laporan monev rb badan pom sem ii tahun 2015.pdf

1

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2015

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SEMESTER II TAHUN 2015

2

DAFTAR ISI

Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………………………… 3

Bab I. Pendahuluan …………………………………………………………………………………………………... 4

A. Latar Belakang …………………………………………………………………………………………….. 4

B. Tujuan ………………………………………………………………………………………………………… 5

C. Ruang Lingkup ……………………………………………………………………………………………. 5

Bab II. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi ……………………………….………………… 6

A. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015…………..

B. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi RB oleh Kementerian PAN dan RB………………

6

7

Bab III. Simpulan, Hambatan, dan Saran ……………………………………………………………………. 16

A. Simpulan …………………………………………………………………………………………………….. 16

B. Hambatan …………………………………………………………………………………………………… 16

C. Saran …………………………………………………………………………………………………………... 17

Lampiran …………………………………………………………………………………………………………………. 19

3

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas disusunnya Laporan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Semester II Tahun

2015 ini.

Dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM dan

memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Badan POM telah

membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan

POM No. HK.04.1.24.04.15.1929 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi Badan POM.Tim Monitoring dan Evaluasi bertugas memastikan rencana aksi

berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, mengkoordinir percepatan implementasi

pelaksanaan reformasi birokrasi, dan memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh

masing-masing Tim Pelaksana. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring

dan Evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang

kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasipelaksanaan reformasi birokrasi yang

dituangkan dalam laporan ini meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu Mental Aparatur,

Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan

Perundang-undangan, dan Pelayanan Publik.

Badan POM senantiasa melakukan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan yang diberikan

baik dari pihak internal maupun eksternal Badan POM. Perbaikan secara terus-menerus

(continuous improvement) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi telah menjadi

komitmen Badan POMuntuk mendukung terciptanya Badan POM yang lebih baik.

Akhir kata semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Badan POM Semester II Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingandan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan ke depannya.

Jakarta, 00Januari 2016 Inspektur Badan POM selaku Ketua Tim Monev RB,

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si NIP. 19611011 199101 2 001

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM

melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5

(lima) tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 telah

disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan, yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan,

dan mental/karakter.

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi kedaulatan pangan,

kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta

pariwisata dan industri.

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi antar kelompok pendapatan,

antar wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.

Untuk menjamin terlaksananya tiga dimensi tersebut tentunya juga didukung dengan

kepastian dan penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban, politik dan demokrasi

serta tata kelola reformasi birokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik. Oleh karena

itu pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM memiliki peran yang penting untuk

mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan POM dalam rangka

pengawasan obat dan makanan.

Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan POM sudah beranjak pada

tahapan selanjutnya dengan berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi

birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”,

yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi

Badan POM yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut, Badan POM telah memiliki Road Map

Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para

pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan POM dalam melaksanakan

reformasi birokrasi Badan POM dan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak

lanjut dari seluruh jajaran Badan POM mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga

terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh.

Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi di Badan POM maka diperlukan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM agar rencana

5

aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai

jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

B. Tujuan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM bertujuan

untuk:

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

3. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim pelaksana.

C. Ruang Lingkup

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi dua sub kegiatan dengan ruang lingkup

sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi

atas pelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalamRoad

Map Reformasi Birokrasi Badan POM.

B. Evaluasi

Ruang Lingkup kegiatan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Badan POM atas pelaksanaan program reformasi birokrasi pada 8

(delapan) area perubahan, yaitu:

1) Mental Aparatur.

2) Pengawasan.

3) Akuntabilitas.

4) Kelembagaan.

5) SDM Aparatur.

6) Tatalaksana.

7) Penguatan Peraturan Perundang-undangan.

8) Pelayanan Publik.

6

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

A. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas,

ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu

dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk

mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu sebagai berikut:

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.

2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antarasistem akuntabilitas

keuangan dan kinerja.

4. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan

barang dan jasa.

Meliputi area perubahan:

1) Mental Aparatur

2) Pengawasan

3) Akuntabilitas

b. Birokrasi yang efektif dan efisien


1. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan

kualitasimplementasinya.

2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi,dan

sinergis.

3. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasise-

government.

4. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit

untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.

5. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.

6. Peningkatan kualitas kebijakan publik.

7. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi

untukmewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan

transformatif.

8. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.

9. Penerapan manajemen kearsipan yang handal,komprehensif, dan terpadu.

Meliputi area perubahan:

1) Kelembagaan

2) Tatalaksana

3) SDM Aparatur

4) Peraturan perundang-undangan

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas


1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:

1) Implementasi UU Pelayanan Publik

2) Pemanfaatan ICT

3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan

7

4) Budaya pelayanan

5) Quick Wins

2. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

1. Penguatan monev kinerja

2. Efektivitas pengawasan

3. Sistem pengaduan

4. Penerapan reward and punishment

Meliputi Area Perubahan: Pelayanan Publik

1) Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pre

Market

2) Sub Tim Pelaksana Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan Post Market

3) Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat

4) Sub Tim Pelaksana Bidang Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Badan POM dilakukan terhadap target

pada 8 (delapan) area perubahan tersebut di atas dan quick wins serta dibatasi

hingga 31 Desember 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran.

B. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi RB oleh Kementerian PAN dan RB

Kementerian PAN dan RB memberikan rekomendasi atas hal-hal yang masih perlu

disempurnakan dalam pelaksanaan RB di Badan POM. Langkah perbaikan yang telah

dilaksanakan Badan POM pada tahun 2015 sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi

tersebut adalah sebagai berikutL

1. Rekomendasi:

Menyusun dan memformalkan road map periode tahun 2015-2019 yang memuat strategi

pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun mendatang secara konkrit pada masing-

masing area perubahan dan Quick Win yang sesuai dengan kinerja utama (core Business)

organisasi serta melakukan internalisasi pada seluruh unit organisasi agar seluruh

pegawai mengetahui dan ikut serta dalam pengembangan pelaksanaan reformasi

birokrasi di lingkungan Badan POM.

Tindak lanjut:

Badan POM telah menyusun dan memformalkan road map periode tahun 2015-2019

dalam suatu Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 tanggal 28

Agustus 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015-2019

2. Rekomendasi:

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan

perindang-undangan.

Tindak Lanjut:

Badan POM telah melakukan evaluasi sistem pengendalian penyusunan peraturan

perindang-undangan sebagai berikut:

1) Rencana Penyusunan Peraturan Kepala Badan POM tahun 2015 yaitu sebanyak 23

peraturan teknis pengawasan obat dan makanan dan telah dilakukan pengkajian

dengan pembuatan dokumen kajian/policy paper terhadap materi muatan yang

akan diatur. Dari 23 rencana penyusunan Rancangan Peraturan tersebut terdapat:

8

a. 2 (dua) peraturan yang disusun karena perlu dilakukan harmonisasi dengan

peraturan terkait lainnya.

b. 4 (empat) peraturan yang disusun karena perlu dilakukan penyesuaian dengan

perkembangan IPTEK terkini.

c. 9 (Sembilan) peraturan yang disusun karena kebutuhan pengaturan yang selama

ini belum diatur.

2) Dari 23 (dua puluh tiga) peraturan teknis pengawasan obat dan makanan yang

direncanakan tersebut:

a. 15 (lima belas) peraturan telah ditetapkan dan diundangkan.

b. 8 (delapan) rancangan peraturan yang belum ditetapkan pada tahun 2015 dan

masih perlu dibahas sehingga dimasukkan kembali dalam perencanaan tahun

2016.

3. Koordinasi dalam perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Badan POM perlu

ditingkatkan terutama dalam penetapan Rancangan Peraturan yang akan disusun

setiap tahunnya.

4. Dalam setiap penyusunan Peraturan Kepala Badan POM telah dilakukan konsultasi

publik baik melalui pertemuan/rapat langsung dengan stakeholder, maupun melalui

pengiriman rancangan via email atau dengan cara mengunggah rancangan akhir

setelah disesuaikan dengan masukan hasil konsultasi publik pada website BPOM.

Pada pembahasan penyusunan rancangan juga telah melibatkan ahli di bidangnya

untuk lebih menjamin tercapainya rancangan yang dapat mengakomodasi

kepentingan masyarakat sesuai dengan kemajuan IPTEK terkini serta menjamin

adanya transparansi dalam penyusunan peraturan.

5. Pada tahun 2015 terdapat 2 Peraturan Kepala Badan POM yang dinotifikasi ke WHO

yaitu:

a) Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan; dan

b) Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Periklanan

Pangan Olahan.

6. Pembahasan finalisasi rancangan akhir peraturan dilakukan bersama antara Bagian

Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas serta Direktorat

Standardisasi masing-masing Kedeputian serta melibatkan unit teknis terkait. Pada

tahap pembahasan finalisasi rancangan akhir ini dilakukan harmonisasi baik

terhadap materi muatan, dan konsepsi terhadap regulasi yang ada baik secara

horizontal maupun vertikal, serta terhadap ketentuan teknis legal drafting.

Terhadap rancangan akhir hasil finalisasi selanjutnya dilakukan proses verbal

kepada Pejabat Eselon II terkait, Kepala Biro Hukmas, Pejabat Eselon I terkait,

Sestama dan Kepala Badan POM untuk persetujuan penetapan. Setelah dilakukan

verbal, apabila semua telah membubuhkan tanda tangan persetujuan termasuk

pembubuhan paraf di setiap halaman oleh Pejabat Eselon 2 unit teknis terkait yang

selanjutnya dilakukan penyiapan naskah akhir untuk ditetapkan oleh Kepala Badan

POM.

7. Peraturan Kepala Badan POM yang telah ditetapkan dalam rangkap tiga selanjutnya

diajukan pengundangan oleh Sekretaris Utama kepada Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

8. Peraturan Kepala Badan POM yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum

dan HAM selanjutnya dilakukan pengunggahan ke website Badan POM oleh Bagian

Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas.

9

9. Lama waktu penyelesaian penyusunan dan pembahasan sejak rancangan awal mulai

dibahas hingga Peraturan Kepala Badan POM ditetapkan adalah berkisar antara 28

hari sampai dengan 158 hari.

10. Berdasarkan dari hasil evaluasi tersebut di atas masih perlu dilakukan perbaikan

perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan sehingga lama waktu

pembahasan hingga dapat ditetapkan bisa menjadi lebih baik.

3. Rekomendasi:

Menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur sesuai dengan

perkembangan birokrasi.

Tindak Lanjut:

1) Badan POM telah menyusun peta proses bisnis untuk semua unit kerja yang sesuai

dengan tugas dan fungsi berdasarkan pengelompokkan kegiatan. Terdapat 15 (lima

belas) proses bisnis Badan POM (POM-01 s.d. POM-15) terdiri atas :

(i) proses bisnis POM-01 s.d. POM-04 merupakan Core Process (Fungsi Utama);

(ii) proses bisnis POM-05 s.d. POM-13 merupakan Support Process (Fungsi

Pendukung); dan

(iii) Proses bisnis POM-10 dan POM-14 s.d. POM-15 merupakan Management

Process (Fungsi Manajemen).

2) Seluruh proses bisnis telah dirinci ke dalam subproses bisnis dan dijabarkan dalam

95 (sembilan puluh lima) SOP (SOP Makro) yang digunakan oleh seluruh unit

organisasi eselon II di lingkungan Badan POM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Balai Besar/Balai POM. Ke-95 SOP ini dirinci menjadi Instruksi Kerja (SOP Mikro)

yang digunakan oleh masing-masing Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM.

3) Peta proses bisnis ini tercantum dalam dokumen Manual Mutu Quality Management

System ISO 9001:2008 Badan POM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

POM Nomor HK.04.1.23.11.11.09219 Tahun 2011 tentang Penerapan Sistem

Manajemen Mutu (Quality Management System) Badan POM yang telah dicabut dan

digantikan dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.08.15.4092 Tahun

2015.

4) Terdapat evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional disesuaikan dengan

perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi yang dilakukan melalui

kegiatan audit internal yang dilakukan oleh internal Badan POM dan kegiatan audit

surveilan yang dilakukan oleh pihak eksternal, dalam hal ini Auditor dari Lembaga

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.

5) Hal ini dikarenakan 55 (lima puluh lima) unit kerja di lingkungan Badan POM telah

memiliki sertifikat ISO 9001:2008 Quality Management System sejak tahun 2012 dan

2013 dari lembaga sertifikasi United Registrar System (URS) dan tetap

dipertahankan hingga tahun 2015. Untuk mempertahankan implementasi sistem

manajemen mutu harus dilakukan evaluasi berupa audit internal dan audit

surveilan secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali.

6) Pada tahun 2015 telah dilakukan evaluasi kesesuaian terhadap penerapan SOP

termasuk peta bisnis proses dan SOP dengan audit yang dilakukan secara internal

dan eksternal. Hal ini dibuktikan dengan didapatkannya sertifikat ISO 9001:2008

untuk 3 (tiga) tahun kedua oleh seluruh unit kerja (55 unit) pada bulan November

2015 dari PT. TUV SUD Indonesia.

