusat adalah cara

untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan urusan wajib

oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan sekaligus merupakan

akuntabilitas daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Disamping itu,SPM juga dapat dipakai sebagai

alat pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah.

Pengertian SPM dapat dijumpai pada beberapa sumber, antara lain:

a. Undang-Undang 32 Tahun 2004 penjelasan pasal 167 (3), menyatakan

bahwa SPM adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi syarat

minimal kelayakan.

12

b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal

20 (1) menyatakan bahwa APBD yang disusun dengan

pendekatan kinerja memuat standar pelayanan yang

diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan

yang bersangkutan; Ayat (2) menyatakan bahwa untuk mengukur

kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan Standar Analisa

Belanja (ASB), Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya.

c. Lampiran Surat Edaran Dirjen OTDA Nomor 100/757/OTDA tanggal 8

Juli 2002 menyatakan Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur

untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah

yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dari berbagai pengertian tersebut, secara umum dapat diikhtisarkan

bahwa SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus

disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya SPM

akan menjamin minimal pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat

dari pemerintah. Dengan adanya SPM maka akan terjamin kuantitas dan atau

kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati masyarakat.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa pelaksanaan urusan wajib merupakan

pelayanan minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

pemerintah.Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa, SPM ditetapkan

oleh pemerintah pusat dalam hal ini departemen teknis, sedangkan

pedoman penyusunan SPM ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 167 (3).

2. Manfaat Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor

65 Tahun 2005, tentang Penyusunan dan Penerapan SPM disebutkan

bahwa SPM mempunyai beberapa manfaat, antara lain:

13

a. Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu

pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat dan terjaminnya hak masyarakat untuk

menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah setempat dengan

mutu tertentu;

b. Dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukan jumlah

anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan

publik, sehingga SPM dapat dijadikan dasar untuk penentuan

kebutuhan pembiayaan daerah;

c. SPM dapat dipakai sebagai landasan dalam menentukan

perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan

transparan;

d. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja. Dalam hal

ini SPM dapat dijadikan dasar dalam menentukan alokasi anggaran

daerah dengan tujuan yang lebih terukur. Disamping itu SPM dapat

dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah

Daerah terhadap masyarakat, sebaliknya masyarakat dapat mengukur sejauh

mana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan

pelayanan publik;

e. Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja

yang telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu pelayanan;

f. Sebagai benchmark untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah

daerah dalam pelayanan publik;

g. Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

oleh institusi pengawasan;

h. SPM akan dapat memperjelas tugas pokok Pemerintah Daerah

dan mendorong terwujudnya check and balances yang lebih efektif;

14

i. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Prinsip-Prinsip Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Beragamnya kondisi daerah, baik kondisi ekonomi, sosial,

budaya, maupun kondisi geografis akan berdampak pada kemampuan

daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan

kata lain setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda dalam

mengimplementasikan SPM. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam

penerapan SPM perlu dipahami.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menyebutkan

bahwa prinsip-prinsip penerapan standar pelayanan minimal sebagai berikut:

a. SPM disusun sebagai alat pemerintah pusat dan pemerintahan

daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada

masyarakat secara merata dalam penyelenggaraan urusan wajib;

b. SPM ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan diberlakukan untuk

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (provinsi, kabupaten/kota);

c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan

Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar

nasional;

d. SPM bersifat sederhana,konkrit,mudah diukur,terbuka, terjangkau dan

dapat dipertanggungjawabkan,dan mempunyai batas waktu pencapaian;

e.SPM harus dijadikan acuan dalam perencanaan daerah, penganggaran,

pengawasan, pelaporan dan sebagai alat penilai pencapaian kinerja;

f. SPM harus fleksibel dan mudah disesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan kelembagaan

serta personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

15

Daftar Pustaka

Ichwan, M.1989. Administrasi Keuangan Negara. Yogyakarta : LIBERTY, Yogyakarta

Kardjo,J.1993. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keungan dan Materiil Daerah. Jakarta : CV.EKO JAYA JAKARTA.

Nurimamah.lecture.ub.ac.id di ackses pada tanggal 13 september 2013

saifulrahman.lecture.ub.ac.id .Sistem-Penganggaran-Penerintah.pdf 14september 2013 7.35

aryono.staff.gunadarma.ac.id

ppakpjourney.blogspot.com/2010/12/fungsi-karakteristik-prinsip

ppakpjourney.blogspot.com/2010/12/siklus-anggaran-pendapatan-dan-belanja.

Fase-fase dalam siklus APBN di Indonesia, menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang prinsip-prinsip

penerapan standar pelayanan minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Penyusunan dan Penerapan SPM

16