laporan penelitian individu - dewan perwakilan...
TRANSCRIPT
1
LAPORAN PENELITIAN INDIVIDU
Gastrodiplomacy –Upaya Memperkuat Diplomasi Publik Indonesia
ADIRINI PUJAYANTI
PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
JAKARTA
2016
2
Executive Summary
Seiring dengan makin kompleksnya isu-isu dalam hubungan
internasional aktivitas diplomasi dituntut untuk berperan lebih signifikan
dan efektif untuk kepentingan nasional. Muncul alternatif diplomasi
dalam bentuk Gastrodiplomasi (Gastrodiplomacy) merupakan
diplomasi budaya yang menggunakan makanan sebagai sarana untuk
meningkatkan brand awareness bangsa karena memuat gambaran mengenai
kebudayaan suatu negara. Konsep budaya makanan, bagaimana makanan
tersebut dibuat dan disajikan, menjadikan makanan sebagai simbol identitas
budaya serta alat asimilasi budaya antar bangsa. Bagaimana negara-negara
melakukan diplomasi budaya melalui promosi masakan mereka merupakan
strategi yang populer untuk diplomasi publik dan nation branding. Konsep ini
menggunakan makanan khas suatu negara sebagai instrumen untuk
menciptakan pemahaman lintas budaya dengan harapan meningkatkan
interaksi dan kerjasama internasional.
Gastrodiplomasi juga merupakan salah satu bentuk diplomasi
publik karena membidik masyarakat sebagai sasarannya.
Gastrodiplomasi menjadi alternatif bagi negara untuk untuk
memproyeksikan pengaruh mereka kepada publik negara lain. Makanan
dinilai sebagai perantara komunikasi nonverbal yang kuat untuk
menyatukan beragam kalangan yang ada. Makanan dan simbol-simbol yang
diwakilkannya dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide-ide, nilai-
nilai, identitas, sikap serta kelas sosial yang berbeda. Inilah sebabnya
mengapa makanan telah menjadi bagian penting dari diplomasi tradisional
sejak zaman kuno.
Di negara maju seperti AS strategi ini dikategorikan sebagai smart
power, tidak lagi untuk memperkuat status tetapi alat atau strategi untuk
mempermudah diplomasi bilateral. Sejak tahun 2012 Amerika Serikat
secara inovatif menggunakan makanan sebagai bagian dari strategi politik
3
luar negerinya. Pemerintah AS membentuk satu korps chef khusus untuk
kepentingan politik luar negeri mereka. Penyajian menu kuliner khusus yang
dibuat korps chef tersebut merupakan penghormatan kepada tamu
negaranya dan membantu kepentingan politik Amerika Serikat. Sedangkan
negara-negara berkembang lebih memanfaatkan gastrodiplomasi untuk
kepentingan nasional mereka sebagai strategi membentuk national branding.
Gastrodiplomasi menjadi strategi untuk menarik minat masyarakat dunia
lebih mengenal negaranya, terutama untuk kepentingan pariwisata. Makanan
khas suatu negara diminati dan dicari sehingga dapat turut mempromosikan
pariwisata nasional untuk meningkatkan perekonomian bangsa.
Gastrodiplomasi dapat menjadi penunjang efektif diplomasi Indonesia
di kancah internasional. Indonesia memiliki kekayaan alam berupa rempah-
rempah, yang bahkan di masa kolonial lampau mengundang datangnya
penjajah Eropa ke Nusantara. Masakan khas Indonesia juga cukup diminati
di luar negeri. Beberapa masakan Indonesia terpilih dalam daftar World’s 50
Best Foods versi CNN antara lain sate, nasi goreng, dan rendang Padang.
Rendang Padang bahkan menduduki posisi pertama Best Foods versi CNN di
tahun 2011. Ironisnya, Indonesia dinilai masih lemah dalam memanfaatkan
kemampuan gastrodiplomasinya. Restauran masakan khas Indonesia di luar
negeri tidak banyak, sangat tidak sebanding dengan banyaknya restoran
masakan khas negara lain di Indonesia.
Upaya memperkuat gastrodiplomasi patut dilakukan karena sektor
kuliner Indonesia merupakan salah satu penggerak ekonomi rakyat. Pada
tahun 2011, industri kuliner masuk menjadi subsektor ke 15 dalam industri
kreatif. Subsektor kuliner menyumbangkan pendapatan terbesar bagi
industri kreatif di Indonesia atau sekitar 32,2% dari total kontribusi industri
kreatif terhadap PDB pada 2011 atau sekitar Rp169,62 triliun. Sedangkan
data Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa sektor kuliner
berkontribusi pada nilai tambah bruto sebesar 208,6 trilyun rupiah dengan
rata-rata pertumbuhan sebesar 4,5 persen dari tahun 2012-2013.
