laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) … lkpj 2019... · sebagai bahan penyusunan laporan...

LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2020

LKPj BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

i

KATA PENGANTAR

Assamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijinNya

sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat disusun dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bappeda Tahun Anggaran

2019 disusun dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian

LKPj Bappeda Provinsi Banten Tahun 2018 ini merupakan informasi capaian

pelaksanaan kinerja pembangunan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2019 dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Provinsi Banten tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses

penyusunan LKPj Bappeda Provinsi Banten, kami ucapkan terimakasih dan

semoga LKPj Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dapat bermanfaat

dalam memberikan informasi terhadap Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Tahun

Anggaran 2020.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Serang, Februari 2020

KEPALA BAPPEDA PROVINSI BANTEN,

Dr. H. MUHTAROM, Ak., CA

Pembina Utama Muda NIP. 19630324 198402 1 001

LKPJ BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

ii

DD AA FF TT AA RR II SS II

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................ 1

1.2. Tujuan dan Sasaran ........................................................ 1

1.3. Gambaran Umum Bappeda Provinsi Banten ................... 2

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi ...................................... 2

1.3.2. Struktur Organisasi ............................................... 3

1.3.3. Sumber Daya Manusia .......................................... 25

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ................................. 30

2.1. Visi Dan Misi .................................................................. 30

2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan ........................................... 33

2.3. Program Dan Indikasi Kegiatan ....................................... 36

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN............................................. 63

3.1. Alokasi Belanja Langsung (Bl) Dan Belanja Tidak Langsung (Btl) ............................................................... 63

3.2. Rencana Dan Realisasi Pelaksanaan Program

Dan Kegiatan .................................................................. 64

3.3. Permasalahan Dan Solusi .............................................. 70

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ............ 73

4.1. Program Dan Kegiatan Urusan Wajib ............................. 73

4.2. Capaian Kinerja Program Kegiatan ................................. 75

4.3. Permasalahan Dan Solusi Pelaksanaan Program

Kegiatan ......................................................................... 83

BAB V PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI ......................... 85

4.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Dekonsentrasi .............. 85

4.2. Capaian Program Kegiatan dan Anggaran ...................... 86

LKPJ BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

iii

BAB 6 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .................................................................. 87

6.1. Kerjasama Yang Dilaksanakan Bappeda Provinsi Banten Dengan Pihak Lain ............................................ 81

6.2. Kerjasama Perencanaan Pembangunan ........................ 90

BAB 7 PENUTUP .............................................................................. 96


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, bahwa Gubernur diwajibkan untuk menyampaikan Laporan

Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan

memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta menginformasikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut diatas maka pada pelaksanaannya,

Gubernur diharuskan menyampaikan Laporan Keterangan

Pertanggungjawabannya kepda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang didukung

dengan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara tepat dan

akurat.

Sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dimaksud, maka setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan membantu memberikan

kontribusi terhadap kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan tersebut

dengan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Satuan Kerja

perangkat Daerah guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dilaksanakan

secara operasional oleh program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Satuan Kerja

Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten

adalah untuk memberikan gambaran hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran

2019.


2

Sedangkan sasarannya adalah tersusunnya data dan informasi

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program pembangunan Instansi

Pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang sesuai dengan

tugas,pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk Tahun Anggaran 2019.

1.3. GAMBARAN UMUM BAPPEDA PROVINSI BANTEN 1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten merupakan unsur

penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang.

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu

gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan

kewenangan :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;


3

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.

1.3.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

c. Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;

2. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan;

3. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.

d. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;

3. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan.

e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,

membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi

Sumber Daya Mineral;

2. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;

3. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;

f. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan;

2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

3. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.

g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi


4

dan Pembangunan;

2. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;

3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi.

h. Unit Pelaksana Teknis Badan;

i. Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 Tentang kedudukan,

tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah

Provinsi Banten, maka:

Kepala Badan

(1) Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan penunjang

Pemerintahan dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, penelitian

dan pengembangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan menyelenggarakan fungsi

dan kewenangan :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian

pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian

pembangunan, Penelitian dan Pengambangan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan

Pengambangan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan

Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan;

e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di

lingkungan badan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

a. Menetapkan rencana kerja dan rencana strategis Badan;

b. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan

barang serta ketatausahaan Badan;


5

c. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian

pembangunan daerah;

d. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian

tataruang;

e. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan APBD provinsi;

f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan

inovasi daerah;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahkan:

a. Sekretaris;

b. Kepala Bidang Perekonomian;

c. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan;

d. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

e. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;

f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan

kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang

tugasnya;

b. Perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi, pembinaan

dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan

serta evaluasi dan pelaporan;

c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan

pelaporan;


6

d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standardisasi

program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi

dan pelaporan;

e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan,

penyusunan program evaluasi dan pelaporan;

g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;

b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan

pelaporan;

c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum

dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan,

evaluasi dan pelaporan;

e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan,

kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;

g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;

h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;

i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana

dimaksud ayat (1) membawahkan:

a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub-Bagian Keuangan;

c. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.


7

1. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat,

kearsipan, perlengkapan, rumahtangga, kepustakaan, kehumasan,

administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset

Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;

b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;

c. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;

d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;

f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;

g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor

serta lingkungannya;

h. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin berkala inventaris barang dan

aset Badan;

i. Melaksanakan fungsi kehumasan;

j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi

kepegawaian lingkup Badan;

k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub-Bagian Keuangan

(1) Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan,

verifikasi dan perbendaharaan Badan.


Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:



8

b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di

lingkungan Badan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran

belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;

d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan

kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;

e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;

g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran

pajak-pajak;

h. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja serta

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Badan;

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup

Badan;

k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok

membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program

dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.


Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

Kerja (Renja) Badan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana program/kegiatan dan anggaran

belanja Badan untuk sumber APBD maupun APBN;

d. Pengelolaan data SKPD;

e. Menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Badan;


9

f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan;

g. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;

h. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan

membantu penyelenggaraan kegiatan Badan;

i. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

j. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perekonomian

(1) Kepala Bidang Perekonomian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang ketahanan pangan, keuangan,

investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perekonomian mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian

bidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia

usaha dan ekonomi kreatif dengan mitra bidangnya;

b. Melaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan

antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang

ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan

ekonomi kreatif;

c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan

prioritas untuk sektor ketahanan pangan, keuangan, investasi,

ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;

d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang perekonomian serta

merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

mitra bidangnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perekonomian mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja bidang;


10

b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan

pembangunan dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi,

ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;

c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan ketahanan pangan,

keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;

d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan

prioritas dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan,

dunia usaha dan ekonomi kreatif;

e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang ketahanan pangan, keuangan,

investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif serta


f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan:

a. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;

b. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan

c. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

A. Sub Bidang Ketahanan Pangan

(1) Kepala Sub Bidang Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang ketahanan

pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang ketahanan pangan,

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;

b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan

koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang

Ketahanan Pangan;


11

c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan

kebijakan perencanaan Sub bidang Ketahanan Pangan;

d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran

dan pengendalian mitra Sub Bidang Ketahanan Pangan;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang

Ketahanan Pangan;

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;


B. Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan

(1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan, mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang

Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi,

dan Ketenagakerjaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja sub bidang;


koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan

Ketenagakerjaan;


kebijakan perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan

Ketenagakerjaan;


dan pengendalian mitra Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan

Ketenagakerjaan;


Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;


menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

C. Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

(1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan, mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan


Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.


12

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan

Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi

Kreatif;


kebijakan perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;


dan pengendalian mitra Sub Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;


Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;


g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Sosial dan Pemerintahan

(1) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Kesejahteraan

Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian

bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

serta Tata Pemerintahan dengan mitra bidangnya;

b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan

pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis

daerah dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan serta Tata Pemerintahan

c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan

program/kegiatan prioritas untuk Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya

Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;

d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Sosial dan Pemerintahan

serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan mitra bidangnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan




13


pembangunan dibidang Sosial dan Pemerintahan;

c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial,

Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;


prioritas dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;

e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Kesejahteraan Sosial,

Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan serta


f. Menyiapkan program bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya

Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;


(4) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan

A. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

(1) Kepala Sub Bidang Bidang Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan

perencanaan dibidang Kesejahteraan Sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Bidang

Kesejahteraan Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :



koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Bidang

Kesejahteraan Sosial;


kebijakan perencanaan di Sub bidang Kesejahteraan Sosial;


dan pengendalian mitra Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;






14

B. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

(1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam


perencanaan dibidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia

dan Kebudayaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia

dan Kebudayaan;


kebijakan perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan;


dan pengendalian mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Sumber

Daya Manusia dan Kebudayaan;



C. Sub Bidang Tata Pemerintahan

1) Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Tata

Pemerintahan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan




koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;


kebijakan perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;


15

d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan,

penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata

Pemerintahan;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata

Pemerintahan;



Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

(1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian

bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan mitra

bidangnya;

b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan

pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis

daerah dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah


program/kegiatan prioritas untuk Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan

Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta

Komunikasi dan Informatika;

d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan

pemecahannya;

e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan mitra bidangnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



pembangunan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;


prioritas dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya

Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;


16

e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Tata Ruang, Lingkungan

Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah,

serta Komunikasi dan Informatika, serta merumuskan langkah-langkah

kebijakan pemecahannya;

f. Menyiapkan program bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi

Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi

dan Informatika;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

(4) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:

a. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber

Daya Mineral

b. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur wilayah

c. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

A. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya

Mineral

(1) Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya

Mineral, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Tata Ruang, Lingkungan

Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tata Ruang,

Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:



koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Tata

Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;


kebijakan perencanaan di Sub bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan

Energi Sumber Daya Mineral;


dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan

Energi Sumber Daya Mineral;

e. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);


17

f. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata Ruang,

Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;


B. Sub Bidang Penataan Infrastruktur wilayah

(1) Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam


perencanaan dibidang Penataan Infrastruktur wilayah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur

Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur

Wilayah;


kebijakan perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;


dan pengendalian mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Penataan

Infrastruktur Wilayah;



C. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

(1) Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam


perencanaan dibidang Komunikasi dan Informatika.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Komunikasi dan

Informatika mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan

Informatika;


kebijakan perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;


18


dan pengendalian mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Komunikasi dan

Informatika;



Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan

(1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan,

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan Provinsi dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perencanaan dan

Pengendalian Program Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program pembangunan dan

perencanaan penganggaran pembangunan;

b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan

pembangunan antar sektor dan wilayah dibidang Perencanaan dan

Pengendalian Program Pembangunan;


program/kegiatan prioritas sesuai rencana program pembangunan dan

perencanaan penganggaran pembangunan;

d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Perencanaan dan

Pengendalian Program Pembangunan serta merumuskan langkah-

langkah kebijaksanaan pemecahannya;

e. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi APBD dan

pengendalian program APBN;

f. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang pengendalian dan evaluasi

APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN serta merumuskan langkah-

langkah kebijakan pemecahannya;

g. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pembiayaan

pembangunan untuk penyusunan rencana program bidang pembiayaan

pembangunan;

h. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pembiayaan

pembangunan dan sistem informasi pembiayaan pembangunan ;

i. Pelaksanaan koodinasi evaluasi pembiayaan pembangunan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


19



pembangunan dibidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan;

c. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan

prioritas dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;

d. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang

perencanaan program dan anggaran pembangunan;

e. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program

anggaran pembangunan dan program pembangunan;

f. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan

prioritas dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan

penganggaran pembangunan;

g. Menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program pembangunan

dan perencanaan penganggaran pembangunan, serta merumuskan

langkah-langkah kebijakannya;

h. Melaksanakan penilaian usulan rencana kerjasama pendanaan

pembangunan;

i. Melaksanakan koordinasi untuk penyusunan dokumen perencanaan

bentuk kejasama pendanaan pembangunan;

j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam proses

perencanaan program dan anggaran pembangunan;

k. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Bidang Perencanaan dan

Pengendalian Program Pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah

kebijakan pemecahannya;

l. Menyiapkan program bidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Program Pembangunan;

m. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

n. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan,

membawahkan:

a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

c. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan

A. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

(1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan,


20

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan

Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dan penganggaran

pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk

dokumen perencanaan program dan penganggaran pembangunan daerah;


kebijakan perencanaan program pembangunan untuk dokumen

perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;

d. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan dan

penganggaran program pembangunan;

e. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

f. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD); Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan unit

kerja atau satuan kerja terkait;

h. Melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan kabupaten/kota

dengan dokumen perencanaan provinsi dan nasional;

i. Melaksanakan verifikasi dokumen rencana strategis SKPD Provinsi

Banten;

j. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan tahunan SKPD Provinsi

Banten;

k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

(1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan


21

Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:



dibidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan dibidang pengendalian dan

evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;

d. Menyiapkan bahan analisa terhadap kelayakan usulan-usulan

program/kegiatan prioritas APBD dan APBN;

e. Menyiapkan program bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

f. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ

Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan penyiapan Perjanjian Kinerja tahunan

i. Melaksankaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

j. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang pengendalian dan

evaluasi pembangunan;

k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada

Pengendalian dan Evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;

l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan

(1) Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

penetapan kebijakan perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan

Pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan

Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:



koordinasi tentang perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan

Pembangunan;


kebijakan perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan mengenai

pengembangan pembiayaan pembangunan ;


22

e. menyiapkan bahan kajian kebijakan pegembangan pembiayaan

pembangunan dan sistem informasi perencanaan pengembangan

pembiayaan pembangunan ;

f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program di bidang rencana


g. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana


h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;

i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Penelitian dan Pengembangan

(1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang

Penelitian dan Pengembangan .

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Penelitian dan

Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan data dan informasi pembangunan;

b. Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sosial, Pemerintahan,

Ekonomi dan Pembangunan;

c. Pengembangan inovasi daerah

d. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Bidang Penelitian dan

Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Menyiapkan dan merumuskan konsep kebijakan teknis, ketentuan dan

standar pelaksanaan pengelolaan data dan infromasi pembangunan,

penelitian dan pengembangan daerah;

c. Menyusun rencana, program dan kegiatan, pelaksanaan rencana,

pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan data dan

infromasi pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;

d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hasil penelitian kebijakan

umum dan pemerintahan daerah mencakup bidang Sosial, Pemerintahan,

Ekonomi dan Pembangunan;

e. Menyelenggarakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi perencanaan dan

penyelenggaran penelitian dan pengembangan hasil penelitian Badan;

f. Membina dan mengembangkan kualitas SDM aparatur, kelembagaan dan

jaringan penelitian dan pengembangan daerah;


23

g. Menyelenggarakan sosialisasi, diseminasi dan penerapan hasil-hasil

penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi

dan Pembangunan;

h. Melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah;

i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:

a. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan

Pembangunan

b. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

c. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi

A. Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan

Pembangunan

(1) Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan

Pembangunan,mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian

dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

penetapan kebijakan perencanaan dibidang Penelitian Sosial, Pemerintahan,

Ekonomi dan Pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial,

Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:


b. Melaksanakan kegiatan penelitian kebijakan daerah dalam bidang

Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;

c. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian;

d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian

dan pengembangan bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi

dan Pembangunan;

e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

(1) Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam


perencanaan dibidang Pengembangan inovasi dan teknologi.