7) Telah dilakukan evaluasi kesesuaian terhadap penerapan ISO 9001:2008 termasuk

peta bisnis proses dan SOP dengan audit yang dilakukan secara internal dan

10

eksternal secara berkala setiap tahun. Rekomendasi dari hasil audit tahun 2015 dan

2014 diantaranya dapat berupa reviu dan perbaikan SOP. Tindak lanjut hasil

evaluasi sebagai berikut:

a. Telah melakukan analisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis, peta

subproses bisnis dan peta lintas fungsi (cross functional map) sesuai

perkembangan birokrasi pada tanggal 21 September 2015 - 26 Oktober 2015.

Hasil Evaluasi peta proses bisnis telah diunggah pada subsite sistem manajemen

mutu melalui qms.pom.go.id.

b. Pada Tahun 2015 telah dilakukan revisi terhadap 29 (dua puluh sembilan) SOP.

4. Rekomendasi:

Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai

berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan

secara berkelanjutan.

Tindak Lanjut:

Tim Pelaksana Bidang Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur telah melakukan

evaluasi melalui upaya peningkatan kapasitas sebagai berikut:

a) Melakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai.

b) Melakukan evaluasi dan pengolahan data mapping kompetensi pegawai.

c) Melakukan reviu Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency).

d) Menyusun Standar Kompetensi Jabatan Teknis (Jabatan Fungsional PFM di bidang

Pengujian, Jabatan Fungsional PFM di bidang Penyusun Standar, dan Jabatan

Fungsional PFM di bidang Pengawasan Pre Market).

e) Menyusun kurikulum diklat dan uji coba pelaksanaan diklat Jabatan Fungsional

Perencana dan Jabatan Fungsional yang terkait Kepegawaian.

f) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan

Lanjutan S1, S2, dan S3.

g) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pelatihan

Teknis dan Manajemen.

h) Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

5. Rekomendasi:

Meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

untuk mendorong terwujudnya budaya kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil

(outcome).

Tindak Lanjut:

Kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas implementasi SAKIP di Badan POM telah

dilakukan antara lain:

a. Pertemuan dalam rangka pembahasan reviu renstra dan indikator kinerja;

b. Rancangan implementasi e-performance di beberapa unit kerja;

6. Rekomendasi:

Melakukan penilaian kinerja individu dengan mengaitkan pada kinerja organisasi dan

selaras dengan kinerja individu level di atasnya, serta memonitor dan mengevaluasinya

secara berkala, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk pemberian tunjangan kinerja.

11

Tindak Lanjut:

Tim Pelaksana Bidang Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur telah melakukan

evaluasi penilaian kinerja individu antara lain:

a) Melakukan reviu pelaksanaan penilaian prestasi kerja tahun 2014.

b) Melakukan bimbingan teknis penyusunan sasaran kinerja pegawai 2015.

c) Penerapan sasaran kinerja untuk setiap pegawai.

d) Mengembangkan aplikasi penilaian prestasi kerja secara elektronik.

e) Membangun managemet cockpit.

7. Rekomendasi:

Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan.

Tindak Lanjut:

a. Hasil evaluasi penanganan gratifikasi dilakukan terhadap kebijakan penanganan

gratifikasi, antara lain:

1) Terhadap pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) a poin 2, 3, dan 4, diperlukan

pengaturan lebih jelas tentang gratifikasi yang terkait dengan tugas kedinasan

mengacu pada Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor

B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait

Gratifikasi. Dalam suara tersebut dinyatakan bahwa penerimaan gratifikasi

dalam kedinasan perlu dilaporkan ke instansi masing-masing.

2) Terhadap pasal 5 dan pasal 7 perlu ditambahkan poin tugas TPG untuk

melakukan reviu dan menyusun kajian mengenai titik rawan di mana terdapat

potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Badan POM. Hasil analisis tersebut

selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi langkah

perbaikan.

3) Saran perbaikan lain, yang meliputi:

a. Perlu ditambahkan penjelasan bahwa pelaporan penerimaan gratifikasi yang

berhubung dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya kepada KPK paling lambat dilakukan dalam 30 (tiga puluh) hari

kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima (sesuai dengan

surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor B.143/01-

13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi)

b. Perlu ditambahkan pasal mengenai perlindungan pelapor

c. Perlu ditambahkan pasal mengenai sanksi apabila pelanggaran yang

dilakukan oleh pegawai Badan POM maupun pihak ketiga terhadap

ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut

d. Perlu ditambahkan pasal mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk

pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi

e. Perlu penyusunan rencana aksi dari TPG untuk melakukan sosialisasi baik di

internal Badan POM maupun kepada stakeholder terkait

f. Perlu pembangunan tools pelaporan dalam rangka memudahkan proses

pelaporan

g. Penambahan poin perlunya dilakukan reviu terhadap laporan gratifikasi

yang disusun oleh TPG

Inspektorat Badan POM selaku Tim Pelaksana area perubahan Pengawasan telah

menindaklanjutinya dengan:

1) Membuat bahan untuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berupa banner

dan stiker yang telah dibagikan kepada seluruh Unit Kerja Badan POM pada saat

12

acara Pertemuan Nasional Evaluasi dan Implementasi SPIP dan WBK tanggal 10

s/d 14 Agustus 2015.

2) Menyusun rancangan revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengendalian

Gratifikasi sebagai tindak lanjut dari evaluasi atas kebijakan penanganan

gratifikasi.

b. Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan antara lain:

1) Dari 55 Unit Kerja Badan POM, terdapat 10 Unit Kerja yang mempunyai potensi

benturan kepentingan. Potensi benturan kepentingan paling banyak antara lain:

a) Pegawai yang melakukan bimbingan teknis atau pembinaan kepada

perusahaan juga melakukan pemeriksaan/inspeksi kepada perusahaan yang

sama.

b) Perencanaan tidak objektif, transparan dan akuntabel.

Prosedur penanganan/pencegahannya antara lain:

a) Diberikan surat tugas kepada pejabat terkait sesuai tujuan penugasannya.

b) Semua Pejabat membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan.

c) Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk

menyatakan ketidak-independensiannya.

d) Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka

menimbulkan efek jera.

e) Meningkatkan kualitas quality assurance

2) Dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 04.1.6.01.13.653 Tahun 2013

tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan

POM, tidak ada kewajiban bagi Unit Kerja untuk melaporkan potensi benturan

kepentingan kepada Inspektorat Badan POM.

Inspektorat Badan POM selaku Tim Pelaksana area perubahan Pengawasan telah

menindaklanjutinya dengan:

1) Menyusun rancangan revisi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM, antara

lain:

a) Menambahkan kewajiban setiap Unit Kerja untuk melaporkan potensi

benturan kepentingan secara berkala;

b) Setiap pegawai yang melaporkan adanya potensi benturan kepentingan

kepada Pimpinan Unit Kerja, wajib menembuskan kepada Inspektorat;

c) Unit Kerja dan Balai Besar/Balai POM wajib menindaklanjuti laporan atas

potensi benturan kepentingan dan mengirimkan hasil tindak lanjut kepada

Inspektorat.

2) Melaksanakan sosialisasi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia Nomor HK. 04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM kepada seluruh

Unit Kerja dan Balai Besar/Balai POM.

13

8. Rekomendasi:

Menetapkan kegiatan pengendalian untuk meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi.

Tindak Lanjut:

Badan POM telah menetapkan kegiatan pengendalian untuk meminimalisasi risiko yang

telah diidentifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM No.

HK.1.23.11.15.5259 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP

di Lingkungan Badan POM. Dalam peraturan tersebut terdapat Atribut Pengendalian

yaitu karakteristik/ciri khusus yang melekat pada pengendalian atau bukti yang

menunjukkan bahwa pengendalian telah dilaksanakan atas Daftar Pengendalian Utama

yang digunakan dalam Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern melalui kegiatan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Pencairan Anggaran Kegiatan dan

Pengelolaan PNBP) serta Pengelolaan Barang Persediaan. Selain itu, juga telah

diterapkan Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE)

yang dilakukan secara online, Rencana Pemantauan Tahunan, Tabel Pemantauan

Pengendalian Utama, Daftar Uji Pengendalian Utama, Tabel Observasi Pengendalian

Utama, Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama, dan Laporan Akhir Semester

Pemantauan Pengendalian Utama.

9. Rekomendasi:

Mensosialisasikan penerapan Whistleblowing System (WBS), termasuk evaluasi untuk

mengukur efektivitas pelaksanaannya.

Tindak Lanjut:

Melakukan sosialisasi kembali atas penerapan Whistleblowing System (WBS),

Penanganan Benturan Kepentingan, dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan

POM.

Sosialisasi penerapan WBS telah dilakukan dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan

seluruh Unit Kerja dan Balai Besar/Balai POM, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2015 di

Hotel Balairung bersamaan dengan kegiatan Workshop Pengawasan Internal Badan

POM Tahun 2015.

Efektivitas pelaksanaan WBS telah diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang

dilakukan oleh Inspektorat secara berkala. Seluruh Unit Kerja dan Balai Besar/Balai

POM telah mengetahui adanya WBS.

Badan POM tetap berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sarana yang telah ada untuk

mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

salah satunya melalui WBS, namun dengan tidak adanya pengaduan (nihil pengaduan)

melalui WBS secara online maka Badan POM akan melakukan upaya perbaikan terus-

menerus (continuous improvement) untuk memperbaiki sistem pelaporan WBS secara

online dan mengoptimalkan sarana pengaduan.

Dengan nihilnya pengaduan, tidak lantas disimpulkan bahwa pegawai di lingkungan

Badan POM kurang memiliki kesadaran atas pengungkapan penyimpangan atau

penyalahgunaan kewenangan yang mungkin terjadi di lingkungannya. Hal tersebut

didasarkan atas masih banyaknya pengaduan yang disampaikan oleh pegawai melalui

media/sarana yang lain, antara lain melalui surat, telepon dan pesan singkat melalui

media telekomunikasi/handphone.

14

10. Rekomendasi:

Melakukan reviu dan perbaikan SOP standar pelayanan secara berkala.

Tindak Lanjut:

Badan POM telah melakukan reviu dan perbaikan atas SOP secara berkala

(triwulanan/semesteran):

Revisi SOP POM-02.SOP.01 dan 02 tentang Pra Registrasi Serta Registrasi Obat dan

Produk Biologi terkait dengan adanya prosedur secara elektronik.

Revisi POM-02.SOP.06 tentang Pendaftaran Notifikasi Kosmetik, Pendaftaran

Notifikasi Perubahan (Variasi) Kosmetik dan Pembatalan Notifikasi Kosmetik

karena prosedurnya disesuaikan dengan PerKa Badan POM No.39 Tahun 2013

tentang Standar Pelayanan Publik.

Revisi POM-02.SOP.07 tentang Pendaftaran dan Pembatalan Persetujuan Obat

Tradisional dan Suplemen Kesehatan karena prosedurnya disesuaikan dengan

PerKa Badan POM No.39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik.

Revisi POM-03.SOP.20 tentang Surveilan Keamanan Obat Tradisional, Suplemen

Makanan dan Kosmetik karena kegiatan survei aktif tidak dilaksanakan lagi dan

diterapkannya sistem pelaporan efek samping OT, SM dan Kos secara elektronik.

Revisi POM.02.SOP.05 tentang Pendaftaran Produk Pangan karena adanya

penambahan produk pangan high risk yang pendaftarannya dilakukan melalui e-

registration, notifikasi perubahan data produk pangan serta diterapkan sistem e-

payment.

Revisi POM.03.SOP.04 tentang Penerbitan SKI/SKK NOM/Izin SAS/SKE Obat dan

Makanan karena disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun

2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah

Indonesia dan Peraturan Kepala Badan POM No. 28 Tahun 2013 tentang

Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen

Kesehatan, dan Bahan Pangan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

Reviu IK telah dilaksanakan dalam beberapa tahap yakni:

a. Rapat Reviu yang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali.

b. Diterbitkannya IK antara lain:

- IK Registrasi INSW.

- IK Pembayaran Manual SKI/SKE.

- IK SKI Elektronik Bahan Baku OT, Kos, dan PK serta Bahan Baku OT, Kos, dan

PK untuk tujuan lain.

- IK SKI Elektronik Produk Jadi OT, Kos, dan PK.

- IK SKI Manual Produk Jadi PT, Kos dan PK untuk Tujuan Riset dan Pameran.

- IK Surat Keterangan Impor dalam rangka Re-impor Produk Jadi dan Bahan

Baku OT, Kos, dan PK.

- IK Pembayaran SKI secara e-payment.

11. Rekomendasi:

Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan

integritas pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Tindak Lanjut:

Menyampaikan hasil kajian sarana dan prasarana yang memerlukan penambahan

dan perbaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan

Produk Komplemen.