4
Penyerapan tenaga kerja sebesar 3,7 juta orang dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 26 persen. Unit usaha yang tercipta sebesar 3 juta unit
dengan pertumbuhan 0,9 persen. Indikator ini menunjukkan bahwa
Keberhasilan beberapa negara berkembang meningkatkan
perekonomian dengan dukungan gastrodiplomasinya menjadi wake up call
bagi Indonesia untuk segera membangun strategi serupa. Di tahun 2015 pula
Kemenpar menetapkan 5 destinasi wisata kuliner unggulan di Indonesia
yakni Bandung, Jogya, Solo, Semarang dan Bali. Jumlah destinasi tersebut
diharapkan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kesiapan
dan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata
kuliner di daerahnya masing-masing.
A. Gastrodiplomasi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Gastrodiplomasi muncul Paska Perang Dingin setelah hubungan
internasional banyak dipengaruhi oleh isu-isu non tradisional terutama
kepentingan persaingan ekonomi. Gastrodiplomasi diistilahkan dengan the
flag can follow the fork. Dalam hal ini restoran makanan khas dari suatu
negara menjadi duta atau pos-pos budaya di luar negeri. Budaya makan
suatu negara adalah bentuk nation branding yang dapat dimakan yang
selama beberapa tahun ini menjadi kekuatan bagi negara-negara kekuatan
menengah, diantaranya Thailand, Taiwan, Peru atau Selatan Korea. Negara-
negara tersebut menjual makanan mereka sebagai merek bangsa (nation
brand) dan meningkatkankan pemahaman terhadap budaya mereka.
Gastrodiplomacy adalah adalah media yang menginspirasi banyak orang dan
memberdayakan masyarakat diaspora untuk berbagi tradisi dan budaya
makan mereka. Negara-negara kekuatan besar seperti AS dan Perancis juga
melakukan gastrodiplomasi namun tujuan utama mereka adalah
kepentingan politik.
Di beberapa negara di Asia, kesadaran akan pentingnya
Gastrodiplomasi sebagai elemen penting destination branding telah muncul
5
sejak satu dasawarsa yang lalu. Negara seperti Thailand, Korea, Singapura
dan Taiwan sudah memiliki program yang khusus dibuat untuk
memperkenalkan kekuatan makanan khasnya kepada dunia. Sementara
meski potensi gastrodiplomasi Indonesia cukup besar, Pemerintah Indonesia
terlambat bahkan cenderung abai, kurang komitmen dan political will
terhadap potensi diplomasi gastrodiplomasi ini. Dengan tidak menjadi
prioritas Pemerintah maka gastrodiplomasi belum bergaung secara nasional.
Kementerian luar negeri Indonesia belum menjadikan
gastrodiplomasi prioritas dalam kebijakan diplomasi publik Indonesia.
Dalam pemaparan Rencana Strategis Kementrian Luar Negeri
Indonesia tahun 2014-2019 tidak tercantum adanya perencanaan
mengenai strategi diplomasi publik terkait gastrodiplomasi. Kemlu memiliki
anggaran diplomasi publik berkisar 20 miliar setahun untuk berbagai
kegiatan. Saat ini diplomasi publik kemlu lebih diarahkan kepada upaya
memperkokoh peranan Indonesia di fora internasional, peningkatan citra
Indonesia di mata publik domestik dan internasional dan aktif menggalang
koordinasi dengan kalangan pemangku kepentingan. Implementasi diplomasi
publik dilakukan melalui rangkaian kegiatan di antaranya Presidential
Friends of Indonesia, Interfaith Dialogue and Empowering the Moderates,
Indonesian Arts and Culture Scholarship (Beasiswa Seni dan Budaya
Indonesia-BSBI) dan Indonesian Channel, Outstanding Student for the World,
Public Diplomacy Campaign, Duta Belia, Updates from the Region, Diplomatic
Gathering, Public Lecture,Pelayanan Publik, Promosi dan Community
Outreach MKAA (Museum Konferensi Asia Afrika), Terbitan Tabloid
Diplomasi, dan Bali Democracy Forum (BDF).