24

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi



b. Melaksanakan kegiatan penelitian teknologi pangan, teknologi

pengembangan sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi

informasi dan komunikasi, serta rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil penelitian;

d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan

pengembangan hasil penelitian teknologi pangan, teknologi

pengembangan sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi

informasi dan komunikasi, rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Data dan Informasi

(1) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan


data dan informasi pembangunan .

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi



b. Melaksanakan penyusunan bahan standar pengelolaan data

pembangunan Daerah;

c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan

Daerah;

d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan analisa data

pembangunan Daerah;

e. Melaksanakan pelayanan informasi berupa penyampaian bahan

rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis

pembangunan;

f. Melaksanakan pelayanan informasi kepada stakeholder dan publik

melalui Sistem Informasi dan publikasi data pembangunan daerah;

g. Melaksanakan pengolahan data dan informasi pembangunan melalui

Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;

i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian


25

tugas Pemerintan Daerah Provinsi sesuai denngan keahlian dan kebutuhan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, yaitu

Fungsional Perencana, Fungsional Peneliti dan Fungsional Analis Kebijakan

yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja;

(4) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional bersinergi dan

berkoordinasi dengan Kepala Bidang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

(6) Pejabat Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

STRUKTUR BAPPEDA PROVINSI BANTEN

1.3.3. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Banten

didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan

kesekretariatan. Pada tahun 2019, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Banten

adalah sebanyak 165 orang. Jumlah dan komposisi pegawai Bappeda Provinsi

Banten dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.


26

Tabel 1.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappeda Provinsi Banten Tahun 2019

NO STRUKTUR JABATAN/

KEPEGAWAIAN

KONDISI SAAT INI

JUMLAH STATUS PENDIDIKAN

1. Kepala Badan 1 PNS Magister Manajemen

2. Sekretaris 1 PNS Magister Sains

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian 1 PNS S1 Teknik

Pelaksana 1 PNS

6 Tenaga Penunjang

Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian 1 PNS Magister Manajemen

Pelaksana 7 PNS

4 Tenaga Penunjang

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Magister Sains

Kepala Sub Bagian 1 PNS

Pelaksana 4 PNS

25 Tenaga Penunjang

3. Kepala Bidang Sosial Dan Pemerintahan

1 PNS Magister Sains

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Sains

Pelaksana 4 PNS

2 Tenaga Penunjang

Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Kepala Sub Bidang 1 PNS S1 Komunikasi

Pelaksana 4 PNS

3 Tenaga Penunjang

Sub Bidang Tata Pemerintahan


Pelaksana 3 PNS

3 Tenaga Penunjang

4. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan

1 S1 Ilmu Politik

Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Kepala Sub Bidang 1 PNS S3 Ilmu Ekonomi

Pelaksana 3 PNS

6 Tenaga Penunjang


27


KEPEGAWAIAN

KONDISI SAAT INI


Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan


Pelaksana 3 PNS

5 Tenaga Penunjang

Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan


Pelaksana 2 PNS

2 Tenaga Penunjang

5. Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan

1 PNS Master Of Science

Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Sub Bidang 1 PNS S1 Ekonomi

Pelaksana 3 PNS

3 Tenaga Penunjang

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi


Pelaksana 1 PNS

2 Tenaga Penunjang

Sub Bidang Data dan Informasi

Kepala Sub Bidang 1 PNS S1 Teknik

Pelaksana 2 PNS

3 Tenaga Penunjang

6. Kepala Bidang Perekonomian


Sub Bidang Ketahanan Pangan


Pelaksana 2 PNS

3 Tenaga Penunjang

Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan


Pelaksana 3 PNS

2 Tenaga Penunjang

Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

Kepala Sub Bidang 1 PNS S1 Sosial


28


KEPEGAWAIAN

KONDISI SAAT INI


Pelaksana 2 PNS

1 Tenaga Penunjang

7. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengambangan Wilayah


Sub Bidang Tata Ruang dan lingkungan hidup

Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Manajemen

Pelaksana 2 PNS

4 Tenaga Penunjang

Sub Bidang Penataan Infrastruk Wilayah

Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Manajemen

Pelaksana 3 PNS

2 Tenaga Penunjang

Sub Bidang Komunikasi dan Informatika


Pelaksana 2 PNS

3 Tenaga Penunjang

8. Kelompok Jabatan Funsional

Fungsional Perencana 4 PNS 2 Orang S2

Fungsional Peneliti 8 PNS 2 Orang S2

6 Orang S1

Fungsional Peneliti 5 PNS S2

REKAPITULASI 195 PNS, Tenaga

Penunjang

S2, S1, D3, D2, D1, SMK, STM, SMU, SMP

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Provinsi Banten 2019.

Tabel 1.2

PNS Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Pangkat dan Golongan

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Provinsi Banten 2019

No Pangkat Golongan Jumlah

1 Golongan IV 21

2 Golongan III 74

3 Golongan II 4

4 Golongan I 0

Jumlah 99


29

Tabel 1.3

PNS Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 SD/Sederajat 0

2 SMP/Sederajat 0

3 SMA/Sederajat/D-1 2

4 D-2 0

5 D-3 3

6 S-1 42

7 S-2 50

8 S-3 2

Jumlah 99

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Provinsi Banten 2019

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada

saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai

belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.


30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. VISI DAN MISI

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka Bappeda Provinsi Banten sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan

pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk perencanaan

pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk menghasilkan produk-produk

perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas tersebut maka perlu

didukung oleh sumber daya aparatur yang berkompeten, handal, professional

dan memiliki integritas, sarana dan prasarana yang memadai, kerangka regulasi

serta anggaran yang cukup. Sehingga disusun visi dan misi Bappeda Provinsi

Banten yang akan dicapai melalui tujuan pelaksanaan kegiatan utama dan

kegiatan pendukung. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan

dengan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus

menggambarkan bagaimana wujud akhir perencanaan yang diinginkan oleh

suatu daerah/organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang

peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu

daerah/organisasi pada masa mendatang.

Peran Bappeda Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian

visi dan misi daerah Provinsi Banten pada urusan perencanaan pembangunan

dan penataan ruang. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada

kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam

urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang dalam kurun waktu

tahun 2017-2022 maka Bapeda Provinsi Banten menetapkan Visi Tahun 2017-

2022 adalah:

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN

BERAKHLAQUL KARIMAH”


31

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) misi, dan yang

misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Banten

dalam mendukung keberhasilan visi adalah misi Pertama Menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good governances), dengan tujuan meningkatkan

kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta

Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah

kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat

sasaran. Sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja;

2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Daerah;

3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian

dan pengembangan.

Mengacu pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Bappeda Provinsi

Banten melaksanakan :

1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik, dengan Program

Penyediaan Data Pembangunan Daerah;

2. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang :

a) Perencanaan, dengan program :

Program Tata Kelola Pemerintahan;

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi;

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan

Pemerintahan Kemasyarakatan;

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

Penelitian dan Pengembangan, dengan Program

Penelitian dan Pengembangan.


32

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA PROVINSI

BANTEN

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan

dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Tujuan berdasarkan rumusan misi Perubahan RPJMD Provinsi Banten

Tahun 2017-2022 untuk misi Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Baik (Good Governance) adalah Terwujudnya kelembagaan pemerintahan

daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan,

akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani

masyarakat, diintegrasikan dengan tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda

Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu Terwujudnya kualitas kinerja

perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian

dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah

kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat

sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau

merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran

bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Banten

Tahun 2017-2022 berdasarkan rumusan Sasaran Misi Pada Perubahan RPJMD

Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel,

Efektif, dan efisien

2. Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Daerah yang berkualitas;

3. Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas.

4. Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan

pembangunan secara elektronik;

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten


33

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN/

SASARAN

TARGET KINERJA

TUJUAN/SASARAN

2018 2019 2020 2021 2022

1

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

daerah yang

berakhlakul

kariman dengan

efektif,

efisien,transparan,

akuntabel,dan

sumber daya

aparatur

berintegritas,

berkompetensi

serta melayani

masyarakat

Capaian Indeks

Kepuasan

Masyarakat

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Capaian SAKIP

(Sistem

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah)

OPD

B BB BB A A

2. Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas

Capaian

Kesesuaian

dengan

Parameter

Penilaian

Dokumen

Perencanaan

Daerah (%)

65 70 75 80 80

Penilaian

Perencanaan,

Pengukuran,

pelaporan dan

capaian kinerja

(Nilai)

60 70 75 80 85

3. Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas

Cakupan

Penelitian dan

pengembangan

(%(

100 100 100 100 100

4. Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik

Maturitas SIPD

(%)

0.00 0.00 70 75 80

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Jangka Menengah Daerah yang diamanahkan kepada Bappeda sesuai

misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ialah:


34

1) Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah

yang melayani langsung kepada masyarakat;

2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan

daerah;

3) Meningkatkan kualitas Penelitian;

4) Meningkatkan Akurasi data dan Informasi;

Sedangkan Strategi Jangka Menengah Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut

:

1) Meningkatkan pelayanan di perangkat daerah dan melayani masyarakat;

2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi

terhadap hasil dan konsisten dalam dokumen perencanaan;

3) Meningkatkan kualitas hasil penelitian;

4) Meningkatkan Akurasi data dan Informasi;

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar

lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan

Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan

dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian

masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Arah Kebijakan Jangka Menengah Daerah yang diamanahkan kepada Bappeda

sesuai misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ialah:

1) Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan

mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop)

pelayanan;

2) Peningkatan perencananan dan penganggaran berbasis kinerja dan

teknologi informasi;

3) Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian Untuk Menjawab Permasalahan

Pembangunan;

4) Peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan;

Sedangkan Arah kebijakan jangka menengah Bappeda Provinsi Banten adalah

sebagai berikut :


35

1) Melakukan standarisasi pelayanan baik kedalam maupun keluar

perangkat daerah;

2) Peningkatan perencananan dan penganggaran berbasis kinerja dan

teknologi informasi yang terintegrasi dan dapat mudah diterapkan;

3) Peningkatan jumlah analisis kebutuhan penelitian daerah;

4) Peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan

Table 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2017-2022

Visi : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAHLAKUL KARIMAH

Misi : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan daerah

yang berakhlakul

kariman dengan

efektif,

efisien,transparan,

akuntabel,dan sumber

daya aparatur

berintegritas,

berkompetensi serta

melayani masyarakat

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Meningkatkan

pelayanan di

perangkat daerah dan

melayani masyarakat

Melakukan

standarisasi

pelayanan baik

kedalam maupun

keluar perangkat

daerah

2. Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas

Meningkatkan

perencanaan dan

penganggaran yang

berorientasi terhadap

hasil dan konsisten

dalam dokumen

perencanaan

Peningkatan

perencananan dan

penganggaran

berbasis kinerja dan

teknologi informasi

yang terintegrasi dan

dapat mudah

diterapkan

3. Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas

Meningkatkan

kualitas hasil

penelitian

Peningkatan jumlah

analisis kebutuhan

penelitian daerah

4. Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik

Meningkatkan Akurasi

data dan Informasi

Peningkatan data dan

informasi

perencanaan

pembangunan


36

2.3. PROGRAM DAN INIDKASI KEGIATAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa

kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk

mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5

(lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Banten yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda

provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD

Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

I. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan,

dengan Kegiatan :

1) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;

2) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

3) Kerjasama Pendanaan Pembangunan.

2. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi,

dengan Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang

Ketahanan Pangan;


Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;


Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan.

3. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata



Penataan Infrastruktur Wilayah;

3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian

Bidang Komunikasi dan Informatika.


37

4. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial

Kemasyarakatan dan Pemerintahan, dengan Kegiatan :



2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber



Pemerintahan;

4) Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah.

5. Program Penelitian dan Pengembangan.

Kegiatan :

1) Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah.

2) Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah.

6. Program Tata Kelola Pemerintahan

Kegiatan :

1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.

2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3) Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran.

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur.

5) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

II. Urusan Statistik.

7. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Kegiatan :

1) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil

(SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana,

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004

adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun


38

keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk

rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak

kaku.

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang akan dan harus

dilaksanakan oleh Bappeda provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan,

selaras dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai

berikut:


1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Outcome: Persentase dokumen perencanaan RPJPD. RTRW

dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA, Persentase

Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan

PERKADA, Persentase Penjabaran Konsistensi Program

RPJMD kedalam RKPD, Persentase Kesesuaian rencana

pembangunan dengan RTRW.

Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran, Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan serta Tersusunnya Dokumen

Kerjasama Pendanaan Pembangunan.

2. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi.

Outcome: Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi

yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan, Tersedianya

Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian

Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan serta

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif


Kemasyarakatan dan Pemerintahan.

Outcome: Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial

dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen

perencanaan.


39


dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial, Tersedianya


Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Tersedianya


Bidang Tata Pemerintahan serta Tersedianya Dokumen

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program

Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

4. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Outcome: Persentase usulan kegiatan lingkup bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir

dalam dokumen perencanaan.


dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan

Energi Sumber Daya Mineral, Tersedianya Dokumen

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang

Penataan Infrastruktur Wilayah, Tersedianya Dokumen

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang

Komunikasi dan Informatika


Outcome: Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan, dan

Persentase inovasi yang diadopsi.

Output: Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengkajian dan

Analisis Kebijakan Strategi Daerah dan Tersedianya Dokumen

Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah.

6. Program Tata Kelola Pemerintahan.

Outcome : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Output: Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

Aset, Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan, Tersedianya Sarana Prasarana Kantor,

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Tersedianya

Barang dan Jasa Perkantoran, Meningkatnya Kapasitas

Aparatur, Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar


40

Daerah, serta Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan.

II. Statistik


Outcome: Persentase keterpakaian data dan informasi

pembangunan daerah yang terintegrasi

Output: Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan.


