executive summary -...
TRANSCRIPT
EXECUTIVE SUMMARY
PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL DI PUSKESMAS
DAERAH KEPULAUAN SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN NEONATAL
(Studi di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dan Kota
Tual Provinsi Maluku)
2018 Peneliti:
Tri Rini Puji Lestari
PUSAT PENELITIAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
1
I. PENDAHULUAN
Pelayanan kesehatan yang ditujukan pada ibu hamil (bumil) dapat menentukan
status kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Pelayanan kesehatan maternal
merupakan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan
seorang ibu pada saat hamil, persalinan dan masa nifas agar calon bayinya terlahir
dalam keadaan yang sehat tanpa ada kecacatan. Tahun 2012 Pemerintah meluncurkan
program expanding maternal and neonatal survival (EMAS) yang diawali di enam
provinsi1 dalam rangka menurunkan AKI dan AKN sebesar 25%. (Depkes, 2016).
Sampai saat ini belum semua puskesmas mempunyai fasilitas dan kemampuan
pelayanan PONED terutama puskesmas di wilayah kepulauan, dimana wilayah
kepulauan identik dengan masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana
(termasuk dibidang kesehatan).
Secara umum puskesmas memiliki program pelayanan kesehatan ibu, anak, dan
keluarga berencana. Sedangkan untuk program pelayanan kesehatan ibu bertujuan
untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui pemeliharaan sejak bumil, ibu menyusui,
bayi baru lahir, bayi, anak balita, usia prasekolah, usia sekolah sampai remaja, pasangan
usia subur (PUS).
Menurut H.L. Bluum, faktor pelayanan kesehatan merupakan salah satu dari
empat faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat atau
perorangan. Selain itu, Green juga mengungkapkan bahwa ketersediaan sarana dan
prasarana, sumber daya kesehatan dan pelayanan kesehatan adalah faktor pemungkin
(enabling factors), yang memfasilitasi perilaku individu/masyarakat dalam
pemanfaatan pelayanan kesehatan. (Notoadmodjo, 2010).
Hasil penelitian dari Haryono (2013) di Madura juga mengungkapkan bahwa
selain faktor sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, serta geografis, faktor kesiapan
pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas menjadi pertimbangan
masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dalam pertolongan persalinan.
Secara umum, ada beberapa penyebab masih tingginya angka kematian ibu dan
neonatal di suatu daerah, diataranya masih rendahnya akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang profesional saat hamil (antenatal care) dan kurangnya
1 Program dilaksanakan di provinsi dan kabupaten dengan jumlah kematian ibu dan neonatal yang besar, yaitu Sumatera
Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dasar pemilihan provinsi tersebut disebabkan 52,6% dari jumlah total kejadian kematian ibu di Indonesia berasal dari enam provinsi tersebut. Sehingga dengan menurunkan angka kematian ibu di enam provinsi tersebut diharapkan akan dapat menurunkan angka kematian ibu di Indonesia secara signifikan.
2
ketrampilan tenaga kesehatan di puskesmas khususnya dokter dan bidan dalam
memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil. Sedangkan khusus di daerah kepulauan,
kondisi geografi yang sulit dijangkau dan terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan merupakan salah satu hambatan tersendiri dalam
memberikan pelayanan kesehatan pada bumil di puskesmas.(UNFA, 2006).
Berdasarkan latarbelakang tersebut pertanyaan penelitiannya adalah: 1).
bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas daerah
kepulauan? 2). bagaimana capaian kinerja pelayanan kesehatan bumil di puskesmas
daerah kepulauan?
II. TUJUAN DAN MANFAAT
Secara umum penelitian ini ditujukan untuk menggali berbagai data dan
informasi terkait upaya pelayanan kesehatan pada bumil di puskesmas daerah
kepulauan dan capaian kinerja pelayanannya.
Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan informasi dan
menganalisis beberapa hal terkait:
1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas yang didasarkan
pada aspek:
a) Kesiapan puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil yang diantaranya mencakup SDM (ketersediaan petugas yang terlibat dalam tim , sarana dan prasarana (ketersediaan dan kecukupan alat kesehatan, ketersediaan dan kecukupan obat-obatan, ketersediaan ambulans, puskesmas keliling dan/atau perahu bermotor dengan kondisi baik dan berfungsi, kompetensi petugas, dan keikutsertaan petugas dalam pelatihan), dan pendanaan.
b) Prosedur pelayanan, waktu pemberian pelayanan, dan evaluasi hasil pelayanan bumil,
c) Persepsi masyarakat penerima pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas yang didasarkan pada aspek fasilitas pelayanan, sikap petugas, dan transparansi pelayanan.