Pemerintah Indonesia di KBRI Washington, AS, pada tahun 2008
membentuk Restaurant Task Force guna membantu mempromosikan
masakan Indonesia. Namun upaya untuk melakukan inovasi diplomasi
6
dalam hal ini kadangkala terbentur pada pertanggungjawaban DIPA.1 Dengan
alasan tersebut KBRI lebih bertindak sebagai fasilitator kegiatan di luar
negeri dan berharap instansi terkait lainnya atau non state actor yang lebih
banyak berperan mengembangkan gastrodiplomasi. Pelaksanaan
gastrodiplomasi oleh KBRI di berbagai negara dilakukan dengan
menyelenggarakan festival budaya disertai sajian makanan Indonesia dan
mengadakan jamuan terhadap counterpart di KBRI/rumah para diplomat
dengan anggran rutin. Dengan demikian gastrodiplomasi oleh KBRI lebih
banyak berlangsung secara sporadis dan kurang terintegrasi dengan
kebutuhan dalam negeri. Tanpa konsep strategi yang sistematis, terukur dan
terintegrasi akan sulit mendapatkan hasil maksimal dan berdampak
ekonomi.
Kebijakan gastrodiplomasi Indonesia perlu direvisi dan peran
Kementerian Luar Negeri diperkuat sebagai leading sector dalam
pelaksanaan kepentingan nasional ini. Gastrodiplomasi merupakan bentuk
diplomasi non konvensional dan inovasi dalam kebijakan diplomasi luar
negeri. Sebagai sarana multitrack diplomasi bagi Indonesia,
gastrodiplomasi berguna untuk membangun culture understanding yang
mendekatkan warga antar negara tanpa ikatan politis. Memahami budaya
makan dan local wisdom suatu bangsa dalam pengolahan makanan tersebut
diharapkan akan terbangun cultural understanding dan menimbulkan ikatan
rasa (bond) yang mendekatkan hubungan antar warga beda negara.
Bagi negara berkembang gastrodiplomasi juga bermanfaat secara
ekonomi. Masakan Indonesia sangat beragam dan memiliki rasa yang dapat
diterima masyarakat internasional, bahkan Rendang Padang telah tercatat
sebagai salah satu makanan favorit secara internasional. Indonesia harus
dapat memanfaatkan kondisi tersebut sebagai celah keunggulan kompetitif
di dunia internasional. Keberhasilan gastrodiplomasi akan mendatangkan
hasil konkrit berupa peningkatan ekonomi yang didapat dari dampak
1 FGD P3DI dengan Bapak Al Busyra Basnur, Direktur Diplomasi Publik Kemlu, pada tanggal 4 Mei 2016.
7
multiganda (multiplier effects) kegiatan ikutannya berupa ekspor hasil
pertanian dan bumbu masakan otentik Indonesia, pembukaan lowongan
kerja koki dan pengajar masakan Indonesia di luar negeri.
B. Peran Non State Actor
Demi memperoleh hasil yang optimal, pemerintah harus menyusun legal
standing sebagai payung hukum bagi para pemangku kepentingan dalam
menjalankan misi diplomasi ekonomi dibidang gastrodiplomasi. Hal ini
penting karena belum ada keyakinan bahwa gastrodiplomasi mampu
menjual keunggulannya secara mandiri. Pemerintah perlu membangun
Indonesia incorcoptared untuk mengemas dan memajukan gastrodiplomasi
Indonesia. Gatrodiplomasi bukanlah suatu kegiatan yang dapat berdiri
sendiri, dibutuhkan peran aktor-aktor internasional lain dalam
pelaksanaanya. Di Indonesia, isu ini sangat terkait dengan kepentingan
ekonomi dan pariwisata. Dalam hal ekonomi isu ini berkaitan erat dengan
etika, manajemen, sumber daya manusia, permodalan dan perbankan,
standarisasi produk, etos kerja, proses perolehan dan distribusi bahan
pangan, dan segala hal berhubungan dengan hukum negara lain. Oleh karena
itu, kebijakan gastrodiplomasi harus dikoneksikan dengan kebijakan politik
luar negeri dan kebijakan ekonomi nasional.
Pelaksanaan gastrodiplomasi membutuhkan peran serta aktif non state
actor lainnya. Beberapa aktor internasional yang penting dalam
mengembangkan gastrodiplomasi diantaranya adalah :
1. Diaspora Indonesia
Diaspora merupakan aktor penting dalam gastrodiplomasi karena
berada di luar negeri sehingga dapat lebih mudah memperkenalkan masakan
khas Indonesia. Namun peran diaspora Indonesia dalam gastrodiplomasi
belum maksimal. Jaringan diaspora Indonesia (Diaspora Network Global-
IDN-Global) pernah berupaya membentuk Indonesia Culinary Task Force
8
pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun tidak
banyak rumah makan Indonesia karya diaspora di luar negeri. Beberapa
kendalanya ialah branding masakan Indonesia belum terkenal, kesulitan
memperoleh bumbu masakan khas Indonesia, manajemen usaha tradisional,
lokasi usaha tidak strategis, masalah higienitas usaha.
2. Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah berperan besar dalam gastrodiplomasi karena
daerah merupakan sumber makanan khas Indonesia berikut tata cara
penyajiannya. Namun Pemda baru melihat makanan khas daerah sebagai
bagian dari promosi pariwisata daerah untuk menarik kunjungan wisatawan
lokal. Kuliner khas telah menjadi branding daerah namun belum menjadi
tujuan utama kedatangan wisatawan ke daerah. Untuk lebih menarik upaya
Pemda baru sebatas menata lebih baik kawasan kulinernya secara terpusat
di beberapa lokasi. Upaya mengenalkan masakan khas lokal daerah ke luar
negeri belum menjadi tujuan utama. Mayoritas Pemda dan Pemkot
menyertakan masakan khas Indonesia hanya sebagai pelengkap daya tarik
atau penunjang destinasi wisata di luar negeri. Pemda belum meyakini
potensi daya tarik kuliner secara tunggal untuk menarik wisatawan minat
khusus dari luar negeri ke daerahnya. Beberapa kendalanya adalah masalah
infrastruktur, penanggung jawab pemasaran kuliner di luar neger, road map
dan tindak lanjut dari program tersebut dalam rencana pembangunan daerah
yang membutuhkan keterpaduan kebijakan antara pusat dan daerah.
Kendala lain industri makanan daerah belum sepenuhnya mematuhi
ketentuan pangan dengan standar internasional.
Meskipun demikian potensi gastrodiplomasi di daerah ada dalam
bentuk Desa wisata yang dikelola masyarakat desa melalui program sadar
wisata (Pokdarwis). Dalam program ini wisatawan luar asing diajak
menikmati makanan daerah dengan cara penyajian lokal berdasarkan adat
budaya setempat. Wisatawan dikenalkan kepada sajian, asal usul, bumbu
9
dan resep asli serta tehnik pengolahan makanan sehingga merasakan budaya
asli Indonesia. Walau masih membutuhkan banyak dukungan promosi,
gastrodiplomasi dalam bentuk ini memiliki peminat di luar negeri.
3. Industri Pangan Lokal
Produk masakan khas Indonesia dikenal di dunia internasional bila
ada kerjasama dengan industri pariwisata dan ada koordinasi serta
sinkronisasi kebijakan antara pihak-pihak terkait. Upaya mendirikan
restoran Indonesia di luar negeri tidak mudah. Peminat usaha restoran
Indonesia di luar negeri membutuhkan dukungan pelaku usaha dari dalam
negeri untuk penyediaan bahan baku pangan dan bumbu otentik Indonesia.
Saat ini upaya ekspor bahan pangan dan bumbu otentik Indonesia dalam
skala besar masih terkendala regulasi safety food internasional. Belum
banyak produsen makanan dalam negeri yang memenuhi syarat keamanan
pangan internasional dengan sistem Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP). Sementara komoditas pertanian pangan Indonesia sendiri belum
mencukupi kebutuhan dalam negeri, selain juga mengalami hambatan NTM
dari negara terkait. Selain itu masalah infrastruktur yang belum baik juga
menjadi hambatan bagi perdagangan hasil pertanian penyedia bumbu
otentik Indonesia. Kondisi infrastruktur yang belum baik tersebut membuat
pengiriman menjadi lebih lama dan mahal, sehingga kurang segar dan tidak
mampu bersaing dengan komoditas serupa di kancah global.
4. Isu Ikon Masakan Khas Indonesia
Indonesia memiliki beragam masakan khas daerah. Oleh karena itu Indonesia
perlu memiliki ikon kuliner yang akan menjadi pengingat dan national
branding di kancah internasional. Meski memiliki rasa yang enak dan disukai
secara internasional, tanpa ikon makanan tertentu dan promosi yang gencar
masakan khas Indonesia tidak mudah dikenal.
10
Di tahun 2012 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf), telah memilih 30 ikon kuliner Indonesia. Namun
terpilihnya 30 ikon kuliner tersebut ternyata menimbulkan polemik karena
dianggap belum tepat menggambarkan asal daerah kulinernya. Pemilihan
ikon kuliner tersebut dianggap kurang mewakili produk makanan unggulan
daerahnya.