41

Table 2.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAPPEDA Provinsi Banten

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6 Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra SKPD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Terwujudn

ya

kelembagaa

n

pemerintah

an daerah

yang

berakhlakul

kariman

dengan

efektif,

efisien,trans

paran,

akuntabel,d

an sumber

daya

aparatur

berintegrita

s,

berkompete

nsi serta

melayani

masyarkat

Program

Tata Kelola

Pemerintaha

n Badan

Perencanaan

Pembangun

an Daerah

1 Indeks

Kepuasan

Masyarakat

2.5 Skala 2,80

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

Meningkatnya

Pelayanan

Perkantoran

2 Capaian

kesesuaian

dengan

Parameter

penilaian

dokumen

perencanaan,

evaluasi dan

pelaporan

perangkat

daerah

0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ( Jml dokumen

perencanaan evaluasi

dan pelaporan perangkat

daerah yang sesuai

parameter)/( Jml

dokumen perencanaan

evaluasi dan pelaporan

perangkat daerah yang

disusun ) x 100 %

3 Persentase

Sarana

Prasarana

Perkantoran

yang

mendukung

kelancaran

tugas dan

fungsi

administrasi

perangkat

daerah

0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (Jml Penyediaan

Dukungan Saran

Prasarana dan

Administrasi

Perkantoran)/(Jml

Penyediaan Dukungan

Sarana Prasarana dan

Administrasi

Perkantoran yang

tersedia) x 100 %

4 Persentase

terwujudnya

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

Aparatur

yang

mendukung

0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (Jml Aparatur yang

mendapat sertifikat pada

tahun n)/(Jml Aparatur

yang mengikuti pelatihan

pada tahun n ) x 100 %


42

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




kelancaran

tugas dan

fungsi SKPD

5 Persentase

terwujudnya

penata usaha

keuangan

dan

pencapaian

kinerja

program

yang

mendukung

yang

mendukung

kelancaran

tugas dan

fungsi SKPD

0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (Jumlah Laporan yang

sesuai SAP)/(Jumlah

dokumen laporan) x 100

%

Penyusunan

Laporan

Kinerja

Keuangan

dan Neraca

Aset

1 Penyusunan

Dok Laporan

Keuangan

17

Dokume

n

17,00 118.920.0

00,00

17,0

0

138.178.000,

00

8,00 124.552.000,

00

8,00 128.288.000,

00

8,00 132.137.000,0

0

58,00 642.075.000,0

0

Tersusunnya

Laporan

Kinerja

Keuangan dan

Neraca Aset

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

2 Penyusunan

Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan

(TLHP)

Aparat

Pengawas

Instansi

Pemerintah

(APIP)

2

Dokume

n

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 Dengan Baik

dan Tepat

Waktu

Jumlah Dokumen Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

(TLHP) Aparat Pengawas

Instansi Pemerintah

(APIP) yang tepat waktu

3 Penyusunan

Dok Laporan

3

Dokume

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 Jumlah Dokumen


43

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




Pajak n Laporan Pajak

Perencanaan

, Evaluasi

dan

Pelaporan

1 Penyusunan

Laporan

Evaluasi

Program

Kegiatan

3

Dokume

n

3,00 219.703.8

00,00

3,00 425.350.000,

00

3,00 293.000.000,

00

3,00 301.790.000,

00

3,00 310.843.000,0

0

15,00 1.550.686.800

,00

Tersusunnya

Dok

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

Dengan Baik

dan Tepat

Waktu

Jumlah Dokumen

Evaluasi Program

Kegiatan yang tepat

waktu dan dapat

dipertanggungjawabkan

2 Penyusunan

Perencanaan

Program dan

Kegiatan

Tahunan

9

Dokume

n

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00 Jumlah Dokumen

Perencanaan Program

dan Kegiatan Tahunan

yang tepat

waktu dan sesuai dengan

RPJMD

3 Penyusunan

Laporan

Evaluasi dan

Pengendalia

n

4

Dokume

n

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

Jumlah Dokumen

Evaluasi dan

Pengendalian yang tepat

waktu

4 Penyusunan

Renstra

1

Dokume

n

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Jumlah Dokumen

Renstra yang sesuai

dengan RPJMD

Pengadaan

Sarana

Prasarana

Kantor

1 Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Perlengkapa

n dan

Peralatan

Kantor

1 Paket 1,00 1.141.240.

000,00

1,00 2.502.000.00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3.643.240.000

,00

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

Perlengkapan

dan Peralatan

Kantor sesuai

dengan

Spesifikasi

Teknis


44

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




Pemeliharaa

n Sarana dan

Prasarana

Kantor

1 Pemeliharaa

n dan

rehabilitasi

gedung/kant

or

12 Bulan 12,00 2.535.774.

400,00

12,0

0

2.766.802.00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 5.302.576.400

,00

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana

Kantor

Dengan Baik

dan sesuai

Spesifikasi

2 Pemeliharaa

n Kendaraan

Dinas

Operasional

12 Bulan 12,00

12,0

0

0,00

0,00

0,00

12,00

3 Pemeliharaa

n Inventaris

Kantor/APK

12 Bulan 12,00

12,0

0

0,00

0,00

0,00

12,00

Penyediaan

Barang dan

Jasa

Perkantoran

1 Operasional

kantor Tidak

tetap

12 Bulan 12,00 7.866.400.

600,00

12,0

0

6.426.541.00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 14.292.941.60

0,00

Tersedianya

Barang dan

Jasa

Perkantoran

Sesuai

Spesifikasi

2 Penyediaan

Barang

Habis Pakai

12 Bulan 12,00

12,0

0

0,00

0,00

0,00

12,00

3 Penyediaan

Bahan Cetak

12 Bulan 12,00

12,0

0

0,00

0,00

0,00

12,00

4 Penyediaan

Makan dan

Minum

Kantor

12 Bulan 12,00

12,0

0

0,00

0,00

0,00

12,00

5 Penyediaan

Promosi dan

Publikas

12 Bulan 12,00

12,0

0

0,00

0,00

0,00

12,00


45

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




6 Penyediaan

Operasional

Jasa Kantor

12 Bulan 12,00

12,0

0

0,00

0,00

0,00

12,00

7 Penyediaan

BBM

12 Bulan 12,00

12,0

0

0,00

0,00

0,00

12,00

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

1 Peningkatan

Kompetensi

Aparatur

0

Kegiatan

0,00 591.990.0

00,00

0,00 474.062.000,

00

1,00 237.153.700,

00

1,00 244.268.000,

00

1,00 251.596.000,0

0

3,00 1.799.069.700

,00

Meningkatnya

Kapasitas

Aparatur

Sesuai

Kompetensiny

a

Jumlah Kegiatan

Peningkatan Kompetensi

Aparatur

2 Fasilitasi

Administrasi

Kepegawaia

n

0

Kegiatan

0,00

0,00

4,00

4,00

4,00

12,00

Jumlah Kegiatan

Administrasi

Kepegawaian

Rapat

Koordinasi

Kedalam

dan Keluar

Daerah

1 Koordinasi

dan

Konsultasi

Keluar

Daerah

12 Bulan 12,00 4.992.253.

000,00

12,0

0

1.547.181.00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 6.539.434.000

,00

Terlaksannya

Koordinasi

Kedalam dan

Keluar Daerah

Dengan Baik

2 Koordinasi

dan

Konsultasi

Kedalam

Daerah

12 Bulan 12,00

12,0

0

0,00

0,00

0,00

12,00

Peningkatan

Pengelolaan

Kearsipan

dan

Pelayanan

Perpustakaa

n

1 Pengelolaan

Kearsipan

Dinamis

Bappeda

Provinsi

Banten

12 Bulan 12,00 39.859.00

0,00

12,0

0

122.634.000,

00

12,00 57.046.000,0

0

12,00 58.757.000,0

0

12,00 60.520.000,00 12,00 338.816.000,0

0

Meningkatnya

Pengelolaan

Kearsipan dan

Pelayanan

Perpustakaan

dengan Baik

dan

Jumlah Bulan

Pengelolaan Kearsipan

Dinamis Bappeda

Provinsi Banten


46

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




2 Pengelolaan

Perpustakaa

n Khusus

Bappeda

Provinsi

Banten

12 Bulan 12,00 12,0

0

12,00 12,00 12,00 12,00 berkelanjutan Jumlah Kegiatan

Perpustakaan Khusus

Bappeda Provinsi Banten

Penyediaan

Barang Jasa,

Pengadaan

dan

Pemeliharaa

n Sarana

Prasarana

Perkantoran

1 Penyediaan

Barang dan

Jasa

Perkantoran

0

Kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 9.515.985.30

0,00

7,00 9.801.464.00

0,00

7,00 10.095.508.00

0,00

21,00 29.412.957.30

0,00

Tersedianya

Barang Jasa,

Pengadaan

dan

Pemeliharaan

Jumlah Kegiatan

Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran

2 Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Perlengkapa

n dan

Peralatan

Kantor

0

Kegiatan

0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Sarana

Prasarana

Perkantoran

Sesuai

Spesifikasi

Jumlah Kegiatan

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

2 Pemeliharaa

n Sarana dan

Prasarana

Kantor

0

Kegiatan

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

6,00

Jumlah Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

4 Rapat

Koordinasi

Kedalam

dan Keluar

Daerah

0

Kegiatan

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

6,00

Jumlah Kegiatan

Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam dan

Keluar Daerah

Terwujudn

ya

kelembagaa

n

pemerintah

an daerah

yang

Program

Penyediaan

Data

Pembangun

an Daerah

Badan

Perencanaan

1 Persentase

keterpakaian

data dan

informasi

pembanguna

n daerah

yang

30 % 50,00 60,0

0

0,00 0,00 0,00 60,00 Meningkatnya

validitas data

dan Informasi


47

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




berakhlakul

kariman

dengan

efektif,

efisien,trans

paran,

akuntabel,d

an sumber

daya

aparatur

berintegrita

s,

berkompete

nsi serta

melayani

masyarkat

Pembangun

an Daerah

terintegrasi

2 Terpenuhiny

a Kebutuhan

Data untuk

Perencanaan

Pembanguna

n Sesuai

SIPD

0 % 0,00 0,00 70,00 80,00 90,00 90,00 (Jumlah Kebutuhan Data

pembangunan yang

terpenuhi)/(Jumlah

Kebutuhan Data

Pembangunan)x 100

Penyediaan

Data dan

Informasi

Pembangun

an

1 Penyusunan

Data dan

Informasi

Pembanguna

n Provinsi

Banten

2

Dokume

n

2,00 457.450.0

00,00

2,00 900.000.000,

00

1,00 263.840.000,

00

1,00 936.000.000,

00

1,00 936.000.000,0

0

7,00 3.493.290.000

,00

Tersusunnya

Data dan

Informasi

Pembangunan

Yang Akurat

Jumlah Dokumen Data

dan Informasi

Pembangunan Provinsi

Banten

2 Analis

Statistik

Sektoral dan

Informasi

geospasial

tematik

Provinsi

banten

2

Dokume

n

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 7,00 Jumlah Dokumen Analis

Statistik Sektoral dan

Informasi geospasial

tematik Provinsi banten

Terwujudn

ya

kelembagaa

n

pemerintah

an daerah

yang

berakhlakul

Program

Perencanaan

,

Pengendalia

n dan

Evaluasi

Pembangun

1 Persentase

dokumen

perencanaan

RPJMD yang

telah

ditetapkan

dengan

100 % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

pengendalian

program

pembangunan


48

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




kariman

dengan

efektif,

efisien,trans

paran,

akuntabel,d

an sumber

daya

aparatur

berintegrita

s,

berkompete

nsi serta

melayani

masyarkat

an PERDA

2 Persentase

Dokumen

Perencanaan

: RKPD yang

telah

ditetapkan

dengan

PERKADA

100 % 100,00 100,

00

100,00 100,00 100,00 100,00 (Jumlah dokumen RKPD

yang ditetapkan dengan

Perkada)/(Jumlah

dokumen RKPD yang

disusun)x 100

3 Persentase

Penjabaran

Konsistensi

Program

RPJMD

kedalam

RKPD

70 % 80,00

85,0

0

0,00

0,00

0,00

85,00

4 Persentase

Kesesuaian

rencana

pembanguna

n dengan

RTRW

50 % 70,00

75,0

0

0,00

0,00

0,00

75,00

5 Persentase

kesesuaian

pelaksanaan

program

Perencanaan

terhadap

kinerja

Perangkat

daerah

0 % 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,00 (Jumlah Dokumen

Perencanaan yang sesuai

Kriteria PPD)/(Jumlah

Kriteria PPD)x 100

6 Tingkat

Ketersediaan

Pembiayaan

0 Rupiah 0,00

0,00

4.000.000.00

0,00

5.000.000.00

0,00

6.000.000.00

0,00

15.000.000.00

0,00

(Jumlah Jumlah Program

yang di dukung Non-

APBD)/(Jumlah Program


49

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




Non-APBD Pembangunan)x 100

Perencanaan

dan

Penganggara

n

Pembangun

an

1 Penyusunan

APBD

3

Dokume

n

3,00 3.292.131.

600,00

3,00 5.646.854.00

0,00

0,00 4.303.500.00

0,00

0,00 4.432.605.00

0,00

0,00 4.565.583.000

,00

9,00 22.240.673.60

0,00

Tersedianya

Dok

Perencanaan

dan

Penganggaran

Yang Baik dan

Jumlah Dokumen APBD

2 Penyusunan

APBD

Perubahan

3

Dokume

n

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

9,00

Tepat Waktu Jumlah Dokumen APBD

Perubahan

3 Penyusunan

RPJMD

1

Dokume

n

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Jumlah Dokumen RPJMD

4 Penyusunan

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

Provinsi

Banten

1

Dokume

n

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen encana

Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Provinsi Banten

5 Penyusunan

Perubahan

RKPD

Provinsi

Banten

1

Dokume

n

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Jumlah Dokumen

Perubahan RKPD

Provinsi Banten

6 Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Gubernur

Tentang

Pedoman

Perencanaan

Bantuan

1

Dokume

n

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen

Peraturan Gubernur

Tentang Pedoman

Perencanaan Bantuan

Keuangan Kepada

Kab/Kota


50

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




Keuangan

Kepada

Kab/Kota

7 Pedoman

Penyusunan

RKA

2

Dokume

n

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Jumlah Dokumen

Pedoman Penyusunan

RKA

8 Penyusunan

Perencanaan

APBN

1

Dokume

n

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Jumlah Dokumen

Perencanaan APBN

9 Penyusunan

Perencanaan

Program dan

Penganggara

n Sumber

Dana APBD

0

Dokume

n

0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 36,00 Jumlah Dokumen

Perencanaan Program

dan Penganggaran

Sumber Dana APBD

10 Penyusunan

Perencanaan

Program dan

Penganggaran

Sumber Dana

APBN

0

Dokume

n

0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah Dokumen

Perencanaan Program

dan Penganggaran

Sumber Dana APBN

Pengendalia

n dan

Evaluasi

Pembangun

an

1 Pengendalia

n dan

Evaluasi

Pelaksanaan

RKPD

Kab/Kota

4

Dokume

n

4,00 1.091.165.