15

Tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan terkait hasil Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) oleh Inspektorat antara lain:

- Publikasi persyaratan melalui leaflet dan banner.

- Publikasi waktu penyelesaian pelayanan publik melalui leaflet dan banner.

- Peningkatan kompetensi pelaksana melalui pelatihan.

- Peningkatan kenyamanan ruang pelayanan.

- Kedisiplinan (PIC tidak terlalu dibebaskan). PIC selalu ada di kantor akan tetapi

karena mengerjakan tugas lain, hanya akan ke tempat konsultasi apabila ada

yang ingin konsultasi.

- Teknologi informasi (konsultasi melalui email untuk pelanggan yang berjarak

jauh).

12. Rekomendasi:

Menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui pengembangan e-

government secara terintegrasi.

Tindak Lanjut:

a) Badan POM telah melakukan implementasi pengembangan e-government untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat antara lain:

- Informasi produk terdaftar yang dapat diakses melalui android (aplikasi cek

BPOM).

- Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan - Kejadian Luar Biasa

Keracunan Pangan (spimker.pom.go.id).

- Sistem Informasi Obat Bahan Alam (sioba.pom.go.id).

- SKI Prioritas.

b) Badan POM telah melakukan implementasi pengembangan e-government untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional

antara lain:

- Aplikasi Special Access Scheme (SAS) online untuk memfasilitasi pendaftaran uji

klinik dan pemasukan obat ke Indonesia melalui jalur khusus.

- Integrasi e-payment (BPOM) dengan Simponi (Kementerian Keuangan) terkait

sistem pembayaran PNBP.

c) Badan POM telah melakukan pengembangan e-government di lingkungan internal

dalam rangka mendukung proses birokrasi secara terintegrasi, antara lain:

- Sistem e-cuti.

- Sistem e-performance.

- Sistem e-SKP.

- Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan SIPT.

- Pembangunan aplikasi sistem e-arsip.

16

BAB III

SIMPULAN, HAMBATAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Perkembangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM pada 8 area perubahan

dapat dijabarkan sebagai berikut:

Perbandingan

Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN & RB tahun 2014 dan 2015

No. Komponen Penilaian Nilai

Maksimal

Hasil Evaluasi

KemenPANRB

2014

Hasil Evaluasi

KemenPANRB

2015

Kenaikan

Nilai % Nilai % Nilai %

A Pengungkit/Proses

1 Manajemen Perubahan 5 3,43 68,60 3,76 75,13 0,33 6,53

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 2,71 54,25 2,71 54,25 - -

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6 2,82 47,00 3,84 64,06 1,02 17,06

4 Penataan Tatalaksana 5 3,34 66,80 3,60 71,90 0,26 5,10

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15 7,5 50,00 12,03 80,19 4,53 30,19

6 Penguatan Akuntabilitas 6 2,65 44,17 3,80 63,40 1,15 19,23

7 Penguatan Pengawasan 12 4,63 38,58 7,01 58,39 2,38 19,81

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 3,56 59,33 3,89 64,90 0,33 5,57

Sub TotalKomponen Pengungkit/Proses 60 30,64 51,07 40,64 67,73 10,00 16,66

B Hasil

1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20 13,51 67,55 14,09 70,43 0,58 2,88

2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 10 6,13 61,30 8,83 88,30 2,70 27,00

3 Kualitas Pelayanan Publik 10 7,29 72,90 7,33 73,30 0,04 0,40

Sub Total Komponen Hasil 40 26,93 67,33 30,24 75,60 3,31 8,27

Indeks Reformasi Birokrasi

Badan POM 100 57,57 57,57 70,88 70,88 13,31 13,31

B. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tahun 2015, Tim Monitoring dan

Evaluasi memiliki beberapa hambatan antara lain:

1. Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik

a. Pengaduan melalui kotak saran seringkali tidak mencantumkan data diri, sehingga

sulit untuk menindaklanjuti keluhan yang bersangkutan.

b. Keluhan yang disampaikan tidak spesifik sehingga sulit untuk diatasi. Beberapa

hasil tindak lanjut tidak dapat dikonfirmasi ke pelapor karena identitas tidak jelas.

c. Beberapa hasil evaluasi survei kepuasan pelanggan masih dalam proses perbaikan.

d. Belum ada jabatan struktural khusus sebagai pelaksana teknis PPID.

e. Beberapa informasi publik belum di-update.

f. Beberapa informasi publik yang diminta harus dimintakan ke Unit Kerja lain.

2. Penguatan Pengawasan

a. Kurangya pemahaman pegawai atas aplikasi WBS.

b. Kurangnya pemahaman pegawai atas mekanisme pelaporan apabila terdapat

penerimaan gratifikasi.

17

c. Kurangnya pemahaman pegawai atas mekanisme pelaporan apabila terdapat

potensi benturan kepentingan.

d. Belum dilakukan monev secara berkala terhadap kebijakan di bidang pengawasan

antara lain WBS, Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi,

Pengaduan Masyarakat serta melakukan tindak lanjut atas monev tersebut.

e. Agen Perubahan yang telah ditetapkan belum mempunyai rencana kerja dan target

yang jelas.

f. Masih terdapat Unit Kerja yang belum melakukan survei kepuasan masyarakat

secara mandiri, mempublikasikannya di website, serta menindaklanjuti hasil survei

tersebut.

g. Pemberian reward dan punishment kepada pegawai berdasarkan kinerja secara

berkelanjutan belum diimplementasikan.

h. Satgas SPIP belum dapat melaksanakan penilaian secara independen dan objektif

sehingga hampir seluruh poin mendapatkan nilai baik.

3. Pemantauan Data Kinerja

a. Penyampaian Rencana Strategis oleh Unit Kerja tidak sesuai dengan timeline yang

telah ditetapkan.

b. Tindak lanjut perbaikan atas hasil reviu Renstra tidak disampaikan tepat waktu.

c. Belum dibentuk tim khusus penyusunan grand designpengawasan obat dan

makanan Badan POM.

d. Aplikasi e-performance belum sepenuhnya dapat diaplikasikan dan masih perlu

dilengkapi dengan pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja melalui e-

performance.

4. Pendokumentasian Pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdokumentasinya pelaksanaan kegiatan dengan baik. Sebagai contoh

pendokumentasian sebuah kegiatan sosialisasi harusnya mampu menyediakan data-

data seperti laporan pelaksanaan sosialisasi, daftar hadir peserta, notulen/risalah dan

perlu dilengkapi dengan foto-foto pelaksanaan kegiatan tersebut.

5. Ketersediaan arsip/dokumen digital

Dalam pelaksanaan evaluasi refomasi birokrasi sangat bergantung pada tingkat

kemudahan dalam mengakses data pendukung. Data pendukung tersebut diolah

menjadi sebuah datasoft (dokumen digital) yang akan di-input atau di-upload kedalam

PMPRB.

C. SARAN

1. Perlu ditingkatkannya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan

manajemen pemerintahan.

2. Perlu ditingkatkan kesadaran dari setiap aparatur bahwa “reformasi birokrasi” akan

mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang mampu mendukung dan

mempercepat keberhasilan pembangunan diberbagai bidang serta mampu memberikan

fasilitasi dan pelayanan publik.

3. Perlu kiranya segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif

dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai

dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang

dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau

tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

18

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM

Semester II Tahun 2015 ini disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam

penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM RI.

Lampiran

19

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasidi Lingkungan Badan POM

Mengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2015-2019 dan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015-2019

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2015

Kegiatan Tahun 2015 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Kendala/ Hambatan

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan

MentalAparatur

A. Manajemen Perubahan

a. Meningkatnya kepuasan masyarakat/ publik atas pelayanan pegawai ASN

b. Meningkatnya kinerja seluruh karyawan Badan POM

c. Meningkatnya profesionalitas pegawai ASN Badan POM

a. Survey Kepuasan Pelanggan/ indeks kepuasan masyarakat

b. Capaian indikator pegawai ASN yang berkinerja baik

c. Survei Integritas Sektor Pelayanan Publik yang dinilai oleh KPK

1. Sosialisasi Revolusi mental Badan POM

2. Penandantangan komitmen pelaku usaha untuk menerapkan budaya antigratifikasi

3. Pembentukan gugus tugas revolusi mental

4. Pencanangan budaya kerja profesional dan berintegritas tinggi

5. Melakukan survey untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat

a. Telah dilakukan sosialisasi Revolusi Mental pada tanggal 7, 9, 12, 16, 19, 21, dan 23 Oktober 2015 di Badan POM Pusat dan pada tanggal 4 November 2015 dilakukan di Balai Besar POM di DKI Jakarta serta tanggal 6 November 2015 di Balai POM di Serang

b. Telah dilakukan sosialisasi revolusi mental pada kegiatan REN, pada tanggal 23-26 November 2015 di Kendari

c. Telah dilakukan penandatanganan kesepakatan dengan pelaku usaha tgl 24 Agustus 2015 antara Badan POM dengan GAPMMI, GP Jamu, GP Farmasi dan Asosiasi lainnya, penandatanganan ini merupakan komitmen antara Badan POM dan para pengusaha OM sebagai upaya pencegahan KKN.

d. Telah dibentuk gugus tugas sesuai dengan Surat keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 04.1.24.04.15.1929 tahun 2015 tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.

e. Pencanangan budaya kerja profesional dan berintegritas tinggi

f. Telah dilakukan pengukuran indek kepuasan masyarakat, dimulai pada tanggal 6 april tahun 2015 oleh Inspektorat Badan POM

Pencanangan budaya kerja profesional dan berintegritas tinggi belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran

Akan dilaksanakan penggalangan komitmen pada tahun 2016 untuk seluruh pejabat struktral di badan POM

Pengawasan B. Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah

a. Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal.

Mempertahankan Opini WTP

Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong sinergi antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum

1. Reviu Laporan Keuangan dengan pendampingan dari BPKP

2. Reviu RKA-K/L Badan POM dengan harapan akan menekan inefisiensi belanja sebagai akibat adanya mark up harga, program yang tidak efektif, dan ketidakkonsistenan dengan program pembangunan nasional yang berjalan

3. Penyusunan Laporan Keuangan dengan pendampingan dari Kementerian Keuangan

4. Asistensi/pendampingan terhadap Balai Besar/Balai POM yang dilakukan pemeriksaan

1. Kurangnya pemahaman petugas penyusun Laporan Keuangan terhadap SAIBA

2. Aplikasi SAIBA masih banyak kekurangan dan kelemahan

1. Pelatihan penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual secara berkelanjutan

2. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan atas adanya masalah dalam aplikasi SAIBA

20

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Perumusan dan penetapan

kebijakan untuk mendorong peningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan

oleh BPK untuk menyampaikan solusi tindak lanjut atas konsep temuan BPK dan mengupayakan agar satker yang menjadi objek pemeriksaan BPK segera menindaklanjuti konsep temuan BPK

5. Inspektorat ikut serta dalam kegiatan Rekonsiliasi SABMN dan SAK untuk memberi keyakinan yang memadai atas data yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan POM

6. Penetapan kebijakan anggaran (Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015), Pedoman Penatausahaan PNBP dan BMN, dan lain sebagainya

7. Pelatihan sistem penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus

Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

Pendampingan penyusunan

laporan keuangan Satker

Bimtek penyusunan laporan

keuangan

Pelatihan bendahara

b. Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan

Peningkatan level

Kapabilitas APIP

Inspektorat

Level 2 1. IACM Inspektorat berhasil naik ke level 2, bahwa proses audit yang dilakukan Inspektorat dilakukan secara tetap dan berulang dengan pembangunan infrastruktur

2. Inspektorat telah mememnuhi persyaratan pada model IACM Level 2 yaitu telah memenuhi 10 key process area

Penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan

Inspektorat akan mengembangkan aplikasi sistem informasi pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan

c. Implementasi program anti KKN

Implementasi whistleblowing system

Sosialisasi WBS 1. Inspektorat telah melakukan sosialisasi WBS baik yang sifatnya umum maupun yang khusus seperti pada kegiatan pengadaan barang/jasa pada bulan Januari 2015 melalui Surat Edaran dari Sekretaris Utama

2. Laporan implementasi WBS telah dibuat dengan periode triwulanan dan disampaikan kepada Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan (dulu UKP4) dengan hasil NIHIL (tidak ada pelaporan pengaduan-WBS)

3. Evaluasi WBS telah dilakukan pada tahun 2015 yang menyimpukan bahwa kurangya pemahaman pegawai atas aplikasi WBS sehingga perlu

Kurangya pemahaman pegawai atas aplikasi WBS

Sosialisasi WBS secara berkala

Implementasi WBS

Evaluasi WBS

Tindak lanjut hasil evaluasi

WBS

21

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





disosialisasikan kembali kepada pegawai

4. Inspektorat melakukan tindak lanjut hasil evaluasi WBS melalui sosialisasi pada bulan Agustus 2015 di Hotel Balairung bersamaan dengan kegiatan Workshop Pengawasan Internal Badan POM Tahun 2015

Pengendalian gratifikasi

Penetapan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengendalian Gratifikasi

1. Telah ditetapkannya Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM tanggal 21 April 2015

2. Telah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.04.15.2063 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM

3. Public campaign dilakukan dengan sosialisasi peraturan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan POM dan melalui banner dengan tema anti korupsi yang berisi pelaporan apabila menerima gratiffikasi

4. Implementasi pengendalian gratifikasi telah dilakukan melalui penandatanganan kesepakatan dengan pelaku usaha tanggal 24 Agustus 2015 antara Badan POM dengan GAPMMI, GP Jamu, GP Farmasi dan Asosiasi lainnya. Penandatanganan ini merupakan komitmen antara Badan POM dan para pengusaha OM sebagai upaya pencegahan KKN di lingkungan Badan POM.

