lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah ...kc.umn.ac.id/3758/6/lampiran.pdf · 41...
TRANSCRIPT
Team project ©2017 Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP
Hak cipta dan penggunaan kembali:
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.
Copyright and reuse:
This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.
41
LAMPIRAN
km 3
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
42
Km 4
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
43
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
44
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
45
Km 5
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
46
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
47
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
48
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
49
Km6
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
50
Km7
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
51
Pengantar pgn
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
52
Keterangan selesai magang
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
53
Laporan Kegiatan PGN
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
54
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
55
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
56
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
57
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
58
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
59
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
60
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
61
Gambar 1.3 media monitoring
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
62
Gambar 1.4 corporate portal PGN
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
63
Gambar 1.5 logo pgn
Gambar 1.6 tagline pgn
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
64
Gambar 1.7 budaya pgn
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
65
Gambar 1.8 foto kegiatan event
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
66
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
67
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
68
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
69
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
70
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
71
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
72
Gambar 1.9 kartu ucapan lebaran
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
73
RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI
1. Nama Lengkap : Muhammad Praja Dhiparaharja
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Febuari 1993
3. Domisili : Jl. Layar 4 No 7 perum bumi kelapa 2
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Menikah
7. Telepon / Hp : 08988323815 / 083890198610
8. E-mail : [email protected]
RIWAYAT PENDIDIKAN
A. FORMAL
(2003) Lulus SDN perum bumi kelapa dua
(2008 ) Lulus smpn 20 kota tangerang
( 2010) Lulus SMAN 1 kelapa dua tangerang
B. Non Formal
Kursus bahasa inggris di LPIA
Kemampuan
1. Menguasai computer MS Word, Excel, Power Point
2. Menguasai bahasa inggris
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
74
Pengalaman kerja
1. PT Perusahaan Gas Negara PGN
Periode Juni – September 2014
Posisi Divisi komunikasi korporat
Rincian pekerjaan
Mengurusi event dan mengadakan media ghadering
Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar –
benarnya.
Tangerang, 19 Desember 2014
Muhammad Praja Dhiparaharja
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
CUAN KIAN MELAMBUNG BERKAT PABRIK TERAPUNG
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Kontan Tabloid Page/URL/Ukuran Pg 15/331x213mmk Jurnalis Agung Jatmiko Nada Berita Positive Kanal PGN
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Kehadiran Floating Storage and Gas Regasification Unit (FSRU) Lampung akan mendongkrak kinerja
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sudah bisa menarik nafas lega. Pasalnya floating
storage and regasification unit (FSRU) Lampung akhirnya merapat di Labuhan Maringgai awal Mei lalu.
Kapal yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan dilengkapi dengan peralatan untuk mengubah gas alam cair (LNG) menjadi bentuk gas ini selesai dibangun di galangan kapal Hyundai
Heavy Industries Ulsan Korea Selatan April silam. FSRU tersebut akan dihubungkan dengan pipa bawah laut sepanjang 21 kilometer ke onshore receiving facility (ORF) dan off-take station (OTS).
Dari sini gas akan dialirkan melalui jaringan pipa transmisi dan distribusi gas ke konsumen. Dengan
cara ini PGN berharap bisa mengamankan pasokan gas di Sumatra dan Jawa. Adapun penyalurannya
akan melalui pipa South Sumatra West Java (SSWJ). Rencananya FSRU Lampung akan mulai beroperasi efektif mulai akhir Agustus ini.
FSRU Lampung akan mendapat pasokan dari Kilang LNG Tangguh Papua dan kilang lainnya. FSRU
Lampung mampu mengolah LNG menjadi gas atau regasifikasi sebanyak 240 juta kaki kubik per hari.
Namun dalam jangka pendek peningkatannya mungkin baru 20 juta kaki kubik ujar Ridha Ababil Vice
President Corporate Communications PGN. Tak menunggu terlalu lama emiten yang sahamnya ditransaksikan dengan kode PGAS ini telah menandatangani perjanjian jual-beli gas (PJBG) dengan 14
perusahaan di Lampung pada Juni lalu.
Perusahaan-perusahaan yang telah meneken kerjasama itu antara lain PT Coca Cola Amatil Indonesia
PT Garuda Food Putra Prima PT Nestle Indonesia Novotel Lampung PT Bumi Menara Internusa PT Tunas Baru Lampung dan PT Gizi Utama.
Selain itu PT Japfa Comfeed Gizi Utama PT Philips Seafood Hotel Sahid Bandar Lampung PT LDC
Indonesia PT Aman Jaya Perdana Hotel Aston Lampung dan Golden Dragon.
Kelak PGN akan menyediakan gas sebanyak 13 juta meter kubik per hari. Manajemen PGN optimistis
jumlah ini akan meningkat seiring dengan kebutuhan gas di Lampung yang terus meningkat. Selain 14 perusahaan tersebut Ridha mengungkapkan saat ini PGN tengah memasuki tahap akhir negosiasi
dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memasok gas ke tiga pembangkit PLN di Lampung.
Dalam keterangan resminya PGN menyebutkan pembangkit milik PLN itu adalah pembangkit listrik Sri
Bawono Sutami dan Tarahan. Pasokan gas yang akan dialirkan untuk tiga pembangkit ini mencapai 45
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
million standard cubic per daya (MMSCFD).
Menanti FSRU lainnya Para analis menilai kinerja PGN ke depan bakal positif. Pasalnya selain
kehadiran FSRU ini para analis juga optimis terhadap kebijakan ketahanan energi pemerintahan baru di masa depan.
Terlepas dari gugatan hasil pemilihan presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi analis JP Morgan
Felicia Tandiyono dalam risetnya menuliskan optimisme terhadap kebijakan energi Joko Widodo-Jusuf
Kalla.
Kebijakan energi yang dimaksud adalah penguatan regulator hulu pengurangan konsumsi bahan bakar fosil untuk listrik dan perbaikan infrastruktur gas. Tiga kebijakan energi ini dipandang Felicia
bakal mampu meningkatkan volume pasokan dan permintaan gas.
Menurut Felicia kepastian hukum pada sektor hulu bakal mampu menarik minat investor dan
berpotensi menaikkan pertumbuhan volume produksi dan distribusi melalui jaringan pipa distibusi PGAS.
Selain itu perpindahan bahan bakar dari fosil ke gas juga akan semakin memantapkan posisi
perusahaan pada volume permintaan gas domestik.
Sementara itu analis OSO Securities Mohammad Alfi Syahr mengatakan pertumbuhan permintaan gas
yang semakin tinggi berpotensi meningkatkan kinerja PGN ke depan. Apalagi kehadiran FSRU Lampung akan mampu mengantisipasi permintaan ke depan sehingga mendongkrak kinerja PGN.
Kontrak awal penyaluran gas ke industri di Lampung sebanyak 13 juta meter kubik per hari bisa
semakin meningkatkan pendapatan PGAS ke depan tutur Alfi.
Alfi memperkirakan pendapatan PGAS di 2014 akan naik 20 dari pendapatan 2013. Tahun lalu PGAS
mencetak pendapatan US 3 miliar atau naik 163 dari tahun sebelumnya.
Alfi membuat proyeksi tersebut berdasarkan pada kinerja PGAS pada kuartal I-2014 lalu. Maklum
hingga saat ini PGAS belum menerbitkan laporan keuangannya pada kuartal II- 2014.
Pada kuartal I lalu PGAS berhasil membukukan pendapatan sebesar US 84163 juta. Angka ini naik 1504 dibandingkan pendapatan di periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar US 73106 juta.
Tidak hanya kenaikan volume produksi menurut Alfi kehadiran FSRU Lampung akan menguntungkan PGAS dari segi biaya. Seperti yang diketahui pasokan LNG Indonesia kebanyakan berasal dari daerah
timur.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Biaya pengiriman LNG ini akan jauh lebih hemat dengan menggunakan kapal kargo menuju FSRU ketimbang membangun jaringan pipa bawah laut.
Cost akan bisa semakin ditekan dan saya yakin dampaknya ke depan akan positif bagi PGAS ujar Alfi. Tidak heran manajemen PGAS berencana untuk membangun FSRU lainnya.
Sayang Ridha belum bersedia membeberkan rencana ini lebih lanjut. Yang jelas ia menuturkan saat ini
PGAS sedang dalam tahap penjajakan untuk pengembangan FRSU di Belawan. Namun ia juga
mengingatkan hal ini masih dalam tahap penjajakan dan masih melihat sejauh mana potensi Belawan ke depan.
Untuk Belawan kami masih melihatlihat potensinya dulu ujar dia. Di luar itu dalam melakukan
ekspansi PGAS juga akan menunggu kebijakan energi dari pemerintahan baru mendatang. Kalau untuk ekspansi lebih jauh kami tidak bisa seenaknya karena langkah PGAS juga harus selaras dengan
kebijakan energi dari pemerintah baru nanti jelas Ridha.
Langkah PGAS membangun FSRU membuat para analis memberikan rekomendasi yang positif bagi
saham PGAS. Felicia rekomendasikan overweight dengan target harga sebesar Rp 6.900 per saham.
Sementara Alfi merekomendasikan buy dengan target harga Rp 6.600 per saham hingga akhir 2014.
Kamis (7/8) PGAS dibanderol Rp 5.725 per saham. Anda ingin ikut mengapung bersama PGAS
Agung Jatmiko
Laba Turun Rasio Utang Meningkat
Selama tiga bulan pertama 2014 sejatinya kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) tidak bisa dibilang cemerlang. Kendati pendapatannya meningkat laba bersih perusahaan ini terlihat turun.
Pada periode tersebut PGAS hanya mencatat laba bersih US 1767 juta atau turun 30 dari US 2536 juta
pada kuartal I-2013. Lonjakan beban pokok pendapatan menjadi pemicu penurunan laba bersih
tersebut. Pos ini meningkat 351 dari US 3716 juta menjadi US 5022 juta. Tak cuma itu utang PGAS pun terlihat meningkat signiikan dari US 164 miliar pada akhir 2013 menjadi US 289 miliar per Maret
2014.
Akibatnya rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) emiten ini mencapai 117 kali. Bahkan DER PGAS berpotensi naik menjadi 167 kali di kuartal II. Pasalnya PGAS berhasil menerbitkan
obligasi valas senilai US 135 miliar pada Mei lalu. Namun demikian para analis masih optimistis
terhadap kinerja PGAS ke depan. Analis OSO Securities Mohammad Ali Syahr menilai DER PGAS masih
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
aman selama masih di bawah 2 kali nilai ekuitas.
Utang yang cukup besar saya rasa tidak perlu dikhawatirkan mengingat penggunaannya untuk
ekspansi dalih Ali. Penggunaan utang untuk membangun infrastruktur ini pada akhirnya akan menopang kinerja PGAS di masa depan.
Vice President Corporate Communications PGAS Ridha Ababil pun tidak mencemaskan kondisi ini
karena yakin keuangan perusahaannya sehat. Pada akhir Maret lalu posisi kas dan setara kas PGAS
mencapai US 117 miliar. Namun sebaiknya investor tetap waspada. Sebab pada periode yang sama utang jangka pendek PGAS telah mencapai US 191 miliar.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
INVESTOR JANGKA PANJANG, SAATNYA BELI SAHAM
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Inilah Page/URL/Ukuran http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2126136/investor-jangka-
panjang-saatnya-beli-saham/289x123mmk Jurnalis Ahmad Munjin Nada Berita Neutral Kanal PGN
Investor Jangka Panjang Saatnya Beli Saham
Oleh Ahmad Munjin
pasarmodal - Senin 11 Agustus 2014 0420 WIB
INILAHCOM Jakarta - Investor jangka pendek disarankan waspada terhadap tekanan negatif yang
masih akan berlanjut. Di sisi lain investor jangka panjang saat sekarang dinilai tepat beli saham.
Pada perdagangan Jumat (8/8/2014) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1322 poin (026) ke posisi 5.05376. Intraday terendah 5.048 dan tertinggi 3.5076556.
Volume perdagangan naik dan nilai total transaksi turun. Investor asing mencatatkan net sell dengan penurunan nilai transaksi beli dan transaksi jual. Investor domestik mencatatkan net buy.
Wlliam Surya Wijaya analis PT Asjaya Indosurya Securities memperkirakan laju IHSG Senin
(11/8/2014) berada dalam support 5.014 dan resistance 5.086. IHSG masih terus berusaha menguji
support level 5.014 katanya kepada INILAHCOM di Jakarta Minggu (10/8/2014).
Tekanan terus berlanjut dengan capital outflow secara perlahan terus terjadi. Meski begitu capital outflow tersebut belum menggerus totally inflow secara year to date sejak awal tahun timpal dia.
Proses tekanan masih akan berlanjut. Penopang tekanan dari IHSG saat ini salah satunya adalah penantian terhadap keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) soal BI rate
ujarnya. Angkanya kata William disinyalir tetap 75.
Target resistance IHSG masih berada pada 5.086. Bagi investor jangka pendek sebaiknya tetap
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
waspada terhadap tekanan yang masih akan berlanjut. Sedangkan untuk investor jangka panjang saat saat sekarang adalah masa bagus untuk melakukan pembelian atau penambahan ulang portofolio
imbuhnya.
Di atas semua itu William menyodorkan beberapa saham pilihan sebagai bahan pertimbangan para
pemodal. Saham-saham tersebut adalah
1. PT Perusahaan Gas Negara (PGAS)
2. PT AKR Corporindo (AKRA)
3. PT Astra International (ASII)
4. PT Bank Negara Indonesia (BBNI)
5. PT Bank Central Asia (BBCA)
6. PT Tower Bersama Infrastructur (TBIG)
7. PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)
8. PT XL Axiata (EXCL)
9. PT Salim Ivomas Pratama (SIMP).
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
BERITA FOTO - PASOKAN GAS PLTGU
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Bisnis Indonesia Page/URL/Ukuran Pg21/80x151mmk Jurnalis Yayus Yuswoprihanto Nada Berita Neutral Kanal PGN
PASOKAN GAS PLTGU
Seorang petugas melakukan komunikasi di dekat kapal Floating Storage Regatification Unit (FSRU)
milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berada di perairan Labuan Maringgai Lampungr belum lama ini. SKK Migas mengusulkan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Muara Tawar dan
Tanjung Priok di pasok dari FSRU Lampung milik PT PGN tersebut.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
MEDCO KOMITMEN SALURKAN GAS KE PLN TARAKAN
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Seputar Indonesia Page/URL/Ukuran Pg18/78x295mmk Jurnalis kunthi fahmar sandy Nada Berita Neutral Kanal PGN
Medco Komitmen Salurkan Gas ke PLN Tarakan
JAKARTA - PT Medco EP Indonesia (MedcoEnergi) komitmen untuk memasokkebutuhan gas bagi PLN
Tarakan hingga 2015 sesuai perjanjian jual beli gas yang telah diperbarui pada 2010. MedcoEnergi dan Pertamina akan terus memasok gas dengan total sebesar 6 MMSCFD yang terdiri dari 5 MMSCFD
dari Pertamina dan 1 MMSCFD dari MedcoEnergi.
Pada kenyataannya saat ini pasokan gas dari MedcoEnergi selalu tersedia dan siap untuk dikirim ke
PLN Tarakan sesuai dengan kesepakatan kata Senior Manager of Relations PT Medco EP Indonesia Teguh Imanto dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Dia mengungkapkan agar pasokan gas bagi PLN Tarakan tetap tersedia MedcoEnergi senantiasa
melakukan pengecekan rutin terhadap kompresor dan pipa ya ng dimiliki agar pasokan gas dapat
terus tersedia dan PLN Tarakan dapat memasok kebutu han listrik masyarakat di Tarakan secara berkesinambungan.
Sampai dengan saat ini kompresor dan pipa penyalur gas dalam kondisi baik dan ber-jalan dengan
andal. Pipa dan kompresor tersebut pun dapat terus digunakan oleh MedcoEnergi maupun Pertamina
untuk mengalirkan gas ke pembangkit listrik PLN dan juga perusahaan daerah tuturnya.
Beberapa waktu belakangan ini terjadi krisis listrik di Nunu-kan Provinsi Kalimantan Utara. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan krisis listrik di Nunukan karena
kerusakan ku-bikel peralatan listrik yang berfungsi sebagai pengendali dan pelindung tenaga listrik
Kerusakan seharusnya tidak terjadi dan dapat dicegah. Ternyata terjadi kerusakan di kubikel. Masak yang kayak begitu-begitu bisa rusak kata Dahlan.
Dia menyebut krisis listrik di Nunukan lebih kepada kurangnya kepedulian dari pejabat PLN di area
tersebut. Saya nggak mau tahu lagi lah masak bisa sampai kayak begitu. Itu kepedulian operator
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
manajemennya. Perawatannya ya harus istimewa harus sungguh-sungguh. Itu bentuk kerja yang kurangsungguh-sungguhsaja teranomva
Sebelumnya Dahlan mendapat banyak keluhan mengenai krisis listrik yang terjadi di Nunukan dan Tarakan Kaltara. Dia lantas mencari tahu ke pimpinan PLN Kalimantan Timur yang membawahi
wilayah Kaltara dansempatkecewa.