000,00

4,00 1.704.550.00

0,00

0,00 1.462.510.00

0,00

0,00 1.506.385.00

0,00

0,00 1.551.576.000

,00

8,00 7.316.186.000

,00

Tersusunnya

Dok

Pengendalian

dan Evaluasi

Pembangunan

Yang Baik dan

Tepat Waktu

Jumlah Dokumen

Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan

RKPD Kab/Kota

2 Evaluasi

Raperda

RPJMD

Kabupaten/

0

Dokume

n

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Jumlah Dokumen

Evaluasi Raperda RPJMD

Kabupaten/Kota


51

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




Kota

3 Evaluasi dan

Pelaporan

Tahunan

8

Dokume

n

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

16,00

Jumlah Dokumen

Evaluasi dan Pelaporan

Tahunan

4 Penyusunan

LKPj

Gubernur

Banten

Akhir Tahun

Anggaran

1

Dokume

n

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Jumlah Dokumen LKPj

Gubernur Banten Akhir

Tahun Anggaran

5 Penyusunan

PERKIN dan

IKU Provinsi

Banten

3

Dokume

n

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

9,00

Jumlah Dokumen

PERKIN dan IKU

Provinsi Banten

6 Pengendalia

n dan

Evaluasi

4

Dokume

n

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

8,00

Jumlah Dokumen

Pengendalian dan

Evaluasi

7 Pengendalia

n dan

Evaluasi

Pelaksanaan

RKPD

0

Dokume

n

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

30,00

Jumlah Dokumen

Pengendalian dan


RKPD

8 Pengukuran

dan

Penyusunan

Dokumen

Pelaporan

Kinerja

0

Dokume

n

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

15,00

Jumlah Dokumen

Pengukuran dan

Penyusunan Dokumen

Pelaporan Kinerja

9 Pengendalia

n dan

Evaluasi

Pelaksanaan

0

Dokume

n

0,00

0,00

8,00

8,00

8,00

24,00

Jumlah Dokumen

Pengendalian dan



52

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




APBN APBN

Kerjasama

Pendanaan

Pembangun

an

1 Perencanaan

Kerjasama

Pendanaan

Pembanguna

n CSR

1

Dokume

n

1,00 333.445.0

00,00

1,00 1.106.120.00

0,00

1,00 1.050.000.00

0,00

1,00 1.081.500.00

0,00

1,00 1.113.945.000

,00

5,00 4.685.010.000

,00

Tersusunnya

Dok Kerjasama

Pendanaan

Pembangunan

Yang Baik dan

Tepat Waktu

Jumlah Dokumen

Perencanaan Kerjasama

Pendanaan

Pembangunan CSR

2 Perencanaan

Kerjasama

Pendanaan

Pembanguna

n KPBU

1

Dokume

n

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

Jumlah Dokumen


Pendanaan

Pembangunan KPBU

3 Perencanaan

Kerjasama

Pendanaan

Pembanguna

n Donor

1

Dokume

n

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Jumlah Dokumen


Pendanaan

Pembangunan Donor

Terwujudn

ya

kelembagaa

n

pemerintah

an daerah

yang

berakhlakul

kariman

dengan

efektif,

efisien,trans

paran,

akuntabel,d

an sumber

daya

aparatur

berintegrita

s,

berkompete

Program

Perencanaan

dan

Pengendalia

n

Pembangun

an Ekonomi

1 Persentase

usulan

kegiatan

lingkup

bidang

ekonomi

yang

diakomodir

dalam

dokumen

perencanaan

50 % 70,00 75,0

0

80,00 85,00 90,00 90,00 Meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

pengendalian

Kegiatan

pembangunan

Mitra Bidang

Perekonomian

(Jumlah

Program/kegiatandalam

Renja)/(Program/kegiata

ndalam RKPD)x 100

2 Persentase

kesesuaian

pelaksanaan

kegiatan

Perencanaan

Pembanguna

n Perangkat

0 % 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,00 (Jumlah Realisasi

Kegiatan

Pembangunan)/(Target

Kegiatan

Pembangunan)x 100


53

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




nsi serta

melayani

masyarkat

Daerah

Mitra

Bidang

Perekonomia

n

Perencanaan

,

Penganggara

n dan

Pengendalia

n Bidang

Ketahanan

Pangan

1 Penyusunan

Perencanaan

dan

Penganggara

n

Pembanguna

n Ketahanan

Pangan

2

Dokume

n

2,00 425.230.0

00,00

2,00 800.000.000,

00

2,00 350.000.000,

00

2,00 360.500.000,

00

2,00 371.315.000,0

0

10,00 2.307.045.000

,00

Tersedianya

Dok

Perencanaan,

Penganggaran

dan

Pengendalian

Bidang

Ketahanan

Pangan Yang

Baik dan Tepat

Waktu

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan Ketahanan

Pangan

2 Penyusunan

Dok

Pengendalia

n OPD Mitra

Lingkup

Subid

Ketahanan

Pangan

4

Dokume

n

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 Jumlah Dokumen Dok

Pengendalian OPD Mitra

Lingkup Subid

Ketahanan Pangan

Perencanaan

,

Penganggara

n dan

Pengendalia

n Bidang

Keuangan,

Investasi

dan

Ketenagaker

jaan

1 Penyusunan

Perencanaan

dan

Penganggara

n

Pembanguna

n Keuangan,

Investasi

dan

Ketenagaker

jaan

2

Dokume

n

2,00 452.795.0

00,00

2,00 800.000.000,

00

2,00 530.613.000,

00

2,00 546.531.000,

00

2,00 562.927.000,0

0

10,00 2.892.866.000

,00

Tersedianya

Dok

Perencanaan,

Penganggaran

dan

Pengendalian

Bidang

Keuangan,

Investasi dan

Ketenagakerja

an Yang Baik

dan Tepat

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan Keuangan,

Investasi dan

Ketenagakerjaan.


54

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




Waktu

2 Penyusunan

Dok

Pengendalia

n

pelaksanaan

kegiatan

Mitra

Lingkup

Subid

Keuangan,

Investasi

dan

Ketenagaker

jaan

4

Dokume

n

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 Jumlah Dokumen

Pengendalian

pelaksanaan kegiatan

Mitra Lingkup Subid

Keuangan, Investasi dan

Ketenagakerjaan

3 Evaluasi

Perkembang

an

Perekonomia

n Banten

4

Dokume

n

4,00

4,00

4,00

3,00

3,00

18,00

Jumlah Dokumen

Evaluasi Perkembangan

Perekonomian Banten

Perencanaan

,

Penganggara

n dan

Pengendalia

n Bidang

Dunia

Usaha dan

Ekonomi

Kreatif

1 Penyusunan

Perencanaan

dan

Penganggara

n

Pembanguna

n Dunia

Usaha dan

Ekonomi

Kreatif

2

Dokume

n

2,00 524.000.0

00,00

2,00 700.000.000,

00

2,00 400.000.000,

00

2,00 412.000.000,

00

2,00 424.360.000,0

0

10,00 2.460.360.000

,00

Tersedianya

Dok

Perencanaan,

Penganggaran

dan

Pengendalian

Bidang Dunia

Usaha dan

Ekonomi

Kreatif Yang

Baik dan Tepat

Waktu

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan Dunia

Usaha dan Ekonomi

Kreatif


55

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




2 Penyusunan

Dok

Pengendalia

n Kegiatan

Mitra OPD

Lingkup

SubidDunia

Usaha dan

Ekonomi

Kreatif

4

Dokume

n

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 Jumlah Dokumen

Pengendalian Kegiatan

Mitra OPD Lingkup

SubidDunia Usaha dan

Ekonomi Kreatif

Terwujudn

ya

kelembagaa

n

pemerintah

an daerah

yang

berakhlakul

kariman

dengan

efektif,

efisien,trans

paran,

akuntabel,d

an sumber

daya

aparatur

berintegrita

s,

berkompete

nsi serta

melayani

masyarkat

Program

Perencanaan

dan

Pengendalia

n

Pembangun

an Sosial

dan

Pemerintaha

n

Kemasyarak

atan

1 Persentase

usulan

kegiatan

lingkup

bidang

Sosial dan

Pemerintaha

n yang

diakomodir

dalam

dokumen

perencanaan

50 % 70,00 75,0

0

80,00 85,00 90,00 90,00 Meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

pengendalian

Kegiatan

pembangunan

Mitra Bidang

Sosial dan

Pemerintahan

(Jumlah



ndalam RKPD)x 100

2 Persentase

kesesuaian

pelaksanaan

kegiatan

Perencanaan

Pembanguna

n Perangkat

Daerah

Mitra

Bidang

Sosial dan

Pemerintaha

n


Kegiatan


Kegiatan

Pembangunan)x 100


56

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




Perencanaan

,

Penganggara

n dan

Pengendalia

n Bidang

Kesejahteraa

n Sosial

1 Penyusunan

Perencanaan

dan

Penganggara

n

Pembanguna

n

Kesejahteraa

n Sosial

2

Dokume

n

2,00 383.750.0

00,00

2,00 333.000.000,

00

2,00 300.000.000,

00

2,00 309.000.000,

00

2,00 318.270.000,0

0

10,00 1.644.020.000

,00

Tersedianya

Dok

Perencanaan,

Penganggaran

dan

Pengendalian

Bidang

Kesejahteraan

Sosial Yang

Baik dan Tepat

Waktu

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Kesejahteraan Sosial

2 Penyusunan

Pengendalia

n

Pelaksanaan

Kegiatan

SKPD Mitra

Lingkup

Subid

Kesejahteraa

n Sosial

4

Dokume

n

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 Jumlah Dokumen

Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

SKPD Mitra Lingkup

Subid Kesejahteraan

Sosial

Perencanaan

,

Penganggara

n dan

Pengendalia

n Bidang

Sumber

Daya

Manusia

dan

Kebudayaan

1 Penyusunan

Perencanaan

dan

Penganggara

n

Pembanguna

n Sumber

Daya

Manusia dan

Kebudayaan

2

Dokume

n

2,00 423.900.0

00,00

2,00 550.630.000,

00

2,00 500.000.000,

00

2,00 515.0

00.000,00

2,00 530.45

0.000,00

10,00 2.519.980.000

,00

Tersedianya

Dok

Perencanaan,

Penganggaran

dan

Pengendalian

Bidang

Sumber Daya

Manusia dan

Kebudayaan

Yang Baik dan

Tepat Waktu

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan Sumber

Daya Manusia dan

Kebudayaan

2 Penyusunan

Dokumen

Pengendalia

n

pelaksanaan

4

Dokume

n

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 Jumlah Dokumen

Pengendalian

pelaksanaan kegiatan

OPD Mitra Sumber Daya


57

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




kegiatan

OPD Mitra

Sumber

Daya

Manusia dan

Kebudayaan

Manusia dan

Kebudayaan

Perencanaan

,

Penganggara

n dan

Pengendalia

n Bidang

Tata

Pemerintaha

n

1 Penyusunan

Perencanaan

dan

Penganggara

n

Pembanguna

n Tata

Pemerintaha

n

2

Dokume

n

2,00 394.495.0

00,00

2,00 800.000.000,

00

2,00 500.000.000,

00

2,00 515.0

00.000,00

2,00 530.45

0.000,00

10,00 2.739.945.000

,00

Tersedianya

Dok

Perencanaan,

Penganggaran

dan

Pengendalian

Bidang Tata

Pemerintahan

Yang Baik dan

Tepat Waktu

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan Tata

Pemerintahan

2 Penyusunan

Dok

Pengendalia

n

Pelaksanaan

Kegiatan

Perangkat

Daerah

Mitra Sub

Bidang Tata

Pemerintaha

n

4

Dokume

n

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 Jumlah Dokumen

Pengendalian


Perangkat Daerah Mitra

Sub Bidang Tata

Pemerintahan

Pengendalia

n dan

Evaluasi

Program

Penanggula

ngan

Kemiskinan

Daerah

1 Koordinasi

Program -

Program

Penanggulan

gan

Kemiskinan

4

Dokume

n

4,00 2.612.840.

400,00

4,00 1.187.100.00

0,00

4,00 550.000.000,

00

4,00 566.5

00.000,00

4,00 583.49

5.000,00

20,00 5.499.935.400

,00

Tersedianya

Dok

Perencanaan,

Penganggaran

dan

Pengendalian

Program

Penanggulang

an Kemiskinan

Daerah Yang

Jumlah Dokumen

Koordinasi Program -

Program

Penanggulangan

Kemiskinan


58

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




Baik dan

2 Pengendalia

n Program-

Program

Penanggulan

gan

Kemiskinan

4

Dokume

n

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 Tepat Waktu Jumlah Dokumen

Pengendalian Program-

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

3 Koordinasi

Pelaksanaan

Tujuan

Pembanguna

n

Berkelanjuta

n (TPB) /

Sustainable

Developmen

t Goals

(SDGs)

4

Dokume

n

4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Jumlah Dokumen

Koordinasi Pelaksanaan

Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB)

/ Sustainable

Development Goals

(SDGs)

Terwujudn

ya

kelembagaa

n

pemerintah

an daerah

yang

berakhlakul

kariman

dengan

efektif,

efisien,trans

paran,

akuntabel,d

an sumber

Program

Perencanaan

dan

Pengendalia

n

Pembangun

an

Infrastruktu

r dan

Pengembang

an Wilayah

1 Persentase

usulan

kegiatan

lingkup

bidang

Infrastruktur

dan

Pengembang

an Wilayah

yang

diakomodir

dalam

dokumen

perencanaan

50 % 70,00 75,0

0

80,00 85,00 90,00 90,00 Meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

pengendalian

Kegiatan

pembangunan

Mitra Bidang

IPW

(Jumlah



ndalam RKPD)x 100


59

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




daya

aparatur

berintegrita

s,

berkompete

nsi serta

melayani

masyarkat

2 Persentase

kesesuaian

pelaksanaan

kegiatan

Perencanaan

Pembanguna

n Perangkat

Daerah

Mitra

Bidang IPW


Kegiatan


Kegiatan

Pembangunan)x 100

3 Persentase

keselarasan

Perencanaan

tata ruang

dengan

Pemanfaatan

ruang (%)