5. Badan POM melalui Inspektorat melaporkan penerimaan gratifikasi baik ada penerimaan maupun NIHIL kepada KPK secara berkala

6. Evaluasi atas kebijakan pengendalian gratifikasi yang sebelumnya hanya menggunakan Surat Edaran Sekretaris Utama tentang Larangan Menerima Gratifikasi Pada Hari Raya telah dilakukan secara berkala sehingga pada tahun 2015 ditetapkanlah Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengendalian Gratifikasi

Kurangnya pemahaman pegawai atas mekanisme pelaporan apabila terdapat penerimaan gratifikasi

Sosialisasi/public campaign atas pengendalian gratifikasi secara berkala

Public Campaign/Sosialisasi Anti Gratifikasi

Implementasi Pengendalian

Gratifikasi melalui

Penandatanganan Pakta

Integritas Dalam Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan KKN di

Lingkungan Badan POM

antara Kepala Badan POM

dengan Asosiasi/Pelaku

Usaha

Pelaporan penerimaan gratifikasi

Evaluasi atas kebijakan pengendalian gratifikasi

Tindak lanjut hasil evaluasi pengendalian gratifikasi

22

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





7. Tindak lanjut hasil evaluasi pengendalian

gratifikasi telah dilakukan melalui implementasi monitoring penerimaan dan pelaporan gratifikasi secara berkala

Penanganan Benturan Kepentingan

Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan

1. Inspektorat telah melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Tahun 2013 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM pada bulan Agustus 2015 di Hotel Balairung bersamaan dengan kegiatan Workshop Pengawasan Internal Badan POM Tahun 2015

2. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan di lingkungan Badan POM melalui subsite RB Badan POM sehingga pegawai dapat mengetahui dan memahami apabila terdapat benturan kepentingan maka pegawai menyatakan dan menandatangani Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dan melaporkannya kepada atasan langsung dan/atau kepada Inspektorat

3. Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan telah dilakukan secara berkala dan diketahui terdapat beberapa benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Badan POM yang harus ditindaklanjuti oleh Kepala Unit Kerja dan dimonitor oleh Inspektorat

4. Tindak lanjut hasil evaluasi tersebut salah satunya yaitu dengan tidak menugaskan pegawai yang mempunyai potensi benturan kepentingan

Kurangnya pemahaman pegawai atas mekanisme pelaporan apabila terdapat potensi benturan kepentingan

Sosialisasi penanganan benturan kepentingan secara berkala

Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan

Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Tindak lanjut hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Target :

1. WBK 3

2. WBBM -

1. Badan POM telah menetapkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.02.13.1041 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM.

2. Pada tahun 2015 Badan POM telah menetapkan Keputusan Kepala Badan POM Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan

1. Agen Perubahan yang telah ditetapkan belum mempunyai rencana kerja dan target yang jelas

2. Pemberian reward dan punishment kepada pegawai berdasarkan kinerja

1. Koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi WBK/WBBM

2. Studi banding/benchmark ke Unit Kerja/Satker/Pemda yang memperoleh predikat WBK/WBBM dari Kementerian

23

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Zona Integritas di Lingkungan Badan POM

3. Badan POM telah menetapkan 3 Unit Kerja di Pusat (Ditwasdist PT-PKRT, Dit PKP, dan PIOM) dan 1 di balai (BBPOM Surabaya) menjadi Unit Kerja/Satuan Kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM

4. Hasil evaluasi WBK/WBBM oleh Kementerian PAN dan RB adalah 70, 29 untuk Dit PKP dan 66,01 untuk PIOM dari persyaratan nilai minimal adalah 75,00

secara berkelanjutan belum diimplementasikan

3. Belum dilakukan monev secara berkala terhadap kebijakan di bidang pengawasan antara lain WBS, Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat serta melakukan tindak lanjut atas monev tersebut

4. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri, mempublikasikannya di website, serta menindaklanjuti hasil survei tersebut

PAN dan RB

d. Penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja

1. Penyusunan draft pedoman tentang pemantauan SPIP

2. Workshop SPIP

1. Badan POM telah menetapkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.1.23.11.15.5259 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penerapan SPIP di Lingkungan Badan POM

2. Inspektorat melakukan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) secara periodik dengan sistem three lines of defence

3. Inspektorat telah membuat dan sedang mengembangkan aplikasi penilaian SPIP melalui PM-EPITE secara online berupa aplikasi teknologi informasi berbasis web. Hasil evaluasi akan menyimpulkan tingkat keandalan pengendalian intern dan selanjutnya dikategorikan dalam penilaian rentang AA-Istimewa (>90-100) s.d. D-Sangat Kurang (0-30)

Satgas SPIP belum dapat melaksanakan penilaian secara independen dan objektif sehingga hampir seluruh poin mendapatkan nilai baik

Inspektorat secara berkala akan melakukan sosialisasi dan bimtek PM-EPITE secara online kepada manajemen dan Satgas SPIP

24

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Akuntabilitas C. Penguatan

Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

Nilai Akuntabilitas Kinerja BPOM meningkat

Finalisasi dan Penetapan Renstra BPOM secara partisipatif, top-down dan bottom up

*) Sudah ditetapkan PerKabadan POM No 2 Tahun 2015 Tentang Renstra BPOM Tahun 2015-2019 yang disusun secara partisipatif, top-down dan bottom up

- -

Pedoman penyusunan dan Reviu Renstra unit kerja

Telah disusun Pedoman Penyusunan dan Reviu Renstra Tahun 2015-2019 di Lingkungan Badan POM HK.04.1.21.04.15.1803 tahun 2015

- -

Pendampingan penyusunan Renstra unit kerja

Telah dilakukan Pendampingan penyusunan Renstra unit kerja:

- Workshop penyusunan Renstra unit kerja tahun 2015-2019 Tanggal 3-5 Maret 2015 di Jakarta

- Asistensi ke Balai:

2015: BBPOM Surabaya, BPOM di Sofifi, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Banjarmasin, BPOM di Bengkulu

2016: BPOM di Ambon, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Pekanbaru dan Unit Kerja Pusat

*) Belum semua Unit Kerja menyampaikan tepat waktu

*) Peningkatan Kompetensi Perencana Kinerja

Melakukan evaluasi kesesuaian Renstra unit kerja dengan Renstra BPOM

Telah disampaikan surat: 1) Kepala Badan POM No OR.01.02.1.21.04.15.1783 tanggal 7 April 2015 tentang penetapan Renstra BPOM 2015-2019

2) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No OR.01.02.211.07.15.2163 Tanggal 10 Juli 2015 tentang permintaan penyampaian renstra eselon I/satker/eselon II dan hasil reviu renstra

3) Sekretaris Utama No HK.05.02.2.21.10.15.6274 Tanggal 9 Oktober 2015 Tentang Permintaan Kembali renstra satker/eselon II

*) Tindak lanjut perbaikan atas reviu renstra tidak disampaikan tepat waktu

*) Pertemuan dengan unit kerja dan asistensi ke Balai

Kajian awal Grand Design BPOM

Telah dilakukan penyusunan kajian lingkungan strategis grand design pengawasan obat dan makanan Tahun 2015

*) Pembahasan awal konsep GD tanggal 28 Juli 2015

*) Rapat brainstorming konsep dan pemetaan awal tanggal 25 Agustus 2015

*) Belum dibentuk Tim Khusus Penyusunan Grand Design

*) Meminta usulan PIC dari masing-masing unit kerja, sesuai surat Sek No OR.02.03.2.21.09.15.5000 tentang usulan PIC penyusunan GD pengawasan obat dan makanan BPOM

25

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





*) Rapat pemaparan dan pembahasan hasil analisis pendahuluan granddesign pengawasan obat dan makanan pada tanggal 17 November 2015

Review kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan dengan Renstra BPOM dan Renstra Unit Kerja

Pemantauan kinerja secara berkala (per bulan dan per triwulan)

*) Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Per Bulan

*) Penyusunan Laporan Kinerja Badan POM (Report to the Nation) setiap triwulan (sejak tahun 2010 - 2014) yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM. Sejak tahun 2014, Report to the Nation telah mencantumkan pencapaian kinerja pertriwulan

*) Belum semua Unit Kerja menyampaikan tepat waktu

*) Meningkatkan kepatuhan unit kerja (Mengingatkan melalui email)

Pemutakhiran pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja

Draft perubahan Pedoman Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Badan POM

*) Perlu dilengkapi dengan pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja melalui e-performance

*) Akan difinalisasi tahun 2016

Pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala (per triwulan dan akhir tahun)

*) Pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkala dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja triwulanan (RTN). RTN tersebut disampaikan kepada Pimpinan Eselon I dan Eselon II sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut.

Penyusunan laporan kinerja (tahunan dan triwulanan)

*) Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) 1, 2, 3 dan 4

*) Telah disusun Laporan Kinerja BPOM Tahun 2015

Meningkatnya Penerapan Sistem Manajemen Kinerja

Diterapkannya sistem manajemen kinerja secara elektronik dan terintegrasi

Penyusunan e-performance BPOM (perencanaan, implementasi, pengukuran, pelaporan)

1. e-performance Badan POM berbasis peta strategi balance score card yang dapat diakses secara online

2. penyusunan Laporan Kinerja Badan POM (Report to the Nation) setiap triwulan (sejak tahun 2010 - 2014) yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM. Sejak tahun 2014, Report to the Nation telah

*) Masih adanya perbedaan persepsi dalam penyusunan peta strategis berdasarkan balanced score card

*) Finalisasi Peta Strategis dengan mengundang narasumber yang kompeten (2016)

26

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





mencantumkan pencapaian kinerja pertriwulan

Penyusunan Pedoman implementasi e-performance BPOM

Telah disusun Manual Book e-performance BPOM *) Pedoman e-performance akan dituangkan dalam Pedoman Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Badan POM

Pelatihan e-performance BPOM

Telah dilaksanakan di lingkungan biro perencanaan dan keuangan cq bagian evaluasi dan pelaporan

*) sistem e-performance belum seluruhnya berfungsi

*) Implementasi e-performance di seluruh unit kerja pada tahun 2016 *) Diseminasi e-performance kepada Kepala Badan, Eselon I dan eselon II terkait penyusunan e-performance. *) Pelatihan e-performance BPOM untuk admin seluruh unit kerja

Pemutakhiran pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan BPOM

Telah dilakukan pemutakhiran Pedoman Evaluasi AKIP berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No HK.04.1.23.07.11.6690 14 September 2015

Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja BPOM

Telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh unit Eselon II/ Unit Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2015

Penyusunan Pedoman penyusunan LAKIP di lingkungan BPOM

Telah disusun Petunjuk teknis Penyususunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan POM sesuai Keputusan Kepala Badan POM No HK.04.1.21.04.15.2163 Tahun 2015

Sosialisasi dan Bimtek SAKIP Telah dilaksanakan sosialisasi dan bimtek SAKIP 27 - 30 januari 2015 diikuti oleh seluruh unit kerja di Badan POM

Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional

Pembentukan ULP terpusat (Perka BPOM)

Telah dibentuk ULP BPOM sesuai Perka Badan No 3 tanggal 7 April April 2015

Belum disusun tentang tugas dan wewenang perangkat ULP yang terkait dengan SKP dan Dupak

Perubahan Perka sesuai dengan kajian kebutuhan perangkat ULP

Sentralisasi PBJ di ULP terpusat

SK ULP Nomor HK.04.01.21.04.15.1823 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Perangkat ULP

Jumlah SDM terbatas dengan waktu kerja masih paruh waktu

Pengaturan waktu kerja perangkat ULP sesuai dengan pola kerja unitnya dan kebutuhan proses pengadaan

Penyusunan dan implementasi tata laksana dan strategi PBJ

Belum ada Belum ditetapkan pihak pihak yang terkait dalam penyusunan dan

Belum ada

27

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





(perencanaan, dan pelaksanaan PBJ, identifikasi risiko, indikator kinerja, komunikasi, pakta integritas)

implementasi tata laksana dan strategi PBJ

Pemenuhan SDM dan infrastruktur ULP Pusat

- 30 orang terbagi menjadi 4 bagian jenis pengadaan

- Infrastruktur tersedia di Gedung I lantai 1 sebagai ruang operasional, dan Gedung C lantai 2 sebagai ruang pembuktian kualifikasi dan rapat Pokja