Maka saya bicara agak keras dengan pimpinan PLN Kaltim terutama karena dia tidak bisa menjawab
pertanyaan saya. Mengapa terganggu di bagian mana terganggu mengapa lama terganggu dan sebagai-nva ujar Dahlan.
Dahlan tidak bisa menerima ketiadaan penjelasan atas masalah listrik di Kaltara. Setelah
menghubungi pimpinan PLN Tarakan ada dua persoalan. Pertama gas dari Medco hanya terkirim enam MMCFD karena salah satu dari dua kompresornya rusakimbuhnya.
Dahan lantas menghubungi pihak Per tamina untuk memb mtu agar krisis di Tarakan bisa teratasi.
Penyebab kedua gasyangdi-jajnjikan M K3 belum bisa mengir. Seharusnya Juni tahun lalu sudah beres lantaran mendapatkan kiriman gas 7 MMCFD. Dahlan pun segera menghubungi PGN. Menurutnya
semua pihak yang telah dia hubungi tengah bekerja. Semuanyakini lagi kerja menyelesaikan semua
itu. Saya benar-benar tersiksa oleh kondisi Tarakan dan Nunukan itu tandasnya.
kunthifahmar sandy
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI: MTI ANGGAP SEBAGAI KEBIJAKAN PANIK
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Bisnis.com Page/URL/Ukuran http://industri.bisnis.com/read/20140811/44/248899/pembatasan-
bbm-bersubsidi-mti-anggap-sebagai-kebijakan-panik/288x132mmk Jurnalis kahfi Nada Berita Neutral Kanal Energi
JAKARTA-- Masyarakat Transportasi Indonesia mendesak pemerintah untuk menghapuskan subsidi
bahan bakar minyak sedangkan kebijakan pembatasan yang kini diberlakukan masih dinilai sebagai
kebijakan sia-sia.
Pemerintah akhirnya melaksanakan kebijakan dalam upaya pengehematan BBM melalui pembatasan penjualan solar dan premium bersubsidi. Melalui Surat Edaran Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan
Gas Bumi No. 937/07/KaBPH/2014 pada 24 Juli 2014.
Dalam keputusan tersebut per Agustus ini pemerintah membatasi pembelian bahan bakar bersubsidi
hanya boleh dijual pada pukul 08.00 hingga 18.00 waktu setempat di sejumlah wilayah termasuk Sumatra Jawa Kalimantan dan Bali.
Pembatasan BBM bersubsidi ini akibat penetapan kuota BBM bersubsidi dalam APBNP 2014 yang turun
dari 48 juta KL menjadi 46 juta KL. Karena itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
bersama BPH Migas melaksanakan kebijakan pembatasan.
Kementerian ESDM memperkirakan kalau pembatasan inipun berperan menjaga ketersediaan seiring bahan bakar bersubsidi jenis solar terancam habis pada akhir November.
Menurut Ketua Bidang Riset dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno pembatasan premium dan solar merupakan kebijakan panik. Sebab pembatasan tersebut katanya
tidak menghilangkan subsidi bahan bakar kepada pemilik kendaraan pribadi.
Kalau untuk menghemat pemerintah seharusnya menaikan harga jangan sekadar membatasi bahan
bakar yang nantinya pun akan habis juga ujarnya Minggu (10/8/2014).
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Menurut analisis MTI dengan selisih harga Rp4.500 antara bahan bakar subsidi dan non subsidi tiap
pemilik mobil pribadi menikmati subsidi Rp81 juta/tahun sedangkan sepeda motor Rp16 juta/tahun.
Menurut Djoko perhitungan itu didapat dari jumlah pemakaian bahan bakar per hari per kendaraan.
Karena itu lanjut Djoko pemerintah selayaknya menghapuskan subsidi BBM. Dengan subsidi BBM yang kian membengkak anggaran negara terbuang percuma.
Ini sia-sia pemerintah tidak usah khawatir dengan menurunnya minat masyarkat terhadap produk otomotif karena biar bagaimanapun produk mobil tetap dicari masyarakat yang memang
pendapatannya kian meningkat tutupnya.
Editor Setyardi Widodo
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
PROYEK SUTT BONTANG TELAN DANA RP 354 MILIAR
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Kontan Page/URL/Ukuran Pg14/207x235mmk Jurnalis Pratama Guitarra Nada Berita Neutral Kanal Energi
Proyek SUTT Bontang Telan Dana Rp 354 Miliar
JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan X Kalimantan Timur akhirnya
mampu menyelesaikan proyek pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kilo volt (kV) Sambutan-Bontang. Proyek SUTT ini akan masuk dalam sistem kelistrikan Mahakam yang mencakup
beberapa wilayah di sana.
Perlu diketahui jaringan listrik SUTT 150 kV itu terpusat dari Samarinda melalui Gardu Induk (Gl)
Sambutan ke arah Bontang. SUTT sepanjang 90 kilometer (km) dengan jumlah menara 245 unit itu sudah mulai dibangun sejak tahun 2009 lalu.
Murtaqi Syamsuddin Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PLN membeberkan investasi dari
proyek pembangunan GI dan juga SUTT Sambutan Bontang memang cukup besar. Investasinya
mencapai Rp 354 miliar ungkap Murtaqi kepada KONTAN Minggu (9/8).
Saat ini proyek tersebut sudah selesai dibangun dan sejak 25 Juli 2014 lalu sudah dioperasikan. Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto menambahkan pihaknya memang sudah
mengoperasikan jaringan listrik (transmisi) 150 kV tersebut mulai dialiri listrik setelah beberapa
rangkaian pemeriksaan dan pengujian baik di sepanjang jalur transmisi maupun di lokasi Gl yang akan dihubungkan oleh jaringan tersebut.
Dengan beroperasinya transmisi 150 kV pelanggan listrik di wilayah Bontang dengan beban puncak
sebesar 214 megawatt (MW) akan mendapatkan suplai energi listrik yang diperoleh dari sistem
Mahakam ataupun sebaliknya. Kebutuhan listrik di Samarinda dapat diperoleh dari kelebihan daya dari pembangkit di Bontang.
Bambang menjelaskan dengan adanya kelebihan daya pembangkit listrik tenaga mini gas (PLTMG)
sebesar 8 MW pengoperasian transmisi tersebut akan mampu menyalurkan energi listrik ke sistem
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Mahakam yang mencakup wilayah Samarinda-Balikpapan dan Bontang. Adapun potensi penghematan dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke gas yang dilakukan PLN kurang lebih sebesar Rp
300juta per hari
Taksiran itu dengan basis hitungan selisih biaya pokok produksi (BPP) antara BBM (USD) dan gas
yang sebesar Rp 1.668 per kWh. Jika transmisi 150 kV beroperasi dan masuk ke Sistem Mahakam dengan tambahan daya dari excess power PLTMG Bontang maka PLN diharapkan dapat melakukan
penghematan sebesar Rp 94 miliar per bulan terang Bambang.
Lanjutkan proyek lain
Dengan selesainya Pembangunan SUTT 150 kV Samburan-Bontang Bambang bilang hal ini membuktikan bahwa PLN terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah
Kalimantan Timur. Selain itu PLN terus memperluas jaringan interkoneksi dan sekaligus memperkuat sistem yang telah ada.
Kendati demikian pelaksanaan proyek ini bukan tanpa hambatan. Bambang menceritakan molornya penyelesaian proyek SUTT tersebut karena mengalami beberapa kendala seperti sulitnya pembebasan
lahan pemberian ganti rugi dan penolakan masyarakat atau pengusaha tambang batu bara yang dilintasi jaringan 150 kV. Pada tahun 2013 sebanyak lima titik tower terpaksa kami pindahkan
(re-route) agar pekerjaan bisa dilanjutkan jelasnya.
Selain itu PLN saat ini tengah fokus menyelesaikan jaringan transmisi Palaran-Senipah
Tenggarong-Kotabangun. Karangjoang. Selain itu juga jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim-Petung-Kuaro-Tanjung dan PLTU Kaltim 2x110 MW.
Agar rencana PLN di Kalimantan ini segera terwujud di PLN sangat berharap peranan dan dukungan
dari masyarakat setempat terutama dalam hal pembebasan lahan. Alhasil. semua wilayah ini bisa
mendapatkan setrum. Peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam tahapan pembebasan lahan sangat menentukan keberhasilan target pembangunan kelistrikan tersebuttandasnya
Harga Baru Solar PLN 10905 MoPS
PERTAMINA dan PLN sudah menyepakati harga baru solar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
(PLTD) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Harga yang disepakati sebesar 1095 dari harga patokan yakni Means of Platts Singapore (MoPS) untuk pasokan solar periode Juli-Desember 2014.
Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito bilang kesepakatan dengan PLN telah dicapai pada Jumat
(8/8) malam pekan lalu. Kesepakatan itu menyatakan. PLN bersedia membayar bahan bakar jenis high spccd dicsel (HSD) sebesar 1095 MoPS dan marinc fuel oil (MFO) sebesar 111 MoPS.
Ia menandaskan kesepakatan itu hanya untuk tahun ini. Harga baru untuk bulan Juli-Desember 2014
saja. Sedangkan untuk tahun depan belum ada kesepakatan katanya kepada KONTAN Sabtu (9/8).
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Dengan demikian Pertamina batal mengurangi pasokan solar sebesar 50 ke beberapa pembangkit
milik PLN di seluruh Indonesia. Namun Pertamina berharap PLN mau mengganti kerugian Pertamina
selama pemakaian harga lama
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
EXXONMOBIL, MEDCO, DAN ENI SIAP PASOK ARUN-BELAWAN
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Kontan Page/URL/Ukuran Pg14/146x235mmk Jurnalis Pratama Guitarra Nada Berita Neutral Kanal Energi
ENERGI
ExxonMobil Medco dan Eni Siap Pasok Arun-Belawan
JAKARTA. PT Pertamina Gas (Pertagas) anak usaha PT Pertamina optimistis pembangunan pipa gas Arun-Belawan sepanjang 370 Kilometer (km) bakal selesai pada Oktober 2014 mendatang. Saat ini
proyek tersebut sudah mencapai 90.
Kepastian selesainya proyek pipa gas Arun-Belawan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama
Pertagas Hendra Jaya. Saat ini pengerjaan proyek sudah mencapai 90. Adapun penerimaan gasnya baru akan siap di awal tahun 2015 mendatang katanya di Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) akhir pekan lalu.
Hendra menyatakan aliran pipa gas Arun-Belawan bakal dipasok oleh tiga perusahaan yakni PT Medco
Energi Internasional Tbk Eni Indonesia Ltd. dan juga sedang diusahakan dari ExxonMobil. Ketiganya diharapkan bisa mengisi gas untuk dialirkan melalui pipa gas Arun-Belawan yang memiliki kapasitas
produksi hingga 200 mmscfd.
Saat ini Pertagas mengaku sedang berusaha membeli sisa gas dari Blok North Sumatra Offshore
(NSO) yang dikelola ExxonMobil. Sisa gas itu tak bisa diolah menjadi gas alam cair alias LNG karena terlalu kecil sekitar 100 mmscfd terangnya. Karena itu sebaiknya Exxon mengalihkan ke pipa gas
Arun-Belawan.
Menurut Hendra. sisa gas 100 mmscfd yang bakal didapat dari ExxonMobil masih bisa dimanfaatkan
untuk memenuhi konsumen di Medan dan Aceh. Karena itu jika telah mendapat kesepakatan dengan ExxonMobil maka pihaknya optimistis pada Oktober tahun ini sudah ada gas yang mengalir ke pipa
senilai US 570juta itu.
Selain itu sisa gas (tailing gas) dari Exxon tersebut akan digunakan untuk uji coba pipa Arun-Belawan
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
sehingga konsumen di Sumatera Utara yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan industri bisa memanfaatkannya pada November nanti. Hal itu tergantung dari proses s ku t down kilang Arun
ucapnya.
Dengan beroperasinya proyek pipa gas Arun-Belawan Pertagas berharap krisis energi di Aceh dan
Sumatra Utara bisa teratasi. Target utama proyek ini adalah Industri Medan (KIM) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei ujarnya.
Sementara itu Deputi Komersial Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi(SKK Migas) Widhyawan Prawiraatmadja membenarkan pernyataan Hendra Ia menyebut kan bahwa pembicaraan
pasokan gas dari Blok A milik Medco untuk Arun-Belawan memang sedang dilakukan.
Saat ini persetujuan pasokan untuk Arun-Belawan masih menunggu persetujuan Menteri ESDM Jero Wacik.
Gas Blok A sebenarnya dialokasikan untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Namun hanya akan
digunakan sekitar 54 mmscfd. Sisa produksi dari Blok A tersebut rencananya akan dialirkan untuk wilayah sekitar Sumatera Utara kata Widhyawan.
Pratama Gutttara
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
LSM MILIK SCHWARZENEGGER BANGUN PLTS & PLTB
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Kontan Page/URL/Ukuran Pg14/162x90mmk Jurnalis Pratama Guitarra Nada Berita Neutral Kanal Energi
LSM Milik Schwarzenegger Bangun PLTS PLTB di Nias
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah akan
membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel (PLTB) dalam waktu dekat Saat ini Kementerian ESDM telah meneken kontrak kerjasama dengan organisasi
non-profU yang didirikan oleh Gubernur California Arnold Schwarzenegger yakni The R20-Regions of
Climate Action (R20).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan untuk menanam tanaman kemiri Sunan
sebagai bahan baku pembangunan energi terbarukan. Kemiri sunan akan dibangun di dalam satu tempat yang berbent.uk seperti giveri fiouse di atapnya bisa untuk menyerap sinar matahari untuk
PLTS. Sedangkan di dalamnya ditanami kemiri sunan untuk PLTB katanya akhir pekan lalu.
Rida menjelaskan pembangunan PLTS akan mulai dilakukan minggu depan dengan menelan investasi
sebesar US 60 juta. Pembangkit ini diharapkan menghasilkan 15 megawatt (MW) listrik. Sedangkan untuk proyek PLTB direncanakan selesai paling lama dua tahun mendatang.
Bupati Nias Utara Edward Zega mengatakan rasio elektrifikasi pemakaian listrik di Indonesia mencapai 81 sedangkan di Nias hanya 19 dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa. Pembangkit listrik tenaga diesel
(PLTD) di wilayah kami kapasitasnya hanya 25 megawatt (MW) katanya yang juga hadir di Kementerian ESDM. Saat ini Pulau Nias membutuhkan pasokan listrik sebanyak 100 MW dan dengan
adanya proyek PLTS sebesar 15 M W setidaknya akan mengurangi defisit listrik di Pulau Nias.
Asal tahu saja R20 adalah organisasi non profit yang didirikan Schwarzenegger tahun 2010. Lembaga
ini memiliki visi membantu pemerintah lokal di seluruh dunia dalam mengurangi polusi udara. Caranya adalah dengan mensi-nergikan antara aparatur teknologi dan keuangan unt uk menciptakan program
low carbon berkelanjutan. Pratama Guittara
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI DIKLAIM BERHASIL
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Koran Tempo Page/URL/Ukuran Pg6/251x222mmk Jurnalis Efri Ritonga Nada Berita Neutral Kanal Energi
Pembatasan BBM Bersubsidi Diklaim Berhasil
Konsumsi BBM non-subsidi menunjukkan tren naik.
Efri Ritonga
ucok_rtempo co.id
JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengklaim konsumsi BBM bersubsidi mulai
berkurang sejak program pembatasan penjualan BBM bersubsidi diberlakukan pada 1 Agustus lalu. Sebaliknya konsumsi bahan bakar minyak nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex terus
meningkat.
Penjualan Pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum jalan tol yang biasanya hanya 50 kiloliter
meningkat menjadi 150 kiloliter per hari sejak dimulainya pembatasan pada 6 Agustus lalu. Sedangkan penjualan Pertamina Dex di SPBU Jakarta Pusat yang sebelum pembatasan 1 Agustus
hanya 1 kiloliter menjadi 7 kiloliter per hari.
Saya terkejut dengan peningkatan penjualan BBM non-subsidi itu kata anggota Komite BPH Migas
Ibrahim Hasyim saat dihubungi Tempo kemarin. Becermin pada data ini ia menuturkan terlihat bahwa posisi Premium dan solar sudah mulai tergantikan. Sementara kami belum bisa evaluasi karena baru
sepekan. Tapi trennya seperti itu.
Menurut Hasyim dampak positif pembatasan penjualan BBM bersubsidi tak hanya terjadi di Jakarta
Pusat dan jalur jalan tol. Beberapa wilayah di Sumatera juga menunjukkan tren bagus. Di Pertamina wilayah Sumatera bagian utarakata diakonsumsi solar sejak 4 Agustus menurun sampai 9-10 persen.
Sedangkan di wilayah Sumatera bagian selatan turun 5-6 persen.
Penurunan konsumsi solar itu berbanding lurus dengan meningkatnya angka penjualan Pertamina
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Dexyang merupakan produk solar nonsubsidi. Di Sumatera bagian utara yang meliputi Sumatera Utara Sumatera Barat Riau dan Kepulauan Riaupenjualan Pertamina Dex meningkat 10 persen Sementara di
Sumatera bagian selatan (Sumatera Selatan dan Lampung) naik 10 persen lebih sedikit katanya.