5. Upaya Pendokumentasian
Masakan khas merupakan identitas suatu negara. Oleh karena itu upaya
memperkuat gastrodiplomasi Indonesia tidak hanya dengan
mempromosikan kelezatan makanannya, tetapi harus dibarengi
pendokumentasiannya sebagai alat bukti kepemilikan tertulis bangsa
Indonesia. Pendokumentasian merupakan langkah konkrit untuk melindungi
kekayaan kuliner dari food piracy oleh negara lain, sekaligus
memperkenalkannya ke seluruh dunia.
Upaya pendokumentasian kuliner Indonesia bukan hal mudah, karena
budaya tutur di Indonesia lebih kuat daripada budaya tulis. Selai daripada
itu, penyebaran masakan khas Indonesia yang kebanyakan tumbuh
berkembang di masyarakat bawah dan menengah, pemilik warung dan kaki
lima sehingga tidak ada pendokumentasian. Data base kuliner Indonesia ini
diperlukan sebagai bukti otentik mencegah terjadinya klaim kepemilikan
dengan negara-negara tetangga Indonesia yang memiliki kemiripan karena
kesamaan rumpun bangsa Melayu. Pendokumentasian ini juga perlu sebagai
buku baku bagi pengajaran masakan Indonesia di dalam negeri yakni
sekolah-sekolah kejuruan dan perhotelan di Indonesia. Secara sederhana,
upaya untuk mendokumentasikan masakan asli Indonesia telah mulai
dilakukan dalam buku masakan Indonesia “Mustika Rasa” pada masa
Pemerintahan Presiden Sukarno. Dalam buku tersebut Soekarno tak hanya
mendokumentasikan kuliner Indonesia, tetapi juga politik pangan Indonesia.
11
Dengan penjelasan diatas dapat dikatakan pelaksanaan
gastrodiplomasi Indonesia belum cukup kuat untuk mendukung diplomasi
publik Indonesia. Hal ini terjadi karena gastrodiplomasi belum menjadi
prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Potensi kuliner Indonesia
belum dimanfaatkan secara optimal dan memiliki regulasi yang jelas,
sehingga kuliner dan gastrodiplomasi belum dianggap isu yang penting.
Upaya gastrodiplomasi untuk memperkuat diplomasi publik Indonesia tidak
cukup lagi hanya festival atau acara kuliner yang dikemas dalam berbagai
acara kebudayaan maupun promosi pariwisata di luar negeri semata. Perlu
ada road map dengan payung hukum yang jelas untuk pengembangan
program gastrodiplomasi dan melaksanakannya secara konkrit dan
terstruktur.
Kementerian Luar Negeri tidak menyediakan anggaran khusus untuk
implementasi gastrodiplomasi karena isu ini tidak menjadi prioritas.
Kementerian luar negeri lebih berperan sebagai fasilitator bagi aktor-aktor
internasional gastrodiplomasi lainnya. Hal ini perlu diperbaiki karena
Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang dapat dimanfaatkan dalam
memperkuat diplomasi publik dan meningkatkan perekonomian nasional.
Gastrodiplomasi merupakan kepentingan nasional dengan demikian peran
Kementerian Luar Negeri patut ditingkatkan sebab isu ini tidak hanya
sebatas mengenai mempromosikan makanan Indonesia di luar negeri
semata, tetapi juga berkaitan dengan isu sosial budaya, ekonomi dan politik.
Oleh sebab itu peran Kementerian Luar Negeri sebagai aktor utama
implementasi paradiplomasi sangat diperlukan.
Gastrodiplomasi bukan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri,
maka peran aktor-aktor internasional terkait harus ditingkatkan. Aktor
internasional yang berperan dalam gastrodiplomasi Indonesia, diantaranya
adalah diaspora, Pemda, pelaku industri pariwisata. Gastrodiplomasi yang
efektif akan memberi dampak positif bagi perekonomian nasional. Oleh
12
karena itu perlu ada kebijakan ekonomi nasional yang terkait agar isu ini
lebih terfokus dan mencapai target yang diharapkan. Upaya memperkuat
gastrodiplomasi dengan mengandalkan aktor-aktor internasional semata
tanpa adanya satu leading sector akan mengalami banyak kendala. Seluruh
aktor internasional terkait harus bersinergi dan pemerintah perlu menyusun
roadmap dan grand design untuk implementasi penerapan dan juga
pengembangan gastrodiplomasi.