- Kemampuan SDM perlu ditingkatkan dalam hal pengadaan dan manajemen kerja

- Terjadi kendala penggunaan sistem dan sarana internet

Dipersiapkan anggaran dan SDM untuk mengikuti jadwal peningkatan kemampuan melalui Diklat oleh LKPP atau IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia)

Jalur karir Belum ada Belum ada koordinasi dengan pihak pihak terkat jalur karir di ULP

Berkoordinasi dengan bagian pengembangan pegawai dan LKPP, serta Kemenpan

Kajian organisasi dan tata

laksana ULP (permanen)

Kajian pembentukan ULP -

-

Pengajuan konsep organisasi

ULP ke KemenPAN dan RB

Ada - -

Meningkatnya akuntabilitas aparatur

Evaluasi akuntabilitas dilakukan oleh SDM yang berkompeten

Pelatihan evaluator Telah dilaksanakan workshop evaluasi AKIP: Di Hotel Acacia sesuai Surat Tugas PI.02.01.6.10.14.1224 Tanggal 14 Oktober 2014 selama 1 Hari Tanggal 15 Oktober 2014

Penugasan evaluator Telah ditugaskan evaluator sesuai surat Inspektur No.PI.02.01.6.10.15.1843 tanggal 2 Oktober 2015

Pelaporan LHKASN dan LHKPN

Monitoring pengumpulan LHKASN dan LHKPN

28

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Kelembagaan D. Penguatan

Kelembagaan Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/ kesinergisan kelembagaan

Organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Finalisasi evaluasi kelembagaan

Tindak lanjut evaluasi kelembagaan telah difinalisasi dan dituangkan dalam kajian Desain Organisasi BPOM Tahun 2015-2019

Kriteria dan Pembobotan Penentuan Klasifikasi UPT Balai Besar/Balai POM belum final

a. Penetapan Kriteria dan Pembobotan Penentuan Klasifikasi UPT Balai Besar/Balai POM

b. Naskah Akademis Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan BPOM akan diajukan kepada Kemen PANRB setelah Rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM diundangkan

Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi

Penyusunan kajian/desain organisasi BPOM

Telah disusun kajian Desain Organisasi BPOM Tahun

2015-2019 dan Rancangan Peraturan Presiden

tentang BPOM

Pengajuan naskah akademis Penguatan Organisasi BPOM kepada Kemen PANRB

Naskah Akademis Penataan Kelembagaan BPOM telah diajukan kepada Menteri PANRB melalui Surat Kepala BPOM Nomor OR.09.1.21.12.15.5538 tanggal 22 Desember 2015 perihal Penataan Kelembagaan BPOM

- -

Tatalaksana E. Penguatan Tatalaksana

Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government

Seluruh Organisasi BPOM menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten

Kaji ulang proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi

Telah dilakukan kaji ulang proses bisnis dan subproses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi pada 21 September sd 15 Desember 2015

- -

Penjabaran seluruh peta proses bisnis ke dalam SOP dan review SOP bila diperlukan

- Seluruh peta proses bisnis telah dirinci ke dalam peta subproses bisnis dan dijabarkan dalam 95 (sembilan puluh lima) SOP

- Terdapat 28 (dua puluh delapan) SOP yang direvisi pada tahun 2015

- -

Penerapan SOP oleh seluruh unit organisasi

Penerapan SOP oleh seluruh unit organisasi ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.08.15.4092 Tahun 2015 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM

- -

Evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan tindaklanjutnya - Audit Mutu Internal - Tindakan perbaikan dan

pencegahan

- Telah dilakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis serta penyusunan Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Map) pada September s.d. Desember 2015

- Telah dilakukan Audit Mutu Internal untuk evaluasi efisiensi penerapan sistem manajemen mutu BPOM pada Juni 2015

- -

29

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





- Tinjauan Manajemen - Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap

hasil audit telah dilakukan sehingga seluruh temuan dinyatakan closed

- Tinjauan Manajemen BPOM telah dilaksanakan dalam Rapat Evaluasi Nasional pada 25 November 2015, dan terdapat perubahan dokumen Manual Mutu dan 28 SOP yang direvisi serta 1 SOP baru.

Resertifikasi QMS ISO 9001:2008

Manajemen Puncak BPOM, 23 (dua puluh tiga) Unit Kerja Pusat, dan 31 (tiga puluh satu) Balai Besar/Balai POM telah memperoleh kembali Sertifikat ISO 9001:2008 oleh PT. TUV SUD Indonesia

- -

Pembuatan sistem informasi manajemen mutu

Telah dibuat Sistem Manajemen Mutu dalam bentuk Subsite Sistem Manajemen Mutu BPOM dan telah diluncurkan pada 25 November 2015. Subsite tersebut dapat diakses melalui website BPOM atau qms.pom.go.id

- -

Indeks e-Government

Pelayanan Publik (continuous improvement)

E-Registrasi (continuous improvement)

Selesai - -

Notifikasi Kosmetik (continuous improvement)

Selesai - -

Layanan Pembayaran PNBP E-payment SKI Selesai - - E-payment E-reg OT Selesai - - Layanan SKI Implementasi Redesign Selesai - - Pengembangan SKI Prioritas Selesai - - Uji Coba SKE Pangan Belum Selesai Keterbatasan Waktu dan

SDM Dilaksanakan Tahun 2016

Pelayanan di Lingkungan BPOM (Internal) Layanan SIPT

Penandaan Iklan Selesai - - Early Warning System (EWS) Selesai - - Penguatan Infrastruktur TIK Mendukung ISO 27001 Pemetaan Standard TIK Balai Selesai - -

MasterPlan TIK Selesai - - Optimalisasi Email Corporate

Balai

Belum Selesai Keterbatasan Waktu dan SDM

Dilaksanakan Tahun 2016

30

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Jaringan SisPOM Selesai - - Meningkatnya

penerapan keterbukaan informasi publik

Ditindaklanjutinya permintaan informasi publik sesuai time line

Kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)

Informasi publik telah diidentifikasi dan telah diumumkan melalui subsite PPID di website BPOM. Mekanisme penyampaian bisa dengan datang langsung, secara online melalui website, email, telepon, sms dan twitter

Belum ada jabatan struktural khusus sebagai pelaksana teknis PPID

PPID dijabat secara ex officio oleh para pejabat publik di beberapa unit kerja

Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik (kemudahan akses seluruh informasi publik BPOM)

Informasi publik dapat diakses dengan mudah melalui website www.pom.go.id subsite PPID meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, infomrsi serta merta, maupun setiap saat

Beberapa informasi publik belum di update

Pertemuan secara berkala untuk monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala

Seluruh permintaan informasi publik telah ditindaklanjuti sesuai time line

Beberapa informasi publik yang diminta harus dimintakan ke unit kerja lain

Perlunya staf fungsional di beberapa unit kerja

Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel melalui layanan LPSE

Menerapkan kebijakan pengadaan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala LKPP

Selesai

- Pengelolaan unit LPSE masih Ad Hoc dan TIM pengelola masih tersebar di seluruh unit yang ada.

- Pemahaman Pokja & PPK

- Penyusunan Unit pengelola LPSE yang mandiri dan independent

- Training dan mentoring pemahaman penggunaan SPSE dan aturan pengadaan Barang/jasa secara menyeluruh

Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal

Akreditasi Unit Kearsipan di BPOM Pusat dan Daerah

Monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif di unit kerja

Telah dilakukan survei/ pendataan volume arsip yang memuat daftar arsip aktif dan inaktif pada masing-masing unit kerja

Hanya sedikit unit kerja yang menjawab balasan surat dari Biro Umum

Mengirimkan kembali Surat terkait monev arsip dan inaktif pada bulan Januari 2016

Melakukan pendampingan ke unit kerja Pusat dan Balai dalam hal penataan arsip aktif dan inaktif

Penataan Arsip Inaktif telah dilakukan di beberapa Unit Kerja

Ruangan penyimpanan yang terbatas

Akan memfungsikan Gedung I sisi utara untuk ruangan penyimpanan arsip

Penetapan tenaga kearsipan (arsiparis/ pengelola arsip)di setiap Unit Kerja

Proses usulan ke Pengembangan Pegawai - -

31

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Penilaian arsip usul musnah Beberapa unit kerja telah melakukan usulan

pemusnahan Belum tertatanya arsip yang dilengkapi dengan daftar arsip dan masa simpannya

Koordinasi dengan unit kerja yang akan memusnahkan arsip

Beberapa arsip sudah dilakukan penilaian Daftar penilaian arsip masih merupakan draft

melakukan review terhadap draft penilaian arsip

Penyusunan rencana pengembangan sistem kearsipan (e-archives)

Telah dilakukan usulan anggaran dalam rangka penyusunan sistem kearsipan tahun 2016

- -

SDM Aparatur

F. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

1. Finalisasi Pedoman Analisis Beban Kerja

Telah dibuat pedoman untuk penghitungan Analisis Beban Kerja untuk masing-masing Jabatan Fungsional.

Masih belum memiliki persepsi yang sama untuk mendeskripsikan butir-butir kegiatan.

Dilakukan pertemuan guna penyamaan persepsi dalam menghitung Analisis Beban Kerja.

Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit.

Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur;

2. Melakukan dan review Analisis Jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai melalui Analisis Beban Kerja.

Telah dilakukan Analisis Jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai melalui Analisis Beban Kerja, sebagaimana yang dituangkan dalam usulan formasi ke KemenPANRB, sesuai surat Kepala Badan POM: a) KP.03.01.243.02.15.01347 tangal 18 Februari 2015 perihal Optimalisasi Kebutuhan ASN Badan POM. b) KP.01.02.1.24.05.15.0406 tanggal 29 April 2015 perihal Usulan Formasi PNS Badan POM 2015. c) KP.01.02.2.24.05.15.2152 tanggal 11 Mei 2015 perihal Usulan Formasi PNS Badan POM 2015. d) KP.01.02.1.24.12.15.5400 tanggal 10 Desember 2015 perihal Usulan Prioritas Penambahan Formasi PNS Badan POM.

Selain itu juga telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.02.2.24.05.15.03166

- -

32

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Tahun 2015 tentang Proyeksi Kebutuhan dan rencana Redistribusi Pegawai Badan POM Tahun 2015-2019.

Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya.

3. Menyusun dan menetapkan perhitungan formasi jabatan.

Telah dilakukan penyampaian usulan formasi ke KemenPANRB, sesuai surat Kepala Badan POM: a) KP.03.01.243.02.15.01347 tangal 18 Februari 2015 perihal Optimalisasi Kebutuhan ASN Badan POM. b) KP.01.02.1.24.05.15.0406 tanggal 29 April 2015 perihal Usulan Formasi PNS Badan POM 2015. c) KP.01.02.2.24.05.15.2152 tanggal 11 Mei 2015 perihal Usulan Formasi PNS Badan POM 2015. d) KP.01.02.1.24.12.15.5400 tanggal 10 Desember 2015 perihal Usulan Prioritas Penambahan Formasi PNS Badan POM. Selain itu juga telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.02.2.24.05.15.03166 Tahun 2015 tentang Proyeksi Kebutuhan dan rencana Redistribusi Pegawai Badan POM Tahun 2015-2019.

- -

Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya.

4. Menyusun proyeksi kebutuhan 5 tahun.

Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.02.2.24.05.15.03166 Tahun 2015 tentang Proyeksi Kebutuhan dan rencana Redistribusi Pegawai Badan POM Tahun 2015-2019.

- -

Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan.

5. Menyusun rencana redistribusi pegawai.

Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.02.2.24.05.15.03166 Tahun 2015 tentang Proyeksi Kebutuhan dan rencana Redistribusi Pegawai Badan POM Tahun 2015-2019.

- -

Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajamen SDM aparatur.

Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN.

1. Membangun kerjasama intensif dengan instansi terkait.

Pada tahun 2015 terdapat kebijakan moratorium sehingga tidak ada proses Pengadaan Pegawai, namun Badan POM tetap melakukan koordinasi dan membangun kerjasama secara intensif dengan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara terkait formasi dan Pengadaan Pegawai, serta berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional guna penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi Bidang.

33

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Meningkatnya

profesionalisme aparatur.

a) Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor KP.11.1.24.10.15.4720 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan POM Tahun Anggaran 2015-2016. b) Surat keputusan Kepala Biro Umum Nomor HK.03.01.243.11.15.09181 Tahun 2015 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka Pembuatan Soal Tes Kemampuan Bidang CPNS Badan POM tahun Anggaran 2015.

2. Review aplikasi rekruitmen.

Melaksanakan pemeliharaan dan updating aplikasi penerimaan pegawai sebagai dasar persiapan pelaksanaan penerimaan CPNS yang akan datang, persiapan terus dilakukan dengan kementerian terkait.