Sejak 1 Agustus lalu BPH Migas secara bertahap membatasi penjualan BBM bersubsidi. Awalnya BPH
Migas melarang penjualan solar di 28 SPBU di Jakarta Pusat. Pada 4 Agustus giliran 548 SPBU di Jawa Sumatera Bali dan Kalimantan dilarang menjual solar pada pukul 08.00-18.00. Terakhir pada 6
Agustus sebanyak 28 SPBU jalan tol dilarang menjual Premium dan solar.
Hasyim membantah asumsi bahwa penghapusan Premium di SPBU jalan tol dan solar di Jakarta Pusat
akan membuat konsumsi BBM bersubsidi di SPBU lain melonjak. Dia mengakui ada peningkatan konsumsi solar dan Premium di SPBU lain tapi jumlahnya tidak sebanyak peningkatan konsumsi BBM
non-subsidi.
Katakanlah konsumsi solar di Jakarta Pusat sebelumnya 60 ton per hari. Setelah pembatasan ini
konsumsi SPBU di luar wilayah itu tidak meningkat 60 ton per hari ujar dia. Ketua Dewan Pimpinan Daerah S Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Mohamad Ismeth menolak berkomentar. Ia
mengatakan belum mengetahui perkembangan terakhir konsumsi BBM bersubsidi.
Perihalkebijakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan
telah berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik guna menyiapkan operasi pasar. Pemerintah dan Bulog siap untuk operasi pasar tapi kami lihat dulu perkembangan hingga pekan depan ujar Kepala
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta Suyana kepada Tempo kemarin.
Suyana menuturkan dinamika harga komoditas bahan pokok di pasar tradisional akan terus dipantau pada Senin dan Kamis ini. Namun sejauh ini Dinas Perindustrian belum melihat adanya kenaikan
harga signifikan akibat pembatasan solar. Misalnya ujar dia harga beras standaryang relatif normal.
KHAIRULAHAM PRIBADI WIGAKSOHO MAYA HAWAHGWULAH
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
"KAMI JAGA KUOTA BBM TAK JEBOL"
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Vivanews Page/URL/Ukuran http://fokus.news.viva.co.id/news/read/527596--kami-jaga-kuota-b
bm-tak-jebol-/987x135mmk Jurnalis Arinto Tri Wibowo Nada Berita Neutral Kanal Energi
VIVAnews - Solar bersubsidi tak lagi dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Jakarta Pusat. Ketentuan itu berlaku mulai 1 Agustus 2014 hingga akhir tahun ini.
Tak hanya di Jakarta Pusat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga
mengeluarkan kebijakan pengendalian penjualan solar bersubsidi di daerah lain. Pembelian solar
bersubsidi di beberapa daerah dibatasi mulai Senin 4 Agustus 2014.
Kebijakan ini diambil setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengunci kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter pada 2014. Kuota ini turun dari yang sebelumnya 48 juta kiloliter. Pemerintah dan DPR
sepakat kuota tersebut tak boleh jebol hingga akhir tahun ini. Kalau lebih dari kuota tak ada pembayaran subsidi BBM.
Ketentuan baru ini mencantumkan pembatasan penjualan solar bersubsidi di beberapa wilayah tertentu. Aturan ini ditujukan kepada badan usaha pelaksana penyedia dan pendistribusian bahan
bakar minyak (bersubsidi) seperti PT Pertamina untuk tidak menjual solar bersubsidi di SPBU pada waktu tertentu.
Pembatasan penjualan solar bersubsidi juga akan dilakukan di wilayah rawan penyalahgunaan BBM bersubsidi seperti di daerah industri perkebunan dan pertambangan. Waktu pembelian dibatasi yaitu
mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB.
Surat edaran soal ketentuan ini telah disampaikan kepada badan usaha dan instansi terkait dan telah
melalui pembahasan intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Keuangan dan Pertamina.
Meski demikian ada sejumlah wilayah yang menjadi pengecualian kebijakan BPH Migas terkait
pembatasan penjualan solar bersubsidi yakni di daerah yang menjadi jalur distribusi logistik.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Untuk wilayah-wilayah yang sudah menerapkan pembatasan ataupun pengaturan waktu seperti
Batam Bangka Belitung serta sebagian besar Kalimantan aturan akan diterapkan sesuai ketentuan
Pemerintah Daerah setempat.
Tak hanya solar di sektor transportasi mulai 4 Agustus 2014 alokasi solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS) juga akan dipotong sebesar 20 persen dan
penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30 GT.
Selanjutnya terhitung mulai 6 Agustus 2014 seluruh SPBU yang berlokasi di jalan tol tidak akan
menjual premium bersubsidi hanya Pertamax series. Saat ini total jumlah SPBU di jalan tol mencapai 29 unit. Dari jumlah tersebut 27 unit SPBU ada di wilayah Marketing Operation Region III (Jawa
Barat) dan 2 unit SPBU di wilayah Marketing Operation Region V (Jawa Timur).
Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kebijakan pengendalian BBM bersubsidi ini VIVAnews
mewawancarai Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng belum lama ini. Berikut petikannya
BPH Migas telah mengeluarkan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi jenis solar dan premium. Apa yang melandasi kebijakan itu
Dasarnya UU APBNP 2014 kuota BBM bersubsidi ditetapkan menjadi 46 juta kiloliter dari sebelumnya 48 juta kiloliter. Ada pengurangan 2 juta kiloliter. Nah 46 juta kiloliter itu harus sampai akhir
Desember 2014. Kita harus menjaga itu. Tidak boleh over. Kalau over ya tidak dibayar oleh negara karena keterbatasan anggaran.
Untuk solar bersubsidi sudah tidak boleh dijual di Jakarta Pusat sedangkan daerah lain dibatasi waktu
penjualannya. Mengapa Jakarta dulu yang dipilih
Kami ingin melakukan penghematan. Jakarta Pusat mungkin bukan wilayah orang yang mengisi solar.
Tapi itu kan daerah yang selalu dilewati. Tidak ada pool atau terminal transportasi publik. Yang ada malah di daerah pinggiran. Adanya di Jakarta Barat seperti Kalideres dan Pulogadung di Jakarta Timur
serta Kampung Rambutan. Di Jakarta Selatan di Lebak Bulus.
Berapa sebenarnya rata-rata konsumsi BBM bersubsidi di Jakarta per tahun dan bagaimana
perbandingannya dengan daerah lain di Indonesia
Di Jakarta itu 3 juta kiloliter per tahun. Jakarta itu peringkat ke-4. Peringkat pertama Jawa Barat konsumsinya 7-8 juta kiloliter peringkat kedua Jawa Timur 7-79 juta kiloliter Jawa Tengah di peringkat
ketiga dengan 6-7 juta kiloliter dan peringkat kelima Sumatera Utara 2-25 juta kiloliter.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Jawa Barat dan Jawa Timur tergolong sangat tinggi konsumsinya Faktor apa yang memengaruhi
Karena penduduknya banyak. Kemudian jumlah kendaraan.
Selama ini daerah-daerah mana saja yang ditengarai rawan penyelewengan BBM bersubsidi
Sumatera Jawa Kalimantan dan Bali itu ditengarai karena dekat industri dan tambang. Yang paling
rawan ya Kalimantan Selatan dan Sumatera. Kalau di Jawa itu Banten Merak.
Berapa volume penyalahgunaan BBM bersubsidi di daerah-daerah itu Apa indikasinya
Susah ketahuan. Itu kan pengalaman BPH Migas dan kepolisian. Kepolisian banyak nangkepin di situ.
Di Kalimantan Barat juga polisinya banyak tangkap.
Pembatasan BBM bersubsidi seperti solar nantinya tidak hanya berlaku di Jawa tapi juga di Kalimantan
Sumatera dan Bali. Bagaimana mekanisme pengaturannya
Pengaturan itu hanya sampai akhir 2014. Misalnya yang buka jam 08.00-16.00 itu hanya Sumatera Kalimantan Jawa dan Bali. Itu pun dipilih daerah cluster yang terjadi penyalahgunaan (solar
bersubsidi). Seperti di Batam pilot project-nya sudah jalan.
Di Batam ada pengendalian BBM bersubsidi dengan kartu pengendalian. Aturan ini berlaku mulai 1
Februari 2014. Aturan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam atas dorongan BPH Migas dan Kementerian ESDM untuk membatasi jumlah pembelian solar bersubsidi untuk angkutan umum roda
empat sebanyak 30 liter angkutan umum roda enam 50 liter per hari dan mobil pribadi 20 liter per hari. Dalam kartu ini tercatat nomor polisi kendaraan sehingga pemilik tak bisa membeli solar
bersubsidi di atas jatah yang telah ditetapkan.
Pengendalian BBM bersubsidi menggunakan sistem kartu sudah berhasil di Batam. Apakah sistem ini
juga akan diterapkan di daerah lain
Ya terserah pemerintah daerahnya. Di Sulawesi Selatan ada inisiatif pemerintah daerah yang bekerja
sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Pertamina. Pegawai di lingkungan pemerintah daerah di sana pakai kartu untuk membeli BBM nonsubsidi. Kalau dikasih uang nantinya lari ke
premium. Bagus kan kalau begitu.
Sistem pengendalian itu apakah bisa jadi model
Iya itu model. Kami kembangkan itu. Harusnya pemerintah daerah bisa terkait kewenangan yang
dimiliki Kementerian Dalam Negeri. Ada direction langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi ini
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
kan inisiatif dan inovasi dari pemerintah daerah. Yang paling maju ya di Sulawesi Selatan.
Artinya pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi itu nantinya tergantung kepada pemerintah
daerah
Ya. Itu artinya Pertamina akan berkoordinasi dengan para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Tinggal Pertamina sudah tindak lanjuti belum Pertamina akan berkoordinasi dengan pemerintah
daerah. BPH Migas juga ikut karena yang mengawasi. Tapi yang di lapangan itu Pertamina.
Bagaimana proses sosialisasi di daerah
Itu selalu kami lakukan. Ada memorandum penandatanganan kerja sama. Seperti belum lama ini kami
sudah tanda tangan kerja sama dengan Bangka Belitung. Bupatinya senang sekali. Pak Andy saya mau nih kabupaten saya jadi percontohan kata dia. Kalau ada pemimpin yang kayak gitu senang tuh.
Mau berbuat untuk kebaikan negara. Daerah lain yang juga sudah teken seperti Batam dan
Kalimantan Selatan. Kalimantan sudah semua provinsi termasuk sampai Kalimantan Utara. Sulawesi Tengah sebentar lagi.
Bisa Anda jelaskan teknis pengaturan pengendalian BBM bersubsidi jenis solar itu
Teknisnya ya begitu saja. SPBU buka jam 08.00 tutup jam 18.00 untuk melayani solar bersubsidi. Setelah jam itu SPBU melayani solar nonsubsidi. Untuk Jakarta Pusat kami akan mencoba sampai
akhir tahun. Itu pun banyak yang protes terutama Organda (Organisasi Angkutan Darat). Karena mereka belum baca dengan benar aturannya. Kalau nanti mereka ingin minta penjelasan ya akan
kami jelaskan. Yang penting bisa dilayani di SPBU lain. Kecuali kalau tidak dilayani.
PEMBATASAN PENJUALAN SOLAR BERSUBSIDI
Solar bagi nelayan ditekan 20 persen dan diprioritaskan untuk nelayan berkapal di bawah 30 gross
tonage/GT. Bagaimana untuk kapal-kapal besar
Jadi begini. Kadang-kadang banyak pengaduan dari nelayan kecil bahwa mereka kehabisan BBM saat
mengisi di SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan). Ternyata didahului kapal-kapal besar. Mereka hanya bisa melongo. Akhirnya datang ke SPBU. Bawa pakai jeriken ditangkap polisi kan
kasihan. Jadi di SPBU nelayan harus mengutamakan nelayan-nelayan kapal kecil dulu biar kebagian semua. Tiap hari pasti ada nelayan yang datang. Kapal besar belakangan antreannya. Itu kan bisa
diatur.
Regulasi BPH Migas terkait pengendalian BBM bersubsidi ada yang berlaku tanggal 1 4 dan 6 Agustus.
Surat edarannya diteken tanggal 24 Juli. Artinya berlaku seminggu setelah surat diteken. Apa tidak
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
mepet
Tidak ada yang mepet. Kami dapat instruksinya pada pertengahan Juli seminggu sebelum surat saya
tanda tangani. Kan harus lewat mekanisme rapat dulu ada komite. Sebelumnya harus koordinasi dulu dengan menteri-menteri dan wamenkeu serta wamen ESDM. Yang jelas pemerintah tidak akan
keluarkan kebijakan kemudian diserahkan kepada BPH Migas. Kan bola panas ada di BPH Migas. Ya sudah kami siap melaksanakan sesuai tugas.
Bagaimana proses sosialisasinya
Bagaimana bisa sosialisasi Makanya libur Lebaran saya tidak pulang kampung. Nongol di televisi diwawancarai tengah malam. Ini juga bagian sosialisasi.
Terkait pembatasan BBM subsidi itu bagaimana kesiapan Pertamina dalam pasokan BBM nonsubsidi
Termasuk tidak dijualnya premium di rest area jalan tol mulai 6 Agustus
Pertamina Siap. Yang kemasan saja ada. Tapi harganya lebih mahal. Daerah remote kan bisa pakai
itu. Misalnya premium ada cadangan 18-20 hari solar bisa sampai 23 hari avtur 30 hari pertamax plus 90 hari atau tiga bulan pertamax bisa 40 hari minyak tanah 66 hari. Kurang siap apa lagi Kalau bilang
tidak dilayani tidak mungkin tidak dilayani. Dengan pengelola SPBU juga sudah siap. Kami sudah
koordinasi dengan Hiswana Migas.
Berdasarkan pemantauan apakah kebijakan pengendalian BBM bersubsidi ini cukup efektif
Pembatasan pembelian berdasarkan waktu itu efektif untuk mengurangi penyalahgunaan. Misalnya di Batam. Berhasil mengurangi penyalahgunaan. Ya tidak seratus persen. Malam-malam nggak ada yang
mau beli. Itu kan rawan penyelewengan. Kalau siang orang mau beli bolak-balik kan ketahuan. Yang
beli malam biasanya ada orang yang tukang timbun.
Tapi namanya disparitas harga masih tinggi. Makanya kalau bisa disparitas harga dikecilkan dan didekatkan dengan harga keekonomiannya. Harga BBM bersubsidi sebaiknya tak jauh beda dengan
pertamax. Dan juga subsidi hanya diberikan kepada sektor tertentu.
Artinya ini bisa mendorong kenaikan harga BBM bersubsidi
Oh iya harusnya. Di mana pun di dunia negara yang konsumsinya lebih besar daripada produksi itu tak disubsidi.
Pengendalian BBM bersubsidi ini apakah akan berlanjut tahun berikutnya Ya tergantung pemerintah baru. Kan ini berlaku untuk menjaga kuota 46 juta kiloliter sampai akhir
tahun.
VIVA.co.id
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
HISWANA MIGAS: PENJUALAN PREMIUM BEDA JAUH DARI PERTAMAX
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Okezone Page/URL/Ukuran http://economy.okezone.com/read/2014/08/10/19/1022456/hiswa
na-migas-penjualan-premium-beda-jauh-dari-pertamax/186x135mm
k Jurnalis Hendra Kusuma Nada Berita Neutral Kanal Energi
Hiswana Migas Penjualan Premium Beda Jauh dari Pertamax
Minggu 10 Agustus 2014 2145 wib Hendra Kusuma - Okezone
JAKARTA - Sejak 6 Agustus 2014 pemerintah telah meniadakan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di jalan tol.
Kebijakan tersebut pada akhirnya memberikan dampak kepada para pengusaha SPBU yang tergabung dalam Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas).
Karena kalau pertamax series hanya pelengkap jauh (penjualannya) dibandingin BBM subsidi
(premium) kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hiswana Migas Wilayah DKI Jakarta Jawa Barat dan Banten Juan Tarigan saat dihubungi Okezone Jakarta Minggu (10/8/2014).
Oleh karenanya Juan berharap pemerintah jika ingin membatasi penggunaan BBM subsidi jenis premium seharusnya tidak hanya diterapkan pada SPBU di jalan tol melainkan secara keseluruhan di
SPBU.
Sebab jika hanya diterapkan di SPBU tol masyarakat masih bisa mengisi full tank atau isi penuh BBM
subsidi jenis premium pada kendaraannya sebelum masuk jalan tol.
Kalau seumpanya seluruh Jjawa tidak ada itu wajar siapapun konsumen akan ketemunya pertamax series dan dex tutupnya. (wdi)
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
PERKETAT PEREDARAN ELPIJI 3 KILOGRAM
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Jawa Pos Page/URL/Ukuran Pg3/102x146mmk Jurnalis SOF Nada Berita Neutral Kanal Energi
Perketat Peredaran Elpiji 3 Kilogram
Antisipasi jika Harga Kemasan 12 Kg Naik
JAKARTA - Rencana kenaikan harga elpiji kemasan tabung 12 kilogram membutuhkan antisipasi
dampak yang ditimbulkan. Salah satunya berpindahnya konsumen menengah ke atas ke elipiji
kemasan 3 kilogram yang seharusnya hanya boleh digunakan warga miskin.