2. Capaian kinerja pelayanan kesehatan bumil di puskesmas yang didasarkan
pada aspek standar pelayanan minimal pelayanan antenatal (ANC) terpadu di
puskesmas (TB dan BB, TD, Tinggi Fundus Uteri, imunisasi TT, cek HB dan
protein urine, pemberian Tablet Fe).
Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi anggota DPR dalam
menjalankan fungsi pengawasan khususnya Komisi IX, terkait pelaksanaan pelayanan
3
bumil di puskesmas daerah kepulauan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat
menjadi bahan masukan dapat memberikan masukan terhadap upaya penurunan AKI
dan AKN di puskesmas.
III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus
di puskesmas di Kabupaten Natuna dan Kota Tual. Pendekatan kualitatif dipilih karena
sifatnya yang terbuka dan fleksibel sehingga dapat diperoleh gambaran dan penjelasan-
penjelasan yang mendalam mengenai masalah penelitian serta dapat memberikan
masukan dan rekomendasi alternatif perbaikannya.
Analisis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yang menggunakan
poin kunci yaitu reduksi data dan intepretasi. Analisis penelitian ini akan dilakukan
melalui kedua proses tersebut sehingga ditemukan jawaban dari permasalahan yang
ingin dicari dari penelitian.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Di Puskesmas
Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan priortas
dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok
rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. Sehingga penilaian
terhadap status kesehatan dan kinerja kesehatan ibu dan anak penting untuk
dilakukan.
Upaya kesehatan ibu adalah upaya dibidang kesehatan yang menyangkut
pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin dan menyusui. Tujuan program
kesehatan ibu adalah agar tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan
derajat kesehatan yang optimal bagi ibu. Meningkatkan kemampuan ibu meliputi
pengetahuan, sikap dan perilaku dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya
dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan
keluarga.
Upaya penurunan angka kematian ibu dan neonatal di puskesmas dilakukan
melalui program ANC (Ante Natal Care/perawatan dalam kehamilan). ANC merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam mengupayakan kehamilan yang sehat baik bagi
ibu maupun bagi anaknya. Karena setiap wanita hamil mempunyai risiko komplikasi
4
dan berhak mendapatkan akses terhadap pelayanan asuhan kehamilan, persalinan, dan
nifas yang bermutu. Pelayanan ANC diantaranya meliputi: timbang dan ukur tinggi
badan, ukur tekanan darah, skrining status imunisasi tetanus (dan pemberian tetanus
toksoid), (ukur) tinggi fundus uteri, pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan),
temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling), dan tes
laboratorium sederhana (Hb dan protein urin) dan/atau berdasarkan indikasi (HbsAg,
Sifilis, HIV, Malaria, TBC). Ibu hamil selama masa kehamilan minimal mendapatkan
antenatal care sebanyak 4 kali, yaitu pada saat usia kehamilan antara 0-3 bulan (
K1), saat usia kehamilan antara 4-6 bulan (K2), saat usia kehamilan mencapai 32
minggu (K3), dan saat usia kehamilan antara 32-36 minggu (K4).
ANC merupakan pelayanan kesehatan dasar untuk ibu hamil yang harus
dilakukan sesuai standar yaitu minimal empat kali pemeriksaan selama masa
kehamilam. Karena setiap masa kehamilan dimungkinkan terjadinya masalah atau
komplikasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan
ANC yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan dana, dan
masyarakat itu sendiri.
1. Kabupaten Natuna
Upaya pelaksanaan kesehatan ibu hamil di puskesmas meliputi: pelaksanaan
pelayanan kesehatan KIA, pelayanan ANC (antenatal care) dan PNC (Postnatal care)
sesuai standar, kemitraan bidan dan dukun, pelaksanaan kelas ibu hamil dan balita,
kunjungan rumah dan pendataan sasaran, sosialisasi persalinan di fasilitas kesehatan,
pengorganisasian kelmpok donor darah untuk ibu hamil, sosialisasi dan penempelan
stiker P4K, penyusunan SOP pelayanan KIA di puskesmas, serta rumah tunggu
kelahiran.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan ANC di puskesmas
sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Hal ini sejalan dengan
pendapat pasien yang merasa puas atas pelayanan ANC yang mereka terima dari
puskesmas. Pasien menyatakan bahwa selama ini petugas puskesmas telah bersikap
peduli, tanggap, handal dan pasien merasa terjamin untuk mendapatkan pelayanan ANC
yang bermutu.