3. Penyusunan soal dengan melibatkan Perguruan Tinggi.

* Telah dilakukan penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi Bidang untuk Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dengan melibatkan Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Indonesia di Jakarta (Fakultas Farmasi, Kimia, Biologi), Institut Teknologi Bandung di Bandung (Fakultas Farmasi dan Biologi), Unirversitas Padjajaran di Bandung (Fakultas Farmasi), Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta (Fakultas Farmasi dan Teknologi Pangan), Universitas Airlangga di Surabaya (Fakultas Farmasi). * Telah dilakukan penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi Bidang untuk Jabatan Fungsional Tertentu Non PFM, dengan melibatkan instansi pembinanya, yaitu antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Negara Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham), serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). * Telah disusun Bank Soal Tes Kompetensi Bidang untuk Jabatan Fungsional PFM dan beberapa Jabatan Fungsional lainnya oleh tim internal Badan POM yang ditunjuk sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor KP.11.1.24.10.15.4720 tanggal 16

34

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM Tahun Anggaran 2015-2016 serta Surat Keputusan Kepala Biro Umum Badan POM Nomor HK.03.01.243.11.15.09181 Tahun 2015 tanggal 9 November 2015 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka Pembuatan Soal Tes Kemampuan Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Badan POM Tahun Anggaran 2015.

4. Review Formasi CPNS. Telah dilakukan penyampaian usulan formasi ke KemenPANRB, sesuai surat Kepala Badan POM: a) KP.03.01.243.02.15.01347 tangal 18 Februari 2015 perihal Optimalisasi Kebutuhan ASN Badan POM. b) KP.01.02.1.24.05.15.0406 tanggal 29 April 2015 perihal Usulan Formasi PNS Badan POM 2015. c) KP.01.02.2.24.05.15.2152 tanggal 11 Mei 2015 perihal Usulan Formasi PNS Badan POM 2015. d) KP.01.02.1.24.12.15.5400 tanggal 10 Desember 2015 perihal Usulan Prioritas Penambahan Formasi PNS Badan POM.

Selain itu juga telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.02.2.24.05.15.03166 Tahun 2015 tentang Proyeksi Kebutuhan dan rencana Redistribusi Pegawai Badan POM Tahun 2015-2019.

5. Melakukan evaluasi pelaksanaan rekruitmen 2014.

Perbaikan tata cara penerimaan, penyiapan dokumen Surat Keputusan Kepala Badan POM mengenai Tim Penerimaan CPNS Badan POM, melakukan review aplikasi CAT TKB, dan melakukan pertemuan dalam rangka penyusunan soal TKB Badan POM.

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.

1. Melakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai.

Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Asesor Internal Badan POM yaitu untuk sebanyak 1.279 orang pegawai, terdiri dari: a) 371 orang CPNS yang masuk tahun 2015. b) 835 orang dari 12 unit kerja (BBPOM di Surabaya, BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura, BPOM di Manokwari, BBPOM di Bandung, BBPOM di Jakarta, BBPOM di Semarang, BBPOM di Denpasar, BPOM di Kupang, BPOM di Bengkulu, PPOMN, dan Biro

35

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Umum).

Selain hal tersebut di atas, data kompetensi juga diperoleh dari hasil Seleksi Terbuka untuk Jabatan Struktural yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, yaitu untuk sebanyak 79 orang peserta, yang terdiri dari 73 peserta internal Badan POM dan 6 orang peserta ekternal. Seleksi Terbuka ini untuk jabatan Sekretaris Utama, Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3, Kepala PROM, Kepala Balai Periode 1, Kepala Balai Periode 2, Dir. Insert Pangan, Dir. Standardisasi PT dan PKRT, Dir. OAI, Kepala Bidang Penyidikan PPOM, Kepala PIOM, serta Kepala BBPOM di Padang.

2. Melakukan evaluasi dan pengolahan data mapping kompetensi pegawai.

Dari 1.279 data hasil Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai pada tahun 2015, telah dilakukan evaluasi dan pengolahan data mapping kompetensi pegawai, sehingga diperoleh 360 orang pegawai yang masuk dalam kategori Talent Pool.

Pengolahan data kompe-tensi belum sampai pada tahap interpretasi per in-dividu dikarenakan keterbatasan jumlah Asesor yang dimiliki Badan POM.

3. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan Teknis (Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional yang terkait Kepegawaian).

Telah disusun konsep Standar Kompetensi Jabatan Fungsional yang terkait Kepegawaian.

- -

4. Menyusun kurikulum Diklat Pengembangan Kompetensi Pegawai (Soft Competency).

Telah dilakukan beberapa pertemuan untuk penyusunan konsep kurikulum diklat, Standar Kompetensi Manajerial dengan bekerjasama dengan FKM Universitas Indonesia.

Akan dilakukan finaslisasi penyusunan.

5. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi.

Telah dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Pada tahun 2016 akan ditetapkan melalui Surat keputusan Kepala Badan POM.

- Pada tahun 2016, kebutuhan pengembangan kompetensi akan ditetapkan melalui Surat keputusan Kepala Badan POM.

6. Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan S1, S2, dan S3.

Telah dilakukan pengembangan kompetensi melalui Tugas Belajar sebanyak 55 orang (Luar Negeri = 10 orang dan Dalam Negeri = 45 orang), serta 14 orang melalui Ijin Belajar.

- -

7. Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui

Telah dilakukan pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen sebanyak 1.389 orang untuk seluruh pegawai Badan POM.

36

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Pelatihan Teknis dan Manajemen.

8. Menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.

Telah dilakukan revisi Pedoman Tugas Belajar sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.07.1.24.01.15.0068 Tahun 2015 perihal Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan ijin Belajar Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan POM. Dalam Pedoman ini, salah satunya menjelaskan monitoring dan evaluasi Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi melalui Tugas Belajar.

Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka

1. Review Peraturan Kepala Badan POM tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.

Telah dilakukan review Peraturan Kepala Badan POM tentang Seleksi Terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Perka Badan POM Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka Badan POM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Badan POM.

2. Menjalin komunikasi secara intensif dengan KASN.

Telah dilakukan komunikasi secara intensif dengan KASN untuk pelaksanaan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Setiap pelaksanaan seleksi terbuka jabatan, dilaporkan RKS dan laporan pelaksanaan ke KASN, Test Kompetensi Bidang mengundang KASN sebagai pemantau pelaksanaan.

3. Menyusun kriteria jabatan secara adil dan transparan.

Telah disusun kriteria jabatan secara adil dan tranparan. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen: a) Telah dibentuk tim seleksi terbuka sesuai SK Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.01.14.0616 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pejabat Eselon I dan SK Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.24.06.14.3687 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. b) Proses seleksi terbuka telah mengacu kepada PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dimana proses seleksi dilakukan melalui tahapan seleksi administrasi, seleksi kompetensi (Manajerial dan Bidang).

- -

37

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





c) Komposisi panitia seleksi terdiri atas 55% dari luar Instansi Badan POM dan 45% dari dalam instansi Badan POM. Adapun anggota panitia seleksi berasal dari KemenPANRB, Sekretaris Negara, Kementerian Kesehatan, Badan Standar Nasional, dan IPB. d) Hasil review pembentukan tim dan proses seleksi. e) Tiap anggota Pansel dan Asesor menandatangani pakta integritas. f) Asesor dari pihak ketiga dan dari Badan POM (daftar Asesor dan sertifikat Asesor). g) SK Penetapan Asesor dari pihak eksternal dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Struktural Jabatan Pratama Badan POM Tahun 2015.

4. Melakukan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.

Telah dilakukan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, yaitu antara lain: a) Jabatan Madya : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen. b) Jabatan Pertama : Kepala BBPOM di Padang, Kepala PIOM.

Setiap tahapan seleksi terbuka diumumkan di website (pansel): a) Pengumuman Nomor KP.02.02.242.09.15.06718 tentang Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama Badan POM Tahun 2015. b) Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Badan POM Nomor KP.02.02.242.09.15.06570 tanggal 2 September 2015 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama Badan POM Tahun 2015. c) Pengumuman Nomor KP.02.02.242.07.15.05372 tentang Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Madya Badan POM Tahun 2015. d) pengumuman Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Badan POM Nomor KP.02.02.242.07.15.05286 tanggal 13 Juli 2015 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka

38

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Madya Badan POM Tahun 2015.

5. Melakukan Seleksi Terbuka internal untuk Jabatan Administrator.

Telah dilakukan seleksi terbuka jabatan administrator sebanyak 6 jabatan (Kasubdit Bimbingan Industri OAI, Kasubdit Bimbingan Industri OAI, Kasubdit Bimbingan Teknologi OAI, Kasubdit Penyuluhan Bahan Berbahaya, Kabid Pemdik BBPOM di Medan, Kabid Pemdik BBPOM di Surabaya).

6. Melakukan Review pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan di Badan POM.

Telah dilakukan review pelaksanaan Seleksi Terbuka untuk Jabatan Sekretaris Utama, Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3, Kepala PROM, Kepala Balai Periode 1, Kepala Balai Periode 2, Dir. Insert Pangan, Dir. Standardisasi PT dan PKRT, Dir. OAI, Kepala Bidang Penyidikan PPOM, Kepala PIOM, serta Kepala BBPOM di Padang. Peserta yang mengikuti seleksi ini sebanyak 79 orang peserta, yang terdiri dari 73 peserta internal Badan POM dan 6 orang peserta ekternal.

- -

Penetapan Kinerja Individu.

1. Melakukan Review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2014.

Telah dilakukan review pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai Badan POM tahun 2014 oleh Tim Penilai Prestasi Kerja.

2. Melakukan bimbingan teknis penyusunan sasaran kinerja pegawai 2015.

Telah dilakukan bimbingan teknis penyusunan SKP kepada seluruh unit kerja di Badan POM Pusat dan telah disusun SKP Kepalai Balai Besar / Balai POM dengan melibatkan perwakilan unit kerja di Pusat.

3. Penerapan sasaran kinerja untuk setiap pegawai.

Seluruh pegawai Badan POM telah menerapkan penilaian prestasi kerja sejak tahun 2014.

4. Mengembang aplikasi Penilaian Prestasi Kerja secara elektronik.

Telah dibangun Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja (e-SKP) dan penerapan e-SKP akan dilaksanakan pada tahun 2016.

5. Membangun managemet cockpit.

Telah dibahas penyusunan aplikasi Penilaian Managemen Cockpit.

6. Melakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang ketentuan teknis pemberian tunjangan kinerja.

Pada tahun 2015 telah dilakukan pembahasan guna mereview Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan POM. Hasil review Peraturan Kepala Badan POM tersebut ditetapkan di awal tahun 2016.

3. Penegakan aturan Disiplin

1. Review Peraturan Kepala Badan POM tentang Kode

Telah dilakukan review Peraturan Kepala Badan POM tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Badan POM

39

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





/ Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai.

Etik PNS di Lingkungan Badan POM.

(Draft Kode Etik PNS di Lingkungan Badan POM.

2. Melakukan penegakkan disiplin pegawai.

a) Telah dilakukan pembahasan kasus disiplin oleh tim Komite Disiplin Badan POM. b) Telah dilakukan penegakan disiplin pegawai terhadap 33 orang pegawai, meliputin penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan untuk 20 orang, hukuman disiplin tingkat sedang sebanyak 9 orang, dan hukuman disiplin tingkat berat sejumlah 4 orang.

3. Melakukan evaluasi penegakkan disiplin dan kode etik PNS.

Telah dilakukan evaluasi penegakan Disiplin dan Kode Etik terhadap laporan yang dikirimkan unit kerja setiap bulan.

4. Internalisasi peraturan

terbaru yang terkait dengan kepegawaian.

Telah dilakukan pembinaan dan internalisasi peraturan di unit kerja / Balai Besar / Balai POM terkait Peraturan Kepegawaian dan permasalahan Kepegawaian.

5. Melakukan audit manajemen kepegawaian.

Telah dilakukan Audit Manajemen Kepegawaian untuk 12 Balai Besar / Balai POM, yaitu BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Makassar, BBPOM di Medan, BBPOM di Semarang, BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura, BPOM di Bengkulu, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Pontianak, dan BBPOM di Surabaya.

6. Penilaian pegawai teladan di lingkungan Badan POM.

Telah dilakukan penilaian pegawai teladan untuk masing-masing unit kerja dan diberikan pada acara unjuk kinerja Badan POM tahun 2015 sebanyak 40 orang.

7. Pemberian reward kepada PNS.

a) Pemberian reward kepada pegawai berdasarkan masa kerja pengabdian (Satyalancana Karya Satya) sebanyak 38 orang.

b) Keputusan Kepala Badan POM Nomor KP.07.1.24.08.14.4868 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan kepada pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan POM. Telah dilakukan pemberian penghargaan dan pin kepada pegawai Badan POM yang memasuki masa purna bakti, sebanyak 10 orang.

c) Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan untuk

40

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





masing-masing unit kerja dan diberikan pada acara unjuk kinerja Badan POM tahun 2015 sebanyak 40 orang.

b) Pemberian penghargaan bagi pegawai yang membuat inovasi terbaik dan diumumkan secara nasional. Sertifikat Pemateri pada Pekan Ilmiah Badan POM Tahun 2015 a.n. Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm (Pegawai yang dipilih sebagai pemateri adalah yang terbaik dari usulan → sebagai salah satu bentuk reward Badan POM).