Untuk mengatasi hal tersebut muncul usul agar penyaluran elpiji tabung melon tersebut diperkertat. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim mengatakan
rencana kenaikan harga elpiji 12 kilogram memang tidak terhindarkan. Sebab komposisi bahan baku yang harus diimpor semakin besar. Sedangkan produk elpiji 12 kilogram diperuntukkan konsumen
yang mampu.
Siapa yang mau rugi untuk menjual produk yang bahan bakunya diimpor katanya saat dihubungi Jawa
Pos kemarin (10/8).
Karena itu dia menilai rencana tersebut memang perlu dimatangkan. Dia pun menyatakan tidak
khawatir soal dampak-dampak yang bakal terjadi. Sebab elpiji 3 kilogram sebenarnya punya pasar yang berbeda. Barang bersubsidi tersebut sejak awal diperuntukkan masyarakat kurang mampu.
Dengan memegang prinsip tersebut menurut dia migrasi dari konsumen elpiji 12 kilogram ke kemasan 3 kilogram bisa dihindari.
Jadi yang perlu dipastikan ialah menyalurkan elpiji bersubsidi kepada orang yang berhak. Misalnya dengan memperketat melalui sistem dagang tertutup. Itu bisa menghindari adanya pihak lain yang
menggunakan produk bersubsidi jelasnya.
Rencana penutupan sistem penyaluran elpiji 3 kilogram sebenarnya menjadi wacana beberapa tahun
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
ini. Namun penerapannya belum terlihat. Namun Ibrahim yakin kebijakan tersebut bisa dilakukan. Tinggal nanti pemerintah saja yang mengatur tentang regulasinya katanya.
Sebelumnya Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi cukup khawatir terhadap dampak kenaikan elpiji 12 kilogram. Sebab hal tersebut bisa menimbulkan anomali harga
yang jauh berbeda di antara produk yang sama. Alhasil potensi konsumen yang seharusnya mengonsumsi elpiji nonsubsidi bermigrasi ke elpiji 3 kilogram.
Menurut saya sebelum harga baru diterapkan pemerintah harus bisa membereskan soal tata niaga elpiji 3 kilogram. Kalau bisa sistem perdagangan terbuka ini ditutup. Kalau tidak bisa-bisa masyarakat
yang membutuhkan gas kesulitan mendapatkan pasokan karena harus berebut dengan orang yang migrasi katanya. Harga elpiji 12 kilogram saat ini Rp 89.000 hingga Rp 120.000 bergantung kepada
area distribusi.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menyatakan rencana PT Pertamina untuk menaikkan harga
elpiji 12 kilogram (kg) sudah wajar. Sebab perusahaan tersebut harus merugi pada segmen bisnis itu karena menjual produk dengan harga di bawah pasar. Pemerintah juga tidak memberi subsidi atas
penjualannya katanya.
Harga keekonomian cukup tinggi karena PT Pertamina harus impor gas elpiji. Saat ini kebutuhan gas
elpiji Indonesia mencapai 43 juta ton per tahun. Sementara itu produksi gas petroleum hanya mencapai 13 juta per tahun. Dengan demikian Pertamina harus impor dengan harga acuan
internasional.
Impor gas kita tiap tahun 31 juta ton-32 juta ton. Untuk setiap ton gas impor dana yang digelontorkan USD 1.000. Jadi Pertamina menggelontorkan dana sekitar USD 3 miliar per tahun.
Dengan kondisi itu kami sebenarnya tidak mempermasalahkan Pertamina menaikkan harga gas ujar
dia. Harga elpiji tabung 12 kg saat ini Rp 89 ribu-Rp 120 ribu. Harga bervariasi bergantung wilayah.
Pemerintah masih harus memikirkan dampak kenaikan tersebut. (bil/c4/sof)
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
UA SPBU BOLEH JUAL SOLAR BERSUBSIDI
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Jawa Pos Page/URL/Ukuran Pg11/154x75mmk Jurnalis bad Nada Berita Neutral Kanal Energi
Dua SPBU Boleh Jual Solar Bersubsidi
Hanya untuk Angkutan Umum
JAKPUS - Ketegangan pemerintah dengan Organda DKI soal penghapusan subsidi bahan bakar
minyak (BBM) di Jakarta Pusat akhirnya mencair. Keduanya sepakat angkutan umum tetap boleh
membeli BBM bersubsidi. Larangan pembelian BBM bersubsidi kini hanya berlaku untuk kendaraan pribadi.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda DKI Shafruhan saat dihubungi
kemarin (10/8). Dia menjelaskan pemerintah dan Organda DKI mengambil jalan tengah terhadap perbedaan pandangan mengenai penghapusan BBM subsidi di Jakarta Pusat. Jumat (8/8) pihaknya
urun rembuk di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jalan Medan Merdeka
Selatan.
Pertemuan yang diinisiasi pihak kementerian tersebut bertujuan untuk mendengarkan penjelasan Organda DKI. Turut hadir pula Kepala Dinas Energi dan Perindustrian DKI Haris Pinradno dan wakil
Badan Pelaksana Hulu (BPH) Migas.
Organda DKI lanjut Shafruhan memberikan pertimbangan efek domino dari kebijakan penghapusan
BBM subsidi di Jakarta Pusat. Menurut dia ada 4.500 armada bus kota jenis kopaja kopami metromini hingga angkutan kota yang terancam kolaps bila penghapusan tersebut dipaksakan.
Setelah lama berdiskusi akhirnya disepakati subsidi untuk jenis solar di Jakarta Pusat tidak dicabut. Tetapi kesepakatan tersebut hanya berlaku di dua SPBU ujarnya. Dua SPBU itu adalah SPBU di Jalan
Letjend Soeprapto dan Jalan Kramat Raya. Sejak disepakati dua SPBU tersebut seharusnya melayani permintaan solar bersubsidi.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Dua SPBU itu dipilih karena lokasinya paling sering dilewati angkutan umum dari berbagai jurusan. Setelah ada kesepakatan ancaman menyetop operasi yang direncanakan dimulai pekan ini batal.
Kesepakatan tersebut juga mengakhiri perdebatan soal operator angkutan yang menaikkan tarif
secara sepihak tuturnya.
Sementara itu Kepala Dinas Energi dan Perindustrian DKI Haris Pinradno membenarkan adanya kesepakatan tersebut. Dia menjelaskan pencabutan kebijakan penghapusan solar bersubsidi di Jakarta
Pusat merupakan jalan tengah guna mengakhiri ketegangan pemerintah dengan Organda DKI. Tentu
kami sudah menghitung. Yang memakai solar di Jakarta Pusat kecil sekali sedikit sekali ujarnya.
Selain itu pihaknya menegaskan bahwa pencabutan tersebut berlaku untuk angkutan umum. Karena itu kendaraan pelat hitam tetap dilarang menggunakan BBM subsidi. Termasuk juga taksi Mercy.
Masak pakai jenis subsidi kan keterlaluan katanya. Namun pengelola SPBU hingga kemarin belum mengetahui mengenai kebijakan pencabutan larangan melayani pembeli BBM jenis solar bersubsidi.
(bad/co2/oni/c19/any)
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
HISWANA MIGAS RESPONDS TO LPG PRICE HIKE PROPOSAL
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media tempo.co Page/URL/Ukuran http://en.tempo.co/read/news/2014/08/10/056598572/Hiswana-M
igas-Responds-to-LPG-Price-Hike-Proposal/182x126mmk Jurnalis Tri Artining Putri Nada Berita Neutral Kanal Energi
Sunday 10 August 2014 1946 WIB Hiswana Migas Responds to LPG Price Hike Proposal
TEMPO.CO Jakarta - The head of Jakarta West Java and Banten Hiswana Migas (Oil and Gas) Juan
Tarigan said they were ready to implement State-owned oil and gas company Pertaminas plan to
increase the price of 12kg liquefied petroleum gas (LPG) canisters. Before the plan was carried out he urged the public company to carefully calculate the plan..
The government is planning on formulating a new price since the Deputy Energy and Mineral
Resources Minister Susilo Siswoutomo said the current price is disadvantageous to Pertamina as it is below the market price.
The governments other consideration to revise the price is the large annual demand for gas that has reached 4.3 tons. Meanwhile domestic gas production could merely fulfill 1.3 tons per year. As a result
the government has to spend US3 billion to import LPG.
Ideally 12kg LPG canisters are no longer subsidized while 3kgs are still subsidized since they are for
the middle-to-lower-class income he said. The proposal has been submitted to the coordinating economic ministry last week.
TRI ARTINING PUTRI RAYMUNDUS RIKANG
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
PEMBATASAN SOLAR BERSUBSIDI MERESAHKAN MASYARAKAT
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg9/214x199mmk Jurnalis rap Nada Berita Neutral Kanal Energi
Pembatasan Solar Bersubsidi Meresahkan Masyarakat
JAKARTA -- Pembatasan solar bersubsidi yang dilakukan di beberapa SPBU di sejumlah daerah mulai meresahkan masyarakat. Kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya antrian panjang di SPBU serta
sulitnya nelayan memperoleh solar untuk melaut.
Sebagaimana dikutip dari Antara kejadian tersebut memang tidak terjadi di semua tempat di mana
diterapkan kebijakan pembatasan jam penjualan solar bersubsidi. Namun tidak bisa diabaikan bahwa pembatasan solar bersubsidi membuat sebagian masyarakat kesusahan.
Di Ponorogo Jawa Timur misalnya dilaporkan terjadi antrian hingga 100-an meter pada sejumlah SPBU perbatasan kota. Antrian BBM solar tidak hanya didominasi kalangan penjual eceran yang ingin
memasok persediaan mereka tetapi juga melibatkan para petani dan pemilik kendaraan rakitan bermesin diesel (ledok) setempat.
Sepekan terakhir antrian panjang terpantau terus terjadi di beberapa SPBU di Ponorogo. Puluhan kendaraan dan jerigen solar terlihat berderet antri untuk mendapatkan BBM solar. Pemandangan
antrian paling parah dilaporkan terjadi terutama di SPBU yang lokasinya di desa.
SPBU yang berada di Desa Grandu Kecamatan Kauman misalnya antrian warga yang membawa jurigen cukup terlihat hingga mencapai 50 sampai 100 meter. Masyarakat cenderung panik
dikarenakan mengira penghapusan subsidi solar yang ada di Jakarta juga terjadi di sini (Ponorogo)
kata pengurus Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) se-Karesidenan Madiun Agus Mustofa Latif.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Sementara di Lebak Banten nelayan tidak bisa melaut akibat kelangkaan solar bersubsidi selama beberapa hari terakhir ini. Kejadian ini menurut Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
Kabupaten Lebak terjadi setelah adanya kebijakan pembatasan pasokan solar ke SPBU.
Diperkirakan terdapat 10 tempat pelelangan ikan (TPI) di pesisir selatan Kabupaten Lebak tidak
melaut sehubungan terjadi kelangkaan solar bersubsidi. Analis ketahanan energi Pusat Kajian Strategis untuk Kepentingan Nasional (Paskal) Dirgo Purbo mengatakan pemerintah belum memiliki
solusi permanen terkait masalah BBM subsidi hingga saat ini sehingga masalah yang sama terus
berulang dari tahun ke tahun.
Menurutnya pemerintahnya hendaknya menyelesaikan masalah BBM subsidi melalui pendekatan sosial-politik bukan sosial- ekonomi. Selama ini masalah BBM subsidi tidak permanen penyelesaiannya.
Tahun depan akan timbul masalah lagi misalnya karena faktor harga minyak dunia naik kata Dirgo kepada Investor Daily di Jakarta Minggu (10/8).
Pendekatan sosial-politik yang dimaksudnya antara lain pemimpin dari pusat hingga daerah harus memberi contoh konkret efisiensi energi bukan hanya mengeluarkan kebijakan pengendalian BBM
subsidi saja.
Pasalnya nelayan petani maupun sektor transportasi yang merasakan langsung dampak pengendalian
ini. Mata pencaharian mereka terhambat lantaran sulit memperoleh BBM subsidi. Nelayan petani itu hidupnya mengandalkan solar tetapi sekarang dibatasi pembeliannya.
Di sisi lain mereka melihat pejabat menggunakan kendaraan mewah plus dengan pengawalan. Apakah
ini memberi keteladan Pejabat publik harus memberi contoh seirama dengan kebijakan BBM subsidi tuturnya.
Dirgo mengapresiasi langkah pemerintah menghapus BBM bersubsidi jenis Premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalan bebas hambatan (tol). Menurutnya ini langkah bertahap
untuk membangun kesadaran pemilik kendaraan pribadi untuk membeli BBM non subsidi.
Tapi di lain sisi dia menyayangkan pembatasan solar yang berdampak langsung ke masyarakat kecil.
Secara terpisah Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan solusi terbaik menjaga kuota BBM bersubsidi adalah menaikkan harga.
Kebijakan pengendalian BBM yang dilakukan saat ini hanya bersifat sementara dan menimbulkan
keresahan masyarakat kecil. Pembatasan operasional penjualan solar membuat antrian di SPBU sehingga mengganggu mata pencaharian. Kebijakan saat ini bukan program yang efektif mengatasi
masalah.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Ini lebih untuk menghindari over kuota tapi sifatnya sangat sementara. Ini bukanlah solusi terbaik. Solusinya ya naikkan harga ujarnya. Kenaikan harga BBM bersubsidi kata Marwan jangan dilakukan
secara tiba-tiba. Pemerintah disarankannya harus mengeluarkan kebijakan yang memihak masyarakat
kecil melalui program pemberdayaan masyarakat.
Masyarakat kecil harus diberi kesempatan untuk menggarap bahan bakar nabati yang hasilnya mampu diserap pemerintah untuk program biodiesel atau bioethanol. Bukan menaikkan harga dulu baru
memikirkan yang terkena dampak. Kami ingin solusi menyeluruh tegas dia.
(rap
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
PT SILO DIPERBOLEHKAN EKSPOR BEBAS BEA KELUAR
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg9/109x196mmk Jurnalis rap Nada Berita Neutral Kanal Energi
PT SILO Diperbolehkan Ekspor Bebas Bea Keluar
JAKARTA -- PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) bakal diperbolehkan mengekspor konsentrat bijih
besi tanpa dikenai bea keluar. Pasalnya pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) Silo sudah lebih dari 30.
Hingga saat ini terdapat tiga perusahaan tambang yang telah mengantongi surat persetujuan ekspor (SPE) mineral olahan yakni PT SILO PT Lumbung Mineral Sentosa dan PT Freeport Indonesia.
Namun hanya SILO yang bisa mengekspor tanpa dikenai bea keluar sedikitpun. Hal tersebut menurut
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edi Prasodjo sesuai dengan ketentuan bea keluar mineral mengacu Peraturan Menteri Keuangan
No153/PMK.011/2014 terkait penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea
keluar.
Dari revisi PMK bea keluar untuk Silo 0 sedangkan untuk Lumbung Mineral dan Freeport bea keluarnya 75 kata Edi di Jakarta akhir pekan lalu. Edi menuturkan dalam PMK tersebut memuat
ketentuan perhitungan besaran bea keluar dengan mempertimbangkan kemajuan pembangunan
pabrik pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri (smelter).
Dia menerangkan progres smelter Silo telah lebih dari 30 sedangkan pembangunan smelter milik Lumbung Mineral dan Freeport baru berkisar antara 0-75. Aturan tersebut menyebutkan apabila
kemajuan pembangunan atau serapan dana investasi antara 0-75 perusahaan wajib membayar bea
keluar sebesar 75.
Kemudian apabila realisasi progres smelter antara 75-30 bea keluar yang dikenakan 5 sedangkan jika progres lebih dari 30 maka bea keluar yang dibayar 0. Edi menambahkan Kementerian ESDM bakal
melakukan verifikasi pembangunan smelter setiap 6 bulan. Periode verifikasi tersebut tergantung
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
waktu perolehan SPE masing-masing perusahaan.
SILO dan Lumbung Mineral mendapat SPE pada Juni kemarin sedangkan Freeport baru saja
mendapatkan SPE. Kami mulai verifikasi 6 bulan setelah diterbitkannya SPE ujarnya.
(rap)
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
PEMBATASAN BBM SUBSIDI DINILAI EFEKTIF
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media tempo.co Page/URL/Ukuran http://www.tempo.co/read/news/2014/08/11/092598638/Pembat
asan-BBM-Subsidi-Dinilai-Efektif/346x118mmk Jurnalis KHAIRUL ANAM Nada Berita Neutral Kanal Energi
Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengklaim konsumsi BBM nonsubsidi terus meningkat setelah ada pembatasan penjualan BBM subsidi. Peningkatan konsumsi itu
terjadi mulai dari jenis Pertamax sampai Pertamina Dex.
Di jalur tol dalam keadaan biasa penjualan Pertamax cuma 50 kiloliter per hari. Sekarang sudah 150
kiloliter per hari kata Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim saat dihubungi Minggu 10 Agustus 2014.