Pelayanan ANC ditujukan untuk 1). Menyediakan layanan antenatal terpadu,
komprehensif dan berkualitas, termasuk konseling kesehatan dan gizi ibu hamil,
5
konseling KB dan pemberian ASI. 2). Menghilangkan “missed opportunity” pada ibu hami
dalam mendapatkan pelayanan ANC terpadu, komprehensif dan berkualitas. 3).
Mendeteksi secara dini kelainan/penyakit/gangguan yang diderita bumil. 4).
Melakukan intervensi terhadap kelainan/penyakit/gangguan pada ibu hamil sedini
mungkin. 5). Melakukan rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan
sistem rujukan yang ada.
Pelaksanaan ANC di puskesmas dilakukan oleh sebuah team yang dimotori oleh
seorang penanggungjawab. Adapun peran dari tanggungjawab tersebut adalah: 1).
Memastikan bahwa semua pelayanan kehamilan, peralinan dan nifas sesuai standar
operasional prosedur (SOP); 2). Mengkoordinir semua petugas yang bertugas di KIA; 3).
Melakukan monitoring terhadap pelyanan ANC terpadu di puskesmas pembantu
(pustu) dan pos kesehatan desa (poskesdes); 4). Memberikan KIA kepada ibu hamil; 5).
Mendokumentasikan semua pelayanan kedalam buku KIA dan rekam medis pasien; 6).
Memeriksa keteraturan kunjungan pasien, jika pasien tidak datang petugas membuat
jadwal kunjungan ke rumah.
Sedangkan peran petugas KIA adalah: 1). Melakukan persiapan pelayanan ANC
terpadu; 2). Melaksanakan pelayanan ANC terpadu sesuai SOP; 3). Mempersiapkan
ruangan yang nyaman untuk melakukan perjalanan ANC terpadu; 4). Melakukan
pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaa; 5). Mendokumentasikan semua hasil
pemeriksaan kedalam rekam medis pasien; 6). Merapikan kembali semua peralatan
yang digunakan da lam pemeriksaan; 7).melakukan kunjungan rumah pada pasien yang
tidak melakukan pemeriksaan secara rutin.
Ketersediaan SDM yang bertugas melaksanakan pelayanan ANC di puskesmas
masih sangat terbatas. Sebagai contoh total anggota team yang bertugas di puskesmas
Batubi sebanyak 8 orang (termasuk koordinator) dengan pendidikan terakhir sebagian
besar DIII kebidanan dan terdiri dari 2 orang berstatus pegawai PNS, 3 orang berstatus
pegawai CPNS dan 3 orang sebagai pegawai kontrak. Untuk dapat menjalankan tugas
dan tanggungjawab secara profesional dalam memberikan pelayanan ANC, para petugas
KIA dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup yang didapat selain
melalui pendidikan formal dapat juga melalui pelatihan/seminar/workshop yang
dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Sebagai
pelaksana pemberi pelayanan ANC minimal sudah mengikuti pelatihan asuhan Ibu
Hamil (ANC) standar terpadu. Namun faktanya belum ada satu petugas pun yang
6
pernah mengikuti pelatihan tersebut . Adapun jenis pelatihan yang pernah diikuti
adalah jenis pelatihan lainnya, seperti misalnya pelatihan Midwifery update (MU)
sebagai syarat wajib jika akan mengajukan STR bidan, Stimulasi dan Deteksi, Intervensi
Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), pemantauan pertumbuhan anak dan KB) dan
umumnya atas biaya pribadi. Kondisi ini sejalan dengan keluhan informan di puskesmas
yang dinyatakan bahwa masih banyak petugas puskesmas yang kurang cakap dalam
melaksanakan pelayanan antenatal (khususnya pelayanan kebidanan).
Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana pokok seperti alat untuk
pemeriksaan kehamilan, alat untuk pertolongan persalinan, obat-obatan, ambulan
sudah tersedia. Namun ketersediaan sarana dan prasarana untuk keperluan melakukan
penyuluhan dan peningkatan keterampilan sumberdaya manusia di wilayah kerja yaitu
seperti alat peraga praktik persalinan (pantom) belum ada. Sehingga upaya pemberian
penyuluhan terkait proses persalinan yang baik tidak dapat dilakukan dengan maksimal
(karena tidak dapat divisualisasikan selain melalui poster)
Anggaran untuk pelaksanaan ANC didapat dari dana BOK. Secara umum 60%
diperuntukkan untuk jasa pelayanan dan 40% untuk non jasa seperti: 10% untuk obat-
obatan dan 30% untuk pengadaan ATK, operasional kegiatan, pemeliharaan sarana dan
prasarana. Besaran anggaran perbulan untuk pelaksanaan ANC di 5 desa sebesar 0,02%
dari total anggaran (Rp. 600.000,-). Dana tersebut diperuntukkan untuk biaya
transportasi petugas. Sedangkan untuk pelayanan antenatal di puskesmas, anggarannya
melekat dengan anggaran program lain yang terkait dengan program KIA dan
anggarannya berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, seperti misalnya
program KB, penanggulangan HIV/AIDS, TB, imunisasi, dan lainnya.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat umumnya lebih suka melakukan
pemeriksaan antenatal di posyandu, hal ini dikarenakan letak posyandu yang lebih
dekat ke rumah mereka dibanding ke puskesmas. Namun tidak menutup kemungkinan
bagi warga yang akan melakukan pemeriksaan antenatal di puskesmas. Selain itu jika
memerlukan pemeriksaan khusus ke laboratorium misalnya, maka pemeriksaan hanya
bisa dilakukan di puskesmas. Pelaksanaan pemeriksaan antenatal di posyandu
dilakukan satu kali tiap bulannya.
Pelayanan kesehatan ibu bersalin normal dilakukan di puskesmas sedangkan
bagi ibu hamil yang risti dirujuk ke rumah sakit umum daerah Natuna. Bagi ibu hamil
yang sudah mendekati masa persalinan dianjurkan 1 minggu sebelum taksiran partus
7
sudah masuk ke rumah tunggu kelahiran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan
pemantauan kondisi ibu hamil dan janinnya.
2. Kota Tual
Upaya pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas terdiri dari 1). Pelayanan
antenatal seperti: pelaksanaan programperencanaan pencegahan persalinan dan
komplikasi(P4K), pemantauan ibu hamil risiko tinggi, dan [embinaan pelayanan
kesehatan ibu; 2). Pelayanan kesehatan neonatal dan bayi, seperti: pemantauan
kesehatan neonatal termasuk neonatus risiko tinggi (risti); 3). Pelayanan kesehatan
bati, seperti: pemantauan kesehatan bayi risiko tinggi; 4). Posyandu ibu hamil.
Pelaksanaan pelayanan antenatal di Kota Tual menurut informan dari puskesmas
sudah sesuai dengan standar pelayanan ANC. Pelaksanaan ANC dilakukan sebagian
besar di posyandu bumil. Hal ini dikarenakan letak rumah penduduk yang umumnya
berjauhan sedangkan kendaraan umum sangat jarang ada. Namun demikian cakupan
kunjungan ibu hamil K1 dan K4 dari tahun 2015 mengalami peningkatan. Cakupan K4
menunjukkan peningkatan yang cukup besar pada tahun 2016 (83%) dibanding tahun
2015 (73%). Kondisi ini sebagai indikasi bahwa ibu hamil lebih sering melakukan
pemeriksaan kehamilan pada saat kehamilannya sudah memasuki usia > 20 minggu.
(lihat gambar berikut).
Gambar 6. Cakupan K1 dan K4 Pada Ibu Hamil Tahun 201 - 2016
Sumber: Dinkes Kota Tual, 2016.
Cakupan K1 paling tinggi pada puskesmas Ohoiel, Tubyal Kur, dan Ohoitahit
sebesar 100% dan yang terendah pada puskesmas Kaimear sebesar 5%. Hal ini
dikarenakan tidak tersedianya tenaga bidan dan seringnya ibu hamil yang
memeriksakan kehamilannya setelah usia kehamilan mencapai diatas 20 tminggu.
Untuk K4, tertinggi pada puskesmas Fiditan dan Tam Ngurhir dan terendah pada
puskesmas Kaimear. (lihat gambar berikut).