8. Pemberian penghargaan dan Pin kepada pegawai yang memasuki masa purnabakti.

Telah dilakukan pemberian penghargaan dan pin kepada pegawai Badan POM yang memasuki masa purna bakti, sebanyak 10 orang.

- -

4. Pelaksanaan evaluasi jabatan.

1. Review penempatan pegawai dalam jabatan

Telah dilakukan review penempatan pegawai dalam jabatan, sehingga dilakukan kajian dan pembahasan untuk pengajuan Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan POM. Adapun pengusulan Hasil Evaluasi Jabatan yang telah disampaikan ke KemenPANRB yaitu sebagaimana surat Kepala Badan POM sebagai berikut: a) Nomor KP.03.01.243.03.15.01587 tanggal 3 Maret 2015 perihal Usulan Hasil Evaluasi Jabatan dan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan. b) Nomor KP.03.01.243.10.15.08886 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Usulan Evaluasi Jabatan Badan POM. c) Nomor KP.03.01.243.03.12.15.09969 tanggal 14 Desember 2015 perihal Hasil Tindak Lanjut Pembahasan Evaluasi Jabatan Badan POM.

Adapun rapat pembahasan dengan KemenPANRB dan BKN dilakukan sebanyak 2 kali di tahun 2015 yaitu: a) Tanggal 15 September 2015 di kantor Badan POM. b) Tanggal 29 Oktober 2015 di kantor KemenPANRB.

2. Penyusunan SK Kepala Badan tentang

Telah diangkat Jabatan Fungsional: a) PFM, melaui mekanisme Pengangkatan Pertama

41

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Penempatan pegawai dalam jabatan.

dan Perpindahan Jabatan untuk 1.100 pegawai. b) Asesor SDM Aparatur, melaui mekanisme Inpassing untuk 3 orang. c) Analis Kebijakan, melalui mekanisme Perpindahan Jabatan sebanyak 5 orang dan Inpassing untuk 2 orang.

Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.24.01.15.0062 tanggal 5 Januari 2015 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM.

3. Evaluasi penempatan pegawai dalam jabatan secara bertahap.

Telah dilakukan evaluasi usulan penempatan pegawai dalam jabatan secara bertahap. Hal ini dibuat surat konfirmasi usulan penempatan dalam jabatan dari Biro Umum ke unit kerja.

Sistem informasi kepegawaian

1. Review sistem data base pegawai.

Telah dilakukan pengembangan / pemeliharaan dan pemutakhiran data pegawai di seluruh indonesia, integrasi aplikasi kepegawaian di Biro Umum.

2. Integrasi aplikasi yang terkait kepegawaian.

Aplikasi terkait kepegawaian yang dikembangkan Badan POM akan diintegrasikan dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), antara lain guna mewadahi aplikasi: a) SKP. b) Dosir pegawai. c) LHKASN. d) Finger Print. e) SIAP (Sistem Informasi Adminitrasi Pegawai). f) Analisis Beban Kerja.

3. Melakukan updating data pegawai.

Telah dilakukan updating data pegawai sesuai dengan perubahan yang terjadi (pensiun, meninggal, pencantuman gelar, perpindahan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dsb).

4. Penerapan aplikasi cuti online secara bertahap.

Telah dilakukan penerapan pemberian persetujuan Cuti Pegawai secara online untuk beberapa unit kerja di Pusat.

5. Penerapan aplikasi penyusunan SKP secara elektronik secara bertahap.

Telah dilakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi SIASN modul SKP untuk penyampaian SKP secara elektronik kepada unit kerja di Pusat dan sebagian kecil Balai Besar / Balai POM.

6. Internalisasi penggunaan aplikasi terkait kepegawaian.

Telah dilakukan pertemuan pembahasan dengan unit kerja terkait, dan penyusunan SK TIM pemutakhiran data untuk menjaga reliabilitas dan keterkinian data

42

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





seluruh pegawai.

7. Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi kepegawaian.

Telah dilakukan pemeliharan aplikasi secara terus menerus dan memperbaiki bug and error yang ada.

Peraturan Perundang-undangan

G. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan

Persentase rancangan yang dilakukan konsultasi publik

a. Melaksanakan pengkajian dan penyusunan rancangan teknis dengan mengundang tim ahli (Bila perlu)

Target tahun 2015: 14 rancangan yang terdiri dari 12 rancangan Perka BPOM dan 2 pedoman

b. Melakukan pertemuan konsultasi publik dalam setiap proses penyusunan peraturan

Target tahun 2015: 14 rancangan 1 rancangan peraturan Kepala Badan POM belum dikonsultasipublikan, yaitu Rancangan Perka BPOM tentang Pengawasan MPASI

c. Pengunggahan ke subsite jdih.pom.go.id/pengiriman rancangan peraturan ke stakeholder

13 rancangan, telah dikirimkan kepada stakeholder pada saat konsultasi publik, kecuali Rancangan Perka BPOM tentang Pengawasan MPASI

2. Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik

Menurunnya peraturan perundang-undangan yang tumpah tindih, tidak harmonis dan tidak berpihak pada publik

Perundang-undangan setiap 1 tahun sekali yang sedang diberlakukan

Melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain

Melakukan deregulasi peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan

Melaksanakan sosialiasi peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal atau

43

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





stakeholder

Pelayanan Publik Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pre Market

H.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

Telah dilaksanakan survey kepuasan pelanggan dengan capaian indeks kepuasan pelanggan sebesar 72,42 (skala 0 - 100), dengan kategori baik. (Dit. PKP)

Pelaksanaan survey hanya mencakup 8 daerah dengan metode wawancara tatap muka (langsung), email, dan telepon.

Pelaksanaan survey mencakup seluruh daerah di Indonesia dengan mempertimbangkan sebaran jumlah pendaftar. Metode dilaksanakan melalui email dan telepon. Wawancara tatap muka hanya dilaksanakan di area Jabodetabek.

- Standar Pelayanan

Jumlah inovasi pelayanan

Evaluasi hasil survey kepuasan masyarakat

Telah dilaksanakan evaluasi hasil survey kepuasan pelanggan yang melibatikan stakeholder (BPS)

Pembahasan belum secara mendalam

Pengkajian yang lebih mendalam, untuk perbaikan metode survey yang lebih andal

- Budaya Pelayanan Prima

Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan public

Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat

Telah dilakukan beberapa perbaikan terkait hasil evaluasi survey kepuasan pelanggan tahun 2014, antara lain : - peningkatan kemampuan evaluator melalui

pelatihan secara berkelanjutan - keseragaman pemahaman/persepsi petugas

melalui kegiatan pencerahan rutin, dan dokumentasi kebijakan terkait penilaian pendaftaran pangan

- peningkatan penyediaan akses pengaduan/saran/masukan melalui beberapa media

- Informasi pengumuman pelayanan melalui sistem e-registration, dan website BPOM

Beberapa hasil evaluasi survey kepuasan pelanggan, masih dalam proses perbaikan

Tindak lanjut hasil survey kepuasan pelanggan yang masih dalam proses perbaikan

- Pengelolaan Pengaduan

Indeks integritas pelayanan publik

Hasil survey terintegrasi dalam subsite RB BPOM

Hasil survey kepuasan pelanggan telah diintegrasikan dalam subsite Dit. Penilaian Keamanan Pangan

Hasil survey yang ditampilkan dalam subsite RB BPOM merupakan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Inspektorat BPOM, belum termasuk survey yang dilakukan oleh unit teknis

Hasil survey kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh unit diintegrasikan dalam subsite Dit. Penilaian Keamanan Pangan

44

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





- Penilaian

kepuasan terhadap pelayanan

Persentase tingkat kepatuhan K/L/P dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Penyempurnaan media pengaduan pelayanan

Pengaduan pelayanan dikelola melalui media : - email, - kotak saran di ruang pelayanan pendaftaran

produk pangan, - telepon, - konsultasi tatap muka (dengan pendaftaran

konsultasi via sms), dan - kontak kami melalui sistem e-registration - melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen

(ULPK) BPOM (via website, sosial media, telepon, sms, fax).

- Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan data diri, sehingga sulit untuk menindaklanjuti keluhan yang bersangkutan,

- Keluhan yang ditujukan tidak terkait langsung dgn Dit. PKP, sehingga memerlukan waktu dan koordinasi dengan pihak lain,

- Keluhan yg disampaikan tidak spesifik, sehingga sulit untuk diatasi.

- Media pengaduan pelayanan juga akan dikembangkan melalui subsite Dit. PKP

- Mencantumkan catatan pada form pengaduan (baik pada kotak saran atau subsite) : agar pelapor dapat memberi informasi identitas diri untuk kemudahan tindaklanjut. Identitas pelapor akan dirahasiakan serta pengaduan tidak akan berpengaruh terhadap proses penilaian pendaftaran.

- Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tindak lanjut pengaduan pelayanan publik (Dit. PKP)

Pengembangan media pengaduan pelayanan publik online

Pengaduan pelayanan dikelola melalui media : - email, - kotak saran di ruang pelayanan pendaftaran

produk pangan, - telepon, - konsultasi tatap muka (dengan pendaftaran

konsultasi via sms), dan - kontak kami melalui sistem e-registration - melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen

(ULPK) BPOM (via website, sosial media, telepon, sms, fax).





- Mencantumkan catatan pada form pengaduan (baik pada kotak saran atau subsite) : agar pelapor dapat memberi informasi identitas diri untuk kemudahan tindaklanjut. Identitas pelapor akan dirahasiakan serta pengaduan tidak akan berpengaruh terhadap proses penilaian pendaftaran.

b. Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggar

Public Service Index

Membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter seperti konsultasi publik draft Perka BPOM terkait

- - -

45

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





aan pelayanan publik

pelayanan publik di website BPOM (JDIH, e-reg dll)

Tindak lanjut keseluruhan pengaduan pelayanan publik

Keseluruhan pengaduan sebanyak 25 permasalahan melalui email, kotak saran, dan ULPK telah ditindaklanjuti




- Penyempurnaan media pengaduan pelayanan

- Pelaporan hasil evaluasi tindak lanjut pengaduan pelayanan

Evaluasi pengelolaan pengaduan

Telah dilaksanakan evaluasi pengelolaan pengaduan Beberapa hasil tindak lanjut tidak dapat dikonfirmasi ke pelapor karena identitas tidak jelas

- Pengembangan/ penyempurnaan media pengaduan untuk memperjelas identitas pelapor

- Perkuatan koordinasi dengan unit/pihak lain dalam menindaklanjuti pengaduan

Peningkatan kecepatan merespon pengaduan masyarakat

Jangka waktu untuk tindak lanjut terhadap

pengaduan umum yang dapat ditindaklanjuti adalah

maksimal satu bulan. Pengaduan yang dapat ditindak

lanjuti adalah pengaduan yang mencantumkan

tanggal dan identitas yang jelas . Data pencatatan

pengaduan yang belum ditindaklanjuti disampaikan

kepada Management Representative untuk dilakukan

pembahasan pada saat rapat tinjauan manajemen

atau pada saat pertemuan lainnya,

Hasil pembahasan tindak lanjut ketidaksesuaian merupakan dasar bagi penetapan tindakan perbaikan dan atau tindakan pencegahan dalam rangka pemenuhan harapan pelanggan.



- Keluhan yg disampaikan tidak spesifik, sehingga sulit

- Menunjuk PIC yang bertugas khusus sebagai pengelola pengaduan pelanggan

- Mempersingkat timeline untuk merespon pengaduan pelanggan


- Mencantumkan catatan pada form pengaduan (baik pada kotak saran atau subsite) : agar pelapor dapat memberi informasi identitas diri untuk kemudahan tindaklanjut. Identitas pelapor akan dirahasiakan serta pengaduan tidak akan

46

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





untuk diatasi. berpengaruh terhadap proses

penilaian pendaftaran. Peningkatan soft competency

dalam upaya penerapan pelayanan prima

Terlaksananya 8 paket kegiatan peningkatan soft competency terkait pelayanan prima : 1. Training Manajemen dan Kepemimpinan 2. Training Pelayanan Publik 3. Training Bahasa Inggris 4. Training Motivasi dan Pengembangan Diri 5. Training Teknologi Informasi 6. Training Pengadaan Barang dan Jasa 7. Training Etika dan Penampilan untuk Pelayanan

Pubik 8. Training 9. Public Speaking

Memerlukan waktu dalam penentuan jenis/spesifikasi training sesuai anggaran dan waktu yang tersedia.