Peningkatan juga diklaim terjadi untuk penjualan Pertamina Dex selaku pengganti solar subsidi.
Sebelum Solar subsidi dicabut di wilayah Jakarta Pusat konsumsi Pertamina Dex hanya 1 kiloliter per hari. Sekarang jadi 7 kiloliter per hari kata Hasyim. Sejak 1 Agustus 2014 lalu BPH Migas menghapus
peredaran Solar di Jakarta Pusat. Pada 6 Agustus giliran Premium yang dihapus di jalur tol.
Hasyim mengaku terkejut dengan peningkatan penjualan BBM nonsubsidi di Jakarta Pusat dan jalur
tol itu. Dengan angka-angka itu kata Hasyim posisis Premium dan Solar diklaim sudah mulai tergantikan. Sementara kami belum bisa evaluasi karena baru seminggu.Tapi trennya seperti itu kata
Hasyim.
Menurut Hasyim dampak postif pembatasan BBM subsidi tak hanya terjadi di Jakarta Pusat dan jalur
tol. Beberapa wilayah yang telah menunjukkan tren bagus juga terjadi di Sumatera. Di wilayah Sumatera bagian utara misalnya kata Hasyim konsumsi Solar sejak 4 Agustus 2014 menurun sampai
9-10 persen. Sementara di wilayah Sumatera bagian selatan mengalami penurunan 5-6 persen.
Penurunan konsumsi Solar itu berbanding lurus dengan meningkatnya angka penjualan Pertamina
Dex. Di Sumatera bagian utara penjualan Pertamina Dex meningkat 10 persen. Sementara di Sumatera bagian selatan naik 10 persen lebih sedikit katanya.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Sejak 4 Agustus 2014 lalu BPH Migas melarang solar dijual di luar pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Pelarangan itu berlaku untuk kawasan industri perkebunan pertambangan dan sekitar pelabuhan di
Sumatera Jawa Kalimantan dan Bali. Hasyim mengaku belum sempat menghitung secara rinci berapa
penurunan konsumsi Solar akibat pembatasan waktu penjualan tersebut.
Hasyim mengklaim kendati sempat membuat panik publik pembatasan distribusi Solar dan Premium itu tak mengalami kendala berarti. Publik kata Hasyim disebut hanya masih menyesuaikan diri
terhadap pembatasan BBM subsidi. Sekarang masih meraba-raba kata Hasyim.
Hasyim juga membantah penghapusan Premium di tol dan Solar di Jakarta Pusat akan membuat
konsumsi Premium dan Solar di SPBU sekitaran dua wilayah itu melonjak drastis. Peningkatan konsumsi Solar dan Premium kata Hasyim memang terjadi tapi tak resiprokal. Katakanlah konsumsi
Solar di Jakarta Pusat sebelumnya 60 ton per hari. Lalu setelah pembatasan ini apakah konsumsi SPBU di luar wilayah itu meningkat 60 ton per hari Kan tidak seperti itu.
KHAIRUL ANAM
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
KKP UJI COBA KAPAL PAKAI GAS
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Bisnis Indonesia Page/URL/Ukuran Pg22/46x129mmk Jurnalis Irene Agustine Nada Berita Neutral Kanal Energi
KKP Uji Coba Kapal Pakai Gas
JAKARTA---Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap konversi bahan bakar minyak ke bahan
bakar gas untuk kapal nelayan bisa terealisasi untuk mengantisipasi kelangkaan bahan bakar fosil serta menghemat biaya produksi nelayan.
Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zaini mengatakan rencana itu masih pada tahap uji coba kelayakan di lapangan dan masih dibahas
bersama dengan Kementerian ESDM.
Terakhir kita koordinasi dengan ESDM. Kendalanya kita belum dapat lampu hijau dari PT Pertamina apakah kita diperkenankan atau tidak menggunakan tabung melon 3kg itu sebab tabung melon hanya
buat konsumsi rumah tangga katanya Jumat (8/8).
Menurutnya konversi BBM ke BBG itu bisa memangkas biaya pro duksi nelayan sampai dengan 20-30.
Dia mengatakan satu tabung liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram setara dengan 15 liter-20 liter solar. Adapun dengan satu tabung dapat melaut hingga 8 jam atau total sehari perjalanan nelayan
dengan kapal di bawah 5 GT.
Zaini menegaskan LPG merupakan bentuk konversi ke gas yang paling efisien untuk saat ini selain
liquified natural gas (LNG) yang dinilai masih sulit diterapkan. Meskipun LNG itu lebih murah lagi dibandingkan LPG tetapi permasalahannya harus membuat stasiun pengisian khusus sendiri biaya lagi
kan. Sedangkan LPG sudah bisa dibeli di warungwarung jelasnya.
KKP mencatat kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kapal di bawah 10 GT mencapai 163 juta kg LPG. Sampai saat ini dia mengatakan perkembangan uji coba
berlangsung positif. Uji coba oke beberapa nelayan malah sudah pakai di Jambi DKI Banten Jawa Barat Jawa Tengah. Kira-kira sudah ada 450 unit dan kita sudah rangsang dengan beri alat converter
kit yang menyambungkan tabung tersebut kepada mesin jelasnya. (Irene Agustine
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
MEDCO TEMUKAN PEMBELI CADANGAN BLOK A
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Bisnis Indonesia Page/URL/Ukuran Pg24/130x51mmk Jurnalis Lukas Hendra Nada Berita Neutral Kanal Energi
Medco Temukan Pembeli Cadangan Blok A
JJAKARTA---PT Medco Energi Internasional Tbk. menyatakan seluruh cadangan dan produksi dari tiga
lapangan Blok A di Kabupaten Aceh Timur yang dikelola Medco Energi akhirnya telah mem peroleh pembeli. Ketiga cadangan itu yak ni Alur Siwa Alur Rambong dan Jaluh Rayue.
Presiden Direktur PT Medco Energi Interna sional Tbk. Lukman Mahfoedz mengatakan sa lah satu pembelinya ada lah PT Pertamina (Persero) dengan alokasi 58 juta kaki kubik (million metric cubic
feet per day/ MMscfd).
Alokasi itu akan dibagi untuk PT Pupuk Iskandar Muda PIM sebesar 54 MMscfd dan industri di Sumatra Utara sebesar 4 MMscfd katanya Jumat (8/8).
Selain itu jelasnya Blok A juga akan memasok gas ke PT Perusahaan Listrik Negara di Aceh Ti mur sebesar 5-15 MMscfd.
Sebelumnya Medco Energi Internasional telah mencapai kesepakatan dengan Pertamina dan PIM
untuk melakukan swap gas secara efektif dan optimal.
Mahfoedz mengatakan dari kesepakatan itu pihaknya akan memasok gas dari Blok A ke pipa gas
Arun-Belawan sebesar 58 MMscfd yang nantinya akan dikirim ke Sumatra Utara.
Skema itu berubah dari semula Blok A mengirim gas ke PIM. Menurutnya perubahan skema itu bisa
menghemat volume gas yang dibutuhkan untuk kompresi karena jarak Blok A ke PIM yang mencapai 120 kilometer.
Selain itu jelasnya perubahan skema juga menghemat harga dan keandalan pasokan karena akan
menggunakan fasilitas baru yang dibangun oleh Pertamina regasifikasi Arun.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Sementara itu bagi pihak PIM akan memperoleh harga gas yang lebih kompetitif dibandingkan skema
lama.
Hanya saja jelasnya rencana swap gas itu masih berupa draf perjanjian jual beli gas (PJBG) kendati
telah memperoleh dukungan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kini PJBG tengah diselesaikan. Harapannya tuntas pada bulan ini sehingga proyek yang sudah tertahan lama ini pipa Arun-Belawan bisa dilaksanakan dan gas bisa mulai mengalir pada akhir 2016
jelasnya. (Lukas Hendra)
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
HANTU BBM
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Kompas Page/URL/Ukuran Pg15/190x172mmk Jurnalis * Nada Berita Neutral Kanal Energi
Tahun lalu impor minyak (minyak mentah dan produk bahan bakar minyak) menyedot devisa
sebanyak 421 miliar dollar AS naik 56 kali lipat dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu yang masih senilai 75 miliar dollar AS.
Pada kurun waktu yang sama ekspor minyak hanya naik dua kali lipat dari 72 miliar dollar AS pada
tahun 2003 menjadi 145 miliar dollar AS pada tahun 2013.
Tak ayal transaksi perdagangan minyak jungkir balik dari surplus 03 miliar dollar AS pada tahun 2003
menjadi defisit yang meroket sebesar 277 miliar dollar AS pada tahun 2013.
Tak tanggung-tanggung impor minyak tahun 2013 mencapai 43 persen dari cadangan devisa pada pertengahan tahun 2013 (akhir bulan Juni). Daya perusak minyak terutama bahan bakar minyak
(BBM) tampak pula dari kenyataan selama lima tahun terakhir ini.
Komoditas ini menjadi pengimpor terbesar mengalahkan impor mesin dan peralatan mekanik serta
mesin dan peralatan listrik yang selama puluhan tahun berada di urutan pertama dan kedua. Minyaklah yang merupakan penyumbang terbesar pelemahan nilai tukar rupiah.
Tekanan minyak terhadap sekujur perekonomian terus berlanjut dan kian berat hingga sekarang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digerogoti subsidi yang menggelembung
diperkirakan tahun ini sekitar Rp 260 triliun untuk BBM dan sekitar Rp 104 triliun untuk listrik. Total subsidi untuk energi yang berjumlah sekitar Rp 364 triliun itu lebih besar dibandingkan dengan APBN
Perubahan yang hanya dianggarkan Rp 350 triliun.
Kuota solar dan premium bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter tahun ini juga hampir pasti bakal
terlampaui.
Menghadapi tekanan terhadap neraca pembayaran dan nilai tukar rupiah serta APBN yang telah
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
berlangsung bertahun-tahun tidak membuat pemerintah belajar dan kian bijak. Urat nadi persoalan justru tak kunjung disentuh.
Penyesuaian harga BBM bersubsidi terakhir pada akhir Juni 2013 hanya mengembalikan tingkat harga Januari 2009. Jadi praktis selama lima tahun terakhir tidak terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi.
Bahkan harga riil atau harga relatif BBM bersubsidi turun sehingga konsumsi naik pesat.
Pemerintah masih saja berakrobat dengan beragam wacana dan jurus tumpul. Tak satu pun jurus
yang berjalan efektif. Sebut saja mulai dari pemasangan stiker mobil dinas pemerintah wacana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi pemasangan radio frequency
identification (RFID) yang tak jelas kelanjutannya penggantian mulut tangki mobil terjangkau dan ramah lingkungan (LCGC) pembelian BBM bersubsidi nontunai hingga inisiatif terakhir pembatasan
lokasi dan waktu operasi penjualan solar bersubsidi.
Semakin banyak inisiatif pengendalian BBM bersubsidi wujudnya semakin kontra produktif bagi
perekonomian serta berpotensi menimbulkan beragam masalah baru yang bertambah pelik dan menambah ketidakpastian. Semua itu berujung pada ongkos penundaan yang kian mahal. Boleh jadi
akumulasi ongkos penundaan lebih mahal daripada ongkos memangkas subsidi BBM secepatnya.
Ongkos penundaan paling kentara adalah tetap tingginya defisit akun lancar (transaksi
berjalan/current account) dan gejolak nilai tukar rupiah penyelundupan dan manipulasi kian marak ongkos berutang semakin mahal akibat sovereign rating (peringkat utang negara) tak membaik
karena risiko fiskal naik dan diversifikasi energi nonfosil terhambat.
Ujung-ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi melambat. Sudah 14 triwulan terakhir ini pertumbuhan ekonomi mengalami tren menurun. Dalam dua triwulan terakhir pertumbuhan PDB masing-masing
hanya 52 persen dan 51 persen merosot dari 57 persen pada triwulan IV-2013.
Bukannya menawarkan kebijakan anti-cyclical untuk membalikkan kecenderungan tetapi justru
pemerintah dan Bank Indonesia sibuk berulang kali mengoreksi proyeksi atau target pertumbuhan seraya menempuh langkah-langkah yang mencekik kegiatan ekonomi produktif.
Sebagai contoh tengok saja pertumbuhan konsumsi pemerintah yang turun tajam selama tiga triwulan terakhir dari 86 persen pada triwulan III-2013 menjadi 64 persen pada triwulan IV-2013 dan 36
persen pada triwulan I-2014 serta akhirnya kontraksi (minus) 07 persen pada triwulan II-2014.
Pemerintah juga selalu menjadikan perekonomian dunia khususnya pertumbuhan di Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai kambing hitam. Padahal pertumbuhan ekonomi AS naik tajam dari minus 21
persen pada triwulan I-2014 menjadi 40 persen pada triwulan II-2014.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Perekonomian AS yang membaik dipandang sebagai ancaman karena bakal mendorong Bank Sentral AS (The Fed) mengurangi stimulus. Sebaliknya kalau memburuk juga menjadi ancaman terhadap
ekspor komoditas Indonesia.
Kemungkinan perlambatan ekonomi Tiongkok juga dipandang berdampak terhadap perlambatan
ekspor kita padahal Dana Moneter Internasional (IMF) hanya mengoreksi proyeksi pertumbuhan Tiongkok dari 75 persen menjadi 74 persen untuk tahun 2014.
Kondisi geopolitik dunia dan regional makin tak menentu. Konflik di sejumlah kawasan yang kaya minyak tampaknya akan terus berlanjut. Faktor itu yang membuat harga minyak mentah dunia bakal
tetap di kisaran 100 dollar AS per barrel dan sewaktu-waktu harga minyak mentah bisa naik tajam.
Jangan biarkan kanker menjalar ke sekujur tubuh perekonomian negeri ini. Menaikkan harga BBM bersubsidi secepatnya paling tidak sebesar Rp 1.500 per liter merupakan kemoterapi yang
menyakitkan tetapi menjanjikan penyembuhan total. Menundanya sama saja dengan mewariskan bom
waktu kepada pemerintahan baru.
Kita yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal meninggalkan legacy sebagai negarawan bijak bestari.
Faisal Basri Ekonom
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
NGGAK PERLU RESAH,PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Rakyat Merdeka Page/URL/Ukuran Pg2/170x301mmk Jurnalis Opini Nada Berita Neutral Kanal Energi
Nggak Perlu Resah Pembatasan BBM Bersubsidi Berakhir 31 Besember 2014
Meski menuai protes pemerintah tetap membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi.LANGKAH itu dilakukan agar pasokan BBM bersubsidi tersedia hingga akhir tahun ini jelas Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik kepada Rakyat Merdeka yang dihubungi via
telepon Sabtu (9/8).
Pemerintah lanjutnya tidak akan mencabut subsidi BBM. Makanya dilakukan pengendalian
penggunaan BBM bersubsidi agar pasokannya mencukupi sesuai kuota.Yang non subsidi stoknya melimpah. Berapa pun masyarakat mau beli kami ada ujarnya.
Berikut kutipan selengkapnya
Kapan berakhir pembatasan penjualan BBM bersubsidi itu Pembatasan penjualan BBM bersubsidi berakhir 31 Desember 2014. Berbagai SPBU yang dibatasi akan
kembali menjual BBM jenis premium dari solar bersubsidi.
Sebab 1 Januari 2015 sudah ada kuota baru aturannya kembali normal. Jadi masyarakat tak perlu
resah dengan kebijakan ini. Kuota BBM bersubsidi tidak mencukupi apa pemerintah dan DPR tidak cermat menghitung kebutuhan
masyarakat
Ini bukan soal salah hitung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014 kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kilo liter.
Pada APBN 2014 pemerintah mengusulkan.kepada DPR kuota BBM bersubsidi sebanyak 48 juta kilo
liter karena kuota riil penggunaan BBM pada tahun 2013 adalah 465 juta kilo liter. Kuota tersebut
kami tingkatkan karena adanya tambahan 12 juta mobil dan 9 juta sepeda motor.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Namun DPR menolak asumsi tersebut.
Mereka meminta kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kilo liter. Kami
sepakat angka itu diturunkan karena anggarannya bisa dipakai untuk membuat infrastruktur kesehatan dan pendidikan.
Angka yang disepakati itu lebih rendah dari realisasi penggunaan BBM bersubsidi tahun 2013
bagaimana langkah pemerintah
Kami melakukan berbagai upaya. Misalnya melakukan sosialisasi agar BBM bersubsidi tak digunakan orang kaya kendaraan pemerintah dan berbagai upaya lain. Namun langkah itu belum cukup untuk
menekan konsumsi BBM bersubsidi.
Hingga Juni 2014 realisasi penyaluran BBM bersubsidi mencapai 2291 juta kilo liter karena tingginya angka penambahan sepeda motor dan mobil. Kondisi ini melampaui kuota yang direncanakan sebesar
2281 juta kilo liter. Karenanya kami melakukan pembatasan penjualan.