0 % 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,00 (Jumlah pola dan

struktur ruang yang

sesuai pola dan struktur

Ruang RTRW

Provisni)/(Jumlah pola

dan struktur ruang

RTRW Provinsi)x 100

Perencanaan

,

Penganggara

n dan

Pengendalia

n Bidang

Tata Ruang,

Lingkungan

Hidup dan

Energi

Sumber

Daya

Mineral

1 Penyusunan

Perencanaan

dan

Penganggara

n

Pembanguna

n

Pemanfaatan

Ruang

2

Dokume

n

2,00 323.475.0

00,00

2,00 966.700.000,

00

2,00 500.000.000,

00

2,00 515.0

00.000,00

2,00 530.45

0.000,00

10,00 2.835.625.000

,00

Tersedianya

Dok

Perencanaan,

Penganggaran

dan

Pengendalian

Bidang Tata

Ruang,

Lingkungan

Hidup dan

Energi Sumber

Daya Mineral

Yang Baik dan

Tepat

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Pemanfaatan Ruang

2 Pengendalia

n

Pemanfaatan

Ruang

4

Dokume

n

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

Waktu Jumlah Dokumen

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang


60

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




Perencanaan

,

Penganggara

n dan

Pengendalia

n Bidang

Penataan

Infrastruktu

r Wilayah

1 Penyusunan

Perencanaan

dan

Penganggara

n

Pembanguna

n

Infrastruktur

Wilayah

2

Dokume

n

2,00 771.346.0

00,00

2,00 740.160.000,

00

2,00 465.185.000,

00

2,00 479.1

40.000,00

2,00 493.51

4.000,00

10,00 2.949.345.000

,00

Tersedianya

Dok

Perencanaan,

Penganggaran

dan

Pengendalian

Bidang

Penataan

Infrastruktur

Wilayah Yang

Baik dan Tepat

Waktu

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Infrastruktur Wilayah

2 Penyusunan

Dok

Pengendalia

n

Pelaksanaan

Kegiatan

Mitra Sub

Bidang

Penataan

Infrastruktur

Wilayah

4

Dokume

n

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 Jumlah Dokumen

Pengendalian


Mitra Sub Bidang

Penataan Infrastruktur

Wilayah

Perencanaan

,

Penganggara

n dan

Pengendalia

n Bidang

Komunikasi

dan

Informatika

1 Penyusunan

Perencanaan

dan

Penganggara

n

Pembanguna

n

Komunikasi

dan

Informatika

2

Dokume

n

2,00 337.865.0

00,00

2,00 391.335.000,

00

2,00 333.255.000,

00

2,00 343.252.000,

00

2,00 353.550.000,0

0

10,00 1.759.257.000

,00

Tersedianya

Dok

Perencanaan,

Penganggaran

dan

Pengendalian

Bidang

Komunikasi

dan

Informatika

Yang Baik dan

Tepat Waktu

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Komunikasi dan

Informatika


61

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




2 Penyusunan

Dok

Pengendalia

n

Pelaksanaan

Kegiatan

Mitra Sub

Bidang

Komunikasi

dan

Informatika

4

Dokume

n

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 Jumlah Dokumen

Pengendalian


Mitra Sub Bidang

Komunikasi dan

Informatika

Terwujudn

ya

kelembagaa

n

pemerintah

an daerah

yang

berakhlakul

kariman

dengan

efektif,

efisien,trans

paran,

akuntabel,d

an sumber

daya

aparatur

berintegrita

s,

berkompete

nsi serta

melayani

masyarkat

Program

Penelitian

dan

Pengembang

an

1 Persentase

hasil

penelitian

yang

dimanfaatka

n

30 % 50,00

60,0

0

0,00

0,00

0,00

60,00

Meningkatnya

Pemanfaatan

Penelitian,

Pengembanga

n dan Data

Daerah yang

dimanfaatkan

2 Persentase

inovasi yang

diadopsi

30 % 50,00

60,0

0

0,00

0,00

0,00

60,00

3 Meningkatn

ya hasil

penelitian

yang

dimanfaatka

n

30 % 50,00

60,0

0

75,00

80,00

80,00

80,00

(jumlah Hasil penelitian

yang

dimanfaatkan)/(Hasil

penelitian yang

dihasilkan)x 100

4 Meningkatn

ya inovasi

yang

diadopsi

30 % 50,00

60,0

0

75,00

80,00

100,00

100,00

(Jumlah Hasil Inovasi

yang diadopsi)/(Jumlah

Hasil Inovasi yang

dihasilkan) x 100

Penelitian,

Pengkajian

dan Analisis

Kebijakan

1 Penyusunan

Dok

penelitian,

Pengkajian

6

Dokume

n

6,00 4.960.033.

200,00

6,00 6.150.730.00

0,00

6,00 3.050.350.00

0,00

6,00 3.141.860.00

0,00

6,00 3.236.116.000

,00

30,00 20.539.089.20

0,00

Tersedianya

Dok

Penelitian,

Pengkajian

Jumlah Dok penelitian,

Pengkajian dan Analisis

Kebijakan Strategis


62

Tujuan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Sasaran

Kinerja

Program /

Kegiatan

Sasaran Kinerja Sub

Kegiatan




Strategi

Daerah

dan Analisis

Kebijakan

Strategis

Daerah

dan Analisis

Kebijakan

Strategi

Daerah Yang

Baik dan dapat

Diimplementa

sikan

Daerah

2 Penyelengga

raan

Penelitian

Mandiri

8

Dokume

n

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

40,00

Jumlah Dokumen

Penyelenggaraan

Penelitian Mandiri

3 Penyusunan

Jurnal

Kelitbangan

1

Dokume

n

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

Jumlah Jurnal

Kelitbangan

4 Koordinasi

Kelitbangan

Provinsi

Banten

1

Dokume

n

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

Jumlah Laporan Kegiatan

Koordinasi Kelitbangan

Provinsi Banten


63

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN

3.1. ALOKASI BELANJA LANGSUNG (BL) DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)

Alokasi Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sebelum perubahan sebesar Rp. 38.335.500, setelah effisiensi menjadi Rp.

29.597.624.000, sedangkan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung sebelum

perubahan sebesar Rp. 36.340.000.000, menjadi Rp. 36.490.000.000.

Tabel. 3.1 Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

NO URUSAN

PROGRAM / KEGIATAN PAGU (Rp.) BERTAMBAH / BERKURANG

(Rp.) SEMULA MENJADI DPA 2019 DPPA 2019

BELANJA TIDAK LANGSUNG 36.340.000.000 36.490.000.000

150.000.000

BELANJA LANGSUNG 38.335.500.000

29.597.624.000 - 8.737.876.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

PERENCANAAN

PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

14.402.748.000 12.678.836.000 -1.723.912.000

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

138.178.000 109.430.000 -28.748.000

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 425.350.000 237.430.000 -187.920.000

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.502.000.000 2.362.000.000 -140.000.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor


2.766.802.000 3.073.762.000 306.960.000

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran


6.426.541.000 6.092.322.000 -334.219.000

Peningkatan Kapasitas Aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur 474.062.000 243.862.000 -230.200.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

1.547.181.000 542.269.000 -1.004.912.000

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan


122.634.000 17.761.000 -104.873.000

PERENCANAAN

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

8.457.524.000 7.581.025.000 -876.499.000

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan


5.646.854.000 5.226.000.000 -420.854.000

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan


1.704.550.000 1.393.905.000 -310.645.000

Kerjasama Pendanaan

Pembangunan Kerjasama Pendanaan Pembangunan 1.106.120.000 961.120.000 -145.000.000

PERENCANAAN

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

2.300.000.000 1.890.190.000 -409.810.000

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan 800.000.000 648.110.000 -151.890.000

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan


800.000.000 742.080.000 -57.920.000

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif


700.000.000 500.000.000 -200.000.000

PERENCANAAN

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN

2.870.730.000 1.586.536.000 -1.284.194.000


64

NO URUSAN

PROGRAM / KEGIATAN PAGU (Rp.) BERTAMBAH / BERKURANG

(Rp.) SEMULA MENJADI DPA 2019 DPPA 2019

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial


333.000.000 333.000.000 0

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan


550.630.000 364.680.000 -185.950.000

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan 800.000.000 603.755.000 -196.245.000

Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1.187.100.000 285.101.000 -901.999.000

PERENCANAAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

2.098.195.000 1.273.356.000 -824.839.000

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral


966.700.000 724.861.000 -241.839.000

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah


740.160.000 265.530.000 -474.630.000

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika


391.335.000 282.965.000 -108.370.000

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

STATISTIK

PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

900.000.000 616.618.000 -283.382.000

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan


900.000.000 616.618.000 -283.382.000

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7.306.303.000 3.971.063.000 -3.335.240.000

Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah


6.150.730.000 2.972.610.000 -3.178.120.000

Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah


1.155.573.000 998.453.000 -157.120.000

3.2. RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun

2019 yang digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 36.490.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 33.373.051.455,00

atau sebesar 91% sedangkan Belanja Langsung dengan pagu anggaran Rp.

29.597.624.000 telah terealisasi sebesar Rp 23.203.524.557,00 atau sebesar 79,73

% dan realisasi fisik mencapai 96,72%. Total Belanja Tidak Langsung (BTL) dan

Belanja Langsung (BL) adalah Rp. 66.087.624.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.

56.576.576.012,00 atau sebesar 83,63 % sampai dengan Bulan Desember 2019

adalah sebagai berikut:


65

Tabel. 3.2 Rencana Dan Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

NO URAIAN PAGU ANGGARAN

REALISASI

SELISIH PERMASALAHAN SOLUSI

Rp. % FISIK (%)

Belanja Daerah

66.087.624.000

56.576.576.012

86

94

9.511.047.988

Belanja Tidak Langsung 36.490.000.000

33.373.051.455

91

91

33.373.051.455

Sisa anggaran dari gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan berdasarkan beban kinerja, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kinerja, dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya

Belanja langsung

29.597.624.000

23.598.326.561

80

97

5.999.297.439

1 Program Tata Kelola Pemerintahan

12.678.836.000

10.131.630.177

80

93

2.547.205.823

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

109.430.000

107.980.000

99

97

1.450.000

Sisa anggaran dari belanja cetak, penggandaan, dan perjalanan dinas.

- Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

95.480.000

94.780.000

99

700.000

-

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

290.000

290.000

100

-

- Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

13.660.000

12.910.000

95

750.000

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

237.430.000

231.375.000

97

97

6.055.000

Sisa anggaran dari effisiensi belanja perjalanan dinas

- Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan

29.810.000

29.810.000

100

-

- Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

94.645.000

91.199.800

96

3.445.200

- Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

100.610.000

100.190.200

100

419.800

- Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

4.580.000

2.390.000

52

2.190.000

- Revisi Renstra OPD

7.785.000

7.785.000

100

-

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

2.362.000.000

1.773.604.800

75

86

588.395.200

Sisa anggaran dari sisa kontrak dan anggaran yang tidak dilaksanakan

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.362.000.000

1.773.604.800

75

588.395.200

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

3.073.762.000

2.762.780.453

90

85

310.981.547

Sisa anggaran dari sisa kontrak (hasil negosiasi) dan anggaran yang tidak dilaksanakan

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

1.053.770.000

881.797.345

84

171.972.655

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

2.019.992.000

1.880.983.108

93

139.008.892

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

6.092.322.000

4.703.223.620

77

93

1.389.098.380

Sisa anggaran dari sisa kontrak dari penyediaan barang habis pakai, penyediaan operasional jasa kantor, kegiatan yang tidak dilaksanakan, dan penyerapan sesuai dengan kebutuhan

- Operasional kantor Tidak tetap

2.333.938.000

2.170.651.730

93

163.286.270

- Penyediaan Barang Habis Pakai

598.815.000

565.055.190

94

33.759.810

- Penyediaan Bahan Cetak

254.223.000

189.624.200

75

64.598.800

- Penyediaan Makan dan Minum Kantor

592.280.000

543.473.300

92

48.806.700

- Penyediaan Promosi dan Publikasi

108.000.000

9.000.000

8

99.000.000

- Penyediaan Operasional Jasa Kantor

1.484.850.000

936.262.143

63

548.587.857

- Penyediaan BBM

720.216.000

289.157.057

40

431.058.943

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur

243.862.000

173.962.300

71

94

69.899.700

Sisa anggaran yang tidak diserap dari belanja pengiriman diklat, penyerapan menyesuaikan dengan kebutuhan

- Peningkatan Kompetensi Aparatur

220.454.000

166.947.500

76

53.506.500

- Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

23.408.000

7.014.800

30

16.393.200

7 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah

542.269.000

366.416.004

68

94

175.852.996

Sisa anggaran karena perjalanan dinas dilaksanakan sesuai


66


REALISASI


Rp. % FISIK (%)

-

Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

419.630.000

303.722.388

72

115.907.612

dengan kebutuhan dan undangan yang ada

- Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

122.639.000

62.693.616

51

59.945.384

8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

17.761.000

12.288.000

69

98

5.473.000

Sisa anggaran yang tidak diserap dari belanja cetak penggandaan, belanja makan minum kegiatan dan belanja perjalanan dinas

- Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten

15.261.000

12.288.000

81

2.973.000

- Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten

2.500.000

-

-

2.500.000

2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

7.581.025.000

6.095.862.900

80

92

1.485.162.100

1 Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah

5.226.000.000

4.725.424.300

90

96

500.575.700

Sisa kontrak belanja cetak, belanja perlengkapan peserta, belanja makan minum, belanja narasumber, sewa hotel, perjalanan dinas dan sisa belanja karena menyesuaikan dengan SSH dan Domlak APBD

- Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020

1.199.475.000

1.015.615.300

85

183.859.700

- Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019

705.765.000

661.636.200

94

44.128.800

-

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020

1.609.450.000

1.440.808.300

90

168.641.700

- Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

117.215.000

109.915.000

94

7.300.000

-

Review Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota

43.580.000

43.580.000

100

-

-

Penyusunan Data E-MUSRENBANGNAS OPD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020

44.326.000

41.826.000

94

2.500.000

- Verifikasi Rencana Kerja (Renja) OPD Provinsi Banten

61.186.000

37.932.000

62

23.254.000

- Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota

18.180.000

17.960.000

99

220.000

-

Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan (SIMRAL)

596.165.000

584.649.000

98

11.516.000

- Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten

288.993.000

279.417.000

97

9.576.000

-

Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

469.715.000

435.110.000

93

34.605.000

- Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) OPD Provinsi Banten

71.950.000

56.975.500

79

14.974.500

2 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

1.393.905.000

1.118.678.600

80

91

275.226.400

Sisa kontrak belanja cetak, belanja perlengkapan peserta, belanja makan minum, belanja narasumber, sewa hotel, perjalanan dinas dan sisa belanja karena menyesuaikan dengan SSH dan Domlak APBD

- Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

703.065.000

539.254.600

77

163.810.400

- Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

162.020.000

154.020.000

95

8.000.000

- Pengendalian SAKIP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

205.470.000

179.990.000

88

25.480.000

- Pengendalian dan Evaluasi

323.350.000

245.414.000

76

77.936.000

3 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan

961.120.000

251.760.000

26

88

709.360.000

Sisa anggaran yang berasal dari belanja perlengkapan peserta, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa tempat pertemuan, sewa kamar, sewa proyektor, belanja makan minum kegiatan, belanja perjalanan dinas, belanja jasa seni tradisional, belanja narasumber, belanja moderator, belanja promosi dan publikasi.

- Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR

874.890.000

214.075.000

24

660.815.000

- Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU

81.080.000

37.585.000

46

43.495.000

-

Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Lembaga Donor

5.150.000

100.000

2

5.050.000


67


REALISASI


Rp. % FISIK (%)

3 Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi

1.890.190.000

1.591.892.750

84

98

298.297.250

1

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahan Pangan

648.110.000

588.265.900

91

100

59.844.100

Sisa anggaran dari belanja perlengkapan peserta, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan minum, perjalanan dinas, narasumber.

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan

520.194.000

471.119.900

91

49.074.100

-

Penyusunan Dokumen Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan

127.916.000

117.146.000

92

10.770.000

2


742.080.000

559.769.050

75

100

182.310.950

Sisa anggaran dari belanja perlengkapan peserta, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan minum, perjalanan dinas, moderator

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

541.210.000

394.086.050

73

147.123.950

-

Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ket

85.040.000

71.971.000

85

13.069.000

-

Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten

115.830.000

93.712.000

81

22.118.000

3


500.000.000

443.857.800

89

96

56.142.200

Sisa anggaran dari belanja perlengkapan peserta, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan minum, perjalanan dinas, narasumber.

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

425.704.000

377.527.300

89

48.176.700

-

Penyusunan Dokumen Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup SubidDunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

74.296.000

66.330.500

89

7.965.500

4

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan

1.586.536.000

1.217.431.791

77

99

369.104.209

1


333.000.000

250.948.544

75

115

82.051.456

Sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas


68


REALISASI


Rp. % FISIK (%)

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial

308.445.000

226.393.544

73

82.051.456

-

Rapat Penyusunan Dokumen (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesej

24.555.000

24.555.000

100

-

2


364.680.000

297.542.174

82

90

67.137.826

Sisa anggaran dari belanja makan minum kegiatan, Narasumber, belanja perjalanan dinas

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

319.960.000

257.822.174

81

62.137.826

-

Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

44.720.000

39.720.000

89

5.000.000

3


603.755.000

519.754.573

86

100 84.000.427

Sisa anggaran dari effisiensi kontrak, belanja perlengkapan peserta, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja narasumber dan moderator

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan

278.565.000

253.867.323

91

24.697.677

-

Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerint

46.390.000

22.390.000

48

24.000.000

-

Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah

278.800.000

243.497.250

87

35.302.750

4


285.101.000

149.186.500

52

92

135.914.500

Sisa anggaran dari belanja cetak, makan minum kegiatan, belanja perjalanan dinas, Uang Saku, narasumber dan tenaga ahli, belanja promosi dan publikasi

-

Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan

77.431.000

35.005.000

45

42.426.000

-

Pengendalian Program- Program Penanggulangan Kemiskinan

147.620.000

68.181.500

46

79.438.500

-

Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

60.050.000

46.000.000

77

14.050.000


69


REALISASI


Rp. % FISIK (%)

5

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1.273.356.000

1.115.297.465

88

96

158.058.535

1


724.861.000

639.683.154

88

95

85.177.846

Sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas, sisa kontrak jasa konsutasi pengembangan tol koridor serang panimbang, belanja makan minum, dan effisiensi Uang Saku

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang

532.903.000

470.298.154

88

62.604.846

-

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

191.958.000

169.385.000

88

22.573.000

2


265.530.000

220.164.200

83

96

45.365.800

Sisa anggaran dari perjalanan dinas karena atcost dan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, belanja makan minum, belanja uang saku dan belanja narasumber

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah

226.557.000

181.191.200

80

45.365.800

-

Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

38.973.000

38.973.000

100

-

3


282.965.000

255.450.111

90

95

27.514.889

Sisa Anggaran dari belanja perlengkapan peserta, belanja cetak dan penggandaan, belanja perjalanan dinas, belanja narasumber, belanja promosi publikasi.

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika

170.935.000

153.141.508

90

17.793.492

-

Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

112.030.000

102.308.603

91

9.721.397

6 Program Penelitian dan Pengembangan

3.971.063.000

2.995.823.735

75

100

975.239.265

1


2.972.610.000

2.231.217.600

75

99 741.392.400

Sisa Anggran dari Belanja cetak penggandaan, belanja makan minum, uang saku,narasumber, tenaga ahli, dokumentasi, belanja promosi dan publikasi

-

Penyusunan Dokumen Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategis Daerah

2.089.050.000

1.869.448.900

89

219.601.100

-

Penyelenggaraan Penelitian Mandiri

178.320.000

41.060.000

23

137.260.000


70


REALISASI


Rp. % FISIK (%)

- Penyusunan Jurnal Kelitbangan

137.922.000

81.590.000

59

56.332.000

-

Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten

567.318.000

239.118.700

42

328.199.300

2


998.453.000

764.606.135

77

100

233.846.865

Sisa anggaran dari rekening belanja bahan percontohan, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, uang saku, narasumber dan sisa dari hasil negosiasi kontrak

-

Pengembangan Inovasi

273.995.000

169.819.500

62

104.175.500

-

Pengembangan Teknologi

724.458.000

594.786.635

82

129.671.365

7

Proram Penyediaan Data Pembangunan Daerah

616.618.000

450.387.743

73

99 166.230.257

Sisa dari anggaran yang tidak diserap dan penyerapan sesuai SSH, terdiri dari belanja perlengkapan peserta, belanja cetak dan Penggandaan, belanja perjalanan dinas, belanja Narasumber, dan belanja promosi dan publikasi.


616.618.000

450.387.743

73

99 166.230.257

-

Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten

387.018.000

309.563.500

80

77.454.500

-

Analis Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten

229.600.000

140.824.243

61

88.775.757

3.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pada pelaksanaan APBD TA 2019 terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang

realisasi penyerapan anggarannya sampai dengan 21 Desember 2019 hanya

mencapai kurang dari 80% dari target yang ditetapkan pada Daftar Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2019. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan (73,04%)

Anggaran Rp. 616.618.000. realisasi Anggaran Rp. 450.387.743. Hal ini

disebabkan Narasumber membatalkan kehadiran mendadak karena ada

penugasan lain dari pimpinannya. Narasumber yang hadir esselonnya

dibawah dari yang diminta sehingga pembayaran sesuai SSH. Perjalanan

dinas tidak diserap karena jadwal yang overlap dengan pelaksanaan kegiatan

Bappeda yang lain.

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (75,09%)

Anggaran Rp. 2.362.000.000 Realisasi Anggaran Rp. 1.773.604.800. hal ini

disebabkan karena pengadaan Komputer notebook/laptop core i7, pengadaan

pc core i7 dan Pengadaan Drone karena tidak ada dalam E Katalog LKPP.


71

3) Penyediaan barang dan Jasa Perkantoran (77,20%)

Anggaran 6.092.322.000, Realisasi Anggaran Rp. 4.703.223.620. hal ini

disebabkan karena Pameran Banten Expo tidak dilaksanakan sehingga

anggaran dari tolok ukur terkait tidak diserap yaitu belanja cetak, belanja

penggandaan, belanja sewa tempat dan belanja dekorasi. Belanja jasa

Internet dan belanja jasa TV cable tidak maksimal diserap karena telah

berhenti langganan sejak pertengahan tahun karena belanja internet telah

dianggarkan di Dinas Kominfo.

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur (71,34%)

Anggaran Rp 243.862.000,00. Realisasi Anggaran Rp 173.962.300,00. Hal ini

disebabkan karena Tidak adanya undangan diklat.

5) Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah (67,57%)

Anggaran Rp 542.269.000,00. Realisasi Anggaran Rp 366.416.004. hal ini

disebabkan karena Penyerapan anggaran menyesuaikan dengan undangan

dari instansi lain baik pusat maupun daerah.

6) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (69,19%)

Anggaran Rp 17.761.000,00. Realisasi Angaran Rp 12.288.000,00. Hal ini

disebabkan karena Belanja Perjalanan dinas tidak diserap karena tidak ada

undangan. Pengelolaan perpustakaan khusus Bappeda tidak diserap karena

menjadi tupoksi instansi yang membidangi perpustakaan.

7) Kerjasama Pendanaan Pembangunan (19,98%)

Anggaran Rp 961.120.000,00. Realisasi Anggaran Rp 251.760.000,00.

Disebabkan karena Belum terbentuknya Tim Forum CSR dengan perusahaan

dan karena lemahnya kepercayaan perusahaan terhadap Forum CSR karena

baru terbentuk pada bulan April 2019.

8) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi

dan Ketenagakerjaan (73,43%)

Anggaran Rp 742.080.000,00. Realisasi Anggaran Rp 559.769.050,00.

Disebabkan oleh Narasumber berhalangan hadir. Perjalan dinas tidak

terserap karena koordinasi dan konsultasi dapat melalui email. Perlengkapan

peserta dan belanja makanan dan minuman tidak diserap maksimal karena

sesuai arahan SEKDA sebagai efisiensi.


72

9) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial

(75,36%)

Anggaran Rp 333.000.000,00. Realisasi Anggaran Rp 250.948.544,00. Hal ini

disebabkan karena Keterbatasan waktu setelah perubahan anggaran dan

kepadatan aktivitas sub bidang.

10) Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(52,33%)

Anggaran Rp 285.101.000,00. Realisasi Anggaran Rp 149.186.500,00. Hal

ini terjadi karena Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai Rencana Operasional

Kegiatan (ROK). Aktivitas di Subid SDM padat dan keterbatasan waktu

setelah perubahan anggaran.

11) Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah (75,06%)

Anggaran 2.972.610.000,00, Realisasi Anggaran Rp 2.231.217.600,00. Hal

ini terjadi akibat Beberapa Focus Discusion Group (FGD) tidak dilaksanakan

sesuai kesepakatan dengan tenaga ahli. Dewan Riset Daerah (DRD) 2019-

2020 tidak jadi dibentuk menyebabkan honorarium DRD tidak bisa

direalisasikan.

12) Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah (76,58%)

Anggaran Rp 998.453.000,00. Realisasi Anggaran Rp 764.606.135,00. Hal

ini terjadi akibat Kurangnya undangan dari instansi pusat sehingga

perjalanan dinas banyak yang tidak diserap. Narasumber yang hadir tidak

sesuai dengan SSH sehingga harus disesuaikan pembayarannya.

Permohonan Tenaga Ahli tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan

sehingga menjadi efisiensi.

Solusi untuk permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam

penyusunan perencanaan tahun 2021 adalah agar lebih meningkatkan kecermatan

dalam memperhitungkan kondisi-kondisi teknis dan efsiensi anggaran sehingga

output kegiatan dapat tercapai.


73

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB

Guna menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan

dalam menjawab isu dan permasalahan pembangunan, serta berangkat dari Aspek

Pembangunan Daerah 2017-2022 yang juga sebagaimana tertuang dalam

Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi

dari upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program

pembangunan beserta indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode

2017-2022.

Berdasarkan Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017–2022,

pada tahun 2018 Bappeda Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib, 4

(empat) Bidang Urusan Pemerintah Daerah, 7 (tujuh) Program dan 21 (dua puluh

empat) Indikasi Kegiatan yang telah di laksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten

tahun 2018.

Adapun program dan kegiatan yang diarahkan pada tahun 2019 adalah

sebagai berikut :


1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan,

dengan Kegiatan :

1) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;

2) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

3) Kerjasama Pendanaan Pembangunan.

2. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi,

dengan Kegiatan :


Ketahanan Pangan;

2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia

Usaha dan Ekonomi Kreatif;


Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan.


74

3. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah, dengan Kegiatan :




Penataan Infrastruktur Wilayah;


Komunikasi dan Informatika.


Kemasyarakatan dan Pemerintahan, dengan Kegiatan :



2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber



Pemerintahan;

4) Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah.


Kegiatan :

1) Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah.

2) Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah. 6. Program Tata Kelola Pemerintahan

Kegiatan :

1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.

2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3) Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran.

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur.

5) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

II. Urusan Statistik.


Kegiatan :

1) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.


75

4.2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN

Capaian kinerja kegiatan adalah Capaian kinerja terhadap indikator kinerja

masing - masing kegiatan yang terdiri dari input, output dan outcome, serta telah

sampai sejauhmana tingkat capaiannya dari rencana yang telah ditetapkan, dan

realisasi capaian indikator kinerja input telah diuraikan sebagaimana diatas.

Pencapaian sasaran pada program dari 7 (tujuh) program yang dilaksanakan

Bappeda Provinsi Banten berdasarkan capaian program pada tahun 2019 capainya

rata – rata 79,73 % sehingga dari pengukuran pencapaian sasaran termasuk

katagori Baik.

Adapun pencapaian pengukuran sasaran yang merupakan indicator kinerja capaian

program dari masing- masing kegiatan program diantaranya adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1 TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM BAPPEDA PROVINSI

BANTEN TAHUN 2019

NO SASARAN PROGRAM / INDIKATOR OUTCOME PAGU

CAPAIAN KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Program Tata Kelola Pemerintahan 12.678.836.000 100 100

Nilai IKM 3 3.19

2 Meningkatnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Berkualitas

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

7.581.025.000 100 100

Persentase dokumen perencanaan RPJPD. RTRW

dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

0 100

Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

100 100

Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

85 100

Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

75 100

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi

1.890.190.000 100 100

Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

75 100

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan

1.586.536.000 100 100

Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

75 100


76

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1.273.356.000 100 100

Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

75 100

3 Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan 3.971.063.000 100 100

Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan 60 100

Persentase inovasi yang diadopsi 60 100

4 Meningkatkan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

616.618.000 100 100

Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi

60 100

Pada tingkat output capaian kinerjanya secara keseluruhan rata-rata mencapai

sebesar 99.10 % dengan penilaian capaian dari pengukuran kinerja tersebut.

Pada tingkat outcome capaian kinerjanya secara keseluruhan rata-rata mencapai

sebesar 100 % dengan penilaian capaian dari pengukuran kinerja tersebut.