- Perencanaan yang matang terkait penentuan jenis/spesifikasi training

- Menyusun kebutuhan soft competency

Peningkatan kemudahan

akses informasi terkait

pelayanan

- Mengunggah pengumuman terkait pelayanan di website BPOM dan sistem e-registration

- Penyempurnaan subsite Dit. PKP dengan menambah fitur-fitur baru

- Pengadaan Sistem Informasi Pendaftaran Pangan Olahan dalam bentuk layar besar serta kiosk yang ditempatkan di ruang pelayanan

- Mengunggah pengumuman terkait

pelayanan di subsite Dit. PKP

Pengembangan inovasi pelayanan, antara lain INARAC, INRASFF, FSCH, FSMD online dll

- - -

Pengembangan dan penyempurnaan sistem elektronik (antara lain simplifikasi dan notifikasi) pelayanan publik

Penyiapan draft revisi PerKaBPOM tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang diantaranya mengatur tentang penilaian pangan berbasis risiko

- Finalisasi payung hukum untuk

penilaian pangan berbasis risiko

yang akan diintegrasikan ke dalam

sistem e-registration

A. Quick Wins a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

47

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





b. Meningkatnya

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik


Pelayanan Publik Sub Tim Pelaksana Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan Post Market

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

- Standar Pelayanan

Melaksanakan kebijakan survey kepuasan mesyarakat secara berkala

1. Inspektorat Badan POM RI setiap tahun nya telah melakukan Survey kepuasan pelanggan untuk pelayanan publik Badan POM secara keseluruhan, akan tetapi beberapa unit teknis telah melakukan survey kepuasan pelanggan juga. Survey ini berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2014.

2. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK setiap tahunnya telah melakukan Survey Indeks Kepuasan Pelanggan sejak tahun 2012 hingga pada tahun 2015, dimana terdapat kenaikan nilai IKP dari tahun 2014 dengan nilai 69,03 dan pada tahun 2015 dengan nilai 75,58 (skala 1-100) Selain itu dari Inspektorat Badan POM RI juga telah melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2015, dimana nilai IKP Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK adalah 75,63.

3. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya telah melakukan survey kepuasan pelanggan secara mandiri dengan menggunakan kuesioner kepuasan pelanggan dengan hasil 19,7 (baik), dengan skala 1-24.

4. Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah melakukan survey Kepuasan Pelanggan (stakeholder/IF) secara mandiri menggunakan kuesioner yang diisi secara online dengan hasil Indeks Kepuasan Pelanggan mencapai 69,50 (baik), dengan skala 1-100.

5. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah

- -

48

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





melakukan Survey Indeks Kepuasan Pelanggan melalui pihak Ke-3, dengan hasil 76,09 (skala 1-100)

6. Direktorat Pengawasan NAPZA telah melakukan survey kepuasan pelanggan kepada pelaku usaha yang melakukan permohonan AHP.

7. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melalui survey Indeks Kepuasan Pelanggan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan POM RI memperoleh nilai IKM pada 2014 76,52 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 78,41.


Evaluasi kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

2. Inspektorat Badan POM RI bersama dengan unit teknis telah mengevaluasi Survey kepuasan pelanggan

3. Setiap unit teknis yang mengadakan Survey kepuasan pelanggan secara mandiri juga telah melakukan evaluasi.


Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat secara berkala

1. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi survey kepuasan pelanggan yakni penambahan SDM teknis (evaluator), pelatihan evaluator dan sosialisasi prosedur dan timeline pelayanan melalui leaflet.

2. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan terhadap hasil survei akan melakukan beberapa perbaikan kualitas pelayanan yaitu: - peningkatan kompetensi pelaksana dengan

pelatihan terkait, pada tahun 2016 telah dianggarkan untuk melaksanakan pelatihan seperti FSSC (Food Safety System Certification) dan BRC (British Retail Consortium).

- Pengurusan Surat Keterangan Ekspor (SKE) secara Online, akan bekerjasama dengan PIOM

- peningkatan respon petugas layanan SKI dalam hal pemberian SPB-PNBP, pada bulan November 2015 aplikasi e-bpom telah dilengkapi dengan fasilitas pembayaran elektronik (e-payment) yang secara otomatis (generate by system) akan mengeluarkan SPB.

- Terkait perilaku pelaksana, maka telah

1. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK: Untuk tindaklanjut yang merupakan kewenangan unit lain tidak dapat ditentukan batas waktu penyelesaian (mis: sarana-prasarana dan penambahan SDM teknis)

2. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, akan disampaikan pada pengumpulan tanggal 9 Februari 2016

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi

OT, KOS dan PK:

- Berkoordinasi dengan Unit terkait

- Menetapkan batas waktu penyelesaian

49

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





diwajibkan untuk seluruh pelaksana menggunakan nametag.

3. Direktorat Pengawasan NAPZA, dari hasil survey kepuasan pelanggan, pelayanan permohonan AHP masih dirasa lambat. Sehingga direncanakan penerapan bisnis proses secara full-online pada tahun 2016

4. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melakukan tindakan perbaikan (CAPA) atas temuan hasil survey IKM dengan memberlakukan antrian bagi pelanggan, mengadakan pelatihan dan refreshment bagi petugas layanan publik yang bertujuan untuk persamaan persepsi petugas layanan publik, dan membuat jadwal pakaian seragam bagi petugas pelayanan publik.

5. Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT terhadap hasil survei akan melakukan perbaikan terutama terkait ketetapatan waktu pelayanan yang masih kurang, yaitu: a. Penambahan staf untuk evaluasi dokumen dan inspeksi. b. Peningkatan kompetensi personil secara berkesinambungan.

, -

- Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

Hasil survey terintegrasi dalam Subsite RB BPOM

Seluruh hasil survey akan di-upload dalam Subsite RB BPOM (proses).



1. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah menyiapkan email [email protected] sebagai wadah tanya-jawab/keluhan

2. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT telah menyiapkan email [email protected] dan [email protected] untuk memudahkan penyampaian keluhan/konsultasi terkait permasalahan layanan publik serta bertujuan untuk mengurangi tatap muka dengan

1. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK, Email berupa website umum, sehingga dalam pengamanan data masih diragukan. 2. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT

50

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





pelanggan.


PIOM telah menyelesaikan Pengembangan media pengaduan pelayanan publik online

Tindak lanjut keseluruhan pengaduan pelayanan publik

1. Seluruh pengaduan langsung ke Unit teknis di tindak lanjuti dan direkapitulasi.

2. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK sebagai tindak lanjut pengaduan pelayanan publlik telah melaksanakan kegiatan Evaluasi Pelayanan Rekomendasi Dalam Rangka Perizinan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dengan mengundang Balai/Balai Besar POM pada tanggal 10-12 November 2015.

3. Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah memonitoring dan menindaklanjuti pengaduan/pemberian informasi melalui Simpel LPK.

Evaluasi pengelolaan pengaduan

1. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan Rapat Evaluasi keluhan pelanggan layanan publik secara periodik trisemester. Pada tahun 2015, telah dilakukan sebanyak 5 kali rapat evaluasi keluhan pelanggan yakni pada tanggal 6 Mei 2015, 1 Juli 2015, 1 Oktober 2015, 4 Desember 2015, dan 30 Desember 2015.

2. Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah melakukan evaluasi keluhan pelanggan layanan publik secara periodik trisemester.

3. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melakukan rekapitulasi dan mengevaluasi terhadap keluhan pelayanan publik secara periodik setiap semester.

1. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK, yaitu: - Beberapa

Kementerian yang mengeluarkan Peraturan terkait importasi pada tahun 2015 belum harmonis dengan Perka Importasi Badan POM RI.

- Dibentuknya Pelayanan terpadu satu pintu dibeberapa provinsi, tidak harmonis dengan peraturan perijinan yang telah ada.

2. Direktorat

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK, adalah: - Pada tahun 2016 akan

dilakukan Rapat/Forum Komunikasi dengan Lintas Sektor terkait Importasi.

- Pada akhir tahun 2015 telah dilakukan Rapat/Forum Komunikasi dengan Lintas Sektor terkait Perijinan.

51

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Pengawasan Produksi PT dan PKRT

3. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT

Peningkatan kecepatan merespon pengaduan masyarakat

Secara umum respon sesuai dengan timeline

Peningkatan soft competency dalam upaya penerapan pelayanan prima

1. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan upaya peningkatan penerapan pelayanan prima dengan melaksanakan pelatihan ataupun mengikutsertakan evaluator dan SDM teknisnya dalam beberapa pelatihan, yakni : - Forum Komunikasi Evaluator SKI/SKE

dengan menggundang Balai/Balai Besar POM pada tanggal 16-17 November 2015

- Workshop Pelatihan Aspek Bangunan, Fasilitas dan Peralatan Industri Kosmetik dan Obat Tradisional dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 23-26 November 2015.

- Pelatihan Teknik Komunikasi bagi Staf Sertifikasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik pada tanggal 18 September 2015.

- Pelatihan Pelayanan Prima sebanyak 11 orang,

- Pelatihan Effective Communication Skill sebanyak 9 orang, dan

- melakukan Peningkatan Kompetensi Evaluator SKI dengan mengundang narasumber dari unit teknis lain.

2. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT telah melakukan upaya peningkatan soft competency penerapan pelayanan prima dengan melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komunikasi Pelayanan Publik pada 10 Oktober 2015 bagi petugas pelayanan publik di lingkungan Direktorat.

-

52

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





3. Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah mengikutsertakan personil yang melakukan pelayanan publik dalam pelatihan pelayanan prima yang diadakan oleh Biro Umum serta pelatihan/ whorkshop untuk meningkatkan kompetensi teknis.

Peningkatan kemudahan akses informasi terkait pelayanan

1. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah membuat layanan proses pengajuan permohonan Surat Keterangan Ekspor (SKE) melalui email.

2. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya telah membuat layanan proses pengajuan permohonan dan konsultasi Surat Keterangan Ekspor (SKE) kemasan pangan dan surat keterangan keamanan kemasan pangan melalui email.

Belum ada harmonisasi aplikasi elektronisasi SKE di Badan POM

PIOM sedang menyusun aplikasi elektronisasi untuk SKE di Badan POM.

Pengembangan inovasi pelayanan

1. Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT saat ini dalam hal pengajuan sertifikasi CPOB masih dilakukan secara manual namun tetlah memulai pembahasan awal terkait pelaksanaan pengajuan secara online dengan PIOM. Tahapan pelaksanaan pengajuan sertifikasi CPOB secara online telah sampai pada Pemaparan model aplikasi, konfirmasi elemen data serta konfirmasi output dari aplikasi.

2. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT sedang mengembangkan Sistem Informasi Sertifikasi CDOB yang mampu mengolah data sesuai bisnis proses sertifikasi serta melakukan manajemen data hasil sertifikasi CDOB. Dengan pengembangan sistem informasi ini akan mempermudah proses penilaian, pengolahan data, pembuatan laporan, koneksi data, mempercepat interaksi antara publik dengan

53

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





penyelenggara pelayanan publik serta target kinerja yang dilihat dari pemenuhan timeline dapat dinilai dan terpantau di setiap tahapan.

Pengembangan dan

penyempurnaan sistem elektronik

Untuk pelayanan SKI dengan aplikasi e-bpom telah dikembangan dan disempurnakan dengan penambahan kebijakan pelayanan prioritas dan sistem pembayaran otomatis (e-payment). Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT telah mengembangkan Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan secara elektronik untuk memudahkan pelayanan permohonan persetujuan iklan.

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT telah mengembangkan Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan secara elektronik untuk memudahkan pelayanan permohonan persetujuan iklan."

-

A. Quick Wins a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik


1. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan Onsite denah sarana produksi bagi UMKM OT Kos, sebanyak 9 kali, di 7 kota.

2. Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT, telah melakukan desk evaluasi Rencana Induk Pembangunan (RIP) dan Konsep Desain Sistem Tata Udara (KDSTU) selama 3 hari terhadap 45 industri farmasi (terdapat

54

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





beberapa IF dengan pengajuan RIP dan KDSTU lebih dari 1 permohonan).

Pelayanan Publik Sub Tim pelaksana Bidang Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Hasil survey kepuasan masyarakat

Melaksanakan kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

Sudah dilakukan survey layanan informasi internal dan internal

- -

- Standar Pelayanan


Evaluasi kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

Sudah dievaluasi - -


Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik

Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat secara berkala

- - -


Indeks integritas pelayanan publik

Hasil survey terintegrasi dalam subsite RB BPOM

- - -

- Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

Persentase tingkat kepatuhan K/L/P dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik


Pengembangan media pengaduan pelayanan CC


Tindak lanjut pengaduan pelayanan publik


- - -

a. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan

b. Perubahan perilaku masyarakat dalam

a. Meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan

b. Meningkatnya indeks perilaku

Survei Indeks Kesadaran Masyarakat - Pengembangan tool - Pedoman survey - Pelaksanaan (sebagai

based line)

- - -

55

Area Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





memilih obat dan makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu

masyarakat

laporan monev rb badan pom sem ii tahun 2015.pdf

Documents