Pada semester pertama kuota yang terpakai setengahnya kenapa penjualan BBM bersubsidi dibatasi
Kalau kuota yang terpakai kita kali dua memang subsidi sebesar 46 juta kilo liter mencukupi. Tapi apakah konsumsi BBM bersubsidi pada semester I dan semester II sama Pada semester II ada pilpres
ada Hari Raya Idul Fitri Natal serta Tahun Baru.
Biasanya semester II selalu lebih besar dari semester I. Kalau kami tidak berbuat apa-apa tidak
mengendalikan premium dan solar bersubsidi akan habis awal Desember 2014. Karena ada kekurangan sekitar 20 hari BPH migas mengambil inisiatif untuk1 melakukan pengendalian.
Sasarannya yang kaya jangan mendapat subsidi.
Sejumlah kalangan menilai kebijakan ini tidak efektif karena bisa saja ada penimbunan apa
pemerintah mengantisipasi Loh upaya ini justru untuk mencegah penimbunan. Berdasarkan laporan yang saya terima di dekat
area pertambangan atau perkebunan banyak kebocoran makanya kami batasi.
Bagaimana dengan pembatasan di jalan tol dan Jakarta Pusat
Masyarakat terima kok. Beberapa hari ini saya melakukan evaluasi dan pemantauan. Di jalan tol maupun Jakarta nggak ada masyarakat ribut-ribut soal kebijakan ini. Ada masyarakat yang membeli
BBM non subsidi saat melintasi tol tapi ada juga yang memilih membeli di luar tol karena bahan bakar kendaraannya masih mencukupi.
DPR meminta kebijakan ini dikaji ulang ini bagaimana Kami sudah membahas kebijakan ini komisi VII DPR. Mereka bilang kuota yang ada harus
diperjuangkan agar cukup hingga akhir tahun. Makanya kami kerja keras. Berunding dengan
masyarakat kan tidak mudah. oni
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
KEBIJAKAN BBM DAN PERBAIKAN PENGELOLAAN ENERGI
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg1&11/283x390mmk Jurnalis * Nada Berita Neutral Kanal Energi
Kebijakan BBM dan Perbaikan Pengelolaan Energi
Presiden dan wakil presiden serta menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan
menjalankan roda pemerintahan mendatang sudah akan langsung dihadapkan pada persoalan terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang memerlukan penanganan BBM dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-F) 2014 telah mencapai Rp 24649 triliun.
Dengan harga minyak yang stabil tinggi kurs rupiah yang rentan ter-depresiasi terhadap dolar AS dan
volume konsumsi yang dipastikan terus bertambah besaran subsidi BBM dipastikan akan terus membengkak setiap tahunnya
Pilihan Rasional
Pada awal Agustus ini pemerintah memulai kembali mengeluarkan kebijakan pengendalian BBM yakni tidak menjual premium bersubsidi di jalan tol tidak menjual solar bersubsidi di stasiun pengisian
bahan bakar umum (SPBU) Jakarta Pusat pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi di daerah perkebunan pertambangan dan pelabuhan di Pulau Jawa Sumatera Kalimantan dan melarang
penjualan solar bersubsidi pada nelayan besar dengan kapasitas kapal di atas 30 gross ton (GT).
Langkah pengendalian ini cukup realistis untuk dijalankan di lapangan. Hal yang diperlukan adalah
koordinasi yang lebih baik di antara institusi pemerintah terkait dan pelaksana di lapangan disertai pengawasan yang lebih ketat dan sosialisasi yang lebih intens ke masyarakat. Singkatnya langkah
pengendalian di atas cukup positif dan perlu kita dukung.
Namun perlu dipahami bahwa konteks kebijakan pengendalian ini hanya untuk sekadar menjaga agar
kuotaBBM bersubsidi tahun ini tidak habis sebelum tahun 2014 berakhir dan kuota yang telah ditetapkan tidak jebol. Jadi cakupan objektif maupun dampaknya terbatas dan tidak signifikan untuk
menjawab persoalan subsidi BBM yang lebih besar. Sangat diperlukan kebijakan BBM yang lebih
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
konkret yaitu menaikkan harga Dari sudut pandang ekonomi diskursus tentang urgensi menaikkan harga BBM sebagai satu carayang
paling efektif untuk mengurangi besaran anggaran subsidi BBM sebenarnya dapat dikata kan sudah
selesai. Adalah lebih rasional secara ekonomi untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp350-an triliun setiap tahun untuk membangun infrastruktur transportasi publik pendidikan dan kesehatan
ketimbang untuk subsidi BBM yang sebagian besar justru dinikmati oleh para pemilik kendaraan pribadi
Kebijakan menaikkan harga BBM dapat dikatakan hanya belum selesai secara politik (pragmatis). Menaikkan harga BBM dari sudut politik di negeri ini -entah sampai kapan- akan selalu ditempatkan
sebagai tidak berpihak pada rakyat. Revolusi mental barangkali memang diperlukan untuk mengubah dan meluruskan pandangan dan sikap politik seperti ini.
Menaikkan harga BBM dapat dijalankan melalui beberapa pilihan. Harga bisa dinaikkan katakanlah Rp
750 per liter setiap tiga bulan hingga pada akhirnya mencapai tingkat keekono-miannya Dalam 15 - 2
tahun tingkat harga keekonomian BBM yang saat ini mencapai Rp 11.000 per liter kemungkinan akan tercapai. Atau dapat juga harga dinaikkan katakanlah Rp 2.000-Rp 2.500 pada tahun pertama dan
kedua Atau kenaikan harga Rp 2.000 per liter dapat dilakukan satu kali pada tahun pertama kemudian diikuti dengan penerapan kebijakan harga BBM bersubsidi yang berfluktuasi. Itu berarti harga BBM
masih tetap disubsidi secara tetap katakanlah Rp 2.000 per liter namun harga dapat berfluktuasi
naik-turun mengikuti pergerakan harga minyak
Ketika nantinya masyarakat sudah lebih terbiasa dengan fluktuasi harga BBM baru harga BBM ditetapkan pada tingkat keekonomiannya Pilihan yang diambil tentu harus melalui pertimbangan dan
kajian yang mendalam yang seminimal mungkin memberatkan masyarakat dan sejalan dengan target ekonomi yang digariskan pemerintah.
Pengelolaan Energi
Satu lagi tugas besar pemerintahan baru khususnya menteri ESDM mendatang yakni pengelolaan sektor energi secara lebih baik. Tidak bisa kita terima begitu saja bahwa Indonesia yang memiliki
beragam sumber energi ternyata mengalami krisis energi. Ini pasti ada yang keliru di dalam
pengelolaannya
Di tingkat paradigma saya melihat sudah waktunya pemerintah mengubah cara pandang dan cara memperlakukan energi sebagai sumber penerimaan negara. Adalah benar bahwa mengelola dan
mengusahakan sumber energi akan mendatangkan penerimaan. Namun adalah keliru jika menjadikan hal itu sebagai hal yang lebih utama ketimbang menjadikan sumber energi sebagai sumber energi
dalam arti fisik yang sesungguhnya.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Pengelolaan dan pengusahaan sumber energi harus lebih ditujukan untuk menghasilkan energi siap pasok dan siap pakai bagi kita sendiri.
Energi sebagai penggerak mula (prime mover) dalam arti riil yang secara fisik menggerakkan seluruh aktivitas manusia dan mendukung perekonomian Indonesia harus menjadi paradigma baru bagi
pemerintahan baru di dalam mengelola dan menjalankan sektor energi ke depan.
Jika paradigma itu dijalankan saya percaya halhal yang semestinya tidak boleh terjadi di negeri ini
-bahwa daerah penghasil energi mengalami kelangkaan BBM dan kelangkaan pasokan listrik- lambat laun tidak akan terjadi lagi. Jika paradigma ini dijalankan saya juga percaya bahwa nantinya
pemerintah tidak akan lagi pelit di dalam memberikan insentif yang diperlukan para investor energi. Pemerintah akan menjadi fasilitator yang lebih baik lagi bagi investasi pengembangan dan penyediaan
energi.
Di tingkat kebijakan sudah saatnya pemerintah harus fokus dan konsisten menetapkan prioritas
kebijakan pengembangan sumber energi. Jangan semua sumber energi akan dikembangan bersama-sama namun pada akhirnya hampir semuanya tidak berjalan dan mencapai progres dan hasil
signifikan seperti sekarang ini. Pilihlah berdasarkan skala prioritas lalu eksekusi program pengembangannya secara konsisten dan berkelanjutan. Misalkan tetap fokus untuk memenuhi
kebutuhan base load pada pengembangan sumber energi fosil konvensional yang kita miliki dari mulai
minyak gas dan batubara. Pilih satu-dua energi baru terbarukan yang relatif kita sudah menguasainya seperti panas bumi dan bahan bakar nabati Dalam pada itu jalankan riset pengembangan sumber
energi lain -tetap berdasarkan skalaprioritas- seperti coal bedmethane shale gas tenaga air biomass surya angin dan nuklir hingga pada saat kita memerlukannya nanti benar-benar telah siap pakal
Perubahan mendasar pada distribusi alokasi anggaran di Kementerian ESDM untuk tiap-tiap direktorat dan unit kerja di dalamnya perlu dilakukan untuk menjalankan pendekatan baru ini Semoga
pemerintahan mendatang khususnya menteri ESDM yang baru nanti memahami tugas dan apa yang
harus dilakukannya dan mampu menjalankannya.
Pri Agung Rakhmanto Dosen Fakultas Teknologi Kebu-mian dan Energi (FTKE) Universitas Trisakti pendiri Reforminer
Institute
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
EKSPLORASI GAS ALAM
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Kompas Page/URL/Ukuran Pg18/142x168mmk Jurnalis rek Nada Berita Neutral Kanal Energi
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Alat Berat dikerahkan untuk eksplorasi gas di sumur produksi di Mangkang Kulon Kota Semarang Jawa
Tengah Kamis (7/8). Pemanfaatan gas bagi industri dan rumah tangga akan berperan penting untuk
mengurangi konsumsi bahan bakar minyak
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
UA SPBU BOLEH JUAL SOLAR BERSUBSIDI
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Jawa Pos Page/URL/Ukuran Pg19/118x104mmk Jurnalis bad Nada Berita Neutral Kanal Energi
GAMBIR -- Ketegangan antara pemerintah dengan Organda DKI terkait dengan penghapusan subsidi
bahan bakar minyak (BBM) di Jakarta Pusat akhirnya mencair. Keduanya sepakat bahwa angkutan umum tetap boleh membeli BBM bersubsidi. Larangan pembelian BBM bersubsidi tersebut kini hanya
berlaku untuk kendaraan pribadi.
Hal itu disampaikan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda DKI Shafruhan saat dihubungi
kemarin (10/8). Dia menjelaskan pemerintah dan Organda DKI mengambil jalan tengah terhadap perbedaan pandangan soal penghapusan BBM subsidi di Jakarta Pusat. Jumat (8/8) pihaknya urun
rembuk di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jalan Medan Merdeka Selatan. Pertemuan yang diinisiasi pihak kementerian tersebut bertujuan mendengarkan penjelasan
Organda DKI. Turut hadir pula Kepala Dinas Energi dan Perdagangan DKI Haris Pinradno dan wakil Badan Pelaksana Hulu (BPH) Migas.
Organda DKI lanjut dia memberikan pertimbangan efek domino dari kebijakan penghapusan BBM subsidi di Jakarta Pusat. Menurut dia ada 4.500 armada bus kota jenis kopaja kopami metromini
hingga angkutan kota yang terancam kolaps bila penghapusan tersebut dipaksakan. Karena itu pihaknya meminta pemerintah membatalkannya.
Setelah lama berdiskusi akhirnya disepakati subsidi untuk jenis solar di Jak Pusat tidak dicabut. Tetapi kesepakatan tersebut hanya berlaku di dua SPBU ujarnya. Dua SPBU itu adalah SPBU di Jalan Letjend
Soeprapto dan Jalan Kramat Raya. Sejak disepakati dua SPBU tersebut seharusnya melayani permintaan solar dengan harga subsidi.
Selain itu diakomodasinya permintaan Organda DKI tersebut menurut Shafruhan merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap operator bus kota. Yang paling penting saat ini suplai solar bersubsidi
dari Pertamina untuk dua SPBU tersebut harus ditambah. Dengan demikian kebutuhan operator bus angkutan umum tidak terganggu. Jangan sampai saat angkutan umum mau mengisi BBM habis
ujarnya.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Menurut dia dua SPBU itu dipilih karena lokasinya paling banyak dilewati angkutan umum dari
berbagai jurusan. Setelah ada kesepakatan ancaman menyetop operasi yang direncanakan dimulai pekan ini batal dilakukan. Kesepakatan tersebut juga mengakhiri perdebatan soal operator angkutan
yang menaikkan tarif secara sepihak ujarnya. Kepala dinas energi dan perindustrian DKI Haris Pinradno membenarkan kesepakatan tersebut. (bad/co2/oni)
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
STANDARD DIESEL FUEL PRICE NEEDED
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Jakarta Post Page/URL/Ukuran Pg8/193x101mmk Jurnalis Suara Pembaca Nada Berita Neutral Kanal Energi
Standard diesel fuel price needed
This is a comment on Govt told to scrap fuel subsidy not limit consumption ( The Jakarta Post Aug. 7).
I agree with the sale of the regular fuels (diesel and premium) at standard non-subsidized prices.
The area in which I am living has its share of power outages approximately 12 to 15 hours of them
every week distributed over the week.
Since we also have a business there that depend on electricity to operate we have installed a stationary diesel generator to cover the times without power.
Now a few days ago one of our support staff went to the local Pertamina gas station to refill the
five-liter container (the maximum size so far allowed) our generator needs.
He was refused as a new order had come from Pertamina forbidding the refilling of such jerricans. No
alternative was available nor was any standard diesel for a non-subsidized price --- with the exception of a sole 10-liter container that held some special diesel fuel for Rp 220000 (US18.60).
Just recently I went to get my rather large diesel-engine car refilled at the very same gas station and with no questions asked got it refilled with subsidized diesel fuel.
Again I talked with the manager of this station to ask why Pertamina does not at least provide a
choice between two pumps offering the same diesel one at the subsidized price and one at the
standard market price (which I assume is around Rp 14000 a price I am very willing to pay) and not just the choice between subsidized solar and some super-expensive special diesel (in container only
although in this particular case no longer available as the single container from the day before had already been sold).
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
He did not have an answer for that but he told me that the new directive given by Pertamina has caused many problems since there are not only other people who have diesel generators but there are
also farmers in the surrounding areas with stationary diesel-driven farm machinery who can now not
run them --- unless of course they do like me and siphon diesel from my cars tank into a container so I have fuel to run our generator --- but then again most regular farmers do not own diesel cars but
usually just use motorbikes for transportation.
Anyway to end the long story I really think if Pertamina issues new directives they should also
consider the economic impact on the local situation and at least provide standard diesel fuel at market price for those like me or for farmers who now have no fuel to run their machines and not just the
subsidized diesel the use of which is governed by their strict directives (which are also stupid since it seems to be all right to refill a rather expensive car with diesel but not all right to use it for farming or
because of the screwed-up infrastructure to produce electricity to run a business) and not just offer as an alternative an extremely limited supply of super-expensive super diesel that is completely
inefficient to use in crude diesel engines like farm machinery or generators.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
PEMBATASAN BBM SUBSIDI & BOM WAKTU BUAT JOKOWI-JK
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Rakyat Merdeka Page/URL/Ukuran Pg15/85x214mmk Jurnalis MAS Nada Berita Neutral Kanal Energi
Pembatasan BBM Subsidi Bom Waktu Buat Jokowi-JK
MINGGU ini menjadi waktu yang mendebarkan dan menyulitkan bagi kalangan dunia usaha termasuk
para nelayan. Hal ini akibat langkah Badan Pengawas Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) yang meminta agar kuota BBM subsidi dibatasi.
Sebenarnya tidak hanya pasokan BBM subsidi untuk perkebunan dan nelayan saja yang dibatasi tapi juga pasokan BBM di jalan tol yang beijumlah 29 unit. Namun pembatasan di jalan tol ini mudah
untuk diakah oleh kalangan konsumen. Yakni dengan mengisi premium atau solar di SPBU sebelunwnasuk ke jalan tol.
Fenomena tersebut sebenarnya juga disadari oleh Pertamina. Corporate Secretray Pertamina Ali
Mundakir yang menyatakanPerubahan pola konsumsi ini tidak bisa disalahkan. Selama masih ada
yang murah maka masyarakat sah-sah saja mencari SPBU yang pasokannya tak dibatasi. Apalagi hal ini juga tak melanggar Jiukum.
Bagi pemerintah upaya antisipasi agar kuota BBM bersubsidi yang menjadi beban anggaran negara
tahun ini tidak membengkak. Jika tidak diantisipasi dikhawatirkan hingga akhir tahun kebutuhan BBM
bersubsidi terus melambung hingga mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tahun ini pemerintah mengajukan kuota 48 juta KL tapi DPR hanya meluluskan 46 juta KL saja. Sehingga pemerintah harus mencari akal agar kuota 46 juta KL tersebut bisa sampai akhir tahun.
Kebijakan ini sebenarnya makin memprihatinkan ketika ditentang justru pihak pemerintah sendiri.