Kondisi dari realisasi capaian kinerja output kegiatan yang telah dilaksanakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019,

dan selanjutnya realisasi capaian menurut dari masing-masing kegiatan yang telah

dilaksanakan sampai dengan Bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.3 RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR

KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan / Program / Kegiatan

RENCANA KERJA BAPPEDA 2019

RENCANA KERJA

PERUBAHAN BAPPEDA 2019

Realisasi % Indikator Kinerja

Program / Kegiatan (Tolak ukur)

Target Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

(Tolak ukur)


12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1214 STATISTIK ######

#

1214.01 PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH


60%


60%

450.387.743

73,04

1214.300301.01.001


450.387.743

73,04


77




RENCANA KERJA






(Tolak ukur)


1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten

Keluaran : Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten

1 Dokume

n

Keluaran : Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten

1 Dokume

n

309.563.500

79,99

2 Analis Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten

Keluaran :Analis Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten

1 Dokume

n

Keluaran :Analis Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten

1 Dokume

n

140.824.243

61,33

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

3003 PERENCANAAN

20.152.115.08

3

80,58

3003.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Nilai IKM 3 Skala

(1-4) Nilai IKM

3 Skala (1-4)

10.131.630.17

7

79,91

3003.300301.01.001

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

107.980.000

98,67

1 Penyusunan Dokumen laporan keuangan

Keluaran : Dokumen laporan keuangan

17 Dokume

n

Keluaran : Dokumen laporan keuangan

17 Dokume

n

94.780.000

99,27

2

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

Keluaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

2 Dokume

n

Keluaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

2 Dokume

n

290.000

00

3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

3 Dokume

n

Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

3 Dokume

n

12.910.000

94,51

3003.300301.01.002

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

231.375.000 97,45

1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan

Keluaran : Laporan Evaluasi Program Kegiatan

3 Dokume

n

Keluaran : Laporan Evaluasi Program Kegiatan

3 Dokume

n

29.810.000 100

2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

Keluaran : Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

9 Dokume

n

Keluaran : Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

9 Dokume

n

91.199.800 96,36

3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

Keluaran : Laporan Evaluasi dan Pengendalian

4 Dokume

n

Keluaran : Laporan Evaluasi dan Pengendalian

4 Dokume

n

100.190.200 99,58

4 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Keluaran : Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

1 Dokume

n

Keluaran : Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

1 Dokume

n

2.390.000 52,18

5 Revisi Renstra OPD Keluaran : Dokumen Revisi Renstra OPD

1 Dokume

n

Keluaran : Dokumen Revisi Renstra OPD

1 Dokume

n

7.785.000 100

3003.300301.01.003

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

1.773.604.800 75,09

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

1 Paket Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

1 Paket

1.773.604.800 75,09

3003.300301.01.004


2.762.780.453 89,88

1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Keluaran : Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/kantor

12 Bulan

Keluaran : Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/kantor

12 Bulan

881.797.345 83,68


78




RENCANA KERJA






(Tolak ukur)


2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas

12 Bulan Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas

12 Bulan

1.880.983.108 93,12

3003.300301.01.005


4.703.223.620 77,20

1 Operasional Kantor Tidak Tetap Keluaran : Operasional Kantor Tidak Tetap

12 Bulan Keluaran : Operasional Kantor Tidak Tetap

12 Bulan 2.170.651.730 93

2 Penyediaan Barang Habis Pakai Keluaran : Penyediaan Barang Habis Pakai

12 Bulan Keluaran : Penyediaan Barang Habis Pakai

12 Bulan 565.055.190 94,36

3 Penyediaan Bahan Cetak Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak

12 Bulan Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak

12 Bulan 189.624.200 74,59

4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor

Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor

12 Bulan Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor

12 Bulan

543.473.300 91,76

5 Penyediaan Promosi dan Publikasi

Keluaran : Penyediaan Promosi dan Publikasi

12 Bulan Keluaran : Penyediaan Promosi dan Publikasi

12 Bulan 9.000.000 8,33

6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor

Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor

12 Bulan Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor

12 Bulan

936.262.143 63,05

7 Penyediaan BBM Keluaran : Penyediaan BBM

12 Bulan Keluaran : Penyediaan BBM

12 Bulan 289.157.057 40,15

3003.300301.01.006

Peningkatan Kapasitas Aparatur

173.962.300 71,34

1 Peningkatan Kompetensi Aparatur

Keluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur

98 Orang Keluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur

98 Orang 166.947.500 75,73

2 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

Keluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

98 Orang Keluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

98 Orang

7.014.800 29,97

3003.300301.01.007

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

366.416.004 67,57

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

12 Bulan Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

12 Bulan 303.722.388 72,38

2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

12 Bulan Keluaran : Konsultasi kedalam Daerah

62.693.616 51,12

3003.300301.01.008


12.288.000 69,19

1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten

Keluaran : Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten

12 Bulan Keluaran : Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten

12 Bulan 12.288.000 80,52

2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten

Keluaran : Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten

12 Bulan

Keluaran : Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten

12 Bulan

0 0

3003.15 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase dokumen perencanaan RPJPD. RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

0

Persentase dokumen perencanaan RPJPD. RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

0 6.095.862.90

0 80,41


100


100


85


85


75


75

3003.300301.15.010


4.725.424.300 90,42


79




RENCANA KERJA






(Tolak ukur)


1 Tersusunnya Dokumen APBD Tahun Anggaran 2020

Keluaran :Tersusunnya Dokumen APBD Tahun Anggaran 2020

3 Dokume

n

Keluaran :Tersusunnya Dokumen APBD Tahun Anggaran 2020

3 Dokume

n

1.015.615.300 84,67

2 Tersusunnya Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019

Keluaran : Tersusunnya Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019

3 Dokume

n

Keluaran : Tersusunnya Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019

3 Dokume

n

661.636.200 93,75

3

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020

1 Dokume

n

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020

1 Dokume

n

1.440.808.300 89,52

4 Tersusunya Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

Keluaran : Tersusunya Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

1 Dokume

n

Keluaran : Tersusunya Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

1 Dokume

n

109.915.000 93,77

5 Tersusunnya Dokumen Review Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Review Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota

1 Dokume

n

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Review Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota

1 Dokume

n

43.580.000 100

6 Tersusunnya Dokumen Data E-MUSRENBANGNAS OPD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Data E-MUSRENBANGNAS OPD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020

1 Dokume

n

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Data E-MUSRENBANGNAS OPD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020

1 Dokume

n

41.826.000 94,36

7 Tersusunnya Dokumen Verifikasi Rencana Kerja (Renja) OPD Provinsi Banten

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Verifikasi Rencana Kerja (Renja) OPD Provinsi Banten

43 dokume

n

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Verifikasi Rencana Kerja (Renja) OPD Provinsi Banten

43 dokume

n

37.932.000 61,99

8 Tersusunnya Dokumen Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota

1 Dokume

n

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota

1 Dokume

n

17.960.000 98,79

9

Terlaksanannya Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan (SIMRAL)

Keluaran : Terlaksanannya Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan (SIMRAL)

`12 Dokume

n

Keluaran : Terlaksanannya Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan (SIMRAL)

`12 Dokume

n

584.649.000 98,07

10 Terlaksananya Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten

Keluaran : Terlaksananya Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten

1 Kegiatan

Keluaran : Terlaksananya Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten

1 Kegiatan

279.417.000 96,69

11

Tersusunnya Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

1 Dokume

n

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

1 Dokume

n

435.110.000 92,63

12 Terverifikasinya Rencana Strategis (Renstra) OPD Provinsi Banten

Keluaran : Terverifikasinya Rencana Strategis (Renstra) OPD Provinsi Banten

1 Dokume

n

Keluaran : Terverifikasinya Rencana Strategis (Renstra) OPD Provinsi Banten

1 Dokume

n

56.975.500 79,19

3003.300301.15.011


1.118.678.600 80,26


80




RENCANA KERJA






(Tolak ukur)


1 Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

Keluaran : Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

18 Dokume

n

Keluaran : Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

18 Dokume

n

539.254.600 76,70

2 Tersusunnya Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

Keluaran : Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

1 Dokume

n

Keluaran : Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

1 Dokume

n

154.020.000 95,06

3 Tersusunnya Dokumen Pengendalian SAKIP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

Keluaran : Dokumen Pengendalian SAKIP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

3 Dokume

n

Keluaran : Dokumen Pengendalian SAKIP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

3 Dokume

n

179.990.000 87,60

4 Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi

Keluaran : Dokumen Pengendalian dan Evaluasi

4 Dokume

n

Keluaran : Dokumen Pengendalian dan Evaluasi

4 Dokume

n

245.414.000 75,90

3003.300301.15.012

Kerjasama Pendanaan Pembangunan

251.760.000 26,19

1 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR

Keluaran : Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR

2 Dokume

n

Keluaran : Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR

2 Dokume

n

214.075.000 24,47

2 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU

Keluaran : Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU

1 Dokume

n

Keluaran : Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU

1 Dokume

n

37.585.000 46,36

3 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Lembaga Donor

Keluaran : Kerjasama Pendanaan Pembangunan Lembaga Donor

1 Dokume

n

Keluaran : Kerjasama Pendanaan Pembangunan Lembaga Donor

1 Dokume

n

100.000 1,94

3003.16 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

75%

1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

1.591.892.750

84,22

3003.300301.16.001

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan

588.265.900 90,77

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan

Keluaran : Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan

2 Dokume

n

Keluaran : Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan

2 Dokume

n

471.119.900 90,57

2 Penyusunan Dokumen Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan

Keluaran : Penyusunan Dokumen Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan

4 Dokume

n

Keluaran : Penyusunan Dokumen Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan

4 Dokume

n

117.146.000 91,58

3003.300301.16.002


559.769.050 75,43

1

Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

9 Dokume

n

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

6 Dokume

n

394.086.050 72,82

2

Tersusunnya Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

Keluaran : Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

4 Dokume

n

Keluaran : Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

4 Dokume

n

71.971.000 84,63

3 Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten

Keluaran : Dokumen Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten

3 Dokume

n

Keluaran : Dokumen Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten

1 Dokume

n

93.712.000 80,90

3003.300301.16.003



81




RENCANA KERJA






(Tolak ukur)


443.857.800 88,77

1

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

6 Dokume

n

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

6 Dokume

n

377.527.300

88,68

2

Penyusunan Dokumen Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup SubidDunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

Keluaran : Dokumen Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup SubidDunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

4 Dokume

n

Keluaran : Dokumen Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup SubidDunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

4 Dokume

n

66.330.500

89,28

3003.17

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN

1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

75%

1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

1.217.431.791 76,74

3003.300301.17.001


250.947.744

75,36

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial

2 Dokume

n

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial

2 Dokume

n 226.392.744

73,40

2

Rapat Penyusunan Dokumen (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesos

Keluaran : Dokumen (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesos

4 Dokume

n

Keluaran : Dokumen (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesos

4 Dokume

n 24.555.000

100

3003.300301.17.002


297.542.174 81,59

1

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

2 Dokume

n

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

2 Dokume

n

257.822.174 80,58

2

Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Keluaran : Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

4 Dokume

n

Keluaran : Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

4 Dokume

n

39.720.000 88,82

3003.300301.17.003


519.754.573 86,09

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan

2 Dokume

n

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan

2 Dokume

n

253.867.323 91,13

2

Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan

Keluaran : Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan

4 Dokume

n

Keluaran : Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan

4 Dokume

n

22.390.000 48,26

3 Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah

Keluaran : Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah

2 Dokume

n

Keluaran : Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah

2 Dokume

n

243.497.250

87,34


82




RENCANA KERJA






(Tolak ukur)


3003.300301.17.004


149.186.500 52,33

1 Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan

Keluaran : Program - Program Penanggulangan Kemiskinan

4 Dokume

n

Keluaran : Program - Program Penanggulangan Kemiskinan

4 Dokume

n

35.005.000 45,21

2 Pengendalian Program- Program Penanggulangan Kemiskinan

Keluaran : Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

4 Dokume

n

Keluaran : Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

4 Dokume

n

68.181.500 46,19

3

Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Keluaran : Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

4 Dokume

n

Keluaran : Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

4 Dokume

n

46.000.000 76,60

3003.18

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

75%

1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

1.115.297.465 87,59

3003.300301.18.001


639.683.154 88,25

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang

2 Dokume

n

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang

2 Dokume

n

470.298.154 88,25

2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Keluaran : Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4 Dokume

n

Keluaran : Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4 Dokume

n

169.385.000 88,24

3003.300301.18.002


220.164.200 82,92

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah

2 Dokume

n

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah

2 Dokume

n

181.191.200 79,98

2

Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

Keluaran :Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

3 dokume

n

Keluaran :Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

3 dokume

n

38.973.000 100

3003.300301.18.003


255.450.111 90,28

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika

Keluaran : Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika

2 Dokume

n

Keluaran : Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika

2 Dokume

n

153.141.508 89,59

2

Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

Keluaran : Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

4 Dokume

n

Keluaran : Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

4 Dokume

n

102.308.603 91,32

3007.15 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1 : Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan

60% 1 : Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan


83




RENCANA KERJA






(Tolak ukur)


2 : Persentase inovasi yang diadopsi

60% 2 : Persentase inovasi yang diadopsi

3007.300301.15.001


2.231.217.600 75,06

1

Tersusunnya Dokumen Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategis Daerah

Keluaran : Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten Tahun 2018

17 Dokume

n

Keluaran : Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten Tahun 2018

17 Dokume

n

1.869.448.900 89,49

2 Terselenggaranya Penelitian Mandiri

Keluaran : Hasil Kelitbangan Tahun 2018

4 Dokume

n

Keluaran : Hasil Kelitbangan Tahun 2018

4 Dokume

n

41.060.000 23,03

3 tersusunnya Jurnal Kelitbangan Keluaran : Riset Award Tahun 2018

1 Dokume

n

Keluaran : Riset Award Tahun 2018

1 Dokume

n

81.590.000 59,16

4 Terkoordinasinya Kelitbangan Provinsi Banten

Keluaran : Jurnal Kelitbangan Tahun 2018

8 Dokume

n

Keluaran : Jurnal Kelitbangan Tahun 2018

8 Dokume

n

239.118.700 42,15

3007.300301.15.002


764.606.135 76,58

1 Pengembangan Inovasi Keluaran : Pengembangan inovasi

3 Dokume

n

Keluaran : Pengembangan inovasi

3 Dokume

n

169.819.500 61,98

2 Pengembangan Teknologi Keluaran : Pengembangan Teknolog

5 Dokume

n

Keluaran : Pengembangan Teknolog

5 Dokume

n

594.786.635 82,10

23.598.326.56

1

79,73

4.3 Permasalahan Dan Solusi Pelaksanaan Program Kegiatan

Secara umum tidak ditemukan kendala yang menghambat pelaksanaan

kegiatan, namun terdapat beberapa sub toluk ukur yang tidak dilaksanakan karena

kebijakan pimpinan untuk efisiensi belanja yaitu :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

Penyumbang defisit anggaran terbesar disebabkan karena Pameran Banten

Expo tidak dilaksanakan sehingga anggaran dari tolok ukur terkait tidak

diserap yaitu belanja cetak, belanja penggandaan, belanja sewa tempat dan

belanja dekorasi.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Penyumbang defisit anggaran terbesar disebabkan karena tidak

dilaksanakannya Musrenbang CSR sehubungan dengan adanya kebijakan

untuk effisiensi anggaran.


84

3. Program Penelitian Dan Pengembangan

Penyumbang defisit anggaran terbesar disebabkan belum terbentuknya

Dewan Riset Daerah (DRD) 2019-2020 sehingga belanja operasionalisasi

DRD tidak dapat direalisasikan.

Solusi untuk permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam

penyusunan perencanaan tahun 2021 untuk lebih meningkatkan kecermatan dalam

memperhitungkan kondisi-kondisi teknis dan efsiensi anggaran sehingga output

kegiatan dapat tercapai.