8
Gambar 7. Cakupan Kunjungan K1 per Puskesmas dai Kota Tual Tahun 2016
Sumber: Dinkes Kota Tual, 2016
Gambar 8. Cakupan Kunjungan K4 per Puskesmas di Kota Tual Tahun 2016
Sumber: Dinkes Kota Tual, 2016
Gambar diatas menunjukkan bahwa cakupan K4 pada tiap puskesmas yang
memenuhi target adalah puskesmas Un, Fiditan, Ngadi, Tamedan dan Tam Ngurhir.
Kendala yang dihadapi sehingga tidak dapat mencapai target, antara lain karena
sweeping ibu hamil tidak berjalan optimal, serta pencapaian program ibu hamil yang
kurang optimal.
Ketersdiaan SDM yang bertugas di bidang KIA sangat terbatas. Sebagai contoh di
puskesmas Tual terdapat 3 orang tenaga kesehatan berstatus PNS dengan pendidikan
terakhir D4 satu orang, D3 satu orang dan D1 satu orang. Sedangkan tenaga kesehatan
yang bertugas di puskesmas pembantu (Pustu) atau Pos kesehatan desa (Poskesdes)
berjumlah 6 orang dengan pendidikan terakhir D3 dan status kepegawaian PNS satu
orang (selenihnya CPNS).
Terkait pembekalan pengetahuan dan keterampilan mengenai ANC bagi tenaga
kesehatan yang bertugas di pelayanan ibu hamil di puskesmas di Kota Tual belum ada.
Adapun seminar atau diklat yang pernah diikuti baru ditujukan untuk tenaga kesehatan
dengan status kepegawaian PNS adalah seminar atau diklat berkaitan dengan
kesehatan reproduksi (seperti deteksi dini kanker serviks). Kondisi ini sangat
9
memprihatinkan mengingat dari segi jumlah tenaga kesehatan yang berstatus PNS
masih kurang, sementara tenaga kesehatan yang ada belum dibekali dengan
pengetahuan dan keterampilan yang memadai sebagai seorang profesional dalam
memberikan pelayanan kepada ibu hamil.
Ketersediaan sarana dan prasarana di puskesmas juga masih minim dan pasokan
listrik pun terbatas (sering terjadi listrik mati). Alat transportasi untuk memudahkan
petugas mengunjungi wilayah kerja yang luas juga belum ada. Seperti misalnya motor
untuk di wilayah daratan dan perahu bermotor untuk menjangkau puskesdes di pulau.
Selama ini untuk menyeberangi pulau hanya mengandalkan tranportasi perahu umum
dan untuk yang di daratan hanya mengandalkan motor pribadi atau milik warga
setempat. Akibatnya akses dan koordinasi dalam memberikan pelayanan ibu hamil sulit
dilakukan.
Secara umum anggaran yang tersedia sebesar 13,5% diperuntukkan untuk
kegiatan KIA. Selain itu ada juga angggaran yang didapat dari JKN (kapitai) sebesar
11,6% untuk pelaksanaan ANC.
Pemeriksaan antenatal dapat dilakukan di puskesmas maupun di posyandu
bumil. Jumlah kunjungan yang melakukan pemeriksaan antenatal ke puskesmas lebih
sedikit dibandingkan bumil yang melakukan pemeriksaan antenatal ke posyandu.
Sebagai cotoh kunjungan pasien untuk mendapatkan pelayanan antenatal di Puskesmas
Tual dalam seharinya kurang dari 3 orang. Masyarakat lebih suka melakukan
pemeriksaan antenatal di posyandu bumil karena letaknya yang lebih dekat dengan
tempat tinggalnya. Namun demikian pelayanan persalinan ke tenaga kesehatan
meningkat kondisi ini menunjukkan keberhasilan petugas puskesmas untuk mendorong
ibu bersalin melakukan pelayanan kesehatan ibu bersalin di fasilitas kesehatan dan
ditolong oleh tenaga kesehatan.
B. Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Di Puskesmas
Keberhasilan upaya kesehatan ibu diantaranya dapat dilihat dari indikator angka
kematian ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan,
persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan dan nifas atau
pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan
lainnya disetiap 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini tidak saja mampu menilai
rogram kesehatan ibu, tetapi juga mampu meniai derajat kesehatan masyarakat, karena
10
sensifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas
maupun kualitas. Pelayanan kesehatan ibu hamil, selain dilihat ada kualitas pelayanan
antenatal yang diberikan, capaian cakupan pelayanan anenatal juga perlu
dipertimbangkan dalam penilaian dan membuat perencanaan perencanaan kedepan.