Padahal BPH Migas juga merupakan salah institusi negara yang mengawasi pasokan BBM subsidi nasional. Menperin MS Hidayat misalnya meminta agar aturan tersebut ditinjauulang.
Pernyataan berbeda disampaikan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri ESDMJero Wacik.
Persoalannya pemerintah tidak pernah serius dan konsekuen dalam membuat kebijakan energi
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
khususnya dalam mengurangi penggunaan BBM subsidi. Lihat saja rencana pelaksanaan Program pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) yang tidak pemah lagi terdenga gaungnya.
Kemudian kebijakan konversi gas ke BBM juga tidak jelas rimbanya. Faktanya adalah pembangitkan infrastruktur gas sangatlah minim. Stasiun pelayanan BBG sangat minim. Bahkan gerakan
penggunaan gas seperti melengkapi alat converter kit oleh mobil-mobil pemerintah serta BUMN juga mati suri.
Kemudian kebijakan penggunaan biofuel. Mestinya pemerintah mentaigetkan konversi penggunaan solar ke biodisel dari 10 persen menjadi 20 hingga 30 persen. Ini penting mengingat Indonesia
sebagai negara yang memiliki produksi Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia. Brazil berhasil menekan 50 persen penggunaan BBM subsidi dengan biofuel.
Karena itu jika masyarakat berharap pada pemerintahan Jokowi-JK agar mampu sosok anggota tim
ekonominya. Mereka mesti memiliki komitmen dalam mengelola energi secara transparan dan terbuka
khususnya dalam mengurangi BBM. Bukan sekedar pandai menaikkan harga BBM.
Jika Jokowi-JK tidak mampu melakukan hal ini maka melambungnya beban.BBM subsidi tentu bisa menjadi bom waktu bagi pemerintahan baru. MAS
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
SYARAT RFP PLTU MULUT TAMBANG PENGARUHI PENDAPATAN PLN
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Rakyat Merdeka Page/URL/Ukuran Pg15/204x84mmk Jurnalis ASI Nada Berita Neutral Kanal Energi
Syarat RFP PLTU Mulut Tambang Pengaruhi Pendapatan PLN
PLN tengah melakukan lelang pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 berkapasitas 2x600 MW
dan 10 deijgari daya 1x600 MW afSu total 1.800 MW Proyek yang disebut Sumsel 9 10 Mine Mouth Coal Fired Power Plants dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) atau Public Private
Partnership tersebut diperkirakan menelan investasi tiga miliar dolar AS.
Direktur Manajemen Bisnis dan Risiko PLN Murtaqi Syamsuddin mengatakan PLTU berkapasitas 2x300
M W itu memakai pola kemitraan melalui mekanisme independent power producer (IPP). Kami akan undang investor baik dalam maupun luar negeri pada 30 April ini tuturnya.
Menunit dia pola yang digunakan adalah build own operate and transfer (feOOT) yakni pemenang
tender akan menandatangani kerja samai dengan PLN selama 25 tahun. Setelah kerja sama berakhir maka aset pembangkit akan ditransfer ke PLN. Peserta tender adalah konsorsium yang terdiri paling
banyak empat perusahaan dan salah-satunya harus sudah memiliki izin usaha pertambanganyang
masih berlaku minimum 10 tahun ke depan.
Pihak PLN berharap pemenang tender proyek PLTU Sumsel 9 dan 10 bisa diketahui tahun ini proyek dilakukan berbarengan dengan pembangunan kabektransmisi tegangan tinggi arus searah (high
voltage direct current/HVDC) 500 k Y yang menghubungkan Sumsel hingga Jawa.
Saat ini proyek yang sudah memasuki tahap prakualifikasi tender sejak 2012 tersebut belum juga
selesai. Pasalnya persyaratan dalam penyediaan batubara yang tertuang dalam dokumen Requestfor Proposal (RFP) PLN tertanggal 1 Agustus 2013 telah mengalami pembahan substansi materi dan tidak
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah dikeluarkan dalam proses prakualifikasi yang
telah dilakukan.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Dokumen RFP itu telah secara jelas mengurangi dan membatasi unsur kompetisi dan kredibilitas
proses tender tersebut. Ketentuan pembatasan kalori batubara menjadi di bawah 3.000 kilokalori per
kilogram (Kg) yang diatur dakm RFP itu. Padahal perubahan tersebut berpotensi merugikan PLN sebb harga listrik jadi tak kompetitif dan harga EPC proyek yang tinggi.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan pemerintah tidak memiliki
kewenangan menetapkan kadar batubara PLTU-mulut tambang sesuai Permen ESDM-nya pemerintah
tidak memiliki kewenangan. Kadar tergantung PLN katanya.
Ketua Tim Auditor atau Wakil Penanggung Jawab. BPK Arief Senjaya mempertanyakan kesungguhan Kementerian JiSDM mengevaluasi dan menyelaraskan kebijakan penentuan kalori batubara PLTU
Mulut Tambang dengan dasar hukumnya. Utamanya berkaitan dengan keselarasan dengan Peraturan Menteri- (Permen) ESDM No 10/2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara
Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang.
asi
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
PEMBATASAN DORONG KONSUMSI BBM NONSUBSIDI
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Radar Surabaya Page/URL/Ukuran Pg5/217x99mmk Jurnalis Jay Nada Berita Neutral Kanal Energi
Pembatasan Dorong Konsumsi BBM Nonsubsidi
BPH Migas Klaim Penghematan Rp 15 T
JAKARTA-Kebijakan pemerintah membatasi penjualan BBM subsidi diklaim mampu menekan konsumsi
BBM tersebut dan meningkatkan penjualan BBM nonsubsidi. Hal tersebut terungkap dari hasil rapat
koordinasi antara BPH Migas Organda dan unsur pemerintah daerah di Kementerian ESDM Jakarta akhir pekan lalu.
Rakor itu menemukan adanya penurunan konsumsi BBM subsidi yang terjadi di sejumlah daerah.
Penurunan konsumsi tersebut diklaim terjadi lantaran pemerintah menetapkan pembatasan penjualan BBM subsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Saya lihat khususnya di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pola pikir masyarakat sudah berubah. Justru ada peningkatan penggunaan BBM nonsubsidi. Yang turun justru pemakaian BBM subsidi kata
Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng kemarin.
Dia menuturkan konsumsi BBM subsidi khususnya jenis solar di Sumbagsel mengalami penurunan 5
persen. Peningkatan penggunaan BBM nonsubsidi justru mengalami peningkatan 5 persen. Di Medan (Sumut) juga terjadi demikian. Konsumsi BBM subsidi turun dan penggunaan BBM nonsubsidi naik
belasan persen ujarnya. Andy menuturkan langkah pemerintah melakukan pengendalian BBM subsidi merupakan bagian dari
upaya agar kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter (kl) pada tahun ini tak terlampaui.
Menurut dia tanpa kebijakan pengendalian kuota BBM subsidi diprediksi tembus angka 482 juta kl atau naik 22 juta kl dari ketetapan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan
(APBN-P) 2014yangmematok sebesar 46 juta kl. Jadi kira-kira ada penghematan 22 juta kiloliter. Itu sama saja dengan adanya penghematan anggaran sebesar Rp 15 triliun jika dirupiahkan katanya
(mna/cl/jay)
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
BERITA FOTO- HALAL BIHALAL KEMENTERIAN ESDM
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Rakyat Merdeka Page/URL/Ukuran Pg15/86x129mmk Jurnalis Mohamad Qori Nada Berita Neutral Kanal Energi
HALAL BIHALAL KEMENTERIAN ESDM Menteri ESDM Jero Wacik bersama Panglima TNI Jenderal
Moeldoko menghadiri-acara Halal Bihalal Kementerian ESDM di Jakarta Jumat (8/8). Pada acara tersebut Jero Wacik mengungkapkan pentingnya peran TNI dan Polri dalam melindungi banyak
proyek ESDM yang berstatus obyek vital dan bersifat strategis.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
EKSPOR MIGAS NAIK, CADANGAN DEVISA TERDONGKRAK
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Radar Surabaya Page/URL/Ukuran Pg5/126x197mmk Jurnalis Jay Nada Berita Neutral Kanal Energi
Ekspor Migas Naik Cadangan Devisa Terdongkrak
JAKARTA---Mulai masuknya aliran modal asing dan penerimaan devisa dari penerbitan Euro Bonds
berpengaruh besar terhadap penerimaan negara. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2014 mencapai USD 1105 miliar. Angka itu meningkat USD 28 miliar dari
posisi akhir pada Juni 2014 yang sebesar USD 1077 miliar.
Peningkatan jumlah cadangan devisa tersebut juga dikontribusikan oleh penerimaan devisa hasil
ekspor migas yang melampaui pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Aliran masuk modal asing juga berpengaruh positif terhadap peningkatan posisi cadangan devisa Juli 2014 terang Tirta Segara direktur
eksekutif Departemen Humas dan Komunikasi Kantor BI Jakarta kemarin.
Tirta menerangkan bahwa cadangan devisa yang mencapai USD 1105 miliar tersebut dapat
membiayai 64 bulan impor atau 62 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selian itu berada di atas standar internasional kecukupan devisa negara yakni sekitar tiga bulan impor.
BI menilai bahwa kenaikan cadangan devisa tersebut berdampak positif terhadap upaya memperkuat ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Sebelumnya BI melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan 11-2014 tercatat 512 persen
atau melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1-2014 yang sebesar
522 persen. Realisasi pertumbuhan PDB tersebut sedikit lebih rendah daripada perkiraan BI sebelumnya.
Perlambatan tersebut menurut Tirta disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ekspor yang terutama
terjadi pada komoditas yangberbasis sumber daya alam. Sebagian ekspor barang tambang masih
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
terhenti karena adanya kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah dari pemerintah. Sementara itu ekspor komoditas batu bara dan CPO menghadapi pelemahan permintaan.
Dalam pandangan BI perlambatan pertumbuhan ekonomi di triwulan II tersebut masih sejalan dengan langkah pengelolaan stabilisasi makroekonomi yang dilakukan bersama pemerintah selama ini.
Terutama untuk mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan.
BI akan terus memonitor berbagai perkembangan domestik maupun eksternal dan memastikan agar
dinamika perekonomian nasional ke depan berjalan dengan sehat dan berkelanjutan papar Tirta (mna/cl/jay)
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
20 SAHAM TERAKTIF
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Bisnis Indonesia Page/URL/Ukuran Pg13/55x51mmk Jurnalis saham Nada Berita Neutral Kanal Saham
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
NDEKS BISNIS-27
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Bisnis Indonesia Page/URL/Ukuran Pg13/85x85mmk Jurnalis saham Nada Berita Neutral Kanal Saham
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
NFRASTRUKTUR, UTILITAS, DAN TRANSPORTAS
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Bisnis Indonesia Page/URL/Ukuran Pg12/78x98mmk Jurnalis saham Nada Berita Neutral Kanal Saham
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
NFRASTRUKTUR, UTILITAS, DAN TRANSPORTAS
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg16/110x188mmk Jurnalis saham Nada Berita Neutral Kanal Saham
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
NILAI TRANSAKSI TERBESAR
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg17/105x131mmk Jurnalis saham Nada Berita Neutral Kanal Saham
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
SAHAM TERAKTIF
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg17/108x132mmk Jurnalis saham Nada Berita Neutral Kanal Saham
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
10 TERBESAR SAHAM JII (FREKUENSI)
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg17/67x133mmk Jurnalis saham Nada Berita Neutral Kanal Saham
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
10 TERBESAR SAHAM JII (NILAI)
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg17/63x126mmk Jurnalis saham Nada Berita Neutral Kanal Saham
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
10 TERBESAR SAHAM JII (VOLUME)
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg17/62x131mmk Jurnalis saham Nada Berita Neutral Kanal Saham
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
10 TERBESAR SAHAM LQ 45 (NILAI)
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg17/62x129mmk Jurnalis saham Nada Berita Neutral Kanal Saham
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
10 TERBESAR SAHAM LQ 45 (FREKUENSI)
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg17/65x126mmk Jurnalis saham Nada Berita Neutral Kanal Saham
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
MULTIFINANCE TAK TERGANGGU PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg22/250x225mmk Jurnalis Nasori Nada Berita Neutral Kanal Regulasi
Multifinance Tak Terganggu Pembatasan BBM Bersubsidi
JAKARTA - Sejumlah pelaku bisnis pembiayaan (multifinance) menegaskan pembatasan penjualan
bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi (premium dan solar) di sejumlah lokasi tidak akan berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan kendaraan bermotor terutama mobil. Pasalnya
pengeluaran untuk BBM hanya sebagian kecil dari total pengeluaran rutin pemilik mobil.
Sales and Marketing Director PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Harjanto Tjitohardjojo menjelaskan
pembatasan penjualan BBM bersubsidi tidak mengganggu bisnis multifinance. Pasalnya tidak akan ada pengaruh pada daya beli atau permintaan pembiayaan kendaraan pada semester II-2014. Menurut
dia kalau pun ada yang berubah adalah behavior (perilaku) orang dalam penggunaan kendaraan seperti lebih berhemat dan itu hanya sebesar 5.
Beda halnya kalau terjadi kenaikan harga dan pajak kendaraan maupun kenaikan suku bunga yang
signifikan. Hal itu yang akan banyak berpengaruh kepada permintaan pembiayaan kendaraan jelas dia
kepada Investor Daily Jumat (8/8).
Senada dengan Harjanto Direktur PT BCA Finance Roni Haslim mengatakan penjualan mobil semester II tahun tidak akan terganggu oleh kebijakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi tersebut. Orang
mungkin ada yang kaget untuk sesaat.
Tetapi untuk orang yang mampu membeli mobil pengeluaran BBM hanya sebagian kecil dari total
pengeluaran rutin ungkap dia. Sementara itu menurut President Director PT Adira dinamika Multi Finance (Adira Finance) Willy Suwandi Dharma pembatasan premium dan solar mungkin akan
memberikan dampak yang kecil.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Oleh karena itu hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya bisnis multifinance. Ia optimistis pembatasan penjualan BBM bersubsidi yang diberlakukan di jalan tol dan di Jakarta Pusat tidak akan
berdampak terhadap pembiayaan motor di Adira Finance. Sedangkan untuk pembiayaan mobil
mungkin ada sedikit dampak karena penggendara mobil dapat membeli premium di SPBU lain yang tidak terkena pembatasn.
Orang yang mampu bisa saja tetap membeli di SPBU tol. Saya rasa pembatasan premium oleh
pemerintah baik sekali jelas Willy. Sekadar informasi mulai 6 Agustus lalu seluruh stasiun pengisian
bahan bakar (SPBU) yang berlokasi di jalan tol tidak akan menjual premium bersubsidi sebaliknya hanya menjual Pertamax series. Hingga saat ini total jumlah SPBU di jalan tol mencapai 29 unit.
PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu badan usaha penyalur BBM bersubsidi
mengimplementasikan pembatasan tersebut berdasarkan Surat Edaran Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas No. 937/07/Ka BPH/2014 pada 24 Juli 2014.
Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir dalam siaran pers perseroan mengatakan volume kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta kiloliter (KL) menjadi 46 juta KL.
Menurut dia pembatasan bertujuan agar persediaan BBM bersubsidi cukup hingga akhir 2014. Saat ini baik BCA Finance maupun Adira Finance belum menyiapkan strategi khusus untuk semester II-2014
ini.
Keduanya optimistis bisnis perseroan selama semester II 2014 tidak akan terganggu. Roni
mengungkapkan target pembiayaan mobil BCA Finance hingga akhir tahun sebesar Rp 245 triliun. Kemudian total target pembiayaan kendaraan Adira Finance sebesar Rp 37-38 triliun. Willy
menjelaskan pihaknya belum merevisi target akhir tahun mereka. Hingga akhir tahun target pembiayaan motor sebesar 58 dan mobil 42 papar dia.
Siapkan Strategi
Kemudian Mandiri Tunas Finance tetap menyiapkan beberapa strategi demi mencapai target pembiayaan 2014 walaupun yakin bisnis multifinance tidak akan terkena dampak. Harjanto
menjelaskan target pembiayaan pihaknya hingga akhir tahun ini sebesar Rp 16 triliun dengan
komposisi 85 untuk mobil baru mobil bekas 10 serta 5 untuk motor dan financial lease (sewa guna usaha).
Strategi MTH ke depan ujar dia yaitu bekerja sama dengan dealer (agen) untuk membuat kegiatan
customer education ataupun gathering. Menurut Harjanto dengan kegiatan tersebut pihaknya dapat memberikan penjelasan mengenai penggunaan bahan bakar yang efektif dan efisien.
Pada semester II-2014 MTF juga membuka 11 cabang baru sebagai penetrasi pasar di areaarea yang
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
selama ini kami belum garap atau fokus. Hal ini tentunya akan membantu menambah jumlah pembiayaan kalau sampai terjadi sedikit penurunan pembiayaan jelas Harjanto.