85

BAB V PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

5.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Dekonsentrasi 2019

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

menyelenggarakan 2 Dekonsentrasi, yaitu penyelenggaraan Dekonsentrasi

dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Adapun dasar – dasar hukum

penyelenggaraan Dekonsentrasi yang telah dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 adalah:

1) Permen PPN/Kepala Bappenas RI No 15 Tahun 2017 Tentang

Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan

Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019;

2) Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-

055.01.3.290009/2019 Tanggal 5 Desember 2017;

3) Permendes PDT RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Dan

Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019;

4) Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP. DIPA-

067.06.3.417958/2019 tanggal 5 Desember 2017;

Penyelenggaraan 2 Dekonsentrasi di Bappeda Provinsi Banten

dilaksanakan dengan baik dan tidak ada kendala yang signifikan serta telah

memenuhi output yang telah ditargerkan. Terdapat sisa anggaran yang berasal

dari effisiensi belanja. Rincian anggaran dan realisasi dekonsentrasi dimaksud,

sebagaimana tabel 5.1


86

5.2 Capaian Program Kegiatan dan Anggaran

Tabel. 5.1 Program Kegiatan Dekonsentrasi 2019

No Instansi Pemberi Dekonsentrasi

Uraian Satker/ Program / Kegiatan

Indikator Output Target

Capaian Kinerja

Pagu

Realisasi

Sisa Anggaran

Keterangan Fisik Keuangan

% Rp

1

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional


Sisa dari belanja Honor Output Kegiatan, Belanja Perjalanan Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Rencana Kerja Provinsi Banten

100% 823.291.000 100 656.422.100 166.868.900

- Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang

Jumlah Pelaksanaan Tugas Lingkup Lintas Bidang

100% 823.291.000 100 656.422.100 166.868.900

2

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi


Sisa dari Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Program Pembangunan Daerah Tertinggal

Persentase Kegiatan Hasil Koordinasi Dengan K/L/D/M yang di implementasikan

100% 239.920.000 100 232.385.000 7.535.000

- Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

Jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal yang di tetapkan

1 Dokumen

239.920.000 100 232.385.000 7.535.000


87

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1 Kerjasama Yang Dilaksanakan Bappeda Provinsi Banten Dengan Pihak

Lain

Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, pada pasal 363 bahwa Dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain

yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta

saling menguntungkan.

Kerjasama antar daerah yang telah dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Banten

pada tahun 2019 adalah :

1. Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan

Provinsi Banten.

Ruang lingkup Rencana Program Kerjasama Pembangunan Wilayah

Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Tahun 2017-2022,

meliputi :

a. Aspek Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum, dengan fokus :

1. Kesehatan;

2. Pendidikan;

3. Sosial Ekonomi;

4. Pemerintahan.

b. Aspek Daya Saing, dengan fokus :

1. Pariwisata;

2. KUMKM;

3. Pertanian;

4. Penataan Ruang;

5. Lingkungan Hidup;

6. Perhubungan;

7. Pekerjaan Umum.

2. Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Lampung dan

Provinsi Banten

1. Obyek Perjanjian Kerja Sama adalah Pengawasan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan pada wilayah perbatasan antara Provinsi Banten dan Provinsi

Lampung.


88

2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Patroli Bersama;

b. Pengawasan Alat Penangkapan Ikan yang dilarang;

c. Pengawasan Nelayan Andon;

d. Pengawasan penggunaan Bom Ikan;

3. Kerjasama Pembangunan Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten

Serang dan Pemerintah Kota Serang

1) Tujuan kerjamasama adalah untuk :

a. Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan

Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang;

b. Merevitalisasi dan Memelihara Peninggalan Cagar Budaya; dan

c. Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata Budaya di Provinsi Banten.

2) Ruang lingkup kerjsasama meliputi :

a. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Riset;

b. Bidang Pariwisata;

c. Bidang Kesehatan;

d. Bidang Infrastruktur, Permukiman dan Penataan Ruang;

e. Bidang Lingkungan Hidup;

f. Bidang Sumber Daya Air;

g. Bidang Sosial Ekonomi;

h. Bidang Ketenagakerjaan;

i. Bidang Perhubungan, Transportasi, Komunikasi dan Informasi;

j. Bidang Investasi, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;

k. Bidang Ketertiban Umum;

l. Bidang Mitigasi Bencana;

m. Bidang Pengelolaan kawasan Cagar Budaya.


Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang

Selatan


89

1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk peningkatan kerjasama pembangunan

daerah dalam rangka percepatan pengembangan daerah khususnya daerah

perbatasan serta pengelolaan potensi daerah dan bertujuan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

2) Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

a. Bidang Pendidikan;

b. Bidang Kesehatan;

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

e. Bidang Ketertiban Umum;

f. Bidang Sosial;

g. Bidang Ketenagakerjaan;

h. Bidang Lingkungan Hidup;

i. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

j. Bidang Perhubungan, Transportasi, Komunikasi dan Informasi;

k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

l. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;

m. Bidang Kebudayaan;

n. Bidang Pariwisata;

o. Bidang Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi;

p. Bidang Perencanaan Daerah;

q. Bidang Kepegawaian/Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

r. Bidang Ketahanan Pangan.


Serang, Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kota Cilegon (SERAGON)

1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk peningkatan kerjasama pembangunan

daerah dalam rangka percepatan pengembangan daerah khususnya daerah

perbatasan serta pengelolaan potensi daerah dan bertujuan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah

Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon.


90

2) Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

a. Bidang Pendidikan;

b. Bidang Kesehatan;

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

e. Bidang Ketertiban Umum;

f. Bidang Sosial;

g. Bidang Ketenagakerjaan;

h. Bidang Lingkungan Hidup;

i. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

j. Bidang Perhubungan, Transportasi, Komunikasi dan Informasi;

k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

l. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;

m. Bidang Kebudayaan;

n. Bidang Pariwisata;

o. Bidang Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi;

p. Bidang Perencanaan Daerah;

q. Bidang Kepegawaian/Pengembangan Sumber Daya Manusia;

r. Bidang Kekayaan dan Aset Daerah;

s. Bidang Ketahanan Pangan; dan atau

t. Bidang Mitigasi Bencana.

6.2 Kerjasama Perencanaan Pembangunan

Selain melaksanakan kerjasamaka pembangunan antar daerah, Bappeda Provinsi

Banten turut berperan aktif dalam beberapa forum perencanaan pembangunan, baik

tingkat regional maupun nasional, antara lain :

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (MUSRENBANGREG)

Jawa-Bali Tahun 2019.

Musrenbangreg Jawa-Bali adalah forum perencanaan pembangunan yang

diadakan setiap tahun dalam lingkup seluruh provinsi yang ada di pulau Jawa

dan ditambah Provinsi Bali, pada penyelenggaranaan Musrenbangreg tahun

2019 di Provinsi Jawa Tengah telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :


91

1) Memahami kondisi bonus demografi yang beragam di tingkat provinsi dan

perlumenganalisis pemetaan bonus demografi pada level kabupaten/kota;

2) Menyepakati untuk mengambil langkah menghadapi bonus demografi,

dengan isu utama meliputi :

a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

b. Peningkatan kualitas SDM;

c. Peningkatan ketahanan pangan dan energi;

d. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

e. Pengendalian dampak lingkungan hidup dan prinsip pembangunan

berkelanjutan.

Selanjutnya forum ini juga bersepakat untuk mendukung usulan rencana program

pembangunan nasional sebagai berikut :

1) Mendukung proyek strategis nasional untuk dilaksanakan secara

berkelanjutan, terintegrasi dan bersinergi dengan program provinsi,

kabupaten/kota dalam upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha;

2) Mendukung kebijakan persebaran pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa-

Bali dengan menyiapkan dukungan sumberdaya manusia yang terampil dan

kompeten melalui akses migrasi penduduk produktif antar provinsi di Jawa-

Bali dan/atau provinsi di luar Jawa-Bali;

3) Menyelenggarakan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja;

4) Menangani kemiskinan dan pengangguran sebagai program utama

pembangunan secara holistik, komprehensif, integratif, dan spasial;

5) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, dan kelautan

sebagai sumber pangan, didukung dengan sistem distribusi pangan dalam

pengendalian yang terpadu antara Sistem Logistik Nasional dan Sistem

Logistik Daerah;

6) Pengembangan sumber energi baru terbarukan;

7) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka mengatasi

permasalahan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan

keamanan;

8) Menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.


92

Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Provinsi se Jawa Bali tahun

2019, melalui Musrenbang ini menyepakati tema terkait bonus demografi yaitu

“Menjawab Peluang Bonus Demografi Melalui Peningkatan Daya Saing Sumber

Daya Manusia”. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Regional Jawa-Bali ini diharapkan dapat mewujudkan sinergi dan

kesinambungan perencanaan pembangunan wilayah regional Jawa-Bali. Hal

tersebut berguna untuk memecahkan permasalahan pembangunan dalam

konteks regional dan lintas sektor.

Isu terkait peningkatan kualitas SDM dalam bonus demografi yang dirumuskan

dalam penyelenggaraan Musrenbang Regional se Jawa-Bali Tahun 2019 adalah,

sebagai berikut :

1) Kualitas pendidikan masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;

2) Penyerapan, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja belum optimal;

3) Keterbatasan lapangan kerja karena pengembangan investasi yang belum

optimal dan merata;

4) Urbanisasi meningkat berdampak pada kebutuhan ruang;

5) Pengendalian pertumbuhan penduduk belum optimal yang diikuti dengan

kualitas hidup penduduk yang belum baik.

Berdasarkan isu strategis tersebut disepakati strategi yang diharapkan mampu

mengakslerasi daya saing global pada konteks regional Jawa-Bali, khususnya

berkaitan dengan aspek sumberdaya manusia, sebagai berikut :

1) Pengembangan dan penataan pendidikan kejuruan dan vokasi standar

nasional dan/atau standar internasional;

2) Sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau standar internasional

bagi lulusan pendidikan vokasi;

3) Memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam

mendukung demand tenaga kerja ke depan;

4) Mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam

mendukung pengembangan pendidikan;

5) Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun

strategi peningkatan kualitas pendidikan;

6) Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan

pendidikan;


93

7) Peningkatan pengembangan pendidikan inklusi;

8) Memperluas skala ekonomi wilayah melalui pengembangan industri padat

karya dalam memperluas lapangan kerja;

9) Pengembangan industri kecil dan menengah melalui kebijakan pembiayaan,

peningkatan nilai tambah produk, dan fasilitasi pasar;

10) Pengembangan wirausaha;

11) Afirmasi kebijakan untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal;

12) Peningkatan kemudahan investasi meliputi perijinan satu pintu, waktu dan

prosedur perijinan;

13) Pembiayaan afirmatif untuk PMDN non fasilitas;

14) Kebijakan tata ruang yang membuka ruang untuk investasi;

15) Pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri;

16) Peningkatan akses prasarana dan sarana dasar (rumah, air bersih, sanitasi)

bagi masyarakat perkotaan (mendukung percepatan program 100-0-100);

17) Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui

BUMDes dan/atau koperasi;

18) Penguatan kebijakan pengendalian penduduk melalui meningkatkan

cakupan pelayanan KB; serta meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi

untuk penduduk usia produktif.

Selanjutnya kesepekatan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan

perencanaan tahun 2019 pada masing – masing provinsi di Jawa – Bali serta

menjadi perhatian Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan strategis

regional Jawa – Bali Tahun 2019.

1. Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia

Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia adalah sebuah forum komunikasi

dan kerjasama dengan fokus pada perencanaan pembangunan yang

beranggotakan seluruh Bappeda Provinsi se Indonesia, dan setiap tahun

menyelenggarakan rapat kerja membahas agenda-agenda terkait dengan

peningkatan kapasitas Bappeda dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan sebagai komitmen bersama dalam rangka

pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan akuntabel bagi peningkatan


94

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pada tahun 2019 Rapat Kerja Nasional VIII Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh

Indonesia diselenggarakan di Makassar dan mengusulkan rekomendasi kepada

Pemerintah Pusat untuk melakukan langkah strategis bagi terwujudnya

percepatan pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan pendekatan

Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dan Anggaran Berbasis

Program Prioritas (Money Follow Priority Program) dan Anggaran Berbasis

Kinerja.

2. Mendukung upaya pemerataan pembangunan daerah dalam rangka

mengurangi ketimpangan antar wilayah dan menanggulangi kemiskinan

melalui alokasi penganggaran APBN secara proporsional berdasarkan

karakteristik wilayah dan kemampuan fiskal daerah.

3. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah dibutuhkan sistem alokasi dana perimbangan (DAU

dan DAK) yang pasti.

4. Mengimplementasikan komitmen nasional terkait pelaksanaan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dalam kerangka pembangunan

daerah secara konsisten oleh pemerintah pusat dan daerah.

5. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya

saing, maka diperlukan upaya integrasi program multi sektor untuk

mempercepat perbaikan gizi dan menekan angka stunting di daerah.

6. Perlu komitmen yang tinggi dan konsisten dari pemerintah dalam

pengembangan dan peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

(EBT) di daerah melalui pemberian insentif sebagaimana pengembangan

energi fosil.

7. Berkomitmen untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional yang

tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

8. Memperpendek proses penyusunan APBD dengan menghilangkan tahapan

KUA PPAS sebagaimana proses perencanaan APBN didasarkan langsung

pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).


95

9. Mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan peninjauan kembali

terhadap implementasi regulasi dan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang pendanaan Pilkada bersumber dari APBD, dengan

mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

10. Melakukan pertemuan asosiasi dengan Bappenas secara berkala, sehari

sebelum pelaksanaan konsultasi triwulanan Bappenas.


96

BAB VII PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah digunakan untuk biaya

pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Banten Tahun 2019, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019 yang

digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp.

36.490.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 33.373.055.684,00 atau

sebesar 91.46% sedangkan Belanja Langsung dengan pagu anggaran Rp.

29.597.624.000 telah terealisasi sebesar Rp 23.598.326.561,00 atau sebesar

79,73 % dan realisasi fisik mencapai 96,72%. Total Belanja Tidak Langsung

(BTL) dan Belanja Langsung (BL) adalah Rp. 66.087.624.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 56.971.382.245,00 atau sebesar 86,21%.

2. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Banten tahun 2019 menjadi masukan terhadap penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Banten tahun 2019.

Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2019 antara

lain disebabkan adanya effisiensi belanja kegiatan dan kendala teknis.

Solusi upaya peningkatan kinerja untuk perencanaan tahun 2021, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten akan lebih

cermat dalam memperhitungkan kondisi-kondisi teknis dan Effisiensi anggaran

sehingga output dan outcome dapat tercapai sebagaimana target dalam Renstra

Bappeda Provinsi Banten.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) … lkpj 2019... · sebagai bahan penyusunan laporan...

Documents