Karena hal ini dapat mencerminkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan
pentingnya pemeriksaan kehamilan sekaligus juga menunjukkan peran dan kinerja
petugas puskesmas dalam memberikan pelayanan antenatal.
Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan
profesional kepada ibu hamil selama masa kehamilannya yang mengikuti program
pedoman ANC yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan prefentif (di
puskesmas). hasil pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan pelayanan K1 dan K4.
Cakupan K1 atau disebut juga dengan akses pelayanan ibu hamil merupakan
gambaran besaran ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan
kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan K4 adalah gambaran
besaran ibu hamilyang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar
serta paling sedikitempat kali kunjungan. Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan
untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan/atau janin berupa deteksi dini
faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan.
Komponen lain dalam pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu pemberian zat besi
sebanyak 90 tablet (Fe). Zat besi merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk
membentuk sel darah merah. Selain itu berperan juga sebagai komponen dalam
membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang
terdapat pada tulang, tulang rawan dan jaringan penyambung), serta enzim.
Zat besi memiliki peran vital terhadap pertumbuhan janin. Selama hamil asupan
zat besi harus ditambah mengingat selama kehamilan, volume darah pada tubuh ibu
meningkat. Sehingga untuk dapat tetap memenuhi kebutuhan ibu dan menyuplai
makanan serta oksigen pada janin melelui plasenta, dibutuhkan asupan zat besi yang
lebih banyak. Asupan zat besi yang diberikan leh ibu hamilkepada janinnya melalui
plasenta akan digunakan janin untuk kebutuhan tumbuh kembangnya, termasuk untuk
perkembangan otaknya, sekaligus menyimannya dalam hati sebagai cadangan hingga
bayi berusia 6 bulan. Zat besi juga dapat membantu dalam mempercepat proses
penyembuhan luka khususnya luka yang timbul dalam proses persalinan.
1. Kabupaten Natuna
11
Secara umum, gambaran AKI di kabupaten Natuna mengalami penurunan mulai
dari 514,71 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 menjadi 73,96 per 100.000
kelahiran hidup pada tahun 2016. Adapun penyebab kematian ibu terbanyak karena
eklamsia. (lihat gambar berikut).
Gambar 9. Angka Kematian Ibu Di Kabupaten Natuna Tahun 2012 - 2016
Capaian K1 dan K4 di Kabupaten Natuna dari tahun 2012 sampai dengan tahun
2016 secara umum mengalami peningkatan untuk kedua indikador (K1 dan K4),
kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan ibu hamil. Lihat gambar berikut. Namun demikian terjadi penurunan pada
tahun 2016 hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang enggan memeriksakan
kehamilannya ke tenaga kesehatan. Hal ini karena masih ada mitos-mitos negative
(misalnya dilarang pergi jauh keluar rumah bagi ibu hamil) tentang kehamilan yang
masih dipakai oleh sebagian ibu hamil dan keluarga.
Gambar 10. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 Di Kabupaten
Natuna Tahun 2012 - 2016
Gambat diatas menunjukkan, walau secara nasional sudah melebihi target
nasional (72%), namun cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 pada tahun 2016
belum memenuhi target kabupaten sebesar 100% (84,64%). Namun terdapat satu
12
kecamatan yang sudah mencapai target tersebut yaitu Kecamatan Bunguran Tengah
(lihat gambar berikut).
Gambar 11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K4 Menurut Puskesmas Di
Kabupaten Natuna Tahun 2016
Cakupan pemberian tablet Fe di kabupaten Natuna terjadi penurunan dibanding
tahun 2015 yaitu 87,1% dibanding tahun 2016 sebesar 83,52%. Adapun puskesmas
dengan cakupan Fe tertinggi yaitu Bunguran Tengah (100%) dan terendah puskesmas
Serasan Timur (51,61%).
Gambar 12. Cakupan Pemberian 90 Fe Pada Ibu Hamil K4 Menurut Puskesmas Di
Kabupaten Natuna Tahun 2016
2. Kota Tual
Angka kematian ibu (AKI) di Kota Tual secara umum pada tahun 2013 sampai
2015 mengalami penurunan yaitu dari 239 kasus menjadi 6 kasus per 100.000
kelahiran hidup. Pada tahun 2014 sampai 2015 terjadi penurunan yang cukup
13
mencolok yaitu dari 188 kasus menjadi 6 kasus per 100.000 kelahiran hidup (lihat
gambar 13). Kondisi ini menjadi indikator capaian pelayanan kesehatan ibu di Kota
Tual.