(c01)
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
JALAN PANJANG PENGENDALIAN BBM
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Majalah Tempo Page/URL/Ukuran pg 83 & pg 84/291x437mmk Jurnalis Gustidha Budiartie Nada Berita Neutral Kanal Regulasi
Pemerintah maju-mundur soal sistem pengendalian konsumsi bahan bakar minyak. Ada banyak kendala.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
TANGAN Miraz bergerak lincah menyelipkan tieraps atau pita nilon pengikat kabel di sekeliling mulut tangki Toyota Avanza hitam. Dibantu sebuah tang kecil karyawan alih daya PT Industri
Telekomunikasi Indonesia (Inti) ini mengetatkan tieraps untuk mengunci gelang hitam berdiameter 70
milimeter itu. Ia lalu menempelkan cip berukuran 1 x 1 sentimeter yang dihubungkan kabel ke gelang hitam di cekungan di atas mulut tangki. Dalam waktu tujuh menit Miraz selesai memasang gelang
yang berfungsi sebagai radio frequency identification (RFID) tag itu.
Bagusnya cip dipasang di atas supaya enggak kena tetesan bensin katanya saat memasang RFID tag
di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Warung Jati Barat Mampang Jakarta Selatan Rabu pekan lalu.
PT Inti---pemenang tender pengadaan Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak yang
digelar PT Pertamina (Persero)---memasangkan RFID tag ke kendaraan- kendaraan sejak Oktober 2013. Semula perseroan menargetkan semua kendaraan di Indonesia sudah dipasangi RFID tag pada
Juli 2014. Namun hingga awal Agustus 2014 baru 352.641 kendaraan di wilayah DKI Jakarta yang
dipasangi RFID tag. Penggunaan teknologi RFID untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi sejatinya telah dibahas sejak jauh hari.
Pada Agustus 2011 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sempat menguji coba teknologi ini
dengan memasang RFID di angkutan umum.Sempat terbengkalai hampir dua tahun program RFID
kembali diangkat Pertamina saat konsumsi BBM bersubsidi kembali membengkak pada paruh pertama 2013. Rencananya pada tahap awal sistem ini akan memantau volume penyaluran BBM bersubsidi.
Pada tahap kedua setelah semua kendaraan dipasangi RFID tag pemerintah bisa membatasi
penyaluran BBM bersubsidi untuk setiap kendaraan. Pada 2013 Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan pemanfaatan sistem ini bisa menghemat sekitar 15 juta kiloliter
BBM bersubsidi. Angka penghematan ini dari pencegahan penyalahgunaan pengisian BBM tak wajar.
Dengan besaran subsidi BBM saat ini sekitar Rp 6.000 per liter berarti pemerintah dapat menghemat
subsidi sekitar Rp 9 triliun per tahun. Namun dalam setahun terakhir program RFID mandek. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan kendala teknis dan
keuangan menyebabkan pemasangan dan penerapan sistem meleset dari target awal.
Susilo bahkan mengatakan rencana memasang RFID untuk semua kendaraan di Indonesia hampir
mustahil karena jumlahnya yang sekitar 100 juta unit. Mungkin dari awal tidak fokus jadi terseok-seok. Tiga bulan lalu saya panggil mereka ini kenapa maunya gimana. Kita reorientasi
berfokus ke pekerjaan yang kemungkinan besar terlaksana katanya. Kementerian kemudian meminta Pertamina memusatkan pemasangan RFID di daerah rawan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Susilo
menuturkan Pertamina telah mengidentifi kasi Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi
Tenggara Sumatera Selatan Jambi dan Riau sebagai daerah rawan.
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
Di kawasan ini banyak perusahaan pertambangan dan perkebunan yang menggunakan solar
bersubsidi meski telah dilarang sejak 2012. Susilo menambahkan dengan kebijakan yang mengarah ke
penghapusan bahan bakar minyak bersubsidi penggunaan RFID untuk pengendalian BBM secara nasional tak lagi mendesak.
Seorang pejabat pemerintah yang terlibat dalam kebijakan pembatasan BBM mengatakan
pengendalian dengan RFID justru dijegal oleh kalangan internal Kementerian Energi. Adalah Staf Ahli
Menteri Energi I G.N. Wiratmaja Puja yang disebut menjegal program RFID dengan membawa wacana transaksi nontunai pembelian BBM bersubsidi. Wacana baru ini muncul saat pemasangan RFID tag
baru berjalan pada September 2013. Dalam rapat bersama Bank Indonesia pejabat itu mengatakan Wirat menjelek-jelekkan program RFID. Ia menyoroti pemasangan RFID yang memakan waktu lama
dan rumit. Namun Wirat membantah menjegal program RFID dan berebut proyek pengendalian BBM bersubsidi.
Program nontunai tidak menggunakan dana pemerintah sama sekali kecuali untuk sosialisasi. Semua sistemnya milik perbankan ucapnya. Wirat mengatakan sistem RFID dan pembayaran nontunai justru
bisa saling melengkapi pengendalian BBM bersubsidi. Dalam skema yang dirancang pemerintah pada tahap awal skema nontunai akan menggunakan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dan uang
elektronik. Setelah itu akan dialihkan dengan menggunakan kartu khusus pembelian BBM dengan
memasukkan data individu untuk setiap kartu prabayar.
Pada tahap terakhir kartu BBM akan dilengkapi data pembatasan transaksi pembelian BBM dan nilai pengisian. Pengendalian dengan transaksi nontunai telah diuji coba di Batam Kepulauan Riau. Sejak
April 2014 Kementerian Energi berencana merevisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk menambahkan
poin aturan transaksi nontunai. Namun hingga saat ini revisi belum juga terbit.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Andy Noorsaman Sommeng mengatakan badan
usaha dipersilakan memilih jenis teknologi yang dipakai untuk mengawasi penyaluran BBM. Dia mengatakan pihaknya enggan mengarahkan penggunaan teknologi tertentu untuk menghindari
dugaan ditunggangi kepentingan tertentu. Namun Andy tak menampik kabar bahwa dia mendukung
sistem transaksi nontunai.
Pembiayaan program ini menggunakan self-fi nancing dari perbankan. Saya berusaha agar pemerintah tidak keluar biaya lagi dalam pengendalian. Masak sudah menyubsidi BBM untuk
mengendalikan juga harus keluar biaya lagi ujar Andy ketika ditemui di Kementerian Energi. Dengan adanya sistem nontunai penggunaan RFID pun dibatasi.
Pertamina akan memakainya di Kalimantan Timur. Namun kata Hanung Budya rencananya ini
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
mengalami kendala perubahan kontrak dengan PT Inti. Sebelumnya PT Inti meminta perubahan nilai kontrak karena biaya membengkak akibat pelemahan rupiah pada akhir tahun lalu. Dia mengatakan
kedua perusahaan pelat merah masih menunggu masukan dari Kejaksaan Agung untuk mengubah
kontrak. Hanung berharap pemasangan di Kalimantan bisa dimulai pada September 2014.
Hanung mengatakan selama urusan kontrak belum selesai Pertamina belum membayar kontrak jasa kepada PT Inti. Sebelumnya disepakati nilai jasa yang harus dibayar Pertamina adalah Rp 18 per liter
BBM bersubsidi yang disalurkan.
Dalam wawancara dengan Ananda Putri dari Tempo pada April 2014 Direktur Utama Inti Tikno Sutisna
mengatakan perseroan telah menggelontorkan investasi sebesar Rp 250 miliar untuk proyek ini. Selain urusan kontrak PT Inti sepertinya masih harus menyempurnakan sistem yang mereka bangun.
Soalnya beberapa pengusaha dan operator SPBU masih mengeluhkan sistem yang kurang andal. Fajar operator SPBU di kawasan Mampang Jakarta Selatan misalnya mengatakan sensor di nozzle alias
mulut slang lambat membaca RFID tag. Akibatnya waktu pengisian bahan bakar lebih panjang karena
harus menunggu sensor RFID terbaca. Memang tak sampai satu menit. Tapi kalau pas ada antrean bisa-bisa konsumen marah ucap Fajar.
Beberapa pemilik SPBU yang sudah menguji coba Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM bersubsidi
juga memilih tak menghubungkan sistem dengan mesin mereka. Soalnya saat uji coba
menghubungkan sistem di SPBU dengan sistem kontrol di Pertamina kerja mesin dispenser malah terganggu. Misalnya mesin pencetak bon tak bisa berfungsi atau mesin dispenser mati. Gangguan ini
beberapa kali terjadi saat uji coba ataupun setelah sistem berjalan beberapa bulan.
Saat empat nozzle di satu dispenser difungsikan berbarengan alat itu mati dan data pengisian terakhir hilang kata Syarief pemilik SPBU di kawasan Cibubur Jakarta Timur. Jalan untuk mengendalikan
konsumsi BBM bersubsidi agaknya masih akan panjang.
BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE GUSTIDHA BUDHIARTIE
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
PENGURANGAN BBM NELAYAN HANYA 4,17 PERSEN
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Ekonomi Neraca Page/URL/Ukuran Pg11/172x189mmk Jurnalis munib Nada Berita Neutral Kanal Regulasi
PERMINTAAN KKPKEBPH MIGAS
Pengurangan BBM Nelayan Hanya 417 Persen
Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dikarenakan
persediaan premium dan solar bersubsidi yang ada sangat terbatas. BPH MIGAS bahkan telah
mengeluarkan Surat Edaran No. 937/07/Ka.BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Pengendalian Konsumsi BBM Tertentu Tahun 2014. Diantaranya BBM jenis minyak solar (Gas Oil) dikurangi 20 di
lembaga penyaluran nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS).
NERACA
Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah cepat. Diantaranya
meminta BPH MIGAS untuk konsisten terhadap pengurangan BBM subsidi untuk nelayan sebesar 417 proporsional dengan penurunan nasional kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo
dalam siaran persnya yang dikutip Minggu (10/8).
Menurut Sharif penetapan penurunan kuota secara nasional dari 48 juta KL menjadi 46 juta KL atau
sebesar 417 sedangkan ajokasi kuota untuk nelayan turun sebesar 20. Jika pengurangan 20 diterapkan akan menimbulkan keresahan karena tidak ada kejelasan berapa batasan alokasi per
kapal. Apalagi BBM merupakan input produksi yang mempunyai peranan sangat penting bagi kelangsungan usaha penangkapan ikan.
Hal ini karena berdasarkan hasil identifikasi dan supervisi di beberapa pusat kegiatan nelayan ternyata komponen biaya BBM berkisar antara 60 - 70 dari seluruh biaya operasi penangkapan ikan per
tripnya.
Sementara dari sisi pasar harga jual ikan hasil tangkapan yang diorientasikan untuk pangsa pasar
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
dalam negeri relatif tidak mengalami kenaikan. Dampak kenaikan BBM yang relative cukup tinggi dirasakan sangat
memberatkan nelayan. Apalagi kondisi atau musim penangkapan ikan yang masih sulit diprediksi
mengakibatkan ketidak berdayaan nelayan untuk melaut ujar Sharif.
Sharif menegaskan kebijakan tersebut memang sangat mempengaruhi sektor kelautan dan perikanan. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap kehidupan para nelayan. Pasokan di pasar ikan dan tempat
pelelangan ikan akan menurun drastis karena kemampuan melaut para nelayan yang berkurang
akibat harga solar yang tidak terjangkau. Dengan jumlah pasokap ikan yang menurun menyebabkan i para nelayan tidak bisa menaikkan harga ikan. Untuk itu para pelaku usaha khususnya pelaku usaha
perikanan tangkap memerlukan bantuan dari berbagai pihak khususnya penyediaan BBM yang bersubsidi.
Walaupun jumlahnya masih sangat terbatas namun bantuan tersebut telah dapat memberikan
semangat para pelaku usaha untuk tetap bertahan termasuk meraih keuntungan usahanya katanya.
KKP tandas Sharif mengupayakan pengurangan BBM nelayan hanya tidak drastis. Namun jika
penurunan sampai 20 maka KKP minta BPH MIGAS menjamin kebutuhan sebesar 940.366 KL untuk nelayan 30 GT dan sisanya dibagi secara proporsional per kapal ukuran > 30 GT maksimum 20
KL/kapal/ bulan atau turun dari 25 KL/kapal/bulan sebelumnya. KKP jugameminta BPH Migas agar
penyaluran BBM bersubsidi untuk sektor kelautan dan perikanan dialokasikan secara khusus yang dipisahkan transportasi laut dengan nd-menklatur khusus BBM bersubsidi untuk nelayan. KKP juga
meminta kepada Pemda Provinsi/Kab/Kota untuk mempertajam penerima tepat sasaran melalui identifikasi nelayan berdasarkan kapal dan trip penangkapan.
Sedangkan untuk menghemat penggunaan BBM KKP telah mendorong pengalih muatan
(transhipment) hasil tangkapan ke kapal lain sesuai dengan Permen KP 26/2014 tentang Usaha
Penangkapan Ikan tandasnya.
Sharif menambahkan persediaan BBM bersubsidi memang sangat terbatas. Bahkan hingga Juli 2014 persediaan premium tinggal 42 dan solar bersubsidi tinggal 40 dari kuota tahun ini. Untuk premium
diperkirakan akan habis pada 19 Desember 2014 dan solar bersubsidi pada 30 November 2014. Selain
itu berdasarkan UU 12/2014 tentang Perubahan UU 23/ 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belarija Negara Tahun Anggaran 2014 (APBNP 2014) telah ditetapkan perubahan kuota nasional jenis
BBM tertentu dari 48 Juta KL menjadi 46 Juta KL.
Menindaklanjuti hal tersebut maka BPH mengeluarkan Surat Edaran Nomor 937/07/Ka.BPH/ 2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Pengendalian Konsumsi BBM Tertentu Tahun 2014. Diantaranya BBM
jenis minyak solar (Gas Oil) mulai 4 Agustus 2014 dilayani jam 08.00 - 18.00 ujafnya.
munib
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
EXXONMOBIL, MEDCO, DAN ENI SIAP PASOK ARUN-BELAWAN
Tanggal Senin, 11 Agustus 2014
Media Kontan Page/URL/Ukuran Pg14/146x235mmk Jurnalis Pratama Guitarra Nada Berita Neutral Kanal Kompetitor
ENERGI
ExxonMobil Medco dan Eni Siap Pasok Arun-Belawan
JAKARTA. PT Pertamina Gas (Pertagas) anak usaha PT Pertamina optimistis pembangunan pipa gas Arun-Belawan sepanjang 370 Kilometer (km) bakal selesai pada Oktober 2014 mendatang. Saat ini
proyek tersebut sudah mencapai 90.
Kepastian selesainya proyek pipa gas Arun-Belawan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama
Pertagas Hendra Jaya. Saat ini pengerjaan proyek sudah mencapai 90. Adapun penerimaan gasnya baru akan siap di awal tahun 2015 mendatang katanya di Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) akhir pekan lalu.
Hendra menyatakan aliran pipa gas Arun-Belawan bakal dipasok oleh tiga perusahaan yakni PT Medco
Energi Internasional Tbk Eni Indonesia Ltd. dan juga sedang diusahakan dari ExxonMobil. Ketiganya diharapkan bisa mengisi gas untuk dialirkan melalui pipa gas Arun-Belawan yang memiliki kapasitas
produksi hingga 200 mmscfd.
Saat ini Pertagas mengaku sedang berusaha membeli sisa gas dari Blok North Sumatra Offshore
(NSO) yang dikelola ExxonMobil. Sisa gas itu tak bisa diolah menjadi gas alam cair alias LNG karena terlalu kecil sekitar 100 mmscfd terangnya. Karena itu sebaiknya Exxon mengalihkan ke pipa gas
Arun-Belawan.
Menurut Hendra. sisa gas 100 mmscfd yang bakal didapat dari ExxonMobil masih bisa dimanfaatkan
untuk memenuhi konsumen di Medan dan Aceh. Karena itu jika telah mendapat kesepakatan dengan ExxonMobil maka pihaknya optimistis pada Oktober tahun ini sudah ada gas yang mengalir ke pipa
senilai US 570juta itu.
Selain itu sisa gas (tailing gas) dari Exxon tersebut akan digunakan untuk uji coba pipa Arun-Belawan
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015
sehingga konsumen di Sumatera Utara yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan industri bisa memanfaatkannya pada November nanti. Hal itu tergantung dari proses s ku t down kilang Arun
ucapnya.
Dengan beroperasinya proyek pipa gas Arun-Belawan Pertagas berharap krisis energi di Aceh dan
Sumatra Utara bisa teratasi. Target utama proyek ini adalah Industri Medan (KIM) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei ujarnya.
Sementara itu Deputi Komersial Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi(SKK Migas) Widhyawan Prawiraatmadja membenarkan pernyataan Hendra Ia menyebut kan bahwa pembicaraan
pasokan gas dari Blok A milik Medco untuk Arun-Belawan memang sedang dilakukan.
Saat ini persetujuan pasokan untuk Arun-Belawan masih menunggu persetujuan Menteri ESDM Jero Wacik.
Gas Blok A sebenarnya dialokasikan untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Namun hanya akan
digunakan sekitar 54 mmscfd. Sisa produksi dari Blok A tersebut rencananya akan dialirkan untuk wilayah sekitar Sumatera Utara kata Widhyawan.
Pratama Gutttara
Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015