Gambar 13. Angka Kematian Ibu Di Kota Tual Tahun 2013 - 2016
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2017
Capaian K1 dan K4 di Kota Tual pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika
dibandingkan tahun 2015. K1 pada tahun 2015 sebesar 92% menjadi sebesar 93% pada
tahun 2016. K4 pada tahun 2015 sebesar 73% meningkat menjadi 85,14% pada tahun
2016 (lihat gambar 14). Kondisi tidak tercapainya K4 adalah karena pemeriksaan
kehamilan sering dilakukan ibu pada saat kehamilannya sudah memasuki usia > 20
minggu .
Gambar 14. Capaian K1 dan K4 Pada Ibu Hamil Di Kota Tual Tahun 2013 - 2016
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2017
Gambar 14. Capaian K1 Pada Ibu Hamil Di Kota Tual Berdasarkan Puskesmas Tahun 2016
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2017
14
Gambar diatas menunjukkan bahwa cakupan K1 tertinggi terjadi di puskesmas
Kur (120%), Ohoiel (108%), dan Ohoitahit (107%) yaitu diatas 100%. Sedangkan
cakupan K1 terendah terdapat pada puskesmas Kaimear (5%).
Cakupan K4 tertinggi berada pada puskesma Fiditan dan Tam Ngurhir yaitu
100%. Cakupan K4 terendah pada puskesmas Kaimear (55%). (lihat gambar 15).
Berdasarkan informasi dari informan, kendala puskesmas yang tidak bisa mencapai
target karena diantaranya sweeping ibu hamil tidak berjalan optimal dan penjangkauan
program ibu hamil yang kurang optimal seperti pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil.
Gambar 15. Capaian K4 Pada Ibu Hamil Di Kota Tual Berdasarkan Puskesmas
Tahun 2016
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2017
Gambar 16. Capaian Pemberian Tablet Fe1 dan Fe3 Pada Ibu Hamil Tahun 2009 -
2014
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2017
Pada gambar 16 menunjukkan gambaran cakupan pemberian Fe1 dam Fe3 ibu
hamil di Kota Tual dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Pada tahun 2013 cakupan Fe1
sebesar 94,3% terjadi penurunan hingga puncaknya tahun 2015 sebesar 87% kemudian
mulai meningkat lagi pada tahun 2016 yaitu 92%. Demikian juga pada cakupan Fe3
terjadi penurunan dari 78% pada tahun 2014 menjadi 69% pada tahun 2015 dan
meningkat menjali 83% pada tahun 2016.
15
Gambar 17. Cakupan Pemberian Tablet Fe1 dan Fe3 Pada Ibu Hamil Tahun 2014
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2017
Pada tahun 2016 cakupan pemberian Fe1 dan Fe3 terendah pada puskesmas
Kaimer (5%). Jika dikaitkan dengan ANC cakupan K4 sebesar 74,07% menunjukkan
bahwa ada koordinasi sistem pencatatan dan pelaporan yang baik karena salah satu
kriteria K4 adalah pemberian Fe3 pada ibu hamil sebanyak 90 tablet.
V. PENUTUP
A. Simpulan
Pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas di Kabupaten Natuna
dan Kota Tual sudah dilakukan sesuai dengan SOP walau dalam kondisi keterbatasan
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Keterbatasan sumberdaya manusia
tidak saja dari jumlah dan jenis profesi tenaga kesehatan, tetapi juga pengetahuan dan
kompetensi terkait pelayanan kesehatan ibu hamil karena umumnya tenaga kesehatan
di puskesmas belum pernah mendapatkan diklat terkait ANC. Padahal jika merujuk
pada the international of genycology obstetrics (FIGO), salah satu upaya mencegah
kematian ibu di puskesmas adalah dengan melakukan persalinan yang bersih dan aman
oleh tenaga yang kompeten.
Secara umum capaian pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas di
Kabupaten Natuna dan Kota Tual belum mencapai target nasional. Selain itu, masih ada
juga beberapa puskesmas yang tingkat capaian pelayanan kesehatan ibu hamil sangat
rendah dibanding capaian puskesmas lainnya. Kondisi ini menunjukkan, bahwa
ketersediaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas yang bermutu masih belum
merata.
16
B. Saran
Pemerintah daerah hendaknya lebih memperhatikan pelayanan kesehatan ibu
hamil bermutu di puskesmas melalui: penyusunan anggaran untuk kelengkapan sarana
dan prasarana serta kegiatan pelaksanaan kesehatan bumil bermutu di puskesmas.
Pihak puskesmas hendaknya lebih memantau penerapan SOP pelayanan
kesehatan bumil dengan melakukan supervisi agar dapat lebih diketahui kendaladan
dan potensi yang ada di puskesmasnya.
Pihak puskesmas juga hendaknya daat menyiapkan dan meningkatkan sumber
daya manusia di puskesmas melalui kegiatan perencanaan dan penganggaran secara
terperinci dan terkonsep dalam pelayanan kesehatan ibu hamil.
17
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ahmad, Jamaluddin. 2011. Metde Penelitian Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Arif, Sumantri. 2011. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Kencana.
Christine Daymone dan Immy Holloway. 2008. Metode-Metode Riset Kualitatif, penerjemah Cahya Wirtama, penyunting Santi Indra Astuti, Yogyakarta: Bentang,
Farich, Achmad. 2012. Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: Gosyem Publishing.
Fauziah, Faich Carissa. 2012. Monitoring Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Di Puskesmas Ngaliyan Semarang, Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
Junadi, Purnawan. 2015. SPM 2015-2019 UKM dan KIA. Jakarta: FKM UI.
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
Kemenkes. 2013. Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
Kemenkes. 2013. Pelayanan Kesehatan Ibu Di fasilitas Kesehatan dan Rujukan, Pedoman bagi tenaga kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
Lukman, Mediya. 2015. Badan Layanan Umum, Dari Birokrasi Menuju Korporasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Moenir, HAS. 2010. Manajemen Pelayanan Umum di indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Notoadmodjo, Soekidjo. 2010. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta.
Notoadmodjo, Soekidjo. 2011. Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta.
Ridwan, Juniarso, dkk. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.
Subandi. 2018. Rancangan Awal RKP 2019, Program PrioritasL Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Msyarakat. Disampaikan pada rapat kerja kesehatan nasional, Banten 6 Maret 2018. Jakarta: Bappenas.
United Nations Fund for Population Action. 2003. Maternal Mortality Update 2002, a focus in Emergency Obstetric Care. Newyork: WHO.
United Nations Fund for Population Action. 2006. UNFPA Maternal Mortality Update 2006 Expectation and Delivery: Investing in Midwives and Others with Midwifery Skills. Newyork: WHO.
Jurnal
Media, Yulfira. 2014. Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dan Bersalin Di Daerah Terpencil (Studi Kasus di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat), dalam
18
Jurnal Bina Praja, Volume 6 Nomor 1 Edisi Maret 2014. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. (43-52).
Susyanty, Andi Leny, dkk. 2016. Pelaksanaan Program Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Kabupaten Karawang, dalam Buletin Penelitian Kesehatan, Volume 44, Nomor 4 Desember 2016. Jakarta: Balitbang Kemkes (265-278).
Dokumen
Dinkes Kabupaten Natuna. 2016. Profril Kesehatan Kabupaten 2016. Natuna: Dinkes, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Menpan. 2003. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta: Kemenpan.
Kemkes. 2013. Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
Kemkes. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
Kemkes. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
Kemenkes. 2015. Profil Kesehatan Indonesia 2014. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
Kemenkes. 2016. Profil Kesehatan Indonesia 2015. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
Internet
Dewi, Gustina. 2005. Studi Pemanfaatan Pelayanan Antenatal Terhadap Kelainan Kesehatan Pada Ibu Hamil di Puskesmas Ulanweng, Kabupaten Bone. .online. http://ridwanamiruddin.com/, diakses 4 April 2018.
Haryono, Tri Joko. 2013. Pemanfaatan Dukun Bayi dan Bidan dalam Pertolongan Persalinan pada Masyarakat Madura. Online. http://psantoso-fisip.web.unair.ac.id, diakses 3 April 2018.
Hamdi, Muhammad. 2014. Konsep Monitoring Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Online. https://www.slideshare.net/hamdy98/monitoring-pelayanan-publik, akses 6 a pril